Tag: Olaf Scholz

Rusia Peringatkan Jerman Tak Berikan Rudal Taurus ke Ukraina!

Moskow –

Kementerian Luar Negeri Rusia hari Kamis (18/4) mengeluarkan peringatan keras kepada Jerman, atas kemungkinan pengiriman rudal jarak jauh Taurus ke Ukraina.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan, Rusia akan menganggap serangan rudal Taurus terhadap “infrastruktur transportasi penting” di wilayah kedaulatan Rusia, sebagai “keterlibatan langsung” Jerman dalam konflik Ukraina.

Calon Kanselir Jerman berikutnya, Friedrich Merz dari partai konservatif Uni Kristendemokrat CDU, mengatakan akhir pekan lalu bahwa ia terbuka untuk mengirimkan rudal Taurus ke Ukraina, asal dilakukan dengan koordinasi dengan mitra-mitra Eropa.

Pejabat Eropa seperti Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp dan Perdana Menteri Polandia Radoslaw Sikorski menyambut baik komentar Merz tentang pengiriman Taurus selama pertemuan di Luksemburg pada hari Senin (14/4). Peluru kendali Taurus KEPD-350 mampu melaju dengan kecepatan hingga 1.170 kilometer per jam dan dapat mencapai target sejauh 500 kilometer.

Rudal Taurus akan memungkinkan Ukraina untuk menyerang target yang berada jauh di dalam wilayah Rusia.

SPD tegaskan penolakan pengiriman rudal Taurus ke Ukraina

Partai Sosial Demokrat SPD yang akan berkoalisi dengan CDU dan CSU untuk membentuk pemerintahan baru, tetap menolak pengiriman rudal Taurus ke Ukraina, karena kekhawatiran akan eskalasi baru.

Sekretaris Jenderal SPD Matthias Miersch hari Rabu (16/4) menegaskan kembali penolakan partainya terhadap pengiriman Taurus dalam wawancara dengan saluran televisi Jerman n-tv, dengan mengatakan bahwa kami “tidak ingin menjadi pihak yang bertikai.”

Ukraina sambut perubahan sikap Jerman soal Taurus

Kanselir Jerman yang masih menjabat saat ini Olaf Scholz, secara konsisten menentang pengiriman Taurus ke Ukraina sejak dimulainya invasi Rusia pada Februari 2022.

Pernyataan Friedrich Merz yang menunjukkan perubahan sikap pemerintah Jerman soal rudal Taurus disambut baik oleh Kyiv.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy telah lama mendesak Jerman untuk mengirimkan rudal itu, dan mengkritik kebijakan Olaf Scholz dan penolakannya.

Prancis dan Inggris telah mengirimkan rudal jarak jauh Storm Shadow dan SCALP ke Ukraina.

Pada bulan November, hanya beberapa bulan sebelum meninggalkan jabatannya, Presiden Joe Biden saat itu juga mengizinkan Ukraina untuk menggunakan rudal yang dipasok AS untuk menyerang sasaran di kawasan teritorial Rusia.

Artikel ini pertama kali dirilis di DW bahasa Inggris

Diadaptasi oleh: Hendra Pasuhuk

Editor: Agus Setiawan

(nvc/nvc)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

19/04/2025 09:29
Rusia Tuduh Ukraina Gunakan Warga Sipil sebagai Tameng Manusia, Fasilitas Militer Ada di Pusat Kota – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Rusia mengatakan, dua rudalnya telah menghantam pertemuan perwira militer Ukraina di kota Sumy, Minggu (13/4/2025).

Ukraina mengatakan, serangan Rusia telah menewaskan 34 orang dan melukai 117 orang.

Sementara, Kementerian Pertahanan Rusia menuduh Ukraina menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia dengan menempatkan fasilitas militer dan menyelenggarakan acara yang melibatkan tentara di pusat kota yang berpenduduk padat.

Tidak ada tanggapan langsung dari Kyiv atas tuduhan “tameng manusia” tersebut.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, pasukannya telah menembakkan “dua rudal taktis Iskander-M ke tempat pertemuan” dari apa yang disebutnya kelompok taktis operasional angkatan bersenjata Ukraina.

Dikatakan bahwa lebih dari 60 tentara Ukraina tewas dalam serangan itu.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuntut tanggapan internasional yang keras terhadap Moskow atas serangan itu, yang terjadi saat Presiden AS Donald Trump berupaya keras untuk membuat kemajuan terhadap janjinya untuk segera mengakhiri perang.

Para pemimpin Inggris, Jerman, dan Italia juga mengutuk serangan itu.

Sementara itu, saat ditanya tentang serangan Sumy, Trump mengatakan pada Minggu malam bahwa ia berusaha menghentikan perang.

“Saya pikir itu mengerikan dan saya diberitahu mereka melakukan kesalahan, tetapi saya pikir itu hal yang mengerikan. Saya pikir seluruh perang adalah hal yang mengerikan,” katanya kepada wartawan.

Trump tidak menjelaskan apakah dia mengatakan serangan itu tidak disengaja.

Juru bicara kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov, ditanyai dalam pengarahan hariannya bagaimana Kremlin memandang komentar Trump dan apakah serangan itu dilakukan karena kesalahan.

Dia menjawab bahwa Kremlin tidak mengomentari jalannya perang, dan ini merupakan urusan kementerian pertahanan.

“Saya hanya dapat mengulang dan mengingatkan Anda tentang pernyataan berulang dari presiden dan perwakilan militer kita bahwa militer kita menyerang secara eksklusif pada target militer dan target yang berdekatan dengan militer,” katanya, Minggu, dilansir Al Arabiya.

Kecaman Internasional

Menteri Luar Negeri Polandia Radek Sikorski, yang negaranya memegang jabatan presiden bergilir Uni Eropa, menyebut serangan itu sebagai “jawaban mengejek Rusia” atas persetujuan Kyiv terhadap gencatan senjata yang diusulkan AS lebih dari sebulan lalu.

“Saya berharap Presiden Trump, pemerintahan AS, melihat bahwa pemimpin Rusia sedang mengejek niat baik mereka, dan saya berharap keputusan yang tepat diambil,” kata Sikorski kepada wartawan di Luksemburg, tempat para menteri luar negeri Uni Eropa bertemu, dikutip dari AP News.

Menteri Luar Negeri Finlandia Elina Valtonen mencatat bahwa serangan terhadap Sumy terjadi tak lama setelah utusan Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, berada di Saint Petersburg untuk berunding dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Hal ini menunjukkan bahwa “Rusia menunjukkan ketidakpedulian penuh terhadap proses perdamaian, tetapi juga bahwa Rusia sama sekali tidak menghargai kehidupan manusia,” kata Valtonen.

Sementara Menteri luar negeri Lithuania, Kestutis Budrys, menggemakan pernyataan Ukraina bahwa serangan Rusia menggunakan bom curah untuk menargetkan warga sipil, dan menyebutnya sebagai “kejahatan perang menurut definisinya.”

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, mengatakan serangan itu menunjukkan bahwa Putin tidak berniat menyetujui gencatan senjata, dan menyerukan agar Uni Eropa “mengambil sanksi terberat terhadap Rusia untuk mencekik ekonominya dan mencegahnya membiayai upaya perangnya.”

Uni Eropa telah menjatuhkan 16 putaran sanksi terhadap Rusia dan sedang menggodok putaran ke-17, tetapi tindakan tersebut semakin sulit disepakati karena juga berdampak pada ekonomi Eropa.

MEMBERSIHKAN PUING BANGUNAN – Foto ini diambil dari Layanan Darurat Negara Ukraina (DSNS) pada Selasa (8/4/2025), memperlihatkan petugas layanan darurat Ukraina membersihkan puing-puing bangunan gudang dan bengkel mebel di distrik Obolonsky, Kyiv pada Senin (7/4/2025) setelah dihantam serangan Rusia pada malam sebelumnya. (Telegram DSNS Ukraina)

Kanselir terpilih Jerman, Friedrich Merz, menggambarkan serangan Sumy sebagai “kejahatan perang yang serius” saat tampil di televisi ARD.

Merz menegaskan, ia tetap pada seruannya di masa lalu untuk mengirim rudal jelajah jarak jauh Taurus ke Ukraina, sesuatu yang ditolak oleh Kanselir Olaf Scholz yang akan lengser.

Ia mengatakan, militer Ukraina harus mampu “menangani situasi” dan bahwa setiap pengiriman rudal jarak jauh harus dilakukan setelah berkonsultasi dengan mitra Eropa.

Ketika ditanya tentang pernyataan Merz, juru bicara Kremlin mengatakan bahwa tindakan seperti itu “pasti akan mengarah pada eskalasi lebih lanjut dari situasi di sekitar Ukraina,” dan mengatakan kepada wartawan bahwa “sangat disayangkan, ibu kota Eropa tidak cenderung mencari cara untuk memulai perundingan damai dan sebaliknya cenderung terus memprovokasi kelanjutan perang.”

Sebagai informasi, pasukan Rusia bulan ini telah menjatuhkan 2.800 bom udara di Ukraina dan menembakkan lebih dari 1.400 pesawat tak berawak dan hampir 60 rudal berbagai jenis.

Serangan terhadap Sumy menyusul serangan rudal pada tanggal 4 April di kampung halaman Zelensky, Kryvyi Rih yang menewaskan sekitar 20 orang, termasuk sembilan anak-anak.

Pada Minggu malam, pesawat nirawak Rusia menyerang Odesa, melukai delapan orang.

Kepala daerah Oleh Kiper mengatakan sebuah fasilitas medis termasuk di antara bangunan yang rusak.

Rusia menembakkan total 62 pesawat tak berawak Shahed ke Ukraina pada Minggu malam dan Senin dini hari, kata angkatan udara Ukraina, seraya menambahkan bahwa 40 pesawat hancur dan 11 lainnya diganggu.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Rusia Vs Ukraina

15/04/2025 05:18
Calon Kanselir Jerman Sebut Serangan di Sumy ‘Kejahatan Perang’ Rusia

Jakarta –

Calon kanselir Jerman berikutnya, Friedrich Merz, menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kejahatan perang setelah serangan rudal Rusia menewaskan sedikitnya 34 orang, termasuk anak-anak, di kota Sumy, Ukraina.

Dalam wawancara dengan media publik Jerman, ARD, pada hari Minggu (13/04), pemimpin Uni Kristen Demokrat (CDU) yang beraliran tengah-kanan ini mengatakan bahwa serangan rudal Rusia mematikan itu adalah “kejahatan perang yang disengaja dan diperhitungkan.”

“Ada dua gelombang serangan, dan gelombang kedua datang saat petugas penyelamat sedang merawat para korban,” kata Merz.

“Itulah tanggapannya, itulah yang dilakukan (Presiden Rusia Vladimir) Putin terhadap mereka yang berbicara dengannya tentang gencatan senjata,” tambah Merz, seraya menyinggung ada pihak-pihak di Jerman yang “naif” menyerukan perundingan damai dengan Putin.

“Keinginan kami untuk berdiskusi dengannya ditafsirkan bukan sebagai tawaran serius untuk berdamai, tetapi sebagai kelemahan,” kata Merz.

Merz masih terbuka untuk kirim rudal Taurus ke Ukraina

Kanselir yang akan segera menjabat ini juga menegaskan kembali dukungannya untuk memasok rudal jarak jauh Taurus bagi Ukraina, asalkan tindakan tersebut dikoordinasikan dengan para sekutu Eropa.

Merz mencatat bahwa Inggris, Prancis dan Amerika Serikat (AS) adalah beberapa negara yang telah menyediakan rudal-rudal tersebut kepada Ukraina.

Meski begitu, Scholz, yang berasal dari Partai Sosial Demokrat (SPD) yang berhaluan kiri-tengah, ikut mengecam serangan ke Sumy, menyebutnya “biadab” dan mengatakan: “Serangan semacam itu menunjukkan bahwa klaim Rusia yang menginginkan perdamaian tidak sesuai dengan kenyataan.”

Mantan Dubes Ukraina untuk Jerman kritik kesepakatan koalisi

Pernyataan tegas Merz terhadap Rusia muncul di tengah pembentukan pemerintahan baru Jerman, di mana CDU dan partai saudaranya dari Bayern, Uni Kristen Sosial (CSU), telah mencapai kesepakatan koalisi dengan SPD. Kesepakatan ini tercapai setelah CDU menang dalam pemilihan umum Jerman yang berlangsung cepat pada bulan Februari lalu.

Namun, mantan Duta Besar Ukraina untuk Jerman, Andrij Melnyk, mengkritik kesepakatan koalisi tersebut. Ia meragukan komitmen pemerintahan baru dalam mendukung Ukraina.

“Jika (Presiden Rusia Vladimir) Putin membaca perjanjian koalisi yang tidak jelas ini, dia bisa langsung buka sebotol sampanye Krimea,” kata Melnyk, merujuk pada aneksasi Rusia atas Semenanjung Krimea Ukraina pada tahun 2014.

Melnyk menyayangkan tidak adanya jaminan militer yang jelas dalam kesepakatan koalisi tersebut. Ia juga menyebut bahwa isinya hanya “rumusan umum yang bahkan tidak sesuai dengan Olaf Scholz.”

Kesepakatan koalisi tersebut mengatakan bahwa Jerman akan secara substansial memperkuat dan melanjutkan “dukungan militer, sipil dan politik” kepada Ukraina bersama dengan mitra-mitranya, dan mengatakan bahwa Jerman akan berpartisipasi dalam rekonstruksi Ukraina, di antara upaya-upaya lainnya.

Melnyk telah dinominasikan untuk menjadi Duta Besar Ukraina untuk PBB, sehingga ia mungkin akan berhubungan dengan pemerintah baru Jerman di masa depan.

Apa yang terjadi dalam serangan di Sumy?

Sedikitnya 34 orang tewas ketika dua rudal balistik Rusia menghantam pusat kota Sumy, Ukraina bagian timur laut, pada hari Minggu (13/04).

Rudal-rudal tersebut menghantam sekitar pukul 10.15 pagi waktu setempat (07.15 GMT) ketika orang-orang berkumpul untuk merayakan hari raya Minggu Palma.

Serangan ini terjadi ketika pemerintahan Presiden AS Donald Trump sedang mendorong gencatan senjata di Ukraina.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Brian Hughes mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “serangan rudal ke Sumy adalah pengingat yang jelas dan tajam tentang mengapa upaya Presiden Donald Trump untuk mencoba mengakhiri perang yang mengerikan ini terjadi pada saat yang genting.”

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan bahwa serangan tersebut membuktikan bahwa Rusia mengulur-ulur waktu untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata.

“Jumat (11/04) ini menandai tepat satu bulan sejak Rusia menolak proposal AS untuk gencatan senjata penuh dan tanpa syarat. Mereka tidak takut. Itu sebabnya mereka terus meluncurkan rudal balistik,” kata Zelenskyy.

“Hanya tekanan, hanya tindakan tegas yang dapat mengubah hal ini,” tambah Zelenskyy.

Sekjen PBB dan para pemimpin Eropa ikut mengecam

Serangan ini memicu kemarahan di antara para pemimpin Eropa dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres, yang “sangat khawatir dan terkejut” atas kejadian ini.

Juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, mengatakan bahwa serangan tersebut menunjukkan “pola yang menghancurkan dari serangan-serangan terhadap kota-kota di Ukraina dalam beberapa minggu terakhir, dan mengingatkan bahwa “serangan terhadap warga sipil dan fasilitas sipil dilarang oleh hukum humaniter internasional.”

Sebelumnya pada hari Minggu (13/04), para pemimpin Eropa secara serempak mengutuk serangan di Sumy.

“Serangan mematikan ini adalah pengingat yang tajam akan pertumpahan darah yang terus berlanjut oleh (Presiden Rusia) Putin,” kata Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

Donald Tusk dari Polandia mengkritik serangan sebagai “gencatan senjata versi Rusia” pada “Minggu Palma Berdarah.”

sementara Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengecamnya sebagai “serangan yang mengerikan dan pengecut”, dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menggambarkannya sebagai “tindakan kriminal”.

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Melisa Lolindu
Editor: Prihardani Purba

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

14/04/2025 16:02
Jerman Umumkan 144 Halaman Paket Koalisi Pemerintahan

Jakarta –

Kanselir terpilih Jerman Friedrich Merz mengatakan, koalisi partainya CDU/CSU, telah menyepakati pembentukan pemerintahan baru Jerman dengan Partai SPD. Kedua partai besar Jerman tersebut meluncurkan perjanjian koalisi berisi 114 halaman kontrak paket program yang antara lain menjanjikan pemotongan pajak, kebijakan imigrasi yang lebih ketat, serta sejumlah prioritas lainnya.

Dalam perjanjian koalisi tersebut, terdapat komitmen di bidang perdagangan. Mereka berniat untuk merampungkan penjanjian perdagangan bebas jangka menengah dengan Amerika Serikat (AS), seraya menghindari konflik dagang dan mengurangi tarif impor resiprokal dalam jangka pendek. Targetnya, adalah percepatan kesepakatan Uni Eropa (UE) dengan blok Amerika Latin Mercosur dan Meksiko.

Dalam bidang energi dan iklim, perjanjian itu merencanakan pemotongan harga listrik sebesar 5 sen lewat pengurangan pajak listrik dan ongkos jaringan, ditambah peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga gas. Sementara mereka menyiapkan juga paket legislatif untuk carbon capture and storage. Juga disepakati pembatalan regulasi kontroversial pemanas ruang, untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber penghangat ruangan di musim dingin. Koalisi ini juga akan mendorong percepatan target iklim UE, yakni mengurangi emisi keseluruhan sebanyak 90% hingga 2040.

Sektor fiskal dan pajak juga tak luput jadi bagian kesepakatan. Koalisi sepakat membentuk komisi ahli reformasi “rem utang” Jerman yang sangat ketat yang membatasi pinjaman publik. Tarif pajak perusahaan dijadwalkan turun mulai 2028, diikuti penurunan pajak pertambahan untuk makanan dan restoran.

Dari sisi ketenagakerjaan, upah lembur akan dibebaskan dari pajak, dan insentif pajak diberikan untuk pekerja yang melebihi usia pensiun. Tunjangan pengangguran direformasi dengan sanksi lebih ketat bagi pihak yang menolak untuk bekerja. Serta, pada tahun 2026 mulai berlaku upah minimum sebesar 15 euro per jam.

Koalisi itu juga sepakat untuk meningkatkan “secara signifikan” pengeluaran pertahanan untuk memenuhi target NATO. Hal itu meliputi pengadaan pasukan dan persenjataan. Akan ada pemberlakuan sistem wajib militer baru, yang saat ini masih berbentuk sukarela. Dukungan untuk Ukraina tetap menjadi prioritas. Juga akan disusun regulasi untuk mempercepat dan mempermudah pembelian dan pengadaan alat utama sistem pertahanan, serta melakukan kerjasama standardisasi peralatan militer bersama mitra negara-negara Eropa.

Pemerintahan baru Jerman juga akan memperketat kebijakan imigrasi, misalnya menghentikan reunifikasi keluarga untuk imigran berstatus perlindungan subsider. Kemudian menghentikan semua program federal untuk penerimaan para pengungsi. Pencari suaka lewat jalur darat akan ditolak di perbatasan, dan Jerman akan mulai mendeportasi warga ke Suriah dan Afganistan, dimulai dengan para pelaku tindak kriminal dan mereka yang berpotensi membahayakan.

Kemungkinan komposisi jabatan penting di kabinet

Wakil Kanselir dan Menteri Keuangan, diduga kuat akan dijabat oleh Lars Klingbeil, salah satu ketua partai SPD . Dengan menjabat posisi kunci itu, artinya dia punya peluang kuat untuk mencalonkan diri sebagai kanselir di masa yang akan datang.

Lars Klingbeil yang berusia 47 tahun telah menjadi sosok vokal di SPD setelah gelaran pemilu Februari lalu. Ia mengambil alih tongkat estafet dari Kanselir Olaf Scholz yang akan segera pensiun.

Untuk Menteri Luar Negeri, beberapa pihak memperkirakan jabatan diplomat tertinggi ini akan diserahkan kepada Johann Wadephul, yang merupakan Wakil Ketua fraksi CDU/CSU di parlemen. Politisi berusia 62 tahun ini dikenal karena mendorong agar Ukraina diizinkan menyerang target-target di dalam Rusia dengan senjata pasokan Barat.

Pesaingnya adalah Armin Laschet, lelaki berusia 64 tahun ini merupakan eks pemimpin CDU, dan juga juga pernah maju sebagai kandidat kanselir pada pemilu 2021.

Jabatan Menteri Dalam Negeri kemungkinan akan diberikan kepada tokoh politik negara bagian Bayern, Alexander Dobrindt dari Partai CSU. Dia digadang-gadang akan masuk ke dalam kabinet sebagai menteri dalam negeri, salah satu kementerian utama yang akan diberikan kepada CSU, yang mitra CDU di negara bagian Bayern. Namun, belum ada kepastian dari niat Alexander Dobrindt untuk mengisi posisi ini.

Menteri Pertahanan dalam kabinet saat ini, Boris Pistorius dari SPD diproyeksikan akan tetap memegang jabatan ini, setelah menuai dukungan untuk tetap menjabat menteri pertahanan dari politisi lain dan rakyat Jerman. Sosok politisi berusia 65 tahun ini, dalam jajak pendapat sering terpilih sebagai politisi terpopuler di Jerman , saat meningkatnya kegelisahan soal ancaman Rusia. Namun, Pistorius juga berpotensi untuk menjadi Wakil Kanselir, jika Klingbeil menolak tawaran mengisi jabatan tersebut.

Pembagian jatah kursi menteri

Dalam perjanjian koalisi, SPD direncanakan mendapat jabatan pada setidaknya tujuh kementerian dalam pemerintahan baru. Jumlah ini terbilang lebih banyak dibanding CDU, yang hanya mendapat enam kementerian.

Namun jika ditotal, CDU mendapat kursi kanselir dan sembilan pos kementerian dengan mitranya CSU, yang mendapat tiga jatah menteri.

Rinciannya, CDU akan memimpin Kementerian Urusan Ekonomi dan Energi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keluarga, Kementerian Kesehatan, Kementerian Transportasi, dan Kementerian Digitalisasi.

Sementara SPD akan mengambil alih Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan yang juga mencakup Perlindungan Iklim, Kementerian Bantuan Pembangunan dan Kementerian Perumahan, Tata Kota serta Konstruksi.

Sementara, CSU kemungkinan akan mengambil alih Kementerian Penelitian, Teknologi dan Luar Angkasa, Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri.

Respons partai-partai di Jerman

Partai Kiri Jerman mengecam kebijakan tersebut dengan mengatakan, perjanjian koalisi akan membawa Jerman ke arah yang salah. Mereka mengkritik tajam kesepakatan itu dengan mengatakan bahwa pemerintah baru mengabaikan berbagai masalah seperti tingginya harga sewa rumah, harga-harga yang terus melambung tinggi, runtuhnya kohesi kemasyarakatan dan kehancuran planet.

“Koalisi yang tidak peduli dan putus asa ini menampilkan dirinya sebagai koalisi yang benar-benar pengecut, tidak memiliki imajinasi, dan tanpa kompas sosial,” ujar salah satu pemimpinnya, Ines Schwerdtner.

Sementara Partai Hijau mengkritik perjanjian ini dengan menyebutnya sebagai “kekecewaan besar” terhadap masalah yang dihadapi dunia saat ini.

Salah satu pemimpin Partai Hijau Felix Banaszak menyebutkan, koalisi tersebut tidak memiliki “sedikit pun jawaban” atas tantangan lingkungan, misalnya penurunan target iklim, hingga penundaan penghentian penggunaan batu bara.

Pemimpin Partai AfD Alice Weidel mengkritik tajam kesepakatan koalisi dan menuduh Friedrich Merz melakukan penipuan, dengan mengatakan bahwa mereka “tidak menepati janji pemilu mereka.”

“Dokumen itu memiliki ciri khas dari pecundang pemilu, SPD.”

Partai CDU/CSU, katanya, telah “menipu dan membohongi warga dengan janji-janji pemilu yang tidak benar.”

Prinsip “bisnis seperti biasa” ada “dalam setiap kalimat perjanjian koalisi,” kata Weidel, terutama dalam hal migrasi dan keuangan.

Terlalu banyak uang pembayar pajak yang “dihambur-hamburkan untuk kebijakan yang salah dan merugikan,” kata pemimpin partai AfD itu. “Kebijakan fiskal dan pajak adalah bencana yang akan semakin memperburuk krisis,” pungkas Weidel.

Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris

Penulis adaptasi: Muhammad Hanafi

Pemeriksa: Agus Setiawan

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

10/04/2025 16:36
Jerman Bersiap Perang karena Merasa Terancam oleh Rusia dan Putin

Jakarta –

Jerman melihat Rusia sebagai ancaman di masa depan. Peningkatan kemampuan militer dinilai sebuah kebutuhan, mencoba melepas ingatan kelam mereka sebagai agresor di Eropa.

Kepulan asap debu berwarna cokelat berhembus ke udara ketika kendaraan peluncur rudal melintasi ladang menuju garis tembak.

Beberapa saat kemudian, seorang prajurit menghitung mundur, dan memberikan aba-aba: “Tembak!”. Sontak sebuah roket melesat ke langit.

Suara ledakan dan dentuman roket tersebut tak hanya sekali dua kali terdengar di telinga penduduk di kota kecil Munster. Sedemikian seringnya, mereka mulai terbiasa mendengar kebisingan latihan tentara Jerman.

Namun, itu belum seberapa. Militer Jerman alias Bundeswehr diperkirakan akan semakin giat berlatih di kawasan tersebut karena baru-baru ini mereka mendapat lampu hijau dari parlemen untuk meningkatkan anggaran di bidang pertahanan secara signifikan.

Jenderal Carsten Breuer selaku panglima militer Jerman mengatakan kepada BBC bahwa suntikan dana sangat dibutuhkan karena dirinya yakin agresi Rusia tidak berhenti hanya sampai Ukraina.

“Kami terancam oleh Rusia. Kami terancam oleh Putin. Kami harus melakukan apa pun yang diperlukan untuk mencegahnya,” kata Jenderal Carsten Breuer.

“Ini bukan tentang seberapa banyak waktu yang saya butuhkan, tapi seberapa banyak waktu yang diberikan Putin kepada kami untuk bersiap,” kata sang jenderal secara blak-blakan.

“Semakin cepat kami bersiap, semakin baik.”

Perubahan sikap Jerman setelah invasi Rusia di Ukraina

Invasi Rusia ke Ukraina telah mengubah cara berpikir khalayak Jerman tentang militer.

Sejak Perang Dunia II, penolakan terhadap militerisme ditanamkan pada benak masyarakat Jerman. Hal ini tak lepas dari masa lalu Jerman yang dikenal sebagai agresor di Eropa.

“Kami memulai dua perang dunia. Meskipun Perang Dunia II sudah berakhir 80 tahun, pandangan bahwa orang Jerman harus menjauhi konflik masih sangat melekat dalam diri banyak orang,” kata Markus Ziener dari German Marshall Fund di Berlin.

Baca juga:

Getty ImagesInvasi besar-besaran Rusia ke Ukraina perlahan mulai mengubah sikap masyarakat Jerman terhadap militer dan perang.

Sampai sekarang masih ada sebagian kalangan yang mewaspadai segala hal terkait militer. Bahkan angkatan bersenjata Jerman telah lama mengalami kekurangan anggaran.

“Ada suara-suara yang memperingatkan: ‘Apakah kita benar-benar berada di jalur yang benar? Apakah persepsi kita soal ancaman sudah benar?’”

Soal Rusia, Jerman punya pendekatan khusus.

Saat negara-negara seperti Polandia dan negara-negara Baltik waspada agar tidak terlalu dekat dengan Moskow sembari berupaya meningkatkan anggaran pertahanan mereka, Jerman di bawah kendali mantan Kanselir Angela Merkel tetap berbisnis dengan Rusia.

Jerman membayangkan bahwa mereka sedang mewujudkan demokratisasi melalui pendekatan khusus. Nyatanya Rusia terus berbisnis tapi tetap menginvasi Ukraina.

Pada Februari 2022, Kanselir Olaf Scholz mengumumkan perubahan prioritas nasional atau “Zeitenwende” untuk menanggapi invasi Rusia atas Ukraina.

Saat itulah ia mengalokasikan dana sebesar 100 miliar (Rp1.792 triliun) untuk meningkatkan kapasitas militer serta mengendalikan “para penghasut perang seperti Putin”.

Namun, Jenderal Breuer mengatakan itu tidak cukup. “Kami menutup sedikit lubang,” kenangnya. “Namun, itu sangat buruk.”

Getty ImagesJenderal Carsten Breuer berpendapat Jerman perlu meningkatkan jumlah tentara secara besar-besaran.

Hal ini kontras dengan Rusia yang menghabiskan anggaran dalam jumlah besar untuk pertahanan, termasuk membiayai ongkos invasi di Ukraina.

Breuer juga menyorot potensi perang hibrida dengan Rusia: mulai dari ancaman serangan siber hingga pengerahan pesawat nirawak di atas lokasi militer Jerman.

Belum lagi retorika agresif Vladimir Putin yang kerap ia lontarkan.

Baca juga:

Breuer menilai kondisi ini sangat berbahaya.

“Tidak seperti dunia Barat, Rusia tidak berpikir dalam kotak. Ini bukan tentang masa damai dan perang, ini adalah sebuah kesinambungan: mari kita mulai dengan hibrida, lalu meningkat, lalu kembali. Inilah yang membuat saya berpikir kita menghadapi ancaman nyata.”

Breuer menilai Jerman harus bertindak cepat.

Anggaran dan jumlah personel yang minim

Penilaian Jenderal Carsten Breuer s terhadap kondisi pasukannya saat ini selaras dengan laporan terbaru ke parlemen. Kekuatan Bundeswehr, menurut kesimpulan laporan itu, “terlalu kecil”.

Penulis laporan tersebut, komisaris angkatan bersenjata Eva Hgl, mengungkap kekurangan yang sangat parah mulai dari amunisi, prajurit, hingga barak yang bobrok.

Ia memperkirakan anggaran untuk renovasi saja mencapai sekitar 67 miliar (Rp1.196 triliun).

Breuer mengatakan pencabutan batas utang, yang memungkinkan militer untuk meminjam secara teori tanpa batas akan memberinya akses ke “jalur pendanaan yang stabil”.

Baca juga:

Pencabutan batas utang ini dilakukan oleh pengganti Kanselir Scholz, yaitu Friedrich Merz. Langkahnya begitu cepat sampai membuat banyak pihak keheranan.

Ia mengajukan usulan itu ke parlemen tepat sebelum parlemen dibubarkan menyusul pemilihan umum Februari.

Secara hitung-hitungan, melihat komposisi parlemen yang dihuni kubu kiri yang anti-militer dan kubu kanan yang bersimpati pada Rusia, pencabutan batas utang tipis untuk lolos.

Namun, “perubahan” yang dimulai Jerman pada tahun 2022 memperoleh momentum baru tahun ini.

Getty ImagesWarga Jerman kini semakin curiga terhadap presiden Rusia dan AS

Jajak pendapat YouGov baru-baru ini menunjukkan bahwa 79% warga Jerman masih melihat Vladimir Putin sebagai “sangat” atau “cukup” berbahaya bagi perdamaian dan keamanan Eropa.

Sementara itu, 74% berpendapat hal yang sama mengenai Donald Trump.

Survei tersebut mengemuka setelah wakil Trump, JD Vance, berpidato di Munich dan menentang Eropa dan nilai-nilainya.

“Itu adalah sinyal yang jelas bahwa sesuatu telah berubah secara mendasar di Amerika Serikat,” kata Markus Ziener.

“Kami tidak tahu ke mana arah AS, tetapi sejak dulu kami yakin bahwa kami dapat 100% mengandalkan perlindungan Amerika dalam hal keamanan. Kepercayaan itu kini telah sirna.”

Memudarnya ingatan soal sejarah kelam

Di Berlin, kehati-hatian orang Jerman tentang semua hal yang berkaitan dengan militer tampak telah memudar.

Seorang warga, Charlotte Kreft yang berusia 18 tahun mengatakan pandangan pasifisnya telah berubah.

“Untuk waktu yang sangat lama, kami pikir satu-satunya cara untuk menebus kekejaman yang kami lakukan dalam Perang Dunia Kedua adalah dengan memastikan hal itu tidak pernah terjadi lagi [] dan kami pikir kami perlu melakukan demiliterisasi,” jelas Charlotte.

“Tetapi sekarang kami berada dalam situasi di mana kami harus memperjuangkan nilai-nilai, demokrasi, dan kebebasan kami. Kami perlu beradaptasi.”

“Banyak orang Jerman yang masih merasa aneh dengan investasi besar dalam militer,” kata Ludwig Stein.

“Tetapi saya pikir mengingat hal-hal yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada pilihan nyata lain.”

Baca juga:

BBCCharlotte dan Ludwig melihat Jerman perlu meningkatkan anggaran pertahanan.

Sophie, seorang ibu muda, berpikir peningkatan anggaran pertahanan kini “diperlukan di dunia tempat kita tinggal”.

Di sisi lain, meski Jerman membutuhkan penambahan jumlah tank dan tentara, Sophie tidak begitu suka jika putranya ikut militer.

‘Apakah Anda siap berperang?’

Bundeswehr hanya punya satu pusat penerimaan tentara yang permanen.

Pusat penerimaan itu berbentuk bangunan kecil yang diapit apotek dan toko sepatu di samping Stasiun Friedrichstrasse di Berlin.

Bangunan itu dihiasi boneka yang memakai baju kamuflase serta slogan-slogan seperti “keren dan kuat” guna menarik para pelamar. Namun, hanya sedikit yang menghubungi kantor tersebut setiap harinya.

Jerman gagal memenuhi target menambah jumlah prajuritnya dari sebanyak 20.000 personel menjadi 203.000 personel. Jerman gagal pula menurunkan usia rata-rata prajurit, yakni 34 tahun.

Namun, Breuer punya ambisi besar.

Menurutnya, Jerman perlu 100.000 tentara tambahan untuk mempertahankan diri serta kawasan sebelah timur yang dijaga NATO.

Secara total mereka membutuhkan 460.000 prajurit, termasuk cadangan.

Breuer bersikeras bahwa wajib militer “mutlak” diperlukan.

BBCJerman memberlakukan wajib militer bagi semua pria hingga tahun 2011.

“Kami tidak akan mendapatkan 100.000 orang ini tanpa wajib militer,” kata sang jenderal.

“Kami tidak perlu menentukan sekarang model seperti apa yang tepat mendatangkan prajurit. Bagi saya, yang penting kami mendapatkan tentara.”

Perdebatan soal penambahan prajurit saja dimulai.

Jenderal Breuer memposisikan dirinya di garis terdepan dalam mendorong perubahan di Jerman terjadi lebih cepat.

Dengan sikapnya yang santai dan memikat, ia kerap mengunjungi balai kota di berbagai daerah dan menantang hadirin di sana dengan sebuah pertanyaan: “Apakah Anda siap berperang?”

Suatu hari seorang perempuan menuduh Breuer membuatnya takut.

“Saya berkata kepadanya, ‘Bukan saya yang menakuti Anda, tapi orang lain!’” kata Breur menirukan ucapannya ke perempuan tersebut.

Ia merujuk pada Vladimir Putin.

Breuer menilai alarm ancaman Rusia dan sikap Amerika Serikat yang isolasionis saat ini berdering keras di Jerman.

“Sekarang kami semua menyadari bahwa kami harus berubah.”

(haf/haf)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

02/04/2025 10:36
Prancis dan Inggris Serukan ‘Pasukan Keamanan’ untuk Ukraina

Paris –

Setelah pertemuan antara sekitar 30 pemimpin Eropa dan NATO di Paris, pada Kamis (27/03), Presiden Prancis Emmanuel Macron umumkan rencana untuk mengerahkan pasukan dari “beberapa” negara Eropa ke Ukraina jika kesepakatan damai yang berkelanjutan dapat diwujudkan.

Rincian mengenai skema ini masih belum jelas, tetapi kemungkinan akan lebih konkret dalam beberapa minggu ke depan. Pejabat pertahanan Inggris dan Prancis akan segera mengunjungi Ukraina untuk menilai kebutuhan pasukan keamanan atau yang disebut sebagai ‘reassurance force’ di lapangan, kata Macron.

“Akan ada pasukan penjamin keamanan dengan beberapa negara Eropa yang akan dikerahkan ke Ukraina,” ujar Macron kepada pers setelah pertemuan tiga jam dengan para pemimpin, termasuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, dan Wakil Presiden Turki Cevdet Yilmaz.

Macron mengakui bahwa tidak ada kesepakatan bulat, dan tidak semua sekutu Ukraina di Eropa akan berpartisipasi. Beberapa negara tidak memiliki “kapasitas”, sementara negara yang lain menolak karena “konteks politik” di negara mereka.

Selama beberapa minggu terakhir, Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer telah bekerja sama untuk menyediakan “pasukan penjaga keamanan” bagi Pemerintah Ukraina.

Alasan rencana Prancis dan Inggris mengirim pasukan?

Amerika Serikat mengejutkan Eropa pada awal tahun ini dengan membuka pembicaraan bilateral dengan Moskow, dan untuk sementara waktu menghentikan bantuan militer bagi Ukraina. AS bertekad menengahi perdamaian di Ukraina, meskipun pemerintahan Zelenskyy menentang keras kemungkinan kesepakatan yang menguntungkan Rusia.

Para pejabat Eropa khawatir bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin dapat semakin berani untuk menyerang Ukraina, atau bahkan negara-negara lain di Eropa jika diberikan kesepakatan yang terlalu menguntungkan baginya.

Namun, perjanjian itu tampaknya mulai goyah pada Kamis (27/03) setelah Rusia menyatakan bahwa mereka mengharapkan pencabutan beberapa sanksi Barat sebagai bagian dari kesepakatan, sesuatu yang tidak disebutkan dalam pengumuman resmi AS. Para pemimpin Eropa yang bertemu di Paris menolak kemungkinan pencabutan sanksi dan menegaskan bahwa sanksi akan tetap berlaku selama Rusia terus melakukan agresi terhadap Ukraina.

Inisiatif Prancis-Inggris ini merupakan bagian dari upaya Eropa untuk terlibat dalam proses perdamaian dan memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina, meskipun tidak semua negara sepakat.

Uni Eropa juga telah berkomitmen untuk meningkatkan investasi pertahanan secara besar-besaran guna mengurangi ketergantungan pada AS. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, AS semakin menunjukkan sikap yang lebih keras terhadap Ukraina dan Eropa.

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Upaya mencegah agresi Rusia

Pada Kamis (27/03), Macron menegaskan bahwa pasukan yang dikerahkan tidak akan berada di garis depan, tidak akan bertindak sebagai pasukan penjaga perdamaian, dan tidak akan menggantikan tentara Ukraina. Tujuan utama mereka adalah untuk mencegah agresi lebih lanjut dari Rusia.

Perdana Menteri Inggris mengatakan bahwa London telah menjadi tuan rumah bagi “lebih dari 200 perencana militer dari 30 negara” pekan ini, dan bahwa berbagai negara telah menyatakan kesiapan mereka untuk berkontribusi dalam hal logistik, komando dan kontrol, serta penempatan di darat, laut, dan udara.

Jumlah pasti pasukan yang akan dikerahkan masih belum jelas. Namun, menurut Rafael Loss, seorang peneliti di European Council on Foreign Relations (ECFR), kemungkinan akan ada sekitar 15.000 hingga 20.000 tentara yang ditempatkan di Ukraina.

Namun, sebelum itu terjadi, perlu ada “kesepakatan yang kuat untuk menghentikan pertempuran, menetapkan garis kendali, membangun jalur komunikasi politik antara pihak yang berperang, serta melibatkan mediator untuk mencegah perselisihan di masa depan.”

“Ide utamanya adalah menciptakan risiko bagi Rusia, sehingga kepemimpinan Rusia berpikir dua kali sebelum menyerang Ukraina,” kata Loss kepada DW.

“Namun, itu juga berarti bahwa pasukan Eropa di Ukraina akan menghadapi risiko, dan ada kemungkinan konflik meluas ke luar wilayah Ukraina.”

Putin telah berulang kali menyatakan bahwa ia tidak akan menerima kehadiran pasukan dari negara-negara NATO di Ukraina.

Negara mana saja yang akan terlibat?

Sejauh ini, selain Inggris dan Prancis, negara-negara Nordik dan Baltik telah menyatakan minat untuk berpartisipasi. Posisi Jerman masih belum jelas karena pemerintah baru sedang dalam proses pembentukan, meskipun kandidat kanselir yang kemungkinan besar terpilih, Friedrich Merz, menunjukkan sikap lebih terbuka dibandingkan kanselir petahana Olaf Scholz.

Sementara itu, negara-negara selatan seperti Italia dan Spanyol lebih skeptis terhadap inisiatif ini.

AS telah menyatakan bahwa mereka tidak akan ikut serta dalam misi ini. Beberapa pihak berpendapat bahwa misi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan AS, sementara yang lain menyerukan agar misi ini berada di bawah mandat PBB. Namun, mengingat Rusia memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB, hal ini tampaknya sulit untuk diwujudkan dalam kesepakatan yang dapat diterima oleh Kyiv dan Moskow.

Pada Kamis (27/03), Macron menegaskan bahwa Eropa harus siap bertindak sendiri.

“Kita harus berharap yang terbaik, tetapi bersiap untuk yang terburuk,” katanya. “Saya berharap Amerika akan berada di pihak kita dan bahkan berperan aktif. Namun, kita harus siap menghadapi kemungkinan di mana mereka tidak ikut serta.”

Di Paris, Macron dan Starmer menegaskan bahwa mereka secara aktif merencanakan skenario pasca-konflik, meskipun mereka skeptis terhadap komitmen Rusia untuk berdamai saat ini. Starmer mengatakan bahwa Eropa akan “siap menjalankan kesepakatan damai, apa pun bentuk akhirnya” dan “bekerja sama untuk memastikan keamanan Ukraina sehingga negara itu dapat mempertahankan diri dan mencegah agresi di masa depan.”

Bagi ECFR’s Loss, ini adalah pesan yang ditujukan kepada AS dan juga kepada Kyiv.

“Salah satu tujuan utama adalah menunjukkan bahwa Eropa tidak lepas tangan, bahwa meskipun ada kabar yang mungkin mengecewakan dari perundingan gencatan senjata dan pernyataan pejabat tertentu, Eropa tetap berkomitmen dalam percakapan ini,” katanya.

Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.

Lihat juga Video: Drone Rusia Bombardir Apartemen di Ukraina, 3 Tewas

(nvc/nvc)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

28/03/2025 18:31
Ramai Demo Besar-besaran di Turki, Apa Penyebabnya?

Jakarta –

Penangkapan Ekrem Imamoglu, wali kota Istanbul, dan pesaing Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah memicu gelombang demonstrasi besar-besaran dan meningkatkan kekhawatiran global terkait kondisi demokrasi di negara tersebut.

Apa penyebab demonstrasi di Turki?

Sebagai tokoh terkemuka di Partai Rakyat Republik (CHP) oposisi dan walikota Istanbul, Imamoglu telah lama dipandang sebagai rival paling tangguh Presiden Erdogan.

Pada 23 Maret silam, ia secara resmi didakwa melakukan korupsi dan membantu kelompok teroris.

Mereka yang turun ke jalan melihat penahanan Imamoglu memiliki kepentingan politik.

Di media sosial, Imamoglu menulis: “Ini merupakan pukulan terhadap keinginan rakyat.”

“Ratusan polisi sudah mendatangi rumah saya. Saya percayakan semuanya kepada rakyat,” katanya.

Getty Images Seorang pengunjuk rasa berpakaian seperti Whirling Dervish disemprot merica oleh polisi di depan Aquaduct terkenal di Istanbul pada 23 Maret 2025.

Turki, AS, dan Inggris mengkategorikan PKK sebagai organisasi teroris dan melarangnya.

ReutersWali kota Istanbul Ekrem Imamoglu saat berpidato.

Siapa saja pengunjuk rasa di Turki?

Getty ImagesSeorang pengunjuk rasa memegang plakat bertuliskan ‘No Recep No Cry’, plesetan dari judul lagu hit Bob Marley, No Woman No Cry.

Sejak penangkapan Imamoglu, puluhan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan menentang larangan pemerintah untuk melakukan demonstrasi.

Pada Senin (24/03), sebanyak 1.133 pengunjuk rasa ditangkap, menurut keterangan Menteri Dalam Negeri Ali Yerlikaya.

Banyak dari pengunjuk rasa adalah mahasiswa yang hanya pernah mengenal satu pemimpin: Presiden Erdogan.

Erdogan telah berkuasa selama 22 tahun, baik sebagai perdana menteri maupun presiden.

Getty ImagesPresiden Turki Recep Tayyip Erdogan membantah tudingan bahwa penangkapan pesaing walikota Istanbul bermotif politik.

Mereka terus turun ke jalan meskipun ada ancaman penangkapan dan konfrontasi dengan polisi.

Mengacu pada konstitusi, Yerlikaya mengatakan gelombang demonstrasi selama beberapa hari terakhir telah “menyalahgunakan” hak untuk berdemonstrasi.

Dia juga menuding para pengunjuk rasa “berusaha mengganggu ketertiban umum, memicu aksi jalanan, dan menyerang polisi”.

Getty ImagesPolisi turun tangan terhadap demonstran yang ingin berbaris menuju Taksim Persegi tanpa izin.

Demonstrasi telah terjadi di sedikitnya 55 dari 81 provinsi di Turki, atau lebih dari dua pertiga wilayah negara itu, menurut penghitungan kantor berita Prancis, AFP.

“Kami memiliki hak untuk memilih siapa pun yang kami inginkan untuk memerintah kami, tetapi dia (Presiden Erdogan) mengambil hak itu dari kami hari ini,” kata seorang pengunjuk rasa perempuan muda kepada BBC.

“Kami menginginkan demokrasi,” tambah seorang pemuda yang turut berdemonstrasi.

“Kami ingin rakyat memilih orang-orang yang terpilih. Dan kami menginginkan kebebasan untuk memilih siapa pun yang kami inginkan tanpa harus memenjarakan mereka.”

Baca juga:

Protes sebagian besar berlangsung damai, dengan demonstran memegang plakat yang mengejek presiden atau menuntut keadilan.

Namun, Minggu (23/03) malam terjadi eskalasi kerusuhan terburuk yang pernah terjadi di negara itu dalam lebih dari satu dekade.

Pasukan keamanan menggunakan gas air mata, semprotan merica, dan peluru karet terhadap para pengunjuk rasa.

Banyak aktivis mengenakan masker N95 atau syal di wajah mereka untuk melindungi diri.

Mengapa Ekrem Imamoglu ditangkap?

ReutersSeorang pengunjuk rasa memakai topeng Ekrem Imamoglu.

Para pengamat mengatakan pemilihan pemimpin utama partai oposisi utama menyebabkan penangkapan Imamoglu.

Pemilihan CHP dijadwalkan pada 23 Maret mendatang.

Ia diperkirakan akan terpilih sebagai kandidat oposisi partainya untuk melawan Presiden Erdogan pada tahun 2028, karena ia adalah satu-satunya kandidat dalam surat suara.

Hingga Minggu (23/03) malam, 15 juta orang telah mengantre untuk memberikan suara mereka guna mendukung Imamoglu melalui pemungutan suara simbolis kendati ia berada dalam tahanan praperadilan.

Pencalonannya sebagai presiden masih perlu dikonfirmasi melalui proses resmi.

EPAPemimpin CHP Ozgur Ozel (kiri) berbicara kepada para pendukung Imamoglu saat mereka berkumpul di depan kantor pusat Pemerintah Kota Istanbul setelah penangkapan walikota tersebut

Berbicara pada sebuah rapat umum di Istanbul, pemimpin CHP Ozgur Ozel mengatakan sekitar 1,6 juta suara berasal dari anggota partai, sementara sisanya diberikan sebagai bentuk solidaritas.

BBC belum bisa memverifikasi angka-angka ini secara independen.

Baca juga:

Imamoglu terpilih kembali sebagai wali kota Istanbul dalam pemilihan umum kota tahun lalu, memenangkan mandat kedua berturut-turut di kota terbesar di Turki.

Beberapa analis mengatakan ini adalah awal dari sebuah gerakan menuju kepemimpinan CHP.

Partai tersebut mengkritik penangkapannya sebagai “percobaan kudeta terhadap presiden berikutnya”.

Getty ImagesAnggota CHP dan nonanggota memberikan suara solidaritas kepada walikota yang dipenjara.

Pemerintah Presiden Erdogan membantah bahwa penangkapan Imamoglu bermotif politik dan menegaskan bahwa pengadilan Turki bersifat independen.

Kantor kejaksaan mengatakan pengadilan memutuskan untuk menahan Imamoglu karena daftar tuduhan yang panjang, termasuk menjalankan organisasi kriminal, menerima suap, pemerasan, perekaman data pribadi secara ilegal, dan pengaturan tender.

Pada Sabtu (22/03), dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh balai kota Istanbul, Imamoglu membantah tuduhan terhadapnya.

Dia menyebut penangkapannya menyebabkan kerusakan yang tak terhitung pada citra Turki.

Apakah Imamoglu masih bisa menjadi calon presiden?

ReutersSpanduk Ekrem Imamoglu dengan seseorang yang mengenakan penutup wajah dan kerudung berdiri di depannya.

Penangkapan tersebut tidak menghalangi pencalonan dan pemilihan Imamoglu sebagai presiden.

Namun, jika ia terbukti bersalah atas tuduhan apa pun terhadapnya, ia tidak akan dapat mencalonkan diri.

Pada tanggal 18 Maret, Universitas Istanbul membatalkan gelarnya, sebuah keputusan yang akan mencegahnya mencalonkan diri dalam pemilihan presiden.

Menurut konstitusi Turki, presiden harus menyelesaikan pendidikan tinggi untuk memegang jabatan.

EPAPolisi menangkap seorang pengunjuk rasa di Ankara pada 22 Maret.

Langkah Universitas Istanbul ini memicu kekhawatiran mahasiswa tentang masa depan mereka, menurut pakar BBC News Turki, Selin Girit.

Dewan Pemilu Tertinggi Turki akan memutuskan apakah Imamoglu memenuhi syarat untuk menjadi kandidat.

Erdogan mengamankan masa jabatan ketiga dalam pemilihan presiden pada tahun 2023.

Berdasarkan konstitusi, ia tidak dapat menduduki jabatan presiden setelah 2028.

Namun para pengkritiknya mengatakan ia mungkin akan mengubah konstitusi agar dapat mencalonkan diri sebagai presiden untuk masa jabatan berikutnya.

Pemilihan presiden berikutnya dijadwalkan pada 2028, tetapi pemilihan umum lebih awal mungkin terjadi.

EPADemonstrasi di depan kantor wali kota Istanbul pada 19 Maret 2025.

Siapa lagi yang ditangkap di Turki?

Penangkapan baru-baru ini dilihat sebagai peningkatan aksi represi terhadap pihak oposisi dan pihak-pihak yang menentang pemerintahan.

Pada Senin (24/03), polisi menahan beberapa pengacara dan jurnalis dalam penggerebekan fajar di Istanbul dan kota Izmir.

Menurut pemantau media MLSA , sepuluh jurnalis yang meliput demonstrasi ditahan dalam penggerebekan tersebut, termasuk fotografer pemenang penghargaan Bulent Kilic dan fotografer AFP, Yasin Akgul.

Getty ImagesMobilyang membawa wali kota Ekrem Imamoglu saat dijebloskan ke penjara

Otoritas penyiaran Turki telah mendesak media untuk mengutip pernyataan resmi pemerintah, dan memperingatkan akan adanya dampak buruk jika mereka tidak melakukannya, termasuk pencabutan izin mereka.

Selama akhir pekan, platform media sosial X mengatakan akan mengajukan banding terhadap perintah pengadilan Turki untuk memblokir lebih dari 700 akun, dengan menyebut tindakan tersebut “melanggar hukum”.

Pada Senin (23/03) pemimpin CHP memposting di X: “Saat ini mereka mencoba menekan media sosial,” tulis Ozgur Ozel.

Baca juga:

“Terimalah sekarang Tayyip (Presiden Erdogan), Anda tidak dapat membungkam suara rakyat.”

Secara terpisah, dia menyerukan boikot terhadap media yang gagal melaporkan protes massa.

Menurut Politico, minggu lalu X menangguhkan aktivitas akun aktivis terkait universitas yang membagikan informasi demonstrasi

Mengapa Imamoglu dibawa ke penjara Marmara?

Getty ImagesSebanyak 51 orang dibawa ke penjara pada 23 Maret silam terkait dugaan korupsi dan terorisme.

Penjara tempat Imamoglu dibawa, Mamara, sebelumnya dikenal sebagai Penjara Silivri yang terkenal kejam .

Penjara ini sering disebut sebagai penjara terbesar di Eropa, yang dirancang untuk menampung 11.000 narapidana.

Namun, laporan pada 2019 tentang penjara tersebut oleh Komisi Investigasi Hak Asasi Manusia dari Majelis Nasional Agung Turki menyatakan bahwa penjara tersebut menampung 22.781 narapidana.

Di kalangan pemuda Turki dan di media sosial, frasa ” Silivri dingin” diucapkan sebagai lelucon, yang menyiratkan bahwa frasa tersebut merupakan peringatan bagi mereka yang mengungkapkan kritik terhadap pemerintah.

Baca juga:

Selama dekade terakhir, perwira tinggi militer Turki, bersama dengan jurnalis, pengacara, dan beberapa anggota parlemen, telah dipenjara di sana.

Pengacara Hseyin Ersz memiliki klien yang berada di penjara Silivri sejak 2008.

Dia mengatakan kepada BBC News Turki, mereka yang diadili dalam kasus kritis dimasukkan ke Penjara No. 9, tempat narapidana umumnya ditahan dalam kelompok yang beranggotakan hingga tiga orang.

Apa yang dikatakan Presiden Erdogan?

EPASeorang pengunjuk rasa membaca buku Erdogan di depan barikade polisi antihuru-hara saat para demonstran mencoba berbaris menuju Lapangan Taksim

Presiden Erdogan memberikan pernyataan yang disiarkan televisi setelah mengadakan rapat kabinet pada Senin (24/03) malam.

Ia mengutuk demonstrasi yang terjadi dan menuduh CHP melakukan “kejahatan terhadap negara.”

Sementara itu, pemimpin CHP Ozgur Ozel menuduh Erdogan tidak hanya “menentang” Imamoglu , tetapi juga jutaan rakyat Turki. Partai tersebut juga menuduh pemerintah berupaya “melakukan kudeta”.

Sekutu barat Turki tidak begitu vokal mengenai kerusuhan tersebut.

Baca juga:

Kanselir Jerman yang akan lengser, Olaf Scholz, menyatakan kekhawatirannya atas penahanan Imamoglu beberapa hari sebelumnya, dan menyebutnya “menyedihkan bagi demokrasi di Turki”.

Departemen Luar Negeri AS menyebut demonstrasi Turki sebagai masalah internal, Bloomberg melaporkan.

Sementara Komisi Eropa telah mendesak Turki untuk “menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi” sebagai negara yang menjadi anggota Dewan Eropa dan kandidat untuk bergabung dengan UE.

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

25/03/2025 14:48
Update Perang Rusia-Ukraina: Putin Tolak Gencatan Senjata-NATO Pecah

Jakarta, CNBC Indonesia – Perang antara Rusia dan Ukraina masih terus terjadi hingga hari ini. Walau ada diskusi antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan penyokong nomor satu Ukraina, Amerika Serikat (AS), prospek perdamaian keduanya masih cukup jauh.

Rusia melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbass pada 24 Februari 2024. Moskow berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kyiv terhadap wilayah itu, yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan Barat, NATO.

Hingga saat ini, peperangan masih terus terjadi. Berikut perkembangan terbarunya sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia, Rabu (19/3/2025):

1. Putin Tolak Gencatan Senjata

Rusia disebut secara efektif menolak proposal gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat (AS). Hal ini setelah Kyiv melaporkan serangkaian serangan terhadap infrastruktur sipil, beberapa jam setelah Moskow setuju untuk menghentikan sementara serangan terhadap fasilitas energi selama 30 hari.

Ledakan terdengar dan sirene serangan udara meraung di Ukraina hanya beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara.

Washington awalnya mendorong gencatan senjata 30 hari segera, sebagai langkah pertama untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama tiga tahun, namun hanya disetujui Putin di bagian energi karena menunggu langkah AS untuk menghentikan semua bantuan militer dan intelijen Barat ke Ukraina.

“Telah terjadi serangan, khususnya pada infrastruktur sipil, termasuk sebuah rumah sakit di Sumy,” kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Selasa malam, dikutip AFP Rabu (19/3/2025)

“Serangan malam hari seperti inilah yang dilakukan Rusia yang menghancurkan sektor energi kita, infrastruktur kita, dan kehidupan normal warga Ukraina,” tambahnya. “Hari ini, Putin secara efektif menolak usulan gencatan senjata penuh.”

Zelensky menuduh Rusia tidak untuk mengakhiri perang. Di Kyiv, warga Ukraina yang lelah perang cenderung setuju.

“Saya sama sekali tidak percaya Putin, tidak sepatah kata pun,” kata Lev Sholoudko, 32 tahun. “Dia hanya mengerti kekerasan,” tambahnya.

Sementara itu, di seberang perbatasan, pejabat layanan darurat Rusia mengatakan puing-puing dari serangan pesawat nirawak Ukraina yang berhasil digagalkan. Ini memicu kebakaran di depot minyak di desa Kavkazskaya.

Sebelumnya selain setuju penghentian serangan ke sektor energi Ukraina, Moskow dan Kyiv juga akan menukar 175 tahanan masing-masing pada hari Rabu. Pembicaraan lebih lanjut akan segera dilakukan di Timur Tengah.

“Kami sepakat untuk melakukan Gencatan Senjata segera pada semua Energi dan Infrastruktur, dengan pemahaman bahwa kami akan bekerja cepat untuk melakukan Gencatan Senjata Lengkap dan, pada akhirnya, MENGAKHIRI Perang yang sangat mengerikan antara Rusia dan Ukraina ini,” tulis Trump setelah pembicaraan di platform Truth Social miliknya.

2. Nuklir Prancis Bergerak

Prancis akan meningkatkan salah satu pangkalan udara utamanya di sepanjang perbatasannya dengan Jerman untuk menampung pesawat tempur Rafale yang dapat dipersenjatai rudal jelajah nuklir. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Emmanuel Macron.

Mengutip Russia Today, pangkalan udara itu adalah pangkalan Pangkalan Luxeuil-Saint-Sauveur. Pangkalan itu sejatinya pernah menampung senjata nuklir hingga 2011 lalu.

“Pangkalan udara Luxeuil akan ditingkatkan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendapatkan kembali peran penuhnya dalam penangkal nuklir Prancis,” kata Macron.

“Pada tahun 2035, Luxeuil akan menjadi pangkalan pertama yang menampung versi berikutnya dari Rafale dan rudal nuklir hipersoniknya. Garnisun tersebut akan berlipat ganda ukurannya menjadi hampir 2.000 personel militer dan sipil untuk menampung dua skuadron Rafale.”

Tanpa menyebut nama Rusia, Macron mengatakan bahwa Prancis telah menemukan dirinya dalam dunia yang ‘semakin berbahaya dan tidak pasti’ sejak permusuhan terbuka pecah antara Moskow dan Kyiv pada tahun 2022.

Pengumuman tersebut muncul setelah kanselir terpilih Jerman, Friedrich Merz, menyarankan bahwa Prancis dapat memperluas persenjataan nuklirnya untuk melindungi negaranya dan anggota Uni Eropa (UE) lainnya. Macron menanggapi dengan mengatakan bahwa masalah tersebut akan dibahas.

Rusia telah mengutuk program militerisasi UE sebagai tindakan yang gegabah dan meningkatkan eskalasi. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan awal bulan ini bahwa retorika konfrontatif dan rencana konfrontatif yang sekarang kita lihat di Brussels dan di ibu kota Eropa dapat menghambat ditemukannya resolusi damai atas konflik Ukraina.

3. Eropa Komentari Trump-Putin

Sejumlah negara Eropa buka suara soal panggilan telepon Trump dan Putin. Para pemimpin Prancis dan Jerman menyambut baik perundingan tersebut, tetapi menekankan perlunya untuk terus mendukung Ukraina.

“Langkah selanjutnya harus berupa gencatan senjata penuh untuk Ukraina dan secepat mungkin. Tentu saja jelas bahwa kami berdua juga setuju mengenai hal ini,” kata Kanselir Olaf Scholz pada konferensi pers di Berlin bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Scholz menegaskan kembali bahwa Jerman akan mendukung Ukraina dan “tidak akan mengecewakan Kyiv. Macron menyebut kesepakatan Rusia untuk menghentikan serangan terhadap fasilitas energi sebagai “awal yang baik” dalam proses perdamaian.

“Kami akan terus mendukung tentara Ukraina dalam perang perlawanannya terhadap agresi Rusia,” katanya.

Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto menggambarkan panggilan telepon Trump-Putin sebagai berita bagus bagi Eropa.

“Hari ini, presiden Amerika dan Rusia telah membuat langkah besar lainnya menuju perdamaian, dan kami berharap Brussels tidak akan dapat mencegah tercapainya kesepakatan damai,” tulisnya di Facebook. Ia berharap kedua pihak akan menghormati jeda pemogokan terhadap infrastruktur energi.

4. Putin Buka Suara soal Sanksi

Menjelang teleponnya dengan Trump, Putin mengatakan sanksi Barat bukanlah tindakan sementara, melainkan alat untuk memberikan tekanan strategis terhadap Rusia. Ia menuding para pesaing negara itu akan selalu berusaha melemahkannya.

Menurut Putin, total 28.595 sanksi telah dijatuhkan terhadap perusahaan dan individu Rusia dalam beberapa tahun terakhir, lebih banyak dari semua pembatasan lainnya terhadap negara lain jika digabungkan. Ia menambahkan bahwa Barat tidak bermaksud untuk menahan diri, mengancam sanksi baru dan “mengeluarkan paket-paket ini satu demi satu.”

“Sanksi bukanlah tindakan sementara atau terarah; sanksi adalah mekanisme tekanan strategis dan sistemik terhadap negara kita,” kata Putin. “Bahkan jika sanksi terhadap negara itu dilonggarkan, Barat akan menemukan cara lain untuk mengacaukan rencana.”

5. NATO Pecah

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni telah menolak gagasan pengerahan pasukan di Ukraina. Pernyataan ini ia keluarkan setelah Prancis dan Inggris mengusulkan pengiriman pasukan penjaga perdamaian untuk mengamankan gencatan senjata antara Kyiv dan Moskow.

Meloni menyatakan penolakannya dalam pidatonya di majelis tinggi parlemen Italia. Menurutnya, Italia menghormati usulan tersebut tetapi tidak yakin hal itu akan membawa stabilitas di kawasan.

“Mengirim pasukan Italia ke Ukraina adalah topik yang tidak pernah ada dalam agenda,” kata Meloni kepada Senat, sebagaimana dikutip oleh la Repubblica.

“Usulan Prancis-Inggris merupakan pilihan yang sangat rumit, berisiko, dan tidak efektif. Italia mendukung upaya perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump.”

Moskow telah berulang kali menolak gagasan penempatan tentara dari negara-negara NATO di Ukraina. Kremlin peringatan bahwa hal itu dapat menyebabkan konfrontasi langsung antara Rusia dan blok militer yang dipimpin AS.

Paris dan London telah bergegas untuk mengkonsolidasikan dukungan militer bagi Ukraina sementara AS mendorong kesepakatan damai dengan Rusia. Washington baru-baru ini mengusulkan gencatan senjata selama 30 hari.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pekan lalu bahwa ia mendukung usulan gencatan senjata Washington pada prinsipnya, tetapi mengatakan bahwa beberapa syarat penting harus dipenuhi terlebih dahulu.

(sef/sef)

19/03/2025 22:05
Bicara dengan Trump, Putin hanya Setuju Hentikan Serangan ke Fasilitas Energi Ukraina Selama 30 Hari – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Rusia Vladimir Putin setuju gencatan senjata dengan menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina selama 30 hari.

Putin menyetujui gencatan senjata 30 hari setelah berbicara melalui telepon dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (18/3/2025).

Kendati demikian, Putin menolak gencatan senjata penuh.

Ia justru menetapkan syarat tambahan bagi Ukraina serta sekutu-sekutunya.

Menurut laporan, Putin enggan menandatangani gencatan senjata komprehensif selama sebulan yang sebelumnya dirancang oleh tim Trump dan Ukraina dalam perundingan di Arab Saudi.

Putin menegaskan gencatan senjata menyeluruh hanya dapat dicapai jika bantuan militer asing serta pembagian informasi intelijen dengan Ukraina dihentikan.

Persyaratan ini sebelumnya telah ditolak oleh sekutu-sekutu Ukraina di Eropa.

Pembicaraan lebih lanjut mengenai konflik ini akan kembali dilaksanakan di Jeddah, Arab Saudi, pada Minggu (23/3/2025) mendatang, sebagaimana diumumkan oleh utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.

Meskipun ada kesepakatan untuk menghentikan serangan terhadap fasilitas energi, serangan udara Rusia masih terjadi di berbagai wilayah Ukraina.

Di Sumy, sebuah rumah sakit menjadi target pesawat tak berawak Rusia, menyebabkan kerusakan pada bangunan dan kendaraan di sekitarnya.

Laporan juga menyebutkan serangan terhadap infrastruktur listrik di Slovyansk, yang menyebabkan pemadaman sebagian di kota tersebut.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengutuk serangan ini dan menuduh Putin menolak proposal gencatan senjata penuh.

“Sayangnya, ada serangan yang menargetkan infrastruktur sipil. Hari ini, Putin secara efektif menolak usulan gencatan senjata total,” tulis Zelensky di media sosial X.

Trump Klaim Pembicaraan dengan Putin Berjalan Baik

Dalam unggahannya di Truth Social, Trump menggambarkan panggilan telepon dengan Putin sebagai “sangat bagus dan produktif.”

Ia menyatakan bahwa beberapa elemen “Kontrak Perdamaian” telah dibahas dan bahwa mereka sepakat untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi dengan harapan mencapai gencatan senjata penuh dan mengakhiri perang.

Pernyataan Gedung Putih setelah panggilan telepon tersebut tidak merinci apakah ada kesepakatan konkret yang dibuat dengan Ukraina.

Hanya disebutkan bahwa proses perdamaian akan dimulai dengan penghentian serangan terhadap infrastruktur energi dan dilanjutkan dengan negosiasi mengenai gencatan senjata di Laut Hitam, gencatan senjata penuh, dan perdamaian permanen.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, sebelumnya menyatakan bahwa “bola” kini ada di tangan Rusia setelah Ukraina menyetujui proposal Washington untuk gencatan senjata penuh.

Pernyataan Kremlin setelah panggilan telepon Trump-Putin menegaskan bahwa Rusia memiliki “serangkaian masalah penting” terkait implementasi kesepakatan dengan Ukraina.

Zelensky menyatakan bahwa Ukraina terbuka terhadap ide penghentian serangan terhadap fasilitas energi, tetapi menunggu rincian lebih lanjut dari Washington sebelum memberikan tanggapan akhir.

Kyiv tampaknya melihat kesepakatan ini sebagai taktik Putin untuk menunda gencatan senjata penuh sambil menetapkan persyaratan tambahan.

Reaksi Eropa

Di Berlin, Kanselir Jerman Olaf Scholz menyebut gencatan senjata terbatas sebagai langkah awal yang penting, tetapi menekankan perlunya penghentian perang secara menyeluruh.

Presiden Prancis Emmanuel Macron turut mendukung seruan untuk gencatan senjata penuh.

Perdana Menteri Inggris, Sir Keir Starmer, juga berbicara dengan Zelensky setelah panggilan Trump-Putin dan “menegaskan kembali dukungan Inggris yang tak tergoyahkan” untuk Ukraina, menurut pernyataan juru bicara Downing Street.

Putin Usulkan Pertandingan Hoki dengan AS

Di luar isu perang, Kremlin menyebut bahwa dalam pembicaraan dengan Trump, Putin mengusulkan diadakannya pertandingan hoki es antara pemain profesional AS dan Rusia.

Hal ini dianggap sebagai upaya diplomasi simbolik, mengingat Rusia telah dilarang mengikuti berbagai kompetisi internasional sejak invasi ke Ukraina pada 2022.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

19/03/2025 10:50
Strategi Trump dan Dampaknya, Apakah Eropa Siap Mandiri Secara Militer?

Jakarta –

Taktik Donald Trump dalam menggunakan ancaman untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dalam bisnis dan politik semakin menjadi kebiasaan di kalangan pemimpin politik global. Namun, laporan mengenai kesepakatan di balik layar antara Presiden AS dan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri perang di Ukraina telah mengejutkan banyak pemimpin dunia, terutama di Eropa. Mereka khawatir Trump akan menarik perlindungan militer AS dari benua itu.

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menanggapi kekhawatiran ini dengan mengumumkan peningkatan anggaran pertahanan Inggris menjadi 2,5% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2027, naik dari 2,3% saat ini. Ia menekankan bahwa investasi ini harus diikuti dengan peningkatan pengeluaran pertahanan di tahun-tahun mendatang. Langkah ini mencerminkan komitmen Inggris untuk “mengamankan perdamaian yang adil dan abadi di Ukraina” serta memperkuat keamanan kolektif Eropa.

Di Jerman, para pemimpin politik masih berupaya merumuskan respons terhadap seruan Starmer untuk membentuk “Koalisi Negara yang Bersedia” di Eropa guna mengambil alih pertahanan benua tersebut. Setelah pemilihan umum baru-baru ini, Friedrich Merz, pemimpin aliansi partai konservatif CDU/CSU, keluar sebagai pemenang dan tengah bernegosiasi dengan Partai Sosial Demokrat yang dipimpin Kanselir Olaf Scholz, yang akan segera lengser, untuk membentuk pemerintahan baru. Salah satu isu utama dalam negosiasi ini adalah pelonggaran aturan pinjaman Jerman guna membiayai peningkatan anggaran pertahanan.

Seberapa serius ancaman Rusia?

Selama beberapa dekade, anggota NATO di Eropa mengandalkan Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi dan militer terbesar dalam aliansi ini untuk memikul beban utama pertahanan. Kini, para pemimpin Eropa mulai mempertimbangkan kemungkinan runtuhnya NATO jika Trump menarik dukungan AS.

Rafael Loss, pakar pertahanan dan keamanan dari Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (ECFR), mengatakan kepada DW bahwa tidak ada risiko langsung dari “pasukan Rusia yang berdiri di luar Berlin besok.” Namun, ia memperingatkan bahwa Rusia berupaya “memecah belah NATO dan Uni Eropa guna memperoleh dominasi militer di Eropa.”

ADVERTISEMENT

`;
var mgScript = document.createElement(“script”);
mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
adSlot.appendChild(mgScript);
},
function loadCreativeA() {
var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
adSlot.innerHTML = “;

console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
googletag.cmd.push(function () {
googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
googletag.pubads().refresh();
});
} else {
console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
var gptScript = document.createElement(“script”);
gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
gptScript.async = true;
gptScript.onload = function () {
console.log(“✅ GPT script loaded!”);
window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
googletag.cmd.push(function () {
googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
googletag.enableServices();
googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
googletag.pubads().refresh();
});
};
document.body.appendChild(gptScript);
}
}
];

var currentAdIndex = 0;
var refreshInterval = null;
var visibilityStartTime = null;
var viewTimeThreshold = 30000;

function refreshAd() {
var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
if (!adSlot) return;

currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
}

var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
entries.forEach(function(entry) {
if (entry.isIntersecting) {
if (!visibilityStartTime) {
visibilityStartTime = new Date().getTime();
console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

setTimeout(function () {
if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
refreshAd();
if (!refreshInterval) {
refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
}
}
}, viewTimeThreshold);
}
} else {
console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
visibilityStartTime = null;
if (refreshInterval) {
clearInterval(refreshInterval);
refreshInterval = null;
}
}
});
}, { threshold: 0.5 });

document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
if (adSlot) {
ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
observer.observe(adSlot);
}
});

Lembaga pemikir Bruegel yang berbasis di Brussels bahkan menilai bahwa serangan Rusia terhadap negara anggota Uni Eropa adalah kemungkinan yang nyata.

“Penilaian oleh NATO, Jerman, Polandia, Denmark, dan negara-negara Baltik menempatkan Rusia siap untuk menyerang dalam waktu tiga hingga sepuluh tahun,” kata lembaga pemikir itu dalam sebuah analisis baru-baru ini.

Sebagai respons terhadap perang Rusia di Ukraina, Jerman membentuk dana khusus sebesar €100 miliar ($103 miliar) untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya yang telah lama terabaikan. Meski dana tersebut belum sepenuhnya dibelanjakan, alokasinya sudah ditetapkan. Namun, peningkatan anggaran pertahanan reguler Jerman belum terjadi secara signifikan.

Tantangan dalam menggantikan militer AS

Para ekonom Bruegel menghitung bahwa bantuan militer AS untuk Ukraina pada 2024 mencapai €20 miliar (sekitar Rp348,4 triliun) dari total €42 miliar (sekiar Rp730,5 triliun). “Untuk menggantikan AS, Uni Eropa hanya perlu mengalokasikan 0,12% dari PDB-nya, angka ini dinilai masih terjangkau,” ujar mereka dalam analisisnya.

Bruegel juga menguraikan kebutuhan Eropa agar tetap mampu mempertahankan diri jika AS menarik diri dari NATO. Selain menggantikan brigade tempur, kapal, dan pesawat tempur AS, Eropa juga harus meningkatkan kapasitas di bidang intelijen, komunikasi, dan infrastruktur komando untuk mengerahkan unit militer yang besar dan kompleks.

Kapabilitas militer Jerman, misalnya, masih jauh dari memadai. Janji Berlin untuk menyediakan dua divisi bagi NATO, dengan jumlah sekitar 40.000 tentara, menghadapi kendala besar. Menurut Bruegel, kontribusi Jerman yang lebih realistis, mengingat ukuran negaranya, seharusnya mendekati 100.000 tentara.

Meskipun akuisisi perangkat keras militer terutama merupakan “permainan angka,” Bruegel menekankan bahwa membangun “kapabilitas lunak,” seperti struktur operasional dan pengalaman militer, jauh lebih sulit. Proses ini bisa memakan biaya ratusan miliar euro dan berlangsung selama bertahun-tahun.

Jack Allen-Reynolds, wakil kepala ekonom untuk zona euro di Capital Economics, memperkirakan bahwa belanja pertahanan Eropa perlu ditingkatkan secara signifikan. Ia memperkirakan tambahan €250 miliar (sekitar Rp4.340 triliun) per tahun akan diperlukan dalam jangka pendek, yang akan meningkatkan anggaran pertahanan Uni Eropa menjadi sekitar 3,5% dari PDB.

Bagaimana cara membiayai persenjataan Eropa?

Allen-Reynolds mengusulkan beberapa opsi pendanaan untuk peningkatan belanja militer ini. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan fungsi Bank Investasi Eropa (EIB) atau mendirikan “bank persenjataan” baru guna mendukung sektor pertahanan tanpa membebani anggaran nasional secara langsung.

Alternatif lain adalah melalui EIB, yang dapat memberikan pinjaman kepada perusahaan pertahanan atau menerbitkan obligasi khusus untuk proyek militer. Pendekatan ini tidak secara langsung membiayai personel atau peralatan militer, tetapi mendukung produsen senjata Eropa dalam meningkatkan produksi.

“Opsi termudah,” menurut Allen-Reynolds, adalah jika Uni Eropa meluncurkan program pinjaman bersama yang mirip dengan dana pemulihan pandemi NextGenerationEU senilai €750 miliar (sekitar Rp13.000 triliun). Program ini akan memberikan akses murah ke pasar keuangan berkat peringkat kredit AAA Uni Eropa dan memungkinkan negara-negara dengan keterbatasan fiskal untuk menghindari peminjaman dari anggaran nasional mereka sendiri.

Namun, gagasan penerbitan Eurobonds seperti ini telah lama ditentang oleh semua partai politik utama di Jerman, termasuk Merz.

Dampak terhadap ekonomi zona euro?

Dari perspektif makroekonomi, Bruegel berpendapat bahwa peningkatan belanja pertahanan berbasis utang bahkan dapat mendorong aktivitas ekonomi Eropa di tengah ancaman perang dagang yang berpotensi melemahkan permintaan eksternal.

Ancaman Trump untuk memberlakukan tarif tinggi pada mobil-mobil Eropa telah menyebabkan para investor menjual saham industri otomotif dan mengalihkan investasinya ke sektor pertahanan, yang dianggap memiliki prospek pertumbuhan lebih baik.

Rafael Loss dari ECFR menambahkan bahwa ekspansi militer Jerman dapat membawa dampak positif bagi ekonomi nasional serta membantu mengatasi perlambatan pertumbuhan. “Jika pekerjaan di rantai pasok otomotif dapat dialihkan ke produksi alat pertahanan, ini bisa memberikan manfaat ekonomi,” ujarnya, seraya mengingatkan agar tidak melebih-lebihkan dampaknya secara keseluruhan.

Artikel ini diadpatasi dari DW dalam bahasa Inggris.

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

05/03/2025 16:56