Xcloud.id

Tag: Olaf Scholz

  • Setahun Serangan Nord Stream, Minim Fakta-Banjir Spekulasi

    Setahun Serangan Nord Stream, Minim Fakta-Banjir Spekulasi

    Jakarta –

    Jarum jam menunjukkan pukul dua dini hari ketika stasiun seismografi di Denmark, Swedia dan Jerman mencatat getaran berfrekuensi rendah di dasar Laut Baltik, pada 26 September 2022 silam. Pada saat yang sama, pengelola pipa gas Nord Stream mendeteksi anjloknya tekanan udara di dalam pipa gas sepanjang 1200 kilometer yang membentang antara Jerman dan Rusia itu.

    Saat matahari meninggi, kantung-kantung gas metana terlihat membuih di permukaan laut di dekat Pulau Bornholm. Kebocoran gas di kedalaman 80 meter itu kelak diketahui bukan berasal dari satu pipa, melainkan akibat ledakan di tiga pipa sekaligus. Momen ini menandai betapa perang di Ukraina juga berdampak pada ketahanan energi di barat Eropa.

    Sontak Rusia dicurigai sebagai dalang ledakan. Namun sebuah investigasi oleh media-media Jerman pada Maret 2023 lalu mengungkap jejak pelaku yang mengarah ke Ukraina. Dituliskan, setidaknya lima laki-laki dan seorang perempuan menyewa kapal pesiar bernama Andromeda dan bertolak dari Warnemnde, Jerman, tiga pekan sebelum ledakan.

    Jejak bahan peledak ditemukan kepolisian Jerman di atas kapal Andromeda. Menurut penyelidikan, jenis yang ditemukan serupa dengan yang digunakan untuk meledakkan pipa Nord Stream.

    Tindakan pasukan elit Ukraina?

    Pada Juni lalu, giliran harian AS, Washington Post, yang menurunkan laporan hasil investigasinya dengan tuduhan terarah kepada dinas rahasia Eropa dan AS. Menurut laporan tersebut, dinas intelijen Barat sudah menyiapkan rencana serangan sejak Juni 2022, dengan pasukan elit Ukraina sebagai pelaksana tugas.

    Informasi rahasia yang diterima Washington Post cukup terperinci. Selain jumlah dan kemampuan masing-masing personil, rencana itu juga mencantumkan garis komando di bawah petinggi militer Ukraina, Jendral Valerii Zaluzhnyi. Namun begitu, Presiden Volodomyr Zelenskyy dikabarkan tidak diberi tahu mengenai rencana serangan terhadap pipa gas Nord Stream.

    Sejak lama, AS tidak lagi merahasiakan sikap antipati terhadap proyek bersama antara Jerman dan Rusia itu. Ketika berkunjung ke Berlin, Februari 2022 silam, Presiden AS, Joe Biden, sempat mengancam “akan mengakhiri proyek Nord Stream 2, jika Rusia menginvasi Ukraina.”

    Pengabaian kejahatan perang

    Dari sudut pandang hukum internasional, serangan terhadap pipa Nord Stream dalam konteks peperangan di Ukraina bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang, kata pakar hubungan internasional di Bonn, Jerman, Stefan Talmon. “Karena pipa Nord Stream merupakan sebuah infrastruktur sipil.”

    “Menurut Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional, pengrusakan terhadap obyek sipil tidak hanya pelanggaran terhadap hukum internasional, tetapi juga kejahatan perang,” imbuhnya. Terutama, jika Rusia atau Ukraina bisa membuktikan keterlibatan pihak musuh.

    “Jika pelakunya adalah negara ketiga, maka insidennya tidak lagi dilihat dari sudut pandang hukum perang, melainkan sebuah serangan teror.”

    Ketidakjelasan itu menyulitkan adanya proses pengadilan. Kanselir Jerman Olaf Scholz sendiri mendukung persidangan di Jerman untuk mengadili terduga pelaku serangan. Pun Menteri Dalam Negeri, Nancy Faser, sudah berniat menggugat para tersangka. Tapi menurut Wiedmann-Schmidt, jurnalis yang menyelidiki insiden Nord Stream, desakan itu hanya pencitraan belaka.

    “Mereka memang tidak bisa mengabaikan sebuah kejahatan besar semudah itu. Tapi mereka juga tidak bisa mengendurkan dukungan bagi Ukraina dalam perang melawan Rusia. Jadi, pemerintah di Berlin cenderung menghindari pertanyaan seputar konsekuensi hukum sebisa mungkin.”

    rzn/as

    (ita/ita)

  • Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB Tak Akan Tercapai?

    Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB Tak Akan Tercapai?

    New York –

    Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dirangkum dalam Agenda 2030.

    Berdasarkan tujuan tersebut, dunia harus terbebas dari kelaparan dan kemiskinan pada tahun 2030 dan semua orang harus memiliki akses terhadap pendidikan, air bersih, dan energi yang dapat diandalkan. Kesetaraan gender dan membatasi kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius juga termasuk dalam daftar.

    Saat ini, sudah jelas bahwa sebagian besar dari tujuan tersebut tidak akan tercapai. Sebuah laporan khusus PBB menemukan bahwa sekitar 30% dari target yang ditetapkan tidak mengalami peningkatan atau malah sebaliknya. Jika dunia tetap berada dalam kondisi saat ini, PBB memperkirakan lebih dari 600 juta orang akan menderita kelaparan pada tahun 2030.

    Johannes Varwick, ilmuwan politik dan pakar hubungan internasional di Universitas Halle, berbicara kepada DW tentang tantangan yang dihadapi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.

    “Tujuan-tujuan itu memang ambisius, tapi bisa dicapai dengan kemauan politik yang tepat,” katanya. “Namun, tidak cukup banyak negara yang menanggapi komitmen mereka dengan serius.”

    Satu masalah lain yang ia lihat adalah bahwa hubungan internasional selalu bersifat “jangka pendek dan dipicu oleh konflik.” Ia menambahkan bahwa “krisis seperti krisis keuangan global 2008, pandemi COVID-19, atau perang di Ukraina telah mengubah prioritas. Meskipun hal ini dapat dimengerti, tetapi hal ini juga merupakan cara pandang yang picik.”

    Pemerintah Jerman mengeluarkan banyak uang

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan “rencana penyelamatan” untuk SDGs.

    Pemerintah Jerman juga telah membuat seruan yang semakin mendesak. “Waktu hampir habis,” kata kanselir Jerman Olaf Scholz dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB pada hari Selasa (20/09).

    Ia menambahkan bahwa Jerman menganjurkan agar “tujuan-tujuan tersebut tetap berada di puncak agenda internasional.” Menteri Pembangunan Jerman Svenja Schulze juga meminta negara-negara untuk meningkatkan tempo.

    Namun, para kritikus percaya bahwa Berlin turut bertanggung jawab atas kurangnya kemajuan tersebut. Organisasi bantuan Katolik Jerman, Misereor, misalnya, mengatakan bahwa “bukan tanda yang menggembirakan”, bahwa anggaran federal yang akan datang mengalokasikan dana 15% lebih rendah untuk bantuan pembangunan.

    Lembaga bantuan Protestan, Bread for the World (Brot fr die Welt), juga mengkritik rencana pemerintah federal untuk memangkas anggaran.

    Erosi kekuatan Barat

    Sementara Kanselir Scholz berbicara di hadapan ruangan yang hampir kosong, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy membuat semua mata tertuju padanya di Majelis Umum PBB. Dia menggunakan pidatonya untuk mengeluarkan peringatan yang mengerikan tentang agresi Rusia.

    Namun, jumlah perhatian yang diberikan PBB terhadap perang di Ukraina masih menjadi perdebatan. Banyak negara dari Global South menuduh Barat terlalu serius menanggapi perang ini dan mengabaikan isu-isu penting seperti pengurangan kemiskinan global dalam prosesnya.

    “KTT G77+ China di Havana juga menunjukkan meningkatnya klaim Global South,” tambah Varwick. Namun, ia juga menyatakan bahwa ia tidak melihat adanya alternatif yang layak selain PBB. “Kami tidak memiliki sesuatu yang lebih baik dari PBB.”

    Inisiatif Jerman

    Apa yang akan terjadi selanjutnya terhadap SDGs? Pemerintah Jerman telah meluncurkan beberapa inisiatif.

    Di New York, Kanselir Scholz dan Menteri Pembangunan Schulze mengundang para tamu ke Konferensi Keberlanjutan Hamburg pada bulan Juni 2024, “untuk mempertemukan perwakilan pemerintah dari Global North dan Global South, serta para pemimpin pemikiran dari sektor swasta, ilmu pengetahuan, masyarakat sipil, dan organisasi internasional untuk mengembangkan solusi bersama bagi transformasi sosial-ekologis yang sangat dibutuhkan,” seperti yang dinyatakan oleh lembaga yang dipimpin Schulze.

    Jerman saat ini merayakan 50 tahun keanggotaannya di PBB, dan bersama dengan rekan fasilitatornya, Namibia, sedang merencanakan KTT PBB Masa Depan untuk tahun depan. Mungkin kerja sama antara kedua negara ini akan menandakan bahwa Korea Utara dan Korea Selatan dapat mendefinisikan dan mengejar tujuan bersama.

    (bh/ha)

    (nvc/nvc)

  • Mantan Sales Asuransi Terpilih Jadi Wali Kota Berlin

    Mantan Sales Asuransi Terpilih Jadi Wali Kota Berlin

    Berlin –

    Berlin, ibu kota Jerman, memilih Wali Kota konservatif pertamanya dalam lebih dari dua dekade terakhir. Seorang mantan sales asuransi, Kai Wegner, berhasil terpilih secara mengejutkan sebagai Wali Kota Berlin yang baru, setelah Partai Demokrat Kristen (CDU) menggulingkan koalisi sayap kiri yang berkuasa.

    Seperti dilansir AFP, Jumat (28/4/2023), Wegner yang berusia 50 tahun merupakan seorang mantan salesman asuransi yang tumbuh besar di wilayah Spandau, Berlin. Dia telah resmi dilantik sebagai Wali Kota Berlin setelah pemungutan suara dalam parlemen daerah mengonfirmasi pengangkatannya.

    Namun demikian, perayaan keberhasilan Wegner itu dibayangi oleh spekulasi yang menyebut dia mungkin secara resmi terpilih dalam pemungutan suara rahasia dengan bantuan partai AfD yang beraliran sayap kanan jauh.

    CDU memuncaki jajak pendapat dalam pemilu putaran ulang pada Februari lalu, setelah pemungutan suara awal tahun 2021 lalu dinyatakan tidak memenuhi standar prosedural mendasar.

    Pemilu awal menempatkan koalisi antara Partai Sosial Demokrat (SPD) yang menaungi Kanselir Olaf Scholz, Partai Hijau dan partai-partai sayap kiri jauh dalam posisi unggul, namun pemilu ulang mengubah keseimbangan yang menjadi condong kepada partai-partai konservatif.

    Kalangan konservatif itu kemudian melakukan negosiasi dengan SPD, yang merupakan partai politik terbesar kedua di Jerman, sebelum mengajuk perjanjian koalisi pada awal bulan ini.

    SPD mencatat hasil terburuk pascaperang untuk pemilu daerah di Berlin pada Februari lalu, dengan menempati posisi kedua dan hanya memiliki selisih 53 suara di atas Partai Hijau. Hasil itu mengakhiri koalisi sayap kiri yang dipimpin Franziska Giffey, Wali Kota Berlin dari SPD, yang untuk selanjutnya akan didemosi menjadi Menteri Ekonomi dalam pemerintah daerah yang baru.

    Lihat juga Video: Jokowi ke Jerman Hasilkan 18 Kesepakatan Kerja Sama Senilai Rp 29,7 Triliun