Xcloud.id

Tag: Olaf Scholz

  • Netanyahu Minta Warga Sipil Tinggalkan Rafah Sebelum Invasi

    Netanyahu Minta Warga Sipil Tinggalkan Rafah Sebelum Invasi

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memastikan warga sipil yang berada di Jalur Gaza selatan sudah pergi sebelum pasukannya menyerang Rafah. Hali ini disampaikan Netanyahu usai ada kekhawatiran atas nasib 1,5 juta orang yang saat ini berlindung di Rafah.

    Dilansir AFP, Senin (18/3/2024), Kabinet keamanan dan perang Israel akan membahas upaya internasional terbaru menuju kesepakatan gencatan senjata, pada hari Jumat mengatakan dia menyetujui rencana militer untuk melakukan operasi di Rafah serta evakuasi penduduk. Netanyahu mengatakan warga sipil tidak ada yang di Rafah saat pasukannya memborbardir wilayah tersebut.

    “Tujuan kami dalam melenyapkan batalion teroris yang tersisa di Rafah sejalan dengan memungkinkan penduduk sipil meninggalkan Rafah,” kata Netanyahu pada konferensi pers bersama Kanselir Jerman Olaf Scholz.

    “Ini bukan sesuatu yang akan kami lakukan dengan tetap mengunci penduduk di tempat,” imbuhnya.

    Dalam jumpa pers bersama itu, Scholz pun mengajukan pertanyaan ke Netanyahu perihal “Ke mana mereka (warga sipil) harus pergi?” kata Scholz.

    Amerika Serikat – yang memberikan bantuan militer miliaran dolar kepada Israel – mengatakan pihaknya menginginkan “rencana yang jelas dan dapat diterapkan” untuk memastikan warga sipil “terhindar dari bahaya”.

    Sebelum bertemu Scholz, Netanyahu mengatakan pada rapat kabinet bahwa “tekanan internasional tidak akan menghentikan kami mewujudkan semua tujuan perang”, dan untuk melakukan hal ini, “kami juga akan beroperasi di Rafah”.

    Ketua Organisasi Kesehatan Dunia PBB Tedros Adhanom Ghebreyesus mendesak agar operasi militer tidak dilakukan di sana, “atas nama kemanusiaan”.

    Scholz mengatakan kepada wartawan Jerman bahwa jika serangan semacam itu mengakibatkan “banyak korban jiwa”, maka “akan membuat pembangunan damai di wilayah tersebut menjadi sangat sulit”.

    Lihat juga Video: Netanyahu: Tak Ada Tekanan Internasional yang Akan Hentikan Kami

    (zap/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Munich Security Conference Bahas Gaza, Ukraina-Rusia hingga Uni Eropa

    Munich Security Conference Bahas Gaza, Ukraina-Rusia hingga Uni Eropa

    Munich –

    Peneliti Senior bidang Kebijakan di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (European Council on Foreign Relations/ECFR) Ulrike Franke menyebut Eropa perlu meningkatkan anggaran belanja untuk sektor pertahanan, meskipun Kanselir Jerman Olaf Scholz telah berjanji akan memenuhi target NATO sebesar 2% dari produk domestik bruto (PDB).

    Hal itu disampaikannya di sela-sela Munich Security Conference (MSC) 2024, sehari setelah Scholz membuat komitmen soal pembelanjaan “untuk tahun 2020-an, tahun 2030-an dan seterusnya”.

    “Rasanya kita masih kurang,” ujar Franke.

    “Eropa harus bersatu. Mereka perlu memastikan pertahanan Ukraina dan juga membangun kemampuan mereka sendiri, mengambil keuntungan dari skala ekonomi dan bekerja sama, daripada harus saling menyalahkan (pihak mana yang membelanjakan lebih banyak).”

    Scholz membuat komitmen 2% untuk dana pertahanan itu hampir dua tahun setelah pidato “Zeitenwende”, yang menandai perubahan haluan politik pertahanan dengan komitmen dana khusus 100 miliar Euro (sekitar Rp1.685 triliun) untuk meningkatkan kapasitas angkatan bersenjata Jerman, Bundeswehr, yang terpisah dari anggaran pertahanan Jerman.

    Menurut Franke, dana khusus tersebut sejauh ini sebagian besar dibelanjakan untuk pesawat tempur F-35 dari Amerika Serikat. Dia juga mempertanyakan “apa yang terjadi jika dana tersebut habis?”

    Analis ECFR ini menyebut Jerman telah berkomitmen untuk melakukan banyak tindakan jangka pendek, termasuk pengiriman senjata ke Ukraina untuk melawan invasi Rusia.

    Saat ditanyakan soal ancaman eks Presiden AS Donald Trump, jika terpilih kembali, dia tidak akan membantu anggota NATO yang menurutnya mengeluarkan terlalu sedikit dana untuk pertahanan, jika terjadi serangan atau ancaman. Franke menyebut retorika tersebut telah “melemahkan jaminan keamanan NATO,” terlepas apakah ucapan itu merupakan indikasi dari kebijakan potensial atau tidak.

    “Ini adalah berita buruk dan dapat mendorong aktor seperti Rusia untuk menguji NATO, untuk melihat apakah mereka (anggota NATO) bakal membela satu sama lain. Ini adalah peringatan lain bagi Eropa, bahwa mungkin dalam jangka panjang kita perlu melakukan lebih banyak hal untuk diri sendiri.”

    Ahli berdebat di MSC24 soal keamanan Gaza

    Perang di Gaza merupakan salah satu isu utama yang dibahas dalam Konferensi Keamanan Munich ke-60. Otoritas Palestina lewat Perdana Menteri Mohammed Shtayyeh menyebut Israel tidak boleh memaksa penduduk Palestina di Gaza untuk menyeberang ke perbatasan Mesir.

    “Saya tahu, kita tahu, bahwa ada rencana pihak Israel untuk mengusir orang-orang dari Gaza. Kami dan pihak Mesir sedang bekerja keras untuk tidak membiarkan hal ini terjadi,” kata Shtayyeh kepada para delegasi MSC, Minggu (18/02).

    Pernyataan tersebut disampaikan saat Israel tengah mempersiapkan serangan ke Kota Rafah yang berada di bagian selatan Gaza dan berbatasan langsung dengan Mesir. Diperkirakan saat ini sedikitnya 1.5 juta penduduk Palestina berlindung di daerah yang padat. Diplomat senior serta lembaga kemanusiaan telah menyampaikan keprihatinan mendalam jika serangan itu terjadi.

    Beberapa media internasional melaporkan bahwa Mesir sedang membangun sebuah kamp pengungsian di sisi perbatasannya untuk menampung pengungsi Palestina.

    Shtayyeh juga menyebut kalau Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, tidak menjalin komunikasi dengan kelompok Hamas. Kelompok itu, yang oleh AS, Uni Eropa dan beberapa negara lain dikategorikan sebagai organisasi teroris, telah memerintah di Jalur Gaza sejak tahun 2007. Otoritas Palestina di Tepi Barat dikuasai oleh partai politik Fatah.

    Shtayyeh menyerukan agar spiral kekerasan dihentikan dan mengatakan bahwa masalah Palestina harus diselesaikan.

    Shtayyeh juga menyebut bahwa berbagai kelompok Palestina, termasuk Fatah dan Hamas, bakal bertemu di Moskow pada hari Kamis (22/02) mendatang atas undangan Rusia.

    mh/pkp/hp (AFP, AP, dpa, Reuters)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pidato Trump Paksa Jerman Benahi Postur Pertahanan-Militernya

    Pidato Trump Paksa Jerman Benahi Postur Pertahanan-Militernya

    Jakarta –

    Ancaman dari Donald Trump, calon presiden Partai Republik, baru-baru ini bahwa Amerika Serikat “tidak akan melindungi Eropa jika masih ada ketimpangan dalam anggaran pertahanan , dan akan mendorong Rusia untuk melakukan apapun yang mereka inginkan,” memicu tekanan dari para politisi terhadap Kanselir Jerman Olaf Scholz untuk meningkatkan drastis anggaran militernya.

    Karena meskipun meningkat, anggaran pertahanan Jerman yang saat ini sebesar 51,8 miliar Euro masih jauh di bawah syarat dua persen NATO, yang berarti anggaran pertahanan sebesar 85 miliar Euro. Kanselir Scholz juga mengumumkan anggaran khusus pembelian alat utama sistem pertahanan senilai 100 miliar Euro, tapi itu di luar budget reguler.

    Roderich Kiesewetter, jurubicara komisi pertahanan dari partai oposisi Uni Kristen Demokrat menyebutkan, anggaran khusus pertahanan ini seharusnya dinaikkan tiga kali lipatnya. Sementara juru bicara kebijakan anggaran dari partai pemerintah SPD, Andreas Schwarz menyebutkan, akan sangat melegakan, jika anggaran pertahanan tidak dikenai aturan rem utang, dengan merujuk pada legislasi yang membatasi kemampuan pemerintah membuat utang melampaui kapasitas anggaran..

    Tumpukan tagihan pertahanan

    Kebanyakan analis sepakat, militer Jerman membutuhkan anggaran lebih besar untuk memenuhi tanggung jawab pertahanan di NATO. Eva Högl, anggota komisi pertahanan di parlemen, mengatakan dalam laporannya dari Maret tahun lalu bahwa Bundeswehr sejatinya membutuhkan 300 miliar Euro untuk memenuhi syarat kapabilitas pertahanan.

    “Pidato Trump mengingatkan semua orang apa yang sedang dipertaruhkan,” kata Rafael Loss, spesialis strategi pertahanan di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, ECFR.

    Meski jauh tertinggal, Kanselir Scholz menjanjikan pemerintahan koalisinya bakal mencapai target dua persen di masa jabatannya. Komitmen itu dibuat setelah invasi Rusia di Ukraina dan Jerman mengumumkan dana khusus pertahanan sebesar 100 miliar Euro untuk belanja alutsista hingga 2028.

    Menurut sejumlah estimasi, Bundeswehr masih akan membutuhkan hingga 56 miliar Euro dana tambahan setiap tahun.

    Memupus tabu payung nuklir

    Isu nuklir bisa memicu kontroversi. Saat ini, Prancis adalah satu-satunya negara Uni Eropa yang memiliki senjata nuklir. Tiga negara lain anggota UE, Austria, Irlandia dan Malta, menandatangani pakta larangan senjata nuklir.

    Adapun Jerman sudah menandatangani klausul “Dua Ditambah Empat” dalam perjanjian reunifikasi 1990, untuk tidak membeli atau memproduksi senjata nuklir. Prancis pun tidak sedang berencana memperluas program senjata nuklirnya.

    “Terlebih, siapa yang berhak meluncurkan serangan nuklir?” tukas Rafael Loss, spesialis dari ECFR, “apakah presiden komisi Eropa?`apakah yang berwenang adalah presiden Dewan Eropa? Haruskah Parlemen Eropa dilibatkan? Anda lihat masalahnya?,” kata dia.

    Senjata nuklir milik Uni Eropa “akan sangat mengganggu tatanan nuklir global. Langkah ini bisa ditiru oleh negara di belahan dunia lain dan juga memaksa Jerman melanggar komitmen internasionalnya,” imbuhnya.

    “Saya tidak melihat adanya masa depan, di mana Uni Eropa dalam bentuknya saat ini akan mampu menjamin daya gertak nuklir yang kredibel.”

    rzn/as

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Arab Saudi Hadapi Posisi Sulit dalam Konflik di Gaza

    Arab Saudi Hadapi Posisi Sulit dalam Konflik di Gaza

    Jakarta –

    Kanselir Jerman Olaf Scholz tidak ingin lebih lama lagi menghalangi pengiriman jet tempur Eurofighter ke Arab Saudi. Tindakan ini diambil meski ada kekhawatiran dari beberapa anggota partainya dan dari mitra koalisi pemerintahannya.

    Kanselir sependapat dengan penilaian Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, bahwa Arab Saudi mengambil “sikap yang sangat konstruktif” terhadap Israel dalam konflik Timur Tengah saat ini, kata juru bicara pemerintah Steffen Hebestreit, Senin (08/01) di Berlin. Angkatan Udara Saudi juga telah menggunakan Eurofighters untuk memblokir roket yang ditembakkan pemberontak Houthi di Yaman ke arah Israel.

    Bagi Scholz dan Baerbock, argumen tentang “sikap konstruktif” Arab Saudi melebihi kekhawatiran sebagian anggota partai koalisi tentang peran Arab Saudi dalam perang Yaman dan pelanggaran hak asasi manusia di Arab Saudi. Bukan mereka saja yang melakukan pendekatan ini.

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memberikan komentar positif atas peran Arab Saudi setelah kunjungannya ke Riyadh pada hari Senin. Ada pembicaraan tentang normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel, lapornya dari percakapannya dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MbS). Menurut laporan lembaga tersebut, Saudi memiliki “kepentingan yang jelas untuk melanjutkan hal ini,” kata Blinken.

    Tertundanya pemulihan hubungan Israel-Arab Saudi

    Ini berarti Blinken, Scholz, dan Baerbock memberikan penilaian yang jauh lebih positif dibandingkan beberapa pakar Timur Tengah. Sejumlah pakar justru melihat jarak antara Israel dan Saudi kian jauh setelah serangan Hamas pada 7 Oktober dan perang Gaza. Hamas diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, Jerman dan beberapa negara lainnya.

    Menghentikan pemulihan hubungan ini jelas merupakan salah satu motif Hamas melakukan serangan skala besar. Pada awal Desember, beberapa peserta di Forum Doha (pertemuan para pakar Timur Tengah Arab dan internasional) mengatakan bahwa proses normalisasi Israel-Saudi tidak mungkin dilakukan.

    Arab Saudi memang telah menunda proses normalisasi hubungan, setidaknya untuk saat ini, mengingat perang yang menewaskan ribuan orang di Gaza. Namun, proses ini belum berakhir secara resmi. Pemulihan hubungan masih tertunda.

    Namun reaksi militer Israel terhadap serangan Hamas telah mengubah situasi. Seperti kebanyakan negara Arab dan Islam, Riyadh menilai tindakan militer Israel secara lebih kritis dibandingkan sebagian besar negara-negara Barat.

    Pada bulan November, di pertemuan puncak digital negara-negara BRICS, bin Salman menyerukan agar tidak ada lagi pengiriman senjata ke Israel. Beberapa pengamat bahkan berasumsi bahwa Arab Saudi akan semakin dekat dengan Iran karena pengaruh perang Gaza.

    Arab Saudi telah dengan jelas mengartikulasikan dirinya mengenai perang tersebut. Menteri Luar Negeri Saudi, Faisal bin Farhan al-Saud, mengambil alih kepemimpinan komite diplomatik yang diprakarsai oleh Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam, dan menganjurkan gencatan senjata segera. Hal ini bertentangan dengan keinginan Israel.

    Patut dicatat bahwa pertemuan pertama bin Farhan mengenai masalah ini terjadi di Beijing dan Moskow, bukannya di Washington, menurut jurnal Foreign Policy. “Sebuah sinyal yang jelas bagi Washington bahwa Arab Saudi memiliki pilihan lain di dunia multipolar yang terus berkembang ini,” tulis jurnal tersebut. Dan: “Elit kepemimpinan Saudi ingin menghindari keterlibatan dalam wacana Israel.”

    Kepentingan Arab Saudi tetap sama

    Terlepas dari semua retorika kritis terhadap Israel, ada satu hal yang jelas, kata Philipp Dienstbier, kepala program regional Negara-Negara Teluk di Yayasan Konrad Adenauer (KAS) yang berbasis di Yordania. Menurutnya, kepentingan kebijakan luar negeri Arab Saudi bahkan setelah dimulainya perang Gaza tidak berubah secara mendasar.

    Dengan cara ini, Kerajaan Saudi akan dapat memenuhi keinginan AS untuk menjalin hubungan baik dengan Israel karena Saudi masih terus bergantung pada kemitraan keamanan dengan Washington.

    “Setelah kecewa atas kurangnya respons AS terhadap penembakan fasilitas produksi minyak Saudi pada 2019, Arab Saudi kini mengharapkan respons yang lebih solid dan dapat diandalkan dari kemitraan keamanan dengan AS,” kata Dienstbier, “Riyadh mencari dukungan AS untuk program nuklirnya, serta kerja sama senjata.”

    Negara ini juga mempunyai kepentingan khusus sehubungan dengan Israel, kata Dienstbier. Sebagai bagian dari modernisasi ekonomi, Kerajaan Arab Saudi mengupayakan pertukaran ekonomi yang erat dengan negara-negara besar di kawasan.

    “Dan tentu saja Israel berada di garis depan, terutama dalam hal teknologi tinggi. Kedua negara juga memiliki kepentingan yang sama dalam proyek perdagangan dan infrastruktur,” kata pakar asal Jerman tersebut.

    Tergantung pada stabilitas regional

    Terlepas dari semua itu, Arab Saudi mempunyai kepentingan yang sangat besar untuk menjaga stabilitas kawasan sebaik mungkin, meskipun terjadi perang di Gaza. Krisis dan perang di lingkungan sekitar telah menghalangi rencana modernisasi Arab Saudi sendiri.

    Namun, serangan yang dilakukan milisi Houthi terhadap pelayaran internasional di Laut Merah menunjukkan betapa rapuhnya keamanan dan stabilitas saat ini di seluruh kawasan. “Arab Saudi belum mengonfirmasi, tapi juga tidak menyangkal” bahwa mereka juga mencegat beberapa roket yang ditembakkan oleh Houthi ke arah Israel, ujar Dienstbier.

    Selama bertahun-tahun, Arab Saudi telah memimpin aliansi militer internasional melawan milisi Houthi yang didukung Iran di Yaman. Gencatan senjata yang dinegosiasikan baru-baru ini sebagian besar masih berlaku, meskipun secara resmi telah berakhir.

    Arab Saudi akan terus melakukan upaya lebih besar untuk mengamankan wilayah perbatasannya. Oleh karena itu, instalasi militer yang digunakan kerajaan untuk mempertahankan diri dari serangan Yaman dalam beberapa tahun terakhir masih beroperasi. (ae/hp)

    Jangan lewatkan konten-konten eksklusif berbahasa Indonesia dari DW. Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jika Ukraina Kalah, Bersiap Diserang Rusia

    Jika Ukraina Kalah, Bersiap Diserang Rusia

    Kyiv –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan negara-negara Eropa harus bersiap diserang Rusia. Dia menyebut serangan Rusia ke negara Eropa lain bisa terjadi kalau Ukraina kalah perang.

    Dilansir Reuters, Jumat (6/10/2023), Zelensky mengatakan Rusia dapat membangun kembali kemampuan militernya dan menyerang negara-negara Eropa lain dalam waktu lima tahun. Zelensky mengatakan hal itu dapat terjadi jika Eropa goyah dalam mendukung Kyiv.

    Hal itu disampaikan Zelensky dalam pertemuan puncak Komunitas Politik Eropa di Spanyol. Dia juga mengaku yakin bantuan keuangan Amerika Serikat (AS) dan Eropa untuk Ukraina tetap berlanjut meski ada ‘badai politik’ di Washington dan negara-negara lain.

    Dalam pidato yang emosional, Zelensky menjelaskan bagaimana anak-anak Ukraina di kota Kharkiv belajar dari jarak jauh atau menghadiri kelas di stasiun kereta bawah tanah karena khawatir serangan udara Rusia.

    “Sampai ada sistem pertahanan udara yang efektif, anak-anak tidak bisa bersekolah,” katanya pada pertemuan di kota Granada, Spanyol.

    Zelensky mengatakan pemberian bantuan peralatan militer tambahan ke Ukraina berarti telah membantu memastikan bahwa ‘drone, tank, atau senjata Rusia lainnya tidak akan menyerang siapa pun di Eropa’.

    “Kita tidak boleh membiarkan (Presiden Rusia Vladimir) Putin menggoyahkan belahan dunia lain dan mitra kita untuk menghancurkan kekuatan Eropa,” kata Zelensky.

    Pertemuan di Granada memberikan kesempatan kepada para pemimpin seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak untuk menyatakan kembali komitmen mereka terhadap Ukraina. Hal itu dilakukan setelah gejolak politik di AS dan Eropa menimbulkan pertanyaan tentang kelanjutan dukungan negara-negara barat terhadap Ukraina.

    Perselisihan antara mayoritas Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat AS juga memperumit negosiasi anggaran, termasuk bantuan AS ke Ukraina. Hal itu telah mendorong Presiden AS Joe Biden yang berasal dari Demokrat beralih dari keyakinan bahwa kesepakatan akan dibuat mengenai bantuan Ukraina, menjadi menyatakan keprihatinan secara terbuka.

    Dukungan di Eropa juga tampak kurang solid usai mantan Perdana Menteri pro-Rusia Robert Fico memenangkan pemilu di Slovakia akhir pekan lalu. Fico berjanji mengakhiri bantuan militer ke Ukraina.

    Zelensky pun mengaku prihatin. Namun, dia mengaku optimistis dengan dukungan yang berkelanjutan.

    “Situasi dengan Amerika Serikat berbahaya, ini adalah masa yang sulit,” katanya.

    “Saya pikir Amerika Serikat dan Eropa akan bersama-sama dengan Ukraina dan kita akan bersama-sama keluar dari krisis ini,” sambungnya.

    Ketua Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengatakan blok tersebut sedang mengerjakan paket bantuan Ukraina senilai 50 miliar euro untuk tahun 2024-2027. Dia mengaku ‘sangat yakin’ mengenai kelanjutan bantuan AS untuk Kyiv. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengatakan Ukraina dapat terus mengandalkan dukungan dari Eropa.

    “Ada komitmen yang sangat dalam dan sangat kuat karena kita semua tahu bahwa kita sedang membicarakan Eropa dan kemungkinan besar perdamaian abadi di benua kita,” katanya.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • Setahun Serangan Nord Stream, Minim Fakta-Banjir Spekulasi

    Setahun Serangan Nord Stream, Minim Fakta-Banjir Spekulasi

    Jakarta –

    Jarum jam menunjukkan pukul dua dini hari ketika stasiun seismografi di Denmark, Swedia dan Jerman mencatat getaran berfrekuensi rendah di dasar Laut Baltik, pada 26 September 2022 silam. Pada saat yang sama, pengelola pipa gas Nord Stream mendeteksi anjloknya tekanan udara di dalam pipa gas sepanjang 1200 kilometer yang membentang antara Jerman dan Rusia itu.

    Saat matahari meninggi, kantung-kantung gas metana terlihat membuih di permukaan laut di dekat Pulau Bornholm. Kebocoran gas di kedalaman 80 meter itu kelak diketahui bukan berasal dari satu pipa, melainkan akibat ledakan di tiga pipa sekaligus. Momen ini menandai betapa perang di Ukraina juga berdampak pada ketahanan energi di barat Eropa.

    Sontak Rusia dicurigai sebagai dalang ledakan. Namun sebuah investigasi oleh media-media Jerman pada Maret 2023 lalu mengungkap jejak pelaku yang mengarah ke Ukraina. Dituliskan, setidaknya lima laki-laki dan seorang perempuan menyewa kapal pesiar bernama Andromeda dan bertolak dari Warnemnde, Jerman, tiga pekan sebelum ledakan.

    Jejak bahan peledak ditemukan kepolisian Jerman di atas kapal Andromeda. Menurut penyelidikan, jenis yang ditemukan serupa dengan yang digunakan untuk meledakkan pipa Nord Stream.

    Tindakan pasukan elit Ukraina?

    Pada Juni lalu, giliran harian AS, Washington Post, yang menurunkan laporan hasil investigasinya dengan tuduhan terarah kepada dinas rahasia Eropa dan AS. Menurut laporan tersebut, dinas intelijen Barat sudah menyiapkan rencana serangan sejak Juni 2022, dengan pasukan elit Ukraina sebagai pelaksana tugas.

    Informasi rahasia yang diterima Washington Post cukup terperinci. Selain jumlah dan kemampuan masing-masing personil, rencana itu juga mencantumkan garis komando di bawah petinggi militer Ukraina, Jendral Valerii Zaluzhnyi. Namun begitu, Presiden Volodomyr Zelenskyy dikabarkan tidak diberi tahu mengenai rencana serangan terhadap pipa gas Nord Stream.

    Sejak lama, AS tidak lagi merahasiakan sikap antipati terhadap proyek bersama antara Jerman dan Rusia itu. Ketika berkunjung ke Berlin, Februari 2022 silam, Presiden AS, Joe Biden, sempat mengancam “akan mengakhiri proyek Nord Stream 2, jika Rusia menginvasi Ukraina.”

    Pengabaian kejahatan perang

    Dari sudut pandang hukum internasional, serangan terhadap pipa Nord Stream dalam konteks peperangan di Ukraina bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang, kata pakar hubungan internasional di Bonn, Jerman, Stefan Talmon. “Karena pipa Nord Stream merupakan sebuah infrastruktur sipil.”

    “Menurut Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional, pengrusakan terhadap obyek sipil tidak hanya pelanggaran terhadap hukum internasional, tetapi juga kejahatan perang,” imbuhnya. Terutama, jika Rusia atau Ukraina bisa membuktikan keterlibatan pihak musuh.

    “Jika pelakunya adalah negara ketiga, maka insidennya tidak lagi dilihat dari sudut pandang hukum perang, melainkan sebuah serangan teror.”

    Ketidakjelasan itu menyulitkan adanya proses pengadilan. Kanselir Jerman Olaf Scholz sendiri mendukung persidangan di Jerman untuk mengadili terduga pelaku serangan. Pun Menteri Dalam Negeri, Nancy Faser, sudah berniat menggugat para tersangka. Tapi menurut Wiedmann-Schmidt, jurnalis yang menyelidiki insiden Nord Stream, desakan itu hanya pencitraan belaka.

    “Mereka memang tidak bisa mengabaikan sebuah kejahatan besar semudah itu. Tapi mereka juga tidak bisa mengendurkan dukungan bagi Ukraina dalam perang melawan Rusia. Jadi, pemerintah di Berlin cenderung menghindari pertanyaan seputar konsekuensi hukum sebisa mungkin.”

    rzn/as

    (ita/ita)

  • Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB Tak Akan Tercapai?

    Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB Tak Akan Tercapai?

    New York –

    Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dirangkum dalam Agenda 2030.

    Berdasarkan tujuan tersebut, dunia harus terbebas dari kelaparan dan kemiskinan pada tahun 2030 dan semua orang harus memiliki akses terhadap pendidikan, air bersih, dan energi yang dapat diandalkan. Kesetaraan gender dan membatasi kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius juga termasuk dalam daftar.

    Saat ini, sudah jelas bahwa sebagian besar dari tujuan tersebut tidak akan tercapai. Sebuah laporan khusus PBB menemukan bahwa sekitar 30% dari target yang ditetapkan tidak mengalami peningkatan atau malah sebaliknya. Jika dunia tetap berada dalam kondisi saat ini, PBB memperkirakan lebih dari 600 juta orang akan menderita kelaparan pada tahun 2030.

    Johannes Varwick, ilmuwan politik dan pakar hubungan internasional di Universitas Halle, berbicara kepada DW tentang tantangan yang dihadapi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.

    “Tujuan-tujuan itu memang ambisius, tapi bisa dicapai dengan kemauan politik yang tepat,” katanya. “Namun, tidak cukup banyak negara yang menanggapi komitmen mereka dengan serius.”

    Satu masalah lain yang ia lihat adalah bahwa hubungan internasional selalu bersifat “jangka pendek dan dipicu oleh konflik.” Ia menambahkan bahwa “krisis seperti krisis keuangan global 2008, pandemi COVID-19, atau perang di Ukraina telah mengubah prioritas. Meskipun hal ini dapat dimengerti, tetapi hal ini juga merupakan cara pandang yang picik.”

    Pemerintah Jerman mengeluarkan banyak uang

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan “rencana penyelamatan” untuk SDGs.

    Pemerintah Jerman juga telah membuat seruan yang semakin mendesak. “Waktu hampir habis,” kata kanselir Jerman Olaf Scholz dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB pada hari Selasa (20/09).

    Ia menambahkan bahwa Jerman menganjurkan agar “tujuan-tujuan tersebut tetap berada di puncak agenda internasional.” Menteri Pembangunan Jerman Svenja Schulze juga meminta negara-negara untuk meningkatkan tempo.

    Namun, para kritikus percaya bahwa Berlin turut bertanggung jawab atas kurangnya kemajuan tersebut. Organisasi bantuan Katolik Jerman, Misereor, misalnya, mengatakan bahwa “bukan tanda yang menggembirakan”, bahwa anggaran federal yang akan datang mengalokasikan dana 15% lebih rendah untuk bantuan pembangunan.

    Lembaga bantuan Protestan, Bread for the World (Brot fr die Welt), juga mengkritik rencana pemerintah federal untuk memangkas anggaran.

    Erosi kekuatan Barat

    Sementara Kanselir Scholz berbicara di hadapan ruangan yang hampir kosong, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy membuat semua mata tertuju padanya di Majelis Umum PBB. Dia menggunakan pidatonya untuk mengeluarkan peringatan yang mengerikan tentang agresi Rusia.

    Namun, jumlah perhatian yang diberikan PBB terhadap perang di Ukraina masih menjadi perdebatan. Banyak negara dari Global South menuduh Barat terlalu serius menanggapi perang ini dan mengabaikan isu-isu penting seperti pengurangan kemiskinan global dalam prosesnya.

    “KTT G77+ China di Havana juga menunjukkan meningkatnya klaim Global South,” tambah Varwick. Namun, ia juga menyatakan bahwa ia tidak melihat adanya alternatif yang layak selain PBB. “Kami tidak memiliki sesuatu yang lebih baik dari PBB.”

    Inisiatif Jerman

    Apa yang akan terjadi selanjutnya terhadap SDGs? Pemerintah Jerman telah meluncurkan beberapa inisiatif.

    Di New York, Kanselir Scholz dan Menteri Pembangunan Schulze mengundang para tamu ke Konferensi Keberlanjutan Hamburg pada bulan Juni 2024, “untuk mempertemukan perwakilan pemerintah dari Global North dan Global South, serta para pemimpin pemikiran dari sektor swasta, ilmu pengetahuan, masyarakat sipil, dan organisasi internasional untuk mengembangkan solusi bersama bagi transformasi sosial-ekologis yang sangat dibutuhkan,” seperti yang dinyatakan oleh lembaga yang dipimpin Schulze.

    Jerman saat ini merayakan 50 tahun keanggotaannya di PBB, dan bersama dengan rekan fasilitatornya, Namibia, sedang merencanakan KTT PBB Masa Depan untuk tahun depan. Mungkin kerja sama antara kedua negara ini akan menandakan bahwa Korea Utara dan Korea Selatan dapat mendefinisikan dan mengejar tujuan bersama.

    (bh/ha)

    (nvc/nvc)

  • Mantan Sales Asuransi Terpilih Jadi Wali Kota Berlin

    Mantan Sales Asuransi Terpilih Jadi Wali Kota Berlin

    Berlin –

    Berlin, ibu kota Jerman, memilih Wali Kota konservatif pertamanya dalam lebih dari dua dekade terakhir. Seorang mantan sales asuransi, Kai Wegner, berhasil terpilih secara mengejutkan sebagai Wali Kota Berlin yang baru, setelah Partai Demokrat Kristen (CDU) menggulingkan koalisi sayap kiri yang berkuasa.

    Seperti dilansir AFP, Jumat (28/4/2023), Wegner yang berusia 50 tahun merupakan seorang mantan salesman asuransi yang tumbuh besar di wilayah Spandau, Berlin. Dia telah resmi dilantik sebagai Wali Kota Berlin setelah pemungutan suara dalam parlemen daerah mengonfirmasi pengangkatannya.

    Namun demikian, perayaan keberhasilan Wegner itu dibayangi oleh spekulasi yang menyebut dia mungkin secara resmi terpilih dalam pemungutan suara rahasia dengan bantuan partai AfD yang beraliran sayap kanan jauh.

    CDU memuncaki jajak pendapat dalam pemilu putaran ulang pada Februari lalu, setelah pemungutan suara awal tahun 2021 lalu dinyatakan tidak memenuhi standar prosedural mendasar.

    Pemilu awal menempatkan koalisi antara Partai Sosial Demokrat (SPD) yang menaungi Kanselir Olaf Scholz, Partai Hijau dan partai-partai sayap kiri jauh dalam posisi unggul, namun pemilu ulang mengubah keseimbangan yang menjadi condong kepada partai-partai konservatif.

    Kalangan konservatif itu kemudian melakukan negosiasi dengan SPD, yang merupakan partai politik terbesar kedua di Jerman, sebelum mengajuk perjanjian koalisi pada awal bulan ini.

    SPD mencatat hasil terburuk pascaperang untuk pemilu daerah di Berlin pada Februari lalu, dengan menempati posisi kedua dan hanya memiliki selisih 53 suara di atas Partai Hijau. Hasil itu mengakhiri koalisi sayap kiri yang dipimpin Franziska Giffey, Wali Kota Berlin dari SPD, yang untuk selanjutnya akan didemosi menjadi Menteri Ekonomi dalam pemerintah daerah yang baru.

    Lihat juga Video: Jokowi ke Jerman Hasilkan 18 Kesepakatan Kerja Sama Senilai Rp 29,7 Triliun