Xcloud.id

Tag: Olaf Scholz

  • Pengadilan Jerman Kukuhkan Status AfD Sebagai Tersangka Ekstremis Sayap Kanan

    Pengadilan Jerman Kukuhkan Status AfD Sebagai Tersangka Ekstremis Sayap Kanan

    Jakarta –

    Senin (13/05), Pengadilan Tinggi Administratif (OVG) di Mnster, Jerman menolak banding yang diajukan oleh Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) atas putusan ditetapkannya AfD sebagai “kasus mencurigakan” atau tersangka kelompok ekstremis sayap kanan.

    “Pengadilan menemukan ada cukup bukti bahwa AfD mengejar tujuan yang bertentangan dengan martabat kemanusiaan kelompok tertentu dan bertentangan dengan demokrasi,” demikian bunyi ketetapan hakim yang disampaikan pimpinan hakim Gerald Bucks, sebagaimana dikutip dari kantor berita AFP:

    Sebelumnya pengadilan administrasi di Kln menolak gugatan AfD tingkat pertama pada Maret 2022. Kini OVG melihat kecurigaan bahwa ada sejumlah besar “pernyataan AfD yang yang secara sistematis mengecualikan imigran”. “Ada alasan untuk mencurigai setidaknya sebagian dari partai tersebut ingin memberikan status peringkat kedua kepada warga negara Jerman dengan latar belakang migrasi,” tambah hakim.

    Apa maksud dari keputusan tersebut?

    Mengklasifikasikan suatu partai sebagai kasus atau “entitas mencurigakan memberikan wewenang lebih besar kepada Kantor Perlindungan Konstitusi Jerman dalam mengamati partai sayap kanan itu dengan menggunakan sarana dinas rahasia tertentu.

    Status tersebut memudahkan Badan Intelijen Dalam Negeri Jerman BfV untuk menyelidiki dan mengawasi anggota AfD atau merekrut informan dari dalam organisasi.

    Berdasarkan keputusan OVG, organisasi pemuda Junge Alternative juga mendapatkan ketetapan serupa.

    Merespons putusan teranyar tersebut, AfD telah mengumumkan bahwa mereka bermaksud untuk mengajukan banding ke Pengadilan Federal di Leipzig.

    Wakil Ketua AfD Peter Bhringer mengeluhkan proses pengadilan di Mnster yang menurutnya “prosesnya terlalu singkat.” “Kami tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen tandingan kami secara adil,” katanya.

    Di lain pihak, pimpinan Kantor Perlindungan Konstitusi Jerman, Thomas Haldenwang, menyebut putusan tersebut sebagai “keberhasilan bagi seluruh negara konstitusional, bagi demokrasi dan bagi tatanan dasar demokrasi bebas.”

    Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser mengatakan di Berlin, “Putusan hari ini menunjukkan bahwa kita adalah negara demokrasi yang dibentengi dengan baik.” Negara konstitusional memiliki instrumen yang “melindungi demokrasi dari ancaman dari dalam.”

    Setelah putusan tersebut, muncul kembali seruan untuk melarang AfD. Anggota parlemen Jerman Bundestag, Marco Wanderwitz mengumumkan bahwa dia ingin mengajukan usulan prosedur pelarangannya di Bundestag sebelum liburan musim panas parlemen. Dia sudah mendapat komitmen dari jajaran Partai CDU, SPD, Partai Hijau dan Partai Kiri.

    Sementara Menteri Kehakiman Federal Jerman memperingatkan keputusan OVG “tidak secara otomatis membuka jalan untuk melarang AfD,” katanya kepada grup media Funke.

    Koresponden DW Simon Young, yang melaporkan dari pengadilan di Mnster, mengatakan pengadilan menyamakan status tersebut dengan analogi “alarm bahaya” yang berarti bahwa jika alarm berbunyi di sebuah rumah, polisi akan mendobrak pintu untuk melihat apakah ada kebakaran.

    Seberapa populer AfD di Jerman?

    AfD menduduki puncak jajak pendapat di beberapa negara bagian di wilayah timur, yang akan mengadakan pemilu akhir tahun ini. Partai ini juga memperoleh suara sekitar 20% secara nasional di tengah tingginya ketidakpuasan terhadap koalisi pemerintahan Kanselir Olaf Scholz yang berhaluan kiri.

    Namun, partai tersebut kurang populer di beberapa kota besar dan wilayah barat Jerman. Partai ini semakin mendapat sorotan dari lembaga-lembaga pemerintah di tengah tuduhan yang mengaitkannya dengan spionase Rusia dan Cina. ap/yf(afp,dpa,rtr,ap)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • China Panggil Dubes Jerman terkait Isu Spionase

    China Panggil Dubes Jerman terkait Isu Spionase

    Jakarta –

    Duta Besar Jerman untuk Cina mengatakan pada hari Kamis (25/04) bahwa dia telah dipanggil oleh pihak berwenang Cina untuk menjawab pertanyaan tentang penangkapan empat warga Jerman yang dicurigai sebagai mata-mata untuk Beijing.

    “Setelah empat warga Jerman ditangkap minggu ini karena diduga menjadi mata-mata untuk dinas rahasia Cina, saya dipanggil ke MFA (Kementerian Luar Negeri Cina) hari ini,” tulis Patricia Flor di X, sebelumnya Twitter.

    Pemanggilan tersebut dinilainya sebagai “kesempatan yang baik untuk menjelaskan beberapa hal,” ujar Flor, seraya menegaskan bahwa, “kami tidak menoleransi spionase di Jerman, terlepas dari negara mana spionase itu berasal (dan) kami melindungi demokrasi dan negara konstitusional kami dengan cara-cara konstitusional.”

    Flor menyimpulkan, “Jaksa Agung Federal yang melakukan penyelidikan. Pada akhirnya, pengadilan independen akan memutuskan tuduhan tersebut.”

    Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman mengonfirmasi pemanggilan tersebut kepada kantor berita Reuters, dan menambahkan bahwa utusan Cina untuk Berlin telah dipanggil pada awal pekan ini untuk diberi pengarahan mengenai “posisi pemerintah Jerman mengenai penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap dugaan kegiatan spionase Cina”.

    Terduga pelaku spionase Cina

    Empat warga negara Jerman ditangkap awal pekan ini, termasuk seorang ajudan politisi nasionalis Maximilian Krah, kandidat utama dari Partai AfD dalam pemilu Eropa mendatang.

    Menurut jaksa penuntut, ajudan tersebut dituduh bertindak sebagai agen untuk layanan keamanan asing dan menyampaikan rincian proses di Parlemen Eropa ke Beijing.

    Adapun terduga lainnya, seorang pria dan pasangan suami istri juga ditangkap di negara bagian Hesse dan North Rhine-Westphalia, salah satunya dituduh memperoleh informasi tentang “teknologi inovatif” dengan “penggunaan militer” atas nama Cina.

    Penangkapan tersebut telah memperdalam kekhawatiran mengenai besarnya spionase Cina di Jerman dan memicu kemarahan dari Beijing.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan tuduhan tersebut ditujukan untuk “mencoreng dan menindas Cina” dan “menghancurkan kerja sama antara Cina dan Eropa.”

    Juru bicara tersebut meminta para penyelidik Jerman untuk “meninggalkan mentalitas perang dingin mereka.”

    Parlemen Jerman mengecam AfD atas kasus mata-mata

    Parlemen Jerman, Bundestag, membahas serangkaian skandal mata-mata baru-baru ini pada hari Kamis (25/04). Pemimpin redaksi politik DW Michaela Kfner melaporkan bahwa “penyelesaian masalah ini tanpa kompromi” karena sayap kanan AfD “pada dasarnya dituduh sebagai pengkhianat.”

    Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser dari Partai Sosial Demokrat (SPD) yang dipimpin Kanselir Olaf Scholz memperingatkan upaya Rusia dan Cina untuk memengaruhi Jerman dan “memecah belah kita sebagai masyarakat.”

    Dia mengatakan “tidak dapat diterima jika wakil rakyat membiarkan diri mereka menjadi mesin propaganda bagi (Presiden Rusia Vladimir) Putin atau Beijing.”

    Anggota parlemen dari Partai Hijau, Konstantin von Notz, menuduh AfD sebagai “pelayan pengadilan bagi Cina dan Rusia.”

    Berbicara kepada Ketua AfD Tino Chrupalla, Konstatin von Notz mengatakan, “organisasi Anda melayani Presiden Rusia, panutan partai Anda adalah Partai Komunis Cina.”

    Dia menyebut AfD sebagai “aib bagi parlemen dan seluruh negara kita.”

    Pakar kebijakan dalam negeri SPD Dirk Wiese bertanya kepada para wakil AfD: “Mungkin bukan negara Anda sendiri yang sangat Anda cintai, melainkan negara diktator seperti Cina dan Rusia?”

    Anggota parlemen oposisi konservatif CDU Marc Heinrichmann menuduh AfD “mengkhianati dan menjual rakyat Jerman.”

    Politisi AfD Stefan Keuter menolak tuduhan tersebut dengan menyebutnya “tidak berdasar” dan menuduh pemerintah berusaha merusak partainya. “Sebuah (upaya) pemerintah yang melakukan agitasi melawan oposisi merupakan pengingat akan masa-masa paling gelap dalam sejarah Jerman,” katanya, seraya menegaskan bahwa partainya tetap “tidak bersalah hingga terbukti bersalah.”

    Menanggapi dugaan kampanye yang diatur melawan AfD, Menteri Dalam Negeri Faeser menjelaskan bahwa peradilan Jerman bersifat independen.

    Setelah berbicara dengan seorang anggota komite dinas intelijen Jerman, pemimpin redaksi politik DW, Kfner, mengatakan bahwa “hal yang paling penting secara politik adalah bukan hanya AfD yang terekspos dan dilemahkan dalam jajak pendapat, tetapi juga bahwa insiden tersebut berfungsi sebagai “peringatan bagi Jerman.”

    Menurut pejabat intelijen tersebut, masyarakat Jerman perlu “lebih sadar akan ancaman yang ada dalam perjuangan geopolitik yang sedang terjadi saat ini antara negara demokrasi dan negara otoriter dalam bentuk mata-mata,” kata Kfner.

    rs/ha (AFP, dpa)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kisah Mata-mata Legendaris di Jerman

    Kisah Mata-mata Legendaris di Jerman

    Berlin –

    Dua pria ditangkap di Bayreuth di negara bagian Bayern, Jerman, pada hari Kamis (18/04). Mereka dituduh menargetkan fasilitas militer dan jalur kereta api di Jerman. Jaksa Agung Federal menuduh mereka tidak hanya menjalankan spionase untuk dinas rahasia Rusia, salah satu dari mereka juga merencanakan serangan dengan menggunakan peledak.

    “Tindakan tersebut dimaksudkan untuk melemahkan dukungan militer Jerman kepada Ukraina melawan agresi Rusia,” tulis Jaksa Agung Federal dalam siaran pers terkait penangkapan kedua pria itu. Selain paspor Jerman, keduanya juga punya paspor Rusia. Mereka dikatakan tidak hanya memotret fasilitas militer Jerman, tetapi juga fasilitas militer AS di Jerman.

    Tersangka utama disebut pernah bergabung dengan unit bersenjata “Republik Rakyat Donetsk” yang memproklamirkan diri di Ukraina timur dan karenanya ia juga dituduh sebagai anggota organisasi teroris asing. Jika terbukti bersalah, para pria tersebut menghadapi hukuman penjara hingga sepuluh tahun.

    Terkait kasus ini, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock telah memanggil duta besar Rusia untuk Berlin, yang dipandang sebagai bentuk kritik yang jelas terhadap diplomasi. Kanselir Olaf Scholz juga mengomentari kasus ini.

    “Kita tidak pernah bisa menerima bahwa kegiatan spionase seperti itu terjadi di Jerman,” ujar Scholz.

    Kepala Dinas Rahasia Jerman jadi agen ganda

    Carsten L. yang pernah menjabat sebagai kepala Dinas Intelijen Federal Jerman (BND) dan rekannya Arthur E. juga sudah diadili di Berlin dengan tuduhan menjual rahasia negara ke Rusia. Mereka disebut mendapat banyak uang atas pekerjaannya sebagai agen. Jika mereka terbukti melakukan pengkhianatan yang sangat serius, mereka menghadapi hukuman penjara seumur hidup.

    Saat bertugas di BND, Carsten L. bertanggung jawab atas “keamanan personel.” Mantan perwira Bundeswehr itu dituduh bekerja sebagai agen ganda untuk dinas rahasia Rusia (FSB). Carsten L. juga dikatakan telah menyampaikan dokumen rahasia kepada pengusaha E, yang kemudian menyerahkannya ke FSB.

    Pada awal Juni 2022, Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser mengatakan bahwa perang Rusia melawan Ukraina juga berarti “titik balik bagi keamanan dalam negeri.”

    Sebagai pendukung Ukraina, Jerman kemungkinan besar akan menjadi fokus dinas rahasia Rusia. Faeser memperingatkan risiko kampanye disinformasi, serangan dunia maya, dan spionase yang dilakukan oleh dinas rahasia asing.

    Suami istri biasa, tapi mata-mata juga

    Salah satu kasus spionase yang terkenal di Jerman adalah pasangan agen Rusia yang memakai nama Andreas dan Heidrun Anschlag. Selama beberapa dekade, mereka berpura-pura menjalani kehidupan kelas menengah yang membosankan. Andreas bekerja sebagai insinyur, dan Heidrun sebagai ibu rumah tangga. Nyatanya, keduanya telah bekerja sebagai agen untuk Moskow sejak akhir tahun 1980-an.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Awalnya mereka bekerja untuk dinas rahasia Uni Soviet dan kemudian untuk dinas rahasia Rusia. Mereka mendengarkan berita tentang NATO dan Uni Eropa dari Jerman. Saat itu, spionase belumlah dilakukan secara digital. Jadi, mereka menerima perintah lewat pesan terenkripsi pada gelombang pendek.

    Baru pada musim gugur 2011 identitas keluarga Anschlag terungkap, kemungkinan berkat informasi dari dinas rahasia AS. Mereka dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara pada tahun 2013, lalu dideportasi ke Rusia.

    ‘Pandu bagi Perdamaian’

    Dalam istilah Jerman Timur, ‘pemandu perdamaian’ adalah agen yang memata-matai dinas rahasia negara sosialis. Sekitar 12.000 pemandu perdamaian dikabarkan bekerja untuk Stasi, dinas keamanan Jerman Timur, di Jerman Barat selama Perang Dingin. Salah satunya yakni Gabriele Gast yang baru terungkap setelah runtuhnya Jerman Timur dan sesaat sebelum reunifikasi.

    Gast berasal dari Jerman Barat dan direkrut oleh petugas Stasi pada tahun 1968 saat sedang melakukan penelitian untuk disertasinya yang berjudul Peran Politik Perempuan di Jerman Timur. Sejak saat itu, Gast harus melapor ke dinas rahasia di Jerman Timur dan berkarir BND dengan nama palsu. Dia dianggap sebagai mata-mata utama Jerman Timur di Barat.

    Alfred Spuhler juga adalah agen spionase yang produktif bagi Stasi. Sebagai pejabat tinggi BND, ia mengungkap ratusan agen Barat yang aktif di Jerman Timur. Dia ditangkap pada November 1989.

    Sementara Heinz Felfe, kepala Departemen Kontra-Spionase Uni Soviet di BND, juga bekerja sebagai agen ganda. Mantan anggota SS ini melapor ke KGB di Moskow hingga tahun 1961. Selama hidupnya, Felfe dikatakan telah bekerja untuk tujuh dinas rahasia yang berbeda, termasuk MI6 Inggris dan SS Nazi.

    Menyusup hingga ke kantor kanselir

    Kasus spionase paling sensasional dari era Perang Dingin di Jerman adalah kasus Gnter Guillaume. Menyamar sebagai pengungsi dari Timur, ia dan istrinya yang bernama Christel datang ke Jerman Barat pada tahun 1956. Misi mereka: memberikan informasi internal kepada Stasi tentang Partai Sosial Demokrat (SPD). Guillaume naik pangkat dan akhirnya menjadi penasihat pribadi kanselir Jerman saat itu, Willy Brandt, dari SPD.

    Ketika Guillaume terungkap, Brandt juga ikut menanggung konsekuensi dan mengundurkan diri sebagai kanselir pada 6 Mei 1974. Gnter Guillaume dijatuhi hukuman 13 tahun penjara dan istrinya delapan tahun penjara. Keduanya dibebaskan karena pertukaran agen antara Jerman Barat dan Timur pada 1981.

    Dieksekusi dengan guillotine

    Lebih sedikit informasi yang diketahui tentang agen-agen Barat di Jerman Timur dibandingkan sebaliknya, mungkin karena sejumlah besar mata-mata Stasi terungkap setelah runtuhnya Tembok Berlin. Banyak mata-mata BND di Timur tidak pernah terekspos.

    Namun kasus dua agen Jerman Barat, yakni Elli Barczatis dan Karl Laurenz, tergolong tragis. Mereka membawa dokumen dari Jerman Timur ke Barat pada awal Perang Dingin di awal tahun 1950-an.

    Elli Barczatis bekerja sebagai sekretaris utama Perdana Menteri Jerman Timur, Otto Grotewohl. Dokumen yang ia pindahtangankan ke kekasihnya Karl Laurenz hanyalah surat-surat pemerintah yang tidak terlalu penting.

    Namun, hubungan kedua negara Jerman pada saat itu memang sedang sangat tegang. Jerman Timur juga kala itu masih berada di bawah pengaruh Stalinisme. Setelah rahasia mereka terungkap, Barczatis dan Laurenz dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi dengan guillotine tahun 1955.

    ae/hp

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pernyataan Saudi, China hingga Negara-negara Barat soal Iran vs Israel

    Pernyataan Saudi, China hingga Negara-negara Barat soal Iran vs Israel

    Sejumlah pimpinan negara hingga perwakilannya buka suara mengenai rentetan serangan drone dan rudal dilakukan Iran terhadap Israel. Ada negara yang mengecam keras aksi penyerangan yang dilakukan Iran terhadap Israel, ada pula yang prihatin atas situasi Timur Tengah yang kian memanas.

    Sabtu (13/4) malam waktu setempat, drone-drone dan misil-misil Iran meluncur menyerang Israel. Pihak yang meluncurkan serangan adalah Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).

    Rentetan serangan udara yang dilancarkan Iran terhadap Israel disebut sebagai “Operation True Promise” atau “Operasi Janji Sejati” dengan tujuan membalas serangan terhadap gedung Konsulat Tehran di Suriah awal bulan ini. Serangan mematikan itu menewaskan tujuh personel Garda Revolusi Iran, termasuk dua jenderal militer negara tersebut.

    Operasi Janji Sejati dari Iran merupakan respons terhadap kematian tujuh personel Garda Revolusi Iran dalam serangan yang diyakini didalangi oleh Israel di Damaskus pada 1 April lalu.

    Dirangkum detikcom, Minggu (14/4/2024), berikut pernyataan serta sikap negara-negara di dunia atas pecahnya perang Iran Vs Israel:

    Presiden Iran Ebrahim Raisi buka suara mengenai serangan udara yang diluncurkan Iran kepada Israel. Raisi mengatakan operasi yang dilancarkan terhadap Israel merupakan bentuk pertahanan diri yang sah.

    Raisi pun memuji IRGC sebagai “orang-orang pemberani” yang “memberikan pelajaran kepada rezim Zionis”.

    Dia menambahkan bahwa operasi tersebut “dalam kerangka hak pembelaan diri yang sah” sebagai tanggapan atas tindakan agresif Israel.

    Raisi juga mengatakan bahwa Iran selama enam bulan terakhir, dan juga dalam beberapa minggu terakhir, menggunakan segala cara untuk menunjukkan “dampak mengerikan” dari kelambanan Dewan Keamanan PBB sehubungan dengan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel.

    “Kami merekomendasikan para pendukung rezim pendudukan untuk menghargai tindakan bertanggung jawab dan tepat yang dilakukan oleh Republik Islam dan menghentikan dukungan buta terhadap rezim agresor ini,” tambahnya.

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pernyataan singkat setelah negaranya dihujani rentetan serangan drone dan rudal Iran. Netanyahu menegaskan Israel akan mampu “menang”.

    “Kita mencegat, kita memukul mundur (serangan), bersama-sama kita akan menang,” tulis Netanyahu dalam pernyataan berbahasa Ibrani via akun resmi media sosial X miliknya, seperti dilansir Al Jazeera.

    Netanyahu belum memberikan pernyataan resmi secara panjang terkait serangan Iran terhadap Israel.

    Namun, sebelum serangan Iran terjadi pada Minggu (14/4) dini hari, Netanyahu menyatakan negaranya siap menghadapi serangan dari Iran. Dia juga menegaskan bahwa “siapa pun yang mencelakai kami, kami akan mencelakai mereka”.

    “Dalam beberapa tahun terakhir, dan khususnya dalam beberapa pekan terakhir, Israel telah bersiap menghadapi serangan langsung oleh Iran. Sistem pertahanan kami telah dikerahkan, kami siap menghadapi skenario apa pun, baik secara defensif maupun ofensif,” tegasnya.

    “Negara Israel kuat. IDF (Angkatan Bersenjata Israel) kuat. Masyarakat juga kuat,” sebut Netanyahu.

    “Kami telah menetapkan prinsip yang jelas: Siapa pun yang mencelakai kami, kami akan mencelakai mereka. Kami akan mempertahankan diri kami terhadap ancaman apa pun dan akan melakukannya dengan tenang dan penuh tekad,” tegasnya lagi.

    China sempat menyampaikan seruan usai Iran serang Israel. Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Saksikan juga SOSOK pilihan minggu ini: Ikhtiar Kyai Romdin, Jauhkan Pecandu dari Narkoba

    3. Seruan China

    China menyampaikan keprihatinannya terhadap eskalasi usai serangan Iran Terhadap Israel. China berharap para pihak terkait dapat menahan diri demi mengurangi ketegangan lanjutan.

    Dilansir BBC, Minggu (14/4/2024), China menyerukan ‘pengendalian diri’ dalam menyikapi konflik usai serangan tersebut. China menyatakan pihaknya “sangat prihatin dengan eskalasi yang terjadi saat ini”, dan menambahkan bahwa pihaknya meminta “pihak-pihak terkait untuk tetap tenang dan menahan diri untuk menghindari peningkatan ketegangan lebih lanjut”.

    China dikenal memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi yang erat dengan Iran, sementara AS dalam sepekan terakhir telah menyerukan China untuk mendesak Tehran atau Ibu Kota Iran agar tidak melancarkan serangan balasan terhadap Israel.

    Namun, para pejabat AS secara pribadi mengatakan mereka tidak melihat bukti bahwa China telah memberikan tekanan terhadap Iran, menurut laporan Financial Times.

    4. AS Kutuk Serangan Iran, tapi Tak Dukung Jika Israel Serang Balik

    Presiden AS Joe Biden mengutuk keras serangan Iran terhadap Israel. Biden menyatakan komitmen AS membantu Israel menghancurkan seluruh drone hingga rudal kiriman Iran.

    Dilansir BBC, Minggu (14/4/2024), Biden mengatakan ia telah mengarahkan pesawat militer AS beserta kapal perusak pertahanan rudal balistik ke wilayah tersebut selama sepekan terakhir.

    “Berkat pengerahan ini dan keterampilan luar biasa dari anggota militer kami, kami membantu Israel menghancurkan hampir semua drone dan rudal yang masuk,” kata Biden.

    “Saya mengutuk keras serangan-serangan ini.” sambungnya.

    U.S. President Joe Biden meets with members of his national security team as seen in this White House handout image taken in the Situation Room at the White House, in Washington, U.S., April 13, 2024. The White House/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. PART OF THE PICTURE WAS OBSCURED BY SOURCE Foto: via REUTERS/THE WHITE HOUSE

    Joe Biden menyatakan kembali dukungan teguh negaranya untuk Israel setelah rentetan serangan drone dan rudal Iran menghujani sekutunya tersebut. Namun demikian, Biden menegaskan Washington tidak mendukung segala bentuk serangan balasan Israel terhadap Iran

    Seperti dilansir CNN dan Axios, penegasan itu disampaikan oleh Biden saat berbicara via telepon dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu pada Sabtu (13/4) waktu AS atau Minggu (14/4) waktu Israel, setelah serangan udara Iran menghujani wilayah Israel.

    Teheran menegaskan bahwa rentetan serangan udara yang dilancarkan terhadap wilayah Israel itu merupakan respons terhadap apa yang disebutnya sebagai “tindakan agresif rezim Zionis terhadap Kedutaan Besar Iran di Damaskus” — merujuk pada serangan Tel Aviv pada awal bulan ini.

    Iran juga menyebut serangannya terhadap Israel sebagai “pertahanan diri yang sah” berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Saat berbicara kepada Netanyahu via telepon, Biden “menegaskan kembali komitmen teguh Amerika” terhadap keamanan Israel.

    “Saya mengatakan kepadanya bahwa Israel menunjukkan kapasitas luar biasa untuk bertahan melawan dan mengalahkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya — mengirimkan pesan yang jelas kepada musuh-musuhnya bahwa mereka tidak bisa secara efektif mengancam keamanan Israel,” ujar Biden.

    Namun menurut sejumlah pejabat senior pemerintahan AS yang enggan disebut namanya, Biden juga menegaskan kepada Netanyahu bahwa AS tidak akan berpartisipasi dalam operasi serangan apa pun terhadap Iran, dan tidak akan mendukung operasi semacam itu.

    Selanjutnya adalah sikap negara Arab, Qatar hingga Mesir menyikapi perang Iran Vs Israel. Selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Saksikan juga SOSOK pilihan minggu ini: Ikhtiar Kyai Romdin, Jauhkan Pecandu dari Narkoba

    5. Sikap Arab Saudi, Qatar hingga Mesir

    Arab Saudi turut memberi pernyataan sikap atas serangan udara Iran ke Israel. Arab Saudi prihatin melihat situasi ini.

    Kementerian Luar Negeri Arab Saudi lewat akun X resminya menyampaikan rasa keprihatinannya atas eskalasi kawasan Timur Tengah, Minggu (14/4/2024).

    “Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan keprihatinan mendalam atas perkembangan eskalasi militer di kawasan dan dampak seriusnya serta mendesak semua pihak untuk menahan diri secara maksimal dan melindungi kawasan dan rakyatnya dari bahaya perang,” tulis Kemlu Arab Saudi.

    Saudi meminta semua pihak menahan diri demi keselamatan warga dari bahaya yang timbul akibat konflik antarnegara. Kemlu Saudi juga mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menjaga perdamaian.

    “Kemlu Saudi menegaskan kembali sikap Kerajaan Saudi, mendesak DK PBB untuk memenuhi kewajibannya menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Kawasan ini penting untuk perdamaian dan keamanan global, dan DK PBB harus bertindak untuk mencegah peningkatan krisis, yang dapat menimbulkan konsekuensi serius,” tulis Kemlu Saudi.

    Qatar, salah satu negara Arab yang dekat dengan Iran, menyampaikan perhatiannya terhadap kondisi terbaru ini. Dilansir CNN, Qatar menyerukan semua pihak untuk “menghentikan eskalasi, meredakan ketegangan, dan menahan diri secara maksimal.”

    Mesir, negara Arab di Afrika Utara yang berbatasan dengan Israel, menyatakan kondisi saat ini adalah hasil langsung dari yang sudah diperingatkan Mesir yakni akibat dari perang oleh Israel di Jalur Gaza.

    Pakistan, negara mayoritas Islam terbesar di dunia yang juga tetangga Iran, mengatakan serangan Iran ke Israel adalah konsekuensi gagalnya diplomasi.

    6. Inggris-Jerman-Prancis-Kanada Bela Israel

    Negara-negara di Eropa Barat plus negara di Amerika Utara membela Israel dan mengutuk Iran. Negara-negara tersebut, selain Amerika Serikat (AS) yang tentu saja membela Israel, adalah Inggris, Jerman, Prancis, dan Kanada. Simak daftarnya sebagai berikut:

    Inggris
    Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, mengatakan akan melindungi keamanan Israel dan negara-negara tetangganya. Inggris mengupayakan stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah untuk mencegah pertumpahan darah.

    “Saya mengutuk sekeras-kerasnya terhadap serangan sembrono rezim Iran terhadap Israel. Iran sekali lagi maksudnya untuk menuai kekacauan di halaman belakang rumahnya sendiri,” cuit Sunak di akun X-nya, Mingu (14/4/2024).

    “Inggris (UK) akan terus membela keamanan Israel dan semua sahabat regional kami, termasuk Yordania dan Irak,” cuit Sunak.

    PM Inggris Rishi Sunak Foto: site news

    Jerman
    Dilansir BBC, Jerman juga “mengutuk sekeras-kerasnya” serangan Iran terhadap Israel. Hal ini disampaikan oleh Kanselir Olaf Scholz lewat juru bicara.

    “Dengan serangan yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dibenarkan ini, Iran mempertaruhkan konflik regional. Jerman berada di sisi Israel,” kata juru bicara tersebut.

    Prancis

    Dilansir AFP, pernyataan disampaikan oleh Menteri Luar negeri Prancis, Stephane Sejourne.

    “Prancis menegaskan kembali ikatan terhadap keamanan Israel dan menjamin solidaritasnya,” cuit Sejourne di akun X-nya.

    Menurut Sejourne, aksi Iran telah membuat Timur Tengah menjadi tidak stabil. Prancis mengecam Iran yang menyerang Israel.

    “Prancis mengutuk keras serangan yang dilancarkan Iran terhadap Israel,” cuitnya.

    “Dengan memutuskan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Iran mengambil langkah baru dalam tindakan destabilisasi dan mengambil risiko peningkatan militer,” imbuhnya.

    Selanjutnya sikap Negara Kanada, Jepang hingga Rusia. Selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Kanada

    Dilansir CNN, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan negaranya mendukung Israel. Trudeau mengutuk aksi serangan Iran.

    “Kanada tegas mengutuk serangan udara Iran terhadap Israel,” kata Trudeau. “Kami mendukung Israel. Setelah mendukung serangan brutal Hamas pada 7 Oktober, aksi terbaru rezim Iran dapat mendestabilitasi kawasan dan membuat perdamaian semakin sulit,” kata Trudeau.

    “Kami mendukung hak mempertahankan diri Israel dan warganya dari serangan-serangan itu,” kata Trudeau.

    Canada’s Prime Minister Justin Trudeau Foto: REUTERS/Blair Gable Acquire Licensing Rights

    7. Jepang Nilai Serangan Iran ke Israel Perburuk Situasi Timur Tengah

    Jepang angkat bicara mengenai serangan rudal yang diluncurkan Iran ke Israel. Jepang menilai serangan tersebut justru semakin memperburuk situasi di Timur Tengah.

    Jepang merupakan negara selanjutnya yang mengeluarkan pernyataan usai serangan balasan Iran terhadap Israel. Namun, Jepang mengatakan serangan Iran ‘semakin memperburuk’ situasi regional.

    “Serangan ini semakin memperburuk situasi Timur Tengah saat ini,” kata pernyataan menteri luar negeri Jepang seperti dilansir Al Jazeera.

    Jepang mengaku prihatin atas serangan tersebut. Jepang turut mengutuk keras serangan yang memicu eskalasi.

    “Kami sangat prihatin dan mengutuk keras eskalasi semacam ini,” tegasnya.

    8. Pernyataan Hamas soal Perang Iran Vs Israel

    Hamas mengatakan serangan Iran terhadap Israel adalah ‘hak alami’ atas kejahatan yang dilakukan Zionis.

    “Operasi militer yang dilakukan Iran terhadap entitas Zionis adalah hak alami dan merupakan respons terhadap kejahatan yang menargetkan konsulat di Damaskus,” kata kelompok Palestina dalam sebuah postingan di Telegram, seperti dilansir Al Jazeera.

    Hamas mengatakan pihaknya menegaskan “hak alami” negara-negara dan masyarakat di kawasan untuk membela diri “dalam menghadapi agresi Zionis”, dalam konteks ini mengacu pada Israel.

    “Kami menyerukan kepada negara Arab dan Islam kami, masyarakat bebas di dunia dan kekuatan perlawanan di kawasan untuk melanjutkan dukungan mereka terhadap banjir Al-Aqsa,” tambah kelompok itu, mengacu pada serangan mereka pada 7 Oktober terhadap Israel.

    9. Harapan Rusia Usai Serangan Udara Iran Hantam Israel

    Rusia prihatin atas eskalasi di Timur Tengah setelah serangan Iran terhadap Israel. Rusia lantas menyerukan agar seluruh pihak dapat menahan diri.

    “Kami sangat prihatin dengan eskalasi berbahaya lainnya di Timur Tengah dan menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia, menurut sebuah unggahan di Telegram oleh kantor berita Rusia TASS, seperti dilansir Al Jazeera.

    Rusia berharap ketegangan di Timur Tengah dapat diselesaikan antar-negara secara diplomatik.

    “Kami berharap masalah-masalah di Timur Tengah akan diselesaikan oleh negara-negara melalui cara-cara politik dan diplomatik,” tambah kementerian tersebut.

    10. RI Minta DK PBB Segera Bertindak

    Indonesia prihatin dengan konflik yang terjadi antara Iran dan Israel. Indonesia menyerukan semua pihak menahan diri.

    “Indonesia sangat prihatin atas eskalasi situasi keamanan di Timur Tengah dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri,” demikian keterangan Kemlu yang diunggah di akun Mofa Indonesia.

    Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB segera bertindak menurunkan ketegangan tersebut. Termasuk melakukan gencatan senjata Israel terhadap Palestina.

    “Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB segera bertindak untuk menurunkan ketegangan dan terus berupaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah, termasuk menghentikan pendudukan ilegal Palestina dan berbagai pelanggaran hukum internasional oleh Israel,” ujarnya.

    Kemlu kembali menyerukan solusi dua negara. Menurutnya, solusi tersebut menjadi kunci stabilitas keamanan kawasan.

    “Penyelesaian masalah Palestina yang adil melalui Two-State Solution akan menjadi kunci terciptanya stabilitas keamanan Kawasan,” ucapnya.

  • Iran Panggil Dubes Inggris-Prancis-Jerman, Ada Apa?

    Iran Panggil Dubes Inggris-Prancis-Jerman, Ada Apa?

    Teheran –

    Kementerian Luar Negeri Iran memanggil Duta Besar Inggris, Duta Besar Prancis dan Duta Besar Jerman di wilayahnya pada Minggu (14/4) waktu setempat. Pemanggilan ini dilakukan setelah ketiga negara itu mengecam Teheran atas serangan balasan yang dilancarkan terhadap Israel.

    Seperti dilansir AFP dan Al Jazeera, Minggu (14/4/2024), Direktur Eropa Barat pada Kementerian Luar Negeri Iran menuduh ketiga negara Barat tersebut telah menerapkan “standar ganda” ketika mereka menentang pernyataan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disusun Rusia awal bulan ini.

    Pernyataan itu, jika diloloskan Dewan Keamanan PBB, menyampaikan kecaman untuk serangan Israel terhadap kompleks Kedutaan Besar Iran di Suriah, yang menewaskan belasan orang termasuk tujuh personel Garda Revolusi Iran pada 1 April lalu.

    “Duta Besar Inggris, Prancis, dan Jerman untuk Teheran dipanggil ke Kementerian Luar Negeri menyusul sikap tidak bertanggung jawab dari beberapa pejabat negara-negara tersebut, terkait respons Iran terhadap tindakan rezim Zionis pada warga negara dan kepentingan negara kami,” demikian dilaporkan kantor berita resmi Iran, IRNA.

    Iran mengecam negara-negara Barat anggota Dewan Keamanan PBB atas kegagalan badan penting itu mengecam serangan Israel terhadap gedung konsulatnya di Damaskus, Suriah, pada awal bulan ini. Serangan itu meratakan gedung konsuler lima lantai di kompleks Kedutaan Besar Iran dan menewaskan tujuh personel Garda Revolusi Iran, termasuk dua jenderal.

    Pemanggilan terhadap para Dubes negara Barat itu dilakukan setelah Garda Revolusi Iran (IRGC), pada Sabtu (13/4) malam hingga Minggu (14/4) dini hari, melancarkan rentetan serangan drone dan rudal secara ekstensif terhadap wilayah Israel.

    Serangan udara yang disebutnya sebagai “Operation True Promise” atau “Operasi Janji Sejati” itu bertujuan membalas serangan Tel Aviv terhadap gedung konsulat Iran di Damaskus pada 1 April lalu.

    Serangan pembalasan Iran itu disebut menargetkan “pusat intelijen” dan pangkalan udara Israel, yang menjadi lokasi jet tempur F-35 milik Tel Aviv lepas landas untuk menyerang Konsulat Teheran di Damaskus awal bulan ini.

    “Kedua pusat tersebut telah hancur dan rusak parah,” sebut Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Mohammad Bagheri dalam pernyataannya, meskipun militer Israel menyatakan serangan Iran hanya memicu kerusakan ringan.

    Sementara itu, Inggris, Prancis dan Jerman kompak melontarkan kecaman terhadap Iran atas serangan balasannya ke Israel. Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak menyebut serangan Teheran “berisiko mengobarkan ketegangan dan memicu destabilisasi kawasan”.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam serangan Iran dan menyatakan solidaritas terhadap Israel. Sementara Kanselir Jerman Olaf Scholz menyebut serangan Iran “tidak bertanggung jawab dan tidak bisa dibenarkan”, dan menegaskan dukungan Berlin untuk Tel Aviv.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Netanyahu Minta Warga Sipil Tinggalkan Rafah Sebelum Invasi

    Netanyahu Minta Warga Sipil Tinggalkan Rafah Sebelum Invasi

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memastikan warga sipil yang berada di Jalur Gaza selatan sudah pergi sebelum pasukannya menyerang Rafah. Hali ini disampaikan Netanyahu usai ada kekhawatiran atas nasib 1,5 juta orang yang saat ini berlindung di Rafah.

    Dilansir AFP, Senin (18/3/2024), Kabinet keamanan dan perang Israel akan membahas upaya internasional terbaru menuju kesepakatan gencatan senjata, pada hari Jumat mengatakan dia menyetujui rencana militer untuk melakukan operasi di Rafah serta evakuasi penduduk. Netanyahu mengatakan warga sipil tidak ada yang di Rafah saat pasukannya memborbardir wilayah tersebut.

    “Tujuan kami dalam melenyapkan batalion teroris yang tersisa di Rafah sejalan dengan memungkinkan penduduk sipil meninggalkan Rafah,” kata Netanyahu pada konferensi pers bersama Kanselir Jerman Olaf Scholz.

    “Ini bukan sesuatu yang akan kami lakukan dengan tetap mengunci penduduk di tempat,” imbuhnya.

    Dalam jumpa pers bersama itu, Scholz pun mengajukan pertanyaan ke Netanyahu perihal “Ke mana mereka (warga sipil) harus pergi?” kata Scholz.

    Amerika Serikat – yang memberikan bantuan militer miliaran dolar kepada Israel – mengatakan pihaknya menginginkan “rencana yang jelas dan dapat diterapkan” untuk memastikan warga sipil “terhindar dari bahaya”.

    Sebelum bertemu Scholz, Netanyahu mengatakan pada rapat kabinet bahwa “tekanan internasional tidak akan menghentikan kami mewujudkan semua tujuan perang”, dan untuk melakukan hal ini, “kami juga akan beroperasi di Rafah”.

    Ketua Organisasi Kesehatan Dunia PBB Tedros Adhanom Ghebreyesus mendesak agar operasi militer tidak dilakukan di sana, “atas nama kemanusiaan”.

    Scholz mengatakan kepada wartawan Jerman bahwa jika serangan semacam itu mengakibatkan “banyak korban jiwa”, maka “akan membuat pembangunan damai di wilayah tersebut menjadi sangat sulit”.

    Lihat juga Video: Netanyahu: Tak Ada Tekanan Internasional yang Akan Hentikan Kami

    (zap/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Munich Security Conference Bahas Gaza, Ukraina-Rusia hingga Uni Eropa

    Munich Security Conference Bahas Gaza, Ukraina-Rusia hingga Uni Eropa

    Munich –

    Peneliti Senior bidang Kebijakan di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (European Council on Foreign Relations/ECFR) Ulrike Franke menyebut Eropa perlu meningkatkan anggaran belanja untuk sektor pertahanan, meskipun Kanselir Jerman Olaf Scholz telah berjanji akan memenuhi target NATO sebesar 2% dari produk domestik bruto (PDB).

    Hal itu disampaikannya di sela-sela Munich Security Conference (MSC) 2024, sehari setelah Scholz membuat komitmen soal pembelanjaan “untuk tahun 2020-an, tahun 2030-an dan seterusnya”.

    “Rasanya kita masih kurang,” ujar Franke.

    “Eropa harus bersatu. Mereka perlu memastikan pertahanan Ukraina dan juga membangun kemampuan mereka sendiri, mengambil keuntungan dari skala ekonomi dan bekerja sama, daripada harus saling menyalahkan (pihak mana yang membelanjakan lebih banyak).”

    Scholz membuat komitmen 2% untuk dana pertahanan itu hampir dua tahun setelah pidato “Zeitenwende”, yang menandai perubahan haluan politik pertahanan dengan komitmen dana khusus 100 miliar Euro (sekitar Rp1.685 triliun) untuk meningkatkan kapasitas angkatan bersenjata Jerman, Bundeswehr, yang terpisah dari anggaran pertahanan Jerman.

    Menurut Franke, dana khusus tersebut sejauh ini sebagian besar dibelanjakan untuk pesawat tempur F-35 dari Amerika Serikat. Dia juga mempertanyakan “apa yang terjadi jika dana tersebut habis?”

    Analis ECFR ini menyebut Jerman telah berkomitmen untuk melakukan banyak tindakan jangka pendek, termasuk pengiriman senjata ke Ukraina untuk melawan invasi Rusia.

    Saat ditanyakan soal ancaman eks Presiden AS Donald Trump, jika terpilih kembali, dia tidak akan membantu anggota NATO yang menurutnya mengeluarkan terlalu sedikit dana untuk pertahanan, jika terjadi serangan atau ancaman. Franke menyebut retorika tersebut telah “melemahkan jaminan keamanan NATO,” terlepas apakah ucapan itu merupakan indikasi dari kebijakan potensial atau tidak.

    “Ini adalah berita buruk dan dapat mendorong aktor seperti Rusia untuk menguji NATO, untuk melihat apakah mereka (anggota NATO) bakal membela satu sama lain. Ini adalah peringatan lain bagi Eropa, bahwa mungkin dalam jangka panjang kita perlu melakukan lebih banyak hal untuk diri sendiri.”

    Ahli berdebat di MSC24 soal keamanan Gaza

    Perang di Gaza merupakan salah satu isu utama yang dibahas dalam Konferensi Keamanan Munich ke-60. Otoritas Palestina lewat Perdana Menteri Mohammed Shtayyeh menyebut Israel tidak boleh memaksa penduduk Palestina di Gaza untuk menyeberang ke perbatasan Mesir.

    “Saya tahu, kita tahu, bahwa ada rencana pihak Israel untuk mengusir orang-orang dari Gaza. Kami dan pihak Mesir sedang bekerja keras untuk tidak membiarkan hal ini terjadi,” kata Shtayyeh kepada para delegasi MSC, Minggu (18/02).

    Pernyataan tersebut disampaikan saat Israel tengah mempersiapkan serangan ke Kota Rafah yang berada di bagian selatan Gaza dan berbatasan langsung dengan Mesir. Diperkirakan saat ini sedikitnya 1.5 juta penduduk Palestina berlindung di daerah yang padat. Diplomat senior serta lembaga kemanusiaan telah menyampaikan keprihatinan mendalam jika serangan itu terjadi.

    Beberapa media internasional melaporkan bahwa Mesir sedang membangun sebuah kamp pengungsian di sisi perbatasannya untuk menampung pengungsi Palestina.

    Shtayyeh juga menyebut kalau Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, tidak menjalin komunikasi dengan kelompok Hamas. Kelompok itu, yang oleh AS, Uni Eropa dan beberapa negara lain dikategorikan sebagai organisasi teroris, telah memerintah di Jalur Gaza sejak tahun 2007. Otoritas Palestina di Tepi Barat dikuasai oleh partai politik Fatah.

    Shtayyeh menyerukan agar spiral kekerasan dihentikan dan mengatakan bahwa masalah Palestina harus diselesaikan.

    Shtayyeh juga menyebut bahwa berbagai kelompok Palestina, termasuk Fatah dan Hamas, bakal bertemu di Moskow pada hari Kamis (22/02) mendatang atas undangan Rusia.

    mh/pkp/hp (AFP, AP, dpa, Reuters)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pidato Trump Paksa Jerman Benahi Postur Pertahanan-Militernya

    Pidato Trump Paksa Jerman Benahi Postur Pertahanan-Militernya

    Jakarta –

    Ancaman dari Donald Trump, calon presiden Partai Republik, baru-baru ini bahwa Amerika Serikat “tidak akan melindungi Eropa jika masih ada ketimpangan dalam anggaran pertahanan , dan akan mendorong Rusia untuk melakukan apapun yang mereka inginkan,” memicu tekanan dari para politisi terhadap Kanselir Jerman Olaf Scholz untuk meningkatkan drastis anggaran militernya.

    Karena meskipun meningkat, anggaran pertahanan Jerman yang saat ini sebesar 51,8 miliar Euro masih jauh di bawah syarat dua persen NATO, yang berarti anggaran pertahanan sebesar 85 miliar Euro. Kanselir Scholz juga mengumumkan anggaran khusus pembelian alat utama sistem pertahanan senilai 100 miliar Euro, tapi itu di luar budget reguler.

    Roderich Kiesewetter, jurubicara komisi pertahanan dari partai oposisi Uni Kristen Demokrat menyebutkan, anggaran khusus pertahanan ini seharusnya dinaikkan tiga kali lipatnya. Sementara juru bicara kebijakan anggaran dari partai pemerintah SPD, Andreas Schwarz menyebutkan, akan sangat melegakan, jika anggaran pertahanan tidak dikenai aturan rem utang, dengan merujuk pada legislasi yang membatasi kemampuan pemerintah membuat utang melampaui kapasitas anggaran..

    Tumpukan tagihan pertahanan

    Kebanyakan analis sepakat, militer Jerman membutuhkan anggaran lebih besar untuk memenuhi tanggung jawab pertahanan di NATO. Eva Högl, anggota komisi pertahanan di parlemen, mengatakan dalam laporannya dari Maret tahun lalu bahwa Bundeswehr sejatinya membutuhkan 300 miliar Euro untuk memenuhi syarat kapabilitas pertahanan.

    “Pidato Trump mengingatkan semua orang apa yang sedang dipertaruhkan,” kata Rafael Loss, spesialis strategi pertahanan di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, ECFR.

    Meski jauh tertinggal, Kanselir Scholz menjanjikan pemerintahan koalisinya bakal mencapai target dua persen di masa jabatannya. Komitmen itu dibuat setelah invasi Rusia di Ukraina dan Jerman mengumumkan dana khusus pertahanan sebesar 100 miliar Euro untuk belanja alutsista hingga 2028.

    Menurut sejumlah estimasi, Bundeswehr masih akan membutuhkan hingga 56 miliar Euro dana tambahan setiap tahun.

    Memupus tabu payung nuklir

    Isu nuklir bisa memicu kontroversi. Saat ini, Prancis adalah satu-satunya negara Uni Eropa yang memiliki senjata nuklir. Tiga negara lain anggota UE, Austria, Irlandia dan Malta, menandatangani pakta larangan senjata nuklir.

    Adapun Jerman sudah menandatangani klausul “Dua Ditambah Empat” dalam perjanjian reunifikasi 1990, untuk tidak membeli atau memproduksi senjata nuklir. Prancis pun tidak sedang berencana memperluas program senjata nuklirnya.

    “Terlebih, siapa yang berhak meluncurkan serangan nuklir?” tukas Rafael Loss, spesialis dari ECFR, “apakah presiden komisi Eropa?`apakah yang berwenang adalah presiden Dewan Eropa? Haruskah Parlemen Eropa dilibatkan? Anda lihat masalahnya?,” kata dia.

    Senjata nuklir milik Uni Eropa “akan sangat mengganggu tatanan nuklir global. Langkah ini bisa ditiru oleh negara di belahan dunia lain dan juga memaksa Jerman melanggar komitmen internasionalnya,” imbuhnya.

    “Saya tidak melihat adanya masa depan, di mana Uni Eropa dalam bentuknya saat ini akan mampu menjamin daya gertak nuklir yang kredibel.”

    rzn/as

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Arab Saudi Hadapi Posisi Sulit dalam Konflik di Gaza

    Arab Saudi Hadapi Posisi Sulit dalam Konflik di Gaza

    Jakarta –

    Kanselir Jerman Olaf Scholz tidak ingin lebih lama lagi menghalangi pengiriman jet tempur Eurofighter ke Arab Saudi. Tindakan ini diambil meski ada kekhawatiran dari beberapa anggota partainya dan dari mitra koalisi pemerintahannya.

    Kanselir sependapat dengan penilaian Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, bahwa Arab Saudi mengambil “sikap yang sangat konstruktif” terhadap Israel dalam konflik Timur Tengah saat ini, kata juru bicara pemerintah Steffen Hebestreit, Senin (08/01) di Berlin. Angkatan Udara Saudi juga telah menggunakan Eurofighters untuk memblokir roket yang ditembakkan pemberontak Houthi di Yaman ke arah Israel.

    Bagi Scholz dan Baerbock, argumen tentang “sikap konstruktif” Arab Saudi melebihi kekhawatiran sebagian anggota partai koalisi tentang peran Arab Saudi dalam perang Yaman dan pelanggaran hak asasi manusia di Arab Saudi. Bukan mereka saja yang melakukan pendekatan ini.

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memberikan komentar positif atas peran Arab Saudi setelah kunjungannya ke Riyadh pada hari Senin. Ada pembicaraan tentang normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel, lapornya dari percakapannya dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MbS). Menurut laporan lembaga tersebut, Saudi memiliki “kepentingan yang jelas untuk melanjutkan hal ini,” kata Blinken.

    Tertundanya pemulihan hubungan Israel-Arab Saudi

    Ini berarti Blinken, Scholz, dan Baerbock memberikan penilaian yang jauh lebih positif dibandingkan beberapa pakar Timur Tengah. Sejumlah pakar justru melihat jarak antara Israel dan Saudi kian jauh setelah serangan Hamas pada 7 Oktober dan perang Gaza. Hamas diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, Jerman dan beberapa negara lainnya.

    Menghentikan pemulihan hubungan ini jelas merupakan salah satu motif Hamas melakukan serangan skala besar. Pada awal Desember, beberapa peserta di Forum Doha (pertemuan para pakar Timur Tengah Arab dan internasional) mengatakan bahwa proses normalisasi Israel-Saudi tidak mungkin dilakukan.

    Arab Saudi memang telah menunda proses normalisasi hubungan, setidaknya untuk saat ini, mengingat perang yang menewaskan ribuan orang di Gaza. Namun, proses ini belum berakhir secara resmi. Pemulihan hubungan masih tertunda.

    Namun reaksi militer Israel terhadap serangan Hamas telah mengubah situasi. Seperti kebanyakan negara Arab dan Islam, Riyadh menilai tindakan militer Israel secara lebih kritis dibandingkan sebagian besar negara-negara Barat.

    Pada bulan November, di pertemuan puncak digital negara-negara BRICS, bin Salman menyerukan agar tidak ada lagi pengiriman senjata ke Israel. Beberapa pengamat bahkan berasumsi bahwa Arab Saudi akan semakin dekat dengan Iran karena pengaruh perang Gaza.

    Arab Saudi telah dengan jelas mengartikulasikan dirinya mengenai perang tersebut. Menteri Luar Negeri Saudi, Faisal bin Farhan al-Saud, mengambil alih kepemimpinan komite diplomatik yang diprakarsai oleh Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam, dan menganjurkan gencatan senjata segera. Hal ini bertentangan dengan keinginan Israel.

    Patut dicatat bahwa pertemuan pertama bin Farhan mengenai masalah ini terjadi di Beijing dan Moskow, bukannya di Washington, menurut jurnal Foreign Policy. “Sebuah sinyal yang jelas bagi Washington bahwa Arab Saudi memiliki pilihan lain di dunia multipolar yang terus berkembang ini,” tulis jurnal tersebut. Dan: “Elit kepemimpinan Saudi ingin menghindari keterlibatan dalam wacana Israel.”

    Kepentingan Arab Saudi tetap sama

    Terlepas dari semua retorika kritis terhadap Israel, ada satu hal yang jelas, kata Philipp Dienstbier, kepala program regional Negara-Negara Teluk di Yayasan Konrad Adenauer (KAS) yang berbasis di Yordania. Menurutnya, kepentingan kebijakan luar negeri Arab Saudi bahkan setelah dimulainya perang Gaza tidak berubah secara mendasar.

    Dengan cara ini, Kerajaan Saudi akan dapat memenuhi keinginan AS untuk menjalin hubungan baik dengan Israel karena Saudi masih terus bergantung pada kemitraan keamanan dengan Washington.

    “Setelah kecewa atas kurangnya respons AS terhadap penembakan fasilitas produksi minyak Saudi pada 2019, Arab Saudi kini mengharapkan respons yang lebih solid dan dapat diandalkan dari kemitraan keamanan dengan AS,” kata Dienstbier, “Riyadh mencari dukungan AS untuk program nuklirnya, serta kerja sama senjata.”

    Negara ini juga mempunyai kepentingan khusus sehubungan dengan Israel, kata Dienstbier. Sebagai bagian dari modernisasi ekonomi, Kerajaan Arab Saudi mengupayakan pertukaran ekonomi yang erat dengan negara-negara besar di kawasan.

    “Dan tentu saja Israel berada di garis depan, terutama dalam hal teknologi tinggi. Kedua negara juga memiliki kepentingan yang sama dalam proyek perdagangan dan infrastruktur,” kata pakar asal Jerman tersebut.

    Tergantung pada stabilitas regional

    Terlepas dari semua itu, Arab Saudi mempunyai kepentingan yang sangat besar untuk menjaga stabilitas kawasan sebaik mungkin, meskipun terjadi perang di Gaza. Krisis dan perang di lingkungan sekitar telah menghalangi rencana modernisasi Arab Saudi sendiri.

    Namun, serangan yang dilakukan milisi Houthi terhadap pelayaran internasional di Laut Merah menunjukkan betapa rapuhnya keamanan dan stabilitas saat ini di seluruh kawasan. “Arab Saudi belum mengonfirmasi, tapi juga tidak menyangkal” bahwa mereka juga mencegat beberapa roket yang ditembakkan oleh Houthi ke arah Israel, ujar Dienstbier.

    Selama bertahun-tahun, Arab Saudi telah memimpin aliansi militer internasional melawan milisi Houthi yang didukung Iran di Yaman. Gencatan senjata yang dinegosiasikan baru-baru ini sebagian besar masih berlaku, meskipun secara resmi telah berakhir.

    Arab Saudi akan terus melakukan upaya lebih besar untuk mengamankan wilayah perbatasannya. Oleh karena itu, instalasi militer yang digunakan kerajaan untuk mempertahankan diri dari serangan Yaman dalam beberapa tahun terakhir masih beroperasi. (ae/hp)

    Jangan lewatkan konten-konten eksklusif berbahasa Indonesia dari DW. Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jika Ukraina Kalah, Bersiap Diserang Rusia

    Jika Ukraina Kalah, Bersiap Diserang Rusia

    Kyiv –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan negara-negara Eropa harus bersiap diserang Rusia. Dia menyebut serangan Rusia ke negara Eropa lain bisa terjadi kalau Ukraina kalah perang.

    Dilansir Reuters, Jumat (6/10/2023), Zelensky mengatakan Rusia dapat membangun kembali kemampuan militernya dan menyerang negara-negara Eropa lain dalam waktu lima tahun. Zelensky mengatakan hal itu dapat terjadi jika Eropa goyah dalam mendukung Kyiv.

    Hal itu disampaikan Zelensky dalam pertemuan puncak Komunitas Politik Eropa di Spanyol. Dia juga mengaku yakin bantuan keuangan Amerika Serikat (AS) dan Eropa untuk Ukraina tetap berlanjut meski ada ‘badai politik’ di Washington dan negara-negara lain.

    Dalam pidato yang emosional, Zelensky menjelaskan bagaimana anak-anak Ukraina di kota Kharkiv belajar dari jarak jauh atau menghadiri kelas di stasiun kereta bawah tanah karena khawatir serangan udara Rusia.

    “Sampai ada sistem pertahanan udara yang efektif, anak-anak tidak bisa bersekolah,” katanya pada pertemuan di kota Granada, Spanyol.

    Zelensky mengatakan pemberian bantuan peralatan militer tambahan ke Ukraina berarti telah membantu memastikan bahwa ‘drone, tank, atau senjata Rusia lainnya tidak akan menyerang siapa pun di Eropa’.

    “Kita tidak boleh membiarkan (Presiden Rusia Vladimir) Putin menggoyahkan belahan dunia lain dan mitra kita untuk menghancurkan kekuatan Eropa,” kata Zelensky.

    Pertemuan di Granada memberikan kesempatan kepada para pemimpin seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak untuk menyatakan kembali komitmen mereka terhadap Ukraina. Hal itu dilakukan setelah gejolak politik di AS dan Eropa menimbulkan pertanyaan tentang kelanjutan dukungan negara-negara barat terhadap Ukraina.

    Perselisihan antara mayoritas Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat AS juga memperumit negosiasi anggaran, termasuk bantuan AS ke Ukraina. Hal itu telah mendorong Presiden AS Joe Biden yang berasal dari Demokrat beralih dari keyakinan bahwa kesepakatan akan dibuat mengenai bantuan Ukraina, menjadi menyatakan keprihatinan secara terbuka.

    Dukungan di Eropa juga tampak kurang solid usai mantan Perdana Menteri pro-Rusia Robert Fico memenangkan pemilu di Slovakia akhir pekan lalu. Fico berjanji mengakhiri bantuan militer ke Ukraina.

    Zelensky pun mengaku prihatin. Namun, dia mengaku optimistis dengan dukungan yang berkelanjutan.

    “Situasi dengan Amerika Serikat berbahaya, ini adalah masa yang sulit,” katanya.

    “Saya pikir Amerika Serikat dan Eropa akan bersama-sama dengan Ukraina dan kita akan bersama-sama keluar dari krisis ini,” sambungnya.

    Ketua Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengatakan blok tersebut sedang mengerjakan paket bantuan Ukraina senilai 50 miliar euro untuk tahun 2024-2027. Dia mengaku ‘sangat yakin’ mengenai kelanjutan bantuan AS untuk Kyiv. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengatakan Ukraina dapat terus mengandalkan dukungan dari Eropa.

    “Ada komitmen yang sangat dalam dan sangat kuat karena kita semua tahu bahwa kita sedang membicarakan Eropa dan kemungkinan besar perdamaian abadi di benua kita,” katanya.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.