Xcloud.id

Tag: Olaf Scholz

  • Pertukaran Tahanan Rusia, Siapa yang Dibebaskan?

    Pertukaran Tahanan Rusia, Siapa yang Dibebaskan?

    Jakarta –

    Total sebanyak 26 tahanan, yang termasuk 24 orang dewasa dan dua anak di bawah umur, telah berhasil dibebaskan di Ankara, Turki. Dalam beberapa hari terakhir, beredar rumor tentang indikasi berlangsungnya pertukaran tahanan itu.

    Pertukaran itu termasuk tahanan asal Amerika Serikat (AS) Evan Gershkovich dan Paul Whelan, yang keduanya dipenjara atas tuduhan spionase. Selain itu, ada warga negara Jerman Rico Krieger, yang dijatuhi hukuman mati di Belarusia, sebelum akhirnya Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengampuninya awal pekan ini.

    Menyusul ditahannya Krieger di Belarusia, ayahnya meminta agar identitasnya tidak dipublikasikan sampai ia tiba dengan selamat di Jerman.

    Beberapa kritikus Kremlin dan politisi oposisi Rusia, termasuk Ilya Yashin dan Vladimir Kara-Murza, juga ikut dibebaskan. Yashin ditahan di penjara wilayah Smolensk. Ia dijatuhi hukuman 8,5 tahun penjara pada 2022 lalu, karena “menyebarkan informasi palsu” tentang tentara Rusia.

    Sebanyak delapan warga negara Rusia juga telah dikembalikan ke negaranya. Mereka termasuk tersangka agen intelijen Rusia, Vadim Krasikov, yang menjalani hukuman seumur hidup di Jerman atas pembunuhan seorang warga negara Rusia lainnya di taman Tiergarten, Berlin, pada 2019.

    Menurut laporan kantor berita, sebanyak tujuh pesawat diturunkan dalam operasi pertukaran ini. Dinas rahasia Turki mengatakan bahwa para tahanan dari penjara di Polandia, Slovenia, Norwegia, dan Belarusia juga ikut dalam pertukaran kali ini.

    Operasi tersebut berakhir pada Kamis (01/08) malam. Pernyataan resmi pemerintah Turki menyebut operasi kali ini sebagai “pertukaran tahanan terbesar antara Timur dan Barat sejak Perang Dunia ke-II.”

    Reaksi Washington dan Moskow

    Putin juga telah menandatangani sebanyak dua belas pengampunan, termasuk pengampunan untuk Gershkovich dan Whelan, dengan kesepakatan bahwa tahanan Rusia lainnya akan dipulangkan dari penjara-penjara di luar negeri sebagai gantinya.

    Mantan Presiden Dmitry Medvedev, yang merupakan wakil ketua Dewan Keamanan Rusia, mengatakan dia secara pribadi menginginkan “pengkhianat Rusia membusuk di ruang bawah tanah atau mati di penjara,” tetapi akan lebih bermanfaat bagi Rusia jika bisa mengembalikan warganya yang telah bekerja “demi tanah air.”

    Presiden AS Joe Biden menyatakan bahwa ia tidak perlu lagi berbicara dengan Putin karena pertukaran tahanan telah selesai. Dia berterima kasih kepada Kanselir Jerman Olaf Scholz atas konsesi yang diberikan Jerman, di mana tanpa usaha Scholz itu pertukaran ini tidak akan mungkin terjadi, katanya. Jerman telah setuju untuk menyerahkan Krasikov, yang dikenal sebagai “pembunuh Tiergarten”, kembali ke Rusia.

    Hilang kontak jelang pertukaran?

    Kontak dengan beberapa kritikus Kremlin yang ditahan di penjara Rusia, termasuk Kara-Murza dan Yashin, sempat terputus beberapa hari menjelang pertukaran. Baik pengacara maupun keluarga mereka tidak tahu di mana mereka berada.

    Nasib dari para tokoh oposisi lain yang dipenjara juga sempat tidak jelas. Mereka termasuk Lilia Chanysheva, mantan koordinator regional dari markas besar tim oposisi mendiang politisi Alexei Navalny di kota Ufa. Chanysheva telah dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara pada 2021, yang diperpanjang pada April lalu menjadi 9,5 tahun.

    Beberapa hari yang lalu, suami Chanysheva, Almaz Gatin, mencoba mengantarkan sebuah paket untuk istrinya ke penjara tempat dia ditahan. Tetapi, Gatin diberitahu bahwa istrinya telah dipindahkan ke penjara lain yang tidak ia ketahui.

    Kantor berita AFP melaporkan bahwa Chanysheva termasuk di antara mereka yang dibebaskan, bersama dengan Ksenia Fadeyeva, yang dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara karena menjalankan markas kampanye Navalny di Tomsk.

    Pengacara musisi Aleksandra Skochilenko telah berupaya keras untuk menghubungi kliennya beberapa hari sebelum pembebasan. Kesehatan Skochilenko menjadi perhatian khusus, karena ia menderita penyakit kronis yang memburuk sejak dipenjara, mulai dari gangguan afektif bipolar, penyakit celiac, dan penyakit jantung. Seniman ini menjalani hukuman penjara selama tujuh tahun karena mengganti label harga di supermarket dengan pesan-pesan yang menentang perang Rusia di Ukraina.

    Oleg Orlov, mantan wakil ketua organisasi HAM dan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, Memorial, juga telah dibebaskan. Dia menjalani hukuman 2,5 tahun perjara karena “berulang kali mendiskreditkan” tentara Rusia.

    Kevin Lick, seorang pemuda berdarah Jerman-Rusia, juga berhasil dibebaskan. Lick ditangkap di bandara Sochi pada Februari 2023 dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara atas tuduhan “pengkhianatan tingkat tinggi”. Penyelidikan menemukan bukti bahwa ia telah mengambil foto-foto instalasi militer Rusia.

    Sebelumnya, dalam sebuah wawancara dengan DW, pengacara Rusia yang diasingkan, Ivan Pavlov, memperkirakan bahwa pertukaran tahanan ini akan terjadi. Ketika ditanya tentang para tahanan yang “menghilang”, dia berspekulasi bahwa “mereka mungkin akan datang ke Moskow, di mana rezim dapat menjamin kerahasiaan mutlak tentang keberadaan mereka.”

    Paspor dan pengampunan dari presiden nantinya dapat disiapkan untuk para tahanan itu, meski Pavlov juga berpendapat bahwa pengampunan itu dapat diberikan tanpa permintaan sebelumnya, seperti dalam kasus pilot Ukraina Nadiya Savchenko.

    Kembali ke era Soviet

    Aktivis HAM yang berbasis di Berlin, Olga Romanova, sekaligus pendiri organisasi hak-hak sipil “Russia Behind Bars” atau “di balik jeruji besi Rusia”, juga mengatakan kepada DW beberapa hari yang lalu bahwa ia yakin semua tanda mengarah pada “pertukaran besar”, dan bahwa pihak berwenang Jerman juga ikut terlibat.

    Di akun Telegram miliknya, ilmuwan politik Rusia Stanislav Belkovsky menulis bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini mengadakan pertemuan mendadak dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko di pulau Valaam Rusia, Danau Ladoga. Belkovsky menduga pertemuan itu bisa jadi tentang pertukaran Krieger.

    Ilmuwan politik Rusia Dmitry Oreshkin juga meyakini bahwa pertukaran tahanan ini merupakan upaya pemerintah Rusia untuk menghidupkan kembali praktik lama Soviet dalam memaksa konsesi di luar negeri dan mencegah perbedaan pendapat di dalam negeri. Oreshkin menambahkan bahwa ia memperkirakan praktik ini akan terus berlanjut.

    “Putin adalah perwakilan dari sistem ini,” katanya. “Dia mengembalikan formula yang jelas dan familiar tentang bagaimana warga Soviet harus menjalani kehidupan mereka.”

    (kp/rs)

    (ita/ita)

  • Dirundung Ancaman Rasis, Anggota Parlemen Jerman Mendadak Mundur

    Dirundung Ancaman Rasis, Anggota Parlemen Jerman Mendadak Mundur

    Jakarta –

    Di titik tertentu, Karamba Diaby merasa muak. Sebulan lalu, politisi SPD dari Halle ini mempublikasikan pesan kebencian yang ditujukan terhadap dirinya dan karyawannya di akun Instagramnya. Baginya, ancaman pembunuhan adalah garis batas berbahaya yang telah dilanggar.

    Empat minggu kemudian, Diaby mengumumkan pengunduran diri dari politik di tingkat federal dan tidak akan lagi mencalonkan diri untuk Bundestag dalam pemilu mendatang. Dalam wawancara dengan Deutsche Welle (DW), Diaby menegaskan ada alasan pribadi dan bukan politik di baliknya.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    “Ini adalah keputusan pribadi yang telah disepakati dengan keluarga. … Perlu dicatat juga bahwa saya akan berusia 64 tahun pada akhir masa jabatan legislasi ini dan saya pikir ini adalah waktu yang tepat untuk menempuh jalan baru, dan yang paling penting, memberi kesempatan kepada generasi muda untuk mengambil alih tanggung jawab.”

    Komentar kebencian, ancaman pembunuhan, dan pembakaran

    Karamba Diaby adalah orang kulit hitam pertama yang lahir di Afrika yang masuk Bundestag sebelas tahun lalu. Pada tahun 2021 ia bahkan menduduki puncak daftar kandidat SPD untuk negara bagian Sachsen-Anhalt sebagai kandidat teratas.

    Lahir di Senegal dan datang ke Halle, Jerman Timur, Diaby dianggap sebagai politisi teladan bagi Jerman yang baru, kosmopolitan, dan toleran. Mungkin inilah alasan mengapa Diaby semakin sering menjadi sasaran serangan rasis dalam beberapa tahun terakhir. Serangan ini bukan hanya mengarah kepadanya, tetapi juga timnya.

    “Mereka ditekan atau diancam supaya berhenti bekerja untuk saya. Ini adalah metode yang tidak sesuai dengan konstitusi kita. Saya hanya bisa menegaskan, saya tidak akan goyah. Jangan terintimidasi, karena saya tahu sebagian besar orang mendukung saya, saya mendapat solidaritas yang luar biasa.”

    Namun ada juga kebencian bersifat rasis yang semakin intens. Pada tahun 2020, terjadi penembakan di kantor daerah pemilihannya dan Diaby menerima surat ancaman pembunuhan.

    Pada 2023, seorang pria yang berulang kali menghina politisi SPD tersebut melakukan serangan pembakaran terhadap kantornya di Halle. Diaby juga menganggap AfD sebagai pihak yang bertanggung jawab karena pidato mereka di Bundestag penuh dengan kebencian dan fitnah terhadap migran dan kelompok minoritas lainnya. Baginya, ini adalah cikal bakal berkembang biaknya kebencian dan kekerasan di jalanan.

    “Ada sekelompok kecil orang di negara ini yang menyebarkan kebencian dan permusuhan. Tujuan mereka adalah mengintimidasi masyarakat agar tidak melakukan tugasnya. Hal ini juga kita alami di negara ini. Badan Bantuan Teknis, Palang Merah Jerman, hingga petugas polisi juga diserang. Saya pikir itu tidak seharusnya menjadi lumrah di negara ini, kita perlu mendiskusikan masyarakat seperti apa yang ingin kita miliki.”

    Masalah di seluruh Jerman, dibesarkan oleh media sosial

    Di Jerman, semakin berkembang kekhawatiran bahwa intimidasi terhadap politisi yang tidak populer adalah bagian dari kenyataan baru. Pada awal Mei, politisi SPD Matthias Ecke dipukuli hingga harus dirawat di rumah sakit di Dresden setelah memasang poster partainya dalam kampanye pemilu Eropa.

    Apakah ini hanya terjadi di Jerman bagian timur? Lotta Rahlf, mahasiswa doktoral di Peace Research Institute Frankfurt (PRIF), membantah anggapan ini.

    “Ketika aktor-aktor sayap kanan secara aktif berbicara tentang perasaan kewalahan, bekerja dengan narasi yang disederhanakan, dan mengobarkan kebencian terhadap elit politik atau negara, Anda dapat melihat bahwa situasi ancaman di sana agak lebih kuat. Namun pada dasarnya hal ini merupakan masalah di seluruh Jerman.”

    Rahlf mencermati besarnya rasa frustrasi dan ketidakpuasan terhadap politik dan negara di tengah masyarakat. Hal ini karena beberapa krisis yang menerpa bertubi-tubi. Mulai dari pandemi corona, perang agresi Rusia terhadap Ukraina, dan meningkatnya biaya hidup. Sebagai akibatnya, permusuhan verbal atau bahkan kekerasan akan dipandang sebagai cara yang sah untuk menghilangkan perasaan tidak berdaya tersebut.

    “Di jejaring sosial, kebrutalan bahasa menjadi semakin normal. Sangat mudah untuk mengekspresikan diri Anda dengan cara tertentu di Internet dan menerima konfirmasi. Kita juga berurusan dengan platform di mana laporan palsu menyebar dengan sangat cepat, di mana gambar-gambar teman dan musuh muncul dan hal ini kemudian diperkuat lagi.”

    Fondasi demokrasi dikhawatirkan runtuh

    Namun bagaimana jika semakin banyak politisi seperti Diaby dan relawan yang berkomitmen menarik diri dari masyarakat karena mereka letih dengan serangan-serangan tersebut atau karena proyek yang mendorong demokrasi tidak lagi dibiayai?

    Sehubungan dengan negosiasi anggaran, 180 organisasi masyarakat sipil menulis surat terbuka kepada Kanselir Olaf Scholz dan memperingatkan: Jika proyek-proyek ini dibiarkan berakhir, masyarakat sipil akan melemah selama beberapa dekade dan budaya demokrasi akan terkikis.

    “Konsekuensinya adalah ancaman terhadap demokrasi. Dan hal ini tentu saja menjadi masalah, terutama dalam bidang politik lokal, karena hal ini juga merupakan landasan demokrasi kita, di mana banyak jabatan politik dipegang secara sukarela. Jika semakin banyak orang yang mundur, fondasi demokrasi akan hancur,” ujar Rahlf.

    (ae/hp)

    (ita/ita)

  • Sosok Liberal Mark Rutte Bakal Pimpin NATO

    Sosok Liberal Mark Rutte Bakal Pimpin NATO

    Jakarta –

    Pada Juli 2023, setelah tiga belas tahun menjabat sebagai perdana menteri (PM) Belanda, Mark Rutte resmi mengundurkan diri, dan mengatakan bahwa dia akan “pensiun dari dunia politik.” Rutte menjadi PM Belanda terlama sepanjang sejarah. Jadi, apa alasan dia mengundurkan diri?

    Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) yang liberal-konservatif pimpinan Rutte menganggap pendekatannya terhadap para pencari suaka itu terlalu lunak, sehingga menyebabkan pemerintahan koalisi empat partainya runtuh.

    Selain itu, Geert Wilders yang berhaluan populis sayap kanan memenangkan pemilihan umum (pemilu), membuat Rutte tidak dapat mencegah pergeseran pemerintah ke arah kanan. Hal itu bisa dibilang menandai kekalahan terbesar dalam karier politiknya.

    Sejak saat itu, dia tetap menjabat selama hampir satu tahun dalam perannya sebagai pengawas. Sementara diskusi pemerintah yang rumit dengan Wilders terus berlarut-larut.

    Rencana pensiun ditunda

    Pada Oktober 2023, Rutte yang berusia 57 tahun itu tampaknya telah melupakan sumpahnya untuk pensiun dari dunia politik. Kini, dia justru mengisyaratkan ketertarikannya untuk menggantikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Jens Stoltenberg, yang masa jabatannya akan berakhir pada Oktober mendatang.

    Selama berbulan-bulan, Rutte melakukan kampanye satu orangnya secara diam-diam, untuk berupaya memenangkan hati banyak kepala negara dan pemerintahan. Rutte adalah pendukung setia Ukraina, yang dengan cepat berhasil mendapatkan dukungan AS dalam kampanyenya, dan kemudian diikuti oleh sebagian besar negara anggota NATO lainnya.

    Kemenangan PM nasionalis sayap kanan Hungaria Viktor Orban, yang tidak berhubungan baik dengan Rutte, butuh waktu yang lebih lama untuk luluh. Rutte bahkan sampai harus berjanji kepada Orban bahwa Hungaria tidak harus berpartisipasi dalam kegiatan NATO yang mendukung Ukraina, selama Rutte memimpin aliansi itu. Orban, yang begitu menjaga hubungan persahabatan dengan Rusia, juga mengesampingkan pengiriman senjata ke Ukraina.

    Meski begitu, Rutte dikenal karena selera humor dan kecerdasannya. Saat menjabat sebagai PM Belanda, dia sering bersepeda dari rumah ke kantornya. Tidak jarang, banyak warga dapat menyaksikan bakat musiknya, saat Rutte duduk bermain piano di stasiun pusat Den Haag.

    Sebagai bakal calon Sekjen NATO, Rutte mungkin perlu sedikit lebih serius dan diplomatis. Tugas utamanya adalah untuk menyeimbangkan kepentingan yang saling bertentangan dari 32 anggota NATO, sehingga tercipta satu suara bulat dalam aliansi itu.

    Pendahulunya, Jens Stoltenberg dari Norwegia, adalah seorang ahli penyabar yang mampu menyeimbangkan ini. “Tetap berpegang teguh pada pesan Anda” adalah kredo utama Stoltenberg untuk memastikan keberhasilan komunikasi pada blok ini.

    Manajer krisis yang terampil

    “Kepemimpinan sejati butuh kemampuan untuk mendengarkan dan memahami perspektif yang berbeda,” kata Rutte dalam pidatonya. Sikap ini mungkin dapat membantunya menjalankan tugas sebagai kepala NATO. Bagaimanapun, Rutte adalah “manajer krisis yang terampil,” menurut jurnalis Sheila Sitalsin, kolumnis harian Belanda Volkskrant, yang juga menulis biografi Rutte.

    Banyak warga Belanda yang puas dengan stabilitas politik yang dijamin Rutte selama krisis keuangan dan pandemi COVID-19. Rutte juga mampu mengatasi skandal-skandal dengan baik. Salah satu julukannya di Belanda adalah “Sang Teflon Rutte”.

    Penjabat PM Belanda ini juga harus siap menghadapi kemungkinan Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Rutte dan Trump memiliki hubungan yang sangat positif saat Trump menjabat sebagai presiden Amerika Serikat (AS). Bahkan, Trump menyebut Rutte sebagai teman. Meski begitu, Rutte dengan keras menentang kebijakan ekonomi proteksionis Trump.

    Rutte dukung bantuan persenjataan ke Ukraina

    Tidak seperti Trump, Rutte mendukung pengiriman senjata ke Ukraina, bahkan menyediakan howitzer dan pesawat tempur Belanda. Sayangnya, tentara Belanda sendiri kekurangan anggaran selama 13 tahun Rutte berkuasa.

    Baru tahun ini, untuk pertama kalinya, Belanda membelanjakan anggaran 2% dari PDB-nya untuk sektor pertahanan, yang sesuai dengan target pengeluaran NATO.

    Rutte mengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin selama bertahun-tahun. Rusia setidaknya perlu bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat MH-17 di atas Ukraina timur pada 2014 lalu. Pesawat Malaysia Airlines yang jatuh itu sedang dalam perjalanan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur, di mana 300 orang tewas. Sebagian besar korban adalah warga negara Belanda.

    Di Uni Eropa, Rutte justru dipandang sebagai “Tuan Tidak”, kata seorang diplomat Uni Eropa kepada DW. Alasannya, karena Rutte terus menolak gagasan reformasi ambisius yang diusung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Namun, Rutte memiliki hubungan baik dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz yang pendiam. Dia juga berhubungan baik dengan PM populis sayap kanan Italia, Giorgia Meloni. Bahkan, Rutte dan Meloni telah menyarankan untuk memproses aplikasi suaka di luar Uni Eropa pada negara-negara pihak ketiga.

    Pendekatan Rutte terhadap politik ini memiliki nuansa Houdini, tulis Sitalsing. Rutte mampu melepaskan diri dari hampir semua krisis, yang mungkin berguna saat dia menjabat sebagai Sekjen NATO. (kp/rs)

    (ita/ita)

  • Kanselir Jerman Berniat Permudah Deportasi Kriminal Asal Afghanistan

    Kanselir Jerman Berniat Permudah Deportasi Kriminal Asal Afghanistan

    Jakarta –

    Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Kamis (07/06/24) menyampaikan pidato di parlemen Jerman, Bundestag, mengenai situasi keamanan nasional.

    Dalam pidatonya, Scholz membahas tiga topik utama: gugurnya seorang polisi baru-baru ini akibat ditikam oleh seorang pencari suaka, banjir besar yang melanda Jerman bagian selatan pada akhir pekan, dan sikap Jerman dalam perang di Ukraina.

    Scholz mengatakan “meskipun hal-hal tersebut tidak berkaitan, semuanya menjadi perhatian kita.”

    Scholz kecam tindakan anti-demokrasi

    Scholz memulai dengan membahas kematian seorang petugas polisi Jerman pada minggu lalu akibat ditikam oleh seorang warga negara Afganistan berusia 25 tahun. Ia mengatakan bahwa tragedi itu, “mengejutkan hati kita semua.”

    Scholz menyebut apa yang dia gambarkan sebagai ideologi misantropi. “Islam radikal… terorisme… ingin merampas kebebasan kita. Tanpa kebebasan tersebut, kita tidak memiliki demokrasi.”

    Ditujukan kepada keluarga, teman-teman dan terutama rekan-rekan petugas yang gugur, Scholz mengatakan: “Kami mendukung Anda. Kami berdiri di belakang polisi kami.”

    Dia mengatakan undang-undang yang melarang kekerasan semacam itu harus diperketat, dan siapa pun yang membunuh petugas polisi harus dihukum seberat-beratnya.

    Dia kemudian mengecam kecenderungan anti-demokrasi dalam masyarakat Jerman, dan meningkatnya jumlah serangan terhadap politisi akhir-akhir ini oleh warga dari spektrum politik paling kiri dan paling kanan.

    Scholz menegaskan bahwa semua orang di Jerman berhak mendapatkan kebebasan dari rasa takut. “Hal ini berlaku bagi mereka yang sudah tinggal di sini, serta mereka yang baru tiba. Imigran adalah bagian dari masyarakat kami, kami tidak akan membiarkan diri terpecah belah.”

    Dia juga mengecam sebuah pernyataan yang beredar menjelang kejuaraan sepak bola Piala Eropa bahwa tim nasional Jerman punya terlalu banyak pemain yang tidak berkulit putih. Dia marah dan mengatakan, “mereka semua orang Jerman, mereka semua adalah anak kita.”

    Deportasi dinilai penting bagi keamanan nasional

    Dia kemudian membahas masalah kontroversial tentang deportasi migran. Sehubungan dengan serangan di Mannheim, Scholz mengatakan: “muak bahwa seseorang yang mencari perlindungan di Jerman malah melakukan kejahatan.” Ia menambahkan bahwa orang-orang tersebut harus dideportasi.

    Persoalan apakah Jerman harus melanjutkan deportasi ke negara-negara seperti Afghanistan dan Suriah telah jadi perdebatan hangat.

    Scholz juga berjanji untuk memperkuat undang-undang yang memungkinkan migran kriminal dideportasi secara cepat ke negara-negara yang sebelumnya dianggap tidak aman, dengan mengatakan, “Keamanan nasional lebih diutamakan daripada hak individu pencari suaka.”

    Dia juga menyoroti perlunya lebih banyak polisi dan berjanji untuk menolak memberikan paspor Jerman kepada orang-orang yang dikenal sebagai islamis atau antisemit. Dia juga berjanji untuk mengambil sikap “tanpa toleransi” saat harus mendeportasi orang-orang tersebut.

    Banjir perkuat solidaritas Jerman

    Berbicara tentang banjir besar yang melanda Jerman bagian selatan pada akhir pekan, Scholz menyampaikan simpati tulus kepada mereka yang terkena dampak, serta pujian dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menangani situasi yang sangat sulit ini. Mengomentari solidaritas atas bencana ini, ia berkata, “itulah Jerman, kita kuat karena kita bersatu.”

    Scholz juga mengutip fakta bahwa banjir yang terjadi pada akhir pekan lalu merupakan kejadian ketiga cuaca ekstrem yang melanda Jerman sejak awal tahun, dan menyebut hal ini sebagai tanda nyata perubahan iklim. Pernyataan Scholz ini menuai cemoohan dari para anggota kelompok sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD).

    Scholz tegur AfD “memalukan”

    Berbicara mengenai Ukraina, Kanselir Scholz menegaskan kembali dukungannya terhadap Ukraina dan berjanji bahwa “perdamaian bukan berarti menyerah” dan bahwa ia menolak “mengizinkan kembalinya perang sebagai kelanjutan politik dengan cara lain.”

    Dalam menyikapi situasi saat ini di Ukraina, Scholz mengecam anggota AfD karena berulang kali menyela pernyataannya secara tidak tepat.

    Dia mengecam perilaku mereka dan mengatakan bahwa kelakuan mereka “memalukan karena hari ini Anda menerima pujian yang besar dari presiden Rusia.” Komentar tersebut muncul menjelang pemilihan parlemen Eropa akhir pekan ini.

    Dia kemudian dengan jelas menyatakan bahwa Rusia sedang mencoba untuk merampok wilayah Ukraina dalam perang yang sudah berlangsung hampir dua setengah tahun. “Jika kita menerima imperialisme ini… maka, terutama saat itu… keamanan kita sendiri akan terancam, begitu pula keamanan seluruh Eropa,” ujarnya.

    Kalimat ini dinyatakan Scholz hanya beberapa hari setelah perubahan haluan dramatis terhadap Ukraina. Scholz mengikuti jejak Washington dengan memberikan izin kepada Kyiv untuk menggunakan senjata Jerman untuk menyerang sasaran militer yang dibenarkan di Rusia.

    Setelah menunjukkan perlunya pertahanan yang kuat untuk mencegah serangan, ia berkata, “Perdamaian memerlukan diplomasi.” Namun, ia mengakui bahwa perdamaian tidak akan terwujud selama Rusia merasa perdamaian bisa terwujud di medan perang. ae/yf (AP, dpa)

    (ita/ita)

  • Warga Jerman Tak Risau Akan Perang, Tapi Haruskah Mereka Khawatir?

    Warga Jerman Tak Risau Akan Perang, Tapi Haruskah Mereka Khawatir?

    Berlin –

    Poster pemilu yang menampilkan kandidat-kandidat berwajah muram dengan tulisan-tulisan seperti “keamanan” dan “kekuatan” saat ini tampak di setiap sudut jalan di Jerman.

    Para politisi Jerman tampaknya ingin mempersiapkan warga untuk menghadapi masa-masa berbahaya sejak serangan Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 lalu, terutama karena Bundeswehr (angkatan bersenjata Republik Federal Jerman), dianggap tidak mampu menjalankan tugas pertahanan.

    Para pejabat tinggi militer Jerman bahkan telah memperingatkan bahwa angkatan bersenjata Jerman tidak akan mampu memenuhi kewajibannya dalam aliansi NATO, serta tidak akan efektif dalam membela dirinya sendiri.

    Perdebatan belanja pertahanan

    Ini pula lah alasan mengapa Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menyerukan tambahan dana untuk Bundeswehr.

    Pada tahun 2022, tepat setelah perang Ukraina pecah, Kanselir Jerman Olaf Scholz sebenarnya telah mengumumkan sebuah “dana khusus” sebesar €100 miliar (setara dengan Rp1.737 triliun) untuk angkatan bersenjata, meski menambah utang baru bagi Jerman.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Namun, Pistorius menginginkan tambahan dana sebesar €6,5 miliar (setara dengan Rp112,9 triliun) untuk militer Jerman dalam anggaran tahun 2025.

    Dalam sebuah opini hukum yang diterbitkan oleh kementeriannya, Pistorius berargumen bahwa kemampuan Jerman untuk mempertahankan diri memiliki status konstitusional yang lebih tinggi daripada “batas utang.”

    Frank Sauer, seorang profesor politik dan keamanan internasional di Universitas Bundeswehr di München, juga meyakini bahwa meski dengan suntikan dana €100 miliar, Bundeswehr masih kekurangan dana.

    Ia menilai bahwa jika tidak ada dana yang lebih besar pada tahun 2026, tentara Jerman hanya akan mampu “mempertahankan operasi yang sedang berlangsung dengan upaya maksimal,” tidak lebih.

    Namun, Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner sejauh ini masih menolak memberikan tambahan dana miliaran dolar, dan keputusannya tersebut mendapat dukungan dari Kanselir. Perdebatan panas mengenai belanja pertahanan di level tertinggi itu pun tampaknya tinggal sedikit lagi menuju titik kritis.

    Faktor Trump?

    Namun, seberapa mengancam sebenarnya situasinya?

    Ketua Konferensi Keamanan München, Christoph Heugsen, mengatakan pada bulan Februari lalu bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin punya tujuan untuk memulihkan Rusia yang lebih besar di dalam perbatasan bekas Uni Soviet.

    “Jika Putin tidak kalah dalam perang di Ukraina, kita harus memperkirakan bahwa dia akan melanjutkan perang dengan Republik Moldova atau negara-negara Baltik,” demikian prediksi Heusgen.

    Fabian Hoffmann, seorang peneliti strategi nuklir di Universitas Oslo, Norwegia, bahkan mengunggah prediksi yang lebih suram di X (sebelumnya Twitter).

    “Menurut pendapat saya, kita memiliki waktu paling lama dua hingga tiga tahun untuk memulihkan strategi melawan Rusia,” tulisnya di awal tahun ini.

    Sementara dalam sebuah wawancara dengan sebuah surat kabar baru-baru ini, Pistorius mengatakan bahwa militer Jerman memiliki waktu lima hingga delapan tahun untuk mengejar ketertinggalan.

    Sauer di sisi lain belum melihat adanya ancaman serius terhadap negara anggota NATO. Namun, sebuah skenario di mana Donald Trump memenangkan pemilihan presiden AS, menurutnya dapat membuat situasi menjadi lebih berbahaya. Pasalnya, dalam kampanye pemilunya saat ini, Trump beberapa kali mengatakan bahwa masyarakat Eropa yang belum membayar “tagihan” pertahanan mereka, tidak akan mendapat perlindungan lagi.

    Sauer berpendapat bahwa negara-negara Eropa tidak mampu mengambil alih tugas militer tertentu yang selama ini dilakukan AS. Di saat yang sama, karena kurangnya dukungan Barat, wilayah Ukraina mungkin saja akan menyusut, dan ini artinya perang dimenangkan oleh Rusia.

    “Putin sudah hampir 80 tahun, dan dia sekarang ingin menyelesaikan pekerjaannya dengan membangun Rusia yang lebih besar,” kata Sauer memperluas skenario hipotesisnya.

    “Mungkin dia akan memutuskan untuk menguji terlebih dahulu apakah hal itu mungkin, dan menyerang satu atau lebih negara-negara Baltik. Dan AS akan berkata: ‘Itu bukan masalah kami. Lagi pula, Anda tidak membayar tagihan Anda, dan kami juga sibuk dengan China’,” tambahnya.

    Pakar keamanan tersebut menggarisbawahi bahwa hal itu mungkin belum tentu terjadi dalam lima tahun ke depan, namun kemungkinannya tetap ada.

    Warga Jerman tidak takut

    Menurut survei YouGov baru-baru ini, hanya sekitar sepertiga warga Jerman (36%) yang percaya bahwa serangan Rusia terhadap wilayah NATO pada tahun 2030 mungkin terjadi, sementara 48% lainnya menganggap hal itu tidak mungkin terjadi.

    Terkait Jerman menjadi sasaran serangan Rusia, hanya 23% yang menganggapnya mungkin, dan sekitar 61% menganggapnya tidak mungkin.

    Sementara itu, hanya 2% yang yakin bahwa Bundeswehr punya posisi yang baik untuk pertahanan nasional, 12% melihat posisinya “cukup baik”, dan 39% yakin mereka tidak siap menghadapi serangan.

    Hasil survei lain yang dilakukan oleh Civey Institute pada bulan Maret juga mengungkap bahwa hanya 30% warga Jerman yang siap mengangkat senjata untuk mempertahankan negara jika terjadi serangan militer, sementara lebih dari 50% tidak mau berperang.

    “Kita hidup di era pergolakan sejarah yang masif,” kata Sauer, seraya menambahkan bahwa hal tersebut masih belum diterima oleh masyarakat Jerman.

    “Perlu waktu untuk mengubah pola pikir kita. Dan kita tidak akan mampu mewujudkan hal tersebut dengan cara paksa, atau hanya dengan beberapa pidato atau headline berita,” tambahnya.

    (gtp/yf)

    (nvc/nvc)

  • Pengadilan Jerman Kukuhkan Status AfD Sebagai Tersangka Ekstremis Sayap Kanan

    Pengadilan Jerman Kukuhkan Status AfD Sebagai Tersangka Ekstremis Sayap Kanan

    Jakarta –

    Senin (13/05), Pengadilan Tinggi Administratif (OVG) di Mnster, Jerman menolak banding yang diajukan oleh Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) atas putusan ditetapkannya AfD sebagai “kasus mencurigakan” atau tersangka kelompok ekstremis sayap kanan.

    “Pengadilan menemukan ada cukup bukti bahwa AfD mengejar tujuan yang bertentangan dengan martabat kemanusiaan kelompok tertentu dan bertentangan dengan demokrasi,” demikian bunyi ketetapan hakim yang disampaikan pimpinan hakim Gerald Bucks, sebagaimana dikutip dari kantor berita AFP:

    Sebelumnya pengadilan administrasi di Kln menolak gugatan AfD tingkat pertama pada Maret 2022. Kini OVG melihat kecurigaan bahwa ada sejumlah besar “pernyataan AfD yang yang secara sistematis mengecualikan imigran”. “Ada alasan untuk mencurigai setidaknya sebagian dari partai tersebut ingin memberikan status peringkat kedua kepada warga negara Jerman dengan latar belakang migrasi,” tambah hakim.

    Apa maksud dari keputusan tersebut?

    Mengklasifikasikan suatu partai sebagai kasus atau “entitas mencurigakan memberikan wewenang lebih besar kepada Kantor Perlindungan Konstitusi Jerman dalam mengamati partai sayap kanan itu dengan menggunakan sarana dinas rahasia tertentu.

    Status tersebut memudahkan Badan Intelijen Dalam Negeri Jerman BfV untuk menyelidiki dan mengawasi anggota AfD atau merekrut informan dari dalam organisasi.

    Berdasarkan keputusan OVG, organisasi pemuda Junge Alternative juga mendapatkan ketetapan serupa.

    Merespons putusan teranyar tersebut, AfD telah mengumumkan bahwa mereka bermaksud untuk mengajukan banding ke Pengadilan Federal di Leipzig.

    Wakil Ketua AfD Peter Bhringer mengeluhkan proses pengadilan di Mnster yang menurutnya “prosesnya terlalu singkat.” “Kami tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen tandingan kami secara adil,” katanya.

    Di lain pihak, pimpinan Kantor Perlindungan Konstitusi Jerman, Thomas Haldenwang, menyebut putusan tersebut sebagai “keberhasilan bagi seluruh negara konstitusional, bagi demokrasi dan bagi tatanan dasar demokrasi bebas.”

    Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser mengatakan di Berlin, “Putusan hari ini menunjukkan bahwa kita adalah negara demokrasi yang dibentengi dengan baik.” Negara konstitusional memiliki instrumen yang “melindungi demokrasi dari ancaman dari dalam.”

    Setelah putusan tersebut, muncul kembali seruan untuk melarang AfD. Anggota parlemen Jerman Bundestag, Marco Wanderwitz mengumumkan bahwa dia ingin mengajukan usulan prosedur pelarangannya di Bundestag sebelum liburan musim panas parlemen. Dia sudah mendapat komitmen dari jajaran Partai CDU, SPD, Partai Hijau dan Partai Kiri.

    Sementara Menteri Kehakiman Federal Jerman memperingatkan keputusan OVG “tidak secara otomatis membuka jalan untuk melarang AfD,” katanya kepada grup media Funke.

    Koresponden DW Simon Young, yang melaporkan dari pengadilan di Mnster, mengatakan pengadilan menyamakan status tersebut dengan analogi “alarm bahaya” yang berarti bahwa jika alarm berbunyi di sebuah rumah, polisi akan mendobrak pintu untuk melihat apakah ada kebakaran.

    Seberapa populer AfD di Jerman?

    AfD menduduki puncak jajak pendapat di beberapa negara bagian di wilayah timur, yang akan mengadakan pemilu akhir tahun ini. Partai ini juga memperoleh suara sekitar 20% secara nasional di tengah tingginya ketidakpuasan terhadap koalisi pemerintahan Kanselir Olaf Scholz yang berhaluan kiri.

    Namun, partai tersebut kurang populer di beberapa kota besar dan wilayah barat Jerman. Partai ini semakin mendapat sorotan dari lembaga-lembaga pemerintah di tengah tuduhan yang mengaitkannya dengan spionase Rusia dan Cina. ap/yf(afp,dpa,rtr,ap)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • China Panggil Dubes Jerman terkait Isu Spionase

    China Panggil Dubes Jerman terkait Isu Spionase

    Jakarta –

    Duta Besar Jerman untuk Cina mengatakan pada hari Kamis (25/04) bahwa dia telah dipanggil oleh pihak berwenang Cina untuk menjawab pertanyaan tentang penangkapan empat warga Jerman yang dicurigai sebagai mata-mata untuk Beijing.

    “Setelah empat warga Jerman ditangkap minggu ini karena diduga menjadi mata-mata untuk dinas rahasia Cina, saya dipanggil ke MFA (Kementerian Luar Negeri Cina) hari ini,” tulis Patricia Flor di X, sebelumnya Twitter.

    Pemanggilan tersebut dinilainya sebagai “kesempatan yang baik untuk menjelaskan beberapa hal,” ujar Flor, seraya menegaskan bahwa, “kami tidak menoleransi spionase di Jerman, terlepas dari negara mana spionase itu berasal (dan) kami melindungi demokrasi dan negara konstitusional kami dengan cara-cara konstitusional.”

    Flor menyimpulkan, “Jaksa Agung Federal yang melakukan penyelidikan. Pada akhirnya, pengadilan independen akan memutuskan tuduhan tersebut.”

    Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman mengonfirmasi pemanggilan tersebut kepada kantor berita Reuters, dan menambahkan bahwa utusan Cina untuk Berlin telah dipanggil pada awal pekan ini untuk diberi pengarahan mengenai “posisi pemerintah Jerman mengenai penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap dugaan kegiatan spionase Cina”.

    Terduga pelaku spionase Cina

    Empat warga negara Jerman ditangkap awal pekan ini, termasuk seorang ajudan politisi nasionalis Maximilian Krah, kandidat utama dari Partai AfD dalam pemilu Eropa mendatang.

    Menurut jaksa penuntut, ajudan tersebut dituduh bertindak sebagai agen untuk layanan keamanan asing dan menyampaikan rincian proses di Parlemen Eropa ke Beijing.

    Adapun terduga lainnya, seorang pria dan pasangan suami istri juga ditangkap di negara bagian Hesse dan North Rhine-Westphalia, salah satunya dituduh memperoleh informasi tentang “teknologi inovatif” dengan “penggunaan militer” atas nama Cina.

    Penangkapan tersebut telah memperdalam kekhawatiran mengenai besarnya spionase Cina di Jerman dan memicu kemarahan dari Beijing.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan tuduhan tersebut ditujukan untuk “mencoreng dan menindas Cina” dan “menghancurkan kerja sama antara Cina dan Eropa.”

    Juru bicara tersebut meminta para penyelidik Jerman untuk “meninggalkan mentalitas perang dingin mereka.”

    Parlemen Jerman mengecam AfD atas kasus mata-mata

    Parlemen Jerman, Bundestag, membahas serangkaian skandal mata-mata baru-baru ini pada hari Kamis (25/04). Pemimpin redaksi politik DW Michaela Kfner melaporkan bahwa “penyelesaian masalah ini tanpa kompromi” karena sayap kanan AfD “pada dasarnya dituduh sebagai pengkhianat.”

    Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser dari Partai Sosial Demokrat (SPD) yang dipimpin Kanselir Olaf Scholz memperingatkan upaya Rusia dan Cina untuk memengaruhi Jerman dan “memecah belah kita sebagai masyarakat.”

    Dia mengatakan “tidak dapat diterima jika wakil rakyat membiarkan diri mereka menjadi mesin propaganda bagi (Presiden Rusia Vladimir) Putin atau Beijing.”

    Anggota parlemen dari Partai Hijau, Konstantin von Notz, menuduh AfD sebagai “pelayan pengadilan bagi Cina dan Rusia.”

    Berbicara kepada Ketua AfD Tino Chrupalla, Konstatin von Notz mengatakan, “organisasi Anda melayani Presiden Rusia, panutan partai Anda adalah Partai Komunis Cina.”

    Dia menyebut AfD sebagai “aib bagi parlemen dan seluruh negara kita.”

    Pakar kebijakan dalam negeri SPD Dirk Wiese bertanya kepada para wakil AfD: “Mungkin bukan negara Anda sendiri yang sangat Anda cintai, melainkan negara diktator seperti Cina dan Rusia?”

    Anggota parlemen oposisi konservatif CDU Marc Heinrichmann menuduh AfD “mengkhianati dan menjual rakyat Jerman.”

    Politisi AfD Stefan Keuter menolak tuduhan tersebut dengan menyebutnya “tidak berdasar” dan menuduh pemerintah berusaha merusak partainya. “Sebuah (upaya) pemerintah yang melakukan agitasi melawan oposisi merupakan pengingat akan masa-masa paling gelap dalam sejarah Jerman,” katanya, seraya menegaskan bahwa partainya tetap “tidak bersalah hingga terbukti bersalah.”

    Menanggapi dugaan kampanye yang diatur melawan AfD, Menteri Dalam Negeri Faeser menjelaskan bahwa peradilan Jerman bersifat independen.

    Setelah berbicara dengan seorang anggota komite dinas intelijen Jerman, pemimpin redaksi politik DW, Kfner, mengatakan bahwa “hal yang paling penting secara politik adalah bukan hanya AfD yang terekspos dan dilemahkan dalam jajak pendapat, tetapi juga bahwa insiden tersebut berfungsi sebagai “peringatan bagi Jerman.”

    Menurut pejabat intelijen tersebut, masyarakat Jerman perlu “lebih sadar akan ancaman yang ada dalam perjuangan geopolitik yang sedang terjadi saat ini antara negara demokrasi dan negara otoriter dalam bentuk mata-mata,” kata Kfner.

    rs/ha (AFP, dpa)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kisah Mata-mata Legendaris di Jerman

    Kisah Mata-mata Legendaris di Jerman

    Berlin –

    Dua pria ditangkap di Bayreuth di negara bagian Bayern, Jerman, pada hari Kamis (18/04). Mereka dituduh menargetkan fasilitas militer dan jalur kereta api di Jerman. Jaksa Agung Federal menuduh mereka tidak hanya menjalankan spionase untuk dinas rahasia Rusia, salah satu dari mereka juga merencanakan serangan dengan menggunakan peledak.

    “Tindakan tersebut dimaksudkan untuk melemahkan dukungan militer Jerman kepada Ukraina melawan agresi Rusia,” tulis Jaksa Agung Federal dalam siaran pers terkait penangkapan kedua pria itu. Selain paspor Jerman, keduanya juga punya paspor Rusia. Mereka dikatakan tidak hanya memotret fasilitas militer Jerman, tetapi juga fasilitas militer AS di Jerman.

    Tersangka utama disebut pernah bergabung dengan unit bersenjata “Republik Rakyat Donetsk” yang memproklamirkan diri di Ukraina timur dan karenanya ia juga dituduh sebagai anggota organisasi teroris asing. Jika terbukti bersalah, para pria tersebut menghadapi hukuman penjara hingga sepuluh tahun.

    Terkait kasus ini, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock telah memanggil duta besar Rusia untuk Berlin, yang dipandang sebagai bentuk kritik yang jelas terhadap diplomasi. Kanselir Olaf Scholz juga mengomentari kasus ini.

    “Kita tidak pernah bisa menerima bahwa kegiatan spionase seperti itu terjadi di Jerman,” ujar Scholz.

    Kepala Dinas Rahasia Jerman jadi agen ganda

    Carsten L. yang pernah menjabat sebagai kepala Dinas Intelijen Federal Jerman (BND) dan rekannya Arthur E. juga sudah diadili di Berlin dengan tuduhan menjual rahasia negara ke Rusia. Mereka disebut mendapat banyak uang atas pekerjaannya sebagai agen. Jika mereka terbukti melakukan pengkhianatan yang sangat serius, mereka menghadapi hukuman penjara seumur hidup.

    Saat bertugas di BND, Carsten L. bertanggung jawab atas “keamanan personel.” Mantan perwira Bundeswehr itu dituduh bekerja sebagai agen ganda untuk dinas rahasia Rusia (FSB). Carsten L. juga dikatakan telah menyampaikan dokumen rahasia kepada pengusaha E, yang kemudian menyerahkannya ke FSB.

    Pada awal Juni 2022, Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser mengatakan bahwa perang Rusia melawan Ukraina juga berarti “titik balik bagi keamanan dalam negeri.”

    Sebagai pendukung Ukraina, Jerman kemungkinan besar akan menjadi fokus dinas rahasia Rusia. Faeser memperingatkan risiko kampanye disinformasi, serangan dunia maya, dan spionase yang dilakukan oleh dinas rahasia asing.

    Suami istri biasa, tapi mata-mata juga

    Salah satu kasus spionase yang terkenal di Jerman adalah pasangan agen Rusia yang memakai nama Andreas dan Heidrun Anschlag. Selama beberapa dekade, mereka berpura-pura menjalani kehidupan kelas menengah yang membosankan. Andreas bekerja sebagai insinyur, dan Heidrun sebagai ibu rumah tangga. Nyatanya, keduanya telah bekerja sebagai agen untuk Moskow sejak akhir tahun 1980-an.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Awalnya mereka bekerja untuk dinas rahasia Uni Soviet dan kemudian untuk dinas rahasia Rusia. Mereka mendengarkan berita tentang NATO dan Uni Eropa dari Jerman. Saat itu, spionase belumlah dilakukan secara digital. Jadi, mereka menerima perintah lewat pesan terenkripsi pada gelombang pendek.

    Baru pada musim gugur 2011 identitas keluarga Anschlag terungkap, kemungkinan berkat informasi dari dinas rahasia AS. Mereka dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara pada tahun 2013, lalu dideportasi ke Rusia.

    ‘Pandu bagi Perdamaian’

    Dalam istilah Jerman Timur, ‘pemandu perdamaian’ adalah agen yang memata-matai dinas rahasia negara sosialis. Sekitar 12.000 pemandu perdamaian dikabarkan bekerja untuk Stasi, dinas keamanan Jerman Timur, di Jerman Barat selama Perang Dingin. Salah satunya yakni Gabriele Gast yang baru terungkap setelah runtuhnya Jerman Timur dan sesaat sebelum reunifikasi.

    Gast berasal dari Jerman Barat dan direkrut oleh petugas Stasi pada tahun 1968 saat sedang melakukan penelitian untuk disertasinya yang berjudul Peran Politik Perempuan di Jerman Timur. Sejak saat itu, Gast harus melapor ke dinas rahasia di Jerman Timur dan berkarir BND dengan nama palsu. Dia dianggap sebagai mata-mata utama Jerman Timur di Barat.

    Alfred Spuhler juga adalah agen spionase yang produktif bagi Stasi. Sebagai pejabat tinggi BND, ia mengungkap ratusan agen Barat yang aktif di Jerman Timur. Dia ditangkap pada November 1989.

    Sementara Heinz Felfe, kepala Departemen Kontra-Spionase Uni Soviet di BND, juga bekerja sebagai agen ganda. Mantan anggota SS ini melapor ke KGB di Moskow hingga tahun 1961. Selama hidupnya, Felfe dikatakan telah bekerja untuk tujuh dinas rahasia yang berbeda, termasuk MI6 Inggris dan SS Nazi.

    Menyusup hingga ke kantor kanselir

    Kasus spionase paling sensasional dari era Perang Dingin di Jerman adalah kasus Gnter Guillaume. Menyamar sebagai pengungsi dari Timur, ia dan istrinya yang bernama Christel datang ke Jerman Barat pada tahun 1956. Misi mereka: memberikan informasi internal kepada Stasi tentang Partai Sosial Demokrat (SPD). Guillaume naik pangkat dan akhirnya menjadi penasihat pribadi kanselir Jerman saat itu, Willy Brandt, dari SPD.

    Ketika Guillaume terungkap, Brandt juga ikut menanggung konsekuensi dan mengundurkan diri sebagai kanselir pada 6 Mei 1974. Gnter Guillaume dijatuhi hukuman 13 tahun penjara dan istrinya delapan tahun penjara. Keduanya dibebaskan karena pertukaran agen antara Jerman Barat dan Timur pada 1981.

    Dieksekusi dengan guillotine

    Lebih sedikit informasi yang diketahui tentang agen-agen Barat di Jerman Timur dibandingkan sebaliknya, mungkin karena sejumlah besar mata-mata Stasi terungkap setelah runtuhnya Tembok Berlin. Banyak mata-mata BND di Timur tidak pernah terekspos.

    Namun kasus dua agen Jerman Barat, yakni Elli Barczatis dan Karl Laurenz, tergolong tragis. Mereka membawa dokumen dari Jerman Timur ke Barat pada awal Perang Dingin di awal tahun 1950-an.

    Elli Barczatis bekerja sebagai sekretaris utama Perdana Menteri Jerman Timur, Otto Grotewohl. Dokumen yang ia pindahtangankan ke kekasihnya Karl Laurenz hanyalah surat-surat pemerintah yang tidak terlalu penting.

    Namun, hubungan kedua negara Jerman pada saat itu memang sedang sangat tegang. Jerman Timur juga kala itu masih berada di bawah pengaruh Stalinisme. Setelah rahasia mereka terungkap, Barczatis dan Laurenz dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi dengan guillotine tahun 1955.

    ae/hp

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pernyataan Saudi, China hingga Negara-negara Barat soal Iran vs Israel

    Pernyataan Saudi, China hingga Negara-negara Barat soal Iran vs Israel

    Sejumlah pimpinan negara hingga perwakilannya buka suara mengenai rentetan serangan drone dan rudal dilakukan Iran terhadap Israel. Ada negara yang mengecam keras aksi penyerangan yang dilakukan Iran terhadap Israel, ada pula yang prihatin atas situasi Timur Tengah yang kian memanas.

    Sabtu (13/4) malam waktu setempat, drone-drone dan misil-misil Iran meluncur menyerang Israel. Pihak yang meluncurkan serangan adalah Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).

    Rentetan serangan udara yang dilancarkan Iran terhadap Israel disebut sebagai “Operation True Promise” atau “Operasi Janji Sejati” dengan tujuan membalas serangan terhadap gedung Konsulat Tehran di Suriah awal bulan ini. Serangan mematikan itu menewaskan tujuh personel Garda Revolusi Iran, termasuk dua jenderal militer negara tersebut.

    Operasi Janji Sejati dari Iran merupakan respons terhadap kematian tujuh personel Garda Revolusi Iran dalam serangan yang diyakini didalangi oleh Israel di Damaskus pada 1 April lalu.

    Dirangkum detikcom, Minggu (14/4/2024), berikut pernyataan serta sikap negara-negara di dunia atas pecahnya perang Iran Vs Israel:

    Presiden Iran Ebrahim Raisi buka suara mengenai serangan udara yang diluncurkan Iran kepada Israel. Raisi mengatakan operasi yang dilancarkan terhadap Israel merupakan bentuk pertahanan diri yang sah.

    Raisi pun memuji IRGC sebagai “orang-orang pemberani” yang “memberikan pelajaran kepada rezim Zionis”.

    Dia menambahkan bahwa operasi tersebut “dalam kerangka hak pembelaan diri yang sah” sebagai tanggapan atas tindakan agresif Israel.

    Raisi juga mengatakan bahwa Iran selama enam bulan terakhir, dan juga dalam beberapa minggu terakhir, menggunakan segala cara untuk menunjukkan “dampak mengerikan” dari kelambanan Dewan Keamanan PBB sehubungan dengan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel.

    “Kami merekomendasikan para pendukung rezim pendudukan untuk menghargai tindakan bertanggung jawab dan tepat yang dilakukan oleh Republik Islam dan menghentikan dukungan buta terhadap rezim agresor ini,” tambahnya.

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pernyataan singkat setelah negaranya dihujani rentetan serangan drone dan rudal Iran. Netanyahu menegaskan Israel akan mampu “menang”.

    “Kita mencegat, kita memukul mundur (serangan), bersama-sama kita akan menang,” tulis Netanyahu dalam pernyataan berbahasa Ibrani via akun resmi media sosial X miliknya, seperti dilansir Al Jazeera.

    Netanyahu belum memberikan pernyataan resmi secara panjang terkait serangan Iran terhadap Israel.

    Namun, sebelum serangan Iran terjadi pada Minggu (14/4) dini hari, Netanyahu menyatakan negaranya siap menghadapi serangan dari Iran. Dia juga menegaskan bahwa “siapa pun yang mencelakai kami, kami akan mencelakai mereka”.

    “Dalam beberapa tahun terakhir, dan khususnya dalam beberapa pekan terakhir, Israel telah bersiap menghadapi serangan langsung oleh Iran. Sistem pertahanan kami telah dikerahkan, kami siap menghadapi skenario apa pun, baik secara defensif maupun ofensif,” tegasnya.

    “Negara Israel kuat. IDF (Angkatan Bersenjata Israel) kuat. Masyarakat juga kuat,” sebut Netanyahu.

    “Kami telah menetapkan prinsip yang jelas: Siapa pun yang mencelakai kami, kami akan mencelakai mereka. Kami akan mempertahankan diri kami terhadap ancaman apa pun dan akan melakukannya dengan tenang dan penuh tekad,” tegasnya lagi.

    China sempat menyampaikan seruan usai Iran serang Israel. Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Saksikan juga SOSOK pilihan minggu ini: Ikhtiar Kyai Romdin, Jauhkan Pecandu dari Narkoba

    3. Seruan China

    China menyampaikan keprihatinannya terhadap eskalasi usai serangan Iran Terhadap Israel. China berharap para pihak terkait dapat menahan diri demi mengurangi ketegangan lanjutan.

    Dilansir BBC, Minggu (14/4/2024), China menyerukan ‘pengendalian diri’ dalam menyikapi konflik usai serangan tersebut. China menyatakan pihaknya “sangat prihatin dengan eskalasi yang terjadi saat ini”, dan menambahkan bahwa pihaknya meminta “pihak-pihak terkait untuk tetap tenang dan menahan diri untuk menghindari peningkatan ketegangan lebih lanjut”.

    China dikenal memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi yang erat dengan Iran, sementara AS dalam sepekan terakhir telah menyerukan China untuk mendesak Tehran atau Ibu Kota Iran agar tidak melancarkan serangan balasan terhadap Israel.

    Namun, para pejabat AS secara pribadi mengatakan mereka tidak melihat bukti bahwa China telah memberikan tekanan terhadap Iran, menurut laporan Financial Times.

    4. AS Kutuk Serangan Iran, tapi Tak Dukung Jika Israel Serang Balik

    Presiden AS Joe Biden mengutuk keras serangan Iran terhadap Israel. Biden menyatakan komitmen AS membantu Israel menghancurkan seluruh drone hingga rudal kiriman Iran.

    Dilansir BBC, Minggu (14/4/2024), Biden mengatakan ia telah mengarahkan pesawat militer AS beserta kapal perusak pertahanan rudal balistik ke wilayah tersebut selama sepekan terakhir.

    “Berkat pengerahan ini dan keterampilan luar biasa dari anggota militer kami, kami membantu Israel menghancurkan hampir semua drone dan rudal yang masuk,” kata Biden.

    “Saya mengutuk keras serangan-serangan ini.” sambungnya.

    U.S. President Joe Biden meets with members of his national security team as seen in this White House handout image taken in the Situation Room at the White House, in Washington, U.S., April 13, 2024. The White House/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. PART OF THE PICTURE WAS OBSCURED BY SOURCE Foto: via REUTERS/THE WHITE HOUSE

    Joe Biden menyatakan kembali dukungan teguh negaranya untuk Israel setelah rentetan serangan drone dan rudal Iran menghujani sekutunya tersebut. Namun demikian, Biden menegaskan Washington tidak mendukung segala bentuk serangan balasan Israel terhadap Iran

    Seperti dilansir CNN dan Axios, penegasan itu disampaikan oleh Biden saat berbicara via telepon dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu pada Sabtu (13/4) waktu AS atau Minggu (14/4) waktu Israel, setelah serangan udara Iran menghujani wilayah Israel.

    Teheran menegaskan bahwa rentetan serangan udara yang dilancarkan terhadap wilayah Israel itu merupakan respons terhadap apa yang disebutnya sebagai “tindakan agresif rezim Zionis terhadap Kedutaan Besar Iran di Damaskus” — merujuk pada serangan Tel Aviv pada awal bulan ini.

    Iran juga menyebut serangannya terhadap Israel sebagai “pertahanan diri yang sah” berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Saat berbicara kepada Netanyahu via telepon, Biden “menegaskan kembali komitmen teguh Amerika” terhadap keamanan Israel.

    “Saya mengatakan kepadanya bahwa Israel menunjukkan kapasitas luar biasa untuk bertahan melawan dan mengalahkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya — mengirimkan pesan yang jelas kepada musuh-musuhnya bahwa mereka tidak bisa secara efektif mengancam keamanan Israel,” ujar Biden.

    Namun menurut sejumlah pejabat senior pemerintahan AS yang enggan disebut namanya, Biden juga menegaskan kepada Netanyahu bahwa AS tidak akan berpartisipasi dalam operasi serangan apa pun terhadap Iran, dan tidak akan mendukung operasi semacam itu.

    Selanjutnya adalah sikap negara Arab, Qatar hingga Mesir menyikapi perang Iran Vs Israel. Selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Saksikan juga SOSOK pilihan minggu ini: Ikhtiar Kyai Romdin, Jauhkan Pecandu dari Narkoba

    5. Sikap Arab Saudi, Qatar hingga Mesir

    Arab Saudi turut memberi pernyataan sikap atas serangan udara Iran ke Israel. Arab Saudi prihatin melihat situasi ini.

    Kementerian Luar Negeri Arab Saudi lewat akun X resminya menyampaikan rasa keprihatinannya atas eskalasi kawasan Timur Tengah, Minggu (14/4/2024).

    “Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan keprihatinan mendalam atas perkembangan eskalasi militer di kawasan dan dampak seriusnya serta mendesak semua pihak untuk menahan diri secara maksimal dan melindungi kawasan dan rakyatnya dari bahaya perang,” tulis Kemlu Arab Saudi.

    Saudi meminta semua pihak menahan diri demi keselamatan warga dari bahaya yang timbul akibat konflik antarnegara. Kemlu Saudi juga mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menjaga perdamaian.

    “Kemlu Saudi menegaskan kembali sikap Kerajaan Saudi, mendesak DK PBB untuk memenuhi kewajibannya menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Kawasan ini penting untuk perdamaian dan keamanan global, dan DK PBB harus bertindak untuk mencegah peningkatan krisis, yang dapat menimbulkan konsekuensi serius,” tulis Kemlu Saudi.

    Qatar, salah satu negara Arab yang dekat dengan Iran, menyampaikan perhatiannya terhadap kondisi terbaru ini. Dilansir CNN, Qatar menyerukan semua pihak untuk “menghentikan eskalasi, meredakan ketegangan, dan menahan diri secara maksimal.”

    Mesir, negara Arab di Afrika Utara yang berbatasan dengan Israel, menyatakan kondisi saat ini adalah hasil langsung dari yang sudah diperingatkan Mesir yakni akibat dari perang oleh Israel di Jalur Gaza.

    Pakistan, negara mayoritas Islam terbesar di dunia yang juga tetangga Iran, mengatakan serangan Iran ke Israel adalah konsekuensi gagalnya diplomasi.

    6. Inggris-Jerman-Prancis-Kanada Bela Israel

    Negara-negara di Eropa Barat plus negara di Amerika Utara membela Israel dan mengutuk Iran. Negara-negara tersebut, selain Amerika Serikat (AS) yang tentu saja membela Israel, adalah Inggris, Jerman, Prancis, dan Kanada. Simak daftarnya sebagai berikut:

    Inggris
    Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, mengatakan akan melindungi keamanan Israel dan negara-negara tetangganya. Inggris mengupayakan stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah untuk mencegah pertumpahan darah.

    “Saya mengutuk sekeras-kerasnya terhadap serangan sembrono rezim Iran terhadap Israel. Iran sekali lagi maksudnya untuk menuai kekacauan di halaman belakang rumahnya sendiri,” cuit Sunak di akun X-nya, Mingu (14/4/2024).

    “Inggris (UK) akan terus membela keamanan Israel dan semua sahabat regional kami, termasuk Yordania dan Irak,” cuit Sunak.

    PM Inggris Rishi Sunak Foto: site news

    Jerman
    Dilansir BBC, Jerman juga “mengutuk sekeras-kerasnya” serangan Iran terhadap Israel. Hal ini disampaikan oleh Kanselir Olaf Scholz lewat juru bicara.

    “Dengan serangan yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dibenarkan ini, Iran mempertaruhkan konflik regional. Jerman berada di sisi Israel,” kata juru bicara tersebut.

    Prancis

    Dilansir AFP, pernyataan disampaikan oleh Menteri Luar negeri Prancis, Stephane Sejourne.

    “Prancis menegaskan kembali ikatan terhadap keamanan Israel dan menjamin solidaritasnya,” cuit Sejourne di akun X-nya.

    Menurut Sejourne, aksi Iran telah membuat Timur Tengah menjadi tidak stabil. Prancis mengecam Iran yang menyerang Israel.

    “Prancis mengutuk keras serangan yang dilancarkan Iran terhadap Israel,” cuitnya.

    “Dengan memutuskan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Iran mengambil langkah baru dalam tindakan destabilisasi dan mengambil risiko peningkatan militer,” imbuhnya.

    Selanjutnya sikap Negara Kanada, Jepang hingga Rusia. Selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Kanada

    Dilansir CNN, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan negaranya mendukung Israel. Trudeau mengutuk aksi serangan Iran.

    “Kanada tegas mengutuk serangan udara Iran terhadap Israel,” kata Trudeau. “Kami mendukung Israel. Setelah mendukung serangan brutal Hamas pada 7 Oktober, aksi terbaru rezim Iran dapat mendestabilitasi kawasan dan membuat perdamaian semakin sulit,” kata Trudeau.

    “Kami mendukung hak mempertahankan diri Israel dan warganya dari serangan-serangan itu,” kata Trudeau.

    Canada’s Prime Minister Justin Trudeau Foto: REUTERS/Blair Gable Acquire Licensing Rights

    7. Jepang Nilai Serangan Iran ke Israel Perburuk Situasi Timur Tengah

    Jepang angkat bicara mengenai serangan rudal yang diluncurkan Iran ke Israel. Jepang menilai serangan tersebut justru semakin memperburuk situasi di Timur Tengah.

    Jepang merupakan negara selanjutnya yang mengeluarkan pernyataan usai serangan balasan Iran terhadap Israel. Namun, Jepang mengatakan serangan Iran ‘semakin memperburuk’ situasi regional.

    “Serangan ini semakin memperburuk situasi Timur Tengah saat ini,” kata pernyataan menteri luar negeri Jepang seperti dilansir Al Jazeera.

    Jepang mengaku prihatin atas serangan tersebut. Jepang turut mengutuk keras serangan yang memicu eskalasi.

    “Kami sangat prihatin dan mengutuk keras eskalasi semacam ini,” tegasnya.

    8. Pernyataan Hamas soal Perang Iran Vs Israel

    Hamas mengatakan serangan Iran terhadap Israel adalah ‘hak alami’ atas kejahatan yang dilakukan Zionis.

    “Operasi militer yang dilakukan Iran terhadap entitas Zionis adalah hak alami dan merupakan respons terhadap kejahatan yang menargetkan konsulat di Damaskus,” kata kelompok Palestina dalam sebuah postingan di Telegram, seperti dilansir Al Jazeera.

    Hamas mengatakan pihaknya menegaskan “hak alami” negara-negara dan masyarakat di kawasan untuk membela diri “dalam menghadapi agresi Zionis”, dalam konteks ini mengacu pada Israel.

    “Kami menyerukan kepada negara Arab dan Islam kami, masyarakat bebas di dunia dan kekuatan perlawanan di kawasan untuk melanjutkan dukungan mereka terhadap banjir Al-Aqsa,” tambah kelompok itu, mengacu pada serangan mereka pada 7 Oktober terhadap Israel.

    9. Harapan Rusia Usai Serangan Udara Iran Hantam Israel

    Rusia prihatin atas eskalasi di Timur Tengah setelah serangan Iran terhadap Israel. Rusia lantas menyerukan agar seluruh pihak dapat menahan diri.

    “Kami sangat prihatin dengan eskalasi berbahaya lainnya di Timur Tengah dan menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia, menurut sebuah unggahan di Telegram oleh kantor berita Rusia TASS, seperti dilansir Al Jazeera.

    Rusia berharap ketegangan di Timur Tengah dapat diselesaikan antar-negara secara diplomatik.

    “Kami berharap masalah-masalah di Timur Tengah akan diselesaikan oleh negara-negara melalui cara-cara politik dan diplomatik,” tambah kementerian tersebut.

    10. RI Minta DK PBB Segera Bertindak

    Indonesia prihatin dengan konflik yang terjadi antara Iran dan Israel. Indonesia menyerukan semua pihak menahan diri.

    “Indonesia sangat prihatin atas eskalasi situasi keamanan di Timur Tengah dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri,” demikian keterangan Kemlu yang diunggah di akun Mofa Indonesia.

    Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB segera bertindak menurunkan ketegangan tersebut. Termasuk melakukan gencatan senjata Israel terhadap Palestina.

    “Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB segera bertindak untuk menurunkan ketegangan dan terus berupaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah, termasuk menghentikan pendudukan ilegal Palestina dan berbagai pelanggaran hukum internasional oleh Israel,” ujarnya.

    Kemlu kembali menyerukan solusi dua negara. Menurutnya, solusi tersebut menjadi kunci stabilitas keamanan kawasan.

    “Penyelesaian masalah Palestina yang adil melalui Two-State Solution akan menjadi kunci terciptanya stabilitas keamanan Kawasan,” ucapnya.

  • Iran Panggil Dubes Inggris-Prancis-Jerman, Ada Apa?

    Iran Panggil Dubes Inggris-Prancis-Jerman, Ada Apa?

    Teheran –

    Kementerian Luar Negeri Iran memanggil Duta Besar Inggris, Duta Besar Prancis dan Duta Besar Jerman di wilayahnya pada Minggu (14/4) waktu setempat. Pemanggilan ini dilakukan setelah ketiga negara itu mengecam Teheran atas serangan balasan yang dilancarkan terhadap Israel.

    Seperti dilansir AFP dan Al Jazeera, Minggu (14/4/2024), Direktur Eropa Barat pada Kementerian Luar Negeri Iran menuduh ketiga negara Barat tersebut telah menerapkan “standar ganda” ketika mereka menentang pernyataan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disusun Rusia awal bulan ini.

    Pernyataan itu, jika diloloskan Dewan Keamanan PBB, menyampaikan kecaman untuk serangan Israel terhadap kompleks Kedutaan Besar Iran di Suriah, yang menewaskan belasan orang termasuk tujuh personel Garda Revolusi Iran pada 1 April lalu.

    “Duta Besar Inggris, Prancis, dan Jerman untuk Teheran dipanggil ke Kementerian Luar Negeri menyusul sikap tidak bertanggung jawab dari beberapa pejabat negara-negara tersebut, terkait respons Iran terhadap tindakan rezim Zionis pada warga negara dan kepentingan negara kami,” demikian dilaporkan kantor berita resmi Iran, IRNA.

    Iran mengecam negara-negara Barat anggota Dewan Keamanan PBB atas kegagalan badan penting itu mengecam serangan Israel terhadap gedung konsulatnya di Damaskus, Suriah, pada awal bulan ini. Serangan itu meratakan gedung konsuler lima lantai di kompleks Kedutaan Besar Iran dan menewaskan tujuh personel Garda Revolusi Iran, termasuk dua jenderal.

    Pemanggilan terhadap para Dubes negara Barat itu dilakukan setelah Garda Revolusi Iran (IRGC), pada Sabtu (13/4) malam hingga Minggu (14/4) dini hari, melancarkan rentetan serangan drone dan rudal secara ekstensif terhadap wilayah Israel.

    Serangan udara yang disebutnya sebagai “Operation True Promise” atau “Operasi Janji Sejati” itu bertujuan membalas serangan Tel Aviv terhadap gedung konsulat Iran di Damaskus pada 1 April lalu.

    Serangan pembalasan Iran itu disebut menargetkan “pusat intelijen” dan pangkalan udara Israel, yang menjadi lokasi jet tempur F-35 milik Tel Aviv lepas landas untuk menyerang Konsulat Teheran di Damaskus awal bulan ini.

    “Kedua pusat tersebut telah hancur dan rusak parah,” sebut Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Mohammad Bagheri dalam pernyataannya, meskipun militer Israel menyatakan serangan Iran hanya memicu kerusakan ringan.

    Sementara itu, Inggris, Prancis dan Jerman kompak melontarkan kecaman terhadap Iran atas serangan balasannya ke Israel. Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak menyebut serangan Teheran “berisiko mengobarkan ketegangan dan memicu destabilisasi kawasan”.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam serangan Iran dan menyatakan solidaritas terhadap Israel. Sementara Kanselir Jerman Olaf Scholz menyebut serangan Iran “tidak bertanggung jawab dan tidak bisa dibenarkan”, dan menegaskan dukungan Berlin untuk Tel Aviv.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini