Tag: Olaf Scholz

  • Kanselir Merz Optimis Tahun 2026 Jadi Tahun Kebangkitan Jerman

    Kanselir Merz Optimis Tahun 2026 Jadi Tahun Kebangkitan Jerman

    Berlin

    Kanselir Friedrich Merz menyinggung perang di Ukraina, peningkatan anggaran pertahanan, hubungan dengan AS, revolusi teknologi, stagnasi industri, lambannya reformasi, migrasi, dan lainnya dalam pidato Tahun Baru.

    Dalam pidato televisi pertamanya sebagai kanselir, Friedrich Merz mengawali dengan mengingat 23 Februari 2025, hari pemilu dini yang mengantarkannya menjadi Kanselir Jerman, menggantikan Olaf Scholz dan pemerintahan koalisi Sosial Demokrat.

    “Pada hari itu, Anda, warga negara, menentukan masa depan politik negeri kita. Pemerintah Federal baru dibentuk, yang bertekad mengarahkan Jerman ke jalur yang benar dengan determinasi dan arah yang jelas,” kata Kanselir Jerman Friedrich Merz dalam kutipan pidato yang dilihat DW.

    Namun, dia juga mengakui bahwa tugas tersebut bukanlah “perkara mudah.”

    Merz menuturkan bahwa sepanjang 2025, Jerman dan dunia dihadapkan dengan serangkaian tantangan besar.

    “Sebuah perang mengerikan sedang berkecamuk di Eropa, mengancam langsung kebebasan dan keamanan kita. Ekonomi kita berada di bawah tekanan karena diperlukan adanya reformasi, tingginya biaya, serta konflik perdagangan global. Selain itu, teknologi baru sedang merevolusi dunia kerja dan cara kita hidup bersama,” ujar Merz.

    Dalam konteks tersebut, Merz menegaskan bahwa mandat utama pemerintahannya adalah “pembaruan landasan kebebasan, keamanan, dan kemakmuran kita.”

    Perang Ukraina dan ancaman bagi Eropa

    Ia menegaskan perang Ukraina bukanlah konflik jauh yang tak terkait dengan Jerman.

    “Pada akhirnya, kita semakin jelas melihat bahwa agresi Rusia dulu dan sekarang menjadi bagian dari rencana yang ditujukan terhadap seluruh Eropa,” jelasnya. “Jerman juga menghadapi sabotase, spionase, dan serangan siber setiap hari.”

    Kanselir dari Partai CDU ini kemudian menyinggung rencana pemerintahannya untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan dan menerapkan layanan militer sukarela bagi sebagian anak muda, termasuk reformasi konstitusional yang memungkinkan pinjaman lebih besar demi membiayai militer.

    Dinamika AS-Jerman

    Meskipun Merz tidak secara langsung mengaitkan gagasan tersebut dengan invasi Rusia ke Ukraina atau peningkatan pengeluaran pertahanan Jerman, tapi dia juga menyinggung soal perubahan hubungan dengan Amerika Serikat (AS) ketika Donald Trump kembali menjabat.

    “Pada saat yang sama, kemitraan kita dengan Amerika Serikat, yang selama ini menjadi penjamin keamanan yang dapat kita diandalkan, sedang berubah,” ujar Merz. “Bagi kita orang Eropa, ini berarti kita harus mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan kita dengan lebih kuat secara mandiri.”

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Isu yang dihadapi Jerman dan Eropa

    Merz, yang memiliki latar belakang hukum korporasi di luar dunia politik, mengeluhkan hal yang disebutnya sebagai “kembalinya proteksionisme dalam ekonomi global.”

    “Ketergantungan strategis Jerman pada bahan baku semakin digunakan sebagai alat politik melawan kepentingan kita,” terangnya. Oleh karena itu, Jerman sebagai negara eksportir merasakan dampaknya secara khusus, yang mengisyaratkan masalah fiskal bagi industri besar seperti produsen mobil.

    Kanselir Merz juga mengatakan pemerintahnya berusaha memberikan keringanan di bidang perpajakan, harga energi, dan pengurangan birokrasi.

    Namun, Merz juga mengatakan bahwa “tumpukan reformasi domestik yang tertunda menghambat potensi perusahaan-perusahaan kita,” tepat pada saat kreativitas dan inovasi ekonomi diperlukan untuk menghadapi tekanan global.

    Dia memperingatkan bahwa semakin sulit bagi perusahaan-perusahaan Jerman untuk bersaing secara internasional dan kemudian menyiratkan bahwa sebagian kesalahan itu merupakan tanggung jawab Brussels, sebagai ibu kota de facto Uni Eropa.

    “Kami secara konsisten mengurangi birokrasi dan menempatkan promosi daya saing di urutan teratas agenda politik,” jelasnya mengenai upaya pemerintahannya dalam negosiasi di tingkat UE.

    Isu pensiun, demografi, migrasi

    Eks menteri keuangan Jerman ini juga menyinggung tentang populasi yang menua di negara tersebut, dengan mengatakan bahwa “generasi baby boomers kini akan memulai masa pensiun yang pantas mereka dapatkan.”

    Merz mengatakan bahwa pada tahun 2026, akan sangat penting “untuk menciptakan keseimbangan baru dalam sistem jaminan sosial Jerman,” dengan mempertimbangkan kepentingan semua generasi “secara adil.”

    Dalam pidato itu, Merz juga menyoroti isu migrasi, meski tidak secara eksplisit menyebut tantangan tersebut berasal dari partai sayap kanan AfD atau kelompok lainnya.

    Merz mengatakan pemerintahannya berupaya membuka jalur baru untuk migrasi legal, sambil menutup jalur ilegal dan tidak tertib.

    “Bagi kami, kemanusiaan dan ketertiban adalah dua sisi mata uang yang sama,” paparnya.

    2026 jadi awal yang baru

    Kemudian, Merz juga menyinggung kekecewaan publik terhadap konflik internal koalisi pemerintah dan kesulitan dalam menerapkan beberapa reformasi unggulan, seperti perubahan sistem kesejahteraan dan pensiun. Dia mengakui bahwa banyak orang merasa pencapaian pemerintah hingga saat ini “belum cukup.”

    “Kemudian, saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa Anda benar! Itu tidak cukup,” tegas Merz. Namun, dia berargumen bahwa pekerjaan telah dimulai dan yakin Jerman “akan menuai manfaat dari reformasi tersebut, meskipun membutuhkan waktu.”

    2026, menurut Merz, dapat menjadi “tahun awal yang baru,” jika Jerman dan Eropa “kembali terhubung dengan puluhan tahun perdamaian, kebebasan, dan kemakmuran.”

    Dia mengatakan bahwa berbagai perkembangan geopolitik, ekonomi, dan teknologi memang mewakili “perubahan zaman,” tetapi sambil menegaskan bahwa Jerman harus mengatasi tantangan tersebut dengan kekuatan sendiri.

    “Kita bukan korban keadaan eksternal. Kita tidak berada di bawah belas kasihan kekuatan besar. Tangan kita tidak terikat,” pungkas Merz.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi

    Editor: Tezar Aditya Rahman dan Hani Anggraini

    (nvc/nvc)

  • Negara Maju Kian Batasi Pekerja Asing Meski Fatal Bagi Ekonomi

    Negara Maju Kian Batasi Pekerja Asing Meski Fatal Bagi Ekonomi

    Washington DC

    Negara-negara dengan mesin ekonomi terbesar di dunia membutuhkan pekerja asing, terlepas dari sentimen anti-migrasi semakin meningkat, terutama di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Namun, sebuah laporan yang dirilis bulan lalu menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja secara global menurun, bahkan saat perekonomian dengan masyarakat yang menua menghadapi kekurangan tenaga kerja yang semakin pelik.

    Penurunan ini dimulai jauh sebelum terpilihnya kembali Donald Trump, yang berkampanye tahun lalu dengan janji untuk memangkas imigrasi secara drastis.

    Menurut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang melacak kebijakan ekonomi dan sosial global, migrasi terkait pekerjaan ke 38 negara anggotanya turun lebih dari seperlima tahun lalu (21%).

    Laporan International Migration Outlook 2025 dari OECD menemukan bahwa penurunan ini lebih disebabkan oleh meningkatnya oposisi politik terhadap imigrasi dan pembatasan visa yang lebih ketat di negara maju lain, daripada berkurangnya permintaan. Migrasi kerja sementara justru terus meningkat.

    Penurunan dipicu oleh dua negara

    “Kebanyakan penurunan … dalam migrasi tenaga kerja permanen disebabkan oleh perubahan kebijakan di Inggris dan Selandia Baru,” kata Ana Damas de Matos, analis kebijakan senior di OECD, kepada DW. “Di kedua kasus tersebut, migrasi tenaga kerja permanen tetap di atas tingkat 2019.”

    Di Selandia Baru, penurunan terkait dengan berakhirnya jalur residensi pasca-pandemi yang bersifat satu kali, yang memungkinkan lebih dari 200.000 migran sementara dan tanggungan mereka menetap secara permanen. Skema residensi terbesar negara itu ditutup pada Juli 2022.

    Setelah Brexit, Inggris mereformasi jalur visa Pekerja Kesehatan dan Perawatan, memperketat kelayakan pemberi kerja dan melarang tanggungan, yang mengakibatkan penurunan tajam dalam permohonan visa. OECD menyoroti sektor kesehatan sebagai area di mana pembatasan ini berisiko memperdalam kekurangan tenaga kerja.

    “Jalur dari mahasiswa ke pekerjaan kini dibatasi,” kata Sharma kepada DW. “Ketika itu terjadi, permohonan akan melambat, karena orang India, misalnya, tidak akan mengeluarkan banyak uang untuk pendidikan di luar negeri jika tidak ada kepastian hasil investasi.”

    Laporan OECD menunjukkan bahwa India merupakan negara asal terbesar bagi pekerja migran yang menetap di negara anggota OECD dengan 600.000 orang tahun lalu, diikuti oleh China dan Rumania.

    Pembatasan visa AS bagi pekerja terampil mengancam sektor teknologi

    Di AS, batas ketat pada visa H-1B, program utama yang memungkinkan profesional asing di bidang teknologi, teknik, dan kedokteran bekerja di negara itu, diperkenalkan di bawah pemerintahan Biden. Trump sejak itu telah meningkatkan biaya visa bagi pemberi kerja menjadi $100.000 (sekitar Rp 1,67 miliar), naik dari $2.000–$5.000. Agenda besarnya lebih menekankan pada pembatasan jalur permanen.

    Sementara itu, Australia menaikkan ambang gaji untuk visa terampil, sedangkan Kanada menyesuaikan jalur untuk pekerja sementara, yang juga berkontribusi pada penurunan migrasi terkait pekerjaan secara luas. Negara-negara Nordik juga mencatat penurunan besar, dengan Finlandia mencatat penurunan 36% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Di Jerman, kebijakan imigrasi yang lebih ketat dari mantan Kanselir Olaf Scholz menyebabkan penurunan 12% dalam masuknya migran permanen tahun lalu, ketika 586.000 pekerja asing masuk ke negara itu. Jumlah orang yang datang dengan visa kerja turun 32% dibandingkan tahun sebelumnya. Reformasi ini diperluas oleh pemerintah penerusnya, Friedrich Merz.

    Herbert Brücker, profesor ekonomi di Universitas Humboldt Berlin, berpikir bahwa penurunan ini akan menimbulkan masalah bagi ekonomi Jerman.

    “Selama bertahun-tahun, Jerman mendapat rata-rata migrasi 550.000 orang per tahun,” kata Brücker kepada DW. “Kita membutuhkan migrasi untuk menggantikan pekerja yang pensiun. Tanpa itu, kita tidak dapat menjaga pasokan tenaga kerja tetap stabil.”

    Permintaan migran yang tinggi di Eropa

    Di seluruh Uni Eropa, sekitar dua pertiga pekerjaan yang tercipta antara 2019 dan 2023 diisi oleh warga non-UE, menurut Dana Moneter Internasional (IMF), menekankan betapa Eropa sudah bergantung pada tenaga kerja migran.

    Secara global, ada 167,7 juta pekerja migran pada 2022, menurut perkiraan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Ini merupakan 4,7% dari total tenaga kerja global. Lebih dari dua pertiga dari mereka (114,7 juta) tinggal di negara berpenghasilan tinggi.

    Meskipun terjadi penurunan tahun lalu, migrasi terkait pekerjaan global tetap di atas tingkat pra-pandemi. Namun laporan OECD mengungkapkan bahwa aliran migrasi tersebut dapat secara tiba-tiba dibatasi oleh resistensi politik, dipicu oleh ketakutan terhadap migrasi ilegal, bukan oleh permintaan ekonomi yang tetap tinggi.

    Agenda masa jabatan kedua Trump memperkuat dinamika ini, dengan perintah eksekutif yang dikeluarkan sejak ia kembali menjabat pada Januari untuk membatasi baik imigrasi legal maupun ilegal. Pemerintahan Trump berargumen bahwa langkah ini diperlukan untuk melindungi pekerja AS dan memastikan sistem berbasis keterampilan.

    Visa sementara dibanding jalur permanen

    Migrasi tenaga kerja sementara atau musiman tetap stabil tahun lalu meski masuknya pekerja permanen menurun, menurut laporan OECD, mencerminkan preferensi pemerintah terhadap skema jangka pendek yang dapat diperluas atau dikurangi sesuka hati.

    “Keinginannya adalah: ‘Mari kita datangkan orang saat kita mau dan tutup pintu saat kita tidak mau. Tapi jangan biarkan ‘orang berbeda’ tinggal permanen di negeri kita’,” keluh Sharma.

    Program pekerja musiman dan sementara tetap diminati di Australia, Eropa, dan Amerika Utara, di mana pemberi kerja di sektor pertanian, perawatan, dan konstruksi telah mengisi kekosongan tenaga kerja. OECD mencatat bahwa program migrasi sementara juga semakin digunakan untuk pekerja teknologi dan terampil tinggi lainnya.

    Birokrasi membuat migran tetap bekerja di pekerjaan rendah

    Selain menarik lebih banyak migran kerja, OECD mendorong negara maju untuk fokus pada integrasi mereka ke dalam pasar tenaga kerja. Organisasi ini menyebut pelatihan bahasa dan akses ke layanan sosial sebagai syarat penting, bersama dengan pengakuan keterampilan dan kualifikasi, agar pekerja asing dapat berkontribusi sepenuhnya di negara tuan rumah mereka. Seringkali, mereka bekerja di pekerjaan yang jauh lebih rendah dari kualifikasi mereka.

    Brücker, yang juga kepala penelitian migrasi di Institute for Employment Research (IAB) Jerman, mencatat bahwa reformasi yang dimaksudkan untuk membuat ekonomi terbesar Eropa lebih menarik tidak berhasil karena proses persetujuan yang lambat dan birokratis.

    “Pengakuan gelar dan pelatihan vokasi memakan waktu bertahun-tahun dan itu menyulitkan pekerja terampil datang,” katanya kepada DW. Akibatnya, saat ini kita kekurangan sekitar tiga juta pekerja.

    Para pembuat kebijakan juga didorong untuk menciptakan jalur yang lebih jelas yang memungkinkan pekerja migran sementara beralih ke status permanen, sehingga keterampilan mereka dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan mengurangi kekurangan tenaga kerja.

    Meskipun Trump sering berbicara positif tentang perlunya migrasi berbasis keterampilan, tahun pertamanya kembali di Gedung Putih ditandai oleh upaya untuk membongkar jalur tersebut, memperkuat kesenjangan antara kebutuhan ekonomi dan kehendak politik.

    Sharma mencatat bahwa retorika sering marah dari Trump dan politisi sayap kanan lainnya mengenai imigrasi mengirimkan “gelombang kejut” secara internasional, membentuk persepsi di India dan negara lain.

    “Pesan yang sampai adalah bahwa ini negara yang tidak ramah, di mana sulit mendapatkan pekerjaan … narasi itu sangat berperan dalam pergerakan migrasi,” kata Sharma kepada DW, menambahkan bahwa jika AS terus membatasi imigrasi terkait pekerjaan, hal itu bisa menyebabkan lebih banyak aliran migran ilegal.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rahka Susanto
    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)

  • Seskab Teddy dan Dubes Ina Lepel diskusi hubungan Indonesia-Jerman

    Seskab Teddy dan Dubes Ina Lepel diskusi hubungan Indonesia-Jerman

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima kedatangan Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ina Lepel di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Sabtu, dan keduanya berdiskusi membahas perkembangan hubungan Indonesia-Jerman.

    Dalam pertemuan yang sama, Dubes Lepel juga berpamitan kepada Seskab Teddy karena hendak kembali ke Jerman setelah bertugas selama 3,5 tahun di Jakarta.

    “Senang berjumpa dengan Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ibu Ina Lepel, pada akhir pekan ini. Dubes Jerman yang telah mengemban tugas selama 3,5 tahun di Jakarta ini datang ke Gedung Sekretariat Kabinet RI untuk mendiskusikan beberapa topik terkait perkembangan hubungan bilateral antara Indonesia dan Jerman, sekaligus berpamitan karena akan memasuki masa akhir kerjanya di Indonesia,” kata Teddy di Jakarta, Sabtu.

    Teddy mengatakan hubungan bilateral Indonesia dan Jerman, di bawah kepemimpinan masing-masing oleh Presiden Prabowo Subianto dan Kanselir Friedrich Merz, diharapkan semakin erat ke depannya.

    “Kemitraan dengan Jerman sangat penting, terutama untuk membuka peluang kerja sama di berbagai sektor strategis dengan bangsa Indonesia, seperti di sektor ekonomi dan perdagangan, energi terbarukan, inovasi dalam sektor industri, hingga pendidikan,” ujar Teddy.

    Jerman juga salah satu mitra penting Indonesia di Eropa karena Jerman memiliki kekuatan ekonomi terbesar di Eropa dan menempati urutan ketiga di dunia.

    “Saat pelantikan Presiden Prabowo menjadi Presiden Ke-8 Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, Utusan Khusus dan mantan Presiden Republik Federal Jerman Yang Mulia Christian Wulff pun hadir, menandai eratnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Jerman,” sambung Teddy.

    Friedrich Merz resmi dilantik sebagai Kanselir Jerman pada 6 Mei 2025, menggantikan Olaf Scholz. Kanselir Merz, sebagaimana kanselir pendahulunya Angela Merkel, berasal dari partai konservatif Christian Democratic Union (CDU) dan memimpin partai sejak 31 Januari 2022.

    Hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman resmi dibuka pada tahun 1952, dan pada tahun ini hubungan itu telah terjalin selama 73 tahun.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ukraina-Jerman Bakal Produksi Rudal Jarak Jauh, Tambah Tekanan ke Rusia

    Ukraina-Jerman Bakal Produksi Rudal Jarak Jauh, Tambah Tekanan ke Rusia

    JAKARTA – Jerman dan Ukraina bakal mengembangkan produksi industri rudal jarak jauh. Kanselir Jerman Friedrich Merz berjanji untuk terus memberikan tekanan lebih besar kepada Rusia atas invasinya ke Ukraina.

    Berbicara selama kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy ke Berlin, Merz mengatakan pemerintahnya tidak akan memberlakukan batasan jangkauan apa pun pada rudal yang dapat diproduksi di Ukraina dan Jerman.

    “Kami ingin mengaktifkan senjata jarak jauh, kami juga ingin mengaktifkan produksi bersama, dan kami tidak akan berbicara tentang rinciannya secara terbuka tetapi akan mengintensifkan kerja sama,” katanya dalam konferensi pers bersama dengan Zelenskyy dilansir Reuters, Kamis, 28 Mei.

    Zelenskyy mengatakan keduanya sepakat untuk bekerja sama dalam produksi senjata di Ukraina, termasuk pesawat nirawak. Pejabat pemerintah telah menandatangani perjanjian tentang pembangunan dan pengembangan fasilitas produksi.

    “Proyek-proyek baru ini sudah ada,” katanya.

    “Kami hanya ingin jumlahnya sesuai dengan yang kami butuhkan,” sambung Zelenskyy.

    Kunjungan Zelenskyy ke Jerman dilakukan setelah pejabat Ukraina dan Rusia bertemu bulan ini untuk negosiasi tatap muka, di bawah tekanan dari Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang.

    Namun, perundingan tersebut gagal menghasilkan kesepakatan gencatan senjata dan Rusia melancarkan tiga malam serangan udara besar-besaran terhadap Ukraina selama akhir pekan.

    Moskow juga telah mengumpulkan 50.000 tentara di dekat wilayah Sumy di utara Ukraina, kata Zelenskiy kepada wartawan.

    Langkah-langkah militer tersebut tidak “berbicara dalam bahasa perdamaian”, timpal Merz.

    “Ini adalah tamparan di wajah bagi semua orang yang berjuang untuk gencatan senjata, di Ukraina sendiri, tetapi juga di Eropa dan AS.” katanya.

    Rusia menuduh Ukraina secara signifikan meningkatkan serangan pesawat nirawak dan rudal di wilayah Rusia selama seminggu terakhir dengan menggunakan amunisi yang dipasok Barat.

    TEKANAN TERHADAP RUSIA

    Merz mengatakan Eropa akan terus meningkatkan tekanan pada Rusia untuk terlibat dalam perundingan damai guna mengakhiri konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia Kedua – termasuk memastikan bahwa jaringan pipa Nord Stream 2 tidak dapat beroperasi.

    Persyaratan Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina mencakup tuntutan agar para pemimpin Barat berjanji secara tertulis untuk menghentikan perluasan NATO ke arah timur, tiga sumber Rusia mengatakan kepada Reuters.

    Zelenskyy mengatakan beberapa mitra telah mengisyaratkan dukungan mereka agar Ukraina bergabung dalam KTT NATO mendatang.

    “Jika Ukraina tidak menghadiri KTT, itu akan menjadi kemenangan Putin bukan atas Ukraina, tetapi atas NATO,” ujar dia.

    Dengan Trump mengisyaratkan dukungan yang goyah untuk Ukraina dalam beberapa bulan terakhir, Jerman dapat memainkan peran yang semakin penting sebagai pendukung militer dan keuangan terbesar Ukraina setelah Amerika Serikat.

    Merz, seorang konservatif yang menjabat bulan ini, berjanji untuk mengambil lebih banyak peran kepemimpinan dalam memastikan dukungan untuk Ukraina daripada pendahulunya dari Partai Sosial Demokrat Olaf Scholz.

    Merz mengunjungi Ukraina bersama para pemimpin Eropa lainnya dalam beberapa hari setelah menjadi kanselir dan dukungannya terhadap hak Ukraina untuk meluncurkan serangan rudal jarak jauh ke wilayah Rusia telah kontras dengan retorika hati-hati Scholz tentang masalah tersebut.

    Namun, pemerintahnya mengatakan tidak akan lagi secara terbuka merinci senjata apa yang akan dikirim ke Ukraina, dan lebih memilih sikap “ambiguitas strategis”.

  • Jerman Izinkan Ukraina Gunakan Senjatanya untuk Serang Rusia

    Jerman Izinkan Ukraina Gunakan Senjatanya untuk Serang Rusia

    Jakarta

    Kanselir Friedrich Merz mengumumkan bahwa Jerman, bersama Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat, telah mencabut batasan jangkauan senjata yang dikirimkan ke Ukraina. Langkah ini memungkinkan Kyiv untuk menyerang target militer di wilayah Rusia.

    Ukraina sejatinya telah lama menuntut pencabutan larangan tersebut, namun selalu ditolak oleh negara-negara Barat dengan dalih tidak ingin dianggap terlibat perang.

    Kini “tidak ada lagi batasan jangkauan untuk senjata yang dikirim ke Ukraina — baik oleh Inggris, Prancis, kami, maupun Amerika Serikat,” kata Merz di konferensi digital re:publica di Berlin, Senin (27/5).

    “Dengan keputusan ini, Ukraina berarti diizinkan mempertahankan diri, misalnya, dengan menyerang posisi militer di Rusia… Sesuatu yang hingga kini nyaris tak dilakukan. Sekarang mereka bisa melakukannya,” lanjutnya.

    Merz menegaskan kembali komitmennya terhadap Ukraina lewat unggahan di platform X (dulu Twitter), dengan menulis, “kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk terus mendukung Ukraina.”

    Meski demikian, Merz tidak merinci negara mana yang terlebih dahulu membuat keputusan tersebut atau pada tahap mana keputusan itu diambil.

    Rusia: “Berbahaya” dan bertentangan dengan upaya perdamaian

    Kremlin mengecam keputusan tersebut sebagai langkah “berbahaya” dan bertentangan dengan tujuan penyelesaian damai.

    Rusia telah lama mengecam pengiriman senjata jarak jauh oleh negara-negara Barat ke Ukraina, dan secara khusus memperingatkan Jerman agar tidak mengirim sistem rudal Taurus kepada Ukraina, karena memiliki daya jelajah hingga 500 kilometer.

    Perubahan sikap Barat

    Pada awal invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada 2022, negara-negara Barat enggan mengirim senjata jarak jauh untuk mencegah eskalasi konflik. Namun, kebijakan itu mulai berubah. Inggris dan Prancis telah memasok rudal jelajah Storm Shadow/Scalp yang dapat menjangkau sekitar 250 kilometer.

    Pada November 2024, Presiden AS saat itu Joe Biden mengizinkan Ukraina menggunakan sistem rudal ATACMS untuk menyerang target di Rusia. Pada bulan yang sama, Ukraina dikabarkan menembakkan rudal Storm Shadow ke wilayah Rusia setelah mendapat persetujuan dari Inggris. Prancis juga menegaskan bahwa serangan terhadap target militer di Rusia adalah opsi yang sah.

    Di bawah bekas Kanselir Olaf Scholz, Jerman memilih tidak mengirim sistem rudal Taurus demi menghindari provokasi terhadap Moskow. Sebaliknya, meski Merz pernah menyatakan dukungannya secara terbuka, dia tidak menyebutkan Taurus secara spesifik dalam pernyataannya hari Senin.

    Pemerintah baru Jerman kini memilih untuk tidak mengumumkan secara terbuka jenis senjata yang dikirim ke Ukraina, dengan alasan strategi ambiguitas.

    Rusia memperingatkan bahwa jika Ukraina menggunakan rudal Taurus buatan Jerman untuk menyerang infrastruktur transportasi, hal itu akan dianggap sebagai “keterlibatan langsung” Berlin dalam konflik.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh: Rizki Nugraha
    Editor: Hendra Pasuhuk

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mengapa Kanselir Friedrich Merz Kurang Disukai Warga Jerman?

    Mengapa Kanselir Friedrich Merz Kurang Disukai Warga Jerman?

    Jakarta

    Friedrich Merz sempat gagal mendapatkan mayoritas suara absolut dalam pemungutan suara putaran pertama di Parlemen Bundestag untuk menjadi kanselir ke-10 Republik Federal pada tanggal 6 Mei. Baru pada putaran kedua, Merz berhasil mengumpulkan cukup suara dan berhasil menjadi kanselir.

    Meskipun Merz memenangkan suara dalam Pemilu Jerman pada akhir Februari lalu, popularitas pria berusia 69 tahun ini terus merosot. Menurut jajak pendapat pada bulan April yang dilakukan oleh lembaga riset Forsa untuk majalah Stern, hanya 21% responden yang menganggap Merz dapat dipercaya – sembilan persen lebih rendah dari jejak pendapat di bulan Agustus 2024, dan tiga persen lebih rendah dari jejak pendapat di bulan Januari tahun ini.

    Jajak pendapat yang sama menunjukkan bahwa hanya 40% responden yang menganggap kanselir baru Jerman tersebut sebagai pemimpin yang kuat dan hanya 27%responden menganggapnya “mengetahui apa yang yang dapat menggerakkan orang-orang.” Persentase kedua kategori tersebut telah menurun sebesar sembilan persen sejak Januari 2025. Satu-satunya kriteria positif kepemimpinan Merz yang mendapat nilai tinggi dalam survei tersebut adalah sebanyak 60% responden percaya bahwa Merz dapat “berbicara dengan cara yang mudah dimengerti.”

    Koalisi yang tidak terlalu besar

    Tidak mengherankan jika Merz bukanlah kanselir yang paling populer di Jerman. Ursula Mnch, direktur Akademi Tutzing untuk Pendidikan Politik di negara bagian Bayern, mengatakan kepada DW bahwa itu bukanlah kesalahan Merz. “Situasinya sangat berbeda dengan yang dulu,” kata Mnch. “Kami memiliki pemerintahan yang proporsi dukungan pemlihnya relatif kecil”

    Merz kurang beruntung. Dalam tradisi politik sebelumnya, koalisi partai CDU/CSU dan SPD disebut sebagai “koalisi besar”, karena selama beberapa dekade kedua partai ini mewakili mayoritas besar pemilih Jerman (kadang mencapai lebih dari 80% suara). Dalam lanskap politik yang terfragmentasi pada tahun 2025, di mana partai-partai telah terpecah selama 20 tahun terakhir, dua partai sentris besar tersebut kini hanya mewakili 45% suara, berdasarkan hasil pemilu Februari lalu.

    Masalah Kepercayaan terhadap Merz

    Ada dua alasan mengapa kepercayaan terhadap Merz telah jatuh dalam beberapa bulan terakhir. Pada bulan Januari, Merz telah mengingkari janjinya, ia menjadi pemimpin CDU pertama yang ingin meloloskan rancangan undang-undang pengetatan imigrasi dengan mengandalkan dukungan dari suara partai sayap kanan, Alternative for Germany (AfD), yang seluruh fraksinya dianggap badan intelejen sebagai ancaman bagi tatanan demokrasi Jerman.

    Namun, bagi para pendukung CDU, hal itu tampak seperti sebuah perubahan haluan yang tidak terlalu ekstrem dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Merz beberapa minggu kemudian. Pada bulan Maret, pemimpin partai ini menyetujui reformasi rem utang dengan SPD dan Partai Hijau yang membuka jalan bagi dana sebesar 1 triliun Euro (18.7 kuadriliun Rupiah) dalam bentuk pinjaman baru, sesuatu yang secara tegas ditolaknya selama kampanye pemilu.

    Sikap Merz yang tidak mau tahu

    Bukan baru-baru ini warga Jerman “berubah haluan” terhadap Merz. Survei menunjukkan bahwa ia sangat tidak populer di kalangan perempuan. Survei Forsa pada Maret 2024 menunjukkan bahwa hanya 9% perempuan berusia 18 hingga 29 tahun yang melihat Merz sebagai kandidat kanselir pilihan mereka.

    Merz pernah dituduh sebagai kaum misoginis. Pada tahun 1997, seperti yang sering diungkit, ia adalah salah satu anggota Bundestag yang memilih untuk tidak mengakui kekerasan seksual dalam pernikahan sebagai kejahatan. Pada bulan Oktober tahun lalu, ia dikritik karena menolak gagasan kabinet yang seimbang secara gender, dan reputasi kian buruk setelah dilirisnya foto pada bulan Februari, yang menunjukkan bahwa negosiator utama CDU/CSU semuanya adalah pria paruh baya.

    Merz juga tidak populer di Jerman timur, di mana ia selalau kalah dalam jajak pendapat dari Alice Weidel dari AfD dan Olaf Scholz dari SPD menjelang Pemiku – sebagian, kemungkinan karena sikapnya yang agresif terhadap Rusia.

    Masalah AfD dari Merz

    Perhitungan Merz adalah bahwa dengan meningkatnya populisme sayap kanan di seluruh dunia, apa yang diinginkan orang-orang adalah kepemimpinan yang berbicara terus terang. Namun, populisme tampaknya tidak membuatnya lebih populer. Pada bulan November 2018, ketika ia pertama kali mengumumkan pencalonannya untuk kembali memimpin CDU, Merz mengunggah tweet yang tampaknya semakin menurunkan popularitasnya: “Kita sekali lagi dapat mencapai hingga 40% dan mengurangi separuh (suara) AfD. Itu mungkin!” tulisnya. “Tetapi kita harus menciptakan kondisi untuk itu. Itulah tugas kita.”

    Yang terjadi justru sebaliknya. Sejak Merz akhirnya mengambil kembali kepemimpinan CDU pada Januari 2022 (dalam percobaan ketiganya), peringkat jajak pendapat partai tersebut bertahan di 24%, sementara AfD tidak berkurang setengahnya, melainkan melonjak lebih dari dua kali lipat: Dari 11% menjadi 24%. Partai-partai sayap kanan dan kanan-tengah Jerman sekarang saling bersaing ketat.

    “Cara terbaik untuk menekan suara AfD adalah dengan tidak membuat sembarang pengumuman tentang perubahan besar kebijakan pengungsi yang tidak dapat Anda laksanakan,” kata Mnch. “Orang-orang perlu diberi kepercayaan lagi, dan itu hanya mungkin terjadi jika perkiraan ekonomi berubah menjadi lebih positif dan jumlah pengungsi turun.”

    Merz pada awalnya dianggap sebagai kandidat kuat karena latar belakang bisnisnya (ia pernah menjadi dewan direksi di perusahaan investasi BlackRock selama beberapa tahun), yang seharusnya menandakan ketajaman ekonominya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pernyataan-pernyataan populisnya semakin banyak mengenai imigrasi, dan hal itu tidak membantunya menyingkirkan AfD.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Wamentan sebut sejumlah terobosan hasilkan “approval” Prabowo tertinggi

    Wamentan sebut sejumlah terobosan hasilkan “approval” Prabowo tertinggi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebutkan berbagai terobosan Presiden Prabowo Subianto dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat menghasilkan tingkat persetujuan publik (approval rating) atau dukungan terhadapnya menempati posisi tertinggi di antara seluruh pemimpin dunia.

    “Jadi, Presiden kita memikirkan rakyat. Maka tidak heran kalau ada berita bahwa ‘approval rate’ (tingkat persetujuan atau dukungan publik) kepala negara ini, 81 persen, tertinggi dibandingkan seluruh pimpinan dunia,” kata Wamentan dalam Rapat Koordinasi Nasional bersama 37 ribu Penyuluh Pertanian secara daring dan luring di Jakarta, Sabtu.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dinyatakan sebagai pemimpin dunia dengan approval rating tertinggi di antara pemimpin negara G20 lain per April 2025. Hal itu terungkap pada unggahan The World in Maps melalui akun resmi Instagram pada Jumat (25/4).

    “Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menempati posisi teratas dengan tingkat kepuasan hampir 81 persen setelah 100 hari pertama masa jabatannya,” demikian pernyataan The World in Maps di akun Instagram @the.world.in.maps yang dikutip di Jakarta, Minggu (27/4) dini hari.

    Ia melanjutkan, salah satu kebijakannya adalah harga pembelian pemerintah (HPP) gabah tingkat petani dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram.

    Kemudian, distribusi pupuk subsidi kini jauh lebih sederhana, langsung dari Kementerian Pertanian ke pabrik, lalu ke kelompok tani, tanpa harus melalui persetujuan dari para pejabat pemerintah pusat dan daerah.

    Tak hanya sektor pertanian, Presiden juga menghapuskan hutang UMKM yang sudah menahun selama lebih dari 10 tahun, sebagai bentuk keberpihakan kepada sektor usaha rakyat yang selama ini kurang mendapat perhatian.

    Wamentan menambahkan, perhatian Presiden lainnya adalah pemberian bonus hari raya (BHR) kepada pengemudi ojek daring, sesuatu yang baru terjadi pada tahun ini untuk memperhatikan sektor transportasi informal.

    Presiden juga menaikkan upah minimum regional (UMR), memberikan diskon tarif jalan tol, hingga diskon tarif listrik dua bulan, sebagai bukti nyata perhatian pemerintah terhadap pengeluaran harian masyarakat.

    Langkah lain adalah menyediakan makan bergizi gratis bagi rakyat, menyeragamkan gaji guru honorer minimal Rp2 juta, serta mentransfer tunjangan guru langsung ke rekening pribadi mereka tanpa potongan.

    “Gaji guru honorer yang tadinya Rp1 juta, ada Rp800 ribu, ada Rp900 ribu, semua gaji guru honorer disamaratakan Rp2 juta, kepentingan rakyat. Guru tunjangannya langsung ditransfer ke rekening, urusannya rakyat,” ucap Wamentan.

    Oleh karena itu, Wamentan menilai seluruh kebijakan tersebut menjadi alasan mengapa tingkat kepuasan publik terhadap Presiden mencapai 81 persen, tertinggi dibandingkan para pemimpin dunia lainnya.

    Ia menilai, tingginya apresiasi publik ini dinilai berkaitan erat dengan gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang cepat bergerak dan langsung mengeksekusi sejumlah program prioritas yang sebelumnya dijanjikan saat kampanye.

    “Ia memenangkan pemilu dengan selisih suara yang besar, didampingi oleh Gibran Rakabuming Raka, putra dari mantan Presiden Joko Widodo, sebagai wakil presiden,” lanjut akun itu.

    Capaian Presiden Prabowo ini bahkan melampaui tingkat kepuasan publik terhadap Joko Widodo (Jokowi) di periode awal pemerintahannya. Masih dari unggahan The World in Maps, Jokowi tercatat memiliki tingkat persetujuan sebesar 65,1 persen pada masa 100 hari pertamanya sebagai Presiden.

    Di sisi lain, sejumlah pemimpin negara Eropa mencatatkan hasil yang jauh di bawah Prabowo. Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Kanselir Jerman Olaf Scholz, masing-masing berada di posisi terbawah dengan tingkat kepuasan publik di bawah 36 persen.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pimpinan Komisi I: Publik Patut Berbangga Approval Prabowo Tertinggi Dibanding Pemimpin Negara G20 – Halaman all

    Pimpinan Komisi I: Publik Patut Berbangga Approval Prabowo Tertinggi Dibanding Pemimpin Negara G20 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, bicara soal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mendapat pengakuan dunia. 

    Hal itu setelah nama Prabowo masuk menjadi pemimpin dunia dengan approval rating tertinggi di antara para pemimpin negara G20 per April 2025.

    “Kita patut bangga Presiden Indonesia, Prabowo Subianto diakui dunia, menempati posisi teratas dengan tingkat kepuasan hampir 81 persen pada  masa jabatannya,” kata Dave kepada wartawan, Sabtu (26/4/2025).

    Legislator Partai Golkar itu menilai tingginya tingkat kepuasan terhadap Prabowo ini dikaitkan dengan tindakannya yang dinilai cepat dalam menepati janji kampanye.

    “Beliau bersama wapres Gibran Rakabuming Raka mampu memenangkan pemilu dengan selisih suara yang besar dengan prosentase melebihi 50 persen,” ujarnya.

    Menurutnya, approval rating Prabowo tertinggi di antara negara G20 sentuh 81 persen tingkat kepercayaan publik, ternyata pads survei LSI April 2025 Presiden juga capai 88 persen.

    Penyebabnya yakni penilaian itu berdasarkan dari beberapa hal, di antaranya Presiden Prabowo dalam kepemimpinannya mampu menjaga stabilitas politik dan stabilitas ketersediaan pangan bagi rakyatnya. 

    “Yang pasti Presiden Prabowo mampu menjaga konsolidasi politik dan mampu menjamin kebutuhan pokok masyarakat,” ungkapnya.

    Selain itu, kata dia, pemerintahan Presiden Prabowo yang baru beberapa bulan, sudah mampu mewujudkan swasebada pangan. Dimana dalam enam bulan pertama tercatat pemerintahan prabowo, Indonesia sudah berhasil surplus beras.

    Menurutnya, ini prestasi yang secara nyata ditunjukkan oleh Presiden Prabowo yang baru beberapa bulan memimpin Indonesia. 

    “Tidak omon-omon, tapi bekerja. Selama 6 bulan pertama pemerintah Presiden Prabowo produksi beras meningkat, lebih dari 26 persen periode sebelumnya,” kata dia.

    “Tentu ini prestasi yang dilihat dunia sehingga approval Pak Prabowo Tinggi, 6 bulan memimpin Indonesia bisa Indonesia berswasembada pangan, wabil khusus beras dan buktinya kita bisa,” tegasnya.

    Seperti diketahui, dalam unggahan The World in Maps di akun IG@the.world.in.maps, Jumat (25/4/2025), Presiden Prabowo Subianto bahkan telah melampaui tingkat kepuasan Jokowi yang berada di angka 65,1 persen pada periode yang sama dalam masa jabatannya.

    Sebaliknya, para pemimpin Eropa seperti Emmanuel Macron (Prancis), Recep Tayyip Erdogan (Turki), dan Olaf Scholz (Jerman) berada di peringkat bawah, masing-masing dengan tingkat kepuasan di bawah 36 persen saja.

     

     

  • 50 Kepala Negara hingga 10 Raja Akan Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus

    50 Kepala Negara hingga 10 Raja Akan Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus

    Vatican City

    Vatikan mengumumkan bahwa sedikitnya 130 delegasi asing akan menghadiri pemakaman Paus Fransiskus pada Sabtu (26/4) waktu setempat. Terdapat puluhan kepala negara dan raja dari berbagai kerajaan di seluruh dunia yang turut hadir.

    “Saat ini ada 130 delegasi yang dikonfirmasi untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus,” sebut Vatikan dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (26/4/2025).

    Disebutkan Vatikan bahwa para delegasi asing itu mencakup “50 kepala negara dan 10 raja yang berkuasa”.

    Seremoni pemakaman Paus Fransiskus, yang meninggal dunia pada Senin (21/4), akan digelar di Alun-alun Santo Petrus di Vatikan pada Sabtu (26/4) pagi, sekitar pukul 10.00 waktu setempat, atau pukul 15.00 WIB.

    Prosesi pemakaman ini diperkirakan akan menarik kehadiran ratusan ribu orang, termasuk umat Katolik dari berbagai negara selain kehadiran para pemimpin dunia dan anggota kerajaan.

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan istrinya, Melania, telah tiba di Roma pada Jumat (25/4) waktu setempat dan akan hadir di Vatikan pada Sabtu (26/4) waktu setempat. Mantan Presiden AS Joe Biden bersama istrinya, Jill, juga disebut akan menghadiri langsung pemakaman Paus Fransiskus.

    Para kepala negara lainnya yang akan hadir antara lain Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri (PM) Italia Georgia Meloni, dan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva. Para pejabat tinggi Uni Eropa seperti Ursula von der Leyen dan Antonio Costa juga akan hadir langsung.

    Sementara Kerajaan Inggris akan diwakili oleh Pangeran William yang merupakan sang ahli waris takhta.

    Dari Alun-alun Santo Petrus, jenazah Paus Fransiskus akan dibawa ke ke gereja kesayangannya, Basilika Santa Maria Maggiore yang ada di Roma. Di lokasi itu, peti jenazah Paus Fransiskus akan dikuburkan ke dalam tanah dan diberi batu nisan sederhana dengan tulisan nama Latinnya: Fransiskus.

    Paus Fransiskus akan menjadi Paus pertama dalam lebih dari 100 tahun terakhir yang dimakamkan di luar Vatikan.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Lawatan Perdana Trump di Periode Kedua Pemerintahannya: Hadiri Pemakaman Paus

    Lawatan Perdana Trump di Periode Kedua Pemerintahannya: Hadiri Pemakaman Paus

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuju Roma, Italia, untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus dalam lawatan luar negeri pertama di masa jabatan keduanya. Trump akan bertemu para pemimpin asing termasuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Dilansir AFP, Jumat (25/4/2025), Trump memiliki hubungan jauh dengan mendiang Paus Fransiskus yang tidak ragu mengkritiknya dengan tajam atas kebijakannya yang khas, yaitu deportasi massal para migran.

    Namun, Trump tidak akan melewatkan apa yang akan menjadi pertemuan diplomatik besar yang dihadiri oleh sekitar 50 kepala negara, termasuk 10 raja yang berkuasa.

    Di antara mereka adalah Zelensky, yang akan menjadi pertemuan langsung pertama kedua pemimpin tersebut sejak pertemuan Gedung Putih yang berakhir tragis pada 28 Februari.

    Trump dan Wakil Presiden JD Vance dalam pertemuan itu mencaci maki Zelensky, menyebutnya tidak berterima kasih atas bantuan militer AS senilai miliaran dolar sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022.

    Ketegangan mereda setelah pertemuan itu, dengan Ukraina menyetujui proposal yang dipimpin AS untuk gencatan senjata tanpa syarat selama satu bulan, yang membebani Rusia yang belum menerimanya dan pada hari Kamis melancarkan serangan paling mematikan dalam hampir setahun di Kyiv.

    Trump, sambil menyerukan Rusia untuk menghentikan serangannya, telah kembali menyalahkan Zelensky, termasuk mendesaknya untuk menerima kendali Rusia atas Krimea, semenanjung yang direbut oleh Moskow pada tahun 2014.

    Tidak ada pertemuan yang diumumkan di Roma untuk Trump, yang hanya akan tinggal setengah hari di Vatikan. Namun, Trump mungkin merasa tidak nyaman dengan beberapa pemimpin di sekitarnya–yang paling utama adalah pendahulunya, Joe Biden.

    Biden adalah seorang Katolik yang taat dan dekat dengan Fransiskus. Biden akan melakukan perjalanan sendiri ke Roma, kata kantornya, meskipun menurut protokol, mantan Presiden umumnya melakukan perjalanan dengan Air Force One untuk menghadiri pemakaman.

    Trump telah tanpa henti menyerang Biden dan menghancurkan warisannya dalam hampir 100 hari masa jabatannya, dengan Biden pada gilirannya baru-baru ini berbicara menentang kebijakan Trump.

    Perjalanan Trump ke Italia terjadi setelah dia mengguncang sekutu Eropa dengan mengenakan tarif besar, meskipun dia setidaknya untuk sementara telah mundur dari tindakan yang paling keras.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron, salah satu pemimpin yang menjalin hubungan dengan Trump dan Kanselir Jerman Olaf Scholz yang akan segera lengser, akan hadir di pemakaman tersebut, demikian pula para eksekutif puncak Uni Eropa Ursula von der Leyen dan Antonio Costa.

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva seorang veteran sayap kiri yang mengalahkan saingannya Jair Bolsonaro, merupakan belahan jiwa ideologis Trump juga akan hadir. Lula telah mengkritik Trump tetapi telah menghindari konfrontasi besar sejak miliarder Republik itu kembali.

    Pemakaman tersebut juga akan menghadirkan para pemimpin yang lebih sejalan secara ideologis dengan Trump, termasuk Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban dan Presiden Javier Milei dari Argentina, negara asal mendiang paus.

    Trump juga melakukan kunjungan singkat ke Prancis setelah pemilihannya tetapi sebelum pelantikannya untuk pembukaan kembali katedral Notre Dame. Macron mempertemukannya dengan Zelensky di sela-sela acara.

    Perjalanan luar negeri pertama Trump seharusnya ke negara-negara Teluk Arab yang kaya minyak, di mana ia berharap dapat melihat peluang bisnis dan mendesak hubungan yang lebih erat dengan Israel. Trump dijadwalkan mengunjungi Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab mulai 13 Mei.

    (rfs/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini