Tag: Nusron Wahid

5 Gibran Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan di TMP Kalibata Nasional

Gibran Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan di TMP Kalibata
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memimpin upacara
Hari Pahlawan
tahun 2024 di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Minggu, (10/11/2024)
Rangkaian upacara dimulai dengan penghormatan kepada arwah pahlawan yang dipimpin oleh Komandan Upacara Kolonel Pnb Lucky Indrawan, yang juga Kepala Dinas Operasi Lanud Suryadarma.
Kemudian dalam suasana hening, sirene dibunyikan selama 60 detik untuk mengenang Pertempuran 10 November 1945 yang terjadi di Surabaya.
Wapres Gibran
selaku inspektur upacara selanjutnya memimpin prosesi mengheningkan cipta.
“Mengheningkan cipta mulai,” ucapnya.
Setelah upacara, Wapres dan pejabat negara bakal melakukan tabur bunga di pusara sejumlah pahlawan.
Di antaranya para pahlawan yang bakal ditaburi bunga, ada empat Wakil Presiden RI era Presiden Soeharto.
Mereka adalah Wapres ke-3 H. Adam Malik, dan Wakil Presiden ke-4 H. Umar Wirahadikusumah.
Kemudian, Wapres ke-5 H. R. Sudharmono SH dan Wapres ke-7 yang juga Presiden ke-3 H. Bacharudin Jusuf (BJ) Habibie
Gibran juga bakal melakukan tabur bunga di makan Hj. Kristiani Herrawati (Ani Yudhoyono), Hasri Ainun Habibie, beberapa Pahlawan Revolusi dan beberapa Pahlawan Tak di kenal.
Dalam upacara peringatan Hari Pahlawan ini tanpak hadir sejumlah pejabat negara. Mereka adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamudin dan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto.
Kemudian Menteri dan Utusan Presiden juga hadir dalam acara ini. Mereka yang terlihat adalab Zita Anjani, Amran Sulaiman, Syafrie Sjamsoedin dan Ahmad Riza Patria.
Kemudian, Raffi Ahmad, Isyana Bagoes Oka, Lodewijk F Paulus, Natalius Pigai, Hinsa Siburian, Veronica Tan, Giring, Nusron Wahid, Ni Luh Puspa dan Budi Arie Setiadi.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/11/2024 08:06
Infografis Lahan Sitaan BLBI Bakal Dipakai Program 3 Juta Rumah Era Prabowo dan Potensi Lainnya – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan program 3 juta rumah dalam setahun. Program tersebut sesuai janji Prabowo saat kampanye dan debat kandidat Pilpres 2024, beberapa waktu lalu.

Lantaran itulah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mengejar target program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo. Menurut Menteri PKP Maruarar Sirait, salah satunya mencari titik-titik tanah dengan harga murah.

Upaya Menteri Maruarar Sirait antara lain dengan safari ke instansi-instansi pemerintahan. Ada beberapa instansi yang dikejar Menteri PKP dalam 2 pekan terakhir.

Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara menjelaskan sudah menemui beberapa lembaga. Misalnya, Kejaksaan Agung yang mempunyai tanah seluas 10 hektare di Banten. Selanjutnya ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga memiliki lahan lebih besar.

“Seperti di Kejaksaan kami dapat dukungan, ada tanah 10 hektare di Banten. Tadi Pak Nusron (Menteri ATR/BPN Nusron Wahid), dapat dukungan luar biasa. Dapat tanah di Mojokerto 150 hektare, di Tangerang kurang lebih 7 hektare. Belum lagi dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga dan sebagainya yang membantu kami dari KPK, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” ujar Menteri Perumahan tersebut di Jakarta, Jumat 8 November 2024.

Bukan hanya itu. Menteri PKP Maruarar Sirait juga mengunjungi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Ada beberapa hal yang menjadi poin pertemuan kedua menteri tersebut, termasuk memetakan aset-aset BUMN di sektor perumahan.

Ada sederet potensi dan lahan untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Apa saja? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

09/11/2024 09:04
Kunjungi Kapolri, Menteri Nusron Perkuat Kerja Sama untuk Berantas Mafia Tanah

JABAR EKSPRES – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan mengunjungi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (08/11/2024). Pertemuan ini dilakukan untuk berkoordinasi dalam upaya pemberantasan mafia tanah di Indonesia.

“Kami butuh bantuan hukum dan pengamanan, terutama keamanan dalam mengeksekusi pemberantasan mafia tanah. Kami akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tentang hak atas tanah dan juga kepada investor, supaya investor yang datang ke sini mau berusaha, beraktivitas ekonomi di sini menjadi nyaman dan tidak terganggu adanya ulah mafia tanah,” ujar Menteri Nusron usai pertemuan.

Nusron Wahid menegaskan, kedua belah pihak sepakat tidak menoleransi keberadaan mafia tanah dan akan menambah hukuman. “Untuk mafia tanah, kita zero toleransi, akan kita gas terus. Yang sudah terbukti salah akan kita kenakan pasal berlapis. Tidak hanya tindak pidana umum, tapi kita akan kejar sampai tindak pidana pencucian uang, sampai penggunaan dan tempat penyimpanan uangnya supaya dikembalikan kepada negara ataupun rakyat,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri mengapresiasi langkah strategis Menteri ATR/Kepala BPN untuk memperkuat kerja sama yang selama ini telah terjalin. Ia menyepakati pemberian kepastian hukum kepada masyarakat dan mendukung program kerja yang dilaksanakan Kementerian ATR/BPN, yakni pemberantasan mafia tanah.

“Tentunya Polri mendukung, sehingga kepastian hukum khususnya terhadap para masyarakat yang selama ini bersengketa terkait dengan hak-hak tanah, apakah itu antar korporasi, kemudian masyarakat dengan pihak-pihak tertentu, dan juga langkah-langkah untuk pemberantasan terhadap orang-orang yang selama ini melanggar aturan undang-undang atau biasa disebut dengan mafia tanah,” papar Listyo Sigit Prabowo.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Widodo; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. Pertemuan ini juga diikuti oleh Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi, Kadiv Propam Polri, Kadiv Humas Polri, Wakabareskrim Polri, serta Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri. (YS/FA/GE)

08/11/2024 21:45
Kapolri dan Menteri ATR Sepakat Berantas Mafia Tanah Hingga Tuntas

GELORA.CO – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid di Mabes Polri, Jumat (8/11/2024). Dalam audiensi antara keduanya membahas tentang isu-isu tentang kejahatan dalam bidang pertanahan.

Menurut Nusron, pemberantasan mafia tanah tidah cukup hanya dilakukan oleh pemerintahan saja, khsusunya dalam bidang penindakan secara hukum. Seperti menggandeng aparat penegakkan hukum kepolisian hingga kejaksaan.

“Kami tadi berdua sudah sepakat untuk mafia tanah kita zero toleransi, akan kita gas terus, dan yang sudah terbukti salah akan kita kenakan pasal berlapis,” kata dia di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Nusron kemudian menyinggung soal keberadaan mafia tanah ini sudah terlalu sangat meresahkan. Tidak hanya dalam hal merenggut kepastian lahan tanah milik warga sipil saja. Tapi juga membuat investor yang ingin membuka lahan bisnis di dalam negeri menjadi kesulitan.

Salah satu ulah yang sering ditemukan oleh mafia tanah yakni pada saat eksekusi lahan dengan menggugat status pertanahannya.

“Dalam rangka melakukan eksekusi pemberantasan tanah maupun mengamankan dan memberikan kepastian kepada masyarakat tentang hak-hak perdata pertanahan, dan juga kepastian kepada investor. Supaya investor yang datang ke sini mau berusaha di sini, beraktivitas ekonomi di sini, menjadi nyaman dan tidak terganggu dengan adanya ulah-ulah mafia tanah yang setiap hari dengan berbagai akal mengugat status pertanahannya,” beber Nusron.

Polri Siap Dukung

Di saat yang bersamaan, Sigit menegaskan Polri siap mendukung program pemerintah khsususnya sebagaimana dalam arahan Presiden Prabowo Subianto.

Nantinya perihal penindakan hukum terhadap para mafia tanah akan dibahas lebih lanjut dalam rakornas Polri.

“Kepastian hukum khususnya terhadap masyarakat yang selama ini bersengketa terkait dengan hak-hak keperdataan, apakah itu antar korporasi, terus masyarakat dengan pihak-pihak tertentu dan juga tadi bagaimana melakukan langkah-langkah untuk pemberantasan terhadap orang-orang yang selama ini melanggar aturan undang-undang atau biasa disebut dengan mafia tanah,” kata Sigit.

08/11/2024 17:29
Menteri ATR/BPN Temukan 1,3 Juta Hektare Tanah Negara Berstatus Liar

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut hingga saat ini masih ada sekitar 1,3 juta hektare tanah milik negara berstatus liar.

Oleh sebab itu, pihaknya akan mendorong penggunaan lahan tersebut guna mendukung kebijakan infrastruktur terkait swasembada pangan, swasembada energi, hingga hilirisasi.

Adapun, angka tersebut diungkapkan Nusron kala dia menyambangi Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat (8/11/2024).

“Kami akan support kebijakan infrastruktur, karena [tugas] kami salah satunya mengelola tanah-tanah negara yang saat ini statusnya liar yang jumlahnya itu sampai saat ini diperkirakan mencapai 1,3 juta hektare,” ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, Nusron mengemukakan bila memang masih dibutuhkan lahan tambahan, maka pihaknya siap untuk membantu mencari lahan lain.

“Tetapi kalau masih dibutuhkan lagi nanti kita akan support cari [tanah] yang lain, karena tanah kita di luar hutan itu totalnya ada 70 juta hektare,” tuturnya.

Kemudian, Politikus Golkar ini juga memaparkan untuk hilirisasi, maka pihaknya akan mendukung berkenaan lahan untuk kawasan industri. Jika swasembada pangan, pihaknya akan mendukung berkenaan lahan untuk mencetak sawah atau kebun.

“Kalau swasembada energi tergantung energinya [basis fokusnya]. Energi berbasis nabati butuh lahan untuk tanaman, kalau energinya berbasis dari migas maupun minerba maka kuncinya adalah mempercepat proses dalam konteks izin pembebasan lahan untuk kegiatan pertambangan,” tandasnya.

Sebelumnya, Nusron mengungkap telah mendapat empat arahan dari Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Usai bertemu Menko AHY, Nusron diminta untuk melakukan percepatan pengadaan lahan bagi empat proyek prioritas, di antaranya lahan proyek konektivitas, swasembada pangan, swasembada energi, hingga hilirisasi.

“Tugas pertama adalah segera mempersiapkan panitia pengadaan tanah. Untuk menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur yang fokusnya Pak Menko ini ada empat bidang infrastruktur,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

08/11/2024 16:55
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Temui Kapolri, Bahas Sanksi Berat untuk Mafia Tanah

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada hari ini, Jumat (8/11/2024).

Nusron mengemukakan bahwa dia dan Kapolri sudah sepakat tidak akan sama sekali mentoleransi mafia tanah. Bagi yang sudah terbukti salah, kata Nusron, akan dikenakan pasal berlapis.

“Kami tadi berdua sudah sepakat untuk mafia tanah kita zero toleransi. Akan kita gas terus, dan yang sudah terbukti salah akan kita kenakan pasal berlapis, tidak hanya tindak pidana umum, tapi kita akan kejar sampai TPPU-nya, sampai penggunaan duitnya, tempat menyimpan duitnya supaya dikembalikan kepada negara, kalau itu tanah negara, kalau itu tanahnya rakyat supaya dikembalikan kepada rakyat,” katanya di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada hari ini, Jumat (8/11/202.

Lebih lanjut, dia menyebut pertemuan ini membahas terkait koordinasi tentang strategi berbagai isu kejahatan di bidang pertahanan alias mafia tanah. Dalam rangka itu, lanjut Nusron, pihaknya akan menggelar rakor pemberantasan mafia tanah pada 14-15 November 2024.

Dia juga mengatakan pihaknya mengundang Kapolri untuk menjadi pembicara/pemateri dalam rakor tersebut. Nantinya, peserta rakor terdiri dari pejabat BPN, pejabat polisi, pejabat kejaksaan, hingga unsur dari TNI.

“Nah karena itu pada kesempatan ini kita datang ke sini untuk koordinasi. Karena kami tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa dibantu dan di-support oleh jajaran kepolisian,” ujarnya.

Nusron menyebut kepolisian ini pasukannya lengkap karena memiliki dimensi hukum dan pengamanan. Oleh sebab itu, Nusron menyatakan pihaknya butuh dua-duanya yaitu sisi hukum dan pengamanannya.

“Terutama keamanan dalam rangka melakukan eksekusi pemberantasan tanah maupun mengamankan dan memberikan kepastian kepada masyarakat tentang hak-hak perdata pertanahan dan juga kepastian kepada investor,” katanya.

Supaya, lanjut Nusron, investor yang datang ke Indonesia merasa nyaman dan tidak terganggu dengan adanya ulah-ulah dari mafia tanah yang bisa menggugat soal status petahanan.

08/11/2024 14:09
Pemerintah Mau Tarik Utang Rp 9,9 T ke Bank Dunia buat Rampungkan Kebijakan Ini

Jakarta –

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang membidik pinjaman lunak dari Bank Dunia atau World Bank sebesar US$ 635 juta atau Rp 9,9 triliun (kurs Rp 15.675). Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan rencana tersebut tinggal tunggu penandatanganan perjanjian pinjaman oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Ya, tinggal tunggu proses teken Bu Sri Mulyani,” kata Nusron saat ditemui di kantor, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024)

Pada saat memberi sambutan dalam acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, Nusron mengatakan pihaknya sudah berbicara dengan Sri Mulyani. Dia menyebut Sri Mulyani akan meneken perjanjian pinjaman tersebut dalam bulan ini.

“Karena kemarin kami sudah bicara dengan Ibu Menteri Keuangan. Insyaallah loan-nya dari Bank Dunia akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau,” jelas Nusron.

Lebih lanjut, pinjaman tersebut akan digunakan untuk merampungkan kebijakan satu peta atau One Map Policy. Dia menargetkan tahun depan kebijakan tersebut dapat selesai.

Nusron menyoroti kebijakan satu peta yang tak kunjung rampung. Sebab, hal itu dapat menghambat pihaknya untuk membuat rencana detail tata ruang (RDTR). Dengan begitu, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar bagi pelaku usaha pun sangat lambat. PKKPR ini dapat menjadi acuan untuk, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.

“Sehingga tahun depan One Map Policy-nya akan segera selesai,” imbuh dia.

Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN sebelumnya mengungkapkan Bank Dunia telah bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN sejak 5 tahun lalu dan pada saat ini pihak Bank Dunia sudah menunjukkan itikad untuk memperpanjang kerja sama tersebut. Terkait pinjaman lunak sebesar US$ 635 juta dari Bank Dunia, kata AHY, masih dalam tahap negosiasi.

“Ini berangkat dari apresiasi Bank Dunia terhadap kinerja dan progres yang dicapai oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam hal ini Kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu, sekarang pada tahapan menegosiasikan,” ujar AHY di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

“Tentu ini menjadi domain kewenangan dari Kementerian Keuangan karena bicara kerja sama dengan Bank Dunia memang seperti itu prosedurnya,” tambahnya.

(kil/kil)

08/11/2024 12:29
Kementerian ATR/BPN Masih Punya PR Besar, Apa Itu?

Jakarta –

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan masih ada dua isu besar yang menjadi pekerjaan rumah kementerian yang dipimpinnya. Kedua persoalan itu, yakni kebijakan satu peta (one map policy) dan kebijakan satu tata ruang (one spatial planning policy).

Nusron mengatakan kebijakan satu peta yang tak kunjung rampung ini menghambat pihaknya untuk membuat rencana detail tata ruang (RDTR). Alhasil, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar bagi pelaku usaha pun sangat lambat. PKKPR dapat menjadi acuan untuk, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.

“Yang pertama adalah isu One Map Policy, yang di rapat kabinet diangkat oleh Bapak Presiden. Yang kemudian kemarin waktu di rapat koordinasi dengan Pemda juga diangkat oleh Bapak Menko Infrastruktur dan juga oleh Bapak Presiden. Saat ini Indonesia baru proses penyelesaian satu peta dengan skala 1 banding 5.000 di satu pulau, yaitu Pulau Sulawesi,” kata Nusron dalam sambutannya di acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, di kantor, Jumat (8/11/2024).

Dia menyebut saat ini baru ada sebanyak 541 RDTR dari jumlah yang dibutuhkan 2.000 RDTR. Dari 541 tersebut, baru ada 278 RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS. Melihat hal tersebut, Nusron menilai masih ada pekerjaan rumah kementerian yang dipimpinnya dalam lima tahun ke depan.

Kemudian isu kedua, yakni kebijakan satu tata ruang. Dia menjelaskan selama ini kebijakan terkait tata ruang Indonesia diatur oleh berbagai kementerian, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian Kehutanan. Hal inilah yang terkadang terjadi tumpang tindih saat akan melaksanakan program antar kementerian.

“Nah kami bermaksud ini ada mumpung ada momentum. Apa momentumnya? Momentumnya itu adalah menyusun rencana peraturan pemerintah tentang tata ruang wilayah nasional sebagai bentuk turunan dari Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang 4encana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2025-2045,” jelas Nusron.

Nusron menerangkan kebijakan tersebut nantinya akan membantu target pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dan swasembada energi.

“Untuk mencapai swasembada pangan kita membutuhkan sawah. Karena itu apa? Karena itu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan-nya, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan-nya harus disiapkan secara nasional. Bagaimana caranya supaya nggak tabrakan dengan investasi dan tata ruang yang lain? Kalau di Pulau Jawa investor masuk mau membangun gudang atau membangun perumahan diwajibkan harus ada pengganti sawah di tempat yang lain. Supaya apa? Supaya untuk mensuplai kepentingan ketahanan pangan, pangannya nggak terganggu,” imbuh Nusron.

(kil/kil)

08/11/2024 12:24
Ini Susunan Lengkap Pengurus DPP Partai Golkar Periode 2024-2029 – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Susunan pengurus DPP Partai Golkar periode 2024-2029 resmi diumumkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Dalam susunan pengurus itu, tidak ada nama residen ke 7, Joko Widodo (Jokowi) yang dikabarkan akan masuk dalam struktur kepengurusan.

Begitu pula dengan nama Gibran Rakabuming Raka. Bahlil menegaskan nama itu tidak ada dalam jajaran kepengurusan partai berlambang pohon beringin.

Dilansir dari Antara, ada total 158 nama masuk dalam daftar pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029, beserta delapan nama lainnya yang mengisi posisi dewan, mahkamah, dan badan-badan partai.

Berikut susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029:

1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia;

2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir;

3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo;

4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir;

5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia;

6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji;

7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily;

8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham;

9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid;

10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena;

Kepartaian

11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini;

12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin;

13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto;

Hubungan Antar Lembaga

14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafiq;

15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik;

Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera

16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu;

17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama;

Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan

18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin;

19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko;

20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi;

21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin;

22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol. (Purn.) Rikwanto;

Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur

23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin;

24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih;

25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

Fungsi Elektoral 1

26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid;

27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman;

28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla;

29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar;

30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja;

31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo;

32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung;

33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah;

Fungsi Elektoral 2

34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi;

35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty;

36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko;

37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin;

38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus;

39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun;

40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christiani Aryani;

41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor;

42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga;

43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Mochamad Syafei Kasno;

44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil;

45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Mochtar Ngabalin;

46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga;

47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual;

48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Airin Rachmi Diany;

49. Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana;

Kesekjenan

50. Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji;

51. Wakil Sekjen Kepartaian: Hakim Komarudin;

52. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Sumatera: Riyono Asnan;

53. Wakil Sekjen: Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo;

54. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur: Umar Lessy

55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1: Veno Tetelepta;

56. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 1: Ratu Dian Hatifah

57. Wakil Sekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien;

58. Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga: Dewi Yulistiana;

59. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 2: M Shoim Haris;

60. Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan;

08/11/2024 06:26
Susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan total 158 nama masuk dalam daftar pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029, beserta delapan nama lainnya yang mengisi posisi dewan, mahkamah, dan badan-badan partai.

Berikut susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029:

1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia;

2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir;

3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo;

4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir;

5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia;

6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji;

7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily;

8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham;

9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid;

10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena;

Kepartaian

11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini;

12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin;

13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto;

Hubungan Antar Lembaga

14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafiq;

15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik;

Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera

16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu;

17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama;

Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan

18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin;

19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko;

20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi;

21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin;

22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol. (Purn.) Rikwanto;

Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur

23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin;

24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih;

25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

Fungsi Elektoral 1

26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid;

27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman;

28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla;

29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar;

30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja;

31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo;

32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung;

33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah;

Fungsi Elektoral 2

34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi;

35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty;

36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko;

37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin;

38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus;

39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun;

40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christiani Aryani;

41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor;

42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga;

43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Mochamad Syafei Kasno;

44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil;

45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Mochtar Ngabalin;

46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga;

47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual;

48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Airin Rachmi Diany;

49. Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana;

Kesekjenan

50. Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji;

51. Wakil Sekjen Kepartaian: Hakim Komarudin;

52. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Sumatera: Riyono Asnan;

53. Wakil Sekjen: Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo;

54. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur: Umar Lessy

55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1: Veno Tetelepta;

56. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 1: Ratu Dian Hatifah

57. Wakil Sekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien;

58. Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga: Dewi Yulistiana;

59. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 2: M Shoim Haris;

60. Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan;

Bendahara Umum

Bendahara Umum: Sari Yuliati;
Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar;
Wakil Bendahara Umum: Gavriel Putranto Novanto;
Wakil Bendahara Umum: Ernawati Tahang;
Wakil Bendahara Umum: Raymond C Syauta;
Wakil Bendahara Umum: Ravindra Airlangga;
Wakil Bendahara Umum: Akbar Buchari;
Wakil Bendahara Umum: Ahmad Mus;

Sekretaris
Sekretaris Bidang Organisasi, Derek Loupatty;
Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Tardjo Ragil;
Sekretaris Bidang Hubungan Ormas: Siti Marhamah;
Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini: Dara Adinda Kesuma Nasution;
Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Helmi Jen;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Karmila Sari;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Sekarwati;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Haris Andi Surahman;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali dan Nusa Tenggara: Herman Hayong;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Soedeson Tandra;
Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Khoirul Anam;
Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri;
Sekretaris Bidang Kewiraswastaan: Fitri Trisnawati Tandjung;
Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abd Razak Said;
Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo;
Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hadiyana;
Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Pradana;
Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar;
Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih;
Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajalu;
Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Arnanto Nur Prabowo;
Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoirunnisa;
Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ahmad Irawan;
Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satupali;
Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen;
Sekretaris Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita;
Sekretaris Bidang Pertahanan: Khoirudin Gustam;
Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Falentino;
Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ivan Kuntara;
Sekretaris Bidang Kebijakan Ekomomi: Abdul Rahman Farisi;
Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Noviati;
Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajudin A Wahab;
Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Mustahudin;
Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotutu;
Departemen Bidang Organisasi: Nurmansyah;
Departemen Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Wendi Nugraha;
Departemen Bidang Hubungan Ormas: Herna Dwi Kusumawati;
Departemen Bidang Media dan Penggalangan Opini: Ahmad Anama;
Departemen Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Marlina Poernomo;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Benny Indra Batubara;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Maharani;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Deden Nasihin;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Andiniya Komalla Parawitha;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Miranti Dian Kinasih Laksmono;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Ichfani;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil. Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah: Sarifah Suraidah;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Andi Fauziah Pujiwatie Hatta;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali dan Nusa Tenggara: Busfi Arusagara;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil. Maluku, Papua: Avner Kadriatama Raweyai;
Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Dian Assafri Nasa’i;
Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Angelia Dhian Permata Da Silva;
Departemen Bidang Pengabdian Sosial: Medina Wiranata Kusumah;
Departemen Bidang Kewiraswataan: Mohammad Al Amin Mustofa;
Departemen bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Ria Sri Wulandari;
Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Filsa Praseptia;
Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Rina Dwi Andini;
Departemen bidang Tani dan Nelayan: Hartini Soraya;
Departemen Bidang Tani dan Nelayan: Abukasim Sangadji;
Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Triana Tandjung;
Departemen Bidang Kepemudaan: Muhammad Omar Syarif;
Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: dr. G Ayu Amelinda Hanjani;
Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Nadia Zuhra Karla;
Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Rizka Nindya Intani;
Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Ulrike Stephani Latuhamina;
Departemen Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Dia Ramayana;
Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Lintang Idhayu Snadhika;
Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Saniatul Lativa;
Departemen Pemberdayaan Perempuan: Dwi Setya Pratiwi;
Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Syarifah Nadia;
Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Endah Cahya;
Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Arya Rizqi Darsono;
Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muslim Jaya Butar-Butar;
Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Ariaditya Soedarsono;
Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Miranti Amelia P Kono;
Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fanty Faisal;
Departemen Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Amriati Amin;
Departemen Bidang Kebijakan Industri: Meliawati;
Departemen Bidang Pertahanan: Koesnadi A. Katoe;
Departemen Bidang Kebijakan Perdagangan: Almanzo Bonara;
Departemen Bidang Kebijakan Ekonomi: Fetty Angraenidini;
Departemen Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Khatibur Rasyadi;
Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Zigo Rolanda;
Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: La Ode Muchamad;
Departemen Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Gania Kartasasmita;
Departemen Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Denni Panjaitan;

Dewan Kehormatan: Aburizal Bakrie;

Dewan Pembina: Agus Gumiwang Kartasasmita;

Dewan Etik: Muhammad Hatta;

Pusat Data dan Transformasi Digital: Maman Abdurrahman;

Lembaga Komunikasi dan Informasi: Dave Laksono;

Mahkamah Partai: Freedy Latimahina;

Badan Penelitian dan Pengembangan: Prof Dr Yudi Krisnandi;

Badan Saksi Nasional: Syahmud Ngabalin.

Baca juga: Bahlil rampingkan pengurus jumlah Partai Golkar Periode 2024–2029

Baca juga: Bahlil bantah isu Jokowi masuk jajaran pengurus Golkar

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

07/11/2024 22:30