Tag: Nusron Wahid

  • 150.000 Ha Sawah Beralih Fungsi Tiap Tahun, Bagaimana Nasib Swasembada Pangan?

    150.000 Ha Sawah Beralih Fungsi Tiap Tahun, Bagaimana Nasib Swasembada Pangan?

    Bisnis.com, BANDUNG – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat pergeseran fungsi lahan pertanian menjadi area perumahan dan permukiman terus meningkat setiap tahunnya.

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap setidaknya ada sekitar 100.000 hektare hingga 150.000 hektare lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi area perumahan setiap tahunnya.

    “Saat ini setiap tahun alih fungsi lahan dari sawah menjadi industri, maupun perumahan 100.000 sampai 150.000 hektare setiap tahun. Padahal Bapak Presiden [Prabowo Subianto] juga bilang [menargetkan] swasembada pangan,” jelasnya dalam Rakernas DPP REI, Kamis (5/12/2024).

    Untuk itu, Nusron menyebut, pihaknya segera meneken regulasi untuk menangani permasalahan tersebut. Hal itu dilakukan guna tetap sejalan dengan target yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menjelaskan, nantinya pemerintah bakal menetapkan sistem agregat cetak sawah apabila terdapat area sawah atau lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi perumahan ataupun kawasan industri.

    “Nah, nanti alih sawah boleh. Tapi harus mengganti membuat sawah baru. Ya kan nanti ada hitung-hitungannya. Kalau sawahnya teknis, [harus buka] sekian kali. Kalau sawahnya lagi, sekian kali,” tegasnya.

    Untuk diketahui, keseriusan pemerintah merealisasikan target swasembada pangan kian kentara usai Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan anggaran senilai Rp23,61 triliun untuk mendukung swasembada beras untuk tahun anggaran 2025. 

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa alokasi anggaran itu untuk menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar swasembada beras bisa dilakukan dalam waktu singkat. 

    “Menindaklanjuti arahan Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan memerintahkan Kementerian Pertanian agar swasembada pangan beras dapat diwujudkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, maka kami mengusulkan reprioritasi pemanfaatan anggaran 2025 sebagai berikut,” kata Amran dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV dengan Menteri Pertanian di Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Amran menuturkan, nantinya kegiatan untuk mendukung swasembada beras senilai Rp23,61 triliun akan dilakukan untuk berbagai kegiatan.

    Adapun, pada 2025 Kementerian Pertanian menargetkan bakal menggarap cetak sawah seluas 225.000 hektare.

    “Kegiatan oplah 851.000 hektare, cetak sawah 225.000 hektare, pompanisasi tadah hujan 500.000 hektare, potensi tanam Kementerian PU 300.000 hektare, padi gogo PATB 300.000 hektare,” ujarnya.

  • Menteri ATR Identifikasi 6 Aspek Kunci untuk Dukung Program 3 Juta Rumah

    Menteri ATR Identifikasi 6 Aspek Kunci untuk Dukung Program 3 Juta Rumah

    Jakarta

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid mengidentifikasi enam aspek penting dalam bidang pertanahan yang mendukung program Pembangunan Tiga Juta Rumah. Ia juga tekankan pentingnya pengawasan pemanfaatan ruang dan upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah demi mendukung swasembada pangan.

    Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Bandung (05/12), Nusron mengatakan penyediaan dan sertifikasi tanah, PKKPR, LSD, Hak Tanggungan, dan Roya merupakan hal-hal yang langsung berhubungan dengan pengembang dan konsumen.

    Terkait penyediaan tanah, Nusron mengungkapkan ada kurang lebih 79 ribu hektaer tanah yang terindikasi terlantar akan dialokasikan untuk permukiman yang menjadi program nasional.

    “Potensi tanah terlantar itu sebanyak 1,3 juta hektare. Ini dari tanah Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL) habis, yang sudah terindikasi terlantar seluas 854.662 hektar, dan ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).

    Nusron mengimbau para pelaku usaha properti untuk mengecek RTRW dan RDTR di masing-masing daerah guna menghindari ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Ia menyatakan bahwa belum semua wilayah memiliki RTR, dengan hanya 553 RDTR dari target 2.000.

    Ia juga menyebutkan telah ada kesepakatan dengan Menteri Dalam Negeri agar kepala daerah terpilih menyusun RDTR untuk memudahkan dunia usaha.

    Aspek pengendalian dalam pemanfaatan tanah dan ruang juga sangat diperlukan. Diketahui bahwa alih fungsi lahan sawah mencapai 100-150 ribu hektar setiap tahunnya. Hal itu tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

    “Karena itu dalam peraturan ini Bapak boleh mengambil sawah, tapi harus mengganti dengan sawah baru. Kami juga akan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang LP2B nasional, ini untuk mengakomodir jika ketersediaan lahan di suatu provinsi tidak ada maka dapat diusulkan di provinsi lain untuk mengganti lahannya. Insyaallah Kuartal 1 di 2025 targetnya sudah jadi PP itu,” jelas Nusron.

    Tak kalah penting, Nusron juga menyatakan terus mengupayakan transformasi layanan pertanahan, termasuk dalam layanan sertipikasi, Hak Tanggungan, dan Roya. Ia berkomitmen mencari solusi agar pelayanan Kementerian ATR/BPN tidak ada unsur pungutan liar.

    “Karena itu harus kita transformasi, tapi saya butuh waktu untuk merapikan layanan-layanan tersebut,” pungkasnya.

    Hadir dalam kesempatan ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yanuar Hikmat Ginanjar.

    (akn/ega)

  • Menteri Nusron Sebut Ada 79.000 Ha Lahan Bisa Dipakai untuk Program 3 Juta Rumah

    Menteri Nusron Sebut Ada 79.000 Ha Lahan Bisa Dipakai untuk Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat saat ini terdapat lahan seluas 79.925 hektare (ha) di Indonesia yang siap digunakan untuk pembangunan program 3 juta rumah.

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan lahan itu berasal dari tanah terlantar yang tercatat sejak 2010 hingga 2024. Lokasinya tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

    “Nah ini [lahan terlantar yang dapat digunakan] untuk permukiman, kami ada 79.925 hektare se-Indonesia,” jelasnya dalam Rakernas DPP Real Estate Indonesia (REI), Kamis (5/12/2024).

    Kendati demikian, Nusron mengaku masih akan berkonsultasi mengkaji lahan-lahan tersebut apakah ideal untuk dibangun sebagai wilayah permukiman. Pasalnya, lebih dari 79.000 ha lahan itu belum dipetakan potensi ekonominya sehingga pihaknya masih memerlukan waktu untuk mematangkan kajian tersebut.

    Rencananya, Kementerian ATR/BPN bakal menggandeng para developer untuk memastikan kelayakan tanah-tanah tersebut.

    “Karena itu pula, saya ingin undang Bapak dan Ibu sekalian nanti kalau saya berkunjung ke daerah, yuk berikan dialog, kita akan berdiskusi dengan para developer supaya bisa beri saya background sambil saya periksa yang 79.000 hektare itu,” tambahnya.

    Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN juga telah menyediakan seluas 157 hektare lahan yang bakal digunakan untuk mengeksekusi program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan, 157 hektare lahan tersebut berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten. 

    “Pak Nusron sudah siapkan tanah yang idle yang tidak bermasalah ya Pak Nusron ya. Cukup banyak di Mojokerto [luasnya] 151 hektare (Ha), statusnya adalah HGB [hak guna bangunan],” tegasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

    Dirinya menjelaskan tanah di Mojokerto tersebut sudah siap untuk disurvei. Sementara itu, untuk lahan di wilayah Tangerang, Banten yang tersedia sebesar 6 hektare.

    Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa nantinya lahan-lahan tersebut bakal dibangun untuk mendukung program 3 juta rumah yang diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), PNS berpenghasilan rendah, TNI, hingga Polri.

  • Sukseskan Asta Cita Presiden Prabowo, Menteri Nusron Ingin Optimalkan Peran Badan Bank Tanah – Page 3

    Sukseskan Asta Cita Presiden Prabowo, Menteri Nusron Ingin Optimalkan Peran Badan Bank Tanah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid ingin mengoptimalkan peran Badan Bank Tanah dalam menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diungkapkan saat ia melakukan pertemuan dengan awak media di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis 28 November 2024.

    “Yang jelas Bank Tanah akan kita gunakan setidaknya untuk empat hal. Pertama menopang swasembada pangan, nomor dua untuk swasembada energi, ketiga menopang program hilirisasi, keempat untuk menopang pemukiman masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Nusron Wahid dalam sesi diskusi ringan dengan awak media.

    Badan Bank Tanah itu sendiri resmi terbentuk pada 2021 melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah. Sejak efektif berjalan di tahun 2022, Menteri Nusron mengungkapkan hingga saat ini Badan Bank Tanah mengelola sekitar 27 ribu hektare tanah. “Menurut hemat saya, kecil sekali untuk land bank karena banyak sekali kebutuhannya,” ucapnya.

    Tujuan awal dibentuknya Badan Bank Tanah, yaitu untuk menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, sosial, pembangunan, konsolidasi tanah, pemerataan ekonomi, hingga Reforma Agraria. “Bank tanah ini untuk melakukan utilisasi tanah, eks HGU (Hak Guna Usaha) yang diserahkan kepada Bank Tanah mau diapakan,” tutur Menteri Nusron.

    “Ini sekaligus challenge bagi Bank Tanah untuk bisa melakukan inovasi, kreativitasnya Bank Tanah, idenya apa, makin banyak ide, dan makin banyak meningkatkan ekonomi maka makin kita berdayakan. Kalau tidak, ya tidak,” tegas Menteri ATR/BPN.

    Sebagai informasi, pertemuan media kali ini diikuti oleh sekitar 80 awak media. Sesi diskusi yang berlangsung hangat ini dimoderatori oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis. Turut hadir dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

  • Bukan di PIK2, Ini Lokasi PSN Tropical Coastland

    Bukan di PIK2, Ini Lokasi PSN Tropical Coastland

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland. Lantas, Tropical Coastland digadang-gadang akan menjadi destinasi wisata hijau yang mengutamakan kelestarian lingkungan dan pembangunan berbasis hijau.

    Asal tahu saja, Tropical Coastland menjadi salah satu dari 14 PSN baru yang ditetapkan pemerintah di sektor pengembangan kawasan pariwisata.

    Secara umum, Tropical Coastland merupakan pengembangan wilayah berbasis hijau dengan luas kurang lebih 1.836 hektare (Ha) yang berada di pesisir pantai Tangerang Utara. Kawasan ini ditujukan sebagai destinasi pariwisata baru yang berwawasan hijau guna meningkatkan daya tarik bagi para wisatawan.

    Dasar hukum PSN Tropical Coastland tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Merujuk pada Pasal 1, proyek PSN adalah proyek yang memiliki dampak pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Secara lebih lanjut, PSN adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

    PSN Tropical Coastland juga memiliki landasan hukum lainnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategi Nasional. Dalam aturan tersebut, salah satu bentuk dukungan untuk pelaksanaan PSN adalah berupa jaminan pemerintah.

    PSN sendiri pada dasarnya ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Di antaranya adalah pemerataan ekonomi berbasis pengembangan wilayah, perluasan lapangan pekerjaan, pemerataan sektor pembangunan, hingga keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan secara mandiri.

    Sebagai PSN, pembangunan Tropical Coastland menelan biaya investasi sekitar Rp 39 triliun dengan sumber pendanaan non-APBN. Proyek Tropical Coastland mencakup pengembangan Green Area dan Eco City yang berdampingan di PIK2, Provinsi Banten. Proyek ini akan menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja secara langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek berganda (multiplier effect).

    Tropical Coastland juga didesain untuk mengakomodasi kawasan wisata mangrove yang merupakan mekanisme pengamanan pesisir yang bersifat alami.

    Ketika Tropical Coastland sepenuhnya beroperasi, diharapkan akan ada 10 juta wisatawan yang berkunjung ke kawasan berbasis hijau tersebut. Potensi ini yang membuat Tropical Coastland menjadi PSN sektor pariwisata dan mendapat dukungan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

    Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid memastikan, status PSN bukan disematkan pada wilayah PIK2, melainkan hanya wilayah pengembangan Tropical Coastland.

    “Yang menjadi PSN itu bukan kawasan perumahannya, tapi yang khusus untuk pariwisata, coastland. Jadi kayak wisata pantai itu, tropical coastland,” ujar dia, Jumat (29/11/2024).

    Pernyataan tersebut menjadi penegasan persepsi bahwa seluruh proyek PIK2 berstatus PSN kurang tepat. Pasalnya, kawasan PSN yang dimaksud hanya sebagian kecil saja di dalam kawasan pengembangan PIK2.

    Sebelum kemunculan PSN Tropical Coastland, proyek PIK2 sebenarnya sudah mampu menyerap tenaga kerja sekitar 163.000 orang pada periode 2021-2024. Tenaga kerja tersebut berasal dari penduduk sekitar PIK2 yang bekerja di lingkup pembangunan proyek, vendor outsourcing, hingga sebagai karyawan di area komersial.

    Lebih jauh, lapangan kerja yang tercipta di PIK2 mencakup tenaga konstruksi, tenaga landscape, tenaga jasa servis, dan lain-lain. Ada pula lapangan kerja yang bersifat multiplier effect kepada lingkungan di wilayah Tangerang utara.

    (dpu/dpu)

  • Kadin Anindya Bakrie Dorong Pengusaha Daerah Terlibat Program 3 Juta Rumah

    Kadin Anindya Bakrie Dorong Pengusaha Daerah Terlibat Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub Anindya Bakrie mendorong pengusaha menengah di daerah untuk turut mengambil peluang dari program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

    Anin mengatakan, program 3 juta rumah ini benar-benar program yang tidak mungkin dilakukan tanpa partisipasi pengusaha. Oleh karena itu, pengusaha di daerah pun bisa dilibatkan.

    “Nah, ini merupakan suatu peluang karena bukan pengusaha-pengusaha besar yang diizinkan untuk 3 juta [rumah] setiap tahun, tapi justru pengusaha-pengusaha dari daerah, pengusaha-pengusaha menengah, supaya bisa naik kelas,” kata Anin dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin, Minggu (1/12/2024).

    Anin juga mengatakan, pengusaha-pengusaha di daerah memiliki peran penting untuk mengentaskan kemiskinan. Menurutnya, hal ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

    Anin menyebut, untuk mengentaskan kemiskinan harus dimulai dari tingkat desa.

    “Terutama buat teman-teman dari Kadin provinsi, yang membawa juga teman-teman kabupaten/kota, yang juga mempunyai kaki tangan di desa, kita melihatnya bahwa pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan ini datangnya dari desa,” ucap Anin.

    Dalam kesempatan lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut, program 3 juta rumah akan membutuhkan alokasi lahan jumbo mencapai 26.000 hektare per tahun. 

    Angka itu merupakan asumsi dari perhitungan 1 unit rumah subsidi dibangun di atas lahan 60 meter persegi. Alhasil, dalam setahun, pembangunan 3 juta rumah bakal membutuhkan alokasi lahan seluas 18.000 hektare hanya untuk pembangunan unit.  

    Sementara itu, untuk memenuhi area fasilitas umum dan sosial (fasum/fasos) sekitar 40% dari area hunian, dibutuhkan total lahan seluas 26.000 hektare per tahun. Namun, Nusron menuturkan bahwa pada tahap awal, pihaknya telah memiliki cadangan lahan seluas 1,3 juta hektare. 

    Adapun, total lahan yang dapat digunakan untuk perumahan besarannya mencapai 200.000 hektare. 

  • Terima Kasih Telah Mewartakan Kementerian Ini

    Terima Kasih Telah Mewartakan Kementerian Ini

    JABAR EKSPRES – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan Media Gathering pada Kamis (28/11/2024) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menyampaikan ucapan terima kasih kepada para jurnalis atas kolaborasi selama ini.

    “Terima kasih atas sumbangsih daripada Teman-teman pers, baik itu Teman-teman media maupun Teman-teman sosial media dalam mewartakan dan menyosialisasikan, serta mendinamisasi opini yang ada di dalam Kementerian ATR/BPN, terutama pada Kabinet Merah Putih ini dan pada isu-isu tentang pertanahan,” kata Menteri Nusron dalam sambutannya.

    Dalam kesempatan ini, hadir sekitar 80 awak media untuk memenuhi undangan pertemuan dengan Menteri ATR/Kepala BPN. Di momen yang cukup hangat, berlangsung juga dialog interaktif antara rekan-rekan media dengan Menteri Nusron seputar pertanahan dan tata ruang yang dipandu langsung oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis.

    Komunikasi yang baik antara kedua pihak ini merupakan suatu yang harus dijaga, sebab menurut Menteri Nusron, isu terkait pertanahan dan tata ruang merupakan isu yang selamanya akan dibahas karena tanah ialah kebutuhan dasar manusia, layaknya air dan udara. Belum lagi, kebutuhan akan tanah yang terus meningkat di tengah pertumbuhan populasi saat ini.

    Oleh karena itu, Menteri Nusron berharap adanya hubungan timbal balik yang optimal antara Kementerian ATR/BPN dengan seluruh awak media. Dengan begitu, setiap isu pertanahan dan tata ruang bisa tersampaikan ke penjuru negeri.

    “Pertemuan seperti ini saya harapkan dapat dilakukan setiap satu kuartal sekali. Jadi kurang lebih tiga bulan sekali, untuk menjalin isu-isu pertanahan dan tata ruang, supaya Teman-teman media kalau ada isu apa yang ditanyakan lebih memudahkan,” tutup Menteri Nusron.

    Hadir pada kegiatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta sejumlah wartawan dari berbagai media nasional.

  • Terima Kasih Prabowo

    Terima Kasih Prabowo

    GELORA.CO – Doktor Said Didu menyebarkan WA ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Cukup kaget saya hari ini. Jumhur Hidayat menelepon saya, siang ini diundang Prabowo Subianto ke Istana, diskusi upah buruh.

    Berkali-kali saya mengatakan pada para aktivis yang selama ini menjadi oposisi dan bingung dengan Prabowo, seolah-olah dia antek Mulyono alias Jokowi, bahwa saya yakin Prabowo adalah kebalikan Jokowi. 

    Tesis saya jelas bahwa manusia itu terbentuk oleh sejarahnya dan karakter individual (inherited), di mana Prabowo sejarahnya adalah patriotik, sebaliknya Jokowi “bajingan tolol” saja.

    Hari ini Said Didu secara mengagetkan saya menyebarkan WA ucapan terima kasih dia kepada Prabowo. Ucapannya ini, dikaitkannya dengan beberapa menteri Prabowo yang menunjukan proyek Aguan atas PSN PIK2 tidak disetujui Prabowo.

    Pernyataan menteri itu antara lain oleh Menpera tentang tidak boleh ada perumahan eksklusif, pernyataan Mendes terkait tidak boleh ada kepala-kepala desa ikutan proyek pembebasan lahan dan terakhir Menteri ATR/BPN yang menyatakan PSN PIK2 tidak sesuai Rencana Tata Ruang, Kamis 28 November 2024.

    Bahkan, Menteri Nusron Wahid dalam pernyataan terbaru, menyatakan PSN PIK2 akan ditinjau ulang oleh Prabowo untuk dilihat apakah sesuai dengan 4 landasan pembangunan Prabowo, yakni kedaulatan pangan, ketahanan energi, hilirisasi dan Giant Sea Wall untuk di pantai Utara Jawa.

    Said Didu selama ini termasuk yang curiga Prabowo masih dalam bayang-bayang Jokowi. Banyak WA-WA dia yang mempertanyakan integritas Prabowo. Sementara saya karena hidup dalam ilmu sosiologi dan pendamping seorang psikolog, meyakini sebaliknya, cepat atau lambat Prabowo mengontrol permainan.

    Tentu saja tidak gampang untuk melihat perbedaan Prabowo dalam waktu singkat kepada bekas presiden sebelumnya, setidaknya dalam implementasi kebijakan. Dari segi retorika, kita memang melihat berbagai pidato Prabowo sangat berbeda. Prabowo berkali-kali menekankan patriotisme dan national interest. 

    Dalam pidatonya di Peru, di hadapan berbagai kepala negara, Prabowo mengatakan “We have challenges, we still have. I would say we still have poverty at the large scale, large level, which I’m determined to bring down, and we do have a significant percentage of our children malnourished. I’m also determined to address this problem head on.” (alinea 12 pidato Presiden Prabowo di Peru, 14 November 2024).

    Konsistensi pidato seperti ini, oleh seorang kepala negara menunjukkan dia seorang patriot dan mementingkan “national interest”. Jokowi tentu tidak pernah pidato demikian, karena Jokowi boneka konglomerat oligarki. 

    Bahkan dalam level implementasi Jokowi membackup oligarki atas nama PSN diberbagai wilayah merampas tanah-tanah rakyat. Bahkan, di pantai Utara Banten, seperti kasus PIK2, PSN ini telah merampok tanah-tanah rakyat dan saat ini telah menjadi sumber instabilitas nasional.

    Membelok kekuasaan oligarki selama era Jokowi menjadi kekuasaan negara untuk rakyat, sesuai cita-cita proklamasi kemerdekaan, tentu memakan waktu. 

    Ucapan terima kasih Said Didu, terkait PSN PIK2 tentu sebuah tanda-tanda negara kembali berwibawa. 

    Soal PSN ini sebenarnya pernah saya ungkap pada waktu Prof Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pada saya dan Jumhur, beberapa bulan lalu, bahwa Prabowo akan meninjau ulang PSN PIK2. 

    Sebab, menurut Prof Dasco, Prabowo akan melihat peran negara dalam mengatur peruntukan lahan-lahan strategis, seperti di pantai, dalam kerangka nasionalisme. Jokowi yang tidak mengerti istilah nasionalisme tentu tidak faham. Namun, Prabowo pasti akan merubahnya. Negara harus hadir.

    Selain urusan perampokan tanah-tanah negara dan rakyat yang diatensi Prabowo, 5 hal penting anak Sumitro ini juga bisa membuat kita meyakini Prabowo adalah presiden patriotik. 

    Pertama, Upah. Dalam teori, upah adalah instrumen keadilan sosial. Mobilitas vertikal manusia bisa dilakukan melalui kestabilan upah dan kenaikan upah. Itu juga terkait dengan rencana industrialisasi 

     dan hilirisasi.

    Jumhur Hidayat, ketua umum serikat buruh terbesar, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), yang siang ini diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana, akan mendiskusikan soal upah. 

    Di Indonesia selama ini, dalam rezim brengsek dan rezim-rezim pro orang kaya, melihat buruh hanya sebagai alat produksi. 

    Dengan Presiden Prabowo mengundang pemimpin buruh berdialog, maka bisa dipastikan prinsip International Labour Organization (ILO) terkait Social Dialogue, akan terjadi. Artinya kaum buruh bukan lagi sebagai alat produksi, bahkan dijadikan sebagai “Stake Holder” pembangunan.

    Prinsip kaum buruh sebagai mitra dan pemilik pembangunan akan melenyapkan kesombongan orang orang kaya yang sok jagoan. 

    Saya sebagai doktor bidang perburuhan memberi perspektif kepada Jumhur bahwa konglomerat Indonesia ini tidak pantas sombong, karena mereka lahir sebagai “ersatz capitalism” alias orang kaya yang tidak berkeringat. 

    Mereka kaya raya karena kekuasaan. Awalnya memanfaatkan jaringan pada kekuasaan. Lalu sekarang membuat penguasa di bawah ketiak mereka. 

    Teori Ersatz Kapitalisme ini dikembangkan Yushihara Kunio, akademis Jepang, yang melihat berkembangnya konglomerat bandit-bandit di Indonesia dan Asean lainnya. 

    Mereka bukan ksatria dan patriotik. Mereka hanyalah gerombolan pemeras negara dan bangsa kita. Selain pemburu rente, pencipta korupsi, tidak berorientasi industri, banyak lainnya kebusukan mereka yang dipotret Yushihara.

    Sebagai “penjahat”, yang membawa kabur 14.000 triliun “kekayaan kita” ke Singapura dan “melarikan diri” selama dua tahun di Singapura, ketika era Covid-19 (antara lain buat klub sepeda yang diketuai penduduk perumahan di dekat Hotel Mulia), Prabowo tidak pantas menerima kritikan mereka atas rencana Prabowo menaikkan upah. 

    Di Malaysia, sebagai pembanding, ketika konglomerat di sana lebih patriotik, upah buruh naik 13 persen pada Januari 2025 nanti.

    Selain soal upah, Prabowo juga membantai habis judi online yang berkembang pesat di era Jokowi. 

    Di era Prabowo, tanpa jargon jargon judi haram, kita melihat pemberantasan judi terjadi massif. Bahkan, sasaran pemenjaraan ke arah eselon satu atau bahkan menteri terkait ijin izin judi online itu.

    Banyak hal lain yang Prabowo perlu diapresiasi. Jadi, pernyataan terimakasih Said Didu hari ini membuat kita, kaum oposisi, harus mulai menjalin kebersamaan dengan Prabowo, sepenuhnya.

  • Pemerintah Atensi PIK-2, Said Didu: Terima Kasih Bapak Presiden Prabowo

    Pemerintah Atensi PIK-2, Said Didu: Terima Kasih Bapak Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu berterima kasih pada Prabowo. Setelah menterinya berkomentar soal Pantai Indah Kapuk (PIK)-2.

    “Terima kasih Bapak Presiden @prabowo atas perhatian pemerintah terhadap PSN PIK-2,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Jumat (29/11/2024).

    Prabowo diketahui menegaskan tak ada lagi perumahan eksklusif yang dibangub pengembang. Itu diungkapkan Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait.

    “Menpera: tidak boleh ada perumahan eksklusif (Negara dalam Negara),” kata Didu mengulang ucapan Maruarar.

    Selain itu, Menteri Desa Yandri Soesanto juga angkat suara. Ia meminta kepala desa tak cawe-cawe dalam pembebasan lahan.

    “Mendes: PIK-2 tidak boleh rugikan rakyat Kades tidak boleh ikut-ikutan pembebasan lahan,” ucap Didu.

    Terakhir adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid. Nusron menyebut PIK-2 tak sesuai aturan.

    “MenATR: PIK-2 tidak sesuai aturan, harus dikaji ulang,” ujarnya.
    (Arya/Fajar)

  • Berikan Pengarahan di Ditjen SPPR, Menteri Nusron Fokus Benahi Pelayanan dan Kualitas SDM

    Berikan Pengarahan di Ditjen SPPR, Menteri Nusron Fokus Benahi Pelayanan dan Kualitas SDM

    JABAR EKSPRES – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid memberikan pengarahan langsung kepada jajaran Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR), Senin (25/11/2024). Pada masa awal kepemimpinannya, ia ingin memastikan adanya perubahan baik dalam aspek kualitas pelayanan.

    Menteri Nusron menegaskan, seluruh unit kerja Kementerian ATR/BPN wajib berinovasi dalam meningkatkan pelayanan, mengingat semakin kompleksnya kebutuhan dan tantangan di sektor pertanahan dan tata ruang di masyarakat.

    Menteri ATR/Kepala BPN juga menyampaikan harapannya agar setiap sumber daya manusia (SDM ) memiliki kompetensi dan pengalaman memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab atas jabatan yang diemban.

    Peningkatan kualitas SDM ini diharapkan berjalan paralel dengan peningkatan pelayanan bagi masyarakat.

    Hadir dalam pengarahan yang berlangsung di Kantor Ditjen SPPR, Jakarta ini, Direktur Jenderal SPPR, Virgo Eresta Jaya serta Sekretaris Ditjen SPPR, Hendy Pranabowo beserta jajaran.

    Turut hadir mendampingi Menteri Nusron, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis beserta jajaran.