Xcloud.id

Tag: Nusron Wahid

  • Menhub harap “direct train” kurangi penggunaan kendaraan pribadi

    Menhub harap “direct train” kurangi penggunaan kendaraan pribadi

    Yogyakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi berharap kereta api tanpa transit (direct train) rute Stasiun Gambir Jakarta-Stasiun Tugu Yogyakarta yang saat ini diuji coba, dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

    “Saya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan direct train sebagai alternatif moda transportasi, khususnya bagi pengguna kendaraan pribadi yang akan melakukan perjalanan menuju Yogyakarta atau sebaliknya,” kata Menhub di Yogyakarta, Selasa.

    Menhub berharap dengan adanya layanan tersebut masyarakat dapat memiliki lebih banyak opsi transportasi, sehingga dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

    “Dengan hadirnya layanan ini, perjalanan jadi lebih cepat, nyaman, dan tentunya bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya,” ujar Menhub.

    Menhub telah menempuh perjalanan kurang lebih enam jam menaiki direct train dari Stasiun Gambir bersama Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

    Ia mengaku merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dan menikmati perjalanan, serta dapat istirahat dengan nyaman selama di kereta.

    Menhub menjelaskan bahwa Kemenhub bersama PT KAI dan pemangku kepentingan terkait akan segera melakukan evaluasi untuk menentukan keberlanjutan direct train relasi Jakarta-Yogyakarta.

    Jika uji coba berjalan lancar dan animo masyarakat ternyata besar, maka layanan ini diharapkan bisa beroperasi pada masa Natal dan tahun baru dan setelahnya.

    “Kita lihat seberapa besar ketertarikan masyarakat terhadap layanan direct train ini. Hasilnya bisa kita lihat setelah kereta ini kembali ke Jakarta. Saya berharap antusias masyarakat sama besarnya seperti saat keberangkatan dari Jakarta kemarin,” tutur Menhub Dudy.

    Di tempat yang sama, Menko AHY mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kemenhub dan PT KAI yang telah berinovasi menyediakan layanan direct train Jakarta-Yogyakarta.

    “Mudah-mudahan dengan kerja sama, sinergi, dan kolaborasi semua pihak, kita bisa terus memajukan perkeretaapian di Indonesia,” kata Menko AHY.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menko AHY mengaku nyaman jajal KA langsung Jakarta-Yogyakarta 6 jam

    Menko AHY mengaku nyaman jajal KA langsung Jakarta-Yogyakarta 6 jam

    Yogyakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku nyaman menjajal “direct train” atau kereta api (KA) tanpa transit rute Jakarta-Yogyakarta dengan waktu tempuh 6 jam.

    “Kita baru saja tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta setelah menempuh perjalanan kurang lebih enam jam dari Stasiun Gambir Jakarta tadi malam pukul 23.25 WIB,” kata AHY di Stasiun Yogyakarta, Selasa pagi.

    Perjalanam Menko AHY dari Jakarta hingga Yogyakarta didampingi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo serta sejumlah pejabat lain.

    “Tentunya kami sangat menikmati perjalanan. Sekaligus juga bisa merasakan ‘direct train’ yang tidak berhenti langsung dari Jakarta ke Yogyakarta ini,” ujar dia.

    Menko AHY menyebut kereta api hingga kini terus menjadi favorit sekaligus primadona transportasi umum sehingga diharapkan semakin maju dalam aspek pelayanan, keamanan, keselamatan, serta ketepatan waktu.

    “Mudah-mudahan dengan kerja sama, sinergi dan kolaborasi semua pihak kita bisa terus memajukan perkeretaapian di Indonesia dan tentunya kita sama-sama berharap bahwa konektivitas di Indonesia ini tentu tidak hanya di Pulau Jawa juga semakin baik,” kata dia.

    Dia meyakini operasional kereta api tanpa transit rute Jakarta-Yogyakarta bakal meningkatkan ekonomi masyarakat, menghadirkan efisiensi serta produktivitas yang lebih baik.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • SMF terbitkan surat utang Rp25,5 triliun untuk sektor perumahan

    SMF terbitkan surat utang Rp25,5 triliun untuk sektor perumahan

    Jakarta (ANTARA) – PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) telah menerbitkan surat utang dengan outstanding senilai Rp25,5 triliun atau mencapai 5,43 persen dari outstanding surat utang di seluruh Indonesia per September 2024.

    Tercatat, outstanding surat utang korporasi secara nasional senilai Rp474 triliun per September 2024.

    “SMF adalah penerbit surat utang terbesar kedua di Indonesia dengan outstanding sebesar Rp25,5 triliun atau mencapai 5,43 persen dari outstanding surat utang di seluruh Indonesia,” ujar Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo dalam Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Senin.

    Ananta menjelaskan, surat utang korporasi nasional yang diterbitkan di Indonesia mencapai Rp94,9 triliun per September 2024, yang terdiri dari obligasi dan surat utang jangka menengah (MTN).

    Sementara itu, lanjutnya, penerbitan Efek Beragun Aset Surat Partrisipasi (EBA-SP) yang merupakan surat berharga khusus perumahan jumlahnya masih 0 pada tahun 2024.

    Ia melanjutkan, SMF sejak tahun 2017 sampai Oktober 2024, secara akumulasi dari dana yang diberikan pemerintah sejumlah Rp 9,33 triliun, telah ditingkatkan nilainya (leverage) untuk disalurkan pada Program FLPP senilai Rp25,50 triliun kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Bank Penyalur, atau setara dengan 689.583 unit rumah.

    “Peningkatan nilai/ leverage tersebut seluruhnya didapatkan SMF dari pasar modal,” ujar Ananta.

    Dalam kesempatan ini, Ia berharap Program 3 Juta Rumah dapat mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan di seluruh Indonesia.

    Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi mencapai sebanyak 199.649 unit senilai Rp24,5 triliun per 13 Desember 2024.

    Capaian itu telah melebihi target pembiayaan rumah subsidi pada tahun ini yang sebanyak 166.000 unit rumah.

    Dalam kesempatan sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan bahwa Program 3 Juta Rumah bukan sekadar target angka, melainkan misi besar Asta Cita dalam memastikan kesejahteraan masyarakat melalui akses terhadap hunian yang layak.

    Ia menyebut sektor perumahan dan kawasan permukiman memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Dalam periode 2018 sampai 2022, kontribusinya mencapai Rp2.349 sampai Rp2.865 triliun per tahun, menyumbang 14,63 persen hingga 16,3 persen terhadap PDB nasional, serta mendukung 185 sektor lainnya. Selain itu, sektor ini menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 13,8 juta orang, sekaligus menyumbang Rp185 triliun pendapatan pajak setiap tahun,” ujar Menteri Ara.

    Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan bahwa saat ini tersedia lahan cadangan yang dapat digunakan untuk pemukiman seluas seluas 79.925 Ha.

    “Lahan ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung program tiga juta rumah dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan, zona nilai tanah dan wilayah lahan yang tersedia,” ujar Menteri Nusron.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tingkatkan Investasi, Mendagri Dorong Pemda Percepat Penyelesaian RTRW dan RDTR – Page 3

    Tingkatkan Investasi, Mendagri Dorong Pemda Percepat Penyelesaian RTRW dan RDTR – Page 3

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyebut, hingga saat ini dari 38 provinsi sudah ada 34 provinsi yang telah membuat RTRW provinsi, sedangkan 4 provinsi sisanya belum memiliki RTRW sama sekali. Ia meminta provinsi yang memiliki RTRW lebih dari lima tahun untuk segera memperbaruinya.

    “Karena sebagian besar RTRW provinsi yang sudah diputuskan itu memang sudah lebih dari hampir lima tahun dan memang soal masalah RTRW ini harus segera di-update dalam lima tahun sekali, karena memang tingkat kebutuhan masyarakat yang mendesak,” sebutnya.

    Nusron menegaskan, RDTR berperan penting dalam mempercepat proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan mendukung iklim investasi di daerah.

    “Guna mendorong penyusunan RDTR yang lebih optimal, kami tengah mendorong penerapan skema insentif fiskal sebagai penghargaan bagi daerah yang memiliki RDTR yang baik, selain itu, daerah yang menyusun RDTR secara tidak optimal juga akan dikenai sanksi,” tegasnya.

    “Dikasih punishment atau dikasih denda supaya ada motivasi untuk penyelesaian daripada RDTR. Saya yakin kalau RDTR-nya sudah jadi nanti, income di daerah akan nambah karena pajak akan nambah, ekonomi akan cepat bergeliat di sana,” imbuh Nusron.

  • Serahkan Sertipikat Elektronik ke Rumah Warga Manggar Kota Balikpapan, Menteri Nusron Pastikan Tidak Ada Hambatan pada PTSL

    Serahkan Sertipikat Elektronik ke Rumah Warga Manggar Kota Balikpapan, Menteri Nusron Pastikan Tidak Ada Hambatan pada PTSL

    JABAR EKSPRES – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyerahkan 44 sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warga Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Sertipikat ia serahkan langsung secara secara _door to door_ di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur pada Sabtu (14/12/2024).

    Ia memastikan, program PTSL berjalan baik dan terus dipercepat demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. “Ini insyaallah kita tidak ada hambatan sama sekali. Pelayanan menjadi cepat dan diberikan dengan cepat sehingga tidak ada masalah. Mulai dari pendaftaran, pengukuran, sampai penetapan hak atas tanah,” ujar Menteri Nusron kepada awak media.

    Adapun sertipikat yang diserahkan di Kelurahan Manggar ini seluruhnya berupa Sertipikat Elektronik yang terdiri dari 20 sertipikat hasil PTSL, 6 sertipikat Barang Milik Negara (BMN), dan 1 sertipikat wakaf. Di lokasi yang sama, turut diserahkan 10 sertipikat untuk warga Kelurahan Teritip; 4 sertipikat untuk warga Kelurahan Batu Ampar; serta 3 sertipikat wakaf untuk tanah yang berlokasi di Kelurahan Batu Ampar, Mekar Sari, dan Kareng Rejo.

    PTSL sendiri merupakan program prioritas yang dijalankan Kementerian ATR/BPN sejak 2017 lalu. Hingga penghujung tahun 2024, secara nasional, tercatat sebanyak 120,6 juta bidang tanah telah terdaftar atau sebesar 95,7% dari target yang ditetapkan, yaitu 126 juta bidang tanah terdaftar di tahun 2025.

    Sementara itu, PTSL di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan capaian yang baik. “Target tahun ini 92.700 bidang, tanggal 16 Desember sudah bisa 100%. Untuk Balikpapan capaiannya 98%,  tinggal 2% lagi, totalnya 1.750 bidang,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

    Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam penyerahan sertipikat ini, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat; serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Ade Chandra Wijaya.

  • Petakan Potensi Kawasan, Menhut Raja Juli Kejar Target Swasembada Lewat Lahan Perhutanan Sosial – Halaman all

    Petakan Potensi Kawasan, Menhut Raja Juli Kejar Target Swasembada Lewat Lahan Perhutanan Sosial – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan target swasembada pangan dan energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto akan dikejar, salah satunya melalui perhutanan sosial.

    Pemetaan lokasi sudah dilakukan untuk diketahui wilayah mana yang punya potensi swasembada.

    “Setelah kita mendapatkan briefing dari Pak Presiden tentang swasembada pangan dan energi, saya bersama tim bergerak melakukan pengecekan. Mana saja yang memiliki potensi swasembada pangan dan energi,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat rapat koordinasi bidang pangan berlangsung di Kantor Kementerian Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, Kamis (12/12/2024).

    Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan dihadiri Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Pertanian Andi Amran, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Tenggono, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya.

    Hadir juga Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid hingga Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

    Tim yang dibentuk Kemenhut bertugas mengidentifikasi luasan area perhutanan sosial yang cocok untuk tanaman pangan. 

    Raja Antoni kemudian menyinggung alternatif hutan cadangan energi melalui pemanfaatan tanaman aren. 

    Potensi aren tidak hanya terbatas pada pangan, tetapi juga meluas ke sektor energi. 

    Nira aren dapat difermentasi menjadi bioetanol yang  merupakan energi terbarukan. 

    “Tim kami bekerja 2 minggu terakhir untuk mengidentifikasi luasan area perhutanan sosial yang cocok untuk tanaman pangan,” ujar dia.

    Sementara itu Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan lahan perhutanan sosial yang selama ini tidak terlalu produktif akan dijadikan cadangan pangan. 

    Lahan-lahan itu nantinya bisa ditanami padi gogo (ladang) untuk pangan, dan tanaman aren untuk cadangan energi.

    “Tadi kita juga membahas dari kehutanan ada namanya perhutanan sosial, yang luas, yang mungkin selama ini tidak begitu produktif ini bisa nanti dibikin cadangan pangan yang bisa produktif. Bisa tanam padi gogo, untuk energi bisa tanam aren dan lain-lain,” kata Zulhas.

  • Jalankan Tiga Tugas Prioritas dari Presiden, Kementerian ATR/BPN Adakan Rapat Penanganan Isu Strategis Bersama BUMN

    Jalankan Tiga Tugas Prioritas dari Presiden, Kementerian ATR/BPN Adakan Rapat Penanganan Isu Strategis Bersama BUMN

    JABAR EKSPRES – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Rapat Penanganan Isu Strategis Bersama BUMN pada Selasa (10/12/2024) malam di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid ini membahas inisiasi dan rencana terkait penyelesaian konflik dan isu strategis BUMN yang berkaitan dengan ranah Kementerian ATR/BPN.

    “Kita ini dapat tugas dari Pak Presiden untuk mengatasi hal prioritas yang ada tiga hal, pertama adalah penyelesaian konflik tanah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kedua, juga diminta menyelesaikan masalah konflik dan sengketa tanah yang melibatkan BUMN. Lalu, yang ketiga itu sengketa dan konflik tanah yang melibatkan TNI/POLRI,” jelas Menteri Nusron.

    Dalam upaya penanganan ini, Menteri Nusron telah melakukan pertemuan dengan lembaga terkait untuk konsolidasi penyelesaian masalah. “Kita sudah datang ke Mabes TNI, dan akan kita selesaikan satu per satu. Begitu juga terkait persoalan dengan BUMN, sudah ditangani, namun dalam kegiatan ini mungkin ada masukan yang bisa ditambahkan,” jelas Menteri Nusron.

    Kepada jajaran Kementerian ATR/BPN, ia meminta agar fokus menyelesaikan persoalan ini dengan akurat, akuntabel, dan prudent dengan berdasarkan risk management yang terukur. Terlebih lagi jika ini terkait kegiatan strategis yang berhubungan dengan swasembada energi yang tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Di dalam Asta Cita Pak Prabowo itu ada swasembada energi. Kalau itu menyangkut swasembada energi, saya minta kepada Bapak-bapak Dirjen nanti kalau ada permohonan dari BUMN yang sifatnya strategis yang menyangkut swasembada energi, swasembada pangan, hilirisasi, sejak dokumen dinyatakan lengkap, sudah bisa ditangani. Jangan sampai kita dianggap menghambat, namun tetap dengan langkah yang akurat, akuntabel, prudent dan berbasis pada risk management,” tegas Menteri Nusron.

    Wakil Menteri BUMN, Aminudin Ma’ruf yang hadir dalam pertemuan ini menyambut baik langkah penanganan yang dilakukan antara Kementerian ATR/BPN untuk ranah BUMN. “Terima kasih karena telah difasilitasi terkait beberapa persoalan BUMN yang terkait dengan Kementerian ATR/BPN,” tuturnya.

  • Maruarar Lapor ke Prabowo: Mau Buat PSN Perumahan Khusus MBR

    Maruarar Lapor ke Prabowo: Mau Buat PSN Perumahan Khusus MBR

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) akan segera menjalankan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor perumahan untuk Masyarakat Berpengahasilan Rendah (MBR).

    Menteri yang akrab disapa Ara ini mengatakan bahwa rencana itu telah disampaikan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    “Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati [saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo] adalah kita akan memperjuangkan PSN untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” ujarnya dalam agenda HUT Apersi ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Ara menyebut rencana itu saat ini tengah dirumuskan dengan matang sebelum akhirnya dibawa lebih lanjut usulannya ke Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

    “Karena PSN itu ada yang proyek dan program. Yang kita masukin ini adalah program, program agar bagaimana kita buat itu, mohon doanya karena ada proses di Menko Perekonomian supaya ini jadi terobosan,” kata Ara.

    Adapun usulan pembentukan PSN pada sektor perumahan itu dilakukan dalam rangka mendorong realisasi pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. 

    Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut program 3 juta rumah dicanangkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.  

    Pasalnya, Hashim menuturkan program 3 juta rumah yang digaungkan sang kakak bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintahan Prabowo menilai ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH).  

    Nantinya, rumah-rumah tersebut bakal dibangun sebanyak 2 juta di wilayah pedesaan dan pesisir dan sisanya yakni sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

    “Pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial,” ujarnya.

  • Bahlil Pamer Golkar Dapat 8 Menteri, Lebih Banyak dari Era JK dan Ical

    Bahlil Pamer Golkar Dapat 8 Menteri, Lebih Banyak dari Era JK dan Ical

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membanggakan delapan kader partainya menjadi menteri di kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto.

    Menurutnya, jumlah kader Golkar di kabinet saat ini paling banyak pasca reformasi.

    “Dalam momentum pemerintahan ini diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden dan Wapres untuk menjadi anggota kabinet kurang lebih sekitar 8 orang menterinya,” kata Bahlil saat membuka Bimtek Anggota DPR dan DPRD Golkar di Jakarta Barat, Rabu (11/12).

    Ia mengatakan ada juga Kader Golkar menjabat menko, satu menjabat Gubernur Lemhannas dan tiga lainnya menjadi wakil menteri.

    Bahlil mengaku sempat mempertanyakan jumlah menteri Golkar saat dipimpin oleh Aburizal Bakrie.

    “Saya tadi tanya kepada para senior, terutama Bang Ical karena yang hadir di sini Bang Ical. ‘Bang waktu abang jadi ketum berapa menterinya, 5 lil’,” kata Bahlil menirukan percakapan dengan Aburizal Bakrie.

    Bahlil juga menyinggung jumlah menteri Golkar saat Jusuf Kalla menjabat sebagai Wakil Presiden.

    “Saya tanya di zamannya Pak JK waktu jadi wapres berapa menteri Golkar, datanya belum lengkap tapi yang saya dapat informasi adalah sejak pasca reformasi kali ini menterinya Golkar yang paling banyak, dalam periode Pak Prabowo, Pak Gibran,” katanya.

    Ia mengatakan perolehan menteri itu harus disyukuri. Bahlil meminta kader untuk bekerja demi kepentingan negara.

    “Kita harus gunakan jabatan ini dengan baik, harus kedepankan kepentingan umum, kepentingan negara, kesejahteraan rakyat. Jadi urusan elektoral biarlah kerja-kerja partai dan urusan menteri jangan bicara elektoral,” ujarnya.

    Prabowo saat ini memiliki 48 menteri di kabinetnya. 23 menteri di antaranya berasal dari partai politik.

    Golkar tercatat sebagai partai dengan jumlah menteri terbanyak dalam kabinet Prabowo. Sementara Partai Gerindra yang dipimpin langsung oleh Prabowo justru hanya mendapat jatah lima menteri.

    Berikut daftar menteri kabinet Prabowo yang berasal dari Golkar

    Airlangga Hartarto: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.Bahlil Lahadalia: Menteri Energi dan Sumber Daya MineralAgus Gumiwang Kartasasmita: Menteri Perindustrian.Meutya Hafid: Menteri Komunikasi dan DigitalWihaji: Menteri Kependudukan dan Pembangunan KeluargaMaman Abdurrahman: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).Nusron Wahid: Menteri Agraria dan Tata RuangDito Ariotedjo: Menteri Pemuda dan Olahraga (yoa/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • Nusron Bakal Bereskan Sengketa Tanah buat Program Prioritas Prabowo

    Nusron Bakal Bereskan Sengketa Tanah buat Program Prioritas Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan mempercepat proses penyelesaian sengketa tanah yang menyangkut program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti hilirisasi, swasembada energi, hingga swasembada pangan. Hal tersebut merupakan tugas prioritas yang diminta Presiden Prabowo Subianto.

    Nusron mengatakan, Prabowo meminta untuk menyelesaikan konflik tanah yang baik melibatkan pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, Prabowo juga ingin agar sengketa yang menyeret Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan TNI/POLRI menjadi prioritas.

    “Kita ini dapat tugas dari Pak Presiden untuk mengatasi hal prioritas yang ada tiga hal, pertama adalah penyelesaian konflik tanah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kedua, juga diminta menyelesaikan masalah konflik dan sengketa tanah yang melibatkan BUMN. Lalu, yang ketiga itu sengketa dan konflik tanah yang melibatkan TNI/POLRI,” kata Nusron dalam keterangannya, Rabu (11/12/2024).

    Dalam upaya penanganan ini, Nusron telah melakukan pertemuan dengan lembaga terkait untuk konsolidasi penyelesaian masalah. Kemudian pihaknya akan menyelesaikan satu per satu.

    Kepada jajarannya di Kementerian ATR/BPN, Nusron meminta agar fokus menyelesaikan persoalan dengan akurat dengan berdasarkan risk management yang terukur. Apalagi lagi jika sengketa tanah tersebut terkait program strategis yang berhubungan dengan swasembada energi, swasembada pangan, hingga hilirisasi yang tercantum dalam asta cita Prabowo.

    “Di dalam Asta Cita Pak Prabowo itu ada swasembada energi. Kalau itu menyangkut swasembada energi, saya minta kepada Bapak-bapak Dirjen nanti kalau ada permohonan dari BUMN yang sifatnya strategis yang menyangkut swasembada energi, swasembada pangan, hilirisasi, sejak dokumen dinyatakan lengkap, sudah bisa ditangani,” jelas Nusron

    “Jangan sampai kita dianggap menghambat, namun tetap dengan langkah yang akurat, akuntabel, prudent dan berbasis pada risk management,” tambah dia.

    (ara/ara)