Tag: Nusron Wahid

Nusron Buka Suara soal Kabar Food Estate Dipindah dari Kalimantan ke Papua

Jakarta –

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menanggapi kabar pemindahan proyek lumbung pangan atau food estate dari Kalimantan ke Merauke, Papua. Nusron pun membantah kabar tersebut.

Nusron menekankan tidak ada pemindahan food estate, sebab untuk mengejar swasembada pangan 2027 membutuhkan banyak lahan, termasuk di Kalimantan, Papua, hingga Sumatera. Untuk itu, food estate di ketiga wilayah tersebut akan menjadi fokus pemerintahan sekarang.

“Food estate dari Kalimantan ke Merauke tidak digeser, kenapa? Karena untuk mencapai swasembada pangan kita butuh Kalimantan butuh Papua dan Sumatera. Jadi fokus food estate pada pemerintahan kali ini ada tiga, fokus Sumatera, Kalimantan, Papua,” kata Nusron dalam acara Capaian Akhir Tahun 2024 di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

Nusron menjelaskan butuh 1,6 juta hektare (ha) sawah untuk mencapai swasembada pangan. Namun, masih ada tantangan, yakni banyak sawah yang diajukan untuk menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Bahkan setiap tahun ada sebanyak 150 ribu hektar sawah yang diajukan untuk menjadi LSD.

Untuk itu, pemerintah mengejar ketersediaan lahan untuk mencapai target swasembada pangan tersebut. Hal ini untuk mengganti sawah berstatus LSD tersebut.

Selain itu, menurut Nusron setiap tahun rata-rata Kawasan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan, setiap tahun di Jawa, Sumatera terkoreksi plus minus 150 ribu hektare per tahun.

“Ini kan harus diganti. Jadi untuk mengejar hari ini saja kita butuh 1,6 juta hektare, belum untuk menutup 5 tahun mendatang. Kalau asumsinya lima tahun mendatang setiap tahun terkoreksi 150 ribu hektare kan butuh tambahan lagi. Kalau Pulau Jawa terkoreksi terus kan nggak bisa swasembada pangan,” terang Nusron.

“Jadi, ketersediaan lahan pengganti pada yang hari ini menjadi sawah dikoreksi untuk kepentingan baik hilirisasi maupun kepentingan perumahan di Pulau jawa maupun Pulau Sumatera,” sambungnya.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Drajad Wibowo mengatakan Prabowo Subianto berencana memindahkan proyek lumbung pangan nasional (food estate) dari Kalimantan ke Merauke, Papua.

“Karena food estate yang sekarang dikembangkan di Kalimantan, menghadapi berbagai persoalan karena tanah tidak terlalu subur, top soil-nya sedikit, sehingga kurang cocok untuk beberapa hal,” ujar Drajad dalam UOB Economic Outlook 2025 di Jakarta, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (26/9).

Drajad mengakui Merauke masih banyak kekurangan, terutama dari sisi infrastruktur pendukungnya. Namun, ia memastikan dari sisi agrikultur tanahnya lebih subur ketimbang di Kalimantan.

(hns/hns)

01/01/2025 07:15
Bos OIKN Siapkan Lahan Terpisah Buat Rumah Menteri Baru Prabowo di IKN

Jakarta, CNN Indonesia —

Bos Otorita IKN Basuki Hadimuljono sedang menyiapkan lahan untuk rumah menteri baru Presiden Prabowo Subianto.

Mulanya, rumah menteri di IKN Nusantara hanya ada 36 unit. Ini sesuai dengan jumlah pembantu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Indonesia Maju.

“Iya dong (pasti rumah dinas menteri di IKN ditambah),” kata Basuki selepas bertemu Menteri ATR Nusron Wahid di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (31/12).

“Tanahnya pasti ada, cuma berapa yang akan kita bangun, nanti saya koordinasikan dengan PU dan (Kementerian) Perumahan,” jelasnya.

Ia belum bisa memastikan penambahan rumah jabatan itu akan menjadi 50 unit atau 100 unit. Basuki hanya menekankan dirinya perlu menghitung lebih lanjut.

Di lain sisi, bos Otorita IKN itu menegaskan belum membahas secara rinci dengan Presiden Prabowo. Ia mengatakan sang Kepala Negara baru berpesan akan berbicara lebih lanjut dengannya nanti.

Mantan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu memastikan penambahan rumah menteri itu tak mengubah masterplan pembangunan IKN. Namun, lahannya ditempatkan terpisah dari yang sudah dibangun.

“Enggak lah (mengubah masterplan IKN). Kan kalau rencana detail tata ruang (RDTR)-nya mana (yang) kawasan permukiman. Jadi, tetap, enggak mengubah RDTR,” tegasnya.

“(Di tempat serupa dengan rumah menteri yang sudah dibangun?) Enggak, pasti di (tempat) lain. Kan sudah penuh di situ, jadi tempat lain. Iya (dicarikan area belum terpakai),” tutup Basuki.

(skt/agt)

31/12/2024 21:00
Menteri ATR Nusron Wahid Ungkap 3 Strategi Ganyang Mafia Tanah

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyinggung perlakuan terhadap koruptor saat berbicara soal cara ampuh melawan mafia tanah.

Nusron menyebut strategi dalam melawan mafia tanah tak berubah, yakni ada tiga fokus. Pertama, memperkuat benteng pertahanan di internal Kementerian ATR/BPN.

Penguatan risk management ini khususnya di dua direktorat jenderal. Ini mencakup Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) dan Ditjen Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR).

“Sepintar-pintarnya mafia tanah, kalau timmya Pak Asnaedi (Dirjen PHPT) sama Pak Virgo (Dirjen SPPR) kuat, maka tidak akan bobol. Kunci dari mafia tanah itu ending-nya dia berusaha menduduki tanah dan sertifikasi tanah,” katanya dalam Media Gathering Catatan Akhir 2024 di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (31/12).

Ia mengakui sengketa tanah di Indonesia memang masih tinggi. Menteri ATR itu mencontohkan pada tahun ini saja masih ada 5.973 kasus pertanahan.

Kendati, Nusron yakin mafia tanah bisa diberantas dengan mitigasi risiko. Ia menekankan pentingnya penguatan di dalam tubuh Kementerian ATR/BPN.

“Nomor dua, sembari ini diperkuat, kita tetap ada penindakan dengan cara adalah (memberi) efek jera. Proses pemiskinan kepada mereka (mafia tanah) dan itu sudah ada sinyal yang baik. Artinya, supaya ada efek jera,” tegasnya.

“Tapi kan gak mungkin, sama halnya dengan srategi pemberantasan korupsi, gak mungkin kita nangkap koruptor semua. Penuh itu penjara,” imbuh Nusron.

Oleh karena itu, ia membeberkan upaya yang ketiga adalah memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Apapun peraturan yang kuat kalau tidak ada public support, kita tidak akan kuat,” tandasnya.

(skt/agt)

31/12/2024 20:40
Beredar Kabar Food Estate Dipindah dari Kalimantan ke Papua, Ini Kata Nusron

Jakarta –

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid buka suara merespons kabar pemindahan proyek lumbung pangan nasional atau food estate dari Kalimantan ke Merauke, Papua. Nusron menegaskan tidak ada pemindahan proyek strategi nasional (PSN) tersebut.

Nusron menjelaskan untuk mengejar target swasembada pangan pada 2027 mendatang, membutuhkan banyak lahan, termasuk Kalimantan, Papua, hingga Sumatera.

“Food estate dari Kalimantan ke Merauke tidak digeser, kenapa? Karena untuk mencapai swasembada pangan kita butuh Kalimantan butuh Papua dan Sumatera. Jadi fokus food estate pada pemerintahan kali ini ada tiga, fokus Sumatera, Kalimantan, Papua,” kata Nusron dalam acara Capaian Akhir Tahun 2024 di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

Nusron menekankan butuh 1,6 juta hektare sawah untuk mencapai swasembada pangan. Namun, masih ada tantangan, yakni banyak sawah yang diajukan untuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Setiap tahun ada sebanyak 150 ribu hektar sawah yang terkoreksi untuk menjadi LSD.

Untuk itu, pemerintah mengejar ketersediaan lahan untuk mencapai target swasembada pangan tersebut.

“Setiap tahun rata-rata Kawasan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan, setiap tahun di Jawa, Sumatera terkoreksi plus minus 150 ribu hektare per tahun. Ini kan harus diganti. Jadi untuk mengejar hari ini saja kita butuh 1,6 juta hektare, belum untuk menutup 5 tahun mendatang. Kalau asumsinya lima tahun mendatang setiap tahun terkoreksi 150 ribu hektare kan butuh tambahan lagi. Kalau Pulau Jawa terkoreksi terus kan nggak bisa swasembada pangan.

“Jadi, ketersediaan lahan pengganti pada yang hari ini menjadi sawah dikoreksi untuk kepentingan baik hilirisasi maupun kepentingan perumahan di Pulau jawa maupun Pulau Sumatera,” sambung Nusron.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Drajad Wibowo mengatakan Prabowo Subianto berencana memindahkan proyek lumbung pangan nasional (food estate) dari Kalimantan ke Merauke, Papua.

“Karena food estate yang sekarang dikembangkan di Kalimantan, menghadapi berbagai persoalan karena tanah tidak terlalu subur, top soil-nya sedikit, sehingga kurang cocok untuk beberapa hal,” ujar Drajad dalam UOB Economic Outlook 2025 di Jakarta, seperti dikutip CNN Indonesia, Kamis (26/9).

Drajad mengakui Merauke masih banyak kekurangan, terutama dari sisi infrastruktur pendukungnya. Namun, ia memastikan dari sisi agrikultur tanahnya lebih subur ketimbang di Kalimantan.

(hns/hns)

31/12/2024 17:34
Nusron Ungkap Nasib Proyek PIK 2 Milik Aguan yang Langgar Tata Ruang

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid membeberkan nasib proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 garapan Agung Sedayu Grup milik Sugianto Kusuma alias Aguan.

Nusron menegaskan proyek yang bermasalah adalah tropical coastland. Masalahnya adalah melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kendati, belum ada pengajuan ulang dari pemerintah daerah (pemda) terkait maupun pemilik proyek.

“Bagaimana kelanjutannya (PSN tropical coastland di PIK 2)? Belum ada kelanjutan, gimana saya jawab? Sampai hari ini (belum ada pengajuan ulang RTRW),” ungkapnya dalam Media Gathering Catatan Akhir 2024 di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (31/12).

“Pemda juga belum mengajukan perubahan RTRW. Si pelaku proyek pun belum mengajukan permohonan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). Jadi, ya kami gak bisa menyatakan apa-apa,” tegas Nusron.

Menteri ATR itu menekankan proyek PIK 2 melanggar RTRW provinsi maupun kabupaten/kota. Nusron mengungkapkan tidak ada kata-kata ‘pariwisata’, padahal PSN itu masuk kategori pariwisata.

Oleh karena itu, revisi RTRW diperlukan agar proyek bisa dilanjutkan. Perubahan itu mesti diajukan ulang oleh pemda provinsi maupun pemda kabupaten/kota.

“Namun, pengubahan RTRW pun itu harus mendapat persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN. Kalau dia tidak mengajukan perubahan RTRW, maka yang bersangkutan harus meminta rekomendasi KKPR ke menteri ATR/BPN,” jelas Nusron.

“Bagaimana nasib statusnya PSN (tropical coastland PIK 2)? Bola di tangan Kemenko Perekonomian, bukan di tangan kami. Kami hanya pada tata ruang. KKPR itu menjadi pintu masuk perizinan yang lain. Sebelum ada itu, tidak bisa (lanjut),” tambahnya.

Proyek tropical coastland di PIK 2 yang bermasalah itu seluas 1.755 hektare. Nusron merinci 1.500 hektare lahan tersebut masih berdiri di atas hutan lindung.

Ia mengatakan status dari hutan lindung itu harus diturunkan ke hutan konversi terlebih dahulu. Kemudian, dari hutan konversi diubah menjadi hak penggunaan lain (HPL) agar bisa digarap.

(skt/agt)

31/12/2024 17:17
Basuki & Nusron Sepakat Kebut Pengukuran Tanah IKN

Jakarta –

Basuki dan Nusron Bertemu, Sepakati Singkroniasi Pengukuran Tanah IKN untuk Investor

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Kantor ATR/BPN Jakarta pada Selasa (31/12/2024).

Dari hasil pertemuan tersebut telah disepakati soal pengukuran tanah IKN untuk investor akan dilakukan oleh lembaga survei yang bersertifikat terkait tanah.

Basuki mengatakan bahwa langkah tersebut perlu dilakukan selama ini, proses pengukuran tanah dilakukan secara terpisah, di mana Badan Otorita IKN bertanggung jawab melakukan pengukuran awal sebagai dasar alokasi tanah bagi investor.

Namun, setelah alokasi dilakukan, ATR/ BPN melakukan pengukuran ulang untuk keperluan sertifikasi lahan. Proses ini dinilai membutuhkan penyelarasan agar lebih efisien dan akurat.

“Tadi sudah disepakati bahwa pengukuran dilakukan oleh certificate surveyor. Supaya satu kali pengukuran diambil oleh 2 lembaga,” katanya di Kantor ATR/BPN, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Basuki mengatakan, sinkronisasi ini akan mempercepat proses alokasi tanah bagi investor, meningkatkan efisiensi kerja, dan menjamin keabsahan data pertanahan.

“Karena sekarang di OIKN, kalo investor sudah dapat alokasi, kemudian mereka memberikan kuasa kepada OIKN untuk kami yang mengurus sertifikatnya. Jadi investor tidak ada hubungannya dengan itu. Tetap kita layani dan kami yang mengurusi,” katanya.

(rrd/rrd)

31/12/2024 17:05
Nusron Sediakan 209.780 Ha Tanah Terlantar buat Ketahanan Pangan

Jakarta –

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membeberkan jumlah tanah terlantar mencapai 856.000 hektare (ha). Dari jumlah tersebut, 209.780 ha di antaranya disiapkan untuk ketahanan pangan.

Nusron mengatakan pada 2024, potensi tanah terlantar mencapai 856.000 ha. Dari total tersebut, 209.780 ha untuk ketahanan pangan.

“Untuk tanah terlantar potensinya di tahun 2024 itu adalah 856.000 hektare, yang bisa dicanangkan untuk ketahanan pangan itu sekitar 209.780 hektare,” kata Nusron dalam acara Capaian Akhir Tahun 2024 di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

Nusron menjelaskan untuk permukiman, pihaknya menyediakan 79.125-80.000 ha tanah terlantar. “Kalau untuk pemukiman sekitar 79.125-80.000 hektar lah untuk pemukiman. Ini kalau pertanyaannya tanah terlantar,” terang Nusron.

Sebelumnya, Nusron sempat menyampaikan target dan luasan wilayah di Tanah Air yang akan dijadikan sebagai lahan swasembada pangan. Ada 3 juta ha lahan yang disediakan untuk mengejar target swasembada pangan.

“Di Papua 1 juta hektar, di Kalimantan Tengah 1 juta hektar, Kalimantan Selatan 400.000 hektare, Kalimantan Timur 400.000 hektar, Sumatera Selatan 200.000 hektar. Totalnya 3 juta hektar lahan,” papar Nusron sesaat setelah rapat koordinasi bersama Kementerian Transmigrasi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2024).

“Supaya rakyat memotret gampang memang itu dibutuhkan satu kebijakan tata ruang, sehingga orang melihat tata ruang itu utuh secara makro. Termasuk antisipasi bencana, potensi ekonomi, potensi pertahanan, potensi pertambangan. Semua itu masuk satu kawasan, sebuah peta tata ruang. Karena setiap tata ruang itu mempunyai potensi,” beber Nusron.

Ke depannya, Nusron bilang lahan untuk keperluan transmigrasi akan disiapkan 564.000 ha yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, akan difokuskan di wilayah Indonesia Timur yang berkaitan dengan cetak sawah sesuai dengan ketahanan pangan.

(ara/ara)

31/12/2024 16:58
Menteri Nusron Tegaskan Food Estate di Kalimantan Tak Dipindah ke Merauke

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan, proyek lumbung pangan atau food estate di Kalimantan tidak akan dipindah ke Merauke, Papua. Sebab dibutuhkan banyak lahan untuk mewujudkan swasembada pangan.

Nusron menyampaikan, untuk mencapai swasembada pangan, Indonesia setidaknya masih membutuhkan sekitar 1,6 juta hekatre lahan. Untuk itu, fokus food estate pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ada di tiga wilayah yakni Sumatra, Kalimantan, dan Papua.

“Food estate tidak digeser dari Kalimantan ke Merauke. Dari Kalimantan tetap jalan, Merauke tetap jalan,” tegas Nusron dalam Media Gathering Catatan Akhir Tahun 2024 di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (31/12/2024).

Dalam catatan Bisnis, Prabowo sebelumnya sempat berencana untuk memindahkan fokus pengembangan food estate dari Kalimantan ke Merauke.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo kala itu menuturkan, pengembangan food estate di wilayah Kalimantan saat ini terkendala oleh kualitas tanah yang cenderung kurang subur untuk pengembangan komoditas pangan pokok.

“Food estate yang sekarang dikembangkan di Kalimantan itu memang menghadapi beberapa persoalan karena tanahnya tak selalu subur, top soil sedikit ya, sehingga mungkin agak kurang cocok untuk beberapa hal,” ujarnya dalam UOB Economic Outlook 2025, dikutip Kamis (26/9/2024).

Untuk itu, Drajad menyebut bahwa pemerintah ke depannya akan fokus mengembangkan food estate di wilayah Merauke. Wilayah ini dinilai memiliki potensi agrikultur yang jauh lebih besar.

Adapun, komoditas pangan yang bakal dikembangkan di Merauke di antaranya singkong dan tebu serta sejumlah tanaman pangan lainnya.

Namun, persoalan utama dalam mengembangkan lumbung pangan di Merauke adalah infrastruktur yang kurang memadai.

“Itu akan jadi persoalan karena ada logistic cost yang besar, nah itu mungkin salah satu potensi juga bagi teman-teman di private sector untuk bergerak di transportasi and logistik karena kita akan genjot produksi dari sana,” pungkasnya.

31/12/2024 16:53
Program Food Estate Prabowo Akan Fokus ke Tiga Wilayah – Halaman all

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengatakan, program food estate pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan berfokus pada tiga wilayah yakni Sumatera, Kalimantan dan Papua.

Menurutnya, program food estate di wilayah Kalimantan Tengah dan Merauke Papua itu merupakan langkah keberlanjutan demi menciptakan swasembada pangan. Nusron mengeklaim program tersebut tetap berjalan di dua wilayah itu.

“Food estate tidak digeser dari Kalteng ke Merauke Kalteng tetap jalan, Merauke tetap jalan. Kenapa? Karena untuk mencapai swasembada pangan memang kita butuh Kalimantan, butuh juga Papua, dan juga butuh Sumatera,” kata Nusron di Kantor ATR/BPN, Selasa (31/12/2024).

“Jadi fokus food estate pada pemerintahan kali ini ada 3, Sumatera, Kalimantan, sama Papua,” sambungnya.

Nusron mengatakan, pemerintah Indonesia masih perlu lahan sekitar 1,6 juta hektare untuk mencapai swasembada pangan di tahun 2027 mendatang.

Padahal dalam catatannya, rata-rata Kawasan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (KP2B) setiap tahun di Jawa dan Sumatera itu terkoreksi plus minus antara 100 ribu sampai 150 ribu hektare.

Ini menjadi tantangan pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.

“Jadi untuk mengejar hari ini saja, kita itu butuh 1,6 juta hektare. Belum untuk menutup kira-kira 5 tahun mendatang. Kalau asumsinya 5 tahun mendatang, setiap tahun terkoreksi 100 ribu sampai 150 ribu hektare, kan perlu tambahan lagi,” jelas dia.

Bahkan, KP2B di Pulau Jawa terkoreksi setiap tahunnya. Sehingga perlu ada tambahan tamah serta persediaan lahan pengganti imbas lahan sawah yang sudah terkoreksi itu.

“Tanah itu gimana caranya? Ada tambahan baru plus persediaan lahan pengganti kepada yang hari ini menjadi sawah dikoreksi, terkoreksi untuk kepentingan, baik kepentingan hilirisasi maupun kepentingan perumahan yang di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera,” jelas dia.

“Kenapa karena dua-duanya membutuhkan. Manusia juga butuh lahan karena butuh papan juga. Tapi manusia juga butuh pangan. Kalau semuanya dipakai ke rumah, gak ada yang buat nanak, ke depan masakan makan apa juga,” imbuhnya menegaskan.

Untuk diketahui, pemerintah akan menyiapkan 100 ribu pekerja yang merupakan transmigran untuk mengelola lumbung pangan atau food estate di beberapa wilayah Indonesia.

Ini merupakan salah satu langkah Indonesia mencapai swasembada pangan yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

Upaya menempatkan transmigran di kawasan pertanian modern ini merupakan bentuk sinergi antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Transmigrasi (Kementrans).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa para transmigran ini akan ditempatkan di lima lokasi lumbung pangan yang akan dibangun pemerintah.

“Pendekatannya kita holistik bukan parsial, membangun kawasan sejalan dengan lumbung pangan yang kita bangun di daerah Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan,” kata Amran di Kantor Kementan, dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa (17/12/2024).

Amran menjelaskan bahwa dari kolaborasi ini, kawasan pertanian modern akan dikelola oleh tenaga kerja yang disiapkan Kementerans dalam program transmigrasi.

Dengan sistem dan fasilitas yang disiapkan pemerintah, diharapkan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Lewat pertanian modern, Amran memperkirakan transmigran bisa mendapatkan pendapatan dari hasil pengolahan pertanian sebesar minimal Rp 10 juta per bulan.

Menurut Amran, angka tersebut sama seperti yang didapatkan beberapa petani di Merauke dan Aceh.

Ia juga mengatakan bahwa lahan yang dikelola sejalan dengan lahan yang dibangun dalam program optimasi lahan dan cetak sawah dengan fokus utama pada komoditas padi.

“Lahan kan di situ juga, lahan untuk pertanian, oplah, cetak sawah. Kita siapkan 3 juta hektare. Fokus utamanya pada padi, kemudian hortikultura dan perkebunan,” ucapnya.

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menambahkan, sekitar 100 ribu pekerja hingga 2029 mendatang ditargetkan untuk ditempatkan di lima wilayah lumbung pangan tersebut.

Khusus wilayah Papua, pemerintah melakukan transmigrasi lokal atau perpindahan penduduk dari wilayah lingkup pulau itu saja.

“Dengan kolaborasi ini, kita mendekatkan tenaga kerja dengan lahan pekerjaannya,” kata Iftitah.

Pada lahan-lahan pertanian yang tersedia untuk mencapai swasembada, Kementrans akan menyediakan tenaga kerja beserta perumahannya.

Rencana ini disebut akan dimulai pada Januari 2025 dengan pembentukan working group antara Kementan dan Kementrans sebagai langkah awal untuk merancang implementasi secara efektif.

31/12/2024 16:49
Nusron Ungkap Baru 3,8 Juta Ha Tanah Adat yang Teridentifikasi

Jakarta –

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat baru 3,8 juta hektare (ha) tanah adat yang teridentifikasi. Angka tersebut masih jauh dari data Konsorsium Pembaruan Agraria yang mencapai 8-9 juta ha.

“Sampai tahun ini, hasil identifikasi dan inventarisasi tanah ulayat seluas plus minus 3,8 juta hektare. Ini masih terjadi gap data tanah ulayat, karena kalau kita mengacu kepada Konsorsium Reforma Agraria, maupun data-data dari NGO (Non-Governmental Organization), maupun lembaga-lembaga yang lain yang menyebutkan bahwa tanah ulayat dan adat itu angkanya mencapai 8 juta hektare, dan ini memang terjadi klaim di mana-mana,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

Nusron menyebut lahan 8 juta ha tersebut belum teridentifikasi semuanya apakah termasuk Area Penggunaan Lain (APL) atau masuk kawasan hutan. Tak menutup kemungkinan angka tersebut sudah termasuk kawasan hutan.

“Bisa jadi yang disampaikan oleh teman-teman dari NGO maupun lembaga-lembaga yang lain yang mengatakan bahwa plus minus tanah ulayat itu mencapai angka 8-9 juta hektare. Kalau itu termasuk hutan bisa jadi angka itu, tapi kalau yang APL saja, yang teridentifikasi di kita ada 3,8 juta hektare,” jelas Nusron.

Nusron menyinggung terkait lumbung pangan atau food estate di Papua yang sempat memicu konflik dengan masyarakat adat. Nusron menjelaskan mulanya tanah tersebut tidak bersinggungan dengan milik masyarakat adat setempat.

“Pada awalnya diidentifikasi tanah tersebut tidak ada singgungan dengan hak adat. Tapi ketika mau dibuka, sudah mulai menjadi sawah, sudah mulai nampak balang, baru muncullah orang-orang, pihak-pihak tertentu yang kemudian mengklaim, mengatakan bahwa itu adalah hak adat, yang ujung-ujungnya harus minta persetujuan hak adat, dan ujung-ujungnya minta ganti rugi dan sebagainya. Padahal di dalam catatannya, semula adalah tidak tercatat di dalam hak adat,” jelas Nusron.

Hal tersebut juga terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Saat pemerintah telah memberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan, muncul pihak-pihak tertentu yang mengklaim hak adat.

Untuk itu, Nusron mengatakan pendaftaran tanah adat penting. Dia akan terus melanjutkan program tersebut dan melakukan pendekatan dengan kepala suku.

“Mau ditanam, apakah untuk kepentingan kelapa sawit, apakah untuk kepentingan hutan, apakah untuk kepentingan tanaman yang lain. Itu awalnya nggak ada hak adatnya, tapi begitu sudah mulai, muncul itu klaim-klaim dari pihak tertentu yang mengatakan bahwa itu adalah hak adat. Kita terus melakukan pendekatan kepala suku pemangku adat untuk segera mencatatkan hak tanah adatnya,” imbuh Nusron.

(ara/ara)

31/12/2024 16:42