Tag: Nusron Wahid

 

 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengatakan, program food estate pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan berfokus pada tiga wilayah yakni Sumatera, Kalimantan dan Papua.

Menurutnya, program food estate di wilayah Kalimantan Tengah dan Merauke Papua itu merupakan langkah keberlanjutan demi menciptakan swasembada pangan. Nusron mengeklaim program tersebut tetap berjalan di dua wilayah itu.

“Food estate tidak digeser dari Kalteng ke Merauke Kalteng tetap jalan, Merauke tetap jalan. Kenapa? Karena untuk mencapai swasembada pangan memang kita butuh Kalimantan, butuh juga Papua, dan juga butuh Sumatera,” kata Nusron di Kantor ATR/BPN, Selasa (31/12/2024).

“Jadi fokus food estate pada pemerintahan kali ini ada 3, Sumatera, Kalimantan, sama Papua,” sambungnya.

Nusron mengatakan, pemerintah Indonesia masih perlu lahan sekitar 1,6 juta hektare untuk mencapai swasembada pangan di tahun 2027 mendatang.

Padahal dalam catatannya, rata-rata Kawasan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (KP2B) setiap tahun di Jawa dan Sumatera itu terkoreksi plus minus antara 100 ribu sampai 150 ribu hektare.

Ini menjadi tantangan pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.

“Jadi untuk mengejar hari ini saja, kita itu butuh 1,6 juta hektare. Belum untuk menutup kira-kira 5 tahun mendatang. Kalau asumsinya 5 tahun mendatang, setiap tahun terkoreksi 100 ribu sampai 150 ribu hektare, kan perlu tambahan lagi,” jelas dia.

Bahkan, KP2B di Pulau Jawa terkoreksi setiap tahunnya. Sehingga perlu ada tambahan tamah serta persediaan lahan pengganti imbas lahan sawah yang sudah terkoreksi itu.

“Tanah itu gimana caranya? Ada tambahan baru plus persediaan lahan pengganti kepada yang hari ini menjadi sawah dikoreksi, terkoreksi untuk kepentingan, baik kepentingan hilirisasi maupun kepentingan perumahan yang di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera,” jelas dia.

“Kenapa karena dua-duanya membutuhkan. Manusia juga butuh lahan karena butuh papan juga. Tapi manusia juga butuh pangan. Kalau semuanya dipakai ke rumah, gak ada yang buat nanak, ke depan masakan makan apa juga,” imbuhnya menegaskan.

Untuk diketahui, pemerintah akan menyiapkan 100 ribu pekerja yang merupakan transmigran untuk mengelola lumbung pangan atau food estate di beberapa wilayah Indonesia.

Ini merupakan salah satu langkah Indonesia mencapai swasembada pangan yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

Upaya menempatkan transmigran di kawasan pertanian modern ini merupakan bentuk sinergi antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Transmigrasi (Kementrans).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa para transmigran ini akan ditempatkan di lima lokasi lumbung pangan yang akan dibangun pemerintah.

“Pendekatannya kita holistik bukan parsial, membangun kawasan sejalan dengan lumbung pangan yang kita bangun di daerah Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan,” kata Amran di Kantor Kementan, dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa (17/12/2024).

Amran menjelaskan bahwa dari kolaborasi ini, kawasan pertanian modern akan dikelola oleh tenaga kerja yang disiapkan Kementerans dalam program transmigrasi.

Dengan sistem dan fasilitas yang disiapkan pemerintah, diharapkan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Lewat pertanian modern, Amran memperkirakan transmigran bisa mendapatkan pendapatan dari hasil pengolahan pertanian sebesar minimal Rp 10 juta per bulan.

Menurut Amran, angka tersebut sama seperti yang didapatkan beberapa petani di Merauke dan Aceh.

Ia juga mengatakan bahwa lahan yang dikelola sejalan dengan lahan yang dibangun dalam program optimasi lahan dan cetak sawah dengan fokus utama pada komoditas padi.

“Lahan kan di situ juga, lahan untuk pertanian, oplah, cetak sawah. Kita siapkan 3 juta hektare. Fokus utamanya pada padi, kemudian hortikultura dan perkebunan,” ucapnya.

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menambahkan, sekitar 100 ribu pekerja hingga 2029 mendatang ditargetkan untuk ditempatkan di lima wilayah lumbung pangan tersebut.

Khusus wilayah Papua, pemerintah melakukan transmigrasi lokal atau perpindahan penduduk dari wilayah lingkup pulau itu saja.

“Dengan kolaborasi ini, kita mendekatkan tenaga kerja dengan lahan pekerjaannya,” kata Iftitah.

Pada lahan-lahan pertanian yang tersedia untuk mencapai swasembada, Kementrans akan menyediakan tenaga kerja beserta perumahannya.

Rencana ini disebut akan dimulai pada Januari 2025 dengan pembentukan working group antara Kementan dan Kementrans sebagai langkah awal untuk merancang implementasi secara efektif.