Xcloud.id

Tag: Nusron Wahid

  • OIKN Beber Persiapan Pindahan PNS ke IKN Usai Lebaran 2025

    OIKN Beber Persiapan Pindahan PNS ke IKN Usai Lebaran 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Otorita IKN membeberkan persiapan pemindahan aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS) ke IKN selepas Lebaran 2025.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebut pihaknya tengah bersiap. Selain hunian untuk PNS, mereka juga menyiapkan sejumlah prasarana.

    “Kami menyiapkan prasarana, hunian, kantornya, kemudian ekosistemnya,” bebernya usai bertemu Menteri ATR Nusron Wahid di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (31/12).

    “Makanya saya segerakan masuk tenant itu. Sekarang baru ada 30 (tenant) yang di hunian, di (kawasan) Kemenko ada 6 (tenant). Jadi, kami siapkan,” tutur Basuki.

    Basuki juga menjelaskan persiapan hunian para abdi negara itu.

    Misalnya, dari proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) bersama PT Intiland Development Tbk. Bos OIKN itu mengatakan ada 109 rumah tapak yang disiapkan untuk ASN yang pindah ke IKN.

    Di lain sisi, ada 8 tower tambahan yang disiapkan BUMN PT Nindya Karya (Persero) Tbk.

    “Kalau (pemindahan PNS dan pejabat negara ke IKN) per 2028 kan pasti akan kita tambah (sarana dan prasarana) lagi,” tegas Basuki

    “Kemudian, untuk yang yudikatif dan legislatif harus kita siapkan, kira-kira 900 orang-1.000 orang. Saya harus siapkan itu,” imbuhnya.

    Rencana pemindahan ASN ke IKN mulanya dijadwalkan pada Januari 2025. Ini sesuai pernyataan dari pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.

    Kendati, rencana tersebut molor dan diundur ke April 2025. Ini bertepatan dengan momen setelah Lebaran tahun depan.

    “Menurut Menteri PANRB (Rini Widyantini), yang sekarang kita siapkan, sedang kita hitung semua itu mulai April (2025). Sebenarnya Januari (2025), tapi Maret ada Lebaran, jadi mungkin dihitung itu,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12).

    (skt/agt)

  • Menteri ATR Sebut Cuma Ada 3 Food Estate di Era Prabowo

    Menteri ATR Sebut Cuma Ada 3 Food Estate di Era Prabowo

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyebut Presiden Prabowo Subianto hanya punya tiga lokasi lumbung pangan (food estate).

    “Fokus food estate pada pemerintahan kali ini ada tiga, Sumatra, Kalimantan, sama Papua (Merauke),” ujarnya dalam Media Gathering Catatan Akhir 2024 di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (31/12).

    “Food estate tidak digeser dari Kalimantan Tengah ke Merauke. Kalteng tetap jalan, Merauke tetap jalan,” tegas Nusron.

    Kementerian ATR/BPN juga sudah menghitung kebutuhan lahan untuk mencapai swasembada pangan. Nusron mengatakan Indonesia perlu tambahan 1,6 juta hektare demi mencapai target tersebut.

    Di lain sisi, sang menteri menyinggung pengurangan lahan sawah yang dilindungi (LSD) untuk berbagai kepentingan. Nusron memperkirakan 100 ribu hektare-150 ribu hektare lahan terkoreksi setiap tahunnya.

    “Kan ini harus diganti. Jadi, untuk mengejar hari ini saja kita butuh 1,6 juta hektare (sawah), belum untuk menutup kira-kira lima tahun mendatang. Kalau asumsinya lima tahun mendatang, setiap tahun terkoreksi 100 ribu-150 ribu hektare, kan perlu tambahan lagi,” beber Nusron.

    “Kalau (lahan) di Pulau Jawa yang eksisting ini terkoreksi terus, tetap nanti enggak bisa swasembada pangan nantinya. Ada tambahan baru plus ketersediaan lahan pengganti kepada yang hari ini menjadi sawah terkoreksi untuk kepentingan hilirisasi maupun perumahan,” imbuhnya.

    Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu paham bahwa rakyat butuh lahan untuk rumah. Namun, Nusron juga menegaskan pentingnya pangan.

    “Kalau semuanya dipakai untuk rumah, gak ada buat lahan, ke depan masyarakat makan apa?” tandasnya.

    Presiden Prabowo memang punya target swasembada pangan. Mulanya ini dipatok bisa tercapai pada 2029, lalu dimajukan ke 2027 mendatang.

    (skt/sfr)

  • Nusron Buka Suara soal Kabar Food Estate Dipindah dari Kalimantan ke Papua

    Nusron Buka Suara soal Kabar Food Estate Dipindah dari Kalimantan ke Papua

    Jakarta –

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menanggapi kabar pemindahan proyek lumbung pangan atau food estate dari Kalimantan ke Merauke, Papua. Nusron pun membantah kabar tersebut.

    Nusron menekankan tidak ada pemindahan food estate, sebab untuk mengejar swasembada pangan 2027 membutuhkan banyak lahan, termasuk di Kalimantan, Papua, hingga Sumatera. Untuk itu, food estate di ketiga wilayah tersebut akan menjadi fokus pemerintahan sekarang.

    “Food estate dari Kalimantan ke Merauke tidak digeser, kenapa? Karena untuk mencapai swasembada pangan kita butuh Kalimantan butuh Papua dan Sumatera. Jadi fokus food estate pada pemerintahan kali ini ada tiga, fokus Sumatera, Kalimantan, Papua,” kata Nusron dalam acara Capaian Akhir Tahun 2024 di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

    Nusron menjelaskan butuh 1,6 juta hektare (ha) sawah untuk mencapai swasembada pangan. Namun, masih ada tantangan, yakni banyak sawah yang diajukan untuk menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Bahkan setiap tahun ada sebanyak 150 ribu hektar sawah yang diajukan untuk menjadi LSD.

    Untuk itu, pemerintah mengejar ketersediaan lahan untuk mencapai target swasembada pangan tersebut. Hal ini untuk mengganti sawah berstatus LSD tersebut.

    Selain itu, menurut Nusron setiap tahun rata-rata Kawasan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan, setiap tahun di Jawa, Sumatera terkoreksi plus minus 150 ribu hektare per tahun.

    “Ini kan harus diganti. Jadi untuk mengejar hari ini saja kita butuh 1,6 juta hektare, belum untuk menutup 5 tahun mendatang. Kalau asumsinya lima tahun mendatang setiap tahun terkoreksi 150 ribu hektare kan butuh tambahan lagi. Kalau Pulau Jawa terkoreksi terus kan nggak bisa swasembada pangan,” terang Nusron.

    “Jadi, ketersediaan lahan pengganti pada yang hari ini menjadi sawah dikoreksi untuk kepentingan baik hilirisasi maupun kepentingan perumahan di Pulau jawa maupun Pulau Sumatera,” sambungnya.

    Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Drajad Wibowo mengatakan Prabowo Subianto berencana memindahkan proyek lumbung pangan nasional (food estate) dari Kalimantan ke Merauke, Papua.

    “Karena food estate yang sekarang dikembangkan di Kalimantan, menghadapi berbagai persoalan karena tanah tidak terlalu subur, top soil-nya sedikit, sehingga kurang cocok untuk beberapa hal,” ujar Drajad dalam UOB Economic Outlook 2025 di Jakarta, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (26/9).

    Drajad mengakui Merauke masih banyak kekurangan, terutama dari sisi infrastruktur pendukungnya. Namun, ia memastikan dari sisi agrikultur tanahnya lebih subur ketimbang di Kalimantan.

    (hns/hns)

  • Bos OIKN Siapkan Lahan Terpisah Buat Rumah Menteri Baru Prabowo di IKN

    Bos OIKN Siapkan Lahan Terpisah Buat Rumah Menteri Baru Prabowo di IKN

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Bos Otorita IKN Basuki Hadimuljono sedang menyiapkan lahan untuk rumah menteri baru Presiden Prabowo Subianto.

    Mulanya, rumah menteri di IKN Nusantara hanya ada 36 unit. Ini sesuai dengan jumlah pembantu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Indonesia Maju.

    “Iya dong (pasti rumah dinas menteri di IKN ditambah),” kata Basuki selepas bertemu Menteri ATR Nusron Wahid di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (31/12).

    “Tanahnya pasti ada, cuma berapa yang akan kita bangun, nanti saya koordinasikan dengan PU dan (Kementerian) Perumahan,” jelasnya.

    Ia belum bisa memastikan penambahan rumah jabatan itu akan menjadi 50 unit atau 100 unit. Basuki hanya menekankan dirinya perlu menghitung lebih lanjut.

    Di lain sisi, bos Otorita IKN itu menegaskan belum membahas secara rinci dengan Presiden Prabowo. Ia mengatakan sang Kepala Negara baru berpesan akan berbicara lebih lanjut dengannya nanti.

    Mantan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu memastikan penambahan rumah menteri itu tak mengubah masterplan pembangunan IKN. Namun, lahannya ditempatkan terpisah dari yang sudah dibangun.

    “Enggak lah (mengubah masterplan IKN). Kan kalau rencana detail tata ruang (RDTR)-nya mana (yang) kawasan permukiman. Jadi, tetap, enggak mengubah RDTR,” tegasnya.

    “(Di tempat serupa dengan rumah menteri yang sudah dibangun?) Enggak, pasti di (tempat) lain. Kan sudah penuh di situ, jadi tempat lain. Iya (dicarikan area belum terpakai),” tutup Basuki.

    (skt/agt)

  • Menteri ATR Nusron Wahid Ungkap 3 Strategi Ganyang Mafia Tanah

    Menteri ATR Nusron Wahid Ungkap 3 Strategi Ganyang Mafia Tanah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyinggung perlakuan terhadap koruptor saat berbicara soal cara ampuh melawan mafia tanah.

    Nusron menyebut strategi dalam melawan mafia tanah tak berubah, yakni ada tiga fokus. Pertama, memperkuat benteng pertahanan di internal Kementerian ATR/BPN.

    Penguatan risk management ini khususnya di dua direktorat jenderal. Ini mencakup Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) dan Ditjen Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR).

    “Sepintar-pintarnya mafia tanah, kalau timmya Pak Asnaedi (Dirjen PHPT) sama Pak Virgo (Dirjen SPPR) kuat, maka tidak akan bobol. Kunci dari mafia tanah itu ending-nya dia berusaha menduduki tanah dan sertifikasi tanah,” katanya dalam Media Gathering Catatan Akhir 2024 di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (31/12).

    Ia mengakui sengketa tanah di Indonesia memang masih tinggi. Menteri ATR itu mencontohkan pada tahun ini saja masih ada 5.973 kasus pertanahan.

    Kendati, Nusron yakin mafia tanah bisa diberantas dengan mitigasi risiko. Ia menekankan pentingnya penguatan di dalam tubuh Kementerian ATR/BPN.

    “Nomor dua, sembari ini diperkuat, kita tetap ada penindakan dengan cara adalah (memberi) efek jera. Proses pemiskinan kepada mereka (mafia tanah) dan itu sudah ada sinyal yang baik. Artinya, supaya ada efek jera,” tegasnya.

    “Tapi kan gak mungkin, sama halnya dengan srategi pemberantasan korupsi, gak mungkin kita nangkap koruptor semua. Penuh itu penjara,” imbuh Nusron.

    Oleh karena itu, ia membeberkan upaya yang ketiga adalah memberikan edukasi kepada masyarakat.

    “Apapun peraturan yang kuat kalau tidak ada public support, kita tidak akan kuat,” tandasnya.

    (skt/agt)

  • Beredar Kabar Food Estate Dipindah dari Kalimantan ke Papua, Ini Kata Nusron

    Beredar Kabar Food Estate Dipindah dari Kalimantan ke Papua, Ini Kata Nusron

    Jakarta –

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid buka suara merespons kabar pemindahan proyek lumbung pangan nasional atau food estate dari Kalimantan ke Merauke, Papua. Nusron menegaskan tidak ada pemindahan proyek strategi nasional (PSN) tersebut.

    Nusron menjelaskan untuk mengejar target swasembada pangan pada 2027 mendatang, membutuhkan banyak lahan, termasuk Kalimantan, Papua, hingga Sumatera.

    “Food estate dari Kalimantan ke Merauke tidak digeser, kenapa? Karena untuk mencapai swasembada pangan kita butuh Kalimantan butuh Papua dan Sumatera. Jadi fokus food estate pada pemerintahan kali ini ada tiga, fokus Sumatera, Kalimantan, Papua,” kata Nusron dalam acara Capaian Akhir Tahun 2024 di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

    Nusron menekankan butuh 1,6 juta hektare sawah untuk mencapai swasembada pangan. Namun, masih ada tantangan, yakni banyak sawah yang diajukan untuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Setiap tahun ada sebanyak 150 ribu hektar sawah yang terkoreksi untuk menjadi LSD.

    Untuk itu, pemerintah mengejar ketersediaan lahan untuk mencapai target swasembada pangan tersebut.

    “Setiap tahun rata-rata Kawasan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan, setiap tahun di Jawa, Sumatera terkoreksi plus minus 150 ribu hektare per tahun. Ini kan harus diganti. Jadi untuk mengejar hari ini saja kita butuh 1,6 juta hektare, belum untuk menutup 5 tahun mendatang. Kalau asumsinya lima tahun mendatang setiap tahun terkoreksi 150 ribu hektare kan butuh tambahan lagi. Kalau Pulau Jawa terkoreksi terus kan nggak bisa swasembada pangan.

    “Jadi, ketersediaan lahan pengganti pada yang hari ini menjadi sawah dikoreksi untuk kepentingan baik hilirisasi maupun kepentingan perumahan di Pulau jawa maupun Pulau Sumatera,” sambung Nusron.

    Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Drajad Wibowo mengatakan Prabowo Subianto berencana memindahkan proyek lumbung pangan nasional (food estate) dari Kalimantan ke Merauke, Papua.

    “Karena food estate yang sekarang dikembangkan di Kalimantan, menghadapi berbagai persoalan karena tanah tidak terlalu subur, top soil-nya sedikit, sehingga kurang cocok untuk beberapa hal,” ujar Drajad dalam UOB Economic Outlook 2025 di Jakarta, seperti dikutip CNN Indonesia, Kamis (26/9).

    Drajad mengakui Merauke masih banyak kekurangan, terutama dari sisi infrastruktur pendukungnya. Namun, ia memastikan dari sisi agrikultur tanahnya lebih subur ketimbang di Kalimantan.

    (hns/hns)

  • Nusron Ungkap Nasib Proyek PIK 2 Milik Aguan yang Langgar Tata Ruang

    Nusron Ungkap Nasib Proyek PIK 2 Milik Aguan yang Langgar Tata Ruang

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid membeberkan nasib proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 garapan Agung Sedayu Grup milik Sugianto Kusuma alias Aguan.

    Nusron menegaskan proyek yang bermasalah adalah tropical coastland. Masalahnya adalah melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kendati, belum ada pengajuan ulang dari pemerintah daerah (pemda) terkait maupun pemilik proyek.

    “Bagaimana kelanjutannya (PSN tropical coastland di PIK 2)? Belum ada kelanjutan, gimana saya jawab? Sampai hari ini (belum ada pengajuan ulang RTRW),” ungkapnya dalam Media Gathering Catatan Akhir 2024 di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (31/12).

    “Pemda juga belum mengajukan perubahan RTRW. Si pelaku proyek pun belum mengajukan permohonan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). Jadi, ya kami gak bisa menyatakan apa-apa,” tegas Nusron.

    Menteri ATR itu menekankan proyek PIK 2 melanggar RTRW provinsi maupun kabupaten/kota. Nusron mengungkapkan tidak ada kata-kata ‘pariwisata’, padahal PSN itu masuk kategori pariwisata.

    Oleh karena itu, revisi RTRW diperlukan agar proyek bisa dilanjutkan. Perubahan itu mesti diajukan ulang oleh pemda provinsi maupun pemda kabupaten/kota.

    “Namun, pengubahan RTRW pun itu harus mendapat persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN. Kalau dia tidak mengajukan perubahan RTRW, maka yang bersangkutan harus meminta rekomendasi KKPR ke menteri ATR/BPN,” jelas Nusron.

    “Bagaimana nasib statusnya PSN (tropical coastland PIK 2)? Bola di tangan Kemenko Perekonomian, bukan di tangan kami. Kami hanya pada tata ruang. KKPR itu menjadi pintu masuk perizinan yang lain. Sebelum ada itu, tidak bisa (lanjut),” tambahnya.

    Proyek tropical coastland di PIK 2 yang bermasalah itu seluas 1.755 hektare. Nusron merinci 1.500 hektare lahan tersebut masih berdiri di atas hutan lindung.

    Ia mengatakan status dari hutan lindung itu harus diturunkan ke hutan konversi terlebih dahulu. Kemudian, dari hutan konversi diubah menjadi hak penggunaan lain (HPL) agar bisa digarap.

    (skt/agt)

  • Basuki & Nusron Sepakat Kebut Pengukuran Tanah IKN

    Basuki & Nusron Sepakat Kebut Pengukuran Tanah IKN

    Jakarta –

    Basuki dan Nusron Bertemu, Sepakati Singkroniasi Pengukuran Tanah IKN untuk Investor

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Kantor ATR/BPN Jakarta pada Selasa (31/12/2024).

    Dari hasil pertemuan tersebut telah disepakati soal pengukuran tanah IKN untuk investor akan dilakukan oleh lembaga survei yang bersertifikat terkait tanah.

    Basuki mengatakan bahwa langkah tersebut perlu dilakukan selama ini, proses pengukuran tanah dilakukan secara terpisah, di mana Badan Otorita IKN bertanggung jawab melakukan pengukuran awal sebagai dasar alokasi tanah bagi investor.

    Namun, setelah alokasi dilakukan, ATR/ BPN melakukan pengukuran ulang untuk keperluan sertifikasi lahan. Proses ini dinilai membutuhkan penyelarasan agar lebih efisien dan akurat.

    “Tadi sudah disepakati bahwa pengukuran dilakukan oleh certificate surveyor. Supaya satu kali pengukuran diambil oleh 2 lembaga,” katanya di Kantor ATR/BPN, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

    Basuki mengatakan, sinkronisasi ini akan mempercepat proses alokasi tanah bagi investor, meningkatkan efisiensi kerja, dan menjamin keabsahan data pertanahan.

    “Karena sekarang di OIKN, kalo investor sudah dapat alokasi, kemudian mereka memberikan kuasa kepada OIKN untuk kami yang mengurus sertifikatnya. Jadi investor tidak ada hubungannya dengan itu. Tetap kita layani dan kami yang mengurusi,” katanya.

    (rrd/rrd)

  • Nusron Sediakan 209.780 Ha Tanah Terlantar buat Ketahanan Pangan

    Nusron Sediakan 209.780 Ha Tanah Terlantar buat Ketahanan Pangan

    Jakarta –

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membeberkan jumlah tanah terlantar mencapai 856.000 hektare (ha). Dari jumlah tersebut, 209.780 ha di antaranya disiapkan untuk ketahanan pangan.

    Nusron mengatakan pada 2024, potensi tanah terlantar mencapai 856.000 ha. Dari total tersebut, 209.780 ha untuk ketahanan pangan.

    “Untuk tanah terlantar potensinya di tahun 2024 itu adalah 856.000 hektare, yang bisa dicanangkan untuk ketahanan pangan itu sekitar 209.780 hektare,” kata Nusron dalam acara Capaian Akhir Tahun 2024 di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

    Nusron menjelaskan untuk permukiman, pihaknya menyediakan 79.125-80.000 ha tanah terlantar. “Kalau untuk pemukiman sekitar 79.125-80.000 hektar lah untuk pemukiman. Ini kalau pertanyaannya tanah terlantar,” terang Nusron.

    Sebelumnya, Nusron sempat menyampaikan target dan luasan wilayah di Tanah Air yang akan dijadikan sebagai lahan swasembada pangan. Ada 3 juta ha lahan yang disediakan untuk mengejar target swasembada pangan.

    “Di Papua 1 juta hektar, di Kalimantan Tengah 1 juta hektar, Kalimantan Selatan 400.000 hektare, Kalimantan Timur 400.000 hektar, Sumatera Selatan 200.000 hektar. Totalnya 3 juta hektar lahan,” papar Nusron sesaat setelah rapat koordinasi bersama Kementerian Transmigrasi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2024).

    “Supaya rakyat memotret gampang memang itu dibutuhkan satu kebijakan tata ruang, sehingga orang melihat tata ruang itu utuh secara makro. Termasuk antisipasi bencana, potensi ekonomi, potensi pertahanan, potensi pertambangan. Semua itu masuk satu kawasan, sebuah peta tata ruang. Karena setiap tata ruang itu mempunyai potensi,” beber Nusron.

    Ke depannya, Nusron bilang lahan untuk keperluan transmigrasi akan disiapkan 564.000 ha yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, akan difokuskan di wilayah Indonesia Timur yang berkaitan dengan cetak sawah sesuai dengan ketahanan pangan.

    (ara/ara)

  • Menteri Nusron Tegaskan Food Estate di Kalimantan Tak Dipindah ke Merauke

    Menteri Nusron Tegaskan Food Estate di Kalimantan Tak Dipindah ke Merauke

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan, proyek lumbung pangan atau food estate di Kalimantan tidak akan dipindah ke Merauke, Papua. Sebab dibutuhkan banyak lahan untuk mewujudkan swasembada pangan.

    Nusron menyampaikan, untuk mencapai swasembada pangan, Indonesia setidaknya masih membutuhkan sekitar 1,6 juta hekatre lahan. Untuk itu, fokus food estate pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ada di tiga wilayah yakni Sumatra, Kalimantan, dan Papua.

    “Food estate tidak digeser dari Kalimantan ke Merauke. Dari Kalimantan tetap jalan, Merauke tetap jalan,” tegas Nusron dalam Media Gathering Catatan Akhir Tahun 2024 di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (31/12/2024).

    Dalam catatan Bisnis, Prabowo sebelumnya sempat berencana untuk memindahkan fokus pengembangan food estate dari Kalimantan ke Merauke.

    Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo kala itu menuturkan, pengembangan food estate di wilayah Kalimantan saat ini terkendala oleh kualitas tanah yang cenderung kurang subur untuk pengembangan komoditas pangan pokok.  

    “Food estate yang sekarang dikembangkan di Kalimantan itu memang menghadapi beberapa persoalan karena tanahnya tak selalu subur, top soil sedikit ya, sehingga mungkin agak kurang cocok untuk beberapa hal,” ujarnya dalam UOB Economic Outlook 2025, dikutip Kamis (26/9/2024).

    Untuk itu, Drajad menyebut bahwa pemerintah ke depannya akan fokus mengembangkan food estate di wilayah Merauke. Wilayah ini dinilai memiliki potensi agrikultur yang jauh lebih besar. 

    Adapun, komoditas pangan yang bakal dikembangkan di Merauke di antaranya singkong dan tebu serta sejumlah tanaman pangan lainnya.

    Namun, persoalan utama dalam mengembangkan lumbung pangan di Merauke adalah infrastruktur yang kurang memadai.

    “Itu akan jadi persoalan karena ada logistic cost yang besar, nah itu mungkin salah satu potensi juga bagi teman-teman di private sector untuk bergerak di transportasi and logistik karena kita akan genjot produksi dari sana,” pungkasnya.