Xcloud.id

Tag: Nusron Wahid

  • Presiden lantik Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN

    Presiden lantik Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggantikan Hinsa Siburian.

    Nugroho dilantik bersamaan dengan menteri dan kepala lembaga lainnya, yaitu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Prof Brian Yuliarto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, kemudian Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.

    Kepala BSSN dilantik oleh Presiden berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BSSN.

    Dalam rangkaian prosesi pelantikan, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti membacakan sekaligus keputusan Presiden yang menjadi dasar pelantikan Kepala BSSN dan pejabat-pejabat baru lainnya.

    Penetapan Nugroho sebagai Kepala BSSN pun mulai berlaku pada tanggal dia dilantik oleh Presiden sore ini.

    Upacara pelantikan Mendiktisaintek dan Kepala BSSN serta pejabat lainnya diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan menteri dan sejumlah kepala dan wakil kepala badan.

    Usai pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh jajaran pejabat baru yang dilantik sore ini.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden yang diikuti para pejabat tersebut.

    Kemudian, rangkaian upacara dilanjutkan dengan acara penandatanganan berita acara oleh para pejabat baru itu, yang disaksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Di Istana Negara, beberapa pejabat dan menteri Kabinet Merah Putih turut menghadiri upacara pelantikan sejumlah pejabat sore ini. Beberapa dari mereka, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Ada pula Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan ada juga Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Oknum Pejabat BPN Terlibat Kasus Pagar Laut, Nusron Wahid Siapkan Surprise Besok

    Oknum Pejabat BPN Terlibat Kasus Pagar Laut, Nusron Wahid Siapkan Surprise Besok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dugaan adanya oknum pejabat yang terlibat dalam kasus pagar laut di wilayah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai terkuak.

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sendiri telah melakukan investigasi. Hasil investigasi inilah yang menemukan titik terang terkait keterlibatan oknum pejabat.

    Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid bahkan mengungkap adanya keterlibatan oknum pejabat hingga ke level kepala seksi (kasi) di lingkup BPN Bekasi dalam kasus pemagaran laut di wilayah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    “Salah satunya di level itu, karena kepala seksi yang bagian pengukuhan, kenapa tidak mengontrol itu,” kata Nusron di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Ditanya apakah ada oknum pegawai lain yang terlibat? Nusron menyatakan bahwa informasi detailnya akan segera diumumkan. “Ya, besoklah aku umumin. Nanti enggak surprise,” ucapnya.

    Menurut Nusron, investigasi internal terhadap pegawai BPN yang diduga terlibat dalam kasus pagar laut Bekasi telah rampung dilaksanakan.

    Hasilnya, tidak ditemukan adanya keterlibatan pejabat selevel eselon 1 dan 2, termasuk Kepala Kantor Pertanahan di Bekasi. “Ya memang enggak terlibat,” ujarnya.

    Walakin, dalam hal pengawasan proses, tanda tangan dari pejabat eselon 1 dan 2 berkaitan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi tanggung jawab tim ajudikasi.

    “Kemarin sudah aku sampaikan di sini, kan, untuk PTSL, penanggung jawabnya tim ajudikasi,” katanya.

  • Update Kasus Pagar Laut Tangerang dan Bekasi, Nusron Sebut Ada Pejabat yang Akan Dicopot – Halaman all

    Update Kasus Pagar Laut Tangerang dan Bekasi, Nusron Sebut Ada Pejabat yang Akan Dicopot – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut polemik kasus pagar laut.

    Hal itu disampaikan Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Salah satu topik utama yang turut dibahas adalah kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan Tangerang.

    “Sudah kita serahkan semua data-datanya baik yang di Tangerang maupun Bekasi. Yang Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai.”

    “Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi,” ungkap Nusron. 

    Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron mengatakan 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat.

    Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah.

    “Modusnya ada orang ada sertifikat jumlahnya 89 sertifikat, dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektare. Nah ini NIB (Nomor Induk Bidang)-nya dipakai dipindah ke laut jumlahnya 79 hektare, dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektare.”

    “Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar,” katanya. 

    Kepala Desa Kohod Bantah Jadi Aktor Utama Pagar Laut

    Sebelumnya, Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB.

    Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat (14/2/2025) malam.

    “Bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang saat ini viral,” kata Yunihar kepada wartawan.

    Dia mengatakan kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi.

    “Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan lalu, pada pertengahan 2022,” ucapnya.

    Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat.

    “Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB, klien kami menduga itu semua dilakukan dan diurus oleh pihak ketiga tadi yang dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media masa atau media sosial,” ucapnya.

    Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedapankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoaks.

    Minta Maaf 

    Kepala Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang, Arsin bin Asip, akhirnya muncul ke publik setelah keberadaannya sempat tak diketahui. 

    Arsin muncul dalam konferensi pers bersama dua pengacaranya pada Jumat (14/2/2025). 

    Kades Kohod itu tampak mengenakan kemeja pendek berwarna putih dilengkapi peci hitam. 

    Dalam kesempatan tersebut, Arsin meminta maaf kepada publik khususnya warga Desa Kohod atas kegaduhan pagar laut di perairan Tangerang itu. 

    “Saya Arsin bin Asip, secara pribadi maupun jabatan saya sebagai kepala desa, atas kegaduhan di Desa Kohod, situasi tersebut tidaklah kita harapkan.

    Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati, saya izin menyampaikan permohonan maaf saya, khusus pada warga Kohod dan seluruh warga Indonesia, ” ujar Arsin, Jumat (14/2/2025). 

    Arsin mengaku menjadi korban dalam kasus terkait pembuatan surat izin berupa hak guna bangunan (HGB) dan hak milik (HM) di atas lahan pagar laut Tangerang tersebut.

    “Bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain,” ucapnya.

    “Tentunya ini terjadi akibat kurangnya pengetahuan dan ketidakhati-hatian yang saya dapat lakukan,” lanjutnya. 

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Reynas Abdila)

  • Presiden panggil Menko AHY dan sejumlah menteri bahas infrastruktur

    Presiden panggil Menko AHY dan sejumlah menteri bahas infrastruktur

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan sejumlah menteri terkait untuk membahas sejumlah isu mengenai infrastruktur.

    “Tentunya membahas berbagai isu terkait dengan infrastruktur,” ujar pria yang akrab disapa AHY tersebut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    AHY menyatakan bahwa dia menerima undangan dari Presiden untuk menghadiri makan siang sekaligus rapat terbatas.

    Dia menyampaikan bahwa selain dirinya, lima menteri di bawah koordinasinya juga dipanggil untuk mengikuti rapat terbatas tersebut.

    Kelima menteri yang dimaksud yakni Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    AHY mengatakan rapat terbatas tersebut bertujuan membahas berbagai isu terkait infrastruktur dan menentukan prioritas yang perlu dikawal bersama.

    “Kami ingin menyampaikan apa yang menjadi prioritas yang harus kami kawal bersama-sama, saya ingin menjembatani termasuk mengoordinasikan lima kementerian, termasuk ada lembaga-lembaga lain yang tentunya sangat terkait dengan infrastruktur,” ucap dia.

    Ketika ditanya lebih spesifik mengenai laporan yang akan disampaikan kepada Presiden, termasuk mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN), AHY menyatakan bahwa hal tersebut akan disampaikan setelah rapat terbatas selesai.

    “Ya tentu akan kami bahas dengan berbagai isu yang terkait. Nanti akan saya sampaikan lagi,” kata dia.

    Sementara itu, Menhub Dudy menyampaikan bahwa salah satu hal yang mungkin dibahas dalam rapat terbatas ini adalah mengenai persiapan Mudik Lebaran 2025.

    Adapun Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan hanya menunjukkan dokumen berjudul “Laporan Mengenai Peta Jalan Membangun dan Merenovasi 3 Juta Rumah”.

    Dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai laporan tersebut.

    “Nanti ya rapat dulu,” ucapnya singkat.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rapat Paripurna DPR setujui pelantikan PAW empat anggota

    Rapat Paripurna DPR setujui pelantikan PAW empat anggota

    Jakarta (ANTARA) – Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, menyetujui pelantikan pengganti antarwaktu (PAW) empat orang anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

    “Apakah kita dapat melakukan pelantikan PAW anggota DPR RI setelah selesai seluruh agenda rapat paripurna hari ini?” kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir selaku pimpinan rapat dan dijawab setuju para anggota DPR RI yang hadir.

    Dia menyampaikan bahwa pelantikan PAW anggota DPR RI itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17/P/2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang Peresmian PAW Anggota DPR RI dan Anggota MPR RI Sisa Masa Jabatan 2024–2029.

    Empat orang anggota DPR RI yang dilantik itu menggantikan anggota yang sebelumnya sudah diangkat menjadi menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

    Mereka pun kemudian mengucapkan sumpah dan janji secara bersama-sama yang dipandu pimpinan DPR RI.

    Empat orang anggota Fraksi Partai Golkar yang dilantik tersebut masing-masing Kombes Pol (Purn) Maruli Siahaan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara I menggantikan Meutya Hafid yang kini menjadi Menteri Komunikasi dan Digital.

    Kemudian Anang Susanto Suhendar dari Dapil Jawa Barat II menggantikan Ace Hasan Syadzily yang kini menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andika Satria Wasisto dari Dapil Jawa Tengah II menggantikan Nusron Wahid yang kini menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

    Terakhir, Fransiskus Maria Agustisnus Sibarani dari Dapil Kalimantan Barat I menggantikan Maman Abdurrahman yang kini menjadi Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR Lantik 4 Anggota PAW Pengganti Meutya Hafid, Ace Hasan, hingga Nusron Wahid

    DPR Lantik 4 Anggota PAW Pengganti Meutya Hafid, Ace Hasan, hingga Nusron Wahid

    loading…

    DPR melantik anggota pergantian antar-waktu (PAW) masa jabatan 2024-2029 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat. Foto/SindoNews

    JAKARTA – DPR melantik anggota pergantian antar-waktu (PAW) masa jabatan 2024-2029 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat. Adapun anggota yang dilantik menggantikan kursi sejumlah kader Golkar yang ditunjuk sebagai menteri di Kabinet Merah Putih.

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir yang bertindak sebagai pemimpin rapat menyampaikan, pelantikan didasari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P/2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang peresmian pengangkatan antarwaktu anggota DPR dan anggota MPR sisa masa jabatan 2024-2029.

    “Perlu kami beritahukan pula bahwa pimpinan dewan telah menerima petikan Keppres Nomor 17/P/2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang peresmian pengangkatan antarwaktu anggota DPR RI dan anggota MPR RI sisa masa janatan 2024-2029,” kata Adies, Selasa (18/2/2025) pagi.

    Adapun keempat anggota PAW yang dilantik dalam paripurna ini sebagai berikut:

    1. Kombes Pol (Purn) Maruli Siahaan dari Partai Golkar Dapil Sumut 1, menggatikan Meutya Hafid.

    2. Anang Susanto Suhendar dari Partai Golkar Dapil Jabar 2, menggantikan Ace Hasan Syadzily.

    3. Andika Satria Wasisto dari Partai Golkar Dapil Jateng 2, menggantikan Nusron Wahid.

    4. Fransiskus Maria Agustinus Sibarani dari Partai Golkar Dapil Kalbar 1, menggantikan Maman Abdurrahman.

    Adies menyampaikan, pimpinan DPR akan mengambil sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR. Hal itu didasari atas ketentuan Pasal 9 ayat 4 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tatib.

    “Berdasarkan hal tersebut di atas, apakah kita dapat melakukan pelantikan PAW anggota DPR RI setelah selesai seluruh agenda rapur hari ini?” tanya Adies.

    “Setujuu,” sahut peserta rapat.

    (cip)

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Pengesahan Revisi UU Minerba hingga Hasto Mangkir Pemeriksaan KPK

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Pengesahan Revisi UU Minerba hingga Hasto Mangkir Pemeriksaan KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Senin (14/2/2025) hingga pagi ini. Sikap DPR yang setuju dan akan mengesahkan Revisi Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) dalam rapat paripurna, Selasa (18/2/2025), masih menarik perhatian pembaca.

    Isu politik dan hukum terkini lain yang banyak menjadi sorotan publik adalah seputar mangkirnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dari agenda pemeriksaan sebagai status tersangka oleh KPK, karena mengajukan praperadilan ulang.

    Berikut lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com:

    Revisi UU Minerba Bakal Disahkan Hari Ini, Berikut 9 Poin Perubahannya
    Revisi UU Minerba akan disahkan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (18/2/2025). Baleg DPR dan pemerintah telah menyepakati sembilan poin perubahan utama dalam revisi UU Minerba.

    Ketua Panja Revisi UU Minerba Martin Manurung alam rapat pleno Baleg DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025), mengungkapkan perubahan ini bertujuan untuk memperkuat regulasi sektor pertambangan serta menyesuaikan aturan dengan keputusan MK.

    Jokowi Buka Peluang bagi Pembicara Lain untuk Retret Kepala Daerah
    Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut akan menjadi salah satu pembicara dan pemateri dalam retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Namun, Jokowi meresponsnya dengan memberikan kesempatan itu kepada orang lain.

    “Masih banyak yang lebih pintar dan lebih berpengalaman,” ungkap Jokowi saat ditemui di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Solo, Senin (17/2/2025).

    Modus Operandi Pagar Laut Bisa Tangerang dan Bekasi
    Isu politik dan hukum terkini selanjutnya yang masih hangat adalah soal Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap modus operandi pagar laut bisa tertancap pada perairan di Tangerang dan Bekasi.

    Nusron menjelaskan, modus operandi dalam kasus pagar laut berupa penerbitan hak guna bangunan (HGB) dengan cara memindahkan kepemilikan sertifikat tanah yang sebelumnya berada di darat ke wilayah laut.

    “Modusnya orang ada sertifikat jumlahnya 89 sertifikat, dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektare. Nah ini nomor induk bidang (NIB)-nya dipindah ke laut (yang) jumlahnya 79 hektare. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektare,” katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).  

    19.337 Napi Bakal Dapat Amnesti Sebelum Hari Raya Idulfitri 2025
    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan sebanyak 19.337 narapidana (napi) bakal mendapatkan amnesti sebelum Hari Raya Idulfitri 2025. Awalnya, pemerintah berencana memberikan remisi untuk 44.589 napi. Namun, angka itu berkurang menjadi 19.337 napi setelah diverifikasi dan asesmen ulang.

    “Setelah kami dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum lewat Direktur Pidana melakukan verifikasi dan asesmen kembali, maka angkanya turun dari 44.000 menjadi kurang lebih sekitar 19.000,” ujar Supratman dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

  • Tagar Kabur Aja Dulu, Menteri Nusron: Jangan Kabur, Kita Selesaikan Bersama

    Tagar Kabur Aja Dulu, Menteri Nusron: Jangan Kabur, Kita Selesaikan Bersama

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menanggapi tren tagar #KaburAjaDulu yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial karena berisi ajakan meninggalkan Indonesia.

    Menurutnya, tagar #KaburAjaDulu tersebut menunjukkan sikap yang tidak patriotik dan cinta tanah air.

    “Ya, begini ya kalau ada Kabur Aja Dulu itu kan dia ini warga negara Indonesia apa tidak. Kalau kita ini patriotik sejati, kalau emang ada masalah, kita selesaikan bersama. Kok jangan ‘Kabur Aja Dulu’, apa yang mau kita selesaikan kalau kabur,” kata Nusron saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    “Itu menandakan sikap permisif, tidak mau menyelesaikan masalah bangsa ini secara bersama-sama. Ini berarti dia, ini masalah cinta kita terhadap Tanah Air. Ada masalah ayo kita selesaikan sama-sama,” lanjutnya.

    Dikatakan Nusron, pemerintah selalu terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Seharusnya semua masalah bisa diselesaikan dengan bijak, bukan dengan menyerah atau mencari jalan keluar yang instan.

    “Kita ini pemerintah terbuka terhadap masukan, kalau memang benar ya benar.  Kalau memang salah, ya salah. Kalau kemudian hopeless begitu seakan-akan, ‘Kabur Aja Dulu’ itu menandakan, ya mohon maaf kurang cinta terhadap Tanah Air,” ujarnya.

    Ia pun mengajak semua pihak untuk menahan diri dan tidak membandingkan Indonesia dengan negara lain, karena memiliki karakter yang berbeda.

    “Jadi, kalau ada masalah ayo kita selesaikan, masyarakat (dan) pemerintah, siap berdialog, siap menyelesaikan bersama-sama kalau ada masalah. Kalau kata lagunya kan, ojo dibanding-bandingke dengan luar negeri, kan karakter Indonesia beda dengan luar negeri,” imbuhnya terkait #KaburAjaDulu.

  • Ragam Komentar Pejabat soal #KaburAjaDulu: Ada yang Introspeksi, Ada yang Cuek

    Ragam Komentar Pejabat soal #KaburAjaDulu: Ada yang Introspeksi, Ada yang Cuek

    Ragam Komentar Pejabat soal #KaburAjaDulu: Ada yang Introspeksi, Ada yang Cuek
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dua pekan belakangan, media sosial (medsos) diramaikan dengan tagar #KaburAjaDulu.
    Tagar itu mencerminkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia demi bekerja atau melanjutkan studi di luar negeri.
    Di sisi lain, diksi “kabur” juga bisa dipandang sebagai bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap kondisi yang terjadi di Tanah Air beberapa waktu belakangan.
    Ramainya tagar #KaburAjaDulu pun turut dikomentari para pejabat, ada yang menganggap hal itu sebagai bahan evaluasi, tetapi ada pula yang menganggap santai keinginan warga negara Indonesia (WNI) untuk berkiprah di luar negeri.
    Lalu, apa komentar para pejabat mengenai tagar #KaburAjaDulu?
    Menaker introspeksi
    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengakui bahwa tren #KaburAjaDulu di media sosial yang mendorong warga negara Indonesia (WNI) untuk berkarir di luar negeri adalah tantangan bagi pemerintah.
    Yassierli mengatakan, pemerintah harus memenuhi aspirasi publik yang timbul dengan menciptakan pekerjaan yang lebih baik.
    “Ini tantangan buat kita kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah
    create better jobs
    , itu yang kemudian menjadi catatan kami dan concern kami,” ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/2/2025).
    Dia meyakini, tren itu muncul bukan karena para WNI benar-benar ingin kabur dari Indonesia, tetapi ingin mengambil kesempatan untuk dapat bekerja di luar negeri.
    Ia tidak memungkiri bahwa kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri memang terbuka.
    “Tanggapannya, ya itu ini kan netizen terkait dengan kabur saja. Memang di satu sisi saya lihat kesempatan kerja di luar memang ada ya. Jadi semangatnya bukan kabur sebenarnya,” ujar Yassierli.
    Wamenaker tak peduli
    Berbanding terbalik, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker)
    Immanuel Ebenezer
    atau akrab disapa Noel mengaku tidak peduli dengan tagar #KaburAjaDulu.
    Ia bahkan mempersilakan WNI yang ingin kabur ke luar negeri.
    Dengan gurauan, Noel juga menyampaikan bahwa WNI yang kabur ke luar negeri tidak perlu kembali ke Tanah Air.
    “Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi, hi-hi-hi,” ungkap Noel di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin, seraya tertawa.
    Noel tidak mau berkomentar lebih jauh mengenai tren tersebut.
    Ia hanya menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak memedulikan tagar atau seruan itu.
    ”
    Hashtag-hashtag
    enggak apa-apalah, masa
    hashtag
    kita peduliin,” ujar Noel.
    Tak selesaikan masalah
    Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mempertanyakan orang-orang yang memilih mengikuti fenomena #KaburAjaDulu ke luar negeri.
    Dia menilai, jika orang-orang memilih kabur, maka masalah tidak akan selesai.
    “Begini ya, kalau ada #KaburAjaDulu itu kan dia ini warga negara Indonesia apa tidak. Kalau kita ini patriotik sejati, kalau memang ada masalah kita selesaikan bersama,” ujar Nusron, di Istana, Jakarta, Senin.
    “Kok jangan #KaburAjaDulu, apa yang mau kita selesaikan kalau kabur itu. Itu menandakan sikap permisif, tidak mau menyelesaikan masalah bangsa ini secara bersama-sama,” sambung dia.
    Menurut Nusron, jika ada yang memilih kabur ke luar negeri, maka orang itu memiliki masalah kecintaan terhadap Tanah Air.
    Dia mengajak agar semua pihak yang mau kabur ke luar negeri untuk menyelesaikan masalah secara bersama.
    “Memang pemerintah selama ini menutup mata, kemudian menutup telinga untuk kritikan masyarakat? Kan tidak. Kita ini pemerintah terbuka terhadap masukan, kalau memang benar, ya benar. Kalau memang salah, ya salah,” ujar Nusron.
    “Kalau kemudian hopeless gitu seakan-akan kabur saja dulu, itu menandakan, ya mohon maaf, kurang cinta terhadap Tanah Air,” imbuh dia.
    Istana sambut positif
    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyambut positif fenomena media sosial #KaburAjaDulu.
    Namun, ia menekankan pentingnya WNI memiliki keterampilan jika ingin merantau ke luar negeri.
    “Kalau mau merantau itu bagus loh, kalau mau merantau. Tapi, kalau mau merantau ke luar negeri, ingat, harus punya skill. Karena kalau enggak punya skill, nanti enggak bisa punya pekerjaan baik di luar negeri,” ujar Hasan, di Istana, Jakarta, pada Senin.
    Hasan juga mengingatkan bahwa warga yang ingin merantau harus mematuhi prosedur yang berlaku.
    Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melarang warganya yang ingin merantau, asalkan mereka mengikuti aturan yang ada.
    “Yang kedua, harus taat prosedur. Supaya enggak jadi pendatang haram. Kalau orang mau merantau, enggak boleh dilarang,” imbuh dia.
    Ungkapan emosi
    Sementara itu, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai, tagar #KaburAjaDulu merupakan ungkapan emosi masyarakat yang merespons kondisi saat ini.
    Namun, ia menekankan pentingnya kebersamaan untuk menjawab tantangan bangsa.
    “Ya emosi ya wajar saja, tapi kemudian tidak, kemudian takut saja. Itu kan cuma ekspresi pelarian. Tapi, siapa yang membangun negara bangsa ini kalau tidak kita semua? Tanggung jawab kita lah bersama-sama, tidak bisa hanya segelintir orang,” tegas Willy di Gedung DPR RI, Senin.
    Willy juga menekankan bahwa Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal.
    Dengan demikian, masyarakat yang keluar negeri tidak serta merta dapat melepas statusnya sebagai WNI.
    “Ya, prinsipnya kita kan cuma mengenal satu kewarganegaraan,” ujar dia.
    Ia mengingatkan masyarakat yang merasa kecewa dengan negara atau pemerintah untuk tidak meninggalkan Indonesia begitu saja.
    Menurut dia, upaya membangun dan memajukan Indonesia adalah tanggung jawab bersama seluruh warga negara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nusron Wahid Bakal Pecat Pegawai BPN Terlibat Kasus Pagar Laut di Bekasi

    Nusron Wahid Bakal Pecat Pegawai BPN Terlibat Kasus Pagar Laut di Bekasi

    Jakarta –

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyebut investigasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus pagar laut di Bekasi, Jawa Barat, sudah selesai. Dia akan memecat pegawai BPN yang terlibat kasus tersebut.

    Hal itu diungkap Nusron usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/2). Nusron melaporkan perkembangan terkini terkait pertanahan, termasuk penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah Bekasi dan Tangerang dalam kasus pagar laut.

    “Yang Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan, ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi,” kata Nusron saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, dilansir Antara, Selasa (18/2/2025).

    Nusron menjelaskan bahwa modus operandi dalam kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut dilakukan oleh oknum pejabat di tingkat bawah. Kasus itu berawal dari adanya nomor induk bidang pada 89 sertifikat yang dimiliki oleh 84 orang dengan luas mencapai 11,6 hektare.

    Ketika sertifikat itu dipindahkan ke laut, luasnya menjadi 79 hektare. Kemudian, kepemilikan sertifikat itu juga berubah dari 84 pemilik menjadi 11 pemilik, di mana salah satunya adalah oknum kepala desa setempat.

    Nusron juga baru mengetahui bahwa 89 sertifikat itu didaftarkan melalui skema Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Akun PTSL ini dapat dikelola oleh tim di bawah koordinator pelaksana PTSL di tingkat kabupaten, sehingga memberikan ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang.

    “Yang memegang akun itu memang kalau nggak Kepala Kantor, Kepala Seksi. Nah ternyata karena ini program PTSL, saya baru dapat informasi, kalau program PTSL itu tim adjudikasi pun, tim di bawah koordinator pelaksana PTSL di tingkat kabupaten itu juga boleh mendapatkan akun,” ucap Nusron.

    Nusron menegaskan bahwa pejabat BPN yang diduga melakukan penyalahgunaan jabatan dalam kasus pagar laut bukan berasal dari eselon 1 dan eselon 2.

    Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo, Nusron juga membahas mengenai tumpang tindih kepemilikan sertifikat hak milik (SHM) yang sering terjadi akibat kesalahan administrasi pertanahan di masa lalu.

    Menurut Nusron, banyak sertifikat yang terbit pada periode 1960-1987 tidak memiliki peta bidang tanah yang jelas, sehingga menimbulkan permasalahan kepemilikan di kemudian hari.

    (fas/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu