Xcloud.id

Tag: Nusron Wahid

  • Nusron Ungkap 3,7 Juta Hektar Lahan Sawit Bermasalah Bakal Diambil Alih Negara

    Nusron Ungkap 3,7 Juta Hektar Lahan Sawit Bermasalah Bakal Diambil Alih Negara

    Jakarta –

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan sebanyak 3,7 juta hektar lahan sawit bermasalah akan ditertibkan tahun ini. Saat ini, pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Kelapa Sawit telah melakukan penertiban pada 1,1 juta hektar lahan sawit yang bermasalah.

    Nusron mengatakan Satgas Kelapa Sawit yang diketuai oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin akan menangani lahan sawit yang bermasalah lalu diambil alih oleh negara. Berdasarkan data Satgas Kelapa Sawit, ada 3,7 juta hektar lahan sawit yang tumpang tindih dengan kawasan hutan.

    “Satgas Kelapa Sawit Sudah mengumumkan ada potensi (lahan) kelapa sawit yang tabrakan dengan hutan itu jumlahnya 3,7 juta hektar,” kata Nusron saat ditemui di kantornya, dikutip Minggu (23/2/2025).

    Selain adanya tumpang tindih dengan area hutan, Nusron menyebut Satgas Kelapa Sawit juga menemukan adanya perkebunan sawit yang tidak mempunyai izin usaha perkebunan (IUP).

    Bahkan ada praktik perkebunan sawit yang tidak mempunyai dokumen Hak Guna Usaha (HGU). Nantinya, 3,7 juta hektar lahan sawit yang bermasalah itu akan diambil alih menjadi milik negara.

    “Pemetaan di lapangan di mana ada sawit yang masuk ke hutan, tidak punya IUP, tidak punya HGU. Itu kemudian diambil alih oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia,” terang Nusron.

    Saat ini, Satgas Kelapa Sawit telah menertibkan sebanyak 1,1 juta hektar lahan sawit yang bermasalah. Nusron menyebut, seluruh lahan sawit yang bermasalah itu dapat dibereskan tahun ini.

    “Ada di Pulau Kalimantan dan di pulau Sumatera, Riau, Jambi, Sumsel Rio, Jambi, Sumsel, Sumut Kalbar, Kalteng, Kaltim. Insya Allah selesai tahun ini,” tambah Nusron.

    (kil/kil)

  • Kepala OIKN Bakal Bagi-Bagi Lahan IKN Gratis, Menteri ATR/BPN Buka Suara – Page 3

    Kepala OIKN Bakal Bagi-Bagi Lahan IKN Gratis, Menteri ATR/BPN Buka Suara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, memberikan tanggapan terkait rencana Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang berencana membagikan lahan IKN kepada negara lain.

    Nusron menegaskan bahwa OIKN memiliki kewenangan untuk memberikan lahan IKN kepada pihak manapun.

    “IKN itu kan sudah ada HPL, Hak Pengelolaan Lahan yang dilimpahkan dari Menteri ATR mewakili pemerintah Indonesia kepada Otoritas namanya OIKN sehingga penggunaan kawasan IKN ini mau dibagikan kepada siapa itu semua murni kewenangan daripada Otoritas,” kata Nusron saat ditemui di kantornya, ditulis Minggu (23/2/2025).

    Menurut Nusron Wahid, pihaknya sudah menyerahkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada OIKN, sehingga OIKN kini berhak mengelola hak pakai atas lahan di IKN.

    Lebih lanjut, Nusron menjelaskan bahwa pihak yang menerima lahan tersebut dapat mengajukan permohonan ke kantor BPN Penajam untuk memperoleh sertifikat Hak Pakai atau sertifikat Hak Guna Bangunan.

    “Nah nanti setelah dilimpahkan, dia datang kepada BPN Penajam sana Minta pengesahan dalam bentuk SHGB di atas HPL, atau Hak Pakai di atas Pengelolaan HPL,” jelas Nusron.

    Penjelasan Kepala OIKN

    Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, buka suara soal kabar mengenai pemberian lahan gratis bagi negara negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di IKN sebelum 2028.

    Basuki menegaskan, kebijakan tersebut merupakan usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut dia, usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan kepada Prabowo ini dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN. Selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.

    “Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

    Basuki menambahkan, dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN.

    “Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound,” terang dia.

     

  • Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Bantah SHGB Sepanjang Pagar Laut Batal Dicabut

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Bantah SHGB Sepanjang Pagar Laut Batal Dicabut

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membantah kabar SHGB dan SHM di sepanjang area pagar laut batal dicabut.

    Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengatakan kabar tersebut tidak benar. Semua SHGB dan SHM sepanjang pagar laut di Desa Kohod Tangerang yang di luar garis pantai dibatalkan.

    “Tidak benar kalau ada berita yang mengatakan bahwa SHGB batal dicabut. Prinsipnya semua yang ada di luar garis pantai dibatalkan, kalau di dalam garis pantai tidak dibatalkan. Punya siapapun. Tidak peduli,” kata Nusron dalam keterangan resminya, Sabtu (22/2/2025).

    Nusron meluruskan, sejak awal dalam kunjungan di Desa Kohod, dia menyampaikan ada 263 SHGB dan 17 SHM, totalnya ada 280 sertifikat.

    Dari total 280 sertifikat tersebut, yang ada di dalam garis pantai sebanyak 58 bidang, dan yang di luar garis pantai ada 222 bidang.

    “Dari yang 222 bidang itu semua ada di garis pantai. Kebijakannya adalah semua yang ada di garis pantai, semuanya dibatalkan,” tegas Nusron.

    Nusron membeberkan, pihaknya telah membatalkan sebanyak 209 sertifikat. Dia menjelaskan sertifikat tersebut ada yang dibatalkan oleh pihak BPN dan ada juga yang dibatalkan melalui proses sukarela dengan menyerahkan dokumen sertifikat langsung kepada BPN.

    Sementara itu sebanyak 58 bidang, kata Nusron, tidak dibatalkan karena di dalam garis pantai.

    “Adapun yang 13 bidang, saat ini sedang ditelaah, karena wilayahnya ada bidang tanah yang separuh masuk garis pantai. Artinya, yang separuh di dalam pantai yang separuh di luar garis pantai,” jelas Nusron.

    Untuk itu, dia menolak keras kabar soal pembatalan mencabut SHGB yang beredar di masyarakat. Pasalnya, sejak awal kasus tersebut mencuat, pihaknya berkomitmen dan konsisten untuk membatalkan seluruh sertifikat yang berada di luar garis pantai.

  • Update Kasus Pagar Laut, Nusron Wahid Pastikan SHGB Milik PT CIS Sah, Ini Penjelasannya

    Update Kasus Pagar Laut, Nusron Wahid Pastikan SHGB Milik PT CIS Sah, Ini Penjelasannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik PT Cahaya Inti Sentosa (CIS) yang terafiliasi Aguan dipastikan sah secara hukum.

    Alasannya, Nusron memastikan bahwa seluruh sertifikat yang batal dicabut itu memang berada di dalam garis pantai. Sedangkan, seluruh SHGB yang berada di luar garis pantai akan dibatalkan. 

    Nusron juga menegaskan, pembatalan SHGB itu tidak ada relevansinya mengenai siapa yang memiliki sertifikat tersebut

    “Kebijakannya adalah semua yang ada di luar garis pantai, semuanya dibatalkan. Dan sampai saat ini sudah dibatalkan 209 sertifikat,” jelas Nusron dalam keterangan resmi, Sabtu (22/2/2025).

    Sejak awal polemik pagar laut mencuat di masyarakat, Nusron menjelaskan terdapat 263 SHGB dan 17 Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan total 280 sertifikat. 

    Setelah dilakukan verifikasi, dari 280 sertifikat tersebut, terdapat 58 sertifikat yang ada di dalam garis pantai dan 222 sertifikat di luar garis pantai.

    Atas dasar hal itu, Kementerian ATR/BPN memastikan bahwa tidak jadi dicabutnya SHGB milik PT CIS itu memanglah sudah sesuai prosedur yang berlaku.

    “Sekarang hari ini berita-berita di berbagai situs online yang menyatakan bahwa saya batal mencabut SHGB miliknya Pak Aguan yang ada di pinggir Pantai Tanggerang. Saya katakan berita itu tidak benar,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Nusron menjelaskan bahwa saat ini masih terdapat 13 sertifikat HGB lainnya, yang sedang dalam proses penelaahan. 

    Penelaahan tersebut dilakukan karena wilayah di dalamnya terdapat bidang yang separuh masuk garis pantai dan separuhnya lagi di luar garis pantai. Ke depannya, Nusron berkomitmen untuk terus mengawal jalannya penyelesaian masalah pagar laut, sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 

    “Kalau memang di dalam garis pantai ada SHGB pemilik sahnya. Kalau memang benar ya tidak dibatalkan. Kalau yang gak benar semua dibatalkan,” pungkasnya.

  • Pemerintah Bakal Tertibkan 3,7 Juta Hektare Kebun Sawit Bermasalah Tahun Ini

    Pemerintah Bakal Tertibkan 3,7 Juta Hektare Kebun Sawit Bermasalah Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap Satuan Tugas (Satgas) Kelapa Sawit bakal melakukan penertiban 3,7 hektare juta lahan sawit bermasalah tahun ini.

    Nusron menjelaskan penertiban itu bakal dilakukan usai Satgas Kelapa Sawit yang diketuai oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, baru-baru ini bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Yang jelas Satgas Kelapa Sawit sudah mengumumkan [kepada Presiden] ada potensi kebun kelapa sawit yang tabrakan dengan hutan. Itu jumlahnya 3,7 juta hektare,” jelasnya saat ditemui di kantornya, Jumat (21/2/2025).

    Selain adanya temuan tumpang tindih area kebun sawit dengan hutan, Satgas Kelapa Sawit juga menemukan adanya perkebunan sawit yang tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).

    Selain itu, adapula praktik perkebunan sawit bodong yang tak memiliki dokumen Hak Guna Usaha (HGU). Nantinya, tambah Nusron, 3,7 juta hektare kebun sawit yang bermasalah itu bakal diambil alih statusnya menjadi milik negara. 

    “Pemetaan di lapangan [sedang berlangsung] di mana ada sawit yang masuk ke hutan, yang tidak punya IUP dan tidak punya HGU itu kemudian diambil alih oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Nusron.

    Adapun, saat ini Satgas Kelapa Sawit disebut telah menertibkan sebanyak 1,1 juta hektare perkebunan sawit bermasalah. Ditargetkan, seluruh kebun sawit bermasalah sebesar 3,7 juta hektare dapat dirampungkan tahun ini.

    “Ada di pulau Kalimantan dan di Pulau Sumatera, Riau, Jambi, Sumsel, Sumut, Kalbar, Kalteng, Kaltim. Insyaallah [rampung tahun ini 3,7 juta hektare],” pungkasnya.

  • Sebut Ajakan Tarik Uang dari Bank BUMN sebagai Subversi Ekonomi, Nusron: Momentumnya Apa?

    Sebut Ajakan Tarik Uang dari Bank BUMN sebagai Subversi Ekonomi, Nusron: Momentumnya Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menanggapi ajakan untuk menguras uang dari bank pelat merah yang belakangan viral. 

    Nusron menjelaskan bahwa tindakan tersebut sudah masuk dalam praktik pemberontakan ekonomi atau subversi ekonomi yang dinilai tak berdasar.

    “Ini kategorinya, mohon maaf kata ya, kalau menurut saya ini kategorinya sudah subversi ekonomi itu. Bukan subversi politik lagi, tapi subversi ekonomi,” tuturnya saat ditemui di Kantornya, Jumat (22/2/2025).

    Nusron menegaskan, ajakan menarik uang dari bank BUMN itu dipandang tidak linear dengan kondisi ekonomi di Indonesia saat yang saat ini tergolong stabil. 

    Dengan demikian, dia meminta agar masyarakat untuk dapat lebih jeli menyikapi ajakan tersebut, alasannya untuk menghindari bankrun atau penarikan dana besar-besaran yang dikhawatirkan bakal berdampak pada ekonomi RI ke depan. 

    “Kalau tahun 98, momentum krisis banyak. Ini momentumnya apa? Tidak ada momentumnya. Fundamental makro bagus, inflasinya rendah, kita ini apalagi, cadangan devisa kuat, LPS kokoh, kok tiba-tiba ngomong [ajak tarik uang dari bank],” pungkasnya.

    Asal tahu saja, seruan untuk menarik dana dari bank-bank BUMN muncul di media sosial menjelang peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara.  

    Pasalnya, embrio superholding BUMN itu dicanangkan bakal mengelola aset entitas usaha yang berada di bawahnya, tak terkecuali BUMN perbankan. 

    BPI Danantara, yang akan diluncurkan pada 24 Februari 2025, diperkirakan memiliki aset kelolaan hingga Rp14.715 triliun. 

    Kekhawatiran warganet muncul karena pengelolaan dana jumbo ini, termasuk jika dana simpanan nasabah akan dipakai Danantara.

  • Tanggapi Seruan Tarik Dana dari Bank karena Danantara, Nusron: Upaya dari Pihak yang Stres – Halaman all

    Tanggapi Seruan Tarik Dana dari Bank karena Danantara, Nusron: Upaya dari Pihak yang Stres – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid merespons soal hebohnya ajakan agar publik menarik uang dari bank-bank negara seiring dengan bakal diluncurkannya BP Danantara.

    Menurutnya, orang yang menginstruksikan seruan tersebut termasuk orang stres.

    BP Danantara diketahui akan mengelola penghematan anggaran dari Kementerian/Lembaga dan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

    Nusron menyebut pemerintah di era Prabowo Subianto mendapat dukungan parlemen dan rakyat yang kuat. 

    “Enggak ada krisis ekonomi, nggak ada krisis keuangan, tiba-tiba membuat instruksi dan kampanye menarik duit dari bank. Iya kan? Ini kalau nggak orang stres, dan dalam rangka ini mendelegitimasi pemerintah, untuk apa ini?” kata Nusron di kantornya, Jumat (21/2/2025).

    Dia menilai bahwa seruan tersebut masuk kategori tindakan subversif ekonomi.

    “Enggak ada momentum apa-apa. Momentum krisis nggak ada. Iya kan? Kalau 98, momentum krisis banyak. Ini momentumnya apa? Nggak ada momentumnya,” kata Nusron.

    Menurut Nusron, fundamental makro Indonesia saat ini cukup bagus. Hal ini dapat dilihat dari inflasi yang rendah serta cadangan devisa kuat.

    Nusron menegaskan seruan itu merupakan salah satu upaya oknum tertentu yang men-delegitimasi pemerintah. 

    “Dia takut ini, kalau negara kuat, ini ada pihak-pihak tertentu mau coba untuk melakukan delegitimasi itu. Nah, ini perlu kita waspadai, nggak boleh. Kan yang diserang tidak hanya sertifikat saja. Ini mohon maaf kata, adalah upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu yang stres,” kata dia

    “Stres menghadapi kuatnya pemerintahan sekarang karena pemerintahan yang kuat sekarang ini, dukungan parlemen kuat, dukungan rakyat kuat, kepuasan publik banyak,” tandas Nusron.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan lembaga baru yakni badan pengelola investasi baru Indonesia, yaitu Daya Anagata Nusantara (Danantara). Lembaga tersebut akan diluncurkan pada 24 Februari 2025 mendatang.

    Hal ini disampaikan Prabowo pada Kamis saat berbicara sebagai keynote speaker di forum internasional World Government Summit secara daring, pada Kamis  (13/2/2025).

    “Lebih jauh lagi, kami tengah mempersiapkan peluncuran Danantara Indonesia, sovereign wealth fund terbaru kami, yang menurut evaluasi awal kami akan mengelola lebih dari 900 miliar dolar AS aset dalam pengelolaan (AUM),” ujar Prabowo.

    “Danantara, yang akan diluncurkan pada tanggal 24 Februari bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain,” lanjutnya.

    Prabowo mengatakan bahwa semua proyek tersebut diharapkan akan berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen.

    Adapun ia mengungkapkan bahwa initial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksi mencapai 20 miliar dolar AS.

    “Pendanaan awal di tahun ini akan mencapai 20 miliar dolar AS. Saya rasa ini akan menjadi langkah yang transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami,” ujarnya.

    “Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” pungkasnya.

     

  • Top 5 News: Tagar Produktif di Negeri Sendiri hingga Penghentian Pencarian Korban Kebakaran Glodok Plaza

    Top 5 News: Tagar Produktif di Negeri Sendiri hingga Penghentian Pencarian Korban Kebakaran Glodok Plaza

    Jakarta, Beritasatu.com – Tagar produktif di negeri sendiri hingga penghentian pencarian korban kebakaran Glodok Plaza menjadi lima berita teratas atau top 5 news Beritasatu.com sepanjang Jumat (21/2/2025) hingga Sabtu (22/1/2025).

    Selain itu, berita lain yang juga mendapat banyak perhatian adalah soal jadwal tur konser keliling dunia K-Pop Blackpink dan kepala daerah dari PDIP yang dilarang mengikuti retret di Magelang.

    Berikut Top 5 News Beritasatu.com:

    1. Dukung #Produktifdinegerisendiri, Nusron Wahid: Kita Panggil Talenta Terbaik

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendukung #Produktifdinegerisendiri sebagai bentuk dukungan bagi mereka yang tetap berkarya di Tanah Air. #Produktifdinegerisendiri

    Ia menegaskan pemerintah berupaya menarik kembali putra-putri terbaik bangsa yang berada di luar negeri agar kembali dan berkontribusi bagi pembangunan Indonesia.

    “Kita memanggil putra-putri terbaik Indonesia untuk membangun negeri ini. Kok malah mengajak untuk pergi,” ujar Nusron dalam acara media gathering di kantor Kementerian ATR/BPN, Jumat (21/2/2025).

    2. Simak! Ini Jadwal dan Lokasi Tur Konser Keliling Dunia Blackpink

    Grup idola K-Pop Blackpink, baru-baru ini mengumumkan tanggal dan tempat untuk tur dunia mereka yang akan dimulai pada Juli 2025.

    Dilansir dari News Asia pada Jumat (21/2/2025), konser tur Blackpink kali ini akan dimulai dengan dua malam pertunjukan di Stadion Goyang, Korea Selatan, pada 5 Juli 2025.

    Selain Korea Selatan, Blackpink juga akan mengunjungi berbagai kota besar di dunia, seperti Stadion SoFi di Los Angeles, Citi Field di New York, Stade de France di Paris, Stadion Wembley di London, dan Tokyo Dome di Tokyo. Namun, beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand yang merupakan kampung halaman Lisa Blackpink, tidak tercantum dalam daftar tujuan tur kali ini.

    3. Detik-detik Atlet Angkat Besi Tewas Tertimpa Beban 272 Kg

    Top 5 news Beritasatu.com lainnya berikutnya mengenai seorang atlet angkat besi di India tewas setelah gagal melakukan angkatan besi dengan beban 600 pon atau sekitar 272 kilogram (kg). Video mengerikan yang beredar di media sosial menunjukkan momen ketika remaja tersebut tertimpa beban hingga tewas di lokasi latihan.

    Dalam rekaman video yang dilaporkan oleh NewsX, dikutip Jumat (21/2/2025), atlet bernama Yashtika Acharya (17) itu berusaha mengangkat beban besar dari rak squat. Seorang pelatih berdiri di belakangnya sebagai spotter untuk membantu menjaga keseimbangan.

    Namun, tak lama setelah mencoba mengangkat beban, kakinya langsung melemah. Spotter-nya tidak mampu menahan tubuhnya yang jatuh ke belakang, sementara palang besi menghantam lehernya dengan keras, sehingga menyebabkan lehernya patah dalam posisi membungkuk.

    4. Wait and See, Sejumlah Kepala Daerah Asal Papua Tunggu Komando Megawati Soal Retret di Akmil Magelang

    Sejumlah kader PDI Perjuangan (PDIP) yang dijadwalkan mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, berkumpul di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Beberapa kepala daerah dari Papua bahkan sudah berada di Yogyakarta dan Magelang untuk menunggu komando lanjutan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Ya, dari Papua semua berangkat. Ada enam provinsi di Papua, saya dari (Provinsi) Papua Barat, sudah ada di sana (Magelang),” ujar Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan kepada Beritasatu.com, Jumat (21/2/2025).

    5. Polri Resmi Hentikan Pencarian Korban Kebakaran Glodok Plaza

    Top 5 news Beritasatu.com lainnya adalah soal Polri resmi menghentikan pencarian korban kebakaran Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat, karena tidak ditemukan lagi jasad korban hingga hari ini.

    “Kami sepakat bahwa pencarian (korban) saat ini kami close,” kata Karo Dokpol Pusdokkes Polri Brigjen Pol Nyoman Eddy Purnama kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

    Eddy mengatakan tim gabungan sudah mencari korban yang masih hilang. Namun, hingga kini belum ada yang ditemukan.

    Demikian top 5 news Beritasatu.com sepanjang Jumat (21/2/2025) hingga Sabtu (22/2/2025).

  • Nusron Wahid Enggan Komentari Soal Pidana Kasus Pagar Laut Tangerang, Sebut Ranah Penyidik – Halaman all

    Nusron Wahid Enggan Komentari Soal Pidana Kasus Pagar Laut Tangerang, Sebut Ranah Penyidik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, enggan menanggapi isu pidana dalam kasus pagar laut di Tangerang. 

    Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan ranah penyidik dan bukan kewenangannya untuk berkomentar, terutama terkait polisi yang disebut hanya fokus pada Kepala Desa Kohod, Arsin, tanpa menyentuh pihak di lingkaran ATR/BPN.

    Nusron menjelaskan alasan dirinya tidak ingin memberikan komentar lebih lanjut terkait kasus ini.

    “Saya enggak akan nanggapi isu. Masa Menteri nanggapin isu?

    Kayak netizen nanggapin isu. Kalau aku pemain sosmed atau selebgram kemudian bikin konten, ya nanggapin isu,” kata Nusron di kantornya, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Ia juga mengaku belum mengetahui apakah ada jajarannya yang sudah dipanggil ke Bareskrim Polri terkait kasus tersebut.

    “Itu bukan ranah kita, ranahnya bapak-bapak penyidik,” ujarnya.

    Nusron menegaskan bahwa dirinya tidak ingin dianggap mengintervensi penyelidikan yang dilakukan oleh Polri.

    “Kalau kami koordinasi ke sana, tanya sudah berapa yang kamu periksa, sudah sampai mana, dan kalau kami tanya ada staf kami yang diperiksa, nanti dianggap kita intervensi pemeriksaan.  Kan nggak boleh kita intervensi pemeriksaan, hukum harus independen,” tandasnya.

    Empat Tersangka 

    Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) terkait kasus pagar laut di Tangerang.

    Keempat tersangka tersebut adalah Kepala Desa Kohod, Arsin, Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta; SP (penerima kuasa), 
    CE (penerima kuasa).

    Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan memeriksa sejumlah saksi serta menyita barang bukti dalam proses penyidikan.

    Kasus ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen untuk permohonan hak atas tanah.

    Keempat tersangka diduga telah bekerja sama memalsukan berbagai dokumen, antara lain Girik,  surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah,  Surat pernyataan tidak sengketa, Surat keterangan tanah,  Surat keterangan kesaksian dan surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohod.

    Dokumen lainnya yang dibuat oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kohod sejak Desember 2023 hingga November 2024.

    Para tersangka diduga membuat dokumen seolah-olah pemohon mengajukan permohonan melalui jasa surveyor ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. (Tribunnews.com/Reza Deni)

  • Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sebut 192 Sertifikat di Pagar Laut Tangerang Sudah Dibatalkan – Halaman all

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sebut 192 Sertifikat di Pagar Laut Tangerang Sudah Dibatalkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengeklaim telah mengeksekusi pembatalan 192 sertifikat dari total 280 sertifikat terkait pagar laut Tangerang, Banten. 

    Sertifikat tanah di wilayah perairan Tangerang yang belum tereksekusi saat ini hanya tersisa 13 sertifikat. 

    “Jadi ini antara tengah-tengah garis pantai atau garis laut ini sedang ditelaah dan butuh waktu karena ini kan perlu hati-hati,” kata Nusron di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (21/2/2025). 

    Nusron menegaskan bahwa 13 sertifikat yang masih belum jelas ketetapan hukumnya itu dipastikan seluruhnya milik Badan Usaha. 

    “Kami itu membatalkan sertifikat reputasi. Kalau nanti kemudian digugat sama orang yang kita batalkan, Kemudian kalah digugat. Itu reputasi kantor rusak hanya demi untuk menyenangkan publik,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Cahyono Wibowo mengatakan pihaknya tengah mendalami dugaan korupsi dalam kasus pemalsuan dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut Tangerang.

    “Kemarin kami sudah terima surat dari Pidana Umum, menjelaskan bahwa ada indikasi korupsi,” ucap Cahyono kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    “Kemudian sudah kami undang kemarin dan diskusi. Ada memang fakta itu tapi kami juga perlu dalami dan sekarang berproses. Kami masih tahap penelaahan,” sambungnya.

    Jika dalam perkembangannya ditemukan fakta tindak pidana korupsi, status kasus akan dinaikkan untuk mencari unsur pidana.

    Lebih lanjut, ia mengatakan nantinya penyidik juga akan memanggil Kepala Desa Kohod Arsin dalam rangka pengumpulan keterangan.

    “Jelas pasti bisa dimintai keterangan, diklarifikasikan,” ucapnya.

    Dalam kasus ini, Dittipidum Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen SHGB dan SHM di kasus pagar laut Tangerang. 

    Keempat tersangka itu yakni di antaranya Kepala Desa Kohod Arsin, Sekretaris Desa Kohod Ujang Karta, dan dua orang lain berinisial SP dan CE. 

    SP selaku Penerima kuasa, dan CE Penerima Kuasa.

    Adapun penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan gelar perkara usai memintai sejumlah keterangan saksi dan menyita barang bukti dalam proses penyidikan. 

    Empat tersangka ini kaitannya masalah terkait pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah.

    Adapun peran keempat tersangka itu yakni secara bersama-sama memalsukan surat-surat tersebut.

    Diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan kesaksian.

    Kemudian surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga desa kohod, dan dokumen lain yang dibuat oleh Kades dan Sekdes Kohod sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024.

    Para tersangka membuat seolah-olah pemohon mengajukan permohonan melalui jasa surveyor ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.