Xcloud.id

Tag: Nusron Wahid

  • BPN Akan Pakai Lahan Sawit untuk Hunian Sementara Korban Bencana

    BPN Akan Pakai Lahan Sawit untuk Hunian Sementara Korban Bencana

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat tugas khusus dari Presiden untuk segera menyiapkan lahan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat korban bencana banjir dan longsor di Sumatra dan Aceh.

    Nantinya, kawasan hak guna usaha (HGU) milik swasta yang selama ini dijadikan perkebunan, salah satunya sawit, akan menjadi lahan huntara.

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan kebutuhan lahan untuk huntara ini sangat mendesak, terutama karena korban tidak mungkin terus-menerus tinggal di pengungsian. Menurutnya, pemerintah akan menyiapkan lahan di 52 kabupaten/kota terdampak.

    “Kalau terpaksa di 52 kabupaten/kota nanti tidak ada lahan, baik lahan pemda maupun lain-lain, kami akan minta dengan sukarela kepada pemegang-pemegang HGU di sekitar korban untuk diikhlaskan sebagian kawasannya untuk kepentingan huntara,” ujar Nusron usai dialog Investor Daily Roundtable di Hotel Mulia Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Nusron menegaskan lahan HGU tersebut pada dasarnya adalah tanah negara yang diberikan kepada swasta, rata-rata untuk kepentingan ekonomi seperti kebun sawit atau kopi.

    Dalam kondisi bencana dan masyarakat membutuhkan, maka kepentingan masyarakat harus diutamakan.

    “Intinya HGU tersebut dulunya adalah tanah negara. Ketika masyarakat membutuhkan untuk kepentingan huntara, apalagi ini korban bencana, maka masyarakat harus dinomorsatukan,” tegasnya.

    Saat ini, pihaknya sedang memproses identifikasi dan melakukan pendekatan dengan pemegang HGU agar mereka dengan sukarela memberikan lahannya. Adapun luas lahan yang dibutuhkan bervariasi di tiap daerah.

  • Nusron soal Ajakan Beli Hutan Buntut Banjir Sumatera: Nggak Boleh Dijualbelikan!

    Nusron soal Ajakan Beli Hutan Buntut Banjir Sumatera: Nggak Boleh Dijualbelikan!

    Jakarta –

    Viral di media sosial soal patungan membeli hutan di Indonesia. Ajakan ini muncul usai banjir dan longsor melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Ajakan tersebut bertujuan agar hutan di Indonesia tak dibabat secara serampangan yang mengakibatkan penggundulan hutan.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan hutan bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan.

    “Hutan kan nggak boleh dijual belikan, hutan itu bukan komoditas yang bisa dijual belikan,” kata Nusron di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Apabila masyarakat ingin berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan, langkah yang benar adalah melalui penanaman kembali atau reboisasi.

    “Kalau mau membangun hutan baru, reboisasi Itu dengan senang hati, memang kita harus gerakan masyarakat untuk itu. Tapi kalau membeli hutan, hutan itu bukan komoditas yang bisa dijual belikan,” katanya.

    Sebelumnya, ide patungan membeli hutan tersebut digaungkan oleh aktivis lingkungan Pandawara Group. Aksinya tersebut dukungan luar biasa, terutama setelah publik melihat betapa parahnya deforestasi dan bencana yang terjadi belakangan, termasuk di Sumatera.

    Salah satu respons paling mencolok datang dari penyanyi Denny Caknan. Tanpa banyak pikir panjang, ia langsung menyatakan siap menyumbang Rp 1 miliar untuk mewujudkan ide tersebut.

    “Mungkin terlihat tidak mungkin. Terlihat ngawur. Tapi kalau dipikir-pikir masuk akal juga lamunannya,” tulis Denny dikutip dari detikpop.

    “Walaupun aku nggak iso mikir cara belinya gimana, @pandawaragroup adalah simbol kepedulian kita terhadap lingkungan. Saya hanya seniman daerah yang sedikit membantu mimpi Pandawara dan untuk Indonesia.”

    Tak hanya Denny Caknan, selebritas lain juga langsung ikut meramaikan lini komentar. Denny Sumargo, dengan gaya khasnya, langsung menyambar.

    “1 miliar pertama gw,” tulisnya.

    Vidi Aldiano pun tak mau ketinggalan. Singkat tapi penuh makna, “Ikut.”

    Atta Halilintar ikut nimbrung dengan komentar yang sama, “Ikut.”

    Konten kreator Ladislao Camara Carranza juga memberi respons antusias, begitu pula Rayi Putra RAN yang menuliskan, “Setuju,” menunjukkan ide ini benar-benar membuka mata banyak pihak.

    Pandawara, memulai percakapan ini lewat unggahan berisi lamunan: bagaimana kalau masyarakat Indonesia patungan untuk membeli hutan-hutan agar tak dialihfungsikan? Mereka juga membagikan kondisi real hutan Indonesia dan sejumlah aturan soal batasan luas perkebunan sawit.

    “Karena alih fungsi dan deforestasinya sudah berlebihan banget, guys,” tulis Pandawara.

    Mereka bahkan mengajak publik berpikir ulang soal regulasi yang ada.

    “Gimana, guys? Apakah alih fungsi yang saat ini ada sudah sesuai dengan aturan di atas?”

    (hrp/hns)

  • Menteri hingga Gubernur Hadiri Beritasatu Regional Forum 2025

    Menteri hingga Gubernur Hadiri Beritasatu Regional Forum 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Media grup B-Universe yang menaungi BTV, Beritasatu TV, Beritasatu.com, Investor Daily, dan Jakarta Globe, menggelar Beritasatu Regional Forum 2025 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, pada Rabu (10/12/2025). Forum berskala nasional ini menghadirkan para menteri, gubernur, bupati, dan wali kota untuk membahas isu-isu strategis terkait masa depan pembangunan daerah.

    Dengan mengusung tema “Empowering Regions, From Local to Global”, acara ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga wadah kolaborasi lintas sektor. Forum dirancang untuk menyatukan arah pembangunan, memperkuat sinergi pusat-daerah, dan membuka peluang investasi yang lebih luas bagi wilayah-wilayah di seluruh Indonesia.

    Sejumlah menteri direncanakan hadir sebagai pembicara utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memaparkan strategi pertumbuhan daerah melalui inovasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

    Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid akan menyampaikan pembahasan mengenai moratorium alih fungsi lahan sawah sebagai salah satu langkah menjaga ketahanan pangan dan stabilitas investasi nasional.

    Forum ini juga dihadiri jajaran kepala daerah dari berbagai provinsi, di antaranya yaitu Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Gubernur Banten Andra Soni, serta Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.

    Selain itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi turut hadir untuk menyampaikan perspektif dan tantangan pembangunan di wilayah masing-masing.

    Pada sesi berikutnya, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Narendra Jatna akan memberikan pemaparan terkait peran kejaksaan dalam mendukung pembangunan dan kepastian hukum. Acara ditutup oleh Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, yang akan menjelaskan strategi penguatan investasi dan pembiayaan demi menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru.

    Beritasatu Regional Forum 2025 diposisikan sebagai platform kolaborasi tingkat tinggi yang mempertemukan pemerintah pusat, pemimpin daerah, para CEO perusahaan nasional, serta investor global. Tujuannya adalah membangun pemahaman strategis yang dapat memperkuat daya saing ekonomi regional.

    Momentum ini dinilai penting karena Indonesia tengah memasuki fase pertumbuhan baru, di mana daerah tidak lagi hanya menjadi pendukung, tetapi telah berkembang menjadi episentrum ekonomi nasional.

    Beritasatu Regional Forum 2025 diharapkan mampu merumuskan peta jalan investasi yang lebih progresif, mendorong terobosan kebijakan, serta mempercepat lahirnya kesepakatan konkret demi kemajuan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

  • Pemerintah Prabowo Tobat Akan Kembalikan Lahan Sawit Jadi Hutan

    Pemerintah Prabowo Tobat Akan Kembalikan Lahan Sawit Jadi Hutan

    GELORA.CO – Pemerintah Prabowo Subianto tobat dan berjanji akan mengembalikan lahan sawit menjadi hutan kembali.

    Pertobatan pemerintah Republik Indonesia itu diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid usai Sumatra diterpa banjir bandang maut yang menewaskan hampir 1000 orang di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

    Nusron mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto akan melakukan pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan kelapa sawit.

    HGU tersebut akan diubah untuk lahan pembangunan hunian korban terdampak banjir Sumatera.

    Nusron mengatakan, HGU perusahaan sawit yang akan dicabut adalah yang berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik negara.

    Nusron Wahid pun menyebut Kementerian ATR/BPN yang dipimpinnya siap melaksanakan perintah tersebut.

    “Ya siap, enggak masalah. Artinya kalau masyarakat membutuhkan hunian tetap dan tidak ada lahan yang tersedia, nanti kita akan minta lahan negara yang hari ini menjadi HGU-HGU di kota tersebut,” kata Nusron seperti dimuat Kompas.com Senin (8/12/2024).

    Selain itu, Nusron berjanji perkebunan kelapa sawit di Pulau Sumatera hasil pelepasan kawasan hutan akan dikembalikan menjadi hutan, imbas banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Keputusan ini hasil rapat bersama Menteri Kehutanan yang akan evaluasi beberapa kebun sawit yang dulunya merupakan hutan.

    Kata Nusron, dengan adanya bencana ini, pemerintah akan melakukan evaluasi besar-besaran terkait alih fungsi hutan.

    “Saya kemarin rapat, termasuk Menteri Kehutanan juga sedang mengevaluasi beberapa kebun-kebun yang dulunya hasil pelepasan kawasan hutan, kemungkinan besar dengan adanya bencana ini nanti akan ada evaluasi besar-besaran dan ada salah satu keputusan ekstremnya adalah dikembalikan menjadi fungsi hutan lagi,” kata Nusron.

    Nusron juga menegaskan perlunya dilakukan revisi penataan ruang di Pulau Sumatera, imbas banjir yang telah menelan hampir ribuan korban jiwa tersebut, menurut data per 8 Desember 2025.

    “Keputusan yang lebih baik itu apa? Revisi tata ruang, supaya kejadian yang sama tidak berulang,” ujar Nusron.

    Jelasnya, wilayah Sumatera sudah kehilangan daerah resapan air, sehingga air tidak bisa terserap ke tanah dan akhirnya mengisi ruang-ruang yang ada, yakni permukiman.

    “Karena penyangga serapannya dulunya adalah tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, pohonnya hilang. Terus gimana caranya supaya enggak ini? Ya kembalikan, yang dulunya itu ruang untuk pohon, yang sekarang diganti menjadi ruang untuk lainnya, kembalikan ruang itu untuk pohon,” ucap Nusron.

    Ia juga mengatakan perlunya revisi 415 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota, karena hanya 100 RTRW yang sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

    “Belum lagi perubahan RTRW kabupaten/kota dari tiga provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, pasca-bencana ini pasti impact-nya nanti adalah perubahan RTRW secara besar-besaran, yang lebih mengedepankan mitigasi terhadap bencana,” katanya.

    Padahal sebelum banjir bandang Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan memulai program ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit mulai tahun depan. 

    Plt. Dirjen Perkebunan Kementan Abdul Roni Angkat mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengejar target produksi minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) sebesar 100 juta ton pada 2045.

    “Ini proyeksi kita, harapannya tahun 2045, kita bisa capai 100 juta ton. Nah, apakah ini penting? Sangat penting. Di skema kita, kita akan mengembangkan 3 juta ha tambahan perluasan kelapa sawit,” ujar Roni dalam acara 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 di Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025).

    Rencananya, Indonesia akan membuka kebun sawit baru seluas 600.000 hektar (ha).

    Sebanyak 400.000 ha di antaranya merupakan kebun plasma atau sawit rakyat. 

    Adapun, proyek ini diarahkan untuk mendukung perluasan kebun plasma rakyat di wilayah Jambi, Sumsel, Bangka Belitung, Kalbar, Kalteng, Kaltara dan Sulawesi Selatan. 

    Selain itu, pemerintah juga berencana menawarkan 200.000 ha perkebunan kepada perusahaan negara, yakni PT Agrinas dan PalmCo. 

    Namun, Roni bilang, perusahaan swasta dipersilakan untuk berpartisipasi. 

    “Silakan nanti kalau teman-teman dari perusahaan swasta ingin masuk untuk mengakses bersama-sama dengan barisan kita, iskemanya kita akan berikan bersama,” ujar dia. 

    Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementan Baginda Siagian menambahkan, program ekstensifikasi ini juga dijalankan untuk memenuhi peningkatan permintaan CPO domestik dalam beberapa tahun ke depan. 

    “Itu kan masih rencana program hilirisasi, untuk mendukung ini semua, termasuk (program) biodiesel, dan juga kebutuhan dalam negeri kan gitu kan, (seperti) Minyak goreng nantinya,” tambahnya. 

    Selain itu, produktivitas perkebunan sawit nasional juga masih jauh tertinggal dibanding Malaysia. 

    Dalam pemaparannya, perkebunan negara diproyeksikan memiliki produktivitas tertinggi, yakni 4,48 ton CPO/ha/tahun pada tahun 2025. Sementara perkebunan swasta berada di 3,68 ton, dan pekebun rakyat hanya 3,18 ton. 

    Sehingga rata-ratanya di sekitar 3,52 ton. Dengan kondisi saat ini, produksi CPO nasional pada 2025 diperkirakan mencapai sekitar 50 juta ton, ditambah PKO sekitar 4 juta–5 juta ton, sehingga total menjadi 55 juta ton.

    Namun setelah banjir bandang menghantam Sumatra, isu pengembangan 600 ribu hektar lahan sawit tenggelam.

    Belum diketahui apakah program ini masih terus berjalan.

  • Nusron Siap Cabut HGU Pengusaha Demi Bikin Rumah Korban Banjir Sumatra

    Nusron Siap Cabut HGU Pengusaha Demi Bikin Rumah Korban Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengaku siap melakukan pencabutan sertifikat hak guna usaha (HGU) sejumlah perusahaan di atas lahan negara.

    Nusron menuturkan, hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang hendak membangun hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Sumatra.

    “Ya siap, tidak masalah [kalau harus cabut HGU]. Artinya kalau masyarakat membutuhkan hunian tetap, dan tidak ada lahan yang tersedia, nanti kita akan minta lahannya para pengusaha yang berdiri di atas lahan negara yang hari ini menjadi HGU,” kata Nusron saat ditemui di Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Meski demikian, Nusron belum dapat merinci di mana saja lokasi HGU yang akan dicabut. Dia mengatakan masih akan melakukan pemetaan terlebih dahulu.

    Adapun, saat ini HGU sejumlah perusahaan yang berdiri di atas lahan negara tersebut tersebar di 52 Kabupaten dan Kota.

    “Belum. Lokasinya kan baru kita [tentukan kalau sudah di survei] ada di 52 Kabupaten/Kota terdampak,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan pemerintah pusat untuk mencabut sementara Hak Guna Usaha (HGU) bila diperlukan, demi memastikan percepatan pemulihan masyarakat terdampak banjir Sumatra. 

    Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus segera menyediakan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. 

    Presiden menekankan perlunya koordinasi menyeluruh antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, termasuk seluruh kementerian serta lembaga teknis terkait seperti ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

    “Saya kira ini harusnya adalah nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat semua K/L dan terutama ATR, Kehutanan, ATR BPN dicek semua. Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat, lebih penting. Lahan harus ada,” ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Penanganan Banjir Aceh, Minggu (7/11/2025).

    Dia menilai bahwa semua data penggunaan lahan harus segera diperiksa, bahkan membuka opsi untuk mencabut sementara atau mengurangi HGU apabila itu menjadi satu-satunya cara untuk menyediakan lahan bagi masyarakat terdampak. Prabowo juga meminta agar pemerintah mempertimbangkan opsi konstruksi pre-fabrikasi agar lahan dan biaya bisa lebih efisien.

  • Menteri ATR Minta Pengembang Tak Gunakan Lahan LP2B untuk Perumahan

    Menteri ATR Minta Pengembang Tak Gunakan Lahan LP2B untuk Perumahan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengingatkan para pelaku industri perumahan untuk tidak lagi memanfaatkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagai lokasi pembangunan perumahan. Ia menegaskan, sawah yang masuk kawasan LP2B harus tetap dilindungi demi menjaga ketahanan pangan nasional.

    “Saya imbau, kalau pengadaan tanah untuk perumahan kalau bisa jangan beli sawah, terutama yang masuk kawasan LP2B,” ujar Nusron Wahid, dikutip dari Antara, Minggu (7/12/2025).

    Nusron menekankan, perubahan pola pengadaan tanah oleh pengembang perlu dilakukan agar sejalan dengan kebijakan nasional terkait ketahanan pangan. Ia menjelaskan, perlindungan sawah merupakan amanat undang-undang dan keputusan kabinet.

    “Kami dikasih mandat oleh undang-undang dan keputusan kabinet, sawah tidak dialihfungsikan. Kenapa? Ini untuk kepentingan generasi mendatang,” ujar Nusron.

    Menurutnya, Indonesia membutuhkan penguatan ketahanan pangan, dan keberadaan sawah menjadi salah satu penopangnya. Namun, faktanya, penyusutan lahan sawah masih terus terjadi setiap tahun.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 yang disampaikan Nusron, Indonesia kehilangan 60.000–80.000 hektare sawah setiap tahun, atau sekitar 165–220 hektare per hari. Apabila dibiarkan, hilangnya sawah secara masif dapat mengancam ketahanan pangan nasional.

    Nusron menegaskan perlunya keseimbangan antara pembangunan pangan, industri, energi, dan perumahan.

    “Kami ingin menciptakan keseimbangan antara pangan, industri, energi dan perumahan. Semua harus berjalan beriringan,” katanya.

    Sebagai langkah pengendalian, Kementerian ATR/BPN terus mendorong percepatan penetapan lahan LP2B di berbagai daerah agar alih fungsi sawah dapat dikendalikan. LP2B merupakan lahan sawah yang ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dan tidak boleh dialihfungsikan.

  • Nusron Wahid Wanti-wanti Pengembang Perumahan Setop Alih Fungsi Sawah

    Nusron Wahid Wanti-wanti Pengembang Perumahan Setop Alih Fungsi Sawah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid meminta para pengembang perumahan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan sawah menjadi area permukiman.

    Nusron menekankan hal tersebut penting dilakukan guna mendorong perubahan pola pengadaan tanah oleh pelaku industri perumahan agar lebih selaras dengan agenda ketahanan pangan nasional. 

    “Saya imbau, kalau pengadaan tanah untuk perumahan kalau bisa jangan beli sawah, terutama yang masuk kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (7/12/2025).

    Nusron menyebut, pelarangan alih fungsi lahan sawah tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 41/2009 dan diperkuat oleh penerbitan Perpres No. 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

    Pasalnya, tambah Nusron, Indonesia saat ini membutuhkan penguatan ketahanan pangan yang salah satunya ditopang oleh keberadaan sawah. 

    Dia menjabarkan, penyusutan luas lahan sawah di Indonesia masih terjadi setiap tahun, kisaran antara 60.000 hingga 80.000 hektare per tahun atau sekitar 165 hingga 220 hektare per hari. Angka tersebut diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021. 

    Menurutnya, hilangnya lahan sawah secara masif berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional jika tidak dikendalikan secara serius.

    “Kami dikasih mandat oleh undang-undang dan keputusan kabinet, sawah tidak dialihfungsikan. Kenapa? Ini untuk kepentingan generasi mendatang,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan dua langkah utama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan nasional. Dia juga menekankan pentingnya revisi Perpres No. 59/2019 yang akan menyesuaikan nomenklatur terkait perubahan kementerian dan posisi Menko.

    Revisi ini akan memperluas cakupan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dari yang sebelumnya delapan provinsi, akan ditambah 12 provinsi untuk meningkatkan pemerataan pengelolaan lahan pertanian.

    Adapun penambahan 12 provinsi yang lahan sawahnya akan ditetapkan menjadi LSD ialah Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

  • Pelepasan kawasan hutan era Zulhas disebut untuk beri kepastian hukum

    Pelepasan kawasan hutan era Zulhas disebut untuk beri kepastian hukum

    “Tanpa adanya revisi tata ruang ini, ribuan warga yang tinggal di area tersebut secara teknis dianggap tinggal secara ilegal di dalam kawasan hutan (okupasi ilegal),”

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan era Zulkifli Hasan, Hadi Daryanto menyebutkan pelepasan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektare di era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan alias Zulhas bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.

    Pasalnya, kata dia, pelepasan kawasan hutan tersebut merupakan murni tata ruang akibat pemekaran kota/kabupaten dan bukan pemberian izin konsesi bagi korporasi sawit.

    “Tanpa adanya revisi tata ruang ini, ribuan warga yang tinggal di area tersebut secara teknis dianggap tinggal secara ilegal di dalam kawasan hutan (okupasi ilegal),” ungkap Hadi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Hadi menjelaskan hal itu terungkap dalam dokumen resmi Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014 dan SK 878/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan provinsi Riau yang ditandatangani Zulhas kala itu.

    Dalam SK Menhut Nomor 673 dan 878, disebutkan bahwa kebijakan yang ditandatangani Zulhas pada akhir masa jabatannya tersebut merupakan keputusan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

    Ia menambahkan pada SK itu, langkah pemerintah pusat juga ditujukan untuk mengakomodasi surat usulan resmi dari pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga aspirasi masyarakat se-Provinsi Riau yang membutuhkan kepastian ruang untuk pembangunan daerah.

    Maka dari itu, dia menegaskan klaim lahan tersebut diserahkan kepada pengusaha besar terbantahkan oleh rincian lampiran peta dalam SK.

    “Wilayah yang dilepaskan status hutannya bertujuan untuk tiga hal, yakni pemukiman penduduk, fasilitas sosial dan umum, hingga lahan garapan masyarakat,” ungkapnya.

    Dikatakan bahwa pembebasan lahan hutan untuk pemukiman penduduk meliputi kawasan desa, kecamatan, dan perkotaan yang telah padat penghuni.

    Sementara untuk fasilitas sosial dan umum, lanjut Hadi, meliputi Infrastruktur vital seperti jalan raya provinsi/kabupaten, gedung sekolah, tempat ibadah, dan rumah sakit, yang sebelumnya berdiri di atas lahan berstatus hutan.

    Selanjutnya, dia menyebutkan pelepasan lahan hutan juga bertujuan untuk lahan garapan masyarakat, yaitu arena pertanian dan perkebunan rakyat yang telah dikelola secara turun-temurun.

    Dijelaskan bahwa revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) berkaitan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1992, di mana semua provinsi di Indonesia mengajukan RTRWP, antara lain Provinsi Riau menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 1994 guna mengalokasikan ruang untuk nonkehutanan seluas 4,34 juta hektare.

    Sesuai UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Zulhas pun disebutkan membentuk Tim Terpadu yang merekomendasikan perubahan kawasan hutan sesuai otoritas ilmiah menjadi nonkawasan hutan seluas 2,72 hektare.

    Namun berdasarkan otoritas manajemen, ia menyampaikan Zulhas hanya menetapkan seluas 1,6 juta hektare untuk tata ruang provinsi, bukan untuk korporasi, mengingat adanya pemekaran kota/kabupaten dan infrastruktur.

    “Sekali lagi ini lebih kecil daripada usulan Tim Terpadu atau jauh lebih kecil daripada Perda Riau,” kata Hadi menegaskan.

    Sebelumnya, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid memastikan akan melakukan evaluasi tata ruang pascabencana alam yang terjadi di Sumatera.

    “Setelah ini. Kalau tanggap darurat selesai, kami pasti akan melakukan evaluasi tata ruang,” katanya usai mengisi program Indonesia Punya Kamu di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/12).

    Ia mencontohkan ketika terjadi banjir di Jakarta segera ditindaklanjuti dengan konsolidasi mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan wilayah sekitarnya.

    Menurut dia, evaluasi RTRW akan dilakukan secara menyeluruh di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi untuk menyelesaikan persoalan secara komprehensif.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Isu Politik-Hukum: HUT Almamater Prabowo hingga Lahan Sawit Jadi Hutan

    Isu Politik-Hukum: HUT Almamater Prabowo hingga Lahan Sawit Jadi Hutan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat hari ulang tahun (HUT) ke-61 ke almamaternya, yaitu Partai Golkar saat memberikan sambutan pada Jumat (5/12/2025). Ucapan Prabowo itu merupakan salah satu isu politik-hukum terkini, Jumat (5/12/2025).

    Isu lainnya seputar aturan baru yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan yang memungkinkan penundaan keberangkatan kapal apabila diprediksi terjadi cuaca buruk. Kebijakan ini diterbitkan menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, ketika arus angkutan penumpang dan barang di pelabuhan penyeberangan diperkirakan meningkat.

    Selain itu, soal sikap tegas pemerintah yang akan mengembalikan lahan sawit menjadi hutan seusai banjir bandang yang menerjang Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Isu Politik-Hukum

    1. HUT Ke-61 Partai Golkar, Prabowo: Selamat Ulang Tahun Almamater Saya
    Presiden Prabowo Subianto kembali mencuri perhatian saat menghadiri peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam. Menutup sambutannya, Prabowo membacakan tiga buah pantun yang langsung disambut riuh para kader dan tamu undangan.

    Dalam pantun pertamanya, Prabowo menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Partai Golkar. Menariknya, ia menyebut partai berlambang pohon beringin itu sebagai almamaternya.

    “Pohon beringin tegak berjaga, daunnya rindang peneduh kita. Selamat ulang tahun Partai Golkar, selamat ulang tahun almamater saya. Terus bersatu, bahu-membahu membantu rakyat Indonesia,” ucap Prabowo.

    2. Singgung Pilpres 2029, Prabowo: Siapa pun Menang Harus Kompak!
    Presiden Prabowo Subianto menyinggung dinamika Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2029 saat menghadiri puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.

    Ia menegaskan pesta demokrasi lima tahunan itu pasti menghadirkan persaingan, tetapi siapa pun pemenangnya harus diajak bekerja sama demi kepentingan bangsa.

    “Kita maju ke rakyat, silakan rakyat memilih. Pada 2029 nanti ada persaingan lagi, monggo. Siapa pun pemenang, kita harus loyal dan bekerja sama. Itu keyakinan saya,” ujarnya.

    3. Kemenhub Terapkan Aturan Baru untuk Antisipasi Cuaca Buruk
    Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan yang memungkinkan penundaan keberangkatan kapal apabila diprediksi terjadi cuaca buruk.

    Kebijakan ini diterbitkan menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, ketika arus angkutan penumpang dan barang di pelabuhan penyeberangan diperkirakan meningkat.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyampaikan hal ini saat memperkenalkan pengaturan angkutan barang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Pengaturan Lalu Lintas Jalan dan Penyeberangan selama Masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    4. Dugaan Perusakan Hutan Menguat di Balik Banjir Sumatera
    Jumlah korban jiwa akibat bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang tiga provinsi di Pulau Sumatera terus meningkat. Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Jumat (5/12/2025) siang mencatat 846 orang meninggal dunia, sementara 547 orang masih hilang dan dalam proses pencarian tim gabungan.

    Angka ini menunjukkan besarnya dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selama lebih dari sepekan terakhir.

    BNPB menjelaskan, banjir bandang dan longsor terjadi hampir bersamaan di banyak lokasi, terutama di kawasan dengan curah hujan ekstrem dan kondisi hulu sungai yang mengalami kerusakan ekologis. Selain korban meninggal dan hilang, 2.700 warga mengalami luka-luka akibat terpaan material lumpur, bebatuan, dan kayu besar saat aliran banjir menerjang permukiman.

    5. Banjir Sumatera, Pemerintah Siap Kembalikan Lahan Sawit Jadi Hutan
    Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka peluang untuk mengembalikan lahan sawit menjadi kawasan hutan jika terbukti menjadi penyebab banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.

    Kebijakan itu akan ditempuh setelah evaluasi tata ruang secara menyeluruh di tiga provinsi terdampak, yakni Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh.

    Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menegaskan, langkah pengembalian fungsi lahan merupakan opsi serius yang dapat diambil pemerintah apabila ditemukan bukti kuat bahwa alih fungsi hutan menjadi kebun sawit berkontribusi pada bencana hidrometeorologi yang terjadi pekan ini.

  • Prabowo Puji Doa Nusron Wahid di HUT ke-61 Golkar: Apa Pindah Jadi Menag Ya?

    Prabowo Puji Doa Nusron Wahid di HUT ke-61 Golkar: Apa Pindah Jadi Menag Ya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi khusus kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid, saat memberikan sambutan pada peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025). 

    Prabowo menyinggung kemampuan Nusron dalam membacakan doa pada awal acara. Dengan gaya khasnya, Prabowo menyelipkan humor yang memancing tawa para hadirin.

    “Tapi tadi yang baca doa saya sangat terkesan, saudara Nusron Wahid Menteri agraria dan tata ruang hebat kali kau baca doa itu. Mungkin salah jabatan kali ya. Apa pindah ke Menteri Agama [saja] ya?,” kata Prabowo disambut gelak dan tepuk tangan peserta acara.

    Momen tersebut menjadi salah satu bagian paling mencairkan suasana dalam rangkaian peringatan ulang tahun partai berlambang pohon beringin itu. 

    Suasana kembali mencair ketika Prabowo menyoroti kehadiran Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

    Dengan nada bercanda, Prabowo menyebut sambutan untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tampak lebih ramai dibanding sang kakak, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    “Ketua Partai Solidaritas Indonesia saudara Kaesang Pangarep yang saya hormati. Kok lebih ramai dari abangnya ini. Mungkin badannya lebih besar dan ganteng lagi. Ini emak-emak senangnya yang ganteng-ganteng, nanti saya sebut Seskab [Teddy Indra Wijaya] teriak lagi saudara-saudara,” tandas Prabowo