Xcloud.id

Tag: Nusron Wahid

  • Hadiri Musda XI DPD Golkar Jateng, Bahlil Instruksikan Seluruh Kader Sukseskan Program Prabowo-Gibran

    Hadiri Musda XI DPD Golkar Jateng, Bahlil Instruksikan Seluruh Kader Sukseskan Program Prabowo-Gibran

    Semarang: Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia hadir dalam acara Musyawarah Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Tengah di Semarang, Jumat, 2 Mei 2025. Musda ini dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen. 

    Dalam sambutannya, Bahlil menegaskan komitmennya untuk mengawal dan menyukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia pun mengapresiasi kerja keras seluruh fungsionaris dan kader Golkar se-Jawa Tengah. Para kader dan simpatisan dinilai berhasil memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, serta meningkatkan perolehan kursi legislatif dan kemenangan di Pilkada.

    “Ini merupakan hasil kerja struktural dan non-struktural, termasuk para simpatisan. Golkar menunjukkan soliditas dan kekuatan nyata di Jawa Tengah,” kata Bahlil dalam pidatomya di acara Musda XI DPD Partai Golkar Jawa Tengah di Hotel PO Semarang, Jumat, 2 Mei 2025.

    Pria kelahiran Banda, Maluku Tengah ini menegaskan, Golkar sebagai partai besar yang selalu jadi bagian dari pemerintahan dan pembangunan sejak reformasi ini secara konsisten akan terus mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran hingga akhir masa jabatan.

    “Golkar adalah partai yang dewasa, adaptif, dan dinamis. Kami siap mengawal program prioritas Prabowo-Gibran seperti kedaulatan pangan, energi, hilirisasi, dan makan bergizi gratis,” tegasnya.

    Bahlil juga menginstruksikan seluruh kader Golkar di seluruh Indonesia untuk mengawal secara utuh program-program tersebut, sebagaimana telah menjadi keputusan resmi partai dalam Munas. 

     

    Musda ke-11 DPD Golkar Jateng ini digelar pada 2-4 Mei 2025 sebagai forum lima tahunan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya sekaligus memilih ketua DPD baru. Menurut Bahlil, Jawa Tengah menjadi provinsi pertama yang menggelar Musda dengan pertimbangan matang. Dia pun menyinggung posisi strategis Jateng dalam percaturan politik nasional.

    “Pengalaman saya sebagai orang yang di luar Jawa, selalu ada anekdot, bahwa perubahan-perubahan kepemimpinan di bangsa ini dan perubahan-perubahan pada zaman, itu selalu ada tanda-tanda dari Jawa Tengah. Penambahan kursi Golkar di 2029 harus dimulai dari Jawa Tengah. Ini adalah provinsi kunci,” ucap Bahlil.

    Oleh sebab itu, Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini meminta kepada seluruh kader beringin di Jawa Tengah untuk melakukan konsolidasi pengurus sampai tingkat kecamatan dan desa untuk terus membesarkan partai.

    “Tidak ada partai yang hebat, yang menambah suara tanpa melakukan konsolidasi struktural. Dalam proses konsolidasi, forum ini juga kita merumuskan agar konsolidasi dilakukan sampai dengan di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa,” imbau Bahlil.

    Bahlil mengatakan pengurus-pengurus partai di tingkat desa atau kecamatan yang sudah tidak aktif untuk direvitalisasi agar roda organisasi tetap berjalan dengan baik. “Pengurus-pengurus kecamatan kita yang kalau sudah tidak aktif harus segera kita revitalisasi. Pengurus-pengurus desa kita. Harus kita melakukan revitalisasi,” katanya.

    Bahlil juga berharap pelaksanaan musda Golkar di Jateng bisa menjadi percontohan bagi pengurus Golkar di provinsi-provinsi yang lain ke depan.

    Semarang: Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia hadir dalam acara Musyawarah Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Tengah di Semarang, Jumat, 2 Mei 2025. Musda ini dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen. 
     
    Dalam sambutannya, Bahlil menegaskan komitmennya untuk mengawal dan menyukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia pun mengapresiasi kerja keras seluruh fungsionaris dan kader Golkar se-Jawa Tengah. Para kader dan simpatisan dinilai berhasil memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, serta meningkatkan perolehan kursi legislatif dan kemenangan di Pilkada.
     
    “Ini merupakan hasil kerja struktural dan non-struktural, termasuk para simpatisan. Golkar menunjukkan soliditas dan kekuatan nyata di Jawa Tengah,” kata Bahlil dalam pidatomya di acara Musda XI DPD Partai Golkar Jawa Tengah di Hotel PO Semarang, Jumat, 2 Mei 2025.

    Pria kelahiran Banda, Maluku Tengah ini menegaskan, Golkar sebagai partai besar yang selalu jadi bagian dari pemerintahan dan pembangunan sejak reformasi ini secara konsisten akan terus mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran hingga akhir masa jabatan.
     
    “Golkar adalah partai yang dewasa, adaptif, dan dinamis. Kami siap mengawal program prioritas Prabowo-Gibran seperti kedaulatan pangan, energi, hilirisasi, dan makan bergizi gratis,” tegasnya.
     
    Bahlil juga menginstruksikan seluruh kader Golkar di seluruh Indonesia untuk mengawal secara utuh program-program tersebut, sebagaimana telah menjadi keputusan resmi partai dalam Munas. 
     
     

     
    Musda ke-11 DPD Golkar Jateng ini digelar pada 2-4 Mei 2025 sebagai forum lima tahunan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya sekaligus memilih ketua DPD baru. Menurut Bahlil, Jawa Tengah menjadi provinsi pertama yang menggelar Musda dengan pertimbangan matang. Dia pun menyinggung posisi strategis Jateng dalam percaturan politik nasional.
     
    “Pengalaman saya sebagai orang yang di luar Jawa, selalu ada anekdot, bahwa perubahan-perubahan kepemimpinan di bangsa ini dan perubahan-perubahan pada zaman, itu selalu ada tanda-tanda dari Jawa Tengah. Penambahan kursi Golkar di 2029 harus dimulai dari Jawa Tengah. Ini adalah provinsi kunci,” ucap Bahlil.
     
    Oleh sebab itu, Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini meminta kepada seluruh kader beringin di Jawa Tengah untuk melakukan konsolidasi pengurus sampai tingkat kecamatan dan desa untuk terus membesarkan partai.
     
    “Tidak ada partai yang hebat, yang menambah suara tanpa melakukan konsolidasi struktural. Dalam proses konsolidasi, forum ini juga kita merumuskan agar konsolidasi dilakukan sampai dengan di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa,” imbau Bahlil.
     
    Bahlil mengatakan pengurus-pengurus partai di tingkat desa atau kecamatan yang sudah tidak aktif untuk direvitalisasi agar roda organisasi tetap berjalan dengan baik. “Pengurus-pengurus kecamatan kita yang kalau sudah tidak aktif harus segera kita revitalisasi. Pengurus-pengurus desa kita. Harus kita melakukan revitalisasi,” katanya.
     
    Bahlil juga berharap pelaksanaan musda Golkar di Jateng bisa menjadi percontohan bagi pengurus Golkar di provinsi-provinsi yang lain ke depan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Nusron Wahid Ungkap Baru 232.000 Bidang Tanah Wakaf di RI Bersertifikat

    Nusron Wahid Ungkap Baru 232.000 Bidang Tanah Wakaf di RI Bersertifikat

    JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, baru 232.000 bidang tanah wakaf yang telah disertifikatkan.

    Ini artinya masih ada 568.000 bidang tanah wakaf yang belum bersertifikat dari total 800.000 bidang tanah wakaf.

    “Di Indonesia ini, total jumlah masjid, musala, pesantren dan lain-lain itu 800.000 Se-Indonesia. Dari 800.000 itu yang baru bersertifikat wakaf 232.000. Masih 500.000 lebih madrasah, pesantren, masjid, musala, sulung. Kalau di Jawa, langgar, yang belum bersertifikat wakaf,” ujar Nusron dalam agenda Peluncuran Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan serta Pembukaan Konferensi cabang Fatayat NU di kantor Wali Kota Tangerang, Banten, Rabu, 30 April.

    Oleh karena itu, Nusron mengingatkan para wakil untuk segera menyertifikatkan tanahnya. Sebab, dikhawatirkan akan terjadi pelebaran jalan tol yang kemudian memicu pertengkaran antar-pengurus maupun almarhum wakif.

    Adapun memang pada masa lampau, banyak keluarga memiliki tanah wakaf tidak menyertifikatkan asetnya tersebut, karena menilai harga jualnya rendah.

    Akan tetapi, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan tata kota, juga ditambah dengan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti jalan tol, harga tanah pun ikut melonjak.

    “Kebetulan, anaknya yang dulu wakaf, anaknya wakif, nyalon anggota DPR yang terpilih, nyalon wali kota tidak terpilih, utangnya banyak. Lama-lama nyari mana aset yang bisa saya jual. Inget bapaknya dulu punya tanah, lupa kalau sudah diwakafkan, akhirnya itu diotak-atik lagi. Sehingga, mau dijual,” jelas dia.

    Menurut Nusron, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di satu atau dua tempat, tetapi di berbagai tempat.

    Sehingga, Nusron meminta sertifikat tanah wakaf tersebut segera dilakukan karena tidak dipungut biaya sepeser pun.

    “Oleh karena itu, ibu-ibu Fatayat (NU), ayo kita ingatkan sama-sama masjid, langgar, musala, madrasah, apalagi pesantren yang belum disertifikatkan wakaf, ayo segera disertifikatkan wakaf. (Ini) gratis,” pungkasnya.

  • Nusron: Integrasi data tanah dan pajak berdampak tingkatkan PAD

    Nusron: Integrasi data tanah dan pajak berdampak tingkatkan PAD

    Tangerang (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan integrasi data pertanahan dan perpajakan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

    Ia menjelaskan adanya integrasi data maka akan terwujud satu kesatuan sistem yang memiliki sertifikat tanah otomatis juga memegang nomor PBB sehingga tidak bisa menunda pajak.

    “Dampaknya apa. Yang pertama tanah akan lebih terlindungi, dan PAD, BPHTB, PBB tentunya meningkat dan yang utama adalah semua lebih transparan,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid usai peresmian di Puspemkot Tangerang Rabu.

    Perlu diketahui Kota Tangerang menjadi daerah pertama di Provinsi Banten yang berhasil mengintegrasikan Nomor Induk Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP).

    Menteri Nusron menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Tangerang atas keberhasilan dalam membangun sistem digital yang mampu menyajikan informasi pertanahan secara real time, akurat, dan lintas sektor.

    “Dengan adanya integrasi seperti ini nanti akan transparan, termasuk kalo ada transaksi jual-beli juga semua akan transparan. Ini menandakan bahwa Pemkot Tangerang berkomitmen serius terhadap adanya transparansi,” kata dia

    Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Kiki Wibhawa mengatakan, melalui integrasi ini pelaku usaha yang telah memiliki NIB akan lebih mudah terhubung dengan data pertanahan yang dimiliki BPN, termasuk data objek pajak daerah.

    Hal ini diyakini dapat mengurangi tumpang tindih informasi, mempercepat proses validasi data, serta mendukung reformasi birokrasi yang tengah dijalankan Pemkot Tangerang.

    “Banyak manfaat dan kemudahan yang akan dirasakan. Seperti mengantisipasi tumpang tindih lahan, meningkatkan akurasi data PBB-P2, mendukung layanan berbasis Satu Data dalam layanan publik serta meningkatkan integrasi kepemilikan tanah dengan data kepatuhan wajib pajak terhadap tanahnya,” papar Kiki.

    Ia pun memastikan, peluncuran Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan di Kota Tangerang ini sebagai bukti nyata Pemkot Tangerang dalam menciptakan atau menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah dan transparan.

    “Manfaat untuk masyarakat secara langsung, pastinya menerima pelayanan yang lebih mudah, tidak ada lagi bolak balik pengurusan data layanan tanah, NOP atau perpajakan di Kota Tangerang,” katanya.

    Bapenda Kota Tangerang menyebutkan target penerimaan pajak pada 2025 secara keseluruhan untuk PBB-P2 yakni Rp610 miliar dan BPHTB sebesar Rp650 miliar.

    Pewarta: Achmad Irfan
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pionir di Banten, Sistem Integritas NIB dan NOP Kota Tangerang Diresmikan Menteri Nusron Wahid – Page 3

    Pionir di Banten, Sistem Integritas NIB dan NOP Kota Tangerang Diresmikan Menteri Nusron Wahid – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid meresmikan sistem mengintegrasikan Nomor Induk Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP). 

    Sistem ini menjadikan Kota Tangerang yang pertama berhasil menerapkannya dan nomor dua di nasional, setelah sebelumnya Kota Sragen Jawa Tengah yang sudah lebih dulu.

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/BPN menyampaikan apresiasinya kepada Pemkot Tangerang atas keberhasilannya dalam membangun sistem digital yang mampu menyajikan informasi pertanahan secara real-time, akurat, dan lintas sektor. 

    “Alhamdulillah di Provinsi Banten ini Kota Tangerang menjadi yang pertama mengintegasikan NIB dan NOP. Dengan adanya integrasi seperti ini nanti akan transparan, termasuk kalo ada transaksi jual-beli juga semua akan transparan. Ini menandakan bahwa Pemkot Tangerang berkomitmen serius adanya transparansi,” tutur Nusron, di kawasan Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (30/4/2025).

    Lebih lanjut, Nusron menyebut, selain transparansi data, integrasi data tersebut juga akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD). Sebab, akan diwujudkan dalam kesatuan sistem, yang punya sertifikat tanah, sudah pasti otomatis dia adalah pemegang nomor PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan.

    “Jadi tercatat semua dan tidak bisa lari. Impactnya apa? Yang pertama tanah akan lebih terlindungi, dan PAD, BPHTB, PBB tentunya meningkat dan yang utama adala semua lebih transparan,”ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut juga, Nusron turut menyerahkan sertifikat Hak Pakai kepada Pemerintah Kota Tangerang untuk 19 bidang tanah dengan total luas 8026 meter persegi, dan juga sertifikat wakaf kepada 5 masjid di Kota Tangerang.

    Apresiasi Wali Kota Tangerang

    Di lain pihak, Wali Kota Tangerang, Sachrudin pun turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian ATR/BPN dalam kegiatan peluncuran integrasi data pertanahan dan perpajakan tersebut serta penyerahan sertifikat tanah yang mencakup hak pakai, tanah wakaf, serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). 

    “Terutama untuk PSU, legalitas aset ini sangat penting agar Pemkot Tangerang memiliki dasar hukum dalam pengelolaan fasilitas umum seperti jalan lingkungan, taman, drainase, dan ruang terbuka hijau. Begitu pula dengan sertifikasi tanah wakaf, yang merupakan bentuk kehadiran negara dalam perlindungan aset umat. Tanah wakaf memiliki nilai sosial dan spiritual yang tinggi, sehingga legalisasinya harus menjadi prioritas bersama.” ujarnya.

     

  • Nusron: Pesantren miliki peran penting cetak pemimpin masa depan

    Nusron: Pesantren miliki peran penting cetak pemimpin masa depan

    “Pesantren adalah benteng nilai. Dari sanalah lahir para penjaga akidah dan pelopor perubahan sosial. Pemerintah sangat mendukung pesantren sebagai institusi yang menguatkan ketahanan moral dan spiritual bangsa,”

    Tangerang (ANTARA) – Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan pentingnya peran pesantren sebagai garda terdepan dalam mencetak pemimpin masa depan bangsa dan memperkuat nilai – nilai keagamaan dan sosial bagi masyarakat.

    “Pesantren adalah benteng nilai. Dari sanalah lahir para penjaga akidah dan pelopor perubahan sosial. Pemerintah sangat mendukung pesantren sebagai institusi yang menguatkan ketahanan moral dan spiritual bangsa,” ungkap Menteri Nusron dalam acara Musyawarah Daerah (MUSDA) VI Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Tangerang di Hotel Narita, Kota Tangerang, Rabu.

    Ia juga mengatakan Musda FSPP VI ini diharapkan menjadi titik tolak sinergi yang lebih erat antara pemerintah dan pesantren dalam membangun masyarakat yang religius dan berkarakter.

    “Saya juga harapkan dari Musda ini menghadirkan program-program nyata yang menyentuh kebutuhan santri dan umat,” ujarnya.

    Sementara itu Pemerintah Kota Tangerang menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran strategis pondok pesantren sebagai pilar moral dan pendidikan bangsa.

    “Pesantren di Kota Tangerang tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga memainkan peran vital dalam membentuk karakter generasi muda yang religius, cerdas, dan berdaya saing,” kata Wali Kota Tangerang Sachrudin.

    Ia menambahkan, FSPP memiliki posisi strategis sebagai wadah silaturahmi dan kolaborasi anta rpondok pesantren yang perlu terus diperkuat untuk menjawab tantangan zaman.

    “MUSDA ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi program yang telah berjalan dan merumuskan arah strategis ke depan, termasuk memilih kepengurusan baru yang siap membawa FSPP ke level yang lebih progresif dan bermanfaat bagi umat,” ujarnya.

    Ketua Pelaksana Musda VI FSPP Ruslan Abdul Gani mengungkapkan pemilihan Ketua Presidium FSPP Kota Tangerang periode 2025-2030 dilakukan dengan penentuan calon yang ditentukan oleh Tim Ahlil Halli Wal Aqdi (AHWA).

    Tim AHWA yang terdiri dari tujuh orang akan menentukan calon-calon Ketua Presidium FSPP Kota Tangerang. Untuk Ketua Presidium FSPP Kota Tangerang adalah sebanyak lima orang

    Ia melanjutkan, pemilihan akan dilakukan oleh para peserta undangan yaitu para pimpinan pesantren yang ada di Kota Tangerang. Tercatat, sebanyak 100 peserta akan melakukan pemilihan setelah calon ketua ditentukan oleh Tim AHWA.

    “Mudah-mudahan, sore nanti sudah dapat diketahui hasil dari MUSDA VI ini apabila tidak ada hambatan. Selanjutnya, akan langsung ditetapkan lima orang yang akan menjadi Ketua Presidium FSPP Kota Tangerang periode 2025-2030,” kata dia.

    Pewarta: Achmad Irfan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mensos Gus Ipul Bertemu Nusron Wahid Bahas Percepatan Sertifikasi Lahan Sekolah Rakyat – Page 3

    Mensos Gus Ipul Bertemu Nusron Wahid Bahas Percepatan Sertifikasi Lahan Sekolah Rakyat – Page 3

    Menanggapi hal tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap program ini. 

    Ia menegaskan bahwa proses sertifikasi lahan sekolah rakyat akan dipercepat, dengan target penyelesaian maksimal dalam waktu dua bulan.

    “Kami siap membantu semaksimal mungkin. Sertifikat akan kami usahakan selesai dalam waktu paling lama dua bulan. Bahkan, jika masih dalam tahap pencarian lahan, kami siap membantu mencarikan lahan yang sesuai dan strategis untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” jelas Nusron Wahid.

    Sementara itu, sinergi antara Kementerian Sosial dan Kementerian ATR/BPN sangat penting untuk mendukung pembangunan pendidikan berbasis kerakyatan melalui Sekolah Rakyat, yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesetaraan sosial.

  • Nusron Wahid Laporkan Mafia Tanah yang Rugikan Mbah Tupon ke Polisi – Page 3

    Nusron Wahid Laporkan Mafia Tanah yang Rugikan Mbah Tupon ke Polisi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid memastikan, bila status tanah sertifikat hak milik atas nama IF yang sebelumnya tercatat atas nama lansia buta huruf, Tupon, sudah dibekukan atau diblokir. Hal ini dilakukan, agar tak ada yang bisa menyalahgunakan tanah tersebut, dan merugikan lansia yang akrab disapa Mbah Tupon.

    “Sudah diadukan ke Polisi si debiturnya. Kita sudah kerjasama dengan PNm MPDAL Ventura. Sekarang sudah kita blokir dan sertifikat tersebut sedang diurus agar tidak bisa diperjualbelikan untuk pengamanan dulu,”ujar Menteri Nusron, saat ditemui awak media di kawasan Pemkot Tangerang, Rabu (30/4/2025).

    Nusron pun menceritakan sekilas kronologi yang merugikan Mbah Tupon di Bantul Yogyakarta tersebut, yang kemudian viral di media sosial.

    “Jadi, mbah Tupon ini kan disuruh tanda tangan, dia enggak tahu tandatangannya itu apa, ternyata tandatangannya ini pengalihan hak. Dari pengalihan ini dijaminkan ke PNM, yang sekarang sudah kita blokir,”kata Nusron.

    Kepolisian pun sudah dilibatkan untuk mengusut kasus ini. Agar tak ada lagi mafia tanah yang merugikan rakyat kecil seperti Mbah Tupon.

    Seperti diketahui sebelumnya, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi memblokir sertifikat hak milik atas nama IF yang sebelumnya tercatat milik seorang lansia buta huruf di Bantul, bernama Tupon atau akrab disapa Mbah Tupon.

    Pemblokiran dilakukan pada Selasa, 29 April 2025, sebagai tindak lanjut laporan sengketa yang tengah diselidiki oleh Polda DIY.

  • BPN Siapkan 73.432 Hektare Lahan untuk Program 3 Juta Rumah

    BPN Siapkan 73.432 Hektare Lahan untuk Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan bahwa terdapat 73.432,43 hektare (Ha) lahan yang siap digunakan untuk wilayah perumahan, mendukung program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

    Nusron menjelaskan, 73.432 Ha lahan yang dapat digunakan untuk wilayah perumahan itu berasal dari tanah terlantar.

    “Ada sekitar 73.432,43 hektare tanah yang dapat dimanfaatkan untuk perumahan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (23/4/2025).

    Adapun, dari jumlah tersebut terdapat sekitar 14.490 hektare sudah ditetapkan dan siap untuk dieksekusi.

    Nusron menjelaskan, puluhan ribu hektare tanah yang siap digunakan untuk wilayah perumahan itu tersebar di beberapa daerah, termasuk Aceh, Banten, dan beberapa daerah lain. 

    “Ini sedang kami susun semua, tanah ini akan kami serahkan ke Bank Tanah, tahap selanjutnya Bapak/Ibu [pengembang] bisa langsung ke Bank Tanah,” pungkas Nusron.

    Menurut penilaiannya, tanah yang tersedia layak untuk kebutuhan perumahan. Namun, Nusron mengingatkan bahwa tanah yang terindikasi terlantar tidak hanya diperuntukkan untuk satu program, melainkan untuk berbagai program pemerintah yang juga membutuhkan. 

    “Oleh karena itu, tanah tersebut tidak dapat serta-merta dialihfungsikan dan pemanfaatannya perlu direncanakan agar tepat sasaran dan optimal penggunaannya bagi kebutuhan masyarakat.

    “Karena itu kami sekali lagi menghitung cost and benefit, di mana tanah ini yang paling banyak dan lebih optimal untuk didayagunakan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memang sempat meminta pengembang agar tidak melakukan alih fungsi lahan persawahan menjadi area perumahan.

    Meskipun pembangunan 3 juta rumah membutuhkan alokasi lahan yang  jumbo, Ara menekankan bahwa membangun rumah di kawasan sawah produktif dilarang karena bakal mengganggu ketahanan pangan nasional.

    “Kita memang mau membangun rumah buat rakyat, Tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh pak persawahan dibuat perumahan ya,” tegas Ara kepada pengembang di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

  • Makna Pejabat Sowan ke Jokowi & Prabowo Minta Menteri Rapatkan Barisan

    Makna Pejabat Sowan ke Jokowi & Prabowo Minta Menteri Rapatkan Barisan

    Bisnis.com, JAKARTA – Banyaknya pejabat hingga menteri Kabinet Merah Putih yang bertamu atau sowan ke rumah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo berbuntut panjang. Imbasnya, isu ‘matahari kembar’ mencuat di antara Jokowi dan Prabowo Subianto. 

    Untuk diketahui, sejumlah menteri Kabinet Prabowo-Gibran berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    Tak hanya itu, terlihat juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Belum lagi turut hadir, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. 

    Menariknya, usai pertemuan tersebut, Trenggono dan Budi Gunadi kompak menyebut Jokowi sebagai “Bos”.

    Para tokoh pun buka suara menanggapi isu ‘matahari kembar’ di pemerintahan Prabowo. Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin menilai kunjungan sejumlah menteri pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto ke rumah Jokowi di Solo sebagai bagian dari silaturahmi.

    “Saya kira Itu bagian dari yang harus diartikan sebagai silaturahmi dengan mantan presiden, mantan wakil presiden, dan dengan yang lain-lain,” ujar Ma’ruf usai menghadiri acara halalbihalal di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Jakarta, Minggu malam (204/2025) dilansir Antara. 

    Oleh sebab itu, dia juga menganggap kunjungan para menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih tidak mengancam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya, kalau hatinya bersih semua, tidak ada ancaman. Hatinya dibersihkan dahulu,” katanya. 

    Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyinggung isu matahari kembar usai menghadiri acara halalbihalal Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    “Ini bukan matahari, ini bulan,” ujar Dasco sembari menepuk punggung Cak Imin di hadapan media usai menghadiri acara halalbihalal di Jakarta, Minggu.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan kedatangannya ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo beberapa waktu lalu hanya untuk silaturahmi lebaran.

    Bahlil yang kini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM itu meminta publik tidak mengaitkan pertemuannya dengan Jokowi dengan aktivitas politik. 

    “Silaturahmi ini hari raya semua masyarakat itu disunahkan untuk melakukan silaturahmi tanpa batas dan sebagai umat muslim, momen lebaran itu adalah momen di mana bertemu saling memaafkan saling mendoakan saling membangun hubungan kekerabatan, tidak lebih dari itu,” ungkapnya di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (16/4/2025) malam.

    Bahlil selama ini memang dikenal sebagai salah satu orang dekat Jokowi. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Investasi dan Menteri ESDM pada era kepemimpinan Jokowi.

    Di sisi lain, pengaruh kuat Jokowi saat ini sempat memicu spekulasi tentang isu matahari kembar. Meski telah dibantah, harus diakui bahwa komposisi kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, banyak diisi oleh bekas menteri era Jokowi.

    Prabowo Minta Menteri Rapatkan Barisan 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi ajakan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang meminta seluruh menteri untuk merapatkan barisan menyongsong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Prasetyo, ajakan tersebut tidak menandakan adanya persoalan internal atau “gonjang-ganjing” dalam kabinet. Namun, justru mencerminkan semangat menjaga kekompakan dan soliditas tim pemerintahan, sebagaimana selalu ditekankan oleh Presiden Ke-8 RI itu.

    “Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum saja. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan,” ujar Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025). 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat menyampaikan keterangan kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawang

    Prasetyo menekankan bahwa ajakan untuk merapatkan barisan merupakan bagian dari dinamika kerja tim yang sehat, dan bukan karena adanya keretakan atau ketegangan di antara para menteri.

    “Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tetapi itu untuk menjaga semangat. Enggak ada kerenggangan,” pungkas Prasetyo. 

    Sekadar informasi, Cak Imin mengaku ditelepon oleh Presiden Prabowo guna meminta kepada para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan.

    “Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halal bihalal hari ini, dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan,” ujar Cak Imin di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menyebut Presiden Prabowo Subianto untuk merapatkan barisan.

    Menurut dia, hal tersebut memang wajib dilakukan. Seorang menteri harus merapatkan barisan dengan sang Kepala Negara alias presiden.

    “Pak Presiden, kalau menteri mah harus merapatkan barisan dong dengan presiden. Masa menteri nggak boleh merapatkan barisan,” tutur Nusron Wahid dikutip, Selasa (22/4/2025).

    Politikus Golkar ini menyebut para menteri di Kabinet Merah Putih memang harus kompak. Dia juga mengaku bahwa saat ini menteri Prabowo semuanya solid.

    “Namanya menteri harus kompak merapatkan barisan, wartawan sama redaktur harus merapatkan barisan kok. Semua, harus merapatkan barisan dong harus begitu. Solid [para menteri],” tegasnya.

  • Menteri ATR/ BPN Bentuk Permen Baru untuk Penerbitan HGB

    Menteri ATR/ BPN Bentuk Permen Baru untuk Penerbitan HGB

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berencana akan membentuk peraturan menteri (Permen) baru terkait penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB). 

    Nusron mengatakan, rencana pembentukan Permen buntut kisruh keberadaan pagar laut di kawasan Bekasi, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

    “Evaluasinya supaya tidak ada lagi Kami buatkan permen baru. Kewenangan Kepala kantor sekarang Fungsinya murni pelayanan, Pelayanan balik nama SHM, PTSL dan sebagainya,” ucap Nusron di DPR RI, Senin, 21 April 2025.

    “Nggak ada lagi Menerbitkan HGB badan. HGB badan ditarik ke provinsi, supaya hati-hati,” lanjut ujarnya.

    Nusron mengatakan, ke depannya keputusan penerbitan HGB badan akan ditarik ke provinsi. Sehingga dapat mengantisipasi kejadian-kejadian serupa seperti kasus pagar laut ini di masa mendatang.

    Menurutnya, langkah ini juga dapat memperkecil potensi dan risiko.

    “Risikonya terpusat. Konsekuensi apa? Tanggung jawab pusat lebih besar. Tanggung jawab wilayah lebih besar. Tanggung jawab bawah biarkan dia sosialisasi di masyarakat Sama pelayanan di masyarakat,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News