Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto Meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengecek semua konsesi Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) sudah jatuh tempo agar dikembalikan ke negara
Selengkapnya saksikan di Program Property Point CNBC Indonesia, Rabu (07/05/2025).
Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengambil alih tanah negara eks konsesi yang terlantar. Menurutnya, banyak tanah negara yang dikonsesikan sudah jatuh tempo dan tidak diperpanjang hingga akhirnya terlantar.
Prabowo menilai aset tanah milik negara sangat banyak. Ini menunjukkan betapa kayanya negara Indonesia.
“Pak Nusron, nanti saudara teliti ya. Luar biasa kaya kita. Cek semua konsesi-konsesi HGU, HGB, yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara. We are very rich,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/5/2025) kemarin.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyindir pejabat negara yang diduga menyembunyikan aset kementerian. Menurutnya, beberapa aset kementerian sengaja disembunyikan dan digunakan demi keuntungan pribadi.
Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan hal ini banyak tidak disadari para pemimpin Indonesia yang terdahulu. Dia meminta kementerian-kementerian mengkaji aset-asetnya kembali, jangan sampai ada yang disembunyikan.
“Terus terang saja banyak pemimpin kita tidak mengerti. Nah, ini kadang-kadang pandainya beberapa birokrat kita aset itu disembunyikan. Saya minta menteri-menteri dikaji, kementerian yang punya aset banyak, ini aset disembunyikan,” ungkap Prabowo.
(shc/ara)
Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto menyindir pejabat negara yang diduga menyembunyikan aset kementerian. Menurutnya, beberapa aset kementerian sengaja disembunyikan dan digunakan demi keuntungan pribadi.
Prabowo mengatakan hal ini banyak tidak disadari para pemimpin Indonesia yang terdahulu. Dia meminta kementerian-kementerian mengkaji aset-asetnya kembali, jangan sampai ada yang disembunyikan.
“Terus terang saja banyak pemimpin kita tidak mengerti. Nah, ini kadang-kadang pandainya beberapa birokrat kita aset itu disembunyikan. Saya minta menteri-menteri dikaji, kementerian yang punya aset banyak, ini aset disembunyikan,” ungkap Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/5/2025) kemarin.
Bahkan, dia bilang penyembunyian aset ini sudah terjadi bertahun-tahun. Sampai ada yang kementeriannya sudah berganti 3-4 pemimpin, namun aset yang disembunyikan tetap belum jelas statusnya.
“Nggak tahu nanti udah ganti 3-4 kali menteri, ganti 3 kali presiden bisa diapakan. Banyak aset negara itu hilang nggak jelas,” sebut Prabowo.
Dia mencontohkan yang terjadi di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan banyak aset negara yang justru dikuasai kelompok tertentu karena dipermainkan oleh birokrat negara.
“Selama sekian puluh tahun, Senayan itu nggak jelas. Yang ini dikuasai ini, yang itu dikuasai yang itu,” sebut Prabowo.
Prabowo juga menugaskan khusus Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid untuk lebih teliti melihat tanah-tanah negara yang terlantar. Tanah-tanah bekas konsesi, menurutnya harus segera dikembalikan ke negara.
Banyak tanah tersebut dibiarkan terlantar. Dia meminta Nusron mengambil alih tanah-tanah tersebut.
“Pak Nusron, nanti saudara teliti ya, luar biasa kaya kita. Cek semua konsesi-konsesi, macam HGU, HGB, yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara. We are very rich,” tegas Prabowo.
(hal/ara)
/data/photo/2024/07/19/669a682a7a990.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Hasan Nasbi Tetap Pimpin PCO, Mengingat Kembali Alasannya Mundur")
Hasan Nasbi Tetap Pimpin PCO, Mengingat Kembali Alasannya Mundur
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Secara mengejutkan
Hasan Nasbi
mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025).
Ia mengaku diperintah Presiden
Prabowo Subianto
untuk tetap memimpin Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).
“Sejauh ini saya diperintahkan untuk tetap lanjut memimpin PCO,” ujar Hasan, kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).
Soal apakah pengunduran dirinya ditolak oleh Presiden Prabowo Subianto, ia meminta hal itu lebih baik ditanyakan kepada Mensesneg Prasetyo Hadi.
“Mungkin soal ini lebih baik dikonfirmasi ke Pak Mensesneg ya,” kata Hasan Nasbi.
Dalam sidang kabinet paripurna pada Senin (5/5/2025), Hasan Nasbi tampak duduk di sebelah Menteri Kependudukan Wihaji, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Hasan tampak mengenakan kemeja putih, sama seperti jajaran Kabinet Merah Putih lainnya.
Sementara itu pada Selasa (29/4/2025), Hasan Nasbi mengaku telah mengajukan surat pengunduran dirinya pada Senin (21/4/2025).
Ia menjelaskan, ada satu hal yang sudah tidak bisa diatasi dan muncul permasalahan di luar kemampuannya dalam memimpin PCO.
“Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan,” ujar Hasan Nasbi, Selasa (29/4/2025).
Hasan Nasbi mengatakan, langkah mundur dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan didasarkan pada keputusan yang matang.
Ia menegaskan bahwa keinginan mundur bukanlah keputusan yang tiba-tiba dan tidak dilakukan secara emosional.
“Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah pada masa yang akan datang,” ujar Hasan.
Hasan juga mengucapkan terima kasih kepada Prabowo karena telah memberikan kepercayaan kepadanya sebagai anggota Kabinet Merah Putih. Bagi Hasan, kepercayaan itu merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan.
“Tapi, saya juga harus meminta maaf kepada beliau jika selama memberikan pelayanan kepada presiden masih jauh dari apa yang beliau harapkan,” tutur Hasan.
Hasan Nasbi juga mengaku akan membantu proses transisi kepemimpinan di Kantor Komunikasi Kepresidenan jika dibutuhkan.
Setelah tidak lagi bertugas di lingkup Istana, Hasan Nasbi menyampaikan, aktivitasnya tidak akan jauh dari dunia politik dan pemerintahan.
“Jadi sampai di sini perjalanan saya di kantor PCO dan kita tentu akan tetap sering bertemu di lain kesempatan. Sebab mungkin meskipun sebagai penonton,” ujar Hasan.
Selama menjabat sebagai Kepala PCO, Hasan Nasbi tersandung kontroversi kepala babi yang mendapatkan sorotan langsung dari Prabowo.
Hasan Nasbi merespon teror kepala babi yang dikirimkan ke Redaksi Tempo dan memintanya untuk dimasak saja.
Setelah disorot Prabowo, isu
Hasan Nasbi mundur
dari posisi Kepala PCO menguat pada pertengahan April 2025. Hingga pada akhirnya pada Selasa (29/4/2025), Hasan Nasbi menyatakan resmi mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Pak Nusron, nanti saudara teliti ya. Kita kaya luar biasa. Cek semua konsesi-konsesi HGU, HGB, yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan tanah-tanah negara di Kawasan GBK Senayan dan di Kemayoran, Jakarta, keduanya bakal dikelola sebagai aset negara oleh Badan Pengelola Investasi Danantara.
Presiden Prabowo menyebut tanah negara di Kawasan GBK Senayan nilainya dapat mencapai 30 miliar dolar AS, sedang tanah negara seluas kurang lebih 400 hektare di Kemayoran nilainya dapat mencapai 40 miliar dolar AS.
“Nanti (tanah negara di Kemayoran, red.) itu pun kita akan serahkan, dikelola Danantara,” kata Presiden Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Presiden menyebut besaran nilai aset-aset yang dikelola negara dapat mencapai angka 1 triliun dolar AS lebih, terlebih jika mengikutsertakan tanah-tanah milik negara di kawasan GBK Senayan, dan di Kemayoran. Sejauh ini, aset-aset yang dikelola negara, Presiden menyebut jumlahnya 982 miliar dolar AS.
Presiden pun optimistis nilai itu dapat terus bertambah. Oleh karena itu, Presiden memerintahkan jajarannya termasuk Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid untuk teliti melacak, mengkaji, dan mendata kembali aset-aset negara terutama yang konsesi hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB)-nya telah habis masa berlakunya.
“Pak Nusron, nanti saudara teliti ya. Kita kaya luar biasa. Cek semua konsesi-konsesi HGU, HGB, yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara,” kata Presiden Prabowo kepada Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid saat Sidang Kabinet Paripurna.
Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin sore, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sidang kabinet diikuti hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan.
Sidang Kabinet Paripurna pada Senin sore merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini. Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Maret 2025 guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Nah, ini kadang-kadang pandainya beberapa birokrat kita, aset disembunyikan
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid untuk teliti melacak konsesi aset-aset negara, terutama yang hak guna usaha dan hak guna bangunannya telah habis masa berlakunya.
Presiden mengingatkan jajarannya jangan sampai ada aset-aset negara yang tidak terlacak, dan akhirnya tidak kembali dikuasai negara setelah hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB)-nya habis.
“Pak Nusron, nanti saudara teliti ya. Luar biasa kaya kita. Cek semua konsesi-konsesi HGU, HGB, yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara,” kata Presiden Prabowo kepada Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid saat Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo kemudian menyinggung tanah-tanah negara di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan dan di Kemayoran, Jakarta, yang nilainya miliaran dolar AS.
“Kita baru sadar, ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK itu, nilainya, saya diberi tahu pengusaha, nilainya 25 miliar dolar (AS) 10 tahun lalu. Jadi, sekarang mungkin nilainya naik, mungkin 30 miliar (dolar AS),” kata Prabowo.
Oleh karena itu, Presiden yakin nilai aset-aset yang dapat dikelola negara jumlahnya dapat menembus 1 triliun dolar AS, terlebih jika aset-aset negara yang konsesinya sudah habis kembali dikelola negara.
Presiden menyebut saat ini aset-aset yang dikelola negara jumlahnya 982 miliar dolar AS
“(Aset) 982 (miliar dolar AS) tambah 30 (miliar dolar AS) kita sudah tembus 1 triliun dolar AS. Terus terang saja, banyak pemimpin kita tidak mengerti. Nah, ini kadang-kadang pandainya beberapa birokrat kita, aset disembunyikan,” kata Presiden.
Oleh karena itu, tidak hanya kepada Menteri ATR/Kepala BPN, tetapi juga kepada menteri-menteri lainnya, Presiden Prabowo memerintahkan untuk mengkaji, mendata, dan melacak kembali aset-aset negara yang berada di bawah kekuasaan kementeriannya.
“Nanti sudah ganti tiga, empat kali menteri. Ganti tiga kali presiden bisa diapakan, banyak aset negara itu hilang tidak jelas,” ujar Presiden mengungkap kekhawatirannya.
Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin sore, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sidang kabinet diikuti hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan.
Sidang Kabinet Paripurna pada Senin sore merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini. Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Maret 2025 guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat kabinet yang dihadiri para mentei dan kepala lembaga, Senin (5/5) sore.
Di tengah rapat kabinet itu, salah satu yang menjadi perhatian awak media adalah kehadiran Hasan Nasbi, yang masih terlihat ikut dalam rapat kabinet tersebut.
Hasan Nasbi sebelumnya diketahui telah mengundurkan dri dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau PCO. Pengunduran diri itu telah disampaikan secara resmi kepada presiden sejak 21 April 2025 lalu.
Di lokasi, Hasan tampak duduk sejajar dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), RI Nusron Wahid, dan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.
Seluruh menteri dan kepala lembaga yang hadir mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Tampak Hasan Nasbi dan jajaran menteri berdiri saat Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memasuki ruang sidang kabinet. Hasan juga turut bersalaman dengan Prabowo dan Gibran.
Konon Hasan masih menghadiri sidang kabinet, karena surat pengunduran dirinya belum diteken oleh Prabowo. Sebelumnya, Hasan Nasbi mundur dari jabatannya dan terakhir menjalani aktivitas sebagai PCO pada 21 April lalu.
Menurut Hasan, pengunduran dirinya karena ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi diatasi dan ada persoalan yang di luar kemampuan dirinya.
“Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” ucap Hasan.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5207594/original/063943400_1746249570-IMG_20250503_120512.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "DPR Siap Kawal Proses Hukum Kasus Mbah Tupon, Lansia Korban Mafia Tanah – Page 3")
Mbah Tupon, warga Ngentak, Bangunjiwo, diduga menjadi korban penggelapan sertifikat tanah, setelah sertifikat tanah miliknya seluas 1.655 meter persegi diketahui beralih nama menjadi milik orang lain dan dijadikan agunan kredit sebesar Rp1,5 miliar di sebuah bank, tanpa sepengetahuannya.
Keluarga besar Mbah Tupon hingga kini menunggu pengembalian hak dan keadilan atas sertifikat tanah yang mereka anggap telah disalahgunakan oleh pihak yang dipercayai. Kasus tanah tersebut telah dilaporkan keluarga Mbah Tupon ke Polda DIY.
Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan laporan terkait kasus tersebut telah diterima pada 14 April 2025.
Ihsan menuturkan dalam tahap penyelidikan tersebut, penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi untuk mengumpulkan bukti-bukti awal.
Ditanya soal kemungkinan adanya modus mafia tanah dalam kasus ini, Ihsan menjelaskan bahwa hal tersebut masih dalam proses pendalaman. “Ini sementara masih didalami sama Reskrim. Kami dalami dengan memeriksa saksi-saksi terkait,” kata Ihsan.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan telah memblokir sertifikat tanah terkait sengketa lahan Mbah Tupon, warga Bantul Yogyakarta hingga pemeriksaan oleh kepolisian selesai.
“Sertifikat sekarang sudah diblokir agar tidak bisa dipakai proses jual beli. Karena sekarang sedang ditangani kepolisian,” kata Menteri Nusron usai peresmian integrasi data di Puspemkot Tangerang Rabu, dikutip Antara.
Menteri Nusron juga memastikan jika kasus Mbah Tupon sudah ditangani dengan naik. Saat ini pihak debitur sudah diadukan kepada polisi.
Ia menjelaskan jika kasus ini berawal saat Mbah Tupon diminta untuk tanda tangan berkas yang tidak diketahui isinya dan ternyata itu adalah pengalihan hak.
Setelah pihak tersebut mendapat tanda tangan pengalihan, lalu dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman dari PT Penjaminan Nasional Madani (PNM).
“Intinya adalah penipuan tanda tangan untuk mendapatkan pinjaman ke PNM. Kita sudah libatkan kepolisian agar tak ada mafia tanah,” ujar Nusron.
Bisnis.com, SEMARANG – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia hadir dalam acara Musyawarah Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Tengah di Semarang, Jumat (2 Mei 2025). Musda ini dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen.
Dalam sambutannya, Bahlil menegaskan komitmennya untuk mengawal dan menyukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia pun mengapresiasi kerja keras seluruh fungsionaris dan kader Golkar se-Jawa Tengah. Para kader dan simpatisan dinilai berhasil memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 serta meningkatkan perolehan kursi legislatif dan kemenangan di Pilkada.
“Ini merupakan hasil kerja struktural dan non-struktural, termasuk para simpatisan. Golkar menunjukkan soliditas dan kekuatan nyata di Jawa Tengah,” kata Bahlil dalam pidatomya di acara Musda XI DPD Partai Golkar Jawa Tengah di Hotel PO Semarang, Jumat (2 Mei 2025).
Pria kelahiran Banda, Maluku Tengah ini menegaskan, Golkar sebagai partai besar yang selalu jadi bagian dari pemerintahan dan pembangunan sejak reformasi ini secara konsisten akan terus mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran hingga akhir masa jabatan.
“Golkar adalah partai yang dewasa, adaptif, dan dinamis. Kami siap mengawal program prioritas Prabowo-Gibran seperti kedaulatan pangan, energi, hilirisasi, dan makan bergizi gratis,” tegasnya.
Bahlil juga menginstruksikan seluruh kader Golkar di seluruh Indonesia untuk mengawal secara utuh program-program tersebut, sebagaimana telah menjadi keputusan resmi partai dalam Munas.
Musda ke-11 DPD Golkar Jateng ini digelar pada 2–4 Mei 2025 sebagai forum lima tahunan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya sekaligus memilih ketua DPD baru. Menurut Bahlil, Jawa Tengah menjadi provinsi pertama yang menggelar Musda dengan pertimbangan matang. Dia pun menyinggung posisi strategis Jateng dalam percaturan politik nasional.
“Pengalaman saya sebagai orang yang di luar Jawa, selalu ada anekdot, bahwa perubahan-perubahan kepemimpinan di bangsa ini dan perubahan-perubahan pada zaman, itu selalu ada tanda-tanda dari Jawa Tengah. Penambahan kursi Golkar di 2029 harus dimulai dari Jawa Tengah. Ini adalah provinsi kunci,” Ucap Bahlil.
Oleh sebab itu, Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini meminta kepada seluruh kader beringin di Jawa Tengah untuk melakukan konsolidasi pengurus sampai tingkat kecamatan dan desa untuk terus membesarkan partai.
“Tidak ada partai yang hebat, yang menambah suara tanpa melakukan konsolidasi struktural. Dalam proses konsolidasi, forum ini juga kita merumuskan agar konsolidasi dilakukan sampai dengan di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa,” imbau Bahlil.
Bahlil mengatakan pengurus-pengurus partai di tingkat desa atau kecamatan yang sudah tidak aktif untuk direvitalisasi agar roda organisasi tetap berjalan dengan baik. “Pengurus-pengurus kecamatan kita yang kalau sudah tidak aktif harus segera kita revitalisasi. Pengurus-pengurus desa kita. Harus kita melakukan revitalisasi,” katanya.
Bahlil juga berharap pelaksanaan musda Golkar di Jateng bisa menjadi percontohan bagi pengurus Golkar di provinsi-provinsi yang lain ke depan.
Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia hadir dalam acara Musyawarah Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Tengah di Semarang, Jumat (2/5/2025). Musda ini dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen.
Bahlil menegaskan komitmennya untuk mengawal dan menyukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia pun mengapresiasi kerja keras seluruh fungsionaris dan kader Golkar se-Jawa Tengah. Para kader dan simpatisan dinilai berhasil memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 serta meningkatkan perolehan kursi legislatif dan kemenangan di Pilkada.
“Ini merupakan hasil kerja struktural dan non-struktural, termasuk para simpatisan. Golkar menunjukkan soliditas dan kekuatan nyata di Jawa Tengah,” kata Bahlil dalam keterangannya, dikutip Sabtu (3/5/2025).
Dia menegaskan Golkar sebagai partai besar yang selalu jadi bagian dari pemerintahan dan pembangunan sejak reformasi ini secara konsisten akan terus mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran hingga akhir masa jabatan.
“Golkar adalah partai yang dewasa, adaptif, dan dinamis. Kami siap mengawal program prioritas Prabowo-Gibran seperti kedaulatan pangan, energi, hilirisasi, dan makan bergizi gratis,” tegasnya.
Bahlil juga menginstruksikan seluruh kader Golkar di seluruh Indonesia untuk mengawal secara utuh program-program tersebut, sebagaimana telah menjadi keputusan resmi partai dalam Munas.
Musda ke-11 DPD Golkar Jateng ini digelar pada 2-4 Mei 2025 sebagai forum lima tahunan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya sekaligus memilih ketua DPD baru. Menurut Bahlil, Jawa Tengah menjadi provinsi pertama yang menggelar Musda dengan pertimbangan matang. Dia pun menyinggung posisi strategis Jateng dalam percaturan politik nasional.
“Pengalaman saya sebagai orang yang di luar Jawa, selalu ada anekdot, bahwa perubahan-perubahan kepemimpinan di bangsa ini dan perubahan-perubahan pada zaman, itu selalu ada tanda-tanda dari Jawa Tengah. Penambahan kursi Golkar di 2029 harus dimulai dari Jawa Tengah. Ini adalah provinsi kunci,” ucap Bahlil.
Oleh sebab itu, Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini meminta kepada seluruh kader beringin di Jawa Tengah untuk melakukan konsolidasi pengurus sampai tingkat kecamatan dan desa untuk terus membesarkan partai.
“Tidak ada partai yang hebat, yang menambah suara tanpa melakukan konsolidasi struktural. Dalam proses konsolidasi, forum ini juga kita merumuskan agar konsolidasi dilakukan sampai dengan di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa,” imbau Bahlil.
Bahlil mengatakan pengurus-pengurus partai di tingkat desa atau kecamatan yang sudah tidak aktif untuk direvitalisasi agar roda organisasi tetap berjalan dengan baik. “Pengurus-pengurus kecamatan kita yang kalau sudah tidak aktif harus segera kita revitalisasi. Pengurus-pengurus desa kita. Harus kita melakukan revitalisasi,” katanya.
Bahlil juga berharap pelaksanaan musda Golkar di Jateng bisa menjadi percontohan bagi pengurus Golkar di provinsi-provinsi yang lain ke depan.
(rah/rah)