Xcloud.id

Tag: Nuryadi

  • 270 Tahun DIY, Masih Hadapi Tantangan Kemiskinan dan Kesejahteraan

    270 Tahun DIY, Masih Hadapi Tantangan Kemiskinan dan Kesejahteraan

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Memasuki usia ke-270 tahun, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih menghadapi berbagai tantangan besar yang perlu diselesaikan, terutama terkait upaya menurunkan angka kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

    Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan peringatan Hari Jadi DIY ini harus menjadi momentum untuk merawat dan mengembangkan Yogyakarta dalam harmoni antara tradisi, demokrasi, dan inovasi. Hal ini penting agar keistimewaan DIY tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan zaman.

    Menurut Sultan, ajakan untuk “mangayubagya” bukan sekadar euforia selebrasi, melainkan seruan untuk berpartisipasi aktif dalam membangun tata pemerintahan yang semakin baik. 

    Pemerintahan tersebut harus berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal, sejalan dengan prinsip tata kelola yang demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

    “Keistimewaan Yogyakarta bukan hanya soal sejarah, tetapi juga bagaimana memastikan setiap warga DIY merasakan manfaat dari kebijakan yang telah dibuat,” ujar Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Yogyakarta, Kamis (13/3/2025).

    Di sisi lain, Ketua DPRD DIY Nuryadi menyampaikan bahwa hingga saat ini, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan terkait kesejahteraan masyarakat DIY.

    “Hari Jadi ini ditetapkan melalui Perda Nomor 2 Tahun 2024. Berdasarkan perjanjian Giyanti, Yogyakarta telah berusia 270 tahun. Meskipun sudah lama, masih banyak permasalahan terkait kesejahteraan masyarakat yang belum terselesaikan,” katanya kepada Beritasatu.com.

    Meski dana keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya telah dialokasikan, berbagai persoalan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat DIY belum juga tuntas.

    “Kita sudah berjuang agar DIY menjadi istimewa. Konsekuensi logis dari tambahan dana keistimewaan dari pemerintah pusat belum mampu menyelesaikan masalah yang ada di sini,” ungkap Nuryadi.

    Lebih lanjut, kata Nuryadi, pihaknya terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, dengan harapan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

    Di tengah efisiensi anggaran, salah satu upaya yang dilakukan oleh DPRD DIY untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah dengan merefokuskan anggaran perjalanan dinas ke luar negeri, serta mengalihkan dana tersebut untuk kegiatan yang lebih berdampak langsung pada masyarakat.

    “Meskipun ada penurunan anggaran, kami berusaha mengefisiensi anggaran reguler. Salah satunya, kami menghilangkan kunjungan luar negeri yang direncanakan dalam enam bulan ini, dan mengalihkan anggaran tersebut untuk kegiatan yang lebih relevan dengan masyarakat DIY,” terangnya.

    Dengan cara tersebut, ia mengeklaim dapat mendengarkan dan melihat kondisi riil yang sebenarnya di Yogyakarta. Selain itu, ia juga menilai bahwa lebih penting untuk turun ke lapangan dan bertemu langsung dengan masyarakat.

    “Jika memungkinkan, dalam enam bulan ke depan, kami juga akan fokus pada kegiatan yang lebih berdampak langsung kepada mereka,” jelas Nuryadi yang ingin menuntaskan masalah kemiskinan di DIY.

  • Warga Kebon Pala Enggan Pindah ke Rusun meski Rumah Langganan Banjir Megapolitan 4 Maret 2025

    Warga Kebon Pala Enggan Pindah ke Rusun meski Rumah Langganan Banjir Megapolitan 4 Maret 2025

    Warga Kebon Pala Enggan Pindah ke Rusun meski Rumah Langganan Banjir
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Warga terdampak banjir di Jalan Kebon Pala II, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur tidak mau menerima tawaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk tinggal di rumah susun (rusun) agar tidak kebanjiran.
    “Sempat sih ditawari, tapi bingung saya karena di sini emang sudah enak, nyaman. Jadi, mempertimbangkan itu karena sudah nyaman,” kata warga Kebon Pala II, Umiana (70), saat ditemui di lokasi banjir, Selasa (4/3/2025), dikutip dari
    Antara.
    Umiana yang sudah tinggal di kawasan Kebon Pala sejak 1970 itu mengaku bahwa kediamannya seringkali banjir ketika hujan deras ataupun banjir kiriman dari wilayah lain.
    Namun demikian, dia nyaman tinggal di Kebon Pala bersama dengan warga lainnya.
    “Banjir sudah berkali-kali, dulu setiap lima tahun sekali. Nah, sekarang jadi kaya tiap pas hujan (banjir), bahkan setahun bisa empat sampai lima kali banjir. Karena sudah nyaman jadi perlu pertimbangan lagi,” ujar Umiana.
    Warga lainnya, Nuryadi (62), mengaku dirinya dan sang anak tak setuju jika harus pindah ke rusun.
    Apalagi, tahun lalu Nuryadi mendapatkan informasi bahwa yang tinggal di rusun hanya gratis di awal saja, tetapi tiga bulan berikutnya dikenakan biaya.
    “Kebanyakan enggak setuju ya, karena banyak yang udah menetap, sudah puluhan tahun. Kalau saya sih ikut anak doang, jadi setahu saya gitu (anak enggak setuju). Apalagi, di sini banyak yang dari nenek moyang turun temurun, jadi sudah nyaman,” kata dia.
    Sementara itu, salah satu warga RT 11/RW 05, Jalan Kebon Pala II, Suaeb (83), mengaku seringkali ditawari oleh pemerintah untuk pindah ke rusun agar tidak terkena banjir.
    Namun, Suaeb mengaku lebih membutuhkan uang untuk bertahan hidup dibandingkan harus pindah ke rusun.
    Bahkan, rumah Suaeb sempat digusur agar menyetujui pindah ke rusun.
    “Setiap ada yang datang saya bilang maunya duit aja berapa, kalau rusun mah saya enggak mau. Sudah dari dulu di Kebon Nanas dikasih kunci enggak mau. Dari dulu sebelum digusur juga saya suruh pindah enggak mau itu, pada 1980. Tapi, pada 1981 saya digusur,” kata dia,
    Menurut dia, tinggal di rusun mempersulit dirinya jika mau dagang gorengan. Apalagi kalau dirinya mendapatkan rusun di lantai atas.
    “Rusun mah bisa apa? Dagang gorengan siapa yang mau beli di atas, kalo kontrak bisa dagang gorengan. Rusun di atas siapa yang mau beli, kalo di bawah penuh juga, sudah pada dagang,” ujar Suaeb.
    Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menawarkan solusi tinggal di rumah susun kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah rawan banjir.
    Sayangnya, mayoritas masyarakat menolak untuk pindah dan tinggal di rusun.
    “Saya lagi promosi rumah susun. Kita punya rumah susun yang akan selesai di daerah Jagakarsa, tiga tower. Itu kualitas bagus. Cuma mungkin masyarakat kita belum terbiasa tinggal di rumah susun. Makanya saya ke kampung-kampung ingin promosi. Ayok pindah ke rumah susun,” kata Rano di Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur, Senin (3/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga Jagung di Tingkat Petani Anjlok Saat Panen, ini Tanggapan Bulog Cabang Mojokerto

    Harga Jagung di Tingkat Petani Anjlok Saat Panen, ini Tanggapan Bulog Cabang Mojokerto

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Romadoni

    TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO – Harga komoditas jagung dari petani di Mojokerto, Jawa Timur, saat memasuki panen raya terjun bebas di kisaran Rp 3500 per kg.

    Bulog sebagai ujung tombak pemerintah dinilai lambat menyerap hasil pertanian tanaman pangan tersebut, sehingga diduga menyebabkan harga jagung di tingkat petani anjlok.

    Hasil panen jagung dari petani diserap perseorangan atau tengkulak dengan harga di bawah ketentuan HPP (Harga Pembelian Pemerintah).

    Padahal Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) nomor 18 tahun 2025, tentang harga pembelian pemerintah komoditas jagung di tingkat petani, disebutkan Diktum kesatu HPP ditetapkan Rp.5.500 per/KG dan berlaku 6 Februari 2025.

    Pimpinan Cabang Bulog Mojokerto, Muhammad Husin, mengatakan pihaknya mendapat informasi terkait harga komoditas jagung di bawah HPP dari petani di wilayah Ngoro, Kabupaten Mojokerto.

    “Ada informasi itu, kita cek di lapangan nanti seperti apa. Kalau harganya di bawah HPP ya disitu (Bulog) tugas kita. Namun yang perlu diketahui, ada kriteria jagung yang bisa diserap Bulog yaitu jagung pipilan kering sesuai peraturan Bapanas,” jelasnya di Bulog Cabang Mojokerto, Jumat (21/2/2025).

    Menurut dia, kriteria komoditas jagung yang dapat diserap Bulog di antaranya jagung pipil dengan tingkat kekeringan tertentu, bersih dan sudah dimasukkan dalam wadah atau karung.

    Pihaknya mitra kerja Bulog seperti Gapoktan, maupun usaha penggilingan untuk menyerap komoditas pertanian dari petani.

    “Tidak ada batasan penyerapan, kalau target (Bulog Cabang Mojokerto) menyerap komoditas pertanian beras maupun jagung, mencapai 47.300 Ton di tiga wilayah yaitu Kota/ Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang tahun 2025,” bebernya.

    Estimasi waktu penyerapan secara teknis ditentukan oleh petani, di mana mereka telah menyiapkan hasil panen yang siap angkut sesuai kriteria tersebut.

    Untuk petani yang kesulitan dapat bekerjasama dengan mitra Bulog dalam proses pengeringan hingga siap jual.

    Petugas Bulog akan mensurvei dan melihat komoditas kemudian dibelinya dengan harga acuan HPP. 

    “Misalnya seperti jagung, petani sudah menyiapkan jagung pipil yang sudah dalam karung kita siap angkut. Jagung pipilan kering dengan kadar sekitar 14 persen, itu yang bisa diserap Bulog,” ungkap Husin, pria asal Canggu Jetis tersebut.

    Ia menyebut, Bulog akan koordinasi dengan Polres Mojokerto, Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto untuk segera menindaklanjuti anjloknya harga komoditas jagung ditingkat petani hingga di bahwa HPP.

    “Besok kami bersama Kapolres dan Dinas Pertanian akan koordinasi, kita lakukan pengecekan dan sosialisasi ke petani terkait biaya-biaya itu. Intinya, kita siap (Menyerap) jika harga di bawah HPP, dengan kriteria sesuai Bapanas,” pungkasnya.

    Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, Nuryadi, mengungkapkan pihaknya bersama OPD terkait masih melakukan kajian terkait harga komoditas jagung di tingkat petani yang merosot drastis.

    Sedangkan, penanganan komoditas pasca panen merupakan Wewe dari Dispari dan Disperindag Kabupaten Mojokerto.

    “Kami masih rapatkan dengan kepala bidang, nanti menunggu hasil keputusannya. Karena perlu analisa, kajian dan langkah-langkah konkret sehingga masih menunggu,” kata Nuryadi.

    Dikatakan Nuryadi, diprediksi puncak panen raya jagung di Kabupaten Mojokerto jatuh pada Maret nanti.

    “Puncak panen raya di bulan Maret nanti, ini masih sebagian wilayah Kabupaten Mojokerto yang panen jagung,” tandasnya.

  • Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Gerakan Pangan Murah Digelar di Pacet Mojokerto

    Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Gerakan Pangan Murah Digelar di Pacet Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Pertania Kabupaten Mojokerto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di halaman parkir Bundaran Griyaku, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Kegiatan ini bertujuan untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Kegiatan yang mendapatkan pengamankan langsung dari Ps Kapolsek Pacet Iptu M.K Umam bersama anggota patroli Polsek Pacet sekaligus mengendalikan inflasi di wilayah Kabupaten Mojokerto, Kamis (24/1/2025). Beragam bahan pangan pokok dijual dengan harga terjangkau untuk masyarakat.

    Diantaranya, beras medium SHP Rp12.200/kg, beras premium Rp13.600/kg, gula pasir Rp16 ribu/kg, minyak goreng Rp14.500/pack, bawang merah Rp7,5 ribu/pack, bawang putih Rp18 ribu/kg, cabai rawit merah Rp7 ribu/pack, daging ayam ras Rp31 ribu/1,2 kg dan telur ayam ras Rp24 ribu/kg.

    “Gerakan Pasar Murah ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tercukupi dengan harga yang stabil, dan juga sebagai langkah pengendalian inflasi,” ungkap Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, Nuryadi.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif pengendalian inflasi yang dilakukan Pemkab Mojokerto untuk meringankan beban masyarakat. Harga-harga yang ditawarkan jauh lebih terjangkau dibandingkan harga pasar, sehingga mendapat antusiasme tinggi dari warga sekitar.

    Sementara itu, Ps Kapolsek Pacet, Iptu Mohammad Khoirul Umam mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai langkah strategis yang mendukung kestabilan sosial di tengah tekanan ekonomi. “Kami dari pihak kepolisian mendukung penuh kegiatan ini dengan memastikan keamanan dan kelancaran acara,” katanya.

    GPM menurutnya tidak hanya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga mencegah terjadinya potensi lonjakan harga yang dapat memicu keresahan. GPM diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di Kabupaten Mojokerto sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Wakil Pimpinan Cabang (Wapinca) Bulog Mojokerto, Fernando M, Kepala Dinas Pangan dan Perikanan, Muhammad Ridwan, Plt. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Rosalinan, Kepala Bidang (Kabid) Persediaan, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar), Nur Aisyah. [tin/kun]

  • Evaluasi Pemkab Mojokerto Soal Rencana Penutupan Pasar Hewan di Tengah Wabah PMK

    Evaluasi Pemkab Mojokerto Soal Rencana Penutupan Pasar Hewan di Tengah Wabah PMK

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Romadoni

    TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO– Pemkab Mojokerto masih mempertimbangkan terkait penutupan sementara pasar hewan, menyusul merebaknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

    Penutupan pasar hewan selama 14 hari tersebut, sesuai instruksi dari Kementan (Kementerian Pertanian) kepada Pemda, sebagai upaya mencegah penyebaran wabah PMK yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Mojokerto.

    Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, mengatakan pihaknya masih melakukan kajian di lapangan untuk mempertimbangkan apakah pasar hewan perlu ditutup sementara akibat wabah PMK.  

    “Kita akan evaluasi perkembangannya terkait rencana tersebut,” jelasnya di Pemkab Mojokerto, Senin (6/1/2025).

    Ia mengungkapkan penutupan sementara pasar hewan akibat wabah PMK nantinya akan diputuskan sesuai dengan hasil kajian di lapangan.

    Pasar hewan di Desa Ngrame, Kecamatan Pungging dikelola oleh Pemda masih beroperasi dengan pengawasan dari tim paramedik Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.

    Sedangan, pasar hewan Pandanarum, Kecamatan Pacet dikelola oleh Pemdes Setempat.

    “Masih dikoordinasikan karena pasar hewan pandan merupakan aset desa,” ungkap Teguh Gunarko.

    Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, Nuryadi, menjelaskan tim paramedik melakukan evaluasi sekaligus edukasi ke peternak untuk menekan kasus PMK.

    Dirinya juga belum dapat memastikan terkait rencana penutupan sementara pasar hewan tersebut. Jika terjadi lonjakan kasus PMK maka kemungkinan pasar hewan akan ditutup sementara dan sebaliknya.

    “Kita menunggu petunjuk pimpinan, termasuk koordinasi terlebih dahulu dengan pengelola pasar hewan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa,” cetusnya.

    Menurut dia, kasus PMK di Mojokerto kini relatif kondusif dengan upaya pencegahan mulai dari layanan kesehatan pada hewan sapi yang terjangkit, vaksinasi PMK hingga desinfeksi pasar hewan maupun kandang ternak.

    “Insya Allah kondusif, ini terus monev dan memberikan edukasi untuk menekan kasus penyebaran PMK agar tidak semakin meluas,” pungkasnya.

     

  • Ribuan warga Bekasi Selatan deklarasi dukung Tri-Harris di Pilwakot Bekasi 

    Ribuan warga Bekasi Selatan deklarasi dukung Tri-Harris di Pilwakot Bekasi 

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Ribuan warga Bekasi Selatan deklarasi dukung Tri-Harris di Pilwakot Bekasi 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Minggu, 17 November 2024 – 19:35 WIB

    Elshinta.com – Pasangan Calon Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto dan Harris Bobihoe (Ridho), semakin kokoh mendapatkan dukungan menjelang Pilkada.

    Hal ini terlihat dari deklarasi dukungan yang dihadiri ribuan warga di Stadion Mini, Bekasi Selatan, Sabtu (16/11/2024).

    Acara tersebut diinisiasi oleh Forum RW, RT, tokoh masyarakat, dan berbagai organisasi lokal.

    “Melihat antusiasme warga yang luar biasa ini, saya semakin optimistis dapat membawa perubahan signifikan bagi Kota Bekasi,” ujar Tri Adhianto seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Minggu (17/11). 

    Suasana deklarasi diwarnai semangat tinggi para pendukung yang hadir untuk menunjukkan dukungannya menjelang hari pencoblosan yang tinggal 12 hari lagi.

    Ia menekankan pentingnya interaksi langsung dengan masyarakat, di atas sekadar mengandalkan hasil survei.

    “Survei hanyalah angka-angka yang belum tentu mencerminkan realita di lapangan.  Yang terpenting adalah terus menyapa dan mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat,” tegasnya.

    Tri Adhianto optimistis deklarasi di Bekasi Selatan akan memicu deklarasi serupa di wilayah lain, seperti Bantargebang, Pondok Gede, dan Pondok Melati.

    “Saya berharap semangat kebersamaan ini terus terjaga hingga hari pemilihan pada 27 November mendatang,” harapnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan dari Fraksi PDI Perjuangan, turut hadir memberikan dukungan penuh kepada pasangan Tri-Harris.

    “Kehadiran saya di sini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung calon pemimpin yang pro-rakyat.  Kami percaya Tri-Harris memiliki visi yang jelas dan terukur untuk kemajuan Kota Bekasi,” tegas Nuryadi Darmawan.

    Nuryadi Darmawan bahkan memprediksi kemenangan mutlak bagi Tri-Harris di atas 70 persen.  Ia menilai dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3 semakin masif menjelang hari pencoblosan.

    “Semangat deklarasi ini harus terus berkobar, tidak hanya di Bekasi Selatan, tetapi juga di seluruh Kota Bekasi. Mari kita jaga kekompakan dan soliditas ini agar bersama-sama kita dapat membangun Bekasi yang lebih baik,” pungkasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Mangsa Hewan Ternak Warga Bogor, Ular Sanca Sepanjang 3 Meter Dievakuasi Megapolitan 13 November 2024

    Mangsa Hewan Ternak Warga Bogor, Ular Sanca Sepanjang 3 Meter Dievakuasi Megapolitan 13 November 2024

    Mangsa Hewan Ternak Warga Bogor, Ular Sanca Sepanjang 3 Meter Dievakuasi
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Tim penyelamat pemadam kebakaran (damkar) Kota Bogor mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang tiga meter dari kandang ayam dan bebek milik warga di Jalan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Rabu (13/11/2024).
    Saat ditemukan, ular tersebut sedang memakan beberapa ekor unggas milik warga bernama Nuryadi.
    “Ular berada di dalam kandang ayam dan bebek. Ular tersebut sedang memakan ternak unggasnya. Pelapor langsung menghubungi petugas,” ujar Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor, M Ade Nugraha kepada
    Kompas.com.
    Setelah menerima laporan dari Nuryadi, Regu 2 Damkar Unit Sukasari langsung bergerak menuju lokasi pada pukul 06.05 WIB. Lima menit kemudian, petugas tiba di lokasi. 
    Sesampainya di tempat kejadian, tim yang dilengkapi peralatan penyelamatan langsung mengevakuasi ular tersebut.
    Ular yang berhasil dievakuasi dalam keadaan hidup itu kemudian dibawa ke Mako Damkar Sukasari, Kota Bogor.
    “Sekitar pukul 06.25 berhasil dievakuasi butuh 15 menit penanganan dalam keadaan hidup,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kantor Kecamatan Jombang di Jember Disukai Ular, Mengapa?

    Kantor Kecamatan Jombang di Jember Disukai Ular, Mengapa?

    Jember (beritajatim.com) – Ular berbagai jenis mudah ditemui di Kantor Kecamatan Jombang dibandingkan kantor kecamatan lainnya di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ini membuat camat dan pegawai di sana harus berhati-hati setiap saat.

    Camat Jombang Nuryadi bercerita bagaimana sempat dibikin kaget saat seekor ular mendadak muncul dari laci meja kerja yang dibuka seorang pegawai. “Ular mudah ditemui di sini,” katanya kepada beritajatim.com, Jumat (24/5/2024).

    Bersandar di pohon pun tak aman. “Saya pernah menyadarkan tangan di pohon, tiba-tiba di atas saya ada ular yang mulutnya sudah menganga,” kata Nuryadi.

    Itulah yang membuat Nuryadi menutup rapat semua celah yang memungkinkan dilewati ular di rumah dinasnya. “Jangan terlalu lama membuka pintu. Bisa-bisa dimasuki,” kata pria yang menjadi camat di Jombang sejak Agustus 2022.

    Ada beberapa kemungkinan mengapa kantor Kecamatan Jombang disukai ular. Dari aspek lokasi, kantor kecamatan ini terletak di dekat area persawahan dan ruang terbuka hijau yang ditumbuhi pepohonan dan semak-semak. Lokasinya juga menjadi habitat alami ini yang menyediakan tempat berlindung, makanan, dan sumber air bagi ular.

    Struktur bangunan juga memungkinkan seperti adanya celah atau lubang di sekitar bangunan kantor yang dapat digunakan ular sebagai tempat berlindung. Apalagi jika di lokasi Kantor Kecamatan Jombang sedikit predator alami ular di sekitar kantor kecamatan, seperti burung pemangsa atau mamalia besar.

    Upaya untuk membersihkan ular di sekitar kantor kecamatan telah dilakukan, namun ular masih sering terlihat di sana. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menarik ular ke area tersebut kemungkinan besar masih ada dan perlu diatasi secara berkelanjutan. [wir]