Xcloud.id

Tag: Nurul Qomaril Arifin

  • Legislator Hingga Tokoh Adat Beri Dukungan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional

    Legislator Hingga Tokoh Adat Beri Dukungan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional

    Jakarta: Dukungan terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, H.M. Soeharto, semakin menguat dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh politik dan masyarakat menilai bahwa kiprah Soeharto selama memimpin bangsa selama lebih dari tiga dekade telah memberikan fondasi penting bagi stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi Indonesia.

    Anggota DPR, Nurul Arifin menilai, Soeharto merupakan sosok yang berjasa besar dalam menjaga arah pembangunan dan kestabilan negara pada masa-masa sulit setelah kemerdekaan. “Beliau berjasa besar menjaga stabilitas nasional dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang membawa Indonesia ke era kemajuan,” ujar Nurul Arifin dalam siaran persnya, di Jakarta, Jumat, 7 November 2025.

    Menurut Nurul, di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia berhasil mengatasi berbagai tantangan yang mengancam persatuan bangsa. Program pembangunan lima tahun (Repelita), swasembada pangan, hingga penguatan industri dasar menjadi bukti nyata kemampuan Soeharto menata perekonomian nasional dengan terencana dan terukur.

    Ia menegaskan, pengakuan terhadap jasa tersebut tidak dapat dihapus dari catatan sejarah bangsa. Dukungan serupa juga datang dari kalangan elite partai politik.

    Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menyebut, penilaian terhadap Soeharto seharusnya dilakukan secara objektif, bukan melalui kacamata politik semata. “Soeharto layak diberikan gelar pahlawan nasional. Ini bukan soal politik, tetapi kejujuran kita membaca sejarah dan menghormati jasa besar seseorang yang telah membawa Indonesia bangkit,” tegas Firman.

    Firman menambahkan, selama pemerintahan Soeharto, Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berhasil mencetak berbagai kemajuan di sektor pendidikan, pertanian, serta infrastruktur. Ia menilai, di bawah kepemimpinan Soeharto, bangsa ini menikmati masa panjang pembangunan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

    Sementara itu, dukungan juga datang dari kalangan tokoh adat. Ketua Umum DPP Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII), Paulus Sinambela, menilai masa pemerintahan Soeharto adalah periode yang penuh dengan ketenangan dan keteraturan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. “Di masa pemerintahan beliau, kondisi ekonomi, politik, budaya, dan pembangunan berjalan dengan baik. Tak ada kegaduhan dan keriuhan, semua tenang dan tentram,” ujarnya.
     

    Paulus menilai, suasana stabil tersebut memungkinkan masyarakat adat di berbagai daerah untuk berkembang tanpa tekanan politik yang berlebihan. Ia menegaskan, jasa Soeharto dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional patut dihargai dengan penganugerahan gelar pahlawan.

    Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto sendiri telah menjadi bahan pembahasan publik sejak beberapa tahun terakhir. Banyak pihak menilai, Soeharto telah meninggalkan warisan penting berupa stabilitas politik dan ekonomi yang menopang kemajuan Indonesia hingga kini.

    Sejumlah kalangan berharap pemerintah melalui Kementerian Sosial dapat mempertimbangkan secara objektif jasa-jasa Soeharto bagi bangsa Indonesia. Pemberian gelar tersebut dinilai sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi besar seorang pemimpin yang telah mengantarkan Indonesia menuju era pembangunan dan kemandirian nasional.

    Jakarta: Dukungan terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, H.M. Soeharto, semakin menguat dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh politik dan masyarakat menilai bahwa kiprah Soeharto selama memimpin bangsa selama lebih dari tiga dekade telah memberikan fondasi penting bagi stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi Indonesia.
     
    Anggota DPR, Nurul Arifin menilai, Soeharto merupakan sosok yang berjasa besar dalam menjaga arah pembangunan dan kestabilan negara pada masa-masa sulit setelah kemerdekaan. “Beliau berjasa besar menjaga stabilitas nasional dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang membawa Indonesia ke era kemajuan,” ujar Nurul Arifin dalam siaran persnya, di Jakarta, Jumat, 7 November 2025.
     
    Menurut Nurul, di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia berhasil mengatasi berbagai tantangan yang mengancam persatuan bangsa. Program pembangunan lima tahun (Repelita), swasembada pangan, hingga penguatan industri dasar menjadi bukti nyata kemampuan Soeharto menata perekonomian nasional dengan terencana dan terukur.

    Ia menegaskan, pengakuan terhadap jasa tersebut tidak dapat dihapus dari catatan sejarah bangsa. Dukungan serupa juga datang dari kalangan elite partai politik.
     
    Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menyebut, penilaian terhadap Soeharto seharusnya dilakukan secara objektif, bukan melalui kacamata politik semata. “Soeharto layak diberikan gelar pahlawan nasional. Ini bukan soal politik, tetapi kejujuran kita membaca sejarah dan menghormati jasa besar seseorang yang telah membawa Indonesia bangkit,” tegas Firman.
     
    Firman menambahkan, selama pemerintahan Soeharto, Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berhasil mencetak berbagai kemajuan di sektor pendidikan, pertanian, serta infrastruktur. Ia menilai, di bawah kepemimpinan Soeharto, bangsa ini menikmati masa panjang pembangunan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
     
    Sementara itu, dukungan juga datang dari kalangan tokoh adat. Ketua Umum DPP Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII), Paulus Sinambela, menilai masa pemerintahan Soeharto adalah periode yang penuh dengan ketenangan dan keteraturan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. “Di masa pemerintahan beliau, kondisi ekonomi, politik, budaya, dan pembangunan berjalan dengan baik. Tak ada kegaduhan dan keriuhan, semua tenang dan tentram,” ujarnya.
     

    Paulus menilai, suasana stabil tersebut memungkinkan masyarakat adat di berbagai daerah untuk berkembang tanpa tekanan politik yang berlebihan. Ia menegaskan, jasa Soeharto dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional patut dihargai dengan penganugerahan gelar pahlawan.
     
    Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto sendiri telah menjadi bahan pembahasan publik sejak beberapa tahun terakhir. Banyak pihak menilai, Soeharto telah meninggalkan warisan penting berupa stabilitas politik dan ekonomi yang menopang kemajuan Indonesia hingga kini.
     
    Sejumlah kalangan berharap pemerintah melalui Kementerian Sosial dapat mempertimbangkan secara objektif jasa-jasa Soeharto bagi bangsa Indonesia. Pemberian gelar tersebut dinilai sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi besar seorang pemimpin yang telah mengantarkan Indonesia menuju era pembangunan dan kemandirian nasional.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • 13 Tahun Gunakan Nama Nurul Arifin, WNA Bangladesh Ditangkap Imigrasi

    13 Tahun Gunakan Nama Nurul Arifin, WNA Bangladesh Ditangkap Imigrasi

    Pangkalpinang, Beritasatu.com – Seorang warga negara asing (WNA) asal Bangladesh bernama Hasan Ivne Abdullah ditangkap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Bangka Belitung, setelah diketahui menggunakan identitas palsu atas nama Nurul Arifin sebagai warga negara Indonesia selama 13 tahun.

    Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Qriz Pratama, mengungkapkan penangkapan bermula dari kecurigaan petugas saat memeriksa berkas permohonan paspor Republik Indonesia yang diajukan pelaku.

    “Berawal dari kecurigaan petugas dalam memeriksa berkas permohonan paspor. Perawakan pemohon mirip warga negara Pakistan, India, Sri Lanka, bahkan Bangladesh,” ujar Qriz Pratama, Rabu (29/10/2025).

    Qriz menjelaskan, setelah dilakukan penyelidikan oleh tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) serta koordinasi dengan Kedutaan Besar Bangladesh, dipastikan bahwa pemohon paspor tersebut adalah Hasan Ivne Abdullah, warga negara Bangladesh yang menyamar sebagai WNI bernama Nurul Arifin.

    Pelaku diketahui telah menetap di Kabupaten Bangka menggunakan identitas palsu sejak 13 tahun lalu. Sebelum tinggal di Bangka, pelaku sempat menetap di Lampung sejak 2002 dan diduga telah berkeluarga.

    “Dari hasil verifikasi kedutaan Bangladesh, terbukti bahwa identitas Nurul adalah palsu dan yang bersangkutan merupakan warga negara Bangladesh,” jelasnya.

    Pelaku mengaku membuat paspor untuk kembali ke Bangladesh menjenguk ibunya. Namun perbuatannya melanggar hukum karena menggunakan dokumen dan keterangan palsu.

    Akibat perbuatannya, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pidana penjara maksimal lima tahun serta denda hingga Rp 500 juta.

    “Saat ini tersangka dititipkan di Lapas Kelas I Tua Tunu Pangkalpinang sambil menunggu putusan pengadilan. Setelah menjalani hukuman pidana, ia akan dideportasi dari Indonesia,” tegas Qriz.

  • HNW Puji Cara Kreatif Sosialisasi 4 Pilar MPR Lewat Lomba Cerdas Cermat

    HNW Puji Cara Kreatif Sosialisasi 4 Pilar MPR Lewat Lomba Cerdas Cermat

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) membuka babak penyisihan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Provinsi Jawa Barat, di Bandung, kemarin. Pembukaan ditandai dengan membunyikan alat musik angklung oleh HNW bersama tokoh lainnya.

    Dalam sambutannya, HNW mengatakan LCC adalah model sosialisasi yang paling disukai dan dekat dengan siswa SLTA dan generasi Z. Hal ini sudah dirasakan sejak lama, bahkan saat dirinya masih menjadi Ketua MPR 2004-2009. Oleh karena itu, digelarnya sosialisasi 4 pilar MPR RI dengan metode LCC pasca pandemi COVID-19 harus diapresiasi dan patut disyukuri.

    “Dulu saat awal sosialisasi anggaran MPR sangat terbatas, MPR juga tidak memiliki perwakilan di daerah, padahal MPR adalah satu-satunya lembaga negara yang diberikan tugas oleh UU untuk melaksanakan sosialisasi terhadap segala putusan MPR termasuk Pancasila maupun perubahan konstitusi (UUD) yang terjadi selama era reformasi beserta implikasinya. Maka, patut disyukuri jika sekarang, pimpinan MPR bersama dan pimpinan Badan Sosialisasi yang didalamnya ada Pak Agun Gunanjar Sudarsa, Pak Abidin Fikri dan Ibu Nurul Arifin, sepakat kembali menyelenggarakan kegiatan yang sangat disukai, sangat dekat dengan anak-anak muda yaitu sosialisasi Empat Pilar melalui Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR,” ungkap HMW dalam keterangannya, Minggu (19/10/2025).

    HNW menambahkan, LCC hadir sebagai kegiatan yang semakin diminati oleh sekolah termasuk para guru dan murid. Pasalnya, LCC bukan hanya menghadirkan kegiatan yang atraktif, menarik, dan kompetitif, tapi juga efektif untuk menyampaikan nilai-nilai karakter bangsa sebagaimana ketentuan dalam 4 Pilar MPR RI.

    Menurutnya, penyampaian materi melalui metode Lomba Cerdas Cermat sangat disukai generasi muda/gen Z. Sebab, di zaman modern ini, para generasi muda cenderung menolak kegiatan yang sifatnya indoktrinasi, seperti yang terjadi sebelum era reformasi.

    HNW pun menilai LCC menjadi sarana yang baik karena kehadirannya diterima dengan antusias oleh para pelajar. Ia berharap melalui LCC para pelajar akan semakin mengenal karakter bangsanya sehingga muncul kecintaan terhadap bangsa dan negara.

    “Semoga peserta LCC dari provinsi Jawa Barat, ini bisa meneruskan perjuangan para pendahulunya, baik sebelum masa kemerdekaan maupun setelah merdeka. Karena para pahlawan asal Jabar sangat banyak jumlahnya, mereka berjasa besar dalam menyiapkan Indonesia merdeka maupun setelahnya,” kata HNW.

    Adapun rencananya, kedua babak penyisihan tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat, agar terpilih peserta yang mewakili masing masing provinsi di tingkat pusat. Agun menegaskan LCC merupakan metode sosialisasi kepada para siswa SMA untuk memahami, mendalami, kemudian mengimplementasikan Empat Pilar MPR RI dalam kehidupan sehari hari dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “LCC tidak dilaksanakan begitu saja. Di dalamnya terkait dengan asta cita yang ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Yaitu penguatan ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM. LCC dimaknai sebagai bagian dari karakter. Melalui empat pilar kebangsaan, ini diharapkan para siswa memiiki pola pikir, bicara dan tindakan tangan berkarakter Pancasila,” pungkas Agun.

    Sebagai informasi, pembukaan babak penyisihan LCC Empat Pilar MPR RI turut dilakukan oleh bersama Wakil Ketua Badan Sosialisasi Agun Gunanjar Sudarsa dan Abidin Fikri. Kemudian, anggota Badan Sosialisasi Nurul Arifin, Sekda Provinsi Jabar Dr Herman Suryatman, Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, Kepala Biro Persidangan MPR RI Wachid Nugroho serta Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Iis Rustiasih.

    Adapun babak penyisihan LCC Provinsi Jabar diikuti 9 SLTA, yaitu, SMAN 1 Pamijahan Kabupaten Bogor, SMAN 1 Palimanan kabupaten Cirebon, SMAN 1 Cianjur kabupaten Cianjur, SMAN 1 Bandung kota Bandung, SMAN 2 Kota Bogor, SMAN 1 Kota Sukabumi, SMAN 1 Majalengka, SMAN 3 Bekasi dan SMAN 2 Karawang.

    Setelah bertanding dengan sesama peserta, keluar sebagai pemenang dan akan mewakili Provinsi Jabar di tingkat Nasional yakni, SMAN 1 Majalengka. Di babak final, SMAN 1 Majalengka mengalahkan SMAN 1 Karawang yang duduk di peringkat kedua, dan SMAN 3 Bekasi di peringkat ketiga.

    (akn/ega)

  • Anggota DPR minta kurikulum Sesko TNI perkuat perang hibrida dan siber

    Anggota DPR minta kurikulum Sesko TNI perkuat perang hibrida dan siber

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin meminta agar kurikulum Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI memperkuat aspek pendidikan perang hibrida dan pertahanan siber, karena selama ini masih berfokus pada strategi perang konvensional.

    Menurut dia, Sesko TNI selama ini menghasilkan perwira tinggi yang unggul dengan kurikulum komprehensif. Namun, strategi yang diajarkan masih terbatas pada peperangan militer klasik.

    “Kalau kita tidak peduli dengan perubahan, perubahan itu akan meninggalkan kita,” kata Nurul di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dia menilai perang hibrida bukan hanya konflik konvensional antara negara, melainkan juga menghadirkan aktor non-politik seperti keterlibatan masyarakat dan isu-isu non-politis yang turut mempengaruhi konflik, misalnya masalah ekonomi dan lingkungan.

    Menurut dia, perang saat ini sudah bergeser ke ranah teknologi, di mana serangan bukan hanya menggunakan senjata, tapi juga melibatkan alat-alat siber.

    “Cyber defense ini sekarang menjadi kekuatan baru,” kata dia.

    Selain itu, menurut dia, perwira TNI perlu mempunyai wawasan global dan kemampuan diplomasi, mengingat dinamika geopolitik yang terus berubah dan konflik yang terjadi di negara-negara tetangga serta dunia internasional.

    Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dan sistem demokrasi yang dipegang teguh, dia menilai Indonesia memiliki modal kuat untuk diperhitungkan di kancah global.

    “Keberadaan perwira TNI juga harus menjadi diplomasi dalam tatanan dunia internasional,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Transfer data ke AS landasan hukum perlindungan data WNI

    Anggota DPR: Transfer data ke AS landasan hukum perlindungan data WNI

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menilai kesepakatan transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor menjadi landasan hukum yang kuat bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia.

    Menurut dia, kesepakatan tersebut bukanlah bentuk penyerahan data pribadi WNI secara bebas, melainkan merupakan upaya membangun tata kelola data lintas negara yang sah, aman, dan akuntabel.

    “Kesepakatan ini justru menjadi landasan hukum yang kuat bagi perlindungan data pribadi WNI, khususnya saat menggunakan layanan digital dari perusahaan berbasis di Amerika Serikat, seperti media sosial, mesin pencari, layanan cloud, dan e-commerce,” kata Nurul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Nurul memandang prinsip utama dalam kerja sama tersebut adalah menjaga tata kelola data yang baik, melindungi hak individu, serta menjunjung tinggi kedaulatan hukum nasional.

    Nurul juga menekankan bahwa pemindahan data pribadi lintas negara hanya diizinkan untuk kepentingan yang sah, terbatas, dan memiliki dasar hukum yang jelas.

    Dia menuturkan pengawasan transfer data tersebut tetap berada di tangan otoritas Indonesia dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

    Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

    Dia menyampaikan bahwa langkah tersebut menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara anggota G7 yang telah lebih dulu menerapkan mekanisme transfer data lintas batas secara aman, seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Jerman, Prancis, Italia, dan Britania Raya.

    “Saya yakin pemerintah telah melakukan kesepakatan ini dengan penuh kehati-hatian. Tidak ada yang dirugikan dalam hal ini karena merujuk pada undang-undang dan prinsip menghargai kedua negara,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika Serikat tetap patuh terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

    Nezar di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Senin (28/7), menjelaskan perpindahan data dari Indonesia ke luar negeri telah diatur pada UU PDP pasal 56.

    Menurutnya, Indonesia memegang prinsip perpindahan data secara adekuat dan apabila hal tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah diatur, maka dalam prosesnya harus mendapatkan persetujuan pemilik data terlebih dahulu.

    “Jangan ada salah paham, itu bukan berarti Indonesia bisa mentransfer semua data pribadi secara bebas ke Amerika Serikat. Kita tetap ada protokol seperti yang sudah diatur oleh Undang-Undang PDP yang disahkan di sini,” katanya.

    Menurutnya, transfer data yang dimaksud sebagai bagian dari kesepakatan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) hanya mencakup data komersial seperti penggunaan mesin pencari dan transaksi komersial melalui platform yang berbasis di Amerika Serikat.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan poin penting dalam kesepakatan tarif impor yang disepakati dengan Pemerintah Indonesia, salah satu di antaranya menyebut soal pemindahan data pribadi.

    “Indonesia juga akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi keluar dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan bahwa Amerika Serikat merupakan negara atau yurisdiksi yang memberikan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia,” tulis pernyataan tersebut.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Revisi RUU Penyiaran, DPR Diminta Tiru Regulasi Model AS

    Revisi RUU Penyiaran, DPR Diminta Tiru Regulasi Model AS

    Jakarta, Beritasatu.com– Titik temu antara dua entitas besar, yakni platform digital dan penyiaran televisi konvensional, kini mengemuka dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran. Konvergensi media menjadi isu sentral yang dinilai membutuhkan payung hukum yang tegas dan terintegrasi dalam satu regulasi nasional.

    Sejumlah pakar mendesak agar revisi UU Penyiaran mencantumkan secara eksplisit pasal-pasal yang mengatur konvergensi media. Hal ini menyusul tumbuh pesatnya platform digital seperti Google, Apple TV, YouTube, TikTok, dan layanan OTT (over the top), yang kini memiliki fungsi dan dampak serupa dengan lembaga penyiaran.

    “Platform digital tidak bisa terus dipisahkan dari penyiaran konvensional. Konvergensi sudah menjadi realitas, sehingga perlu diatur secara setara namun adil,” ujar pengamat komunikasi dan media Universitas Airlangga Surabaya,  Suko Widodo, kepada Beritasatu.com, Minggu (27/7/2025).

    Sebagai perbandingan, sambung Suko, di Amerika Serikat (AS), pengawasan atas seluruh bentuk penyiaran, baik digital maupun analog, dilakukan oleh Federal Communications Commission (FCC). Meskipun memiliki lembaga tunggal, regulasi di AS bersifat konvergen dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

    “Amerika Serikat sejak lama menerapkan satu regulasi menyeluruh, yang mengakomodasi penyiaran televisi, radio, hingga platform digital berbasis internet. Hal ini memudahkan pengawasan, perizinan, hingga perlindungan konsumen,” lanjut Suko.

    Sementara itu, di Indonesia, dualisme regulasi masih terjadi. Televisi tunduk pada UU Penyiaran, sementara platform digital cenderung mengacu pada UU ITE dan aturan turunan dari Kementerian Komdigi Ketiadaan pasal yang jelas tentang konvergensi media dinilai membuka celah ketimpangan pengawasan dan potensi pelanggaran.

    Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, yang membidangi urusan penyiaran, juga mengakui perlunya sinkronisasi aturan.

    Nurul Arifin menilai lembaga penyiaran dan platform digital adalah dua entitas berbeda yang memerlukan dua pendekatan regulasi berbeda pula.

    “Perlu ada undang-undang masing-masing, baik untuk perlindungan hak cipta maupun untuk menjaga eksistensi lembaga penyiaran agar tidak tergusur oleh platform digital,” kata Nurul.

    Diketahui, revisi UU Penyiaran saat ini sedang memasuki tahap tanggapan publik yang dilakukan Panitia Kerja (Panja). Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian adalah bagaimana menjembatani kepentingan industri penyiaran lama dan media digital baru secara adil dan setara.

  • Nurul Arifin: Konflik Iran-Israel picu ekstremisme bila dikapitalisasi

    Nurul Arifin: Konflik Iran-Israel picu ekstremisme bila dikapitalisasi

    pemerintah ikut membantu mengakhiri perang melalui diplomasi kemanusiaan, terlebih pembukaan UUD Indonesia dengan jelas menegaskan jika penjajahan di atas dunia harus dihapuskan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mengingatkan konflik antara Iran-Israel yang berkecamuk di Timur Tengah bila dikapitalisasi dapat berpotensi memicu ekstremisme dan radikalisme.

    “Konflik ini melibatkan dua entitas yang jika dikapitalisasi bisa memicu ekstremisme dan radikalisme,” kata Nurul dalam diskusi dialektika demokrasi ‘Langkah Konkret Antisipasi Dampak Meluasnya Perang Israel-Iran’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Meski demikian, dia mensyukuri potensi untuk mengkapitalisasi konflik tersebut menjadi ekstremisme dan radikalisme tidak kemudian berkembang.

    “Kalau tidak, kerusakannya bisa berdampak sangat luas, termasuk ke Indonesia, bukan cuma soal nuklir, tetapi juga potensi perang etnis dan konflik ideologi,” ucapnya.

    Dia lantas memberikan sejumlah catatan terkait langkah konkret yang perlu diambil pemerintah Indonesia dalam merespons konflik antara Iran dan Israel.

    Pertama, menurut dia, Indonesia harus aktif mendorong gencatan senjata melalui organisasi-organisasi internasional, seperti ASEAN, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Nurul juga meminta pemerintah ikut membantu mengakhiri perang melalui diplomasi kemanusiaan, terlebih pembukaan UUD Indonesia dengan jelas menegaskan jika penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

    “Kita tidak ingin ada penjajahan dan peperangan di muka bumi ini begitu, paling tidak menyediakan bantuan dan perlindungan terhadap warga sipil terdampak perang,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengungkapkan langkah konkret lain yang mesti dilakukan pemerintah dalam merespons kemungkinan dampak terburuk dari perang Israel-Iran, yakni melakukan mitigasi dalam negeri.

    “Menjaga stabilitas harga energi dan mencegah penyebaran paham ekstrem di ruang digital,” ucapnya.

    Selain pemerintahan, legislator perempuan itu memastikan bahwa legislatif akan mendorong penguatan diplomasi parlemen untuk membawa pesan perdamaian dan kemanusiaan.

    “Menyuarakan dampak perang agar konflik seperti ini bisa dieliminasi dan tidak berlanjut,” tuturnya.

    DPR RI, lanjut dia, bahkan akan melakukan fungsinya sebagai lembaga pengawas terhadap kesiapan pemerintah dalam menghadapi dampak konflik global.

    “Pasti juga pemerintah sudah bersiap-siap apalagi kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto sekali lagi sangat-sangat responsif terhadap isu-isu dan kejadian-kejadian seperti ini,” katanya.

    Dia mengatakan Komisi I DPR RI mendukung kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Nurul bahkan menyambut baik resolusi-resolusi damai yang dilakukan pemerintah.

    “Mudah-mudahan apapun caranya perang ini bisa segera diakhiri tidak cuma dalam batasan waktu dengan istilah gencatan senjata begitu, tapi dalam jangka waktu yang tidak terbatas,” ujarnya.

    Terakhir, Nurul mengingatkan pula kesiapan pemerintah untuk terus mengupayakan proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari wilayah berkonflik tersebut.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR Yakin Pertemuan Prabowo dan Putin Berdampak ke Perekonomian RI

    Anggota DPR Yakin Pertemuan Prabowo dan Putin Berdampak ke Perekonomian RI

    Jakarta – Anggota Komisi I DPR F-PDIP, TB Hasanuddin, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2024). Foto: (Adrial Akbar/detikcom)

    Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan pertemuan. Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menyebut Indonesia dan Rusia memang sudah bekerja sama sejak 75 tahun lalu.

    “Hubungan diplomatik Indonesia-Rusia sudah berlangsung selama 75 tahun, ada pasang surutnya. Namun politik Indonesia yang bebas aktif, tidak berafiliasi dengan blok manapun, membuat Indonesia selalu diperhitungkan eksistensinya,” kata Nurul kepada wartawan, Jumat (20/6/2025).

    Nurul yakin bahwa pertemuan tersebut bisa membawa hubungan diplomatik kedua negara semakin membaik. Dia yakin komitmen kerja sama akan meningkat di sektor ekonomi.

    “Indonesia sudah lama menjalin kerja sama dalam bidang politik, ekonomi dan budaya. Kunjungan Bapak Prabowo ke Rusia pastinya telah terjalin satu komitmen kerja sama untuk kepentingan kedua negara,” katanya.

    “Yang disampaikan Bapak Prabowo sudah tepat. Ada peningkatan kerja sama di sektor ekonomi dan perdagangan. Komisi I telah menerima courtesy call Dubes Rusia di Indonesia. Juga kami telah menerima kunjungan Parlemen Rusia. Kami optimis ke depannya hubungan bilateral ini dapat berdampak positif untuk kedua negara,” tambahnya.

    Selain itu, Anggota Komisi I DPR F-PDIP TB Hasanuddin berharap Indonesia dan Rusia sama-sama aktif berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia. Selain itu juga ia yakin kerja sama dalam sektor ekonomi bisa terjalin lancar.

    “Kerja sama antar kedua negara di segala bidang terutama bidang ekonomi yang sama sama menguntungkan kedua negara,” sambungnya.

    Hubungan RI-Rusia Meningkat

    Hal itu diungkap Prabowo saat bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Constantine atau Konstantinovsky, Rusia, Kamis (19/6/2025). Prabowo mengaku sudah beberapa kali bertemu dengan pejabat senior Rusia untuk membahas kerja sama.

    “Hubungan kita terus meningkat, pejabat senior dari Rusia datang terus. Saya sudah jumpa Wakil Perdana Menteri Manturov (Denis Manturov). Saya kira sudah tahun ini sudah di Jakarta sudah 2 kali, di St Petersburg 1 kali, Menlu saya sudah 3 kali ke Rusia, jadi hubungan kita meningkat terus,” kata Prabowo dilihat di YouTube Sekretariat Presiden.

    Prabowo menyebutkan banyak kemajuan di berbagai bidang kerja sama RI dan Rusia. Kerja sama itu meliputi bidang ekonomi yang hingga sejumlah perjanjian yang menurutnya berkembang lebih baik.

    “Saya mengikuti perkembangan banyak kemajuan di berbagai bidang, ekonomi membaik, hubungan ekonomi kita, kerja sama di banyak bidang dan perjanjian-perjanjian kita ikut serta dalam EURASIAN Free Trade Area juga berjalan dengan sangat baik,” ujarnya.

    (azh/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Politik, Prabowo bertemu Putin hingga evakuasi WNI di Iran dan Israel

    Politik, Prabowo bertemu Putin hingga evakuasi WNI di Iran dan Israel

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa di bidang politik dan pertahanan terjadi sepanjang Kamis (19/6) mulai dari pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin hingga TNI Evakuasi WNI di Iran dan Israel.

    Berikut rangkaian berita yang telah dirangkum Antara

    1. Presiden Prabowo diterima Putin di tanah kelahirannya St. Petersburg

    St. Petersburg, Rusia (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto diterima oleh Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantine Novsky, St. Petersburg, Rusia, yang merupakan kota kelahiran Putin.

    Kunjungan resmi ke Istana Konstantinovsky merupakan agenda utama Presiden Prabowo dalam lawatan luar negerinya di St. Petersburg pada tanggal 18—20 Juni 2025.

    Presiden Putin dan Presiden Prabowo masuk ruang pertemuan dalam waktu yang hampir bersamaan. Presiden Putin lantas mengajak Presiden Prabowo mendekat ke tengah ruangan.

    Baca di sini

    2. Prabowo berterima kasih ke Putin atas dukungan RI masuk BRICS

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas dukungan kuat Rusia terhadap keanggotaan penuh Indonesia dalam kelompok ekonomi negara berkembang BRICS.

    Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pernyataan pers bersama dengan Presiden Putin, di Istana Konstantinovsky, Rusia, Kamis, waktu setempat.

    Baca di sini

    3. Putin: Rusia terbuka kerja sama bidang nuklir dengan Indonesia

    St. Petersburg, Rusia (ANTARA) – Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa negaranya terbuka untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia di bidang nuklir.

    “Kami terbuka untuk kerja sama dengan mitra Indonesia di bidang nuklir,” ujar Putin dalam pernyataan pers bersama dengan Presiden RI Prabowo Subianto usai pertemuan bilateral kedua negara di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Rusia, Kamis.

    Putin mengatakan kesiapan Rusia bekerja sama di bidang nuklir dengan Indonesia untuk tujuan damai.

    Baca di sini

    4. DPR segera panggil platform digital terkait revisi UU Penyiaran

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mengatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil pihak perwakilan platform digital untuk membahas posisi media over-the-top (OTT) atau penyedia layanan siaran konten daring dalam revisi Undang-Undang Penyiaran.

    “Masih ada PR (pekerjaan rumah) di kami sedikit. Oleh karena itu, kami akan sesegera mungkin mengundang platform digital yang besar, seperti YouTube, Netflix, dan TikTok supaya kita menemukan suatu kesepakatan,” kata Nurul di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Kamis.

    Baca di sini

    5. TNI siapkan tim khusus untuk evakuasi WNI dari Iran dan Israel

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengerahkan 34 personel yang tergabung dalam tim khusus untuk mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran dan Israel.

    “Rencana evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Iran dan Israel akan melibatkan Tim Crisis Response Team (CRT) yang terdiri dari 34 personel gabungan TNI,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, Kamis.

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta kurikulum Sesko TNI perkuat perang hibrida dan siber

    DPR segera panggil platform digital terkait revisi UU Penyiaran

    “Masih ada PR (pekerjaan rumah) di kami sedikit. Oleh karena itu, kami akan sesegera mungkin mengundang platform digital yang besar, seperti YouTube, Netflix, dan TikTok supaya kita menemukan suatu kesepakatan,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mengatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil pihak perwakilan platform digital untuk membahas posisi media over-the-top (OTT) atau penyedia layanan siaran konten daring dalam revisi Undang-Undang Penyiaran.

    “Masih ada PR (pekerjaan rumah) di kami sedikit. Oleh karena itu, kami akan sesegera mungkin mengundang platform digital yang besar, seperti YouTube, Netflix, dan TikTok supaya kita menemukan suatu kesepakatan,” kata Nurul di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Kamis.

    Menurut Nurul, pemanggilan pihak platform digital ke rapat dengar pendapat umum (RDPU) ini bertujuan memperjelas cakupan yang diatur dalam UU Penyiaran nantinya: apakah hanya menyangkut media penyiaran konvensional atau termasuk media OTT.

    Mengingat disrupsi teknologi dewasa ini, DPR RI menginginkan adanya asas keadilan di antara lembaga penyiaran konvensional dan entitas OTT.

    “Supaya pajak yang larinya ke luar juga bisa dibayarkan di sini, supaya mereka (OTT) juga ada kantornya di sini, dan supaya mereka juga bisa mengikuti aturan-aturan di sini. Jadi tidak ada lagi pembedaan. Ini yang kita harapkan,” kata dia.

    Nurul tidak membeberkan kapan pemanggilan tersebut dilakukan. Namun yang jelas, dia memastikan bahwa DPR bakal mempercepat penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU Penyiaran.

    “Saya kira RDPU cukup sekali lagi. Setelah itu, kita finalisasi untuk menyusun RUU ini. Mudah-mudahan bisa lebih cepat,” katanya.

    Setelah disusun, Komisi I selaku pembahas regulasi di bidang komunikasi akan mengirimkan DIM revisi UU Penyiaran kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Kemudian, DIM akan diteruskan kepada Pemerintah.

    “Memang butuh waktu dalam secara sistem, tapi mudah-mudahan, paling tidak kita bisa cepat ada undang-undang yang mengatur semua ini karena kita tahu bahwa media sekarang dalam situasi yang sangat memprihatinkan,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pihaknya tengah menunggu DIM dari DPR. Ketika draf telah diterima, Komdigi dan Kementerian Hukum bakal menyegerakan penyusunan revisi UU Penyiaran tersebut.

    “Kita mungkin akan membuat diskusi juga dengan ekosistem yang ada untuk memperkaya DIM, kita lihat mana lubang-lubang (celah) dari draf itu yang bisa coba diusulkan dari perspektif Komdigi. Kementerian Hukum juga akan melihat harmonisasinya dengan aturan-aturan yang ada,” katanya pada kesempatan yang sama.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.