Tag: Nurul Ghufron

  • Terjaring OTT KPK, Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa Punya Harta Rp 1,9 Miliar

    Terjaring OTT KPK, Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa Punya Harta Rp 1,9 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa menjadi salah satu pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (2/12/2024). Risnandar tercatat memiliki harta kekayaan sekitar Rp 1,9 miliar.

    Harta kekayaan tersebut seperti yang dilaporkan Risnandar dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada KPK pada 18 Maret 2024 dalam kapasitas sebagai direktur pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Perinciannya, Risnandar tercatat memiliki satu aset tanah dan bangunan hasil sendiri di Jakarta Pusat senilai Rp 830.000.000.

    Selain itu, dia juga melaporkan memiliki mobil BMW tahun 2011, motor Royal Enfield Bullet Classic 500 tahun 2019, dan sepeda Brompton tahun 2018. Nilai seluruh alat transportasi itu mencapai Rp 255.000.000.

    Risnandar tercatat memiliki harta bergerak lainnya Rp 5.000.000, kas dan setara kas Rp 520.000.000, serta harta lainnya Rp 340.000.000. Dia mengaku memiliki utang Rp 40.169.935.

    Sebelumnya diberitakan, tim satgas KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru, Riau, pada Senin (2/12/2024). Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa yang memiliki harta kekayaan Rp 1,9 miliar menjadi salah satu pihak yang terjaring.

    “Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1×24 jam. Mohon bersabar lebih dahulu, nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

  • Pj Walkot Pekanbaru 6 Bulan, Harta Rp1,9 M

    Pj Walkot Pekanbaru 6 Bulan, Harta Rp1,9 M

    GELORA.CO  – Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa terjaring giat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (2/12/2024) malam.

    Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.

    “Iya benar, penangkapan terhadap Pj Wali Kota Pekanbaru,” katanya.

    Namun, belum diketahui kasus yang menjerat Risnandar dalam OTT tersebut. Pimpinan KPK lainnya, Nurul Ghufron menyebut para pihak yang terjaring OTT termasuk Risnandar masih diperiksa.

    “Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1×24 jam. Mohon bersabar lebih dahulu nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat,” kata Ghufron.

    Lalu siapa Risnandar Mahiwa dan berapa harta kekayaannya? Berikut faktanya.

    Profil Risnandar Mahiwa

    Risnandar Mahiwa merupakan sosok kelahiran Luwuk, Sulawesi Tengah pada 6 Juli 1963 atau saat ini berusia 61 tahun.

    Dia menjabat sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru mulai Mei 2024 lalu lewat pelantikan oleh Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto.

    Adapun pelantikannya tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 100.2.1.3-1122 tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

    Di sisi lain, Risnandar bisa dikatakan orang lama di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Selain menjabat sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru, dia juga merangkap sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

    Bahkan, Risnandar turut menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum (PUM).

    Sebelumnya, dia juga sempat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Organisasi Kemasyarakatan selama setahun dari 2021-2022.

    Risnandar juga sempat menjadi Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada tahun 2018 silam.

    Lulusan Magister Administrasi

     Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu juga sempat menjadi Kepala Bagian Perencanaa Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum selama dua tahun dari 2016-2018.

    Sebelunya, dia juga sempat menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik selama tiga tahun, yaitu dari 2012-2015.

    Adapun kariernya di Kemendagri berawal sebagai pelaksana/staf Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Bagian Perencanaan pada Sekretariat Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2011-2012.

    Selain itu, Risnandar juga sempat menjadi Lurah Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada tahun 2010-2011.

    Harta Risnandar Rp1,9 M

    Meski sudah menjabat sebagai pejabat di Kemendagri sejak 2011, Risnandar tercatat baru melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2018.

    Pada saat itu, dia tercatat memiliki harta Rp910 juta.

    Kemudian, Risnandar sempat tidak melaporkan harta kekayaannya pada 2019-2021. Ia baru kembali melaporkannya untuk periodik 2022 dan 2023.

    Adapun LHKPN Risnandar untuk periodik 2023 yang dilaporkannya pada 18 Maret 2024 lalu tercatat sebesar Rp 1,9 miliar.

    Rinciannya, Risnandar memiliki satu unit tanah dan bangunan di Jakarta Pusat senilai Rp830 juta.

    Selain itu, dirinya juga mempunyai satu unit mobil merek BMW tahun 2011 senilai Rp160 juta dan motor Royal Enfield Bullet Classic 500 tahun 2019 senilai Rp70 juta.

    Dia juga tercatat memiliki sepeda Brompton tahun 2018 seharga Rp25 juta.

    Risnandar juga memiliki aset lainnya seperti harta bergerak lainnya sebesar Rp 5juta, kas dan setara kas Rp520 juta, dan harta lainnya senilai Rp340 juta.

    Selengkapnya berikut rincian harta kekayaan Risnandar Mahiwa:

    TANAH DAN BANGUNAN Rp. 830.000.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/28.25 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 830.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 255.000.000

    1. MOTOR, ROYAL ENFIELD BULLET CLASSIC 500 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

    2. MOBIL, BMW BMW Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

    3. LAINNYA, SEPEDA BROMPTON SEPEDA BROMPTON Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

    HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.000.000

    KAS DAN SETARA KAS Rp. 520.000.000

    HARTA LAINNYA Rp. 340.000.000

    Sub Total Rp. 1.950.000.000

    HUTANG Rp. 40.169.935

    TOTAL HARTA KEKAYAANRp. 1.909.830.065

  • Inilah Sosok Risnandar Mahiwa, Baru Jabat Pj Wali Kota Pekanbaru Mei 2024, Kini Kena OTT KPK

    Inilah Sosok Risnandar Mahiwa, Baru Jabat Pj Wali Kota Pekanbaru Mei 2024, Kini Kena OTT KPK

    TRIBUNJATENG.COM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Riau, Senin (2/12/2024).

    Sejumlah pihak diamankan, termasuk Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.

    Ihwal Pj Wali Kota Pekanbaru kena OTT KPK dibenarkan Johanis Tanak.

     “Iya benar, penangkapan terhadap Pj Wali Kota Pekanbaru,” kata Wakil Ketua KPK ini kepada wartawan.

     Sementara, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebutkan para pihak yang terjaring dalam OTT, termasuk Risnandar Mahiwa sedang dilakukan pemeriksaan.

    “Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1×24 jam. Mohon bersabar lebih dahulu nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat,” kata Ghufron.

    Lalu siapakah sosok Risnandar Mahiwa?

    Risnandar lahir di Luwuk, Sulawesi Tengah, 6 Juli 1963.

    Ia menjadi Pj Wali Kota Pekanbaru sejak Mei 2024 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 100.2.1.3-1122 tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 

     Risnandar menggantikan Muflihun yang juga sebelumnya menjabat penjabat wali kota.

    Wali kota terpilih Pekanbaru diketahui akan dilantik pada 10 Februari 2024.

    Risnandar selain menjabat Pj Wali Kota Pekanbaru, juga menjabat Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

    Selain itu, Plh Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum (PUM).

    Dalam karir sebagai PNS, ia berpangkat/golongan Pembina Utama Muda (IV/c). 

    Risnandar tercatat pernah menyelesaikan pendidikan D-4 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri/STPDN (2006).

    Kemudian, Magister Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2009). 

    Adapun riwayat jabatan Risnandar Mahiwa selama berkarir sebagai ASN di antaranya:

    *Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri merangkap sebagai Plh Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum, pada tahuj 2022 sampai dengan sekarang.

    *Plt Direktur Organisasi Kemasyarakatan, pada tahun 2021 hingga 2022.

    *Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri pada tahun 2018.

    *Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri pada tahun 2016 hingga 2018.

    *Kepala Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran pada Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri pada tahun  2015 hingga 2016.

    *Kepala Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri pada tahun 2012 hingga 2015.

    *Pelaksana/Staf Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri pada tahun 2011 hingga 2012.

    *Lurah Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tahun 2010 hingga 2011.

    Artikel ini diolah dari Tribunnews.com 

  • KPK Bakal Undang Prabowo ke Perayaan Hari Antikorupsi Sedunia 2024

    KPK Bakal Undang Prabowo ke Perayaan Hari Antikorupsi Sedunia 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024. 

    Adapun, Hakordia diselenggarakan setiap tahunnnya pada 9 Desember 2024. Pada saat itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui Perjanjian Antikorupsi. 

    Apabila hadir, nantinya kehadiran Prabowo pada 9 Desember 2024 di Gedung Juang KPK, Jakarta, bakal menandakan kedatangannya secara perdana sebagai Presiden RI usai dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.

    “Pada kesempatan Pembukaan Hakordia 2024, kami juga mengundang Bapak Presiden RI untuk dapat membuka secara resmi kegiatan Hakordia 2024 ini, yang akan dilaksanakan pada Senin, 9 Desember 2024, Pukul 09.00-10.00 WIB di Gedung Juang KPK Merah Putih Jakarta,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Ghufron berharap kedatangan Prabowo nantinya bisa menjadi momen strategis bagi aparat penegak hukum serta seluruh pemangku kepentingan di Indonesia untuk mendapatkan arahan langsung. 

    Menurut Ghufron, Presiden ke-8 itu diharapkan bisa mengarahkan fokus pemberantasan korupsi di Indonesia dan meningkatkan sinergi antara lembaga-lembaga negara.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Hakordia pada tahun sebelumnya diselenggarakan di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Pada pembukaannya, Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu masih menjadi presiden turut menghadiri pembukaannya. 

    Pada Hakordia 2023, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango menyebut pemerintah telah berupaya memberantas korupsi di antaranya dengan membentuk sejumlah lembaga terkait, seperti KPK maupun Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK. 

    Namun, timpalnya, sejumlah indeks menunjukkan bahwa upaya tersebut masih kurang efektif dan efisien.  

    “Kita lihat bagaimana skor Indeks Persepsi Korupsi yang tidak meningkat secara signifikan dan stagnan dalam satu dekade ini. Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik juga demikian,” ujarnya di depan Jokowi pada perayaan Hakordia 2023, Selasa (12/12/2023). 

  • 1
                    
                        Profil dan Harta Risnandar Mahiwa, Pj Wali Kota Pekanbaru yang Terjaring OTT KPK
                        Nasional

    1 Profil dan Harta Risnandar Mahiwa, Pj Wali Kota Pekanbaru yang Terjaring OTT KPK Nasional

    Profil dan Harta Risnandar Mahiwa, Pj Wali Kota Pekanbaru yang Terjaring OTT KPK
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) menangkap Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru
    Risnandar Mahiwa
    dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin (2/12/2024).
    “Iya benar, penangkapan terhadap Pj. Walkot Pekanbaru,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Senin malam.
    Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut bahwa tim Lembaga Antirasuah mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum penyelenggara negara yang ditangkap.
    Namun, Ghufron belum mengungkap identitas penyelenggara negara yang dicokok oleh KPK. Dia hanya meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil pemeriksaan tim KPK di lapangan.
    “Mohon bersabar lebih dahulu nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat,” ujarnya, Senin.
    Lantas siapa Risnandar Mahiwa dan bagaimana akhirnya dia bisa menjabat sebagai
    Pj Wali Kota Pekanbaru
    ?
    Risnandar Mahiwa dilantik menjadi Pj Wali Kota Pekanbaru pada 22 Mei 2024. Dia dilantik oleh Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto di Balai Serindit, Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru.
    Dikutip dari laman resmi PPID Riau, pelantikan Risnandar tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3-1122 tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
    Sebelum mendapat kepercayaan menjadi Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa lama meniti karier di Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ).
    Pria yang lahir di Luwuk, 6 Juli 1963 ini diketahui masih menjabat sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Dia juga merangkap jabatan Pelaksana Harian (Plh) Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum (PUM).
    Risnandar juga pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Organisasi Kemasyarakatan, pada tahun 2021 hingga 2022. Lalu, Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada tahun 2018.
    Pria yang memegang gelar Magister Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada 2016-2018.
    Sebelum itu, Risnandar menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran pada Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada 2015-2016.
    Risnandar juga pernah menjadi Kepala Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2012-2015.
    Namun, kariernya di Kemendagri diawali sebagai pelaksana/staf Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik pada 2011-2012.
    Menariknya, Risnandar Mahiwa ternyata juga pernah dipercaya menjadi Lurah Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2010-2011.
    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 18 Maret 2024 untuk laporan periodik 2023, Risnandar Mahiwa memiliki harta kekayaan total mencapai Rp 1.909.830.065.
    Dikutip dari laman
    elhkpn.kpk.go.id
    , harta tersebut terdiri dari satu bidang tanah dan bangunan seluas 33 meter persegi/28.25 meter persegi di Jakarta Pusat yang tercatat dari hasil sendiri senilai Rp 830.000.000.
    Kemudian, kendaraan yang merupakan hasil sendiri. Terdiri dari, mobil BMW tahun 2011 senilai Rp 160.000.000, motor Royal Enfield tahun 2019 senilai Rp 70.000.000, dan sepeda Brompton tahun 2018 senilai Rp 25.000.000.
    Selanjutnya, harta bergerak lainnya sebesar 5.000.000, kas dan setara kas senilai Rp 520.000.000, dan harta lainnya sebesar Rp 340.000.000.
    Risnandar Mahiwa juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 40.169.935. Sehingga, jika dikurangi utang, total hartanya mencapai Rp 1.909.830.065.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Inilah Sosok Risnandar Mahiwa, Baru Jabat Pj Wali Kota Pekanbaru Mei 2024, Kini Kena OTT KPK

    UPDATE: Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa Terjaring OTT KPK

    Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK

    Tayang: Senin, 2 Desember 2024 22:45 WIB

    Ist

    Sosok Pj Wali Kota Pekanbaru yang terjaring OTT KPK, Risnandar Mahiwa 

    TRIBUNJATENG.COM- Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (2/12/2024).

    Risnandar Mahiwa terjaring OTT KPK di Pekanbaru, Riau, Senin (2/12/2024).

     “Ya benar, penangkapan terhadap Pj. Walkot Pekanbaru,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kepada wartawan.

    Sementara, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebutkan para pihak yang terjaring dalam OTT, termasuk Risnandar Mahiwa sedang dilakukan pemeriksaan.

    “Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1×24 jam. Mohon bersabar lebih dahulu nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat,” kata Ghufron kepada wartawan, Senin (2/12/2024).

    Artikel ini diolah dari Tribunnews.com 

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://jateng.tribunnews.com/ajax/latest?callback=?”, {start: newlast,section:’16’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    newlast = newlast + 1;
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.thumb) img = “”+vthumb+””;
    else img = ”;
    if(val.c_title) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    $.getJSON(“https://jateng.tribunnews.com/ajax/latest?callback=?”, {start: newlast,section:’16’,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }

    BERITA TERKINI

  • KPK Tangkap Tangan PJ Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa

    KPK Tangkap Tangan PJ Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada awal Desember 2024 ini. 

    Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (2/12/2024). 

    “Iya benar, penangkapan terhadap Pj. Walkot Pekanbaru,” ujarnya melalui pesan singkat. 

    Tanak tidak memerinci lebih lanjut mengenai OTT yang dilakukan oleh tim penindakan KPK dalam kurun waktu kurang dari 24 jam itu. Namun, untuk diketahui Pj. Wali Kota Pekanbaru saat ini dijabat oleh Risnandar Mahiwa. 

    Dilansir dari situs resmi Pemerintah Provinsi Riau, Risnandar merupakan Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, merangkap Plh Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum (PUM), yang dilantik menjadi Pj Wali Kota Riau Mei tahun ini. 

    Adapun KPK mengonfirmasi adanya OTT di penghujung 2024 ini melalui pesan singkat. Kolega Tanak, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan bahwa operasi senyap telah digelar dan kini pihak tertangkap tangan masih menjalani pemeriksaan. 

    “Benar KPK telah melakukan Tangkap tangan terhadap Penyelenggara negara di wilayah Pekanbaru Riau. Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1×24 jam,” ujarnya melalui pesan singkat.

    Ghufron masih irit berbicara soal OTT yang dilakukan lembaga antirasuah menjelang penghujung tahun 2024. Operasi senyap itu juga dilakukan jelang pergantian kepemimpinan KPK periode 2019-2024 ke 2024-2029.

    “Mohon bersabar lebih dahulu nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat,” terang pimpinan KPK berlatar belakang akademisi itu.

  • KPK OTT Pejabat di Pekanbaru, Siapa Pihak yang Ditangkap?

    KPK OTT Pejabat di Pekanbaru, Siapa Pihak yang Ditangkap?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus dugaan penyalahgunaan anggaran kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Kali ini, KPK melakukan operasi di wilayah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Senin (2/12). Belum diketahui pasti siapa pihak yang terjaring dalam operasi tersebut.

    Namun, dipastikan giat penindakan itu diduga menyasar salah satu penyelenggara negara di lingkungan Kota Pekanbaru, Riau.

    Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron membenarkan adanya operasi senyap tersebut. “Benar KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wilayah Pekanbaru, Riau,” kata Nurul Ghufron dikonfirmasi, dilansir jawapos, Senin (2/12).

    Nurul Ghufron belum mengungkapkan pihak-pihak yang diamankan dalam operasi senyap tersebut. Namun, diduga terjadi transaksi suap yang menyasar penyelenggara negara di Kota Pekanbaru, Riau.

    KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang diamankan. Namun, KPK meminta publik untuk bersabar.

    “Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1×24 jam. Mohon bersabar lebih dahulu nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat,” tegas Ghufron. (fajar)

  • BREAKING NEWS: OTT KPK Sasar Pekanbaru, Tangkap Penyelenggara Negara

    BREAKING NEWS: OTT KPK Sasar Pekanbaru, Tangkap Penyelenggara Negara

    TRIBUNJATENG.COM- Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi menyasar kawasan Pekanbaru, Riau, Senin (2/12/2024). 

    Tim penindakan KPK dilaporkan menangkap penyelenggara negara di Pekanbaru.

    “Benar KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wilayah Pekanbaru, Riau,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada wartawan, Senin (2/12/2024).

    Hanya saja Ghufron masih enggan pihak-pihak yang terjaring dalam OTT kali ini.

    Ghufron mengatakan lembaganya saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang ditangkap dalam OTT.

    “Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1×24 jam. Mohon bersabar lebih dahulu nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat,” katanya.

    Artikel ini diolah dari Tribunnews.com

  • KPK OTT Pejabat Negara Lagi, Kali Ini di Pekanbaru

    KPK OTT Pejabat Negara Lagi, Kali Ini di Pekanbaru

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap penyelenggara negara di wilayah Pekanbaru, Riau. 

    Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada wartawan, Senin (2/12/2024). KPK masih melakukan proses pemeriksaan terhadap pihak terjaring OTT itu.

    “Benar KPK telah melakukan Tangkap tangan terhadap Penyelenggara negara di wilayah Pekanbaru Riau. Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1×24 jam,” ujarnya melalui pesan singkat. 

    Ghufron masih irit berbicara soal OTT yang dilakukan lembaga antirasuah menjelang penghujung tahun 2024. Operasi senyap itu juga dilakukan jelang pergantian kepemimpinan KPK periode 2019-2024 ke 2024-2029.

    “Mohon bersabar lebih dahulu nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat,” terang pimpinan KPK berlatar belakang akademisi itu.

    Untuk diketahui, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk memutuskan perkara itu apabila akan dinaikkan ke tahap penyidikan. 

    Di sisi lain, belum lama ini KPK juga melakukan OTT terhadap Gubernur nonaktif Bengkulu Rohidin Mersyah, Sabtu (23/11/2024). Alhasil, Rohidin dan dua anak buahnya ditetapkan tersangka.