Tag: Nurul Azizah

Dari Raport Merah ke Nilai Sempurna: Bojonegoro dan KI Jatim Gelar ‘Medhayoh’ Keterbukaan Informasi

Bojonegoro (beritajatim.com) – Sebuah transformasi mengejutkan terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Wilayah yang lima tahun sebelumnya sempat mendapat “rapor merah” dalam hal keterbukaan informasi, kini justru berbalik menyabet nilai sempurna.

Semangat kebangkitan inilah yang menjadi nyawa dalam sarasehan bertajuk “Medhayoh Keterbukaan Informasi Publik 2025” yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025) di Ruang Angling Dharma.

Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, yang hadir dalam acara tersebut, membeberkan fakta menarik tentang perubahan pola komunikasi masyarakatnya. Dengan populasi mencapai 1,3 juta jiwa, 58 persen di antaranya kini adalah pengguna aktif internet.

“Media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook kini menjadi rujukan utama, baru disusul situs berita,” ungkap Nurul.

Pergeseran ini memaksa pemerintah untuk bekerja lebih gesit. Menurut Nurul, era di mana pemerintah bisa lambat merespons sudah berakhir. Sekecil apa pun informasi di lapangan, lanjut dia, dalam waktu singkat sudah menyebar ke semuanya.

“Karena itu, informasi faktual dari masyarakat sangat penting bagi pengambil kebijakan,” tegasnya.

Momen paling emosional dalam sarasehan tersebut adalah ketika Nurul Azizah mengenang perjalanan terjal Bojonegoro dalam hal transparansi publik.

Ia mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025, di mana Bojonegoro berhasil meraih predikat Informatif dengan nilai mutlak 100.

“Bojonegoro alhamdulillah mengalami kebangkitan. Selama lima tahun sebelumnya kita berada pada kategori tidak informatif dengan nilai C dan D. Tahun ini, Bojonegoro mendapatkan nilai A,” ujarnya disambut apresiasi peserta.

Perwakilan Komisi Informasi (KI) Jawa Timur, A Nur Aminuddin, menegaskan bahwa pencapaian Bojonegoro bukanlah sebuah “hadiah” kedekatan relasi. Nilai sempurna itu diraih melalui proses “berdarah-darah” yang meliputi penilaian kuesioner mandiri (SAQ), verifikasi faktual, hingga wawancara ketat.

“Nilai informatif bukan karena kedekatan, tetapi melalui proses panjang dan kerja keras Kominfo dalam membuka ruang keterbukaan informasi kepada masyarakat,” jelas Aminuddin yang menjabat Ketua Bidang Penasehatan Sengketa Informasi.

Untuk diketahui, pemilihan tema “Medhayoh” (bertamu) dalam sarasehan ini ternyata memiliki makna filosofis yang dalam. Aminuddin menjelaskan bahwa Medhayoh adalah simbol komunikasi langsung tanpa sekat.

“Mendayoh itu bertamu, berkomunikasi. Di situ ada keterbukaan dan partisipasi publik. Pertemuan langsung antara pejabat pemerintah dan rakyat menjadi aspek penting dalam keterbukaan informasi publik,” tutupnya.

Acara yang dipandu oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bojonegoro, Kusnandaka Catur ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Dr. Nursodik Gunarjo dari Kemkomdigi dan jajaran Kominfo Jawa Timur, yang sepakat bahwa Bojonegoro kini telah menjadi barometer baru keterbukaan informasi di Jawa Timur. [lus/kun]

29/11/2025 23:09
Luasan Panen Padi 2025 di Bojonegoro Meningkat 28.599 Hektar Dibanding Tahun Lalu

Bojonegoro (beritajatim.com) — Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro, Zaenal Fanani mengungkapkan, sesuai dengan data di Badan Pusat Statistik (BPS) Atap BPS (Angka Tetap) dan ASem BPS (Angka Sementara) luas lahan panen pertanian di Bojonegoro mengalami peningkatan.

“Luas panen tahun 2025 meningkat 28.599 dibanding sebelumnya. Pada 2024 luas panen 131.221 hektare, sedangkan pada 2025 menjadi 159.820 hektare,” ujar Zaenal Fanani, Minggu (9/11/2025).

Dengan luasnya lahan panen tersebut, berbanding lurus dengan jumlah produksi padi Bojonegoro 2025 yang mencapai 886.443 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan sekira 1,06 juta ton Gabah Kering Panen (GKP). Angka tersebut berada di atas capaian Kabupaten Ngawi yang memproduksi 775.466 ton GKG.

Sementara, posisi juara masih dipegang oleh Kabupaten Lamongan. Kabupaten yang juga berbatasan langsung dengan Bojonegoro ini tercatat memiliki produksi padi sebanyak 905.000 ton GKG atau setara 1,15 juta ton GKP.

“Keberhasilan ini juga atas terapan program Petruk Tani (Pembangunan Infrastruktur Ternak dan Tani) yaitu program inovatif Bapak Bupati dalam pembangunan infrastruktur tani berupa sumur bor, pompanisasi, drone pertanian dan sebagainya,” tutur pria asal Blitar ini.

Tak hanya itu, pendampingan Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) melalui latihan dan kunjungan ke petani, pengamatan dan pengamanan pertanaman yang dilakukan POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan), dan kesadaran petani yang meningkat dalam pengamatan dan budidaya pertanian, juga merupakan penunjang keberhasilan.

Diketahui, BPS Jawa Timur mencatat bahwa sepanjang 2025 total luas panen mencapai 1,84 juta hektare, meningkat 13,69 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi Gabah Kering Panen (GKP) meningkat menjadi 12,66 juta ton, sedangkan Gabah Kering Giling (GKG) mencapai 10,53 juta ton, yang jika dikonversi setara dengan 6,08 juta ton beras.

Berdasar data, BPS menegaskan peran Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional. “Kemarin kami mendapat rilis dari BPS, meskipun sifatnya masih sementara. Pak Bupati sebelumnya memberikan target kepada Dinas Pertanian agar produksi padi Bojonegoro bisa melampaui Kabupaten Ngawi, dan alhamdulillah target tersebut tercapai,” ujar Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah.

Mbak Nurul, begitu ia disapa, menegaskan, bahwa Pemkab Bojonegoro akan terus meningkatkan produktivitas pertanian melalui penguatan infrastruktur irigasi, bantuan sarana produksi, dan pendampingan bagi petani. Produksi padi meningkat karena terpenuhi kebutuhan airnya, terhindar dari serangan hama dan penyakit sehingga dapat panen dengan baik.

“Produksi padi Bojonegoro, Alhamdulilah, bisa meningkat karena dukungan berbagai pihak, yang pertama dan paling utama adalah Anugrah Allah SWT atas kemurahannya,” pungkasnya. [lus/suf]

09/11/2025 16:38
Pemkab Bojonegoro Hitung Real Kekuatan Anggaran untuk Penyesuaian APBD 2026

Bojonegoro (beritajatim.com) – Penghujung tahun 2025 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melakukan penghitungan kembali kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengukur rencana kerja dan anggaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2026.

Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, langkah itu diambil menyusul adanya pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang signifikan.

Nilainya mencapai Rp1,2 triliun. Sehingga harus mencari format baru untuk menyesuaikan anggaran tersebut.

“Sekarang dalam proses pembahasan sisi pendapatan real dan silpa. Nantinya akan disesuaikan, tidak bicara naik atau turun. Tetapi sesuai realnya dengan apa yang menjadi kas dari sisi pendapatan,” ujar Nurul Azizah, Kamis (6/11/2025).

Setelah ditemukan nilai real dari sisi pendapatan dan silpa itu, Pemkab Bojonegoro baru akan melakukan pembahasan tentang penyesuaian rencana kerja dan anggaran masing-masing OPD. Namun, disinggung soal rencana pemotongan tunjangan tambahan pendapatan pegawai (TPP) pihaknya menampik.

“Secara pembahasan belum ada penyesuaian termasuk rencana pengurangan TPP. Untuk efisiensi beberapa sudah dilakukan seperti perjalanan dinas,” tambahnya.

Mantan Sekda Bojonegoro itu merasa dilema, melihat postur anggaran yang banyak berkurang. Namun, yang bisa dilakukan hanya mengurangi belanja operasional dan perjalanan dinas, serta menekan pengeluaran bersifat seremonial. “Karena tidak mungkin menggenjot penerimaan PAD tetapi membebankan masyarakat,” tegasnya.

Untuk diketahui, dalam sebuah rapat paparan “Penyesuaian Pagu Raperda Tahun 2026” Pemkab Bojonegoro, ada klausul pemotongan TPP dengan besaran rata-rata 25 persen dari total pagu masing-masing OPD. Langkah ini diambil sebagai bagian dari efisiensi dan penyesuaian belanja daerah.

Sementara beberapa OPD yang mengalami pengurangan cukup besar antara lain, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan pengurangan TPP sebesar Rp1,23 miliar atau 25 persen dari total pagu Rp11,8 miliar.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) sebesar Rp1,99 miliar atau 25 persen dari pagu Rp49,6 miliar. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp2,3 miliar atau 25 persen dari pagu Rp39,5 miliar, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp1,3 miliar. [lus/ted]

06/11/2025 17:05
Pemkab Bojonegoro Siapkan Silpa Rp3,7 T untuk Bansos dan Pembangunan Desa di 2026

Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyiapkan strategi fiskal besar dengan memasang sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2025 mencapai sekitar Rp3,7 triliun. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program bantuan sosial (bansos) dan pembangunan desa pada tahun anggaran 2026.

Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah, menjelaskan bahwa tingginya Silpa 2025 merupakan langkah antisipatif menghadapi berkurangnya pendapatan daerah dari sektor migas tahun depan. Berdasarkan perhitungan Pemkab, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pemerintah pusat diperkirakan turun 30 persen dari APBD, atau sekitar Rp1,2 triliun.

“Angka Silpa yang tinggi menjadi bagian dari strategi Pemkab dalam mempersiapkan kebutuhan anggaran 2026, terutama karena DBH Migas berkurang cukup signifikan,” ujar Nurul Azizah.

Mantan Sekretaris Daerah Bojonegoro itu merinci bahwa DBH Migas tahun 2025 sebesar Rp4,5 triliun akan berkurang menjadi Rp3,3 triliun di tahun 2026. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp1,68 triliun, termasuk kontribusi dari empat RSUD swadana senilai kurang lebih Rp563 miliar. Dengan proyeksi tersebut, pendapatan tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp3,7 triliun, terdiri dari DBH Migas Rp3,3 triliun dan PAD murni sekitar Rp400 miliar.

“Dengan adanya perkiraan pendapatan 2026 yang defisit, maka perlu dukungan dari Silpa 2025,” jelasnya.

Nurul menegaskan bahwa Silpa tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pemerataan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana itu akan dialokasikan untuk Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), pengadaan mobil siaga desa, pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, program Universal Health Coverage (UHC), serta beasiswa pendidikan bagi pelajar Bojonegoro guna mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Kami menyiapkan dengan matang untuk pembangunan berkelanjutan, dan untuk kepentingan serta kebermanfaatan masyarakat,” tegasnya.

Dalam Sosialisasi Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2025, di Partnership Room Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (28/10/2025), Wabup juga memaparkan komposisi belanja APBD 2026.

Belanja daerah tersebut mencakup belanja pegawai sekitar Rp2,7 triliun, dana abadi migas (cadangan) Rp500 miliar, premi UHC (BPJS Kesehatan) bagi pekerja rentan Rp37 miliar, beasiswa pendidikan masyarakat Bojonegoro Rp39 miliar, serta Alokasi Dana Desa (ADD).

Ia menambahkan, Pemkab Bojonegoro melakukan efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan proyek yang belum bisa dilaksanakan karena kendala perizinan, seperti rencana pembangunan tebing sungai dari BBWS Bengawan Solo.

“Tujuannya menjaga serapan agar terkendali dan menciptakan Silpa produktif untuk mendukung APBD 2026,” tandas Nurul Azizah.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan wujud kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah agar program prioritas masyarakat tetap berjalan meski terjadi perubahan fiskal nasional. “Fokus utamanya adalah pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan kas daerah sebagai “celengan”. Peringatan ini muncul karena masih besarnya dana mengendap atau saldo Silpa di sejumlah daerah, termasuk Bojonegoro.

Daerah penghasil migas itu tercatat masih memiliki sisa anggaran fantastis hingga Rp3 triliun di akhir tahun anggaran sebelumnya. Evaluasi dari pemerintah pusat mendorong agar dana surplus tersebut diarahkan untuk pembiayaan produktif yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [lus/beq]

04/11/2025 10:27
Total Anggaran Rp10 Miliar, 33 Desa di Bojonegoro Bakal Dapat Mobil Siaga

Bojonegoro (beritajatim.com) — Program penyediaan Mobil Siaga Desa di Kabupaten Bojonegoro terus bergulir. Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, memastikan bahwa tahun ini sebanyak 33 desa yang sebelumnya belum tersentuh bantuan, akan segera menerima Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk pengadaan kendaraan penting tersebut.

Dalam acara sosialisasi penerimaan BKKD bagi 33 desa di Bojonegoro yang dihadiri oleh perwakilan dari Kejaksaan Negeri (Kejari), Polres Bojonegoro, para camat, Asisten Daerah (Asda), Pj Sekretaris Daerah (Sekda), dan para Kepala Desa penerima BKKD, Wabup Nurul Azizah mengungkapkan, 33 desa penerima mobil siaga itu melengkapi kekurangan yang sudah disalurkan pada 2022 lalu.

Wabup Nurul Azizah menjelaskan bahwa BKKD untuk mobil siaga desa bagi 33 desa ini bernilai total Rp10 miliar. “Tentu pesannya, lakukan pembelian ini secara aturan dan jangan sampai ada yang salah,” ujar Nurul Azizah, Kamis (30/10/2025).

Program mobil siaga desa, lanjut mantan Sekda Bojonegoro itu, bertujuan untuk melengkapi jangkauan layanan kesehatan dan kebutuhan mendesak masyarakat di tingkat desa. Angka 33 desa ini melengkapi desa-desa yang telah lebih dahulu menerima bantuan serupa. Data sebelumnya menunjukkan, pada tahun anggaran 2022, sebanyak 386 desa di Bojonegoro telah menerima BKKD untuk pengadaan mobil siaga.

“Artinya, 33 desa ini merupakan sisa dari total desa di Bojonegoro yang belum memiliki fasilitas tersebut,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Pemkab Bojonegoro pada tahun 2025 ini secara keseluruhan, mengalokasikan BKKD dalam skala besar, mencapai total Rp806 miliar yang akan ditransfer ke 428 desa. Tujuannya, agar pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di desa lebih maksimal. “BKKD ini untuk seluruh desa, hanya Kauman dan Sukorejo (Kecamatan Bojonegoro) yang tidak mendapatkan,” terang Nurul Azizah.

Wabup juga berpesan agar para Kepala Desa sebagai penerima BKKD dapat menjalankan proses pengadaan, mulai dari asistensi, perencanaan pencairan, hingga lelang, dengan mengikuti seluruh aturan yang berlaku demi menghindari masalah di kemudian hari.

Salah satu desa penerima BKKD Mobil Siaga Desa 2025 yakni Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Kepala Desa Kepohkidul Samudi mengungkapkan, saat ini pihak desa masih mempersiapkan pengajuan anggaran untuk pengadaan mobil siaga desa tersebut. “Ini masih menyusun anggaran,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya mengaku sebelumnya telah mempublikasikan rencana penerimaan mobil siaga desa itu kepada warga melalui status WhatsApp. Hal itu sebagai bentuk keterbukaan pemdes terkait mobil yang rencana akan dibeli. “Setelah tak pakai status, warga ku banyak yang suka dengan mobil Luxio, rencananya itu (yang akan dibeli),” terangnya.

Di Kepohkidul, lanjut kades yang identik kepala gundul itu, secara geografis sebenarnya sangat membutuhkan mobil siaga desa untuk pelayanan kepada masyarakat. Sebab, akses ke fasilitas kesehatan agak jauh. [lus]

30/10/2025 13:32
Tiga Nama Lolos Tahap Akhir Seleksi Sekda Bojonegoro, Satu Kandidat Tereliminasi

Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro telah mengumumkan hasil seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025. Dari empat peserta yang mengikuti tahapan akhir, hanya tiga nama yang dinyatakan lolos dan direkomendasikan kepada Bupati Bojonegoro.

Kepala BKPP Bojonegoro, Hari Kristianto, menjelaskan bahwa hasil tersebut merupakan rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Tiga nama yang lolos ini merupakan hasil rekomendasi dari BKN,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).

Tiga kandidat yang dinyatakan lolos masing-masing adalah Edi Susanto yang saat ini menjabat Sekretaris DPRD (Sekwan) Bojonegoro, Eka Atikah yang menjabat Sekwan DPRD Kota Blitar, dan Sukaemi yang kini menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.

Sementara itu, satu nama yang tereliminasi dalam tahap akhir seleksi adalah Mahmudi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bojonegoro. Dengan demikian, tiga nama terbaik tersebut akan diserahkan kepada Bupati Bojonegoro Setyo Wahono untuk dipilih satu orang sebagai Sekda definitif.

Hari menambahkan, Langkah selanjutnya, Bupati akan memilih satu nama dari tiga peserta terbaik untuk ditetapkan sebagai Sekda Bojonegoro definitif. “Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, penetapan Sekda Bojonegoro akan dilakukan pada akhir Oktober 2025,“ imbuhnya.

Sebagai informasi, posisi Sekda Bojonegoro kosong sejak September 2024 setelah Nurul Azizah mengundurkan diri untuk maju sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada 2024. Sejak itu, jabatan strategis Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bojonegoro tersebut hanya diisi pelaksana tugas (Plt) dan penjabat sementara (Pj), mulai dari Djoko Lukito, Andik Sudjarwo, hingga kini dijabat Plt Sekda Kusnanda Tjatur. [lus/beq]

23/10/2025 12:29
Titik Balik Hari Jadi Bojonegoro ke-348: Museum Rajekwesi Bangkit, Hidupkan Sejarah yang Lama Sunyi

Bojonegoro (beritajatim.com) – Momen Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke-348 tahun ini terasa berbeda. Senin (20/10/2025) kemarin bukan hanya perayaan usia baru, tetapi menjadi sebuah titik balik penting: kebangkitan sejarah yang lama tertidur. Museum Rajekwesi, yang penataannya telah lama dinanti, akhirnya resmi dibuka untuk umum.

Peresmian ini menjadi simbol refleksi besar-besaran, di mana masa lalu Bojonegoro kini memiliki ‘rumah’ baru yang representatif di jantung kota, Jl Pahlawan, tepat di selatan alun-alun. Koleksi museum sebelumnya telah dipindah beberapa kali, mulai di komplek perkantoran Dinas Pendidikan, kemudian dipindahkan ke bangunan mess pemain Persibo Bojonegoro, hingga lama di SDMT Sukowati.

Peresmian yang penuh makna ini ditandai dengan prosesi “Boyong Museum Rajakwesi”. Sesaat setelah upacara HJB di alun-alun, Bupati Setyo Wahono didampingi Cantika Wahono dan Wabup Nurul Azizah memimpin langsung prosesi. Suara pecah kendi dan pemotongan ronce melati menjadi penanda dibukanya pintu museum yang menempati gedung eks Inspektorat tersebut.

“Kita harus berbangga hati. Museum bukan hanya tempat menyimpan barang, tapi juga refleksi bagi generasi muda untuk belajar, mengenal tokoh budaya, dan membentuk Bojonegoro hingga ke depan nanti,” ungkap Bupati Setyo Wahono dalam sambutannya.

Langkah bupati dan rombongan Forkopimda meninjau isi museum seolah menjadi langkah pertama menyusuri lorong waktu. Di ruang pra sejarah, fosil gigi hiu purba dan tulang gajah kuno menjadi bukti bisu bahwa Bojonegoro jutaan tahun lalu adalah lautan dangkal.

Bergeser ke ruang Hindu Budha, koleksi unggulan Prasasti Adan-adan menyapa pengunjung, menceritakan peradaban masa lalu. Tak ketinggalan, ruang pertanian memamerkan pacul dan ani-ani (alat panen padi tradisional), mengingatkan akar agraris kabupaten ini.

Kebangkitan museum ini tak hanya dirayakan oleh pemerintah. Ketua panitia, Ari Komari, menjelaskan bahwa 30 paguyuban dari dalam dan luar kota—seperti Madiun, Solo, hingga Cirebon—turut hadir. Mereka menggelar pameran benda pusaka, patung, hingga lukisan selama tiga hari (20-22 Oktober 2025).

“Museum ini aset bangsa. Peninggalan pusaka ini wajib kita boyong ke museum untuk kita lestarikan. Ini wujud kepedulian yang harus kita tularkan kepada anak cucu,” ujar Ari.

Benar saja, titik balik itu langsung terasa. Sehari setelah dibuka, Selasa (21/10/2025), Museum Rajekwesi langsung diserbu pengunjung. Puluhan siswa sekolah dan masyarakat umum tampak antusias melihat koleksi yang selama ini mungkin hanya mereka dengar ceritanya.

Teguh, seorang guru dari SMP Negeri 5 Bojonegoro, membawa 50 muridnya dan mengapresiasi lokasi baru ini. “Sangat mudah dijangkau karena berada di pusat kota. Ini sangat bernilai edukasi bagi siswa,” katanya.

Kasi Budaya Disbudpar Bojonegoro, Damiati, menyampaikan bahwa museum ini dibuka gratis untuk umum, setiap Senin hingga Jumat pukul 08.00-16.00 WIB. “Yang mungkin awalnya hanya bisa melihat dari gambar, sekarang bisa langsung melihat bentuk aslinya,” terang Damiati.

Damiati juga berpesan, peresmian ini adalah ajakan bagi publik. Jika ada warga yang menemukan fosil atau benda purbakala, museum siap menjadi rumahnya. Ini adalah cara bersama untuk merawat sejarah panjang Bojonegoro, dari dasar lautan purba hingga menjadi lumbung energi seperti sekarang. [lus/aje]

22/10/2025 09:29
Angka Kemiskinan di Bojonegoro Turun Lagi, Program GAYATRI dan KOLEGA Jadi Penopang Utama

Bojonegoro (beritajatim.com) — Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro pada September 2025 tercatat sebesar 11,49 persen, turun dari 11,69 persen pada tahun 2024. Penurunan ini setara dengan 2.430 jiwa.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengklaim, penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan hasil dari berbagai program strategis yang digagas oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah.

Program-program tersebut menyasar peningkatan pendapatan keluarga, penguatan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, penurunan kemiskinan juga didorong oleh sinergisitas antarorganisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, serta organisasi masyarakat.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Karena itu, sinergi, keterbukaan, dan kolaborasi yang baik sangat dibutuhkan untuk pengentasan kemiskinan di Bojonegoro,” ujar Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Senin (20/10/2025).

Salah satu program unggulan Pemkab Bojonegoro adalah Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI) yang pada tahap awal menyasar 400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui APBD 2025. Program ini akan diperluas melalui P-APBD dengan target penerima yang lebih besar.

“Berdasarkan data lapangan, 70 hingga 90 persen peserta telah mulai produksi dengan estimasi keuntungan bulanan antara Rp500 ribu hingga Rp700 ribu,” jelas Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Bojonegoro, Fajar Dwi Nurrizki.

Selain GAYATRI, Pemkab juga menjalankan program Kolam Lele Keluarga (KOLEGA) yang menyasar 415 KPM pada 2025 dan 335 KPM pada 2026, dengan total penerima manfaat mencapai 750 keluarga.

Program lain seperti Domba Kesejahteraan, yang dimulai pada 2023, juga menunjukkan perkembangan positif. Sebanyak 1.320 keluarga telah menerima 2.640 ekor domba, dengan populasi ternak saat ini mencapai 3.070 ekor. Total anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp8,2 miliar selama dua tahun.

Selain program pemberdayaan ekonomi berbasis peternakan, bantuan sosial di bidang pendidikan juga terus digencarkan. Melalui program beasiswa Scientist dan Sepuluh Sarjana per Desa, Pemkab telah menyalurkan bantuan pendidikan kepada lebih dari 5.000 penerima manfaat pada 2025. Program ini diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur desa juga menjadi prioritas utama. Melalui alokasi anggaran sebesar Rp757 miliar, Pemkab menyalurkan dana langsung ke desa-desa melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Proses verifikasi dokumen masih berlangsung dengan target pembangunan yang merata di seluruh wilayah Bojonegoro.

Secara keseluruhan, data BPS menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan di Bojonegoro dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, angka kemiskinan tercatat 12,18 persen (153.250 jiwa), menurun menjadi 11,69 persen (147.330 jiwa) pada 2024, dan kembali turun menjadi 11,49 persen (144.900 jiwa) pada 2025. [lus/kun]

20/10/2025 19:16
Netizen Unggah Perbedaan Kondisi Parkir Sebelum dan Sesudah Diumumkan Gratis oleh Wabup Bojonegoro

Bojonegoro (beritajatim.com) – Sebuah foto unggahan di media sosial Facebook memperlihatkan kondisi parkir kendaraan yang semrawut di ruas jalan. Dalam narasi foto itu pengunggah membandingkan kondisi sebelum dan sesudah diumumkannya parkir gratis di ruas jalan dan akan menindaktegas juru parkir yang manarik uang parkir untuk kendaraan pelat S Bojonegoro.

Dalam unggahan itu disebutkan bahwa foto diambil di sebelah barat Pasar Tradisional Bojonegoro. Pengunggah dengan akun Pra*** menyebut, sebelum para juru parkir diangkat menjadi PPPK masih ramai petugas. Karena disebut masih banyak yang menarik uang parkir bagi warga yang akan berbelanja di pasar. Namun sekarang kondisinya berbeda, juru parkir dilarang menarik uang.

“Tatkalane parkir ono ser serane tukang parkire untel untelan, laaa saiki parkir gk ono ser serane tukang parkir siji ae ora ono. (Saat parkir ada (uangnya) banyak tukang parkir, sekarang parkir gratis tidak ada satupun (juru parkir),” unggahnya yang diakses beritajatim, Minggu (5/10/2025).

Dalam unggahan itu pemilik akun meminta agar mencabut SK PPPK kepada juru parkir yang seharusnya bertugas di lokasi. Sontak, unggahan tersebut mendapat banyak tanggapan dari para netizen. Banyak dari para netizen yang akhirnya mempertanyakan integritas para juru parkir setelah diangkat sebagai PPPK dan tidak boleh memungut uang parkir bagi pemilik kendaraan plat nomor Bojonegoro.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah memberikan sosialisasi kepada Juru Parkir di Kabupaten Bojonegoro terkait penyelenggaraan Parkir berlangganan untuk kendaraan berdomisili Bojonegoro sesuai Perbup Nomor 4 Tahun 2023.

Upaya tersebut sebagai tindaklanjut untuk menggelorakan perputaran ekonomi masyarakat dengan fasilitas parkir gratis bagi masyarakat untuk beraktifitas diluar ruangan. Nurul Azizah, menegaskan untuk saat ini seluruh juru parkir (jukir) di Bojonegoro telah bergaji dari APBD. Para jukir juga telah mendapat pembinaan agar tidak meminta dan menerima uang parkir.

“Mulai saat ini, kita satu suara bahwa masyarakat memperoleh fasilitas parkir gratis disepanjang ruas jalan Bojonegoro,” ajak Wabup Bojonegoro Nurul Azizah.

Dalam pertemuan tersebut, Wabup didampingi Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bapenda dan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana menekankan bahwa juru parkir untuk memberikan pelayanan yang maksimal, sesuai tugas sebagai pelayan masyarakat. “Petugas juga berhak menolak pemberian dari pengguna parkir ruas jalan,” tambahnya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, Aan Syahbana menjelaskan bahwa 229 juru parkir yang ada di Bojonegoro telah mengikuti sosialisasi dalam dua tahap, pagi tadi dan sore (4/9/2025) di Aula Dinas Perhubungan. “Bahwa rasa aman dan nyaman bagi masyarakat adalah tujuan kita bersama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Selain memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para jukir agar tidak menerima uang daeicpemilik kendaraan bermotor plas S Bojonegoro, Pemkab Bojonegoro juga memasang titik informasi parkir gratis di jalan strategis seperti JalannTeuku Umar, Diponegoro, Panglima Soedirman, Mastrip, Trunojoyo, Imam Bonjol, Hasyim Asyari, AKBP M Soeroko, Kartini, dan Jalan Pemuda. [lus/suf]

05/10/2025 10:32
DPRD Jatim Luncurkan Platform Curhat “CUAN” di Pasar Rakyat Bojonegoro

Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur resmi meluncurkan kanal aspirasi masyarakat bertajuk “CUAN” atau Curhato Nang Dewan, sebagai inovasi komunikasi dua arah antara rakyat dan wakilnya. Peluncuran dilakukan di sela kegiatan Pasar Rakyat di Lapangan Bola Desa Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jumat (3/10/2025) malam.

Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni yang membuka acara menjelaskan, CUAN merupakan platform komunikasi tanpa jarak yang dapat diakses langsung melalui sambungan telepon di nomor 0813-3838-1388. Program ini diharapkan menjadi sarana masyarakat untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, atau masukan dengan mudah dan cepat.

“Selama ini relatif masih ada hambatan komunikasi antara masyarakat dan Dewan dalam memperoleh perlindungan maupun solusi,” ujar Sri Wahyuni. Ia menegaskan, komunikasi yang intens sangat dibutuhkan di tengah kondisi ekonomi global yang menantang.

Sri Wahyuni juga menyoroti kecenderungan masyarakat yang menyampaikan keluhan melalui media sosial tanpa solusi konkret. “Karenanya, agar tidak kalah oleh derasnya arus media sosial, perlu dihadirkan platform rumah curhat yang tepat bagi masyarakat dengan mekanisme kroscek sehingga solusi yang diberikan benar-benar akurat,” jelas politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Melalui CUAN, DPRD Jatim menjamin setiap aspirasi yang masuk akan langsung ditindaklanjuti dan diteruskan ke komisi terkait untuk dicarikan solusi. “Lewat CUAN ini prosesnya akan lebih mudah dan lebih dekat. Kita pastikan bahwa curhatan yang disampaikan akan diproses,” tegasnya.

Peluncuran program CUAN bertepatan dengan kemeriahan Pasar Rakyat yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 Provinsi Jawa Timur. Acara yang digelar gratis selama tiga hari, 3–5 Oktober 2025, ini dihadiri ribuan warga serta turut dihadiri oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah.

Dalam kesempatan itu, Sri Wahyuni juga menegaskan bahwa Pasar Rakyat merupakan wujud nyata komitmen DPRD untuk berpihak pada pelaku UMKM. “UMKM adalah tulang punggung perekonomian Jawa Timur. Lebih dari 90 persen aktivitas ekonomi kita digerakkan oleh pelaku UMKM,” ujarnya.

“Pasar Rakyat ini bukan sekadar panggung perayaan, melainkan komitmen kita bersama untuk terus berpihak pada UMKM, petani, nelayan, pedagang kecil, dan seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.

Acara pembukaan turut dimeriahkan oleh penampilan hiburan musik seperti Guyon Waton Mr Jono dan Joni, yang menambah semarak suasana malam peluncuran CUAN di Bojonegoro. [tok/beq]

04/10/2025 11:38