Xcloud.id

Tag: Nurul Azizah

  • Khofifah Pastikan Pasar Murah Bukan Saingi Pasar Tradisional saat Tinjau Lokasi di Bojonegoro

    Khofifah Pastikan Pasar Murah Bukan Saingi Pasar Tradisional saat Tinjau Lokasi di Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung pelaksanaan Pasar Murah di Pendopo Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (20/12/2025).

    Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.

    Pasar murah di Bojonegoro tersebut tercatat sebagai pelaksanaan program untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau melalui skema subsidi yang ke-300 oleh Pemprov Jatim.

    Gubernur Khofifah menegaskan, pasar murah tidak dimaksudkan untuk bersaing dengan pasar tradisional. Karena itu, pelaksanaannya selalu diatur agar tidak berdekatan dengan pasar rakyat.

    “Pasar murah ini bukan kompetitor pasar tradisional. Ini bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga harga tetap stabil,” ujar Khofifah.

    Menurutnya, harga kebutuhan pokok yang dijual di pasar murah lebih rendah dibandingkan harga pasar karena mendapat subsidi dari Pemprov Jatim.

    Selain membantu masyarakat, pasar murah juga menjadi instrumen pengendalian inflasi daerah, terutama menjelang akhir tahun ketika permintaan meningkat.

    Dalam kunjungannya, Khofifah didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur Iwan, Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni, serta Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah.

    Ia menyebutkan, titik pelaksanaan pasar murah ditentukan berdasarkan hasil pemantauan kebutuhan di daerah, termasuk di Kabupaten Bojonegoro.

    Khofifah memastikan ketersediaan bahan pokok di Jawa Timur masih sangat aman. Ia meminta masyarakat tetap tenang menghadapi peningkatan kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru 2026, hingga Ramadhan dan Idul Fitri.

    “Insyaallah stok sembako sangat cukup, sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Antusiasme warga terlihat dari antrean tertib untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga murah. Selain itu, sejumlah stan UMKM lokal turut meramaikan kegiatan pasar murah tersebut. Gubernur Khofifah juga membagikan produk UMKM Bojonegoro secara gratis kepada warga yang hadir.

    Salah satu pelaku UMKM asal Kecamatan Ngasem, Yeni, mengaku bersyukur karena dagangannya laris terjual. Ia menyebut omzet penjualan bersama rekannya mencapai sekitar Rp1,5 juta.

    “Hari ini luar biasa, dagangan kami habis diborong. Terima kasih Ibu Gubernur Khofifah, semoga sehat selalu,” ucapnya. [lus/suf]

  • DTSEN Jadi Fondasi Utama Pemkab Bojonegoro Susun Program dan Salurkan Bansos

    DTSEN Jadi Fondasi Utama Pemkab Bojonegoro Susun Program dan Salurkan Bansos

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjadikan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi utama dalam menentukan penerima bantuan sosial dan merancang kebijakan pembangunan daerah.

    Hal ini ditegaskan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) pemutakhiran DTSEN yang dihelat selama empat hari pada pertengahan Desember 2025.

    Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menekankan bahwa akurasi data menjadi penentu arah kebijakan, terutama untuk program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. “Kualitas kebijakan pemerintah bergantung pada kualitas data di lapangan,” ujarnya dalam pembukaan bimtek di Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Senin (15/12/2025).

    Dia menambahkan, perangkat desa dan kader adalah ujung tombak keberhasilan program ini karena paling memahami kondisi riil masyarakat. Untuk itu, sebanyak 2.580 peserta yang terdiri dari sekretaris desa, operator SIKS-NG, perangkat desa, hingga ketua RT mendapat pelatihan intensif.

    “Kami harap kerja sama semua pihak berjalan baik untuk menghasilkan data yang valid, akurat, dan terjaga kerahasiaannya,” pungkas Nurul Azizah.

    Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, Ninik Susmiyati, menjelaskan, data DTSEN juga krusial untuk pemetaan program kesehatan seperti jaminan kesehatan, intervensi gizi, dan penanganan stunting. “Data valid menjadi dasar intervensi yang tepat sasaran,” jelasnya.

    Bimtek yang berlangsung dari 13 hingga 16 Desember 2025 ini mengacu pada regulasi nasional, termasuk Perpres Satu Data Indonesia dan Inpres DTSEN. Dengan dukungan 75 fasilitator dari BPS dan tenaga kesehatan, pelatihan diharapkan menghasilkan data yang akurat dan siap pakai untuk menyusun program pembangunan tahun 2026. [lus/suf]

  • Angka Kemiskinan Bojonegoro 2025 Turun 0,20 Poin, BPS Catat Berkurang 2.430 Jiwa

    Angka Kemiskinan Bojonegoro 2025 Turun 0,20 Poin, BPS Catat Berkurang 2.430 Jiwa

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro resmi mencatat penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 2.430 jiwa dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Tren positif ini didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2025 yang dirilis pada Senin (15/12/2025).

    Secara persentase, angka kemiskinan di Bojonegoro mengalami penurunan sebesar 0,20 poin. Pada Maret 2024, angka kemiskinan tercatat sebesar 11,69 persen atau setara 147,33 ribu jiwa. Kini, angka tersebut menyusut menjadi 11,49 persen atau tersisa 144,90 ribu jiwa pada Maret 2025.

    Selain penurunan jumlah, kualitas hidup masyarakat prasejahtera di Bojonegoro juga menunjukkan tren membaik. Hal ini terlihat dari penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang turun signifikan dari 1,99 menjadi 1,46, serta Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang menyusut dari 0,48 menjadi 0,27. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara mereka kian mengecil.

    Meski jumlah penduduk miskin berkurang, standar biaya hidup atau Garis Kemiskinan (GK) di Bojonegoro justru mengalami kenaikan. Per Maret 2025, GK tercatat naik sebesar 3,40 persen atau Rp18.842 menjadi Rp490.299 per kapita per bulan. Jika dikalkulasikan dengan rata-rata satu rumah tangga yang terdiri dari 4,5 orang, maka ambang batas kemiskinan per rumah tangga di Bojonegoro kini mencapai Rp2.451.495 per bulan.

    Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menyebut penurunan angka kemiskinan ini sebagai capaian positif dari intervensi program yang berbasis data. Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kepada kader program Bojonegoro Membangun di Sekolah Model Terpadu Bojonegoro, Sabtu (13/12/2025).

    “Alhamdulillah, berdasarkan data BPS yang dirilis Desember ini, angka kemiskinan Bojonegoro turun dari 11,69 persen menjadi 11,49 persen,” ujar Nurul Azizah.

    Wabup menekankan bahwa keberhasilan menurunkan kemiskinan serta stunting (dari 14,2 persen menjadi 12 persen) dan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,54, tidak lepas dari peran data yang akurat di tingkat desa dan kelurahan. DTSEN dinilai sangat krusial untuk memastikan program bantuan pemerintah tepat sasaran.

    Sebagai langkah transparansi ke depan, Pemkab Bojonegoro berencana menerapkan penandaan khusus bagi penerima manfaat. “Ke depan, kami bahkan berkomitmen menerapkan pemasangan stiker keluarga miskin berbasis data valid sebagai bentuk transparansi,” tegasnya.

    Nurul Azizah menambahkan, pemerintah daerah akan terus fokus pada target RPJMD, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menekan angka pengangguran agar pembangunan berjalan lebih efektif. [lus/beq]

  • Bojonegoro Peduli: Pemkab Kirim 10 Truk Bantuan Tahap Kedua untuk Korban Bencana Sumatra

    Bojonegoro Peduli: Pemkab Kirim 10 Truk Bantuan Tahap Kedua untuk Korban Bencana Sumatra

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Solidaritas masyarakat Kabupaten Bojonegoro untuk para korban bencana alam di Pulau Sumatra terus mengalir deras.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi memberangkatkan bantuan kemanusiaan tahap kedua yang menyasar wilayah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, pada Selasa (9/12/2025).

    Dalam suasana haru dan penuh semangat kebersamaan, iring-iringan 10 truk logistik dilepas langsung dari halaman kantor Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Agenda ini dihadiri oleh jajaran Dinas Sosial, BPBD, TNI–Polri, Satpol PP, serta ratusan relawan pilar sosial yang menjadi garda terdepan penggalangan donasi.

    Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, yang memimpin apel pemberangkatan, menyampaikan apresiasi mendalam atas respons cepat masyarakat. Ia menekankan bahwa terkumpulnya bantuan masif hanya dalam waktu tiga hari adalah bukti nyata tingginya empati warga Bojonegoro.

    “Ini adalah gerakan hati. Tanpa kekuatan kepedulian dan ketulusan dari seluruh pihak, mustahil bantuan logistik sebanyak ini bisa terkumpul dan siap diberangkatkan dalam waktu yang sangat singkat,” ujar Nurul Azizah dalam amanatnya.

    Pengiriman tahap kedua ini melengkapi misi kemanusiaan sebelumnya. Dengan tambahan 10 truk hari ini, Pemkab Bojonegoro total telah mengirimkan 18 truk bantuan (8 truk pada tahap pertama). Armada tersebut bergerak menuju titik kumpul di Surabaya sebelum disalurkan ke lokasi bencana.

    Bantuan yang dikirimkan mencakup kebutuhan mendesak para penyintas, antara lain, beras dan sembako, minyak goreng dan susu, perlengkapan bayi dan anak, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya.

    Wakil Bupati juga menyoroti skala kerusakan bencana di Sumatra yang dinilai cukup kompleks. Berbeda dengan tsunami masa lalu, bencana kali ini menyisakan timbunan lumpur yang menenggelamkan permukiman warga, bahkan hingga melebihi atap rumah.

    “Kondisi medan yang tertimbun lumpur membuat proses evakuasi dan identifikasi menjadi sangat berat. Kita berdoa semoga saudara-saudara kita di sana diberi kekuatan untuk bangkit kembali,” tambahnya.

    Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan mengheningkan cipta. Kepala Dinas Sosial Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, turut memuji sinergi lintas sektor—mulai dari Tagana hingga masyarakat umum—yang bahu-membahu tanpa lelah.

    Sebagai pesan penutup, Wakil Bupati Nurul Azizah mengajak masyarakat menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi ekologis.

    “Jika kita menyatu dengan alam, maka alam akan menjaga kita. Mari rawat lingkungan dan tanamlah pohon di mana pun kita berpijak,” pungkasnya. [lus/ted]

  • Pemkab Bojonegoro Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatra

    Pemkab Bojonegoro Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatra

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Gelombang solidaritas masyarakat Kabupaten Bojonegoro untuk korban bencana alam di Pulau Sumatra resmi disalurkan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memberangkatkan iring-iringan delapan truk bermuatan bantuan logistik dari Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Jalan Ahmad Yani, Senin (8/12/2025).

    Pemberangkatan armada kemanusiaan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, tepat pukul 16.00 WIB. Bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban warga terdampak longsor dan banjir bandang yang melanda tiga provinsi sekaligus, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Gotong Royong 124 Donatur

    Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro, Heru Wicaksi, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas antusiasme luar biasa dari masyarakat Bojonegoro. Dalam waktu singkat, sejak posko donasi dibuka pada 3 hingga 6 Desember 2025, terkumpul bantuan dalam jumlah masif dari 124 donatur.

    “Ini adalah bukti nyata kepedulian warga Bojonegoro. Donasi mengalir dari berbagai pihak, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelajar, civitas akademika, organisasi sosial kemasyarakatan, hingga perorangan. Semua bersatu untuk saudara kita di Sumatra,” ujar Heru Wicaksi di sela-sela pemberangkatan.

    Heru menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan akan dilakukan secara berjenjang. “Hari ini kita berangkatkan 8 truk menuju BPBD Provinsi Jawa Timur. Nantinya, BPBD Jatim yang akan memfasilitasi penyaluran langsung ke lokasi bencana di Sumatra,” tambahnya.

    Rincian Bantuan Logistik

    Bantuan yang dikirimkan tidak hanya berupa bahan makanan pokok, tetapi juga menyasar kebutuhan spesifik kelompok rentan seperti bayi dan wanita. Berdasarkan data BPBD Bojonegoro, logistik yang dikirimkan meliputi, Sembako: 30,4 ton beras, 1.128 dus mi instan, serta ribuan paket pelengkap seperti minyak goreng, sarden, gula, dan air mineral.

    Kidware (Perlengkapan Anak): 385 set perlengkapan bayi, 529 bal popok anak, gendongan, selimut, hingga pakaian bayi. Family Kit: Ribuan paket kebersihan diri (sabun, sampo, pasta gigi), pembalut wanita, handuk, dan perlengkapan ibadah.

    Perlengkapan Sekolah: Tas sekolah, ratusan buku tulis, dan alat tulis lengkap untuk memastikan anak-anak terdampak tetap bisa belajar.

    Proses pengiriman bantuan ini melibatkan kolaborasi armada gabungan. Delapan truk yang diberangkatkan terdiri dari unit milik BPBD, Kodim 0813, Satpol PP, Brimob, dan Bagian Umum Setda Kabupaten Bojonegoro. [lus/but]

  • Dari Raport Merah ke Nilai Sempurna: Bojonegoro dan KI Jatim Gelar ‘Medhayoh’ Keterbukaan Informasi

    Dari Raport Merah ke Nilai Sempurna: Bojonegoro dan KI Jatim Gelar ‘Medhayoh’ Keterbukaan Informasi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Sebuah transformasi mengejutkan terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Wilayah yang lima tahun sebelumnya sempat mendapat “rapor merah” dalam hal keterbukaan informasi, kini justru berbalik menyabet nilai sempurna.

    Semangat kebangkitan inilah yang menjadi nyawa dalam sarasehan bertajuk “Medhayoh Keterbukaan Informasi Publik 2025” yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025) di Ruang Angling Dharma.

    Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, yang hadir dalam acara tersebut, membeberkan fakta menarik tentang perubahan pola komunikasi masyarakatnya. Dengan populasi mencapai 1,3 juta jiwa, 58 persen di antaranya kini adalah pengguna aktif internet.

    “Media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook kini menjadi rujukan utama, baru disusul situs berita,” ungkap Nurul.

    Pergeseran ini memaksa pemerintah untuk bekerja lebih gesit. Menurut Nurul, era di mana pemerintah bisa lambat merespons sudah berakhir. Sekecil apa pun informasi di lapangan, lanjut dia, dalam waktu singkat sudah menyebar ke semuanya.

    “Karena itu, informasi faktual dari masyarakat sangat penting bagi pengambil kebijakan,” tegasnya.

    Momen paling emosional dalam sarasehan tersebut adalah ketika Nurul Azizah mengenang perjalanan terjal Bojonegoro dalam hal transparansi publik.

    Ia mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025, di mana Bojonegoro berhasil meraih predikat Informatif dengan nilai mutlak 100.

    “Bojonegoro alhamdulillah mengalami kebangkitan. Selama lima tahun sebelumnya kita berada pada kategori tidak informatif dengan nilai C dan D. Tahun ini, Bojonegoro mendapatkan nilai A,” ujarnya disambut apresiasi peserta.

    Perwakilan Komisi Informasi (KI) Jawa Timur, A Nur Aminuddin, menegaskan bahwa pencapaian Bojonegoro bukanlah sebuah “hadiah” kedekatan relasi. Nilai sempurna itu diraih melalui proses “berdarah-darah” yang meliputi penilaian kuesioner mandiri (SAQ), verifikasi faktual, hingga wawancara ketat.

    “Nilai informatif bukan karena kedekatan, tetapi melalui proses panjang dan kerja keras Kominfo dalam membuka ruang keterbukaan informasi kepada masyarakat,” jelas Aminuddin yang menjabat Ketua Bidang Penasehatan Sengketa Informasi.

    Untuk diketahui, pemilihan tema “Medhayoh” (bertamu) dalam sarasehan ini ternyata memiliki makna filosofis yang dalam. Aminuddin menjelaskan bahwa Medhayoh adalah simbol komunikasi langsung tanpa sekat.

    “Mendayoh itu bertamu, berkomunikasi. Di situ ada keterbukaan dan partisipasi publik. Pertemuan langsung antara pejabat pemerintah dan rakyat menjadi aspek penting dalam keterbukaan informasi publik,” tutupnya.

    Acara yang dipandu oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bojonegoro, Kusnandaka Catur ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Dr. Nursodik Gunarjo dari Kemkomdigi dan jajaran Kominfo Jawa Timur, yang sepakat bahwa Bojonegoro kini telah menjadi barometer baru keterbukaan informasi di Jawa Timur. [lus/kun]

  • Luasan Panen Padi 2025 di Bojonegoro Meningkat 28.599 Hektar Dibanding Tahun Lalu

    Luasan Panen Padi 2025 di Bojonegoro Meningkat 28.599 Hektar Dibanding Tahun Lalu

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro, Zaenal Fanani mengungkapkan, sesuai dengan data di Badan Pusat Statistik (BPS) Atap BPS (Angka Tetap) dan ASem BPS (Angka Sementara) luas lahan panen pertanian di Bojonegoro mengalami peningkatan.

    “Luas panen tahun 2025 meningkat 28.599 dibanding sebelumnya. Pada 2024 luas panen 131.221 hektare, sedangkan pada 2025 menjadi 159.820 hektare,” ujar Zaenal Fanani, Minggu (9/11/2025).

    Dengan luasnya lahan panen tersebut, berbanding lurus dengan jumlah produksi padi Bojonegoro 2025 yang mencapai 886.443 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan sekira 1,06 juta ton Gabah Kering Panen (GKP). Angka tersebut berada di atas capaian Kabupaten Ngawi yang memproduksi 775.466 ton GKG.

    Sementara, posisi juara masih dipegang oleh Kabupaten Lamongan. Kabupaten yang juga berbatasan langsung dengan Bojonegoro ini tercatat memiliki produksi padi sebanyak 905.000 ton GKG atau setara 1,15 juta ton GKP.

    “Keberhasilan ini juga atas terapan program Petruk Tani (Pembangunan Infrastruktur Ternak dan Tani) yaitu program inovatif Bapak Bupati dalam pembangunan infrastruktur tani berupa sumur bor, pompanisasi, drone pertanian dan sebagainya,” tutur pria asal Blitar ini.

    Tak hanya itu, pendampingan Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) melalui latihan dan kunjungan ke petani, pengamatan dan pengamanan pertanaman yang dilakukan POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan), dan kesadaran petani yang meningkat dalam pengamatan dan budidaya pertanian, juga merupakan penunjang keberhasilan.

    Diketahui, BPS Jawa Timur mencatat bahwa sepanjang 2025 total luas panen mencapai 1,84 juta hektare, meningkat 13,69 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi Gabah Kering Panen (GKP) meningkat menjadi 12,66 juta ton, sedangkan Gabah Kering Giling (GKG) mencapai 10,53 juta ton, yang jika dikonversi setara dengan 6,08 juta ton beras.

    Berdasar data, BPS menegaskan peran Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional. “Kemarin kami mendapat rilis dari BPS, meskipun sifatnya masih sementara. Pak Bupati sebelumnya memberikan target kepada Dinas Pertanian agar produksi padi Bojonegoro bisa melampaui Kabupaten Ngawi, dan alhamdulillah target tersebut tercapai,” ujar Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah.

    Mbak Nurul, begitu ia disapa, menegaskan, bahwa Pemkab Bojonegoro akan terus meningkatkan produktivitas pertanian melalui penguatan infrastruktur irigasi, bantuan sarana produksi, dan pendampingan bagi petani. Produksi padi meningkat karena terpenuhi kebutuhan airnya, terhindar dari serangan hama dan penyakit sehingga dapat panen dengan baik.

    “Produksi padi Bojonegoro, Alhamdulilah, bisa meningkat karena dukungan berbagai pihak, yang pertama dan paling utama adalah Anugrah Allah SWT atas kemurahannya,” pungkasnya. [lus/suf]

  • Pemkab Bojonegoro Hitung Real Kekuatan Anggaran untuk Penyesuaian APBD 2026

    Pemkab Bojonegoro Hitung Real Kekuatan Anggaran untuk Penyesuaian APBD 2026

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Penghujung tahun 2025 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melakukan penghitungan kembali kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengukur rencana kerja dan anggaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2026.

    Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, langkah itu diambil menyusul adanya pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang signifikan.

    Nilainya mencapai Rp1,2 triliun. Sehingga harus mencari format baru untuk menyesuaikan anggaran tersebut.

    “Sekarang dalam proses pembahasan sisi pendapatan real dan silpa. Nantinya akan disesuaikan, tidak bicara naik atau turun. Tetapi sesuai realnya dengan apa yang menjadi kas dari sisi pendapatan,” ujar Nurul Azizah, Kamis (6/11/2025).

    Setelah ditemukan nilai real dari sisi pendapatan dan silpa itu, Pemkab Bojonegoro baru akan melakukan pembahasan tentang penyesuaian rencana kerja dan anggaran masing-masing OPD. Namun, disinggung soal rencana pemotongan tunjangan tambahan pendapatan pegawai (TPP) pihaknya menampik.

    “Secara pembahasan belum ada penyesuaian termasuk rencana pengurangan TPP. Untuk efisiensi beberapa sudah dilakukan seperti perjalanan dinas,” tambahnya.

    Mantan Sekda Bojonegoro itu merasa dilema, melihat postur anggaran yang banyak berkurang. Namun, yang bisa dilakukan hanya mengurangi belanja operasional dan perjalanan dinas, serta menekan pengeluaran bersifat seremonial. “Karena tidak mungkin menggenjot penerimaan PAD tetapi membebankan masyarakat,” tegasnya.

    Untuk diketahui, dalam sebuah rapat paparan “Penyesuaian Pagu Raperda Tahun 2026” Pemkab Bojonegoro, ada klausul pemotongan TPP dengan besaran rata-rata 25 persen dari total pagu masing-masing OPD. Langkah ini diambil sebagai bagian dari efisiensi dan penyesuaian belanja daerah.

    Sementara beberapa OPD yang mengalami pengurangan cukup besar antara lain, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan pengurangan TPP sebesar Rp1,23 miliar atau 25 persen dari total pagu Rp11,8 miliar.

    Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) sebesar Rp1,99 miliar atau 25 persen dari pagu Rp49,6 miliar. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp2,3 miliar atau 25 persen dari pagu Rp39,5 miliar, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp1,3 miliar. [lus/ted]

  • Pemkab Bojonegoro Siapkan Silpa Rp3,7 T untuk Bansos dan Pembangunan Desa di 2026

    Pemkab Bojonegoro Siapkan Silpa Rp3,7 T untuk Bansos dan Pembangunan Desa di 2026

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyiapkan strategi fiskal besar dengan memasang sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2025 mencapai sekitar Rp3,7 triliun. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program bantuan sosial (bansos) dan pembangunan desa pada tahun anggaran 2026.

    Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah, menjelaskan bahwa tingginya Silpa 2025 merupakan langkah antisipatif menghadapi berkurangnya pendapatan daerah dari sektor migas tahun depan. Berdasarkan perhitungan Pemkab, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pemerintah pusat diperkirakan turun 30 persen dari APBD, atau sekitar Rp1,2 triliun.

    “Angka Silpa yang tinggi menjadi bagian dari strategi Pemkab dalam mempersiapkan kebutuhan anggaran 2026, terutama karena DBH Migas berkurang cukup signifikan,” ujar Nurul Azizah.

    Mantan Sekretaris Daerah Bojonegoro itu merinci bahwa DBH Migas tahun 2025 sebesar Rp4,5 triliun akan berkurang menjadi Rp3,3 triliun di tahun 2026. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp1,68 triliun, termasuk kontribusi dari empat RSUD swadana senilai kurang lebih Rp563 miliar. Dengan proyeksi tersebut, pendapatan tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp3,7 triliun, terdiri dari DBH Migas Rp3,3 triliun dan PAD murni sekitar Rp400 miliar.

    “Dengan adanya perkiraan pendapatan 2026 yang defisit, maka perlu dukungan dari Silpa 2025,” jelasnya.

    Nurul menegaskan bahwa Silpa tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pemerataan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana itu akan dialokasikan untuk Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), pengadaan mobil siaga desa, pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, program Universal Health Coverage (UHC), serta beasiswa pendidikan bagi pelajar Bojonegoro guna mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

    “Kami menyiapkan dengan matang untuk pembangunan berkelanjutan, dan untuk kepentingan serta kebermanfaatan masyarakat,” tegasnya.

    Dalam Sosialisasi Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2025, di Partnership Room Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (28/10/2025), Wabup juga memaparkan komposisi belanja APBD 2026.

    Belanja daerah tersebut mencakup belanja pegawai sekitar Rp2,7 triliun, dana abadi migas (cadangan) Rp500 miliar, premi UHC (BPJS Kesehatan) bagi pekerja rentan Rp37 miliar, beasiswa pendidikan masyarakat Bojonegoro Rp39 miliar, serta Alokasi Dana Desa (ADD).

    Ia menambahkan, Pemkab Bojonegoro melakukan efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan proyek yang belum bisa dilaksanakan karena kendala perizinan, seperti rencana pembangunan tebing sungai dari BBWS Bengawan Solo.

    “Tujuannya menjaga serapan agar terkendali dan menciptakan Silpa produktif untuk mendukung APBD 2026,” tandas Nurul Azizah.

    Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan wujud kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah agar program prioritas masyarakat tetap berjalan meski terjadi perubahan fiskal nasional. “Fokus utamanya adalah pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan kas daerah sebagai “celengan”. Peringatan ini muncul karena masih besarnya dana mengendap atau saldo Silpa di sejumlah daerah, termasuk Bojonegoro.

    Daerah penghasil migas itu tercatat masih memiliki sisa anggaran fantastis hingga Rp3 triliun di akhir tahun anggaran sebelumnya. Evaluasi dari pemerintah pusat mendorong agar dana surplus tersebut diarahkan untuk pembiayaan produktif yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [lus/beq]

  • Total Anggaran Rp10 Miliar, 33 Desa di Bojonegoro Bakal Dapat Mobil Siaga

    Total Anggaran Rp10 Miliar, 33 Desa di Bojonegoro Bakal Dapat Mobil Siaga

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Program penyediaan Mobil Siaga Desa di Kabupaten Bojonegoro terus bergulir. Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, memastikan bahwa tahun ini sebanyak 33 desa yang sebelumnya belum tersentuh bantuan, akan segera menerima Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk pengadaan kendaraan penting tersebut.

    Dalam acara sosialisasi penerimaan BKKD bagi 33 desa di Bojonegoro yang dihadiri oleh perwakilan dari Kejaksaan Negeri (Kejari), Polres Bojonegoro, para camat, Asisten Daerah (Asda), Pj Sekretaris Daerah (Sekda), dan para Kepala Desa penerima BKKD, Wabup Nurul Azizah mengungkapkan, 33 desa penerima mobil siaga itu melengkapi kekurangan yang sudah disalurkan pada 2022 lalu.

    Wabup Nurul Azizah menjelaskan bahwa BKKD untuk mobil siaga desa bagi 33 desa ini bernilai total Rp10 miliar. “Tentu pesannya, lakukan pembelian ini secara aturan dan jangan sampai ada yang salah,” ujar Nurul Azizah, Kamis (30/10/2025).

    Program mobil siaga desa, lanjut mantan Sekda Bojonegoro itu, bertujuan untuk melengkapi jangkauan layanan kesehatan dan kebutuhan mendesak masyarakat di tingkat desa. Angka 33 desa ini melengkapi desa-desa yang telah lebih dahulu menerima bantuan serupa. Data sebelumnya menunjukkan, pada tahun anggaran 2022, sebanyak 386 desa di Bojonegoro telah menerima BKKD untuk pengadaan mobil siaga.

    “Artinya, 33 desa ini merupakan sisa dari total desa di Bojonegoro yang belum memiliki fasilitas tersebut,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, Pemkab Bojonegoro pada tahun 2025 ini secara keseluruhan, mengalokasikan BKKD dalam skala besar, mencapai total Rp806 miliar yang akan ditransfer ke 428 desa. Tujuannya, agar pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di desa lebih maksimal. “BKKD ini untuk seluruh desa, hanya Kauman dan Sukorejo (Kecamatan Bojonegoro) yang tidak mendapatkan,” terang Nurul Azizah.

    Wabup juga berpesan agar para Kepala Desa sebagai penerima BKKD dapat menjalankan proses pengadaan, mulai dari asistensi, perencanaan pencairan, hingga lelang, dengan mengikuti seluruh aturan yang berlaku demi menghindari masalah di kemudian hari.

    Salah satu desa penerima BKKD Mobil Siaga Desa 2025 yakni Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Kepala Desa Kepohkidul Samudi mengungkapkan, saat ini pihak desa masih mempersiapkan pengajuan anggaran untuk pengadaan mobil siaga desa tersebut. “Ini masih menyusun anggaran,” ungkapnya.

    Selain itu, pihaknya mengaku sebelumnya telah mempublikasikan rencana penerimaan mobil siaga desa itu kepada warga melalui status WhatsApp. Hal itu sebagai bentuk keterbukaan pemdes terkait mobil yang rencana akan dibeli. “Setelah tak pakai status, warga ku banyak yang suka dengan mobil Luxio, rencananya itu (yang akan dibeli),” terangnya.

    Di Kepohkidul, lanjut kades yang identik kepala gundul itu, secara geografis sebenarnya sangat membutuhkan mobil siaga desa untuk pelayanan kepada masyarakat. Sebab, akses ke fasilitas kesehatan agak jauh. [lus]