Xcloud.id

Tag: Nurul Azizah

  • Sidak Penempelan Stiker Keluarga Miskin, Wabup Bojonegoro: Data Damisda dari Kades Jadi Acuan

    Sidak Penempelan Stiker Keluarga Miskin, Wabup Bojonegoro: Data Damisda dari Kades Jadi Acuan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kebijakan penempelan stiker ‘Keluarga Miskin’ yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengacu terhadap Data Kemiskinan Daerah (Damisda) semester 1 tahun 2025, Sabtu (10/1/2026).

    Data tersebut, merupakan hasil usulan para Kepala Desa (Kades) dan jajaran Pemerintah Desa (Pemdes), yang kemudian dilakukan Musyawarah Desa (Musdes) untuk menentukan keluarga tersebut layak atau tidak dikategorikan ‘Keluarga Miskin’.

    “Data tersebut (Damisda) berasal dari Kades, kemudian dilakukan Musyawarah Desa (Musdes) dan dilaporkan ke Bupati, setiap 6 bulan sekali,” ujar Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah saat melakukan sidak penempelan stiker ‘Keluarg Miskin’ di Desa Bendo Kecamatan Kapas.

    Nurul Azizah menegaskan, jika data tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, maka pada saat pemberian bantuan selanjutnya, nama penerima tersebut akan dicoret dari Damisda.

    Selain itu, ia meminta masyarakat untuk melaporkan, jika terjadi hal tersebut. “Jika (masih) tidak tepat sasaran, segera laporkan ke Dinsos,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, pada awal tahun 2026 ini, Pemkab Bojonegoro mengeluarkan kebijakan penempelan stiker ‘Keluarga Miskin’ terhadap penerima bantuan sosial (Bansos) maupun bantuan lainnya. Pada tahap pertama ini, Dinas Sosial (Dinsos) menyasar sebanyak 50.987 KK.

    Sementara, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardianto mengatakan, saat ini, proses tersebut telah mencakup 97 persen dari total 50.987 rumah tangga yang terdata.

    Upaya ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemkab Bojonegoro untuk meningkatkan akurasi dan validasi data kemiskinan di wilayahnya. Stiker yang ditempelkan menjadi penanda visual berbasis data terpadu. “Target kami akan tuntas sepenuhnya pada minggu pertama Januari ini,” ujar Agus. [lus/suf]

  • Pendapatan Pemkab Bojonegoro Melampaui Target, PAD Murni 2026 Jadi Rp1,86 Triliun

    Pendapatan Pemkab Bojonegoro Melampaui Target, PAD Murni 2026 Jadi Rp1,86 Triliun

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menutup tahun anggaran 2025 dengan rapor keuangan yang impresif. Realisasi pendapatan daerah tercatat menembus angka Rp6,4 triliun, atau setara dengan 109 persen dari target awal sebesar Rp5,8 triliun.

    Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini ditopang oleh dua sektor utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer. Capaian tersebut menjadi fondasi kokoh bagi keberlanjutan program pembangunan di tahun 2026.

    “Hingga akhir tahun anggaran 2025, secara keseluruhan pendapatan kita mencapai 109 persen. Ini merupakan hasil dari optimalisasi berbagai sektor pendapatan daerah,” terang Nurul Azizah, Sabtu (10/1/2026).

    Data keuangan daerah menunjukkan performa positif di sektor PAD yang menyumbang Rp1,13 triliun (106 persen) dari target awal Rp1,06 triliun. Sementara itu, total pendapatan transfer mencapai Rp5,3 triliun.

    Secara lebih detail, pendapatan transfer terbagi dalam tiga kategori utama, yakni Dana Perimbangan terealisasi Rp4,77 triliun atau mencapai 112 persen dari target. Kemudian, transfer Pemerintah Pusat terealisasi Rp405 miliar (97,04 persen), dan Transfer Antar Daerah terealisasi Rp125 miliar (94,24 persen).

    Dari sisi belanja, Pemkab Bojonegoro berhasil merealisasikan Rp6,3 triliun atau sekitar 80 persen dari pagu belanja yang direncanakan sebesar Rp7,87 triliun per 31 Desember 2025.

    Menatap tahun 2026, Pemkab Bojonegoro telah menyusun postur APBD yang strategis. Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp5,31 triliun, yang terdiri dari PAD Murni sebesar Rp1,86 triliun dan Dana Transfer sebesar Rp3,45 triliun.

    Di sisi lain, belanja daerah tahun 2026 direncanakan mencapai Rp6,49 triliun. Meski terdapat selisih (defisit) antara pendapatan dan belanja, Nurul Azizah menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari skema perencanaan yang matang dan aman secara fiskal.

    “Masyarakat tidak perlu khawatir dengan angka defisit tersebut. Hal itu sudah kami perhitungkan secara cermat. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari tahun 2025 sangat mencukupi untuk menutup selisih belanja tersebut,” tegasnya.

    Dengan postur APBD yang dinilai sehat ini, Pemkab Bojonegoro berkomitmen memprioritaskan anggaran untuk program-program kesejahteraan masyarakat yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. [lus/but]

  • Dinsos Bojonegoro Mulai Pasang Stiker Keluarga Miskin di Rumah Penerima Bansos

    Dinsos Bojonegoro Mulai Pasang Stiker Keluarga Miskin di Rumah Penerima Bansos

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro mulai memasang stiker keluarga miskin di rumah warga penerima bantuan sosial (bansos) sebagai langkah untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data penyaluran bantuan. Pemasangan stiker dilakukan oleh pendamping sosial berdasarkan data penerima dari Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (Damisda) Bojonegoro.

    Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, mengatakan pemasangan stiker telah dimulai setelah proses pendistribusian ke tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.

    “Iya mulai kita pasang sekarang,” ujar Agus Susetyo Hardiyanto, Rabu (31/12/2025).

    Penempelan stiker keluarga miskin dilakukan langsung oleh pendamping sosial sesuai daftar penerima bansos Damisda. Langkah ini bertujuan memudahkan identifikasi rumah tangga penerima bantuan serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

    Agus menambahkan, pemasangan stiker juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik sekaligus mendukung proses monitoring, evaluasi, dan pemutakhiran data kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.

    “Pemasangan stiker bertujuan untuk memudahkan identifikasi rumah tangga penerima bantuan sosial, meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta mendukung proses monitoring, evaluasi, dan pemutakhiran data kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro,” jelasnya.

    Sebelumnya, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menyampaikan bahwa kebijakan pemasangan stiker di rumah penerima bansos bertujuan membangun akuntabilitas serta mendorong evaluasi mandiri di tingkat masyarakat.

    “Kalau sudah ada kenaikan kelas, atau pendapatannya naik, biasanya dipasang stiker malu. Dari situ akan diketahui bahwa yang lebih miskin ada,” jelas Nurul Azizah.

    Ia menegaskan, langkah tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Bojonegoro tercatat turun dari 11,69 persen menjadi 11,49 persen.

    Selain itu, Pemkab Bojonegoro juga mencatat capaian positif dalam penurunan angka stunting, dari 14,2 persen menjadi 12 persen. Melalui kebijakan pemasangan stiker keluarga miskin ini, pemerintah daerah berharap dapat memperkuat dasar perencanaan pembangunan sekaligus memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang berhak. [lus/beq]

  • Khofifah Pastikan Pasar Murah Bukan Saingi Pasar Tradisional saat Tinjau Lokasi di Bojonegoro

    Khofifah Pastikan Pasar Murah Bukan Saingi Pasar Tradisional saat Tinjau Lokasi di Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung pelaksanaan Pasar Murah di Pendopo Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (20/12/2025).

    Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.

    Pasar murah di Bojonegoro tersebut tercatat sebagai pelaksanaan program untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau melalui skema subsidi yang ke-300 oleh Pemprov Jatim.

    Gubernur Khofifah menegaskan, pasar murah tidak dimaksudkan untuk bersaing dengan pasar tradisional. Karena itu, pelaksanaannya selalu diatur agar tidak berdekatan dengan pasar rakyat.

    “Pasar murah ini bukan kompetitor pasar tradisional. Ini bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga harga tetap stabil,” ujar Khofifah.

    Menurutnya, harga kebutuhan pokok yang dijual di pasar murah lebih rendah dibandingkan harga pasar karena mendapat subsidi dari Pemprov Jatim.

    Selain membantu masyarakat, pasar murah juga menjadi instrumen pengendalian inflasi daerah, terutama menjelang akhir tahun ketika permintaan meningkat.

    Dalam kunjungannya, Khofifah didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur Iwan, Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni, serta Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah.

    Ia menyebutkan, titik pelaksanaan pasar murah ditentukan berdasarkan hasil pemantauan kebutuhan di daerah, termasuk di Kabupaten Bojonegoro.

    Khofifah memastikan ketersediaan bahan pokok di Jawa Timur masih sangat aman. Ia meminta masyarakat tetap tenang menghadapi peningkatan kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru 2026, hingga Ramadhan dan Idul Fitri.

    “Insyaallah stok sembako sangat cukup, sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Antusiasme warga terlihat dari antrean tertib untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga murah. Selain itu, sejumlah stan UMKM lokal turut meramaikan kegiatan pasar murah tersebut. Gubernur Khofifah juga membagikan produk UMKM Bojonegoro secara gratis kepada warga yang hadir.

    Salah satu pelaku UMKM asal Kecamatan Ngasem, Yeni, mengaku bersyukur karena dagangannya laris terjual. Ia menyebut omzet penjualan bersama rekannya mencapai sekitar Rp1,5 juta.

    “Hari ini luar biasa, dagangan kami habis diborong. Terima kasih Ibu Gubernur Khofifah, semoga sehat selalu,” ucapnya. [lus/suf]

  • DTSEN Jadi Fondasi Utama Pemkab Bojonegoro Susun Program dan Salurkan Bansos

    DTSEN Jadi Fondasi Utama Pemkab Bojonegoro Susun Program dan Salurkan Bansos

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjadikan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi utama dalam menentukan penerima bantuan sosial dan merancang kebijakan pembangunan daerah.

    Hal ini ditegaskan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) pemutakhiran DTSEN yang dihelat selama empat hari pada pertengahan Desember 2025.

    Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menekankan bahwa akurasi data menjadi penentu arah kebijakan, terutama untuk program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. “Kualitas kebijakan pemerintah bergantung pada kualitas data di lapangan,” ujarnya dalam pembukaan bimtek di Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Senin (15/12/2025).

    Dia menambahkan, perangkat desa dan kader adalah ujung tombak keberhasilan program ini karena paling memahami kondisi riil masyarakat. Untuk itu, sebanyak 2.580 peserta yang terdiri dari sekretaris desa, operator SIKS-NG, perangkat desa, hingga ketua RT mendapat pelatihan intensif.

    “Kami harap kerja sama semua pihak berjalan baik untuk menghasilkan data yang valid, akurat, dan terjaga kerahasiaannya,” pungkas Nurul Azizah.

    Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, Ninik Susmiyati, menjelaskan, data DTSEN juga krusial untuk pemetaan program kesehatan seperti jaminan kesehatan, intervensi gizi, dan penanganan stunting. “Data valid menjadi dasar intervensi yang tepat sasaran,” jelasnya.

    Bimtek yang berlangsung dari 13 hingga 16 Desember 2025 ini mengacu pada regulasi nasional, termasuk Perpres Satu Data Indonesia dan Inpres DTSEN. Dengan dukungan 75 fasilitator dari BPS dan tenaga kesehatan, pelatihan diharapkan menghasilkan data yang akurat dan siap pakai untuk menyusun program pembangunan tahun 2026. [lus/suf]

  • Angka Kemiskinan Bojonegoro 2025 Turun 0,20 Poin, BPS Catat Berkurang 2.430 Jiwa

    Angka Kemiskinan Bojonegoro 2025 Turun 0,20 Poin, BPS Catat Berkurang 2.430 Jiwa

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro resmi mencatat penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 2.430 jiwa dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Tren positif ini didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2025 yang dirilis pada Senin (15/12/2025).

    Secara persentase, angka kemiskinan di Bojonegoro mengalami penurunan sebesar 0,20 poin. Pada Maret 2024, angka kemiskinan tercatat sebesar 11,69 persen atau setara 147,33 ribu jiwa. Kini, angka tersebut menyusut menjadi 11,49 persen atau tersisa 144,90 ribu jiwa pada Maret 2025.

    Selain penurunan jumlah, kualitas hidup masyarakat prasejahtera di Bojonegoro juga menunjukkan tren membaik. Hal ini terlihat dari penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang turun signifikan dari 1,99 menjadi 1,46, serta Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang menyusut dari 0,48 menjadi 0,27. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara mereka kian mengecil.

    Meski jumlah penduduk miskin berkurang, standar biaya hidup atau Garis Kemiskinan (GK) di Bojonegoro justru mengalami kenaikan. Per Maret 2025, GK tercatat naik sebesar 3,40 persen atau Rp18.842 menjadi Rp490.299 per kapita per bulan. Jika dikalkulasikan dengan rata-rata satu rumah tangga yang terdiri dari 4,5 orang, maka ambang batas kemiskinan per rumah tangga di Bojonegoro kini mencapai Rp2.451.495 per bulan.

    Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menyebut penurunan angka kemiskinan ini sebagai capaian positif dari intervensi program yang berbasis data. Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kepada kader program Bojonegoro Membangun di Sekolah Model Terpadu Bojonegoro, Sabtu (13/12/2025).

    “Alhamdulillah, berdasarkan data BPS yang dirilis Desember ini, angka kemiskinan Bojonegoro turun dari 11,69 persen menjadi 11,49 persen,” ujar Nurul Azizah.

    Wabup menekankan bahwa keberhasilan menurunkan kemiskinan serta stunting (dari 14,2 persen menjadi 12 persen) dan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,54, tidak lepas dari peran data yang akurat di tingkat desa dan kelurahan. DTSEN dinilai sangat krusial untuk memastikan program bantuan pemerintah tepat sasaran.

    Sebagai langkah transparansi ke depan, Pemkab Bojonegoro berencana menerapkan penandaan khusus bagi penerima manfaat. “Ke depan, kami bahkan berkomitmen menerapkan pemasangan stiker keluarga miskin berbasis data valid sebagai bentuk transparansi,” tegasnya.

    Nurul Azizah menambahkan, pemerintah daerah akan terus fokus pada target RPJMD, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menekan angka pengangguran agar pembangunan berjalan lebih efektif. [lus/beq]

  • Bojonegoro Peduli: Pemkab Kirim 10 Truk Bantuan Tahap Kedua untuk Korban Bencana Sumatra

    Bojonegoro Peduli: Pemkab Kirim 10 Truk Bantuan Tahap Kedua untuk Korban Bencana Sumatra

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Solidaritas masyarakat Kabupaten Bojonegoro untuk para korban bencana alam di Pulau Sumatra terus mengalir deras.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi memberangkatkan bantuan kemanusiaan tahap kedua yang menyasar wilayah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, pada Selasa (9/12/2025).

    Dalam suasana haru dan penuh semangat kebersamaan, iring-iringan 10 truk logistik dilepas langsung dari halaman kantor Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Agenda ini dihadiri oleh jajaran Dinas Sosial, BPBD, TNI–Polri, Satpol PP, serta ratusan relawan pilar sosial yang menjadi garda terdepan penggalangan donasi.

    Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, yang memimpin apel pemberangkatan, menyampaikan apresiasi mendalam atas respons cepat masyarakat. Ia menekankan bahwa terkumpulnya bantuan masif hanya dalam waktu tiga hari adalah bukti nyata tingginya empati warga Bojonegoro.

    “Ini adalah gerakan hati. Tanpa kekuatan kepedulian dan ketulusan dari seluruh pihak, mustahil bantuan logistik sebanyak ini bisa terkumpul dan siap diberangkatkan dalam waktu yang sangat singkat,” ujar Nurul Azizah dalam amanatnya.

    Pengiriman tahap kedua ini melengkapi misi kemanusiaan sebelumnya. Dengan tambahan 10 truk hari ini, Pemkab Bojonegoro total telah mengirimkan 18 truk bantuan (8 truk pada tahap pertama). Armada tersebut bergerak menuju titik kumpul di Surabaya sebelum disalurkan ke lokasi bencana.

    Bantuan yang dikirimkan mencakup kebutuhan mendesak para penyintas, antara lain, beras dan sembako, minyak goreng dan susu, perlengkapan bayi dan anak, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya.

    Wakil Bupati juga menyoroti skala kerusakan bencana di Sumatra yang dinilai cukup kompleks. Berbeda dengan tsunami masa lalu, bencana kali ini menyisakan timbunan lumpur yang menenggelamkan permukiman warga, bahkan hingga melebihi atap rumah.

    “Kondisi medan yang tertimbun lumpur membuat proses evakuasi dan identifikasi menjadi sangat berat. Kita berdoa semoga saudara-saudara kita di sana diberi kekuatan untuk bangkit kembali,” tambahnya.

    Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan mengheningkan cipta. Kepala Dinas Sosial Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, turut memuji sinergi lintas sektor—mulai dari Tagana hingga masyarakat umum—yang bahu-membahu tanpa lelah.

    Sebagai pesan penutup, Wakil Bupati Nurul Azizah mengajak masyarakat menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi ekologis.

    “Jika kita menyatu dengan alam, maka alam akan menjaga kita. Mari rawat lingkungan dan tanamlah pohon di mana pun kita berpijak,” pungkasnya. [lus/ted]

  • Pemkab Bojonegoro Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatra

    Pemkab Bojonegoro Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatra

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Gelombang solidaritas masyarakat Kabupaten Bojonegoro untuk korban bencana alam di Pulau Sumatra resmi disalurkan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memberangkatkan iring-iringan delapan truk bermuatan bantuan logistik dari Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Jalan Ahmad Yani, Senin (8/12/2025).

    Pemberangkatan armada kemanusiaan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, tepat pukul 16.00 WIB. Bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban warga terdampak longsor dan banjir bandang yang melanda tiga provinsi sekaligus, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Gotong Royong 124 Donatur

    Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro, Heru Wicaksi, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas antusiasme luar biasa dari masyarakat Bojonegoro. Dalam waktu singkat, sejak posko donasi dibuka pada 3 hingga 6 Desember 2025, terkumpul bantuan dalam jumlah masif dari 124 donatur.

    “Ini adalah bukti nyata kepedulian warga Bojonegoro. Donasi mengalir dari berbagai pihak, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelajar, civitas akademika, organisasi sosial kemasyarakatan, hingga perorangan. Semua bersatu untuk saudara kita di Sumatra,” ujar Heru Wicaksi di sela-sela pemberangkatan.

    Heru menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan akan dilakukan secara berjenjang. “Hari ini kita berangkatkan 8 truk menuju BPBD Provinsi Jawa Timur. Nantinya, BPBD Jatim yang akan memfasilitasi penyaluran langsung ke lokasi bencana di Sumatra,” tambahnya.

    Rincian Bantuan Logistik

    Bantuan yang dikirimkan tidak hanya berupa bahan makanan pokok, tetapi juga menyasar kebutuhan spesifik kelompok rentan seperti bayi dan wanita. Berdasarkan data BPBD Bojonegoro, logistik yang dikirimkan meliputi, Sembako: 30,4 ton beras, 1.128 dus mi instan, serta ribuan paket pelengkap seperti minyak goreng, sarden, gula, dan air mineral.

    Kidware (Perlengkapan Anak): 385 set perlengkapan bayi, 529 bal popok anak, gendongan, selimut, hingga pakaian bayi. Family Kit: Ribuan paket kebersihan diri (sabun, sampo, pasta gigi), pembalut wanita, handuk, dan perlengkapan ibadah.

    Perlengkapan Sekolah: Tas sekolah, ratusan buku tulis, dan alat tulis lengkap untuk memastikan anak-anak terdampak tetap bisa belajar.

    Proses pengiriman bantuan ini melibatkan kolaborasi armada gabungan. Delapan truk yang diberangkatkan terdiri dari unit milik BPBD, Kodim 0813, Satpol PP, Brimob, dan Bagian Umum Setda Kabupaten Bojonegoro. [lus/but]

  • Dari Raport Merah ke Nilai Sempurna: Bojonegoro dan KI Jatim Gelar ‘Medhayoh’ Keterbukaan Informasi

    Dari Raport Merah ke Nilai Sempurna: Bojonegoro dan KI Jatim Gelar ‘Medhayoh’ Keterbukaan Informasi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Sebuah transformasi mengejutkan terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Wilayah yang lima tahun sebelumnya sempat mendapat “rapor merah” dalam hal keterbukaan informasi, kini justru berbalik menyabet nilai sempurna.

    Semangat kebangkitan inilah yang menjadi nyawa dalam sarasehan bertajuk “Medhayoh Keterbukaan Informasi Publik 2025” yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025) di Ruang Angling Dharma.

    Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, yang hadir dalam acara tersebut, membeberkan fakta menarik tentang perubahan pola komunikasi masyarakatnya. Dengan populasi mencapai 1,3 juta jiwa, 58 persen di antaranya kini adalah pengguna aktif internet.

    “Media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook kini menjadi rujukan utama, baru disusul situs berita,” ungkap Nurul.

    Pergeseran ini memaksa pemerintah untuk bekerja lebih gesit. Menurut Nurul, era di mana pemerintah bisa lambat merespons sudah berakhir. Sekecil apa pun informasi di lapangan, lanjut dia, dalam waktu singkat sudah menyebar ke semuanya.

    “Karena itu, informasi faktual dari masyarakat sangat penting bagi pengambil kebijakan,” tegasnya.

    Momen paling emosional dalam sarasehan tersebut adalah ketika Nurul Azizah mengenang perjalanan terjal Bojonegoro dalam hal transparansi publik.

    Ia mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025, di mana Bojonegoro berhasil meraih predikat Informatif dengan nilai mutlak 100.

    “Bojonegoro alhamdulillah mengalami kebangkitan. Selama lima tahun sebelumnya kita berada pada kategori tidak informatif dengan nilai C dan D. Tahun ini, Bojonegoro mendapatkan nilai A,” ujarnya disambut apresiasi peserta.

    Perwakilan Komisi Informasi (KI) Jawa Timur, A Nur Aminuddin, menegaskan bahwa pencapaian Bojonegoro bukanlah sebuah “hadiah” kedekatan relasi. Nilai sempurna itu diraih melalui proses “berdarah-darah” yang meliputi penilaian kuesioner mandiri (SAQ), verifikasi faktual, hingga wawancara ketat.

    “Nilai informatif bukan karena kedekatan, tetapi melalui proses panjang dan kerja keras Kominfo dalam membuka ruang keterbukaan informasi kepada masyarakat,” jelas Aminuddin yang menjabat Ketua Bidang Penasehatan Sengketa Informasi.

    Untuk diketahui, pemilihan tema “Medhayoh” (bertamu) dalam sarasehan ini ternyata memiliki makna filosofis yang dalam. Aminuddin menjelaskan bahwa Medhayoh adalah simbol komunikasi langsung tanpa sekat.

    “Mendayoh itu bertamu, berkomunikasi. Di situ ada keterbukaan dan partisipasi publik. Pertemuan langsung antara pejabat pemerintah dan rakyat menjadi aspek penting dalam keterbukaan informasi publik,” tutupnya.

    Acara yang dipandu oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bojonegoro, Kusnandaka Catur ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Dr. Nursodik Gunarjo dari Kemkomdigi dan jajaran Kominfo Jawa Timur, yang sepakat bahwa Bojonegoro kini telah menjadi barometer baru keterbukaan informasi di Jawa Timur. [lus/kun]

  • Luasan Panen Padi 2025 di Bojonegoro Meningkat 28.599 Hektar Dibanding Tahun Lalu

    Luasan Panen Padi 2025 di Bojonegoro Meningkat 28.599 Hektar Dibanding Tahun Lalu

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro, Zaenal Fanani mengungkapkan, sesuai dengan data di Badan Pusat Statistik (BPS) Atap BPS (Angka Tetap) dan ASem BPS (Angka Sementara) luas lahan panen pertanian di Bojonegoro mengalami peningkatan.

    “Luas panen tahun 2025 meningkat 28.599 dibanding sebelumnya. Pada 2024 luas panen 131.221 hektare, sedangkan pada 2025 menjadi 159.820 hektare,” ujar Zaenal Fanani, Minggu (9/11/2025).

    Dengan luasnya lahan panen tersebut, berbanding lurus dengan jumlah produksi padi Bojonegoro 2025 yang mencapai 886.443 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan sekira 1,06 juta ton Gabah Kering Panen (GKP). Angka tersebut berada di atas capaian Kabupaten Ngawi yang memproduksi 775.466 ton GKG.

    Sementara, posisi juara masih dipegang oleh Kabupaten Lamongan. Kabupaten yang juga berbatasan langsung dengan Bojonegoro ini tercatat memiliki produksi padi sebanyak 905.000 ton GKG atau setara 1,15 juta ton GKP.

    “Keberhasilan ini juga atas terapan program Petruk Tani (Pembangunan Infrastruktur Ternak dan Tani) yaitu program inovatif Bapak Bupati dalam pembangunan infrastruktur tani berupa sumur bor, pompanisasi, drone pertanian dan sebagainya,” tutur pria asal Blitar ini.

    Tak hanya itu, pendampingan Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) melalui latihan dan kunjungan ke petani, pengamatan dan pengamanan pertanaman yang dilakukan POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan), dan kesadaran petani yang meningkat dalam pengamatan dan budidaya pertanian, juga merupakan penunjang keberhasilan.

    Diketahui, BPS Jawa Timur mencatat bahwa sepanjang 2025 total luas panen mencapai 1,84 juta hektare, meningkat 13,69 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi Gabah Kering Panen (GKP) meningkat menjadi 12,66 juta ton, sedangkan Gabah Kering Giling (GKG) mencapai 10,53 juta ton, yang jika dikonversi setara dengan 6,08 juta ton beras.

    Berdasar data, BPS menegaskan peran Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional. “Kemarin kami mendapat rilis dari BPS, meskipun sifatnya masih sementara. Pak Bupati sebelumnya memberikan target kepada Dinas Pertanian agar produksi padi Bojonegoro bisa melampaui Kabupaten Ngawi, dan alhamdulillah target tersebut tercapai,” ujar Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah.

    Mbak Nurul, begitu ia disapa, menegaskan, bahwa Pemkab Bojonegoro akan terus meningkatkan produktivitas pertanian melalui penguatan infrastruktur irigasi, bantuan sarana produksi, dan pendampingan bagi petani. Produksi padi meningkat karena terpenuhi kebutuhan airnya, terhindar dari serangan hama dan penyakit sehingga dapat panen dengan baik.

    “Produksi padi Bojonegoro, Alhamdulilah, bisa meningkat karena dukungan berbagai pihak, yang pertama dan paling utama adalah Anugrah Allah SWT atas kemurahannya,” pungkasnya. [lus/suf]