Xcloud.id

Tag: Nurhadi

  • Penahanan Kembali Eks Sekretaris MA Nurhadi oleh KPK Dinilai Melanggar HAM

    Penahanan Kembali Eks Sekretaris MA Nurhadi oleh KPK Dinilai Melanggar HAM

    Penahanan Kembali Eks Sekretaris MA Nurhadi oleh KPK Dinilai Melanggar HAM
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kuasa Hukum Eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, Maqdir Ismail menyebut, penahanan kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah
    pelanggaran hak asasi manusia
    (HAM).
    Menurut dia, kasus yang saat ini menimpa kliennya setelah menjalani vonis enam tahun sengaja tidak digabungkan dengan kasus sebelumnya.
    “Bukan cuma seolah-olah menunda, ini melanggar hak asasi manusia. Ini gitu loh, karena bagaimanapun juga kan prinsip dasar hukum acara pidana kita itu kan peradilan itu cepat dengan biaya ringan,” kata Maqdir, saat dihubungi melalui telepon, Senin (30/6/2025).
    Maqdir mengaku mendapat informasi Nurhadi ditahan kembali atas dugaan
    tindak pidana pencucian uang
    (TPPU).
    Namun, menurut dia, penangkapan dan penahanan kembali Nurhadi bukan soal kasus baru yang ditemukan KPK, tetapi soal proses hukumnya.
    “Kenapa tidak dilakukan pengadilannya secara bersamaan? Ini ternyata tidak, ini (kasus baru) dipisah sedemikian rupa,” kata dia.
    Maqdir mengatakan, Nurhadi akan ditahan dalam kurun waktu 20-40 hari oleh penyidik KPK.
    Penahanan ini dilakukan setelah Nurhadi akan bebas murni dari Lapas Sukamiskin pada 28 Juni 2025.
    Atas peristiwa ini, Maqdir berencana melaporkan tindakan KPK ke Dewan Pengawas.
    “Kita lapor ke Dewas juga, mudah-mudahan Dewas akan melakukan tindakan kalau kita lapor,” kata dia.
    Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pihaknya telah menangkap Nurhadi sebelum dinyatakan bebas murni.
    “Benar, KPK melakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penahanan kepada saudara NHD di Lapas Sukamiskin,” kata Budi dalam keterangannya, Senin (30/6/2025).
    Budi mengatakan, penangkapan dan penahanan dilakukan pada Minggu (29/6/2025) dini hari.
    “Penangkapan dan penahanan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di lingkungan MA,” kata dia.
    Nurhadi pernah divonis enam tahun penjara dalam
    kasus suap dan gratifikasi
    penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).
    Dalam kasus tersebut, Nurhadi dinyatakan menerima suap sebesar Rp 35,726 miliar dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) 2014-2016, Hiendra Soenjoto, terkait kepengurusan dua perkara Hiendra.
    Selain itu, dia juga terbukti menerima gratifikasi sebanyak Rp 13,787 miliar dari sejumlah pihak yang berperkara, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 KPK Tangkap Lagi Eks Sekretaris MA Nurhadi Usai Bebas dari Sukamiskin Nasional

    6 KPK Tangkap Lagi Eks Sekretaris MA Nurhadi Usai Bebas dari Sukamiskin Nasional

    KPK Tangkap Lagi Eks Sekretaris MA Nurhadi Usai Bebas dari Sukamiskin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) kembali menangkap mantan Sekretaris
    Mahkamah Agung
    (MA) Nurhadi setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, setelah ditangkap, Nurhadi langsung ditahan kembali.
    “Benar, KPK melakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penahanan kepada saudara NHD di Lapas Sukamiskin,” kata Budi dalam keterangannya, Senin (30/6/2025).
    Budi mengatakan, penangkapan dan penahanan dilakukan pada Minggu (29/6/2025) dini hari.
    “Penangkapan dan penahanan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana
    pencucian uang
    di lingkungan MA,” katanya.
    Adapun Nurhadi pernah divonis enam tahun penjara dalam kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).
    Dalam kasus tersebut, Nurhadi dinyatakan menerima suap sebesar Rp 35,726 miliar dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) 2014-2016 Hiendra Soenjoto terkait kepengurusan dua perkara Hiendra.
    Selain itu, dia juga terbukti menerima gratifikasi sebanyak Rp 13,787 miliar dari sejumlah pihak yang berperkara, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Minyak Jelantah MBG Dijual, Anggota DPR: Harus Transparan, Hasilnya ke Mana? Nasional 27 Juni 2025

    Minyak Jelantah MBG Dijual, Anggota DPR: Harus Transparan, Hasilnya ke Mana? Nasional 27 Juni 2025

    Minyak Jelantah MBG Dijual, Anggota DPR: Harus Transparan, Hasilnya ke Mana?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi IX DPR RI
    Nurhadi
    menyambut baik pemanfaatan
    minyak jelantah
    dari program
    Makan Bergizi Gratis
    (MBG) untuk dijual sebagai bahan
    bioavtur
    karena merupakan salah satu dukungan terhadap
    ekonomi hijau
    .
    Namun, ia mengingatkan, hasil dari penjualan
    minyak jelantah MBG
    itu harus dilakukan secara transparan.
    “Harus jelas, hasil penjualannya ke mana? Apakah dimasukkan sebagai tambahan pemasukan untuk SPPG? Kalau iya, uang itu digunakan untuk apa? Jangan sampai menimbulkan celah penyalahgunaan,” kata Nurhadi dalam siaran pers, Jumat (27/6/2025).
    Ia mengingatkan agar pemerintah menjamin kejelasan alur dan tujuan dari hasil penjualan minyak jelantah tersebut.
    Politikus Partai Nasdem itu juga mewanti-wanti agar minyak jelantah bekas MBG tidak digunakan kembali untuk konsumsi masyarakat.
    Sebab, kata Nurhadi, hal itu sama saja dengan memperlakukan masyarakat rentan sebagai sasaran limbah pangan.
    “Bantuan pangan bukan tempat uji coba limbah. Masyarakat kurang mampu juga berhak atas pangan yang aman dan bermartabat.
    Minyak jelantah
    tak layak dijadikan bantuan, meski murah,” kata dia.
    Ia menyebutkan, langkah penjualan minyak jelantah sejatinya bagus untuk mendukung gerakan keberlanjutan dan ekonomi hijau.
    Sebab, dengan dijual menjadi bioavtur, ada manfaat baru yang dirasakan dari minyak jelantah yang sudah digunakan.
    “Jadi ya kita dukung, dan kita harus fair, kalau memang programnya baik, ya kita apresiasi. Tapi kalau ada catatan, tentu harus dievaluasi,” kata Nurhadi.
    Di sisi lain, ia mendorong untuk membuat program khusus terkait pengelolaan limbah dari program MBG.
    Menurutnya, MBG adalah program berskala nasional yang kegiatannya berlangsung setiap hari, sehingga berpotensi menghasilkan limbah dalam jumlah besar dan beragam.
    “Limbah dari dapur MBG itu bukan hanya minyak jelantah. Ada juga sisa makanan, sayur-sayuran yang bisa dijadikan pupuk, sampai sampah plastik dan non-organik yang tak terurai,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut minyak jelantah dapat ditampung untuk dijual atau diekspor ke pihak-pihak yang membutuhkan bioavtur.
    Sebab diketahui, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rata-rata menggunakan 800 liter minyak goreng untuk memasak MBG setiap bulan.
    Dari 800 liter tersebut, sebanyak 550 liter atau 71 persen di antaranya menjadi jelantah.
    Menurut BGN, minyak jelantah hasil program MBG dapat dijual kembali untuk bioavtur dengan harga Rp 7.000 per liter.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Makanan Diganti Bahan Mentah, Anggota DPR Sindir MBG Seperti Bagi-bagi Sembako Nasional

    5 Makanan Diganti Bahan Mentah, Anggota DPR Sindir MBG Seperti Bagi-bagi Sembako Nasional

    Makanan Diganti Bahan Mentah, Anggota DPR Sindir MBG Seperti Bagi-bagi Sembako
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengkritik pelaksanaan program
    makan bergizi gratis
    (MBG) di Tangerang Selatan yang diganti dengan membagikan bahan mentah.
    Nurhadi menyatakan, penggantian sistem tersebut seolah-olah membuat program MBG selayaknya bagi-bagi sembako yang tidak sesuai dengan tujuan utama pelaksanakan MBG.
    “MBG tidak bisa disamakan dengan program bagi-bagi sembako karena tujuannya berbeda. MBG sejak awal disusun merupakan program pemberian menu makanan yang bisa langsung dikonsumsi anak-anak,” ujar Nurhadi kepada
    Kompas.com
    , Kamis (19/6/2025).
    Politikus Partai Nasdem ini menegaskan bahwa program MBG harus disalurkan dalam bentuk makanan siap konsumsi dalam rangka mendorong perbaikan gizi.
    Menurut dia, pembagian bahan mentah itu justru berpotensi membebani masyarakat karena harus mengeluarkan biaya untuk mengolahnya agar bisa dikonsumsi.
    “Ketika bantuan gizi dibagikan dalam bentuk bahan mentah tanpa panduan, tanpa alat masak, bahkan tanpa mempertimbangkan daya serap masyarakat, maka ini bukan program intervensi gizi lagi tapi merupakan pengalihan tanggung jawab,” kata Nurhadi.
    “Jangan niatnya membagi makanan bergizi malah jadi membebani karena masyarakat harus mengolahnya terlebih dahulu. Nilai paketnya saja sudah berbeda kan,” imbuh dia.
    Nurhadi mengingatkan bahwa
    Badan Gizi Nasional
    (BGN) berkepentingan untuk memastikan program ini berjalan efektif, efisien, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
    Atas dasar itu, BGN harus mampu memastikan setiap pelaksanaan MBG dirancang secara tepat sasaran dalam kondisi apapun.
    “Kalau seperti ini kita patut bertanya, apakah program MBG ini benar-benar berpihak pada masyarakat atau sekadar menggugurkan kewajiban? Karena jadi sama saja seperti program bagi-bagi sembako yang juga sudah dijalankan Pemerintah,” kata Nurhadi.
    Sebelumnya, menu MBG di Tangerang Selatan viral di media sosial karena dibagikan dalam bentuk mentah dengan alasan para siswa sedang dalam masa libur sekolah.
    Dalam sejumlah foto yang beredar, paket MBG berisi beberapa buah jeruk dan pisang, serta sejumlah kantong plastik yang diduga berisi beras, ikan asin, telur puyuh, dan kacang tanah.
    Merespons hal itu, BGN mengeklaim tidak pernah memberi arahan soal pembagian bahan mentah dalam program MBG di Tangsel.
    “BGN tidak akan pernah memberikan bahan mentah, tidak pernah memberikan arahan bahan mentah,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana saat dikonfirmasi, Rabu (18/6/2025).
    Adapun saat ini BGN sedang menyusun petunjuk teknis (juknis) penyelenggaraan program MBG selama masa libur sekolah.
    Dalam proses tersebut, BGN meminta kepada seluruh Kepala SPPG untuk berkomunikasi langsung dengan siswa dan guru terkait kemungkinan kehadiran mereka di sekolah selama libur.
    “BGN telah meminta semua Kepala SPPG untuk bertanya ke para siswa dan guru, berapa kali dalam seminggu bisa hadir di sekolah,” kata dia.
    Jika para siswa masih memungkinkan untuk hadir ke sekolah, maka program MBG tetap bisa dilanjutkan.
    Namun, apabila tidak memungkinkan, maka program MBG akan dialokasikan kepada kelompok rentan lainnya seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
    “Disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan. Perintah belum keluar,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dua Perwira Polda NTB Jadi Tersangka Kematian Polisi Brigadir Nurhadi

    Dua Perwira Polda NTB Jadi Tersangka Kematian Polisi Brigadir Nurhadi

    MATARAM – Dua perwira Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menjadi tersangka dalam kasus kematian Brigadir Muhammad Nurhadi di salah satu tempat penginapan di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Syarif Hidayat  membenarkan adanya penetapan dua perwira sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Nurhadi, berinisial Kompol Y dan Ipda HC.

    “Iya, keduanya sudah berstatus tersangka,” kata Kombes Syarif dilansir ANTARA, Rabu, 18 Juni.

    Penyidik menetapkan keduanya atas dugaan pelanggaran Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan 359 KUHP tentang kelalaian.

    Syarif menegaskan penyidik menerapkan sangkaan pasal pidana tersebut dengan penguatan alat bukti dari pemeriksaan ahli dan hasil ekshumasi.

    “Ada ditemukan tanda-tanda kekerasan,” ujarnya.

    Atas penetapan ini penyidik belum mengambil langkah penahanan terhadap kedua tersangka karena penetapan baru dilakukan pada Selasa (17/6).

    “Untuk SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan) sudah kami serahkan ke jaksa,” kata dia.

    Sebelum berstatus tersangka, Polda NTB melalui sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar pada Selasa (27/5) di ruang sidang Bidang Propam Polda NTB telah memutuskan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap kedua tersangka.

    Majelis etik menyatakan keduanya melanggar pasal kumulatif, yakni Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pasal 13 huruf e dan f Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri serta Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

  • Ungkap Spirit PKS ke Depan, Sohibul Iman: Pelayanan Masyarakat Tak Hanya untuk Umat Islam Nasional 7 Juni 2025

    Ungkap Spirit PKS ke Depan, Sohibul Iman: Pelayanan Masyarakat Tak Hanya untuk Umat Islam Nasional 7 Juni 2025

    Ungkap Spirit PKS ke Depan, Sohibul Iman: Pelayanan Masyarakat Tak Hanya untuk Umat Islam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (
    PKS
    ) periode 2025–2030, Mohamad
    Sohibul Iman
    , menegaskan arah baru partainya sebagai partai Islam
    rahmatan lil alamin
    yang menekankan pelayanan inklusif bagi semua lapisan masyarakat Indonesia.
    Hal itu disampaikan Sohibul saat berbicara di Kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (7/6/2025), usai pelaksanaan pemotongan hewan kurban Idul Adha.
    “Kalau dulu kita menyebut PKS sebagai partai dakwah, hari ini kita menyebut PKS sebagai partai Islam rahmatan lil alamin,” ujar Sohibul.
    Menurut dia, perubahan orientasi tersebut mencerminkan semangat baru PKS dalam memperluas manfaat dan pelayanan, tak hanya untuk umat Islam, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang non-muslim.
    “PKS ke depan berkeinginan untuk jauh lebih memberikan pelayanan, memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan hanya muslim, tapi juga seluruh rakyat Indonesia yang non-muslim sekalipun. Ini merupakan spirit dari PKS ke depan,” katanya.
    Untuk memperkuat pelayanan tersebut, PKS disebut tengah melakukan regenerasi dengan melibatkan lebih banyak anak muda di jajaran kepemimpinan partai.
    Sohibul lantas menyoroti penunjukan Sekretaris Jenderal PKS, M Kholid, yang kini berusia 39 tahun.
    Usia muda Kholid dinilai mencerminkan semangat pembaruan, seperti era awal berdirinya partai.
    “Kita ingin melibatkan sebanyak-banyaknya generasi muda,” ujar Sohibul.
    Selain Kholid, PKS juga menunjuk Nurhadi sebagai Bendahara Umum, yang juga berasal dari generasi muda.
    Langkah ini, menurut Sohibul, menjadi upaya untuk menyeimbangkan kepemimpinan partai yang kini juga diisi oleh tokoh-tokoh senior.
    “Dengan adanya kekuatan muda ini, maka ke depan saya yakin pelayanan akan semakin baik karena ada energi yang luar biasa
    fresh
    ,” katanya.
    PKS kini mengusung semangat baru sebagai partai inklusif yang adaptif terhadap perubahan zaman, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai Islam yang membawa rahmat bagi semesta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PT Telkom Sediakan Akses Air Bersih untuk Warga Desa Kepohagung dan Ngino Tuban

    PT Telkom Sediakan Akses Air Bersih untuk Warga Desa Kepohagung dan Ngino Tuban

    Tuban (beritajatim.com) – Dalam rangka mendukung pemerataan akses sarana air bersih dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah pesisir dan pedesaan, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk meresmikan program Sarana Air Bersih (SAB) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Selasa (27/05).

    Adapun peresmian ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan dalam memberikan akses air bersih bagi warga di Desa Kepohagung, Kecamatan Plumpang dan Desa Janten, Kecamatan Semanding, Tuban.

    Sarana Air Bersih ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi 400 lebih kepala keluarga yang selama bertahun-tahun menggunakan air tidak layak konsumsi. Melalui program ini, PT Telkom memberikan sarana berupa sumur, tampungan air, alat teknologi filtrasi, dan purifikasi air yang dapat membantu kebutuhan air minum layak secara efisien dan ramah lingkungan bagi warga.

    Turut hadir dalam peresmian ini, Nugroho Adi Pracoyo (Manajer General Support Telkom Indonesia), Dono Samuri (Kepala Desa Kepohagung), Kasun Ngino Nurhadi (Perwakilan Perangkat Desa), dan tokoh masyarakat setempat.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada BMM sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan Program Bantuan Sarana Air Bersih (SAB) serta kepada seluruh jajaran desa di Kepohagung dan Ngino. Atas dukungan dan fasilitasi yang luar biasa, program ini merupakan wujud nyata tanggung jawab sosial dan lingkungan Telkom sebagai BUMN yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam membangun masyarakat Indonesia.” Ujar Nugroho.

    Nugroho melanjutkan, pemilihan Sarana Air Bersih sebagai bantuan program karena dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Terlebih, air bersih merupakan kebutuhan wajib bagi masyarakat. Sebelumnya, sejak tahun 2023, PT Telkom telah membangun sumur di Ngino dan Kepohagung untuk pemenuhan kebetuhan air bersih masyarakat setempat.

    “Tahun ini kami lanjutkan dengan bantuan purifikasi serta pembangunan perluasan bendungan untuk meningkatkan kapasitas tampungan. Dari 2022 hingga 2025, Telkom telah menyalurkan 232 bantuan SAB di seluruh Indonesia yang memberi manfaat bagi hampir 80.000 jiwa. Program ini adalah bagian dari komitmen ESG Telkom dan kami berharap bantuan ini membawa berkah serta mendorong kehidupan yang lebih sehat. Mohon doa agar Telkom terus berkembang dan dapat memberikan kontribusi berkelanjutan bagi masyarakat.” Lanjutnya.

    Atas pelaksanaan program ini, Kepala Desa Kepohagung, Dono Samuri, memberikan apresiasi atas komitmen Telkom dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat Tuban. Beliau menyampaikan bahwa kehadiran SAB Telkom ini menjadi solusi nyata terhadap persoalan kekurangan air bersih yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama di beberapa wilayah Tuban, terutama saat musim kemarau.

    “Semoga kegiatan ini menjadi ibadah bagi kita semua dan mendapatkan Ridho dari Allah dan diberikan kelancaran untuk PT Telkom Indonesia, BMM, dan semua pihak yang terlibat kegiatan pemberian Bantuan SAB (Sarana Air Bersih). Semoga bantuan ini dapat memberikan banyak manfaat kepada warga secara Desa secara keseluruhan.” Ujarnya.

    Tidak hanya membangun instalasi fisik, Telkom juga menyiapkan program sosialiasi, pelatihan dan pendampingan kepada warga untuk memastikan sistem ini dikelola secara berkelanjutan. Melalui pelibatan aktif kelompok masyarakat dan perangkat desa, SAB Telkom diharapkan dapat berfungsi secara mandiri dan bertahan dalam jangka panjang, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi dan perilaku hidup bersih.

    “Alhamdulillah pada siang hari ini musholah An-Nur menerima bantuan sarana air bersih dan air layak minum dari PT Telkom Indonesia. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Telkom Indonesia. Dan saya menyampaikan untuk air layak minum ini bukan hanya untuk jamaah saja, tetapi juga untuk semua warga di RT 4 RW 8 untuk bisa mengambil untuk keperluan sehari-hari sesuai kebutuhan.” Kata Ustadz Syaiful (Takmir Musholla An-Nur)

    Ucapan terima kasih turut disampaikan oleh Nurhadi selaku perwakilan penerima manfaat dari Desa Ngino. Menurutnya, bantuan Sarana Air Bersih ini akan membawa manfaat yang besar bagi warga di Desa Ngino, khususnya di Dusun Janten.

    Perlu diketahui, program SAB Telkom ini merupakan bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan yang mengacu pada prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Program ini juga selaras dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada poin 6 (Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak), poin 11 (Kota dan komunitas yang berkelanjutan), serta poin 17 (Kemitraan untuk mencapai tujuan).

    Melalui peresmian SAB di Tuban, Telkom menegaskan peran strategisnya tidak hanya sebagai penyedia layanan telekomunikasi nasional, tetapi juga sebagai agen pembangunan sosial yang hadir di tengah masyarakat dengan solusi nyata. Perusahaan berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi sektor swasta lainnya untuk ikut terlibat dalam upaya pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berdampak langsung bagi masyarakat. (ted)

  • Job Fair Bekasi Ricuh, Cerminan Sulitnya Cari Kerja di Indonesia

    Job Fair Bekasi Ricuh, Cerminan Sulitnya Cari Kerja di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem Nurhadi mengkritik kericuhan yang terjadi saat Job Fair “Bekasi Pasti Kerja” pada Selasa (27/5/2025). Industri di Bekasi diminta harus lebih peka menyerap tenaga kerja lokal.

    Nurhadi menilai kericuhan tersebut mencerminkan potret sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia. Dia menyayangkan kericuhan terjadi hanya karena berebut scanner kode QR yang berisi daftar perusahaan pembuka lowongan kerja.

    “Seharusnya, antisipasi terhadap lonjakan pengunjung, manajemen alur peserta, distribusi informasi digital, dan pemecahan titik lokasi acara sudah menjadi standar minimum dalam penyelenggaraan job fair berskala besar. Apalagi di tengah badai PHK seperti ini,” ujarnya, Senin (2/6/2025).

    Nurhadi menilai Pemerintah Daerah Bekasi seharusnya menyadari bahwa job fair bukan sekadar ajang seremonial tahunan. 

    Dia mendesak Pemda Bekasi tak hanya memakai pendekatan administratif atau event-based semata, namun juga pembangunan berkelanjutan.

    “Lebih dari 25.000 pencari kerja memadati satu titik lokasi, insiden saling dorong hingga ada yang pingsan menjadi bukti bahwa sistem dan perencanaan acara belum sensitif terhadap realita di lapangan,” kata Nurhadi. 

    Nuhadi kemudian menyentil kawasan Industri di Bekasi harus lebih peka menyerap lapangan kerja. Menurutnya, selama ini perusahaan menikmati kemudahan dari Pemda Bekasi.

    “Perusahaan yang beroperasi di kawasan industri Bekasi tidak boleh hanya menikmati fasilitas, tetapi juga wajib menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Nurhadi mengusulkan adanya solusi jangka pendek agar job fair tak berakhir ricuh. Salah satunya, yakni menyelenggarakan job fair secara terdesentralisasi di berbagai kecamatan atau zona industri. 

    “Pemerintah juga bisa memperkuat platform daring yang memungkinkan pencari kerja mengakses informasi lowongan tanpa harus berdesakan secara fisik,” ungkapnya.

  • Job Fair Ricuh, Nurhadi Sebut Bukti Kebutuhan Kerja Begitu Mendesak

    Job Fair Ricuh, Nurhadi Sebut Bukti Kebutuhan Kerja Begitu Mendesak

    FAJAR.CO.ID, BEKASI — Gelaran job fair Bekasi Pasti Kerja yang dilakukan Pemkab Bekasi, Jawab Barat melalui Dinas Ketenagakerjaan menuai banyak perhatian. Tingginya animo masyarakat menjadi salah satu alasan.

    Selain animo masyarakat yang sangat tinggi, perhatian publik semakin tertuju ke job fair tersebut setelah terjadi keributan.

    Kericuhan itu terjadi diduga ramainya para pencari kerja yang mencapai 25 ribu orang, sementara kuota lowongan yang tersedia hanya sebanyak 3.000.

    Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyebut insiden itu terjadi karena mendesaknya kebutuhan kerja, mengingat tingginya angka pengangguran.

    “Kejadian ini mencerminkan betapa mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan, sekaligus buruknya mekanisme teknis yang diterapkan panitia,” kata Nurhadi kepada wartawan, Senin (2/6).

    Nurhadi menekankan, Pemerintah Daerah (Pemda) seharusnya menyadari bahwa job fair bukan sekadar ajang seremonial tahunan, melainkan representasi dari masalah besar terkait pengangguran.

    Karena itu, tingginya angka pengangguran tidak bisa disikapi dengan pendekatan administratif melalui event based semata, tetapi perlu dilihat sebagai bagian dari strategi berkelanjutan dalam pembangunan ketenagakerjaan daerah.

    “Lebih dari 25.000 pencari kerja memadati satu titik lokasi, insiden saling dorong hingga ada yang pingsan menjadi bukti bahwa sistem dan perencanaan acara belum sensitif terhadap realita di lapangan,” sesal Nurhadi.

    Legiskator Fraksi Partai Nasdem itu mengingatkan, pentingnya solusi jangka pendek terkait membludaknya pencari kerja saat ini. Salah satunya, dengan menyelenggarakan job fair secara terdesentralisasi di berbagai kecamatan maupun zona industri.

  • Anggota DPR: Kericuhan job fair cerminan kebutuhan pekerjaan mendesak

    Anggota DPR: Kericuhan job fair cerminan kebutuhan pekerjaan mendesak

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengemukakan kericuhan pada bursa kerja atau job fair yang digelar Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di Jababeka, Cikarang Utara, Jawa Barat, Selasa (27/5), mencerminkan mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan.

    “Kejadian ini mencerminkan betapa mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan, sekaligus buruknya mekanisme teknis yang diterapkan panitia,” kata Nurhadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia juga mengatakan insiden tersebut menunjukkan ketidaksiapan manajerial pemerintah dalam menangani animo masyarakat yang tinggi terhadap akses kerja.

    Nurhadi pun menyayangkan kericuhan terjadi hanya karena berebut scanner kode QR yang berisi daftar perusahaan pembuka lowongan kerja.

    “Seharusnya antisipasi terhadap lonjakan pengunjung, manajemen alur peserta, distribusi informasi digital, dan pemecahan titik lokasi acara sudah menjadi standar minimum dalam penyelenggaraan job fair berskala besar, apalagi di tengah badai PHK seperti ini,” ujarnya.

    Menurut dia, pemerintah daerah seharusnya menyadari pula bahwa job fair bukan sekadar ajang seremonial tahunan, melainkan representasi dari pengangguran struktural yang menjadi masalah besar di tengah masyarakat.

    “Job fair harus menjadi jalan keluar nyata menuju pekerjaan yang layak, aman, dan bermartabat. Bukan cuma seremonial,” katanya.

    Untuk itu, dia menambahkan pendekatannya tidak bisa hanya tentang administratif atau event based semata, tetapi perlu dilihat sebagai bagian dari strategi berkelanjutan dalam pembangunan ketenagakerjaan daerah.

    “Lebih dari 25.000 orang pencari kerja memadati satu titik lokasi, insiden saling dorong hingga ada yang pingsan menjadi bukti bahwa sistem dan perencanaan acara belum sensitif terhadap realitas di lapangan,” tuturnya.

    Legislator itu mengatakan pemda perlu menegaskan tanggung jawab perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Bekasi yang merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara.

    Dia memandang perusahaan yang menempati kawasan industri di Bekasi serta mendapat insentif, kemudahan, dan manfaat dari keberadaan di wilayah ini harus didorong agar ikut berkontribusi nyata dalam membuka dan menyerap tenaga kerja lokal.

    “Perusahaan yang beroperasi di kawasan industri Bekasi tidak boleh hanya menikmati fasilitas, tetapi juga wajib menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar,” ucapnya.

    Dia juga menimpali, “Pemerintah harus memastikan ada regulasi yang mengikat dan mendorong keterlibatan aktif sektor industri dalam mengurangi angka pengangguran.”

    Nurhadi menyebut sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah membludaknya pencari kerja saat ini maka penyelenggaraan job fair dapat dilakukan secara terdesentralisasi di berbagai kecamatan atau zona industri.

    “Pemerintah juga bisa memperkuat platform daring yang memungkinkan pencari kerja mengakses informasi lowongan tanpa harus berdesakan secara fisik,” katanya.

    Anggota DPR yang membidangi komisi terkait ketenagakerjaan itu pun meminta pemerintah mengevaluasi ketersediaan dan kesesuaian lapangan kerja dengan profil keterampilan para pencari kerja, termasuk memperbanyak pelatihan vokasional dan bimbingan karier apabila ketidakcocokan terlalu tinggi.

    “Termasuk sinergi dengan dunia usaha harus lebih ditekankan lagi. Kita tidak bisa membiarkan ribuan warga terus mengantre hanya demi men-scan QR,” paparnya.

    Selain itu, dia meminta pemerintah hadir dengan perencanaan yang lebih manusiawi, adil, dan berbasis data sehingga pencari kerja tidak menjadi korban dari manajemen buruk.

    Menurut dia, hal itu penting mengingat fenomena badai pemutusan hubungan kerja (PHK) berkorelasi dengan besarnya animo masyarakat terhadap peluang akses mendapat pekerjaan, termasuk melalui ajang seperti job fair.

    “Dengan angka pengangguran yang masih tinggi dan keresahan sosial yang mulai terlihat dalam bentuk kericuhan seperti ini, job fair ke depan tidak boleh lagi menjadi simbol kepanikan kolektif,” katanya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025