Xcloud.id

Tag: Nurhadi

  • 5 Makanan Diganti Bahan Mentah, Anggota DPR Sindir MBG Seperti Bagi-bagi Sembako Nasional

    5 Makanan Diganti Bahan Mentah, Anggota DPR Sindir MBG Seperti Bagi-bagi Sembako Nasional

    Makanan Diganti Bahan Mentah, Anggota DPR Sindir MBG Seperti Bagi-bagi Sembako
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengkritik pelaksanaan program
    makan bergizi gratis
    (MBG) di Tangerang Selatan yang diganti dengan membagikan bahan mentah.
    Nurhadi menyatakan, penggantian sistem tersebut seolah-olah membuat program MBG selayaknya bagi-bagi sembako yang tidak sesuai dengan tujuan utama pelaksanakan MBG.
    “MBG tidak bisa disamakan dengan program bagi-bagi sembako karena tujuannya berbeda. MBG sejak awal disusun merupakan program pemberian menu makanan yang bisa langsung dikonsumsi anak-anak,” ujar Nurhadi kepada
    Kompas.com
    , Kamis (19/6/2025).
    Politikus Partai Nasdem ini menegaskan bahwa program MBG harus disalurkan dalam bentuk makanan siap konsumsi dalam rangka mendorong perbaikan gizi.
    Menurut dia, pembagian bahan mentah itu justru berpotensi membebani masyarakat karena harus mengeluarkan biaya untuk mengolahnya agar bisa dikonsumsi.
    “Ketika bantuan gizi dibagikan dalam bentuk bahan mentah tanpa panduan, tanpa alat masak, bahkan tanpa mempertimbangkan daya serap masyarakat, maka ini bukan program intervensi gizi lagi tapi merupakan pengalihan tanggung jawab,” kata Nurhadi.
    “Jangan niatnya membagi makanan bergizi malah jadi membebani karena masyarakat harus mengolahnya terlebih dahulu. Nilai paketnya saja sudah berbeda kan,” imbuh dia.
    Nurhadi mengingatkan bahwa
    Badan Gizi Nasional
    (BGN) berkepentingan untuk memastikan program ini berjalan efektif, efisien, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
    Atas dasar itu, BGN harus mampu memastikan setiap pelaksanaan MBG dirancang secara tepat sasaran dalam kondisi apapun.
    “Kalau seperti ini kita patut bertanya, apakah program MBG ini benar-benar berpihak pada masyarakat atau sekadar menggugurkan kewajiban? Karena jadi sama saja seperti program bagi-bagi sembako yang juga sudah dijalankan Pemerintah,” kata Nurhadi.
    Sebelumnya, menu MBG di Tangerang Selatan viral di media sosial karena dibagikan dalam bentuk mentah dengan alasan para siswa sedang dalam masa libur sekolah.
    Dalam sejumlah foto yang beredar, paket MBG berisi beberapa buah jeruk dan pisang, serta sejumlah kantong plastik yang diduga berisi beras, ikan asin, telur puyuh, dan kacang tanah.
    Merespons hal itu, BGN mengeklaim tidak pernah memberi arahan soal pembagian bahan mentah dalam program MBG di Tangsel.
    “BGN tidak akan pernah memberikan bahan mentah, tidak pernah memberikan arahan bahan mentah,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana saat dikonfirmasi, Rabu (18/6/2025).
    Adapun saat ini BGN sedang menyusun petunjuk teknis (juknis) penyelenggaraan program MBG selama masa libur sekolah.
    Dalam proses tersebut, BGN meminta kepada seluruh Kepala SPPG untuk berkomunikasi langsung dengan siswa dan guru terkait kemungkinan kehadiran mereka di sekolah selama libur.
    “BGN telah meminta semua Kepala SPPG untuk bertanya ke para siswa dan guru, berapa kali dalam seminggu bisa hadir di sekolah,” kata dia.
    Jika para siswa masih memungkinkan untuk hadir ke sekolah, maka program MBG tetap bisa dilanjutkan.
    Namun, apabila tidak memungkinkan, maka program MBG akan dialokasikan kepada kelompok rentan lainnya seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
    “Disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan. Perintah belum keluar,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dua Perwira Polda NTB Jadi Tersangka Kematian Polisi Brigadir Nurhadi

    Dua Perwira Polda NTB Jadi Tersangka Kematian Polisi Brigadir Nurhadi

    MATARAM – Dua perwira Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menjadi tersangka dalam kasus kematian Brigadir Muhammad Nurhadi di salah satu tempat penginapan di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Syarif Hidayat  membenarkan adanya penetapan dua perwira sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Nurhadi, berinisial Kompol Y dan Ipda HC.

    “Iya, keduanya sudah berstatus tersangka,” kata Kombes Syarif dilansir ANTARA, Rabu, 18 Juni.

    Penyidik menetapkan keduanya atas dugaan pelanggaran Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan 359 KUHP tentang kelalaian.

    Syarif menegaskan penyidik menerapkan sangkaan pasal pidana tersebut dengan penguatan alat bukti dari pemeriksaan ahli dan hasil ekshumasi.

    “Ada ditemukan tanda-tanda kekerasan,” ujarnya.

    Atas penetapan ini penyidik belum mengambil langkah penahanan terhadap kedua tersangka karena penetapan baru dilakukan pada Selasa (17/6).

    “Untuk SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan) sudah kami serahkan ke jaksa,” kata dia.

    Sebelum berstatus tersangka, Polda NTB melalui sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar pada Selasa (27/5) di ruang sidang Bidang Propam Polda NTB telah memutuskan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap kedua tersangka.

    Majelis etik menyatakan keduanya melanggar pasal kumulatif, yakni Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pasal 13 huruf e dan f Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri serta Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

  • Ungkap Spirit PKS ke Depan, Sohibul Iman: Pelayanan Masyarakat Tak Hanya untuk Umat Islam Nasional 7 Juni 2025

    Ungkap Spirit PKS ke Depan, Sohibul Iman: Pelayanan Masyarakat Tak Hanya untuk Umat Islam Nasional 7 Juni 2025

    Ungkap Spirit PKS ke Depan, Sohibul Iman: Pelayanan Masyarakat Tak Hanya untuk Umat Islam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (
    PKS
    ) periode 2025–2030, Mohamad
    Sohibul Iman
    , menegaskan arah baru partainya sebagai partai Islam
    rahmatan lil alamin
    yang menekankan pelayanan inklusif bagi semua lapisan masyarakat Indonesia.
    Hal itu disampaikan Sohibul saat berbicara di Kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (7/6/2025), usai pelaksanaan pemotongan hewan kurban Idul Adha.
    “Kalau dulu kita menyebut PKS sebagai partai dakwah, hari ini kita menyebut PKS sebagai partai Islam rahmatan lil alamin,” ujar Sohibul.
    Menurut dia, perubahan orientasi tersebut mencerminkan semangat baru PKS dalam memperluas manfaat dan pelayanan, tak hanya untuk umat Islam, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang non-muslim.
    “PKS ke depan berkeinginan untuk jauh lebih memberikan pelayanan, memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan hanya muslim, tapi juga seluruh rakyat Indonesia yang non-muslim sekalipun. Ini merupakan spirit dari PKS ke depan,” katanya.
    Untuk memperkuat pelayanan tersebut, PKS disebut tengah melakukan regenerasi dengan melibatkan lebih banyak anak muda di jajaran kepemimpinan partai.
    Sohibul lantas menyoroti penunjukan Sekretaris Jenderal PKS, M Kholid, yang kini berusia 39 tahun.
    Usia muda Kholid dinilai mencerminkan semangat pembaruan, seperti era awal berdirinya partai.
    “Kita ingin melibatkan sebanyak-banyaknya generasi muda,” ujar Sohibul.
    Selain Kholid, PKS juga menunjuk Nurhadi sebagai Bendahara Umum, yang juga berasal dari generasi muda.
    Langkah ini, menurut Sohibul, menjadi upaya untuk menyeimbangkan kepemimpinan partai yang kini juga diisi oleh tokoh-tokoh senior.
    “Dengan adanya kekuatan muda ini, maka ke depan saya yakin pelayanan akan semakin baik karena ada energi yang luar biasa
    fresh
    ,” katanya.
    PKS kini mengusung semangat baru sebagai partai inklusif yang adaptif terhadap perubahan zaman, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai Islam yang membawa rahmat bagi semesta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PT Telkom Sediakan Akses Air Bersih untuk Warga Desa Kepohagung dan Ngino Tuban

    PT Telkom Sediakan Akses Air Bersih untuk Warga Desa Kepohagung dan Ngino Tuban

    Tuban (beritajatim.com) – Dalam rangka mendukung pemerataan akses sarana air bersih dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah pesisir dan pedesaan, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk meresmikan program Sarana Air Bersih (SAB) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Selasa (27/05).

    Adapun peresmian ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan dalam memberikan akses air bersih bagi warga di Desa Kepohagung, Kecamatan Plumpang dan Desa Janten, Kecamatan Semanding, Tuban.

    Sarana Air Bersih ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi 400 lebih kepala keluarga yang selama bertahun-tahun menggunakan air tidak layak konsumsi. Melalui program ini, PT Telkom memberikan sarana berupa sumur, tampungan air, alat teknologi filtrasi, dan purifikasi air yang dapat membantu kebutuhan air minum layak secara efisien dan ramah lingkungan bagi warga.

    Turut hadir dalam peresmian ini, Nugroho Adi Pracoyo (Manajer General Support Telkom Indonesia), Dono Samuri (Kepala Desa Kepohagung), Kasun Ngino Nurhadi (Perwakilan Perangkat Desa), dan tokoh masyarakat setempat.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada BMM sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan Program Bantuan Sarana Air Bersih (SAB) serta kepada seluruh jajaran desa di Kepohagung dan Ngino. Atas dukungan dan fasilitasi yang luar biasa, program ini merupakan wujud nyata tanggung jawab sosial dan lingkungan Telkom sebagai BUMN yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam membangun masyarakat Indonesia.” Ujar Nugroho.

    Nugroho melanjutkan, pemilihan Sarana Air Bersih sebagai bantuan program karena dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Terlebih, air bersih merupakan kebutuhan wajib bagi masyarakat. Sebelumnya, sejak tahun 2023, PT Telkom telah membangun sumur di Ngino dan Kepohagung untuk pemenuhan kebetuhan air bersih masyarakat setempat.

    “Tahun ini kami lanjutkan dengan bantuan purifikasi serta pembangunan perluasan bendungan untuk meningkatkan kapasitas tampungan. Dari 2022 hingga 2025, Telkom telah menyalurkan 232 bantuan SAB di seluruh Indonesia yang memberi manfaat bagi hampir 80.000 jiwa. Program ini adalah bagian dari komitmen ESG Telkom dan kami berharap bantuan ini membawa berkah serta mendorong kehidupan yang lebih sehat. Mohon doa agar Telkom terus berkembang dan dapat memberikan kontribusi berkelanjutan bagi masyarakat.” Lanjutnya.

    Atas pelaksanaan program ini, Kepala Desa Kepohagung, Dono Samuri, memberikan apresiasi atas komitmen Telkom dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat Tuban. Beliau menyampaikan bahwa kehadiran SAB Telkom ini menjadi solusi nyata terhadap persoalan kekurangan air bersih yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama di beberapa wilayah Tuban, terutama saat musim kemarau.

    “Semoga kegiatan ini menjadi ibadah bagi kita semua dan mendapatkan Ridho dari Allah dan diberikan kelancaran untuk PT Telkom Indonesia, BMM, dan semua pihak yang terlibat kegiatan pemberian Bantuan SAB (Sarana Air Bersih). Semoga bantuan ini dapat memberikan banyak manfaat kepada warga secara Desa secara keseluruhan.” Ujarnya.

    Tidak hanya membangun instalasi fisik, Telkom juga menyiapkan program sosialiasi, pelatihan dan pendampingan kepada warga untuk memastikan sistem ini dikelola secara berkelanjutan. Melalui pelibatan aktif kelompok masyarakat dan perangkat desa, SAB Telkom diharapkan dapat berfungsi secara mandiri dan bertahan dalam jangka panjang, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi dan perilaku hidup bersih.

    “Alhamdulillah pada siang hari ini musholah An-Nur menerima bantuan sarana air bersih dan air layak minum dari PT Telkom Indonesia. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Telkom Indonesia. Dan saya menyampaikan untuk air layak minum ini bukan hanya untuk jamaah saja, tetapi juga untuk semua warga di RT 4 RW 8 untuk bisa mengambil untuk keperluan sehari-hari sesuai kebutuhan.” Kata Ustadz Syaiful (Takmir Musholla An-Nur)

    Ucapan terima kasih turut disampaikan oleh Nurhadi selaku perwakilan penerima manfaat dari Desa Ngino. Menurutnya, bantuan Sarana Air Bersih ini akan membawa manfaat yang besar bagi warga di Desa Ngino, khususnya di Dusun Janten.

    Perlu diketahui, program SAB Telkom ini merupakan bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan yang mengacu pada prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Program ini juga selaras dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada poin 6 (Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak), poin 11 (Kota dan komunitas yang berkelanjutan), serta poin 17 (Kemitraan untuk mencapai tujuan).

    Melalui peresmian SAB di Tuban, Telkom menegaskan peran strategisnya tidak hanya sebagai penyedia layanan telekomunikasi nasional, tetapi juga sebagai agen pembangunan sosial yang hadir di tengah masyarakat dengan solusi nyata. Perusahaan berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi sektor swasta lainnya untuk ikut terlibat dalam upaya pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berdampak langsung bagi masyarakat. (ted)

  • Job Fair Bekasi Ricuh, Cerminan Sulitnya Cari Kerja di Indonesia

    Job Fair Bekasi Ricuh, Cerminan Sulitnya Cari Kerja di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem Nurhadi mengkritik kericuhan yang terjadi saat Job Fair “Bekasi Pasti Kerja” pada Selasa (27/5/2025). Industri di Bekasi diminta harus lebih peka menyerap tenaga kerja lokal.

    Nurhadi menilai kericuhan tersebut mencerminkan potret sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia. Dia menyayangkan kericuhan terjadi hanya karena berebut scanner kode QR yang berisi daftar perusahaan pembuka lowongan kerja.

    “Seharusnya, antisipasi terhadap lonjakan pengunjung, manajemen alur peserta, distribusi informasi digital, dan pemecahan titik lokasi acara sudah menjadi standar minimum dalam penyelenggaraan job fair berskala besar. Apalagi di tengah badai PHK seperti ini,” ujarnya, Senin (2/6/2025).

    Nurhadi menilai Pemerintah Daerah Bekasi seharusnya menyadari bahwa job fair bukan sekadar ajang seremonial tahunan. 

    Dia mendesak Pemda Bekasi tak hanya memakai pendekatan administratif atau event-based semata, namun juga pembangunan berkelanjutan.

    “Lebih dari 25.000 pencari kerja memadati satu titik lokasi, insiden saling dorong hingga ada yang pingsan menjadi bukti bahwa sistem dan perencanaan acara belum sensitif terhadap realita di lapangan,” kata Nurhadi. 

    Nuhadi kemudian menyentil kawasan Industri di Bekasi harus lebih peka menyerap lapangan kerja. Menurutnya, selama ini perusahaan menikmati kemudahan dari Pemda Bekasi.

    “Perusahaan yang beroperasi di kawasan industri Bekasi tidak boleh hanya menikmati fasilitas, tetapi juga wajib menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Nurhadi mengusulkan adanya solusi jangka pendek agar job fair tak berakhir ricuh. Salah satunya, yakni menyelenggarakan job fair secara terdesentralisasi di berbagai kecamatan atau zona industri. 

    “Pemerintah juga bisa memperkuat platform daring yang memungkinkan pencari kerja mengakses informasi lowongan tanpa harus berdesakan secara fisik,” ungkapnya.

  • Job Fair Ricuh, Nurhadi Sebut Bukti Kebutuhan Kerja Begitu Mendesak

    Job Fair Ricuh, Nurhadi Sebut Bukti Kebutuhan Kerja Begitu Mendesak

    FAJAR.CO.ID, BEKASI — Gelaran job fair Bekasi Pasti Kerja yang dilakukan Pemkab Bekasi, Jawab Barat melalui Dinas Ketenagakerjaan menuai banyak perhatian. Tingginya animo masyarakat menjadi salah satu alasan.

    Selain animo masyarakat yang sangat tinggi, perhatian publik semakin tertuju ke job fair tersebut setelah terjadi keributan.

    Kericuhan itu terjadi diduga ramainya para pencari kerja yang mencapai 25 ribu orang, sementara kuota lowongan yang tersedia hanya sebanyak 3.000.

    Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyebut insiden itu terjadi karena mendesaknya kebutuhan kerja, mengingat tingginya angka pengangguran.

    “Kejadian ini mencerminkan betapa mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan, sekaligus buruknya mekanisme teknis yang diterapkan panitia,” kata Nurhadi kepada wartawan, Senin (2/6).

    Nurhadi menekankan, Pemerintah Daerah (Pemda) seharusnya menyadari bahwa job fair bukan sekadar ajang seremonial tahunan, melainkan representasi dari masalah besar terkait pengangguran.

    Karena itu, tingginya angka pengangguran tidak bisa disikapi dengan pendekatan administratif melalui event based semata, tetapi perlu dilihat sebagai bagian dari strategi berkelanjutan dalam pembangunan ketenagakerjaan daerah.

    “Lebih dari 25.000 pencari kerja memadati satu titik lokasi, insiden saling dorong hingga ada yang pingsan menjadi bukti bahwa sistem dan perencanaan acara belum sensitif terhadap realita di lapangan,” sesal Nurhadi.

    Legiskator Fraksi Partai Nasdem itu mengingatkan, pentingnya solusi jangka pendek terkait membludaknya pencari kerja saat ini. Salah satunya, dengan menyelenggarakan job fair secara terdesentralisasi di berbagai kecamatan maupun zona industri.

  • Anggota DPR: Kericuhan job fair cerminan kebutuhan pekerjaan mendesak

    Anggota DPR: Kericuhan job fair cerminan kebutuhan pekerjaan mendesak

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengemukakan kericuhan pada bursa kerja atau job fair yang digelar Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di Jababeka, Cikarang Utara, Jawa Barat, Selasa (27/5), mencerminkan mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan.

    “Kejadian ini mencerminkan betapa mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan, sekaligus buruknya mekanisme teknis yang diterapkan panitia,” kata Nurhadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia juga mengatakan insiden tersebut menunjukkan ketidaksiapan manajerial pemerintah dalam menangani animo masyarakat yang tinggi terhadap akses kerja.

    Nurhadi pun menyayangkan kericuhan terjadi hanya karena berebut scanner kode QR yang berisi daftar perusahaan pembuka lowongan kerja.

    “Seharusnya antisipasi terhadap lonjakan pengunjung, manajemen alur peserta, distribusi informasi digital, dan pemecahan titik lokasi acara sudah menjadi standar minimum dalam penyelenggaraan job fair berskala besar, apalagi di tengah badai PHK seperti ini,” ujarnya.

    Menurut dia, pemerintah daerah seharusnya menyadari pula bahwa job fair bukan sekadar ajang seremonial tahunan, melainkan representasi dari pengangguran struktural yang menjadi masalah besar di tengah masyarakat.

    “Job fair harus menjadi jalan keluar nyata menuju pekerjaan yang layak, aman, dan bermartabat. Bukan cuma seremonial,” katanya.

    Untuk itu, dia menambahkan pendekatannya tidak bisa hanya tentang administratif atau event based semata, tetapi perlu dilihat sebagai bagian dari strategi berkelanjutan dalam pembangunan ketenagakerjaan daerah.

    “Lebih dari 25.000 orang pencari kerja memadati satu titik lokasi, insiden saling dorong hingga ada yang pingsan menjadi bukti bahwa sistem dan perencanaan acara belum sensitif terhadap realitas di lapangan,” tuturnya.

    Legislator itu mengatakan pemda perlu menegaskan tanggung jawab perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Bekasi yang merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara.

    Dia memandang perusahaan yang menempati kawasan industri di Bekasi serta mendapat insentif, kemudahan, dan manfaat dari keberadaan di wilayah ini harus didorong agar ikut berkontribusi nyata dalam membuka dan menyerap tenaga kerja lokal.

    “Perusahaan yang beroperasi di kawasan industri Bekasi tidak boleh hanya menikmati fasilitas, tetapi juga wajib menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar,” ucapnya.

    Dia juga menimpali, “Pemerintah harus memastikan ada regulasi yang mengikat dan mendorong keterlibatan aktif sektor industri dalam mengurangi angka pengangguran.”

    Nurhadi menyebut sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah membludaknya pencari kerja saat ini maka penyelenggaraan job fair dapat dilakukan secara terdesentralisasi di berbagai kecamatan atau zona industri.

    “Pemerintah juga bisa memperkuat platform daring yang memungkinkan pencari kerja mengakses informasi lowongan tanpa harus berdesakan secara fisik,” katanya.

    Anggota DPR yang membidangi komisi terkait ketenagakerjaan itu pun meminta pemerintah mengevaluasi ketersediaan dan kesesuaian lapangan kerja dengan profil keterampilan para pencari kerja, termasuk memperbanyak pelatihan vokasional dan bimbingan karier apabila ketidakcocokan terlalu tinggi.

    “Termasuk sinergi dengan dunia usaha harus lebih ditekankan lagi. Kita tidak bisa membiarkan ribuan warga terus mengantre hanya demi men-scan QR,” paparnya.

    Selain itu, dia meminta pemerintah hadir dengan perencanaan yang lebih manusiawi, adil, dan berbasis data sehingga pencari kerja tidak menjadi korban dari manajemen buruk.

    Menurut dia, hal itu penting mengingat fenomena badai pemutusan hubungan kerja (PHK) berkorelasi dengan besarnya animo masyarakat terhadap peluang akses mendapat pekerjaan, termasuk melalui ajang seperti job fair.

    “Dengan angka pengangguran yang masih tinggi dan keresahan sosial yang mulai terlihat dalam bentuk kericuhan seperti ini, job fair ke depan tidak boleh lagi menjadi simbol kepanikan kolektif,” katanya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dulu Apa-apa Tunai, Kini Transaksi di Pulau Pramuka Bisa Serba QRIS

    Dulu Apa-apa Tunai, Kini Transaksi di Pulau Pramuka Bisa Serba QRIS

    Jakarta –

    Penerapan transaksi non tunai terus digeber, salah satunya di wilayah Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Salah satu caranya mendorong transaksi non tunai yakni lewat program literasi dan inklusi keuangan. Kepala OJK Jabodebek Edwin Nurhadi menegaskan pentingnya sinergi literasi dan inklusi keuangan dalam upaya mendorong kesejahteraan masyarakat.

    “Dengan menekankan prinsip no one is left behind, melalui forum Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi DKI Jakarta, OJK Jabodebek bersama instansi vertikal dan lembaga jasa keuangan lainnya berkomitmen untuk menciptakan pemerataan akses keuangan serta peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat Provinsi DKI Jakarta, khususnya di Kepulauan Seribu,” ujar Edwin dalam keterangannya, Rabu (28/5/2025).

    Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan turut mengapresiasi kegiatan ini sebagai upaya keberlanjutan dalam menjadikan Pulau Pramuka sebagai “Digital Island” dan percontohan bagi kepulauan lainnya di Kabupaten Pulau Seribu. Menurutnya wilayah Kepulauan Seribu memiliki potensi yang besar untuk menjadi wisata Bahari kelas dunia dan karenanya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk industri perbankan.

    Direktur Utama Bank DKI, Agus H Widodo menyampaikan penerapan literasi dan inklusi keuangan melalui layanan perbankan digital merupakan kunci dalam menjawab berbagai kebutuhan transaksi perbankan, khususnya di wilayah kepulauan. Untuk itu, Bank DKI terus menghadirkan layanan yang menjangkau masyarakat di Kepulauan Seribu. Hal ini diwujudkan dengan keagenan JakOne Abank yang memanfaatkan mesin EDC sebagai perwujudan program Laku Pandai, hingga pembayaran berbasis QRIS yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana transaksi pembayaran di Pulau Pramuka.

    Hingga saat ini Agus menyebutkan telah terdapat sebanyak 92 merchant yang dibekali oleh mesin EDC untuk kemudahan transaksi masyarakat, dengan nominal transaksi mencapai Rp6,55 miliar pada periode April 2025, atau meningkat 44,48% secara YoY.

    Dari sisi infrastruktur fisik layanan keuangan, selain Kantor Cabang Pembantu Pulau Pramuka, Bank DKI juga menyediakan sebanyak 12 mesin ATM dan 1 mesin CRM di wilayah Kepulauan Seribu, yang tersebar di beberapa pulau, yaitu Pulau Pramuka, Pulau Tidung, Pulau Harapan, Pulau Kelapa, Pulau Pari, Pulau Untung Jawa, Pulau Panggang, dan 1 mesin CRM di Pulau Sabira.

    Sedangkan Program Laku Pandai dengan keagenan JakOne Abank di wilayah Kepulauan Seribu telah memiliki 34 agen dengan nominal transaksi mencapai Rp4,92 miliar pada periode April 2025.

    Adapun saat ini terdapat sebanyak 342 merchant QRIS yang tersebar di wilayah Kepulauan Seribu pada periode April 2025, atau meningkat 3.64% secara yoy, dengan nominal transaksi mencapai Rp 472,52 juta atau meningkat 155,21% secara yoy, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kepulauan, khususnya di Pulau Pramuka.

    Realisasi transaksi digital di Kepulauan Seribu yang terus tumbuh positif merupakan dampak dari peningkatan literasi keuangan yang gencar dilakukan oleh pihak Regulator, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, dan didukung penuh oleh Bank DKI.

    Selain itu Bank DKI juga telah memberikan dukungan kepada pelaku UMKM di Kepulauan Seribu juga diwujudkan dengan penyaluran Kredit dan Pembiayaan Segmen UKM bagi Pedagang UMKM di wilayah Kepulauan Seribu mencapai Rp5,39 miliar, kepada 51 Pedagang.

    Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menyampaikan Bank DKI akan terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di wilayah DKI Jakarta dan berbagai wilayah operasional Bank DKI. “Bank DKI senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di tengah masyarakat, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan seluruh daerah operasional kami, sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat peran sektor perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan” Tutup Arie.

    (fdl/fdl)

  • 1 Menkes: Apa yang Saya Omongin Sekarang Salah Semua… Nasional

    1 Menkes: Apa yang Saya Omongin Sekarang Salah Semua… Nasional

    Menkes: Apa yang Saya Omongin Sekarang Salah Semua…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Menteri Kesehatan (Menkes)
    Budi Gunadi Sadikin
    merasa apa yang disampaikannya beberapa waktu belakangan kerap salah dipersepsikan publik. 
    Gaya komunikasi
    Budi awalnya disorot oleh anggota
    Komisi IX DPR RI
    dalam rapat kerja yang berlangsung pada Senin (26/5/2025).
    Salah satu legislator yang menyoroti
    gaya komunikasi
    Menkes adalah Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Nasdem, Nurhadi.
    Dia menilai cara berkomunikasi Budi sebagai Menkes dianggap kurang bijak.
    “Saya langsung ke Pak Menteri Kesehatan. Nah ini Pak, beberapa akhir ini, hari ini, Pak Menteri jadi sorotan, Pak. Kaitannya, saya menyoroti kaitannya dengan cara komunikasi Pak Menteri yang kurang
    wise
    , kurang bijaksana Pak,” ujar Nurhadi di Gedung DPR RI, Senin.
    Nurhadi mencontohkan pernyataan Budi soal orang dengan lingkar pinggang besar yang ‘lebih cepat menghadap Allah’.
    Pernyataan itu dianggap Nurhadi tak seharusnya keluar dari mulut seorang Menkes.
    “Yang pertama, Bapak menyampaikan orang yang punya ukuran lingkar pinggang di atas 33 cm itu akan cepat menghadap Allah, Pak. Saya kira ini kok tidak… maksudnya Bapak levelnya Menteri harusnya enggak bicara seperti ini, Pak,” ucap Nurhadi.
    “Harusnya Pak Menteri lebih bicara yang terduh, yang membuat masyarakat ini menerima informasi dari Kementerian Kesehatan ini membuat masyarakat terasa senang, damai, bahagia,” sambungnya.
    Nurhadi juga menyinggung pernyataan Menkes yang menyatakan bahwa orang bergaji Rp 5 juta tergolong kurang pintar dan tidak sehat, jika dibandingkan pihak-pihak dengan pendapatan Rp 15 juta.
     
    “Pak Menteri perlu tahu, Pak. Kalau di kami, Pak, di Kabupaten Blitar, di desa, orang dengan pendapatan Rp 5 juta itu sudah sejahtera, Pak. Sayur enggak beli, lauk enggak beli, Pak, mungkin belinya hanya beras, itu sudah sejahtera,” kata Nurhadi.
    “Saya minta tolong, Pak Menteri, untuk
    statement-statement
    berikutnya lebih
    wise
    dan lebih bijaksana, lebih adem, bisa diterima masyarakat luas Indonesia, menuju Indonesia semakin sehat, berdaulat tahun Indonesia Emas 2045,” sambung Nurhadi.
    Menjawab pernyataan Nurhadi, Menkes pun menjelaskan bahwa apa yang disampaikannya sebetulnya didasarkan pada niat baik untuk mendorong kesehatan masyarakat.
    Dia mencontohkan pernyataan mengenai pendapatan masyarakat Rp 5 juta dan Rp 15 juta yang bukan bermaksud membanding-bandingkan.
    Pernyataan itu bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.
    “Ya mengenai komunikasi, ya memang apa yang saya omongin sekarang salah semua ya. Niatnya sebenarnya baik. Mengenai pendapatan itu sebenarnya angka Rp 5 juta, Rp 15 juga bukan maksudnya ke sana, Pak Nurhadi,” kata Menkes.
    “Maksudnya adalah untuk jadi negara maju, memang kita baru bisa masuk negara maju kalau rata-rata pendapatan kita itu Rp 15 juta. Dan kita harus angkat bersama-sama, kan, supaya bisa jadi negara maju. Nah untuk bisa jadi kesana, masyarakatnya harus sehat,” sambungnya.
    Oleh karena itu, lanjut Budi, penting bagi pemerintah untuk menjamin kesehatan masyarakat.
    Sebab dengan kondisi kesehatan yang baik bisa menjadi faktor pendorong peningkatan pendapatan masyarakat.
    “Nah cuman memang sekarang apa pun yang saya omongin dipotong dan disebarkannya begitu. Saya enggak ngerti juga apa yang terjadi dengan diri saya gitu ya. Tapi yang saya sampaikan adalah kalau mau jadi negara maju, secara definisi World Bank itu jelas, rata-rata pendapatan per kapitanya harus Rp 15 juta,” ucap Menkes.
    “Nah kita di sektor kesehatan menjamin bahwa kita sehat, karena kalau kita sehat proses kenaikan rata-rata pendapatan itu bisa naik. Mungkin kemudian ada yang mengambil, kemudian memutar, menaruhnya seperti apa, niatnya seperti itu,” sambungnya.
    Lebih lanjut, Menkes juga memberikan penjelasan mengenai pernyataannya soal lingkar pinggang.
    Menurutnya, lingkar pinggang yang besar erat kaitannya dengan hipertensi dan diabetes.
    Oleh sebab itu, lanjut Menkes, penting bagi masyarakat untuk menjaga kesehatannya agar terhindar dari hipertensi dan diabetes.
    “Tapi kalau memperbaiki cara komunikasi, saya akan berusaha selalu memperbaiki cara komunikasi saya, dan semua masukan
    welcome
    ,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: Sorotan DPR soal Gaya Komunikasi Menkes Budi yang Dinilai Kurang Bijak

    Video: Sorotan DPR soal Gaya Komunikasi Menkes Budi yang Dinilai Kurang Bijak

    Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, soroti gaya komunikasi Menkes Budi Gunadi Sadikin yang dinilai kurang bijak. Beberapa di antaranya mulai dari soal perbandingan gaji Rp 5 juta dengan Rp 15 juta, hingga soal ukuran lingkar pinggang.

    Menkes Budi pun menyebut punya niat baik untuk mengingatkan.Ia juga berusaha akan memperbaiki gaya bahasa dan cara penyampaiannya.

    (/)