Xcloud.id

Tag: Nurhadi

  • Mantan Kasat Tahti Polres Pacitan Divonis 5 Tahun Penjara atas Kasus Pemerkosaan Tahanan

    Mantan Kasat Tahti Polres Pacitan Divonis 5 Tahun Penjara atas Kasus Pemerkosaan Tahanan

    Pacitan (beritajatim.com) – Pengadilan Negeri Pacitan menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada Aiptu Lilik Cahyadi, mantan Pejabat Sementara (PJ) Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) Polres Pacitan, Rabu (1/10/2025). Vonis ini terkait dengan kasus pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita yang terjadi antara Maret hingga awal April 2025.

    Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pacitan yang sebelumnya menuntut hukuman 7 tahun penjara. Selain dijatuhi hukuman penjara, Lilik juga diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp100 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, ia akan diganti dengan hukuman penjara tambahan selama 4 bulan.

    Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Pacitan, Nurhadi, menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. “Perbuatan ini merupakan pelanggaran berat yang mencoreng institusi penegak hukum,” kata Nurhadi dalam keterangan persnya setelah putusan dibacakan.

    Kasus ini bermula dari laporan korban, yang diidentifikasi dengan inisial PW. Korban mengaku dicabuli sebanyak empat kali oleh Lilik di ruang jemur tahanan wanita. Setelah laporan tersebut, Propam Polda Jatim melakukan penyelidikan internal yang kemudian berujung pada penetapan Lilik sebagai tersangka pada 21 April 2025. Dua hari setelahnya, Lilik dipecat secara tidak hormat (PTDH) oleh Polda Jatim.

    Proses hukum terhadap Lilik berlanjut meskipun ia telah dipecat dari kepolisian. Setelah vonis dijatuhkan, Nurhadi menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya, mengingat putusan yang lebih rendah dari tuntutan Jaksa. [tri/suf]

  • NasDem Blitar Edukasi Kades, Pastikan Akses Perlindungan dan Jaminan Sosial PMI

    NasDem Blitar Edukasi Kades, Pastikan Akses Perlindungan dan Jaminan Sosial PMI

    Blitar (beritajatim.com) – Komitmen untuk melindungi nasib para pekerja migran Indonesia (PMI) asal Blitar terus ditunjukkan oleh Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Blitar yang juga anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi. Pada Sabtu (20/9/2025), ia menginisiasi sebuah forum edukasi strategis yang mempertemukan puluhan kepala desa dari tujuh kecamatan di wilayah Blitar Selatan dengan perwakilan kementerian dan BPJS Ketenagakerjaan.

    Acara yang digelar di Blitar ini difokuskan untuk memperkuat peran pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pelayanan pengaduan calon PMI serta memastikan kemudahan akses klaim jaminan sosial bagi mereka dan keluarganya.

    Nurhadi menegaskan bahwa desa tidak boleh lagi hanya menjadi penonton, melainkan harus menjadi benteng pertama perlindungan bagi warganya yang mencari nafkah di luar negeri.

    “Mayoritas PMI yang berangkat berasal dari Blitar Selatan. Karena itu, saya hadirkan para kepala desa agar bisa langsung berdialog dengan Kementerian Perlindungan Imigran Indonesia—sebelumnya BP2MI—dan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka bisa menyampaikan persoalan nyata yang dihadapi warganya di lapangan,” jelas Nurhadi di sela-sela acara.

    Dalam kesempatan tersebut, Nurhadi juga menyoroti langkah progresif Presiden Prabowo yang mengubah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi kementerian. Menurutnya, ini adalah sinyal kuat dari pemerintah pusat untuk memperkuat perlindungan PMI secara kelembagaan.

    Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perubahan besar ini memerlukan waktu untuk bisa dirasakan dampaknya secara menyeluruh.

    “Kita butuh waktu dan proses. Sebagai wakil rakyat di Komisi IX, tugas saya adalah memastikan anggaran untuk kementerian ini benar-benar terserap tepat sasaran. Kebijakan yang ada harus betul-betul mampu melindungi PMI, termasuk soal keamanan sejak proses pemberangkatan,” tegasnya.

    Forum ini menjadi ajang interaksi dua arah yang produktif. Para kepala desa secara aktif berbagi pengalaman mengenai berbagai dampak sosial yang timbul di tengah masyarakat akibat warganya bekerja di luar negeri. Di sisi lain, pihak kementerian memaparkan sejumlah praktik baik (best practices) dari daerah lain yang dinilai berhasil mengantisipasi dan menangani permasalahan serupa.

    Nurhadi menilai dialog semacam ini sebagai langkah positif untuk membangun sistem perlindungan yang kokoh dari tingkat paling bawah.

    “Para kades bisa belajar dari pengalaman daerah lain. Dengan begitu, desa tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut ambil bagian dalam mencegah masalah sosial sekaligus memastikan perlindungan PMI sejak awal keberangkatan hingga jaminan sosialnya terpenuhi,” ujar Nurhadi.

    Melalui inisiatif ini, ia berharap peran desa akan semakin nyata dan terintegrasi dalam sistem perlindungan pekerja migran. “Jika desa kuat dan terlibat aktif, maka perlindungan untuk pahlawan devisa kita pun akan semakin kokoh,” pungkasnya. (owi/kun)

  • Pimpinan Komisi IX DPR Minta BGN Pikirkan Opsi Masak MBG di Sekolah

    Pimpinan Komisi IX DPR Minta BGN Pikirkan Opsi Masak MBG di Sekolah

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengkritik Badan Gizi Nasional (BGN) buntut kekacauan yang terjadi terkait jual bali dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kasus keracunan di sejumlah daerah. Ia mendorong opsi lain penyediaan MBG bagi siswa.

    Ia awalnya mengkritik kekacauan penentuan titik dapur MBG. Dia menyebut indikasi adanya jual beli memang nyata terjadi di lapangan.

    “Saya sudah sering mendengar permasalahan yang agak lumayan kacau di lapangan terkait dengan penentuan titik, bahkan ada indikasi jual beli oknum, ada oknum-oknum yang jual beli terhadap titik dapur di berbagai wilayah, dan ini masalah yang tidak bisa dibiarkan,” kata Charles saat dihubungi, Sabtu (20/9/2025).

    Ia menilai apa yang disampaikan anggota Komisi IX DPR Nurhadi terkait dapur MBG bukan sesuatu yang mengada-ada. Menurutnya, itu fakta yang terjadi terkait dapur-dapur MBG.

    “Karena kami juga dapat laporan terkait hal serupa bahwa ada penyedia SPPG atau calon penyedia SPPG yang ditawari oleh oknum tertentu untuk menebus titik-titik SPPG itu, jadi memang ada di lapangan terjadi kekacauan penentuan titik SPPG. Karena itu bersamaan dengan berbagai permasalahan lain seperti keracunan makanan dan lain lain, saya mendorong pemerintah untuk memikirkan opsi dalam hal program MBG ini,” ucap dia.

    Charles lantas memberikan opsi memasak MBG di sekolah masing-masing. Menurtnya, opsi ini bisa menghindari praktik jual beli dapur MBG hingga keracunan MBG.

    “Yang pertama bisa mengembangkan ini atau mengembalikan pola penyediaannya ke sekolah masing-masing, ke dapur sekolah atau kantin sekolah, sehingga tidak ada lagi oknum yang bisa melakukan jual beli atau transaksi titik-titik lokasi dapur MBG,” jelasnya.

    “Dengan misal menggunakan pola sekolah itu maka makanan yang disajikan akan jauh lebih segar dan aman disajikan untuk anak-anak sekolah, karena makanan tersebut pasti dimasak tidak lama sebelum makanan disajikan, dibandingkan dengan sekarang, pola dapur sentralistis ini makanan dipersiapkan sejak jam 23.00, dimasak jam 03.00 pagi, jam 07.00 pagi di-packing, mungkin jelang siang hari baru dimakan anak anak kita, sehingga risiko kontaminasi pasti tinggi karena jeda waktu cukup panjang,” sambung dia.

    Selain itu, ia juga mengusulkan opsi lebih mudah yakni dengan memberikan uang kepada orang tua murid untuk menyiapkan MBG kepada anak-anaknya. Ia yakin orang tua murid pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya.

    “Atau Pemerintah melakukan pola lain yang jauh lebih simpel, yaitu memberikan uang kepada keluarga atau kepada orang tua murid untuk sediakan makanan bagi anak-anaknya, karena saya berkeyakinan tidak ada orang tua yang tidak ingin memberikan makanan yang terbaik bagi anak-anaknya, gitu kan,” tutur dia.

    “Jadi kembali ke pertanyaan awal, memang sitem yang dianut pemerintah saat ini sangat rumit dan rentan disalahgunakan, khususnya penentuan titik, karena itu ya tadi, saya dorong pemerintah pertimbangkan opsi opsi lain, kembali ke dapur sekolah atau memberi uang ke orang tua murid untuk membelanjakan sendiri apa yang mereka rasa terbaik untuk anaknya,” imbuh dia.

    Badan Gizi Nasional (BGN) memberi tanggapan atas temuan 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga fiktif. Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang memberikan penjelasan terkait proses mekanisme pengajuan dapur MBG.

    Nanik membeberkan, sebelumnya proses pengajuan itu diawali dengan membangun dapur terlebih dahulu, baru mendaftar sebagai mitra. Namun kini berubah jadi melakukan pendaftaran terlebih dahulu, baru membangun dapur MBG.

    “Sebenarnya bukan fiktif, dulu kira-kira 3 bulan lalu, ketentuan BGN itu membangun dapur dulu, baru mendaftar. Saat itu saya belum masuk. Saya nggak tahu apa pertimbangannya sehingga diubah jadi mendaftar dulu baru, kalau disetujui, membangun dapur,” kata Nanik saat dihubungi, Jumat (19/9).

    Halaman 2 dari 2

    (maa/lir)

  • 9 Anggota DPR Sebut Ada 5.000 Dapur MBG Fiktif, BGN Membantah Nasional

    9 Anggota DPR Sebut Ada 5.000 Dapur MBG Fiktif, BGN Membantah Nasional

    Anggota DPR Sebut Ada 5.000 Dapur MBG Fiktif, BGN Membantah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Tuduhan adanya 5.000 titik dapur MBG yang fiktif ini dikemukakan anggota Komisi IX DPR Nurhadi dalam rapat dengan BGN pada Senin (15/9/2025).
    Awalnya, Nurhadi menyinggung temuan bahwa ada 5.000 unit dapur MBG yang tidak beroperasi di lapangan di mana kasus ini terjadi karena beberapa oknum diduga tahu detail seluk-beluk pendirian SPPG di BGN.
    “Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan ke investor,” kata Nurhadi, dikutip dari
    YouTube
     Komisi IX DPR RI Channel, Jumat (19/9/2025).
    Nurhadi pun menilai temuan tersebut tidak bisa dipandang sepele karena program MBG menyerap anggaran jumbo yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
    “Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program,” ujr dia.
    Nurhadi lantas menyoroti lemahnya mekanisme verifikasi dan pengawasan lapangan sejak awal.
    Politikus Partai Nasdem ini mempertanyakan penjelasan BGN terkait lokasi yang belum dibangun dapur untuk program MBG tetapi sudah tercatat.
    “Bagaimana mungkin ribuan lokasi sudah terdaftar, tetapi tidak menunjukkan progres pembangunan meski melewati tenggat waktu 45 hari,” ujar Nurhadi.
    “Sistem yang longgar membuka celah terjadinya praktik percaloan, dominasi investor besar, hingga penyalahgunaan dana publik, seperti temuan dugaan ‘konglomerasi yayasan’ oleh lembaga pemantau independen,” kata dia.
    Nurhadi pun meminta agar persoalan ini tidak berdampak terhadap pemenuhan gizi bagi anak-anak.
    “Angka ini memicu dugaan adanya ‘dapur fiktif’, meski BGN menyebut di lokasi tersebut belum dibangun walau sudah tercatat,” kata Nurhadi dalam keterangan resmi.
    Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang membantah tuduhan yang menyebut terdapat 5.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif.
    Menurut dia, hal tersebut bukan fiktif, tetapi hanya peletakan titik yang dilakukan tanpa adanya tindak lanjut setelahnya.
    “Iya, kami membantah keras. Enggak ada fiktif. Itu belum dibangun juga, belum ada. Jadi pengertiannya itu pas kita cek, ternyata nggak ada. Kemudian di DPR mengartikan itu fiktif,” kata Nanik saat dihubungi
    Kompas.com
    , Jumat (19/9/2025).
    Nanik menyebutkan, dalam aturan terbaru dari BGN, semua masyarakat bisa membuat titik dapur MBG secara
    online.
    Hal ini tak ubahnya dengan pendaftaran merek, di mana nanti jika ada yang butuh akan dijual.
    “Nah, ini sama. Karena bebas orang boleh mendaftar di
    online,
    ini orang pada meletakkan titik, daftar titik. Jadi ini (hanya) daftarkan titik, enggak tahu siapa nanti yang mau bangun,” ujar Nanik.
    Sistem pendaftaran
    online
    ini dibuat untuk mencegah praktik kolusi ketika akan menjadi mitra BGN atau SPPG.
    “Ini kan dulu dibuat
    online
    untuk menghindari, biar orang enggak
    nyogok
    kanan,
    nyogok
    kiri, kalau mau daftar jadi mitra. Dari situ BGN ini kemudian melakukan cek mana yang benar, mana yang tidak,” kata Nanik.
    “Mana yang memang ada tempatnya, lokasinya benar, atau ada yayasannya, atau ada yang memang sudah membangun,” imbuh dia.
    Oleh karena itu, Nanik menegaskan bahwa apa yang dituduhkan mengenai dapur MBG fiktif sebanyak 5.000 SPPG adalah tidak benar.
    Dia menduga, apa yang dimaksudkan adalah titik pendaftaran yang belum ada bangunannya.
    “Yang dimaksud dengan fiktif ini adalah yang belum ada bangunan, belum ada apa-apanya. Bukan fiktif ini. Mereka gambling dan masih menunggu,” ujar Nanik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Warsubi Hadiri Peresmian Pondok Pesantren Al-Muhajirin di Lapas Jombang

    Bupati Warsubi Hadiri Peresmian Pondok Pesantren Al-Muhajirin di Lapas Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H, Lapas Kelas II B Jombang menggelar acara sholawat yang mengusung tema Memohon Keberkahan Untuk Keutuhan dan Kemajuan Bangsa pada Jumat, 12 September 2025. Acara ini dirangkai dengan peresmian Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Muhajirin di lingkungan Lapas Jombang.

    Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kadiyono, Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Jombang Salmanudin, jajaran Forkopimda, serta para ulama dan pejabat lainnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Kadiyono menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi antara ulama dan umara di Jombang yang terbukti berdampak signifikan pada situasi yang kondusif di daerah ini. “Sinergitas dan kolaborasi antara umara dan ulama di Jombang ini sangat luar biasa, dampaknya Jombang situasinya kondusif, aman, tenang, dan damai,” ujar Kadiyono.

    Bupati Jombang Warsubi, yang akrab disapa Abah Warsubi, turut memberikan sambutan hangat dan menyambut baik acara tersebut. Dalam pesannya, bupati mengingatkan bahwa peringatan Maulid Nabi adalah waktu yang tepat untuk meneguhkan kembali cinta dan kerinduan kepada Rasulullah SAW. “Rasulullah adalah suri teladan sempurna yang harus dicontoh dalam kehidupan sehari-hari, dan salah satu wujud cinta tersebut adalah dengan memperbanyak sholawat,” kata Abah Warsubi.

    Bupati Warsubi juga memberikan apresiasi tinggi atas peresmian Pondok Pesantren Al-Muhajirin di Lapas Jombang. Dia berharap ponpes ini dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan pembinaan spiritual yang membantu para warga binaan untuk membentuk karakter religius.

    “Pondok pesantren ini diharapkan dapat memberikan motivasi untuk terus memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Bupati juga berharap agar para warga binaan yang menempuh pendidikan di ponpes tersebut dapat kembali ke masyarakat dengan bekal ilmu agama yang bermanfaat. Bahkan, ia berharap ada di antara mereka yang bisa lulus menjadi hafidz dan hafidzah Al-Qur’an.

    Acara yang berlangsung dengan penuh khidmat ini dilengkapi dengan santunan anak yatim, ceramah agama yang disampaikan oleh KH. Nurhadi (Mbah Bolong), serta doa bersama yang dipimpin oleh Gus Wabup Salmanudin. Acara ini juga ditandai dengan penandatanganan prasasti sebagai simbol resmi peresmian Pondok Pesantren Al-Muhajirin di lingkungan Lapas Jombang.

    Dengan segala kegiatan yang dirangkai dalam acara tersebut, Bupati Jombang berharap kegiatan ini dapat memperkuat keimanan, menumbuhkan semangat kebersamaan, dan memberikan ketenangan bagi seluruh keluarga besar Lapas Jombang serta warga binaan. [suf]

  • 8 Hakim Singgung Gaya Hidup Panitera PN Jakut, Hobi Main Golf hingga Sewa Rumah Mewah Nasional

    8 Hakim Singgung Gaya Hidup Panitera PN Jakut, Hobi Main Golf hingga Sewa Rumah Mewah Nasional

    Hakim Singgung Gaya Hidup Panitera PN Jakut, Hobi Main Golf hingga Sewa Rumah Mewah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Majelis hakim mencecar gaya hidup Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, yang diketahui memiliki banyak aset dan hobi bermain golf.
    Hal ini terjadi saat istri Wahyu, Deilla Dovianti, menjadi saksi dalam sidang penanganan perkara kasus korupsi suap hakim yang memberikan vonis onslag atau vonis lepas kepada korporasi
    crude palm oil
    (CPO) atau bahan baku minyak goreng (migor).
    “Suami hobi main golf. (Deilla selaku istri) dibelikan mobil Innova Zenix,” ujar Hakim Anggota Adek Nurhadi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
    Awalnya, Deilla enggan mengakui bahwa Wahyu pernah membelikannya mobil.
    Namun, dalam salah satu berita acara pemeriksaan (BAP) terungkap bahwa pada tahun 2024, Wahyu pernah membeli satu mobil Innova Zenix dan atas nama Deilla.
    Wahyu dan Deilla diketahui menikah pada Maret 2023.
    Deilla menyebutkan bahwa sebelum menikah, Wahyu memang sudah memiliki beberapa aset, salah satunya motor merek Harley Davidson.
    Namun, ia mengaku tidak tahu berapa harga motor gede tersebut.
    Setelah menikah, Deilla mengaku tinggal bersama Wahyu di sebuah rumah di perumahan di Cilincing, Jakarta Utara.
    Deilla mengaku bahwa mereka masih mengontrak di rumah ini.
    Namun, per tahunnya, uang sewa mereka menyentuh Rp 100 juta.
    Hakim Anggota Andi Saputra juga sempat mencecar Deilla terkait gaya hidup mereka berdua.
    “Tahu gaji suami berapa sebulan?” tanya Hakim Andi.
    Deilla mengaku tidak tahu pasti gaji suaminya.
    Namun, ia mengaku diberikan nafkah senilai Rp 5 juta per bulan oleh Wahyu.
    Uang ini digunakannya untuk memenuhi kebutuhan rumah, termasuk membiayai hidup dua anak mereka.
    Ketika dicecar hakim, Deilla menjelaskan bahwa sehari-harinya, Wahyu beraktivitas menggunakan mobil Innova Zenix.
    “Suami punya Harley, saudara dikasih (per bulan) Rp 5 juta, enggak masalah?” tanya hakim lagi.
    Deilla mengaku tidak pernah mempermasalahkan ketimpangan ini.
    “Suami kan PNS, ada aset, harta kekayaan, anda enggak pernah nanya?” tanya Hakim Andi lagi.
    “Saya enggak pernah menanyakan,” jawab istri Wahyu ini.
    Dalam perkara ini, jaksa mendakwa lima orang hakim dan pegawai pengadilan menerima suap dari kuasa hukum tiga korporasi sawit untuk menjatuhkan vonis bebas dalam kasus korupsi terkait ekspor CPO.
    Rinciannya, eks Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta didakwa menerima Rp 15,7 miliar; Panitera Muda nonaktif PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, menerima Rp 2,4 miliar.
    Sementara itu, Djuyamto selaku ketua majelis hakim menerima Rp 9,5 miliar, sedangkan dua hakim anggota, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin, masing-masing menerima Rp 6,2 miliar.
    Tiga korporasi tersebut adalah Permata Hijau Group yang terdiri dari PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oleo, dan PT Permata Hijau Sawit.
    Kemudian, Wilmar Group yang terdiri dari PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.
    Lalu, Musim Mas Group yang terdiri dari PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Raya, PT Musim Mas-Fuji, PT Megasurya Mas, dan PT Wira Inno Mas.
    Pada akhirnya, majelis hakim menjatuhkan vonis lepas terhadap tiga korporasi tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Hakim Singgung Gaya Hidup Panitera PN Jakut, Hobi Main Golf hingga Sewa Rumah Mewah Nasional

    Akui Terima Tas dan Sepatu dari Marcella Santoso, Istri Panitera PN Jakut Bantah Gratifikasi Nasional 4 September 2025

    Akui Terima Tas dan Sepatu dari Marcella Santoso, Istri Panitera PN Jakut Bantah Gratifikasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Istri dari Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, Deilla Dovianti mengaku pernah menerima sejumlah pemberian dari pengacara Ariyanto dan Marcella Santoso.
    Hal ini terungkap saat Hakim Anggota Adek Nurhadi mencecar Deilla yang menjadi saksi dalam sidang penanganan perkara kasus korupsi suap hakim yang memberikan vonis onslag atau vonis lepas kepada korporasi crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng (migor).
    “Ada terima pemberian hadiah (dari Marcella dan Ariyanto) yang diterima saudara?” tanya hakim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
    “(Ada hadiah) berupa tas dan sepatu,” jawab Deilla.
    Dalam persidangan, Deilla tidak menyebutkan berapa jumlah atau harga barang yang diterimanya dari pihak pengacara korporasi CPO ini.
    Tapi, ia menyebutkan, beberapa tas dan sepatu terbuat dari kulit ular.
    Hakim mencecar Deilla soal kedekatan suaminya, Wahyu dengan para pengacara ini.
    “Tadi beberapa chat (sebut) om botak, itu seolah-olah familiar sekali. Bahasa yang digunakan itu familiar. Saudara itu berarti dekat ya dengan Ariyanto dan Marcella?” cecar hakim.
    Kepada hakim, Deilla mengaku dirinya secara pribadi tidak dekat dengan dua pengacara yang kini sudah berstatus sebagai tersangka ini.
    Hakim kembali mempertanyakan maksud dan tujuan pemberian hadiah dari para pengacara.
    Pasalnya, suaminya Wahyu berstatus sebagai pejabat negara karena bekerja sebagai pegawai di pengadilan negeri.
    “Itu enggak termasuk gratifikasi?” tanya hakim.
    Deilla membantah pemberian hadiah oleh Marcella adalah gratifikasi.
    “Tidak, karena tidak ada sangkut paut dengan kerjaannya (Wahyu selaku pejabat PN),” jawab Deilla.
    Deilla yang mengaku bekerja sebagai wiraswasta ini mengeklaim, pemberian tas dan sepatu oleh Marcella adalah sebatas oleh-oleh.
    “Menurut keterangan suami saya, hal tersebut, tas sepatu adalah oleh-oleh dari mereka,” kata Deilla lagi.
    Kedekatan antara Wahyu Gunawan dan Ariyanto sempat disinggung dalam sidang lalu.
    Saat itu, Ariyanto yang dihadirkan dalam persidangan mengaku kalau ia dan Wahyu saling kenal melalui media sosial.
    Saat itu, Ariyanto yang sering membuat konten dan menjadi influencer juga menarik perhatian Wahyu.
    “Sebelum Covid, mungkin 2-3 tahun, saudara Wahyu sering sounding sama saya di medsos,” cerita Ariyanto saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025).
    Sejak sebelum Covid-19 melanda dunia pada tahun 2019, Wahyu sudah pernah menghubungi Ariyanto dan memperkenalkan diri sebagai Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
    Awalnya berkomunikasi melalui medsos, Ariyanto dan Wahyu bertemu dalam satu acara motor. Keduanya diketahui sama-sama penyuka motor Harley Davidson.
    “Kemudian pada pagi Minggu, itu berapa tahun lalu, saya lupa, ya kita ketemu di perkumpulan motor, sebatas obrolan motor,” kata Ariyanto.
    Saat itu, kasus perkara CPO belum terjadi. Tapi, keduanya masih saling menjaga komunikasi.
    Kemudian, ketika ada perkara korporasi CPO, komunikasi antara Ariyanto dan Wahyu menjadi lebih intens.
    Dalam perkara ini, jaksa mendakwa lima orang hakim dan pegawai pengadilan menerima suap dari kuasa hukum tiga korporasi sawit untuk menjatuhkan vonis bebas dalam kasus korupsi terkait ekspor CPO.
    Rinciannya, eks Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta didakwa menerima Rp 15,7 miliar; panitera muda nonaktif PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, menerima Rp 2,4 miliar.
    Sementara itu, Djuyamto selaku ketua majelis hakim menerima Rp 9,5 miliar, sedangkan dua hakim anggota, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin, masing-masing menerima Rp 6,2 miliar.
    Tiga korporasi tersebut adalah Permata Hijau Group yang terdiri dari PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oleo, dan PT Permata Hijau Sawit.
    Kemudian, Wilmar Group yang terdiri dari PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.
    Lalu, Musim Mas Group yang terdiri dari PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Raya, PT Musim Mas-Fuji, PT Megasurya Mas, dan PT Wira Inno Mas.
    Pada akhirnya, majelis hakim menjatuhkan vonis lepas terhadap tiga korporasi tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dorong transaksi Non-tunai di pasar tradisional, Bank Jakarta raih 3 penghargaan digitalisasi pasar

    Dorong transaksi Non-tunai di pasar tradisional, Bank Jakarta raih 3 penghargaan digitalisasi pasar

    Sumber: Radio Elshinta/ BAI

    Dorong transaksi Non-tunai di pasar tradisional, Bank Jakarta raih 3 penghargaan digitalisasi pasar
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Jumat, 22 Agustus 2025 – 22:23 WIB

    Elshinta.com – 

    Dorong penerapan transaksi non-tunai di sejumlah pasar tradisional di Jakarta, Bank Jakarta raihpenghargaan Mitra Perbankan dan Mitra Bank LiterasiKeuangan pada ajang Lomba Digitalisasi Pasar yang turutdiikuti BCA, Bank Mandiri, BRI, dan BNI.

    Lomba Digitalisasi Pasar dilakukan secara kolaboratifantara Pemprov DKI Jakarta, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)serta Bank Indonesia (BI) yang bertujuan untukmendorong pasar tradisional beralih ke sistempembayaran digital demi menciptakan transaksi yang lebihcepat, aman, dan transparan.

     

    Sebagai informasi, dari 153 pasar yang dikelola PerumdaPasar Jaya, sebanyak 20 pasar tradisional dijadikan lokasipercontohan. Pasar-pasar tersebut dipilih secara acakdengan mempertimbangkan klasifikasi (kelas A, B, dan C) serta jumlah tempat usaha yang aktif. Mereka bersaingdalam beberapa kategori, yakni Program Literasi Teraktif, Digitalisasi Keuangan Terbaik, dan Akses KeuanganTermasif. 

     

    Bank Jakarta memperoleh tiga kategori penghargaansekaligus, di antaranya sebagai Mitra Perbankan TerbaikKategori Pasar B (Pasar Koja) dan Pasar A (Pasar Mayestik), serta sebagai Mitra Bank Literasi KeuanganTerbaik Kedua. 

     

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung kepada DirekturUtama Bank Jakarta, Agus H. Widodo yang disaksikanoleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia ProvinsiJakarta, Yosamartha; Kepala Otoritas Jasa KeuanganJabodebek, Edwin Nurhadi di Main Hall Pasar Tanah Abang Blok B, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025). 

     

    Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam pidatonya usaimemberikan penghargaan mengatakan, “Karena sayaberpikirnya sederhana begini, digitalisasi tidak bisadihindarkan. Tetapi, kalau proses literasinya tidakdilombakan, para perbankannya tidak diadu, pasarnyatidak diamati, pasti tidak akan terjadi lompatan, lonjakan. Maka ketika pada pembukaan Lomba Digitalisasi Pasar, saya tidak membayangkan bahwa kenaikannya bisasangat signifikan. Pemakaian QRIS, termasuktransaksinya, ini menunjukkan apa yang kita lakukanbersama ini, menunjukkan kemajuan yang luar biasa.”

     

    Ia menambahkan, “Jakarta memberikan kontribusi 16,61% terhadap GDP nasional dengan pertumbuhan 5,18%, lebihtinggi dari rata-rata nasional 5,12%. Artinya Jakarta tumbuh lebih baik. Salah satu faktor pendorongnya adalahdigitalisasi. Dengan digitalisasi, copet berkurang, primanisme menyusut, dan pasar Tanah Abang sebagaisentra pasar ASEAN bisa kembali hidup. Karena itu sayamengapresiasi perbankan, BI, OJK, serta Pasar Jaya yang sudah berkolaborasi. Hasilnya luar biasa, penggunaan QRIS di 20 pasar meningkat hampir 47%, NPWP pedagang juga naik signifikan, dan transaksi e-commerce melonjak lebih dari 40%.”

     

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo menyampaikan terima kasih ataspenghargaan yang diberikan kepada Bank Jakarta. Ia juga menyampaikan bahwa Bank Jakarta menjadikan Lomba Digitalisasi Pasar ini sebagai ajang untuk mendorongliterasi dan inklusi keuangan.  

     

    “Kami memandang digitalisasi pasar tradisional sebagaibagian dari transformasi ekosistem keuangan Jakarta. Upaya ini tidak hanya menghadirkan kemudahan transaksimelalui QRIS dan EDC, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi para pelaku UMKM untuk masuk dalamsistem keuangan formal. Bank Jakarta berkomitmenmenjadikan digitalisasi sebagai fondasi pemberdayaanekonomi kerakyatan yang berkelanjutan,” ujar Agus.

     

    Kepala Pasar Mayestik, Dewi Ratna Furi, turut bersyukurbahwa Pasar Mayestik menerima penghargaan kategori“Pasar Digital Terbaik Tipe A” pada ajang Lomba Digitalisasi Pasar serta menyambut baik berbagai upayaliterasi keuangan yang dilakukan oleh industri perbankan, terutama Bank Jakarta yang ditunjuk sebagai mitra utamaPasar mayestik dalam melakukan digitalisasi. 

     

    “Kolaborasiantara Pasar Mayestik dan Bank Jakarta dalam ajangLomba Digitalisasi Pasar merupakan langkah yang sangat positif dan strategis. Ini bukan sekadar tren, tapi sebuahkebutuhan untuk memastikan pasar tradisional tetaprelevan dan berdaya saing di tengah era ekonomidigital,” Ungkap Dewi.

    Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi,menyampaikan bahwa Bank Jakarta akan terusmeningkatkan kolaborasi dengan Pasar Jaya sertamendorong digitalisasi pasar ke depannya. 

     

    Ia bahkanmenyebut ajang ini menjadi momentum ke depan bagiBank Jakarta untuk mendorong digitalisasi pasar-pasar di seluruh Jakarta. “Kami meyakini digitalisasi pasar akanberdampak positif terhadap pemberdayaan UMKM dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tuntasnya. (BAI).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Hari Ini, Djuyamto dkk Bakal Hadapi Dakwaan Kasus Suap Vonis Lepas Nasional 21 Agustus 2025

    Hari Ini, Djuyamto dkk Bakal Hadapi Dakwaan Kasus Suap Vonis Lepas Nasional 21 Agustus 2025

    Hari Ini, Djuyamto dkk Bakal Hadapi Dakwaan Kasus Suap Vonis Lepas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Eks majelis hakim pemberi vonis lepas atau ontslag kasus ekspor
    crude palm oil
    (CPO) akan menjalani sidang dakwaan terkait dugaan suap penanganan perkara, Kamis (21/8/2025).
    Duduk sebagai terdakwa adalah Djuyamto, Agam Syarief Baharudin, dan Ali Muhtarom.
    “Diinformasikan bila perkara nomor 71, 72, dan 73 (Perkara Djuyamto dkk) rencananya akan disidangkan pukul 10.00 WIB di Ruang Prof Dr Hatta Ali SH MH,” ujar Juru Bicara II Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sunoto, dalam keterangannya, Kamis pagi.
    Persidangan kali ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua PN Jakpus, Effendi, yang berlaku sebagai ketua majelis hakim.
    Kemudian, sebagai hakim anggota adalah Adek Nurhadi dan Andi Saputra.
    Sementara itu, dua terdakwa lainnya telah menghadapi dakwaan lebih dahulu.
    Dakwaan untuk eks Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, dan Panitera Muda nonaktif PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, telah dibacakan, pada Rabu (20/8/2025).
    Dalam perkara ini, para hakim diduga menerima suap untuk menjatuhkan vonis lepas atau
    ontslag van alle recht vervolging
    terhadap terdakwa tiga korporasi dalam kasus korupsi ekspor
    crude palm oil
    (CPO) atau bahan baku minyak goreng.
    Tiga korporasi tersebut adalah Permata Hijau Group yang terdiri dari PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oleo, dan PT Permata Hijau Sawit.
    Kemudian, Wilmar Group yang terdiri dari PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.
    Lalu, Musim Mas Group yang terdiri dari PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Raya, PT Musim Mas-Fuji, PT Megasurya Mas, dan PT Wira Inno Mas.
    Majelis hakim yang menjatuhkan vonis lepas itu diketuai oleh hakim Djuyamto dengan anggota hakim Agam Syarif Baharudin dan hakim Ali Muhtarom.
    Putusan diketok di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 19 Maret 2025.
    Kejaksaan menduga, Muhammad Arif Nuryanta, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, menerima suap Rp 60 miliar.
    Sementara itu, tiga hakim, Djuyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom, sebagai majelis hakim, diduga menerima uang suap Rp 22,5 miliar.
    Suap tersebut diberikan agar majelis hakim yang menangani kasus ekspor CPO divonis lepas atau
    ontslag van alle recht vervolging
    .
    Vonis lepas merupakan putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Ekonomi Masyarakat Nasional 20 Agustus 2025

    Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Ekonomi Masyarakat Nasional 20 Agustus 2025

    Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Ekonomi Masyarakat
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengingatkan agar rencana penyesuaian iuran BPJS Kesehatan dilakukan dengan hati-hati.
    Ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sebelum mengambil kebijakan tersebut.
    “Penyesuaian iuran memang penting untuk menjaga keberlanjutan JKN, tapi jangan sampai menjadi beban tambahan bagi masyarakat sehingga justru membuat kepesertaan aktif menurun,” ujar Kurniasih dalam keterangannya, Rabu (20/8/2025).
    Wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan memang sudah dipertimbangkan sejak lama untuk menjamin keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
    Apalagi kondisi keuangan BPJS semakin tertekan selama pandemi Covid-19, di mana penerima bantuan iuran (PBI) semakin bertambah.
    Namun, kondisi ekonomi masyarakat saat ini juga perlu diperhatikan, mengingat daya beli masyarakat tengah melemah.
    “Perlu diperhatikan dengan cermat waktu dan besaran kenaikannya. Jangan sampai masyarakat justru menunggak iuran dan konsumsi rumah tangga ikut tertekan, yang akhirnya berdampak pada perekonomian nasional,” ujar Kurniasih.
    Untuk itu, ia meminta agar BPJS Kesehatan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebelum menaikkan iurannya.
    “Kami berharap BPJS Kesehatan mendahulukan perbaikan layanan, termasuk menindaklanjuti keluhan masyarakat yang selama ini ada. Buktikan dulu peningkatan pelayanan, baru bicara penyesuaian iuran,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
    Anggota Komisi IX Nurhadi mengungkapkan, pemerintah berencana untuk menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan secara bertahap pada 2026.
    Nurhadi mengatakan, rencana kenaikan iuran itu dituangkan pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan Negara (RAPBN) 2026.
    “Bila wacana ini jadi diterapkan, jangan sampai berdampak terhadap subsidi bagi masyarakat. Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya hanya karena hitung-hitungan fiskal,” ujar Nurhadi dikutip dari siaran pers, Rabu (20/8/2025).
    Nurhadi mengungkapkan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan tarif iuran BPJS secara serentak, tetapi secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta kondisi fiskal negara.
    Meski begitu, dia mengingatkan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berdampak pada keberlanjutan akses layanan kesehatan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.
    “Kesehatan adalah hak dasar warga negara, bukan komoditas. Karena itu, kebijakan pembiayaan tidak boleh sampai menutup akses masyarakat terhadap JKN,” kata Nurhadi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.