Xcloud.id

Tag: Nurhadi

  • IPDN Bantah Calon Praja Asal Ternate Meninggal karena Kekerasan: Dokter Nyatakan Henti Detak Jantung – Page 3

    IPDN Bantah Calon Praja Asal Ternate Meninggal karena Kekerasan: Dokter Nyatakan Henti Detak Jantung – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Salah seorang Calon Praja (Capra) IPDN angkatan XXXVI asal Ternate, Maluku Utara, Maulana Izzat Nurhadi (20) meninggal dunia pada Rabu (8/10/2025).

    Wakil Rektor II Bidang Administrasi IPDN, Arief M. Edie membantah, calon prada IPDN tersebut meninggal karena kekerasan.

     

    Dia menuturkan, proses Pendidikan Dasar Mental dan Disiplin Calon Praja Pratama (Diksarmendispra) dilakukan mengedepankan disiplin dan tidak dengan kekerasan.

    Di mana program tersebut bertujuan untuk membentuk karakter dan disiplin calon praja IPDN melalui pelatihan fisik, mental, wawasan kebangsaan, dan bela negara sebagai langkah awal untuk menempuh pendidikan di IPDN.

    Diketahui, IPDN tengah melakukan kegiatan bagi 1.509 calon Praja yaitu Diksarmendispra yang berlangsung dari 30 September hingga 14 Oktober 2025.

    “Di IPDN sudah zero kekerasan. Untuk calon praja belum berhubungan dengan senior, masih ditangani oleh tim Diksarmendispra dan tidak melibatkan jajaran IPDN,” kata Arief di Sumedang, Jumat (10/10/2025).

    Menurut dia, calon prada Maulana sempat mengeluh mengenai kondisi fisiknya yang mendadak lepas saat mengikuti apel. Kemudian Maulana pun dilarikan ke klinik untuk segera dilakukan penanganan medis.

    “Pada saat lemas masih kita tangani. Kemudian ketika tidak membaik segera kita kirim ke Rumah Sakit Unpad dan dinyatakan meninggal pada Rabu pukul 23.00 WIB,” ungkap Arief.

    Dia menuturkan, dari hasil pemeriksaan oleh pihak rumah sakit diketahui Maulana meninggal dunia akibat henti jantung. Bahkan saat penanganan, petugas medis tidak menemukan luka di tubuh Maulana.

    “Dari KSA (Kamar Sakit Asrama), setelah malam itu dicek kenapa. Tensi, segala macam, rutin, biasa, kemudian kita kirim ke RS Unpad. Kalau bawaan pasti enggak akan diterima (saat mendaftar IPDN,” ucap dia.

    “Dokter menyatakan henti detak jantung dan ketika almarhum sakit kita sudah menghubungi orang tuanya,” sambung Arief.

     

     

  • Calon Praja IPDN 2025 Meninggal Usai Apel Malam

    Calon Praja IPDN 2025 Meninggal Usai Apel Malam

    Bisnis.com, BANDUNG — Calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 2025 yang beralamat di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Maulana Izzat Nurhadi, meninggal dunia pada Rabu (8/10/2025) malam. Izzat merupakan calon praja angkatan XXXVI asal Kota Ternate, Maluku Utara.

    Kabar duka tersebut dibenarkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan IPDN, Azharisman Rozie. “Iya betul,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis malam (9/10/2025).

    Wakil Rektor Bidang Administrasi IPDN, Arief M. Edie, menjelaskan bahwa Izzat sempat jatuh pingsan saat mengikuti apel malam. “Iya betul, jatuh pingsan kemarin malam,” ucapnya.

    Jenazah Maulana Izzat Nurhadi telah dipulangkan ke rumah duka di Ternate pada Kamis pagi (9/10/2025). “Udah diantar ke orang tuangnya tadi pagi. Masih memantau almarhum sampai rumah duka,” kata Arief.

    Pihak IPDN menyampaikan duka cita atas meninggalnya calon praja tersebut dan memastikan proses penanganan jenazah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

    Untuk diketahui, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri yang berfokus mencetak calon aparatur pemerintahan (ASN), baik di tingkat pusat maupun daerah. Kampus utama IPDN berlokasi di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dengan kampus daerah di sejumlah provinsi di Indonesia.

    Lembaga ini berdiri pada 1992 sebagai hasil penggabungan dari tiga lembaga pendidikan pemerintahan, yakni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), dan Lembaga Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri (LPTDN). Tujuan utama IPDN adalah membentuk kader pemerintahan yang berkarakter disiplin, berintegritas, dan memahami tata kelola pemerintahan yang baik.

    Di IPDN, mahasiswa disebut praja, menempuh pendidikan selama empat tahun dengan gelar Sarjana Terapan Pemerintahan (S.Tr.IP). Kurikulum mencakup pembelajaran ilmu pemerintahan, manajemen publik, hukum administrasi negara, serta kebijakan publik.

    Selain pendidikan akademik, praja juga mengikuti pembinaan fisik, kedisiplinan, dan etika kepemimpinan yang menjadi ciri khas lembaga ini. Program pembinaan dilakukan melalui kegiatan seperti apel, latihan baris-berbaris, serta praktik lapangan pemerintahan di desa atau daerah terpencil.

  • Praja IPDN Asal Ternate Meninggal, Mendadak Jatuh Pingsan saat Apel Malam

    Praja IPDN Asal Ternate Meninggal, Mendadak Jatuh Pingsan saat Apel Malam

    Liputan6.com, Bandung – Seorang praja pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Maulana Izzat Nurhadi (20), asal Kota Ternate, Maluku Utara meninggal dunia, Rabu 8 Oktober 2025.

    Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Azharisman Rozie, membenarkan hal tersebut. Namun, ia tidak menerangkan lebih dalam terkait penyebab praja tersebut meninggal dunia.

    “Iya betul, kemarin, saya informasi dari Pak Karo 3 melapor seperti itu,” ucapnya saat dihubungi via sambungan telepon pada Kamis (9/10) malam.

    Kendati begitu, ia belum dapat memberikan informasi lebih lanjut karena tengah berada di luar kota. “Tapi saya sedang dinas di luar. Untuk konfirmasi di tempat berkenan ke mas Arief ya,” ujarnya.

    Awak media menghubungi Wakil Rektor Bidang Administrasi pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Arief M Edie. Ia pun mengkonfirmasi terkait meninggalnya Maulana Izzat Nurhadi.

    “Iya betul,” ungkapnya, juga via sambungan telepon. 

     

  • Sidang Perdana Kasus Tata Kelola Minyak Pertamina Dimulai Hari Ini (9/10)

    Sidang Perdana Kasus Tata Kelola Minyak Pertamina Dimulai Hari Ini (9/10)

    Bisnis.com, JAKARTA — Sidang perdana kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023 telah dimulai hari ini, Kamis (9/10/2025).

    Sidang tersebut berlangsung di PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, sidang dimulai sekitar 11.40 WIB.

    Dalam sidang kali ini, ada empat tersangka yang akan didakwa dalam perkara tersebut. Keempat tersangka perkara ini tampak mengenakan rompi tahanan khas Kejagung lengkap dengan borgol masing-masing tangan mereka. 

    Dua orang tersangka memakai batik, sementara dua orang lainnya memakai kemeja berwarna biru dan putih.

    Adapun, empat orang yang akan didakwa ini adalah Riva Siahaan (RS) selaku eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; Maya Kusmaya (MK) selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga; dan Edward Corne (EC) selaku eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.

    Sebelum sidang dimulai, majelis hakim mulanya menanyakan terkait dengan identitas keempatnya. Satu per satu keempat tersangka itu menjawab pertanyaan pendahuluan dari hakim.

    Sidang ini dipimpin oleh Ketua Majelis Fajar Kusuma Aji. Sementara, hakim anggota sidang kali ini berjumlah empat orang. Mereka yakni Adek Nurhadi, Sigit Herman Binaji, Mulyono Dwi Putro dan Eryusman.

    Sekadar informasi, keempat terdakwa ini diduga melakukan penyimpangan mulai dari hulu sampai hilir. Penyimpangan itu terdiri atas kegiatan ekspor minyak mentah, impor minyak mentah, impor BBM, pengapalan minyak mentah/BBM, sewa terminal BBM.

    Tak hanya itu, perbuatan lainnya seperti pemberian kompensasi BBM dan penjualan solar subsidi di bawah harga bottom price turut dilakukan oleh para terdakwa.

    “Oleh karena perbuatan terdakwa dan tersangka tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp285.185.919.576.620 [Rp285,18 triliun],” ujar Kepala Kejari Jakarta Pusat Safrianto Zuriat Putra.

    Adapun, pasal yang disangkakan terhadap Riva Cs yakni Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

  • Mantan Kasat Tahti Polres Pacitan Divonis 5 Tahun Penjara atas Kasus Pemerkosaan Tahanan

    Mantan Kasat Tahti Polres Pacitan Divonis 5 Tahun Penjara atas Kasus Pemerkosaan Tahanan

    Pacitan (beritajatim.com) – Pengadilan Negeri Pacitan menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada Aiptu Lilik Cahyadi, mantan Pejabat Sementara (PJ) Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) Polres Pacitan, Rabu (1/10/2025). Vonis ini terkait dengan kasus pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita yang terjadi antara Maret hingga awal April 2025.

    Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pacitan yang sebelumnya menuntut hukuman 7 tahun penjara. Selain dijatuhi hukuman penjara, Lilik juga diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp100 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, ia akan diganti dengan hukuman penjara tambahan selama 4 bulan.

    Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Pacitan, Nurhadi, menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. “Perbuatan ini merupakan pelanggaran berat yang mencoreng institusi penegak hukum,” kata Nurhadi dalam keterangan persnya setelah putusan dibacakan.

    Kasus ini bermula dari laporan korban, yang diidentifikasi dengan inisial PW. Korban mengaku dicabuli sebanyak empat kali oleh Lilik di ruang jemur tahanan wanita. Setelah laporan tersebut, Propam Polda Jatim melakukan penyelidikan internal yang kemudian berujung pada penetapan Lilik sebagai tersangka pada 21 April 2025. Dua hari setelahnya, Lilik dipecat secara tidak hormat (PTDH) oleh Polda Jatim.

    Proses hukum terhadap Lilik berlanjut meskipun ia telah dipecat dari kepolisian. Setelah vonis dijatuhkan, Nurhadi menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya, mengingat putusan yang lebih rendah dari tuntutan Jaksa. [tri/suf]

  • NasDem Blitar Edukasi Kades, Pastikan Akses Perlindungan dan Jaminan Sosial PMI

    NasDem Blitar Edukasi Kades, Pastikan Akses Perlindungan dan Jaminan Sosial PMI

    Blitar (beritajatim.com) – Komitmen untuk melindungi nasib para pekerja migran Indonesia (PMI) asal Blitar terus ditunjukkan oleh Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Blitar yang juga anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi. Pada Sabtu (20/9/2025), ia menginisiasi sebuah forum edukasi strategis yang mempertemukan puluhan kepala desa dari tujuh kecamatan di wilayah Blitar Selatan dengan perwakilan kementerian dan BPJS Ketenagakerjaan.

    Acara yang digelar di Blitar ini difokuskan untuk memperkuat peran pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pelayanan pengaduan calon PMI serta memastikan kemudahan akses klaim jaminan sosial bagi mereka dan keluarganya.

    Nurhadi menegaskan bahwa desa tidak boleh lagi hanya menjadi penonton, melainkan harus menjadi benteng pertama perlindungan bagi warganya yang mencari nafkah di luar negeri.

    “Mayoritas PMI yang berangkat berasal dari Blitar Selatan. Karena itu, saya hadirkan para kepala desa agar bisa langsung berdialog dengan Kementerian Perlindungan Imigran Indonesia—sebelumnya BP2MI—dan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka bisa menyampaikan persoalan nyata yang dihadapi warganya di lapangan,” jelas Nurhadi di sela-sela acara.

    Dalam kesempatan tersebut, Nurhadi juga menyoroti langkah progresif Presiden Prabowo yang mengubah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi kementerian. Menurutnya, ini adalah sinyal kuat dari pemerintah pusat untuk memperkuat perlindungan PMI secara kelembagaan.

    Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perubahan besar ini memerlukan waktu untuk bisa dirasakan dampaknya secara menyeluruh.

    “Kita butuh waktu dan proses. Sebagai wakil rakyat di Komisi IX, tugas saya adalah memastikan anggaran untuk kementerian ini benar-benar terserap tepat sasaran. Kebijakan yang ada harus betul-betul mampu melindungi PMI, termasuk soal keamanan sejak proses pemberangkatan,” tegasnya.

    Forum ini menjadi ajang interaksi dua arah yang produktif. Para kepala desa secara aktif berbagi pengalaman mengenai berbagai dampak sosial yang timbul di tengah masyarakat akibat warganya bekerja di luar negeri. Di sisi lain, pihak kementerian memaparkan sejumlah praktik baik (best practices) dari daerah lain yang dinilai berhasil mengantisipasi dan menangani permasalahan serupa.

    Nurhadi menilai dialog semacam ini sebagai langkah positif untuk membangun sistem perlindungan yang kokoh dari tingkat paling bawah.

    “Para kades bisa belajar dari pengalaman daerah lain. Dengan begitu, desa tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut ambil bagian dalam mencegah masalah sosial sekaligus memastikan perlindungan PMI sejak awal keberangkatan hingga jaminan sosialnya terpenuhi,” ujar Nurhadi.

    Melalui inisiatif ini, ia berharap peran desa akan semakin nyata dan terintegrasi dalam sistem perlindungan pekerja migran. “Jika desa kuat dan terlibat aktif, maka perlindungan untuk pahlawan devisa kita pun akan semakin kokoh,” pungkasnya. (owi/kun)

  • Pimpinan Komisi IX DPR Minta BGN Pikirkan Opsi Masak MBG di Sekolah

    Pimpinan Komisi IX DPR Minta BGN Pikirkan Opsi Masak MBG di Sekolah

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengkritik Badan Gizi Nasional (BGN) buntut kekacauan yang terjadi terkait jual bali dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kasus keracunan di sejumlah daerah. Ia mendorong opsi lain penyediaan MBG bagi siswa.

    Ia awalnya mengkritik kekacauan penentuan titik dapur MBG. Dia menyebut indikasi adanya jual beli memang nyata terjadi di lapangan.

    “Saya sudah sering mendengar permasalahan yang agak lumayan kacau di lapangan terkait dengan penentuan titik, bahkan ada indikasi jual beli oknum, ada oknum-oknum yang jual beli terhadap titik dapur di berbagai wilayah, dan ini masalah yang tidak bisa dibiarkan,” kata Charles saat dihubungi, Sabtu (20/9/2025).

    Ia menilai apa yang disampaikan anggota Komisi IX DPR Nurhadi terkait dapur MBG bukan sesuatu yang mengada-ada. Menurutnya, itu fakta yang terjadi terkait dapur-dapur MBG.

    “Karena kami juga dapat laporan terkait hal serupa bahwa ada penyedia SPPG atau calon penyedia SPPG yang ditawari oleh oknum tertentu untuk menebus titik-titik SPPG itu, jadi memang ada di lapangan terjadi kekacauan penentuan titik SPPG. Karena itu bersamaan dengan berbagai permasalahan lain seperti keracunan makanan dan lain lain, saya mendorong pemerintah untuk memikirkan opsi dalam hal program MBG ini,” ucap dia.

    Charles lantas memberikan opsi memasak MBG di sekolah masing-masing. Menurtnya, opsi ini bisa menghindari praktik jual beli dapur MBG hingga keracunan MBG.

    “Yang pertama bisa mengembangkan ini atau mengembalikan pola penyediaannya ke sekolah masing-masing, ke dapur sekolah atau kantin sekolah, sehingga tidak ada lagi oknum yang bisa melakukan jual beli atau transaksi titik-titik lokasi dapur MBG,” jelasnya.

    “Dengan misal menggunakan pola sekolah itu maka makanan yang disajikan akan jauh lebih segar dan aman disajikan untuk anak-anak sekolah, karena makanan tersebut pasti dimasak tidak lama sebelum makanan disajikan, dibandingkan dengan sekarang, pola dapur sentralistis ini makanan dipersiapkan sejak jam 23.00, dimasak jam 03.00 pagi, jam 07.00 pagi di-packing, mungkin jelang siang hari baru dimakan anak anak kita, sehingga risiko kontaminasi pasti tinggi karena jeda waktu cukup panjang,” sambung dia.

    Selain itu, ia juga mengusulkan opsi lebih mudah yakni dengan memberikan uang kepada orang tua murid untuk menyiapkan MBG kepada anak-anaknya. Ia yakin orang tua murid pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya.

    “Atau Pemerintah melakukan pola lain yang jauh lebih simpel, yaitu memberikan uang kepada keluarga atau kepada orang tua murid untuk sediakan makanan bagi anak-anaknya, karena saya berkeyakinan tidak ada orang tua yang tidak ingin memberikan makanan yang terbaik bagi anak-anaknya, gitu kan,” tutur dia.

    “Jadi kembali ke pertanyaan awal, memang sitem yang dianut pemerintah saat ini sangat rumit dan rentan disalahgunakan, khususnya penentuan titik, karena itu ya tadi, saya dorong pemerintah pertimbangkan opsi opsi lain, kembali ke dapur sekolah atau memberi uang ke orang tua murid untuk membelanjakan sendiri apa yang mereka rasa terbaik untuk anaknya,” imbuh dia.

    Badan Gizi Nasional (BGN) memberi tanggapan atas temuan 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga fiktif. Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang memberikan penjelasan terkait proses mekanisme pengajuan dapur MBG.

    Nanik membeberkan, sebelumnya proses pengajuan itu diawali dengan membangun dapur terlebih dahulu, baru mendaftar sebagai mitra. Namun kini berubah jadi melakukan pendaftaran terlebih dahulu, baru membangun dapur MBG.

    “Sebenarnya bukan fiktif, dulu kira-kira 3 bulan lalu, ketentuan BGN itu membangun dapur dulu, baru mendaftar. Saat itu saya belum masuk. Saya nggak tahu apa pertimbangannya sehingga diubah jadi mendaftar dulu baru, kalau disetujui, membangun dapur,” kata Nanik saat dihubungi, Jumat (19/9).

    Halaman 2 dari 2

    (maa/lir)

  • 9 Anggota DPR Sebut Ada 5.000 Dapur MBG Fiktif, BGN Membantah Nasional

    9 Anggota DPR Sebut Ada 5.000 Dapur MBG Fiktif, BGN Membantah Nasional

    Anggota DPR Sebut Ada 5.000 Dapur MBG Fiktif, BGN Membantah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Tuduhan adanya 5.000 titik dapur MBG yang fiktif ini dikemukakan anggota Komisi IX DPR Nurhadi dalam rapat dengan BGN pada Senin (15/9/2025).
    Awalnya, Nurhadi menyinggung temuan bahwa ada 5.000 unit dapur MBG yang tidak beroperasi di lapangan di mana kasus ini terjadi karena beberapa oknum diduga tahu detail seluk-beluk pendirian SPPG di BGN.
    “Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan ke investor,” kata Nurhadi, dikutip dari
    YouTube
     Komisi IX DPR RI Channel, Jumat (19/9/2025).
    Nurhadi pun menilai temuan tersebut tidak bisa dipandang sepele karena program MBG menyerap anggaran jumbo yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
    “Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program,” ujr dia.
    Nurhadi lantas menyoroti lemahnya mekanisme verifikasi dan pengawasan lapangan sejak awal.
    Politikus Partai Nasdem ini mempertanyakan penjelasan BGN terkait lokasi yang belum dibangun dapur untuk program MBG tetapi sudah tercatat.
    “Bagaimana mungkin ribuan lokasi sudah terdaftar, tetapi tidak menunjukkan progres pembangunan meski melewati tenggat waktu 45 hari,” ujar Nurhadi.
    “Sistem yang longgar membuka celah terjadinya praktik percaloan, dominasi investor besar, hingga penyalahgunaan dana publik, seperti temuan dugaan ‘konglomerasi yayasan’ oleh lembaga pemantau independen,” kata dia.
    Nurhadi pun meminta agar persoalan ini tidak berdampak terhadap pemenuhan gizi bagi anak-anak.
    “Angka ini memicu dugaan adanya ‘dapur fiktif’, meski BGN menyebut di lokasi tersebut belum dibangun walau sudah tercatat,” kata Nurhadi dalam keterangan resmi.
    Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang membantah tuduhan yang menyebut terdapat 5.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif.
    Menurut dia, hal tersebut bukan fiktif, tetapi hanya peletakan titik yang dilakukan tanpa adanya tindak lanjut setelahnya.
    “Iya, kami membantah keras. Enggak ada fiktif. Itu belum dibangun juga, belum ada. Jadi pengertiannya itu pas kita cek, ternyata nggak ada. Kemudian di DPR mengartikan itu fiktif,” kata Nanik saat dihubungi
    Kompas.com
    , Jumat (19/9/2025).
    Nanik menyebutkan, dalam aturan terbaru dari BGN, semua masyarakat bisa membuat titik dapur MBG secara
    online.
    Hal ini tak ubahnya dengan pendaftaran merek, di mana nanti jika ada yang butuh akan dijual.
    “Nah, ini sama. Karena bebas orang boleh mendaftar di
    online,
    ini orang pada meletakkan titik, daftar titik. Jadi ini (hanya) daftarkan titik, enggak tahu siapa nanti yang mau bangun,” ujar Nanik.
    Sistem pendaftaran
    online
    ini dibuat untuk mencegah praktik kolusi ketika akan menjadi mitra BGN atau SPPG.
    “Ini kan dulu dibuat
    online
    untuk menghindari, biar orang enggak
    nyogok
    kanan,
    nyogok
    kiri, kalau mau daftar jadi mitra. Dari situ BGN ini kemudian melakukan cek mana yang benar, mana yang tidak,” kata Nanik.
    “Mana yang memang ada tempatnya, lokasinya benar, atau ada yayasannya, atau ada yang memang sudah membangun,” imbuh dia.
    Oleh karena itu, Nanik menegaskan bahwa apa yang dituduhkan mengenai dapur MBG fiktif sebanyak 5.000 SPPG adalah tidak benar.
    Dia menduga, apa yang dimaksudkan adalah titik pendaftaran yang belum ada bangunannya.
    “Yang dimaksud dengan fiktif ini adalah yang belum ada bangunan, belum ada apa-apanya. Bukan fiktif ini. Mereka gambling dan masih menunggu,” ujar Nanik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Warsubi Hadiri Peresmian Pondok Pesantren Al-Muhajirin di Lapas Jombang

    Bupati Warsubi Hadiri Peresmian Pondok Pesantren Al-Muhajirin di Lapas Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H, Lapas Kelas II B Jombang menggelar acara sholawat yang mengusung tema Memohon Keberkahan Untuk Keutuhan dan Kemajuan Bangsa pada Jumat, 12 September 2025. Acara ini dirangkai dengan peresmian Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Muhajirin di lingkungan Lapas Jombang.

    Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kadiyono, Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Jombang Salmanudin, jajaran Forkopimda, serta para ulama dan pejabat lainnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Kadiyono menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi antara ulama dan umara di Jombang yang terbukti berdampak signifikan pada situasi yang kondusif di daerah ini. “Sinergitas dan kolaborasi antara umara dan ulama di Jombang ini sangat luar biasa, dampaknya Jombang situasinya kondusif, aman, tenang, dan damai,” ujar Kadiyono.

    Bupati Jombang Warsubi, yang akrab disapa Abah Warsubi, turut memberikan sambutan hangat dan menyambut baik acara tersebut. Dalam pesannya, bupati mengingatkan bahwa peringatan Maulid Nabi adalah waktu yang tepat untuk meneguhkan kembali cinta dan kerinduan kepada Rasulullah SAW. “Rasulullah adalah suri teladan sempurna yang harus dicontoh dalam kehidupan sehari-hari, dan salah satu wujud cinta tersebut adalah dengan memperbanyak sholawat,” kata Abah Warsubi.

    Bupati Warsubi juga memberikan apresiasi tinggi atas peresmian Pondok Pesantren Al-Muhajirin di Lapas Jombang. Dia berharap ponpes ini dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan pembinaan spiritual yang membantu para warga binaan untuk membentuk karakter religius.

    “Pondok pesantren ini diharapkan dapat memberikan motivasi untuk terus memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Bupati juga berharap agar para warga binaan yang menempuh pendidikan di ponpes tersebut dapat kembali ke masyarakat dengan bekal ilmu agama yang bermanfaat. Bahkan, ia berharap ada di antara mereka yang bisa lulus menjadi hafidz dan hafidzah Al-Qur’an.

    Acara yang berlangsung dengan penuh khidmat ini dilengkapi dengan santunan anak yatim, ceramah agama yang disampaikan oleh KH. Nurhadi (Mbah Bolong), serta doa bersama yang dipimpin oleh Gus Wabup Salmanudin. Acara ini juga ditandai dengan penandatanganan prasasti sebagai simbol resmi peresmian Pondok Pesantren Al-Muhajirin di lingkungan Lapas Jombang.

    Dengan segala kegiatan yang dirangkai dalam acara tersebut, Bupati Jombang berharap kegiatan ini dapat memperkuat keimanan, menumbuhkan semangat kebersamaan, dan memberikan ketenangan bagi seluruh keluarga besar Lapas Jombang serta warga binaan. [suf]

  • 8 Hakim Singgung Gaya Hidup Panitera PN Jakut, Hobi Main Golf hingga Sewa Rumah Mewah Nasional

    8 Hakim Singgung Gaya Hidup Panitera PN Jakut, Hobi Main Golf hingga Sewa Rumah Mewah Nasional

    Hakim Singgung Gaya Hidup Panitera PN Jakut, Hobi Main Golf hingga Sewa Rumah Mewah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Majelis hakim mencecar gaya hidup Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, yang diketahui memiliki banyak aset dan hobi bermain golf.
    Hal ini terjadi saat istri Wahyu, Deilla Dovianti, menjadi saksi dalam sidang penanganan perkara kasus korupsi suap hakim yang memberikan vonis onslag atau vonis lepas kepada korporasi
    crude palm oil
    (CPO) atau bahan baku minyak goreng (migor).
    “Suami hobi main golf. (Deilla selaku istri) dibelikan mobil Innova Zenix,” ujar Hakim Anggota Adek Nurhadi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
    Awalnya, Deilla enggan mengakui bahwa Wahyu pernah membelikannya mobil.
    Namun, dalam salah satu berita acara pemeriksaan (BAP) terungkap bahwa pada tahun 2024, Wahyu pernah membeli satu mobil Innova Zenix dan atas nama Deilla.
    Wahyu dan Deilla diketahui menikah pada Maret 2023.
    Deilla menyebutkan bahwa sebelum menikah, Wahyu memang sudah memiliki beberapa aset, salah satunya motor merek Harley Davidson.
    Namun, ia mengaku tidak tahu berapa harga motor gede tersebut.
    Setelah menikah, Deilla mengaku tinggal bersama Wahyu di sebuah rumah di perumahan di Cilincing, Jakarta Utara.
    Deilla mengaku bahwa mereka masih mengontrak di rumah ini.
    Namun, per tahunnya, uang sewa mereka menyentuh Rp 100 juta.
    Hakim Anggota Andi Saputra juga sempat mencecar Deilla terkait gaya hidup mereka berdua.
    “Tahu gaji suami berapa sebulan?” tanya Hakim Andi.
    Deilla mengaku tidak tahu pasti gaji suaminya.
    Namun, ia mengaku diberikan nafkah senilai Rp 5 juta per bulan oleh Wahyu.
    Uang ini digunakannya untuk memenuhi kebutuhan rumah, termasuk membiayai hidup dua anak mereka.
    Ketika dicecar hakim, Deilla menjelaskan bahwa sehari-harinya, Wahyu beraktivitas menggunakan mobil Innova Zenix.
    “Suami punya Harley, saudara dikasih (per bulan) Rp 5 juta, enggak masalah?” tanya hakim lagi.
    Deilla mengaku tidak pernah mempermasalahkan ketimpangan ini.
    “Suami kan PNS, ada aset, harta kekayaan, anda enggak pernah nanya?” tanya Hakim Andi lagi.
    “Saya enggak pernah menanyakan,” jawab istri Wahyu ini.
    Dalam perkara ini, jaksa mendakwa lima orang hakim dan pegawai pengadilan menerima suap dari kuasa hukum tiga korporasi sawit untuk menjatuhkan vonis bebas dalam kasus korupsi terkait ekspor CPO.
    Rinciannya, eks Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta didakwa menerima Rp 15,7 miliar; Panitera Muda nonaktif PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, menerima Rp 2,4 miliar.
    Sementara itu, Djuyamto selaku ketua majelis hakim menerima Rp 9,5 miliar, sedangkan dua hakim anggota, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin, masing-masing menerima Rp 6,2 miliar.
    Tiga korporasi tersebut adalah Permata Hijau Group yang terdiri dari PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oleo, dan PT Permata Hijau Sawit.
    Kemudian, Wilmar Group yang terdiri dari PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.
    Lalu, Musim Mas Group yang terdiri dari PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Raya, PT Musim Mas-Fuji, PT Megasurya Mas, dan PT Wira Inno Mas.
    Pada akhirnya, majelis hakim menjatuhkan vonis lepas terhadap tiga korporasi tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.