Tag: Nurhadi

  • Aturan Ini Bisa Hambat Perekonomian Nasional, Apa Itu?

    Aturan Ini Bisa Hambat Perekonomian Nasional, Apa Itu?

    Jakarta: Wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) terus memicu polemik. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dinilai tak mengindahkan desakan untuk mempertimbangkan ulang aturan yang dapat mengancam keberlangsungan perekonomian dan tenaga kerja di Indonesia.
     
    Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Eko Harjanto mengatakan, Rancangan Permenkes yang diinisiasi oleh Kemenkes dianggap terlalu ketat. Bahkan melebihi standar Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang notabene tidak diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.  
     
    ”Kami menerima banyak keluhan dari asosiasi petani dan industri. Mereka merasa pengaturan yang terlalu ketat justru akan menghambat kontribusi industri hasil tembakau (IHT) terhadap ekonomi, termasuk pembayaran cukai,” katanya kepada wartawan dilansir Selasa, 10 Desember 2024.
    Eko juga mengingatkan bahwa IHT memiliki multiplier effect yang besar, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga kontribusi terhadap pendapatan negara. Ia justru berharap kebijakan yang dihasilkan untuk IHT tidak mengekang, melainkan seimbang antara perlindungan kesehatan dan keberlangsungan industri.
     
    “Kami berharap pembahasan ini dilakukan secara inklusif dengan mengundang semua pihak yang terdampak, termasuk asosiasi petani dan industri agar hasil akhirnya tidak merugikan salah satu sektor,” tegasnya.
     

     
    Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti sikap jajaran Kemenkes yang tampak bersikukuh untuk meloloskan aturan restriktif terhadap IHT melalui Rancangan Permenkes. Padahal, aturan ini memiliki dampak negatif yang signifikan bagi perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
     
    “Kalau Kemenkes masih bersikukuh (untuk menerbitkan Rancangan Permenkes) dengan satu tujuan yaitu untuk kesehatan, tapi tidak mempertimbangkan dampak ekonominya, maka ini bukan keputusan yang bijaksana,” ujar dia.
     
    Bahkan, Nurhadi menegaskan sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa Rancangan Permenkes ini diputuskan untuk ditunda. Namun, jajaran Kemenkes masih terus mendorong pembahasan aturan ini sehingga kegaduhan terus terjadi.
     
    “Apakah jajaran Kemenkes ini tidak satu komando dengan pimpinannya? Ini harus diklarifikasi oleh jajaran di bawah Menteri Kesehatan,” ungkapnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • Penyeragaman Kemasan Rokok Bisa Hambat Ekonomi – Page 3

    Penyeragaman Kemasan Rokok Bisa Hambat Ekonomi – Page 3

    Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti sikap jajaran Kemenkes yang tampak bersikukuh untuk meloloskan aturan restriktif terhadap IHT melalui Rancangan Permenkes. Padahal, aturan ini memiliki dampak negatif yang signifikan bagi perkonomian dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

    “Kalau Kemenkes masih bersikukuh (untuk menerbitkan Rancangan Permenkes) dengan satu tujuan yaitu untuk kesehatan, tapi tidak mempertimbangkan dampak ekonominya, maka ini bukan keputusan yang bijaksana,” terangnya.

    Bahkan, Nurhadi menegaskan sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa Rancangan Permenkes ini diputuskan untuk ditunda. Namun, jajaran Kemenkes masih terus mendorong pembahasan aturan ini sehingga kegaduhan terus terjadi.

    “Apakah jajaran Kemenkes ini tidak satu komando dengan pimpinannya? Ini harus diklarifikasi oleh jajaran di bawah Menteri Kesehatan,” serunya.

     

  • Wartawan Gorontalo Diduga Diintimidasi Polisi Saat Meliput, HP Dirampas dan Diancam 

    Wartawan Gorontalo Diduga Diintimidasi Polisi Saat Meliput, HP Dirampas dan Diancam 

    Liputan6.com, Gorontalo – Kembali terjadi, pembungkaman dan praktik intimidasi kepada wartawan kembali terjadi di Gorontalo. Kali ini, anggota Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo diduga melakukan intimidasi terhadap wartawan yang tengah meliput kegiatan di lapangan.

    Kejadian ini menambah deretan panjang kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia, yang semakin mengkhawatirkan. Peristiwa ini bermula ketika wartawan Herman Abdulah alias Popay mendapatkan informasi dari warga bahwa adanya penangkapan kasus narkoba.

    Peristiwa itu terjadi di Jalan Trans Sulawesi, Desa Padengo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Minggu (8/12/2024). Sontak, wartawan bernama Herman Abdulah langsung bergegas ke lokasi untuk berniat melakukan peliputan langsung.

    Di lokasi, ia melihat ada sejumlah polisi sedang melakukan penggerebekan sebuah mobil hitam bernomor polisi DM1052.

    Menurut Herman Abdulah, penggerebekan sebuah mobil hitam itu ternyata berkaitan dengan kasus minuman keras (miras), bukan soal kasus narkoba.

    Namun, ketika Herman Abdulah mengambil gambar, dirinya langsung diadang oleh sejumlah polisi yang diketahuinya merupakan Anggota Polda Gorontalo. HP milik Herman Abdulah ingin dirampas oleh orang yang disebut Kanit Narkoba Polda Gorontalo.

    Tarik menarik di antara keduanya terjadi, akhirnya HP milik wartawan Herman Abdulah berhasil dirampas. Insiden tersebut sempat memicu ketegangan antara wartawan Herman Abdulah dan Kanit Narkoba Polda Gorontalo.

    Tak hanya itu, setelah HP milik wartawan Herman Abdulah telah dirampas, Kanit itu mengeluarkan suara pengancaman dengan nada intimidasi kepadanya.

    “Cari tahu namanya. Kalau ada berita atau foto yang muncul selain dari kita, berarti dari sama kau. Kau yang saya cari,” kata Kanit sambil menunjuk kepada wartawan Herman.

    Setelah Kanit itu marah-marah, HP milik Herman Abdulah yang dirampas oleh Anggota Polda Gorontalo itu dikembalikan. Namun, ketika dirinya melakukan pengecekan foto-foto yang sempat diambilnya, semua sudah terhapus.

    Sebenarnya, kata Herman, HP yang dirampas itu sempat ingin disita polisi akibat mengambil gambar penggerebekan itu. “Tapi saya tidak mau HP saya disita, jadi saya menolak,” jelasnya.

    Dengan kejadian ini, Herman mengaku kecewa dengan apa yang dilakukan oknum-oknum polisi Anggota Polda Gorontalo ini.

    Menurutnya, apa yang dilakukan mereka ini bagian dari pembungkaman pers. Dirinya mengaku sangat terintimidasi dengan oknum-oknum polisi itu.

    Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Gorontalo, AKBP Desmont Harjendro ketika dikonfirmasi mengaku belum mengetahui kejadian ini.

    “Kita cek dulu, biar jelas semua,” singkatnya.

    Aksi solidaritas pasca kasus kekerasan pada Nurhadi, wartawan Tempo dilakukan puluhan wartawan di Taman Apsari, Surabaya pada Senin (29/3) siang.

  • Wonosalam Merajut Asa, Petani Kopi Pakai Jurus Toyota

    Wonosalam Merajut Asa, Petani Kopi Pakai Jurus Toyota

    Bisnis.com, JAKARTA – Siapapun tak mengira, Kecamatan Wonosalam yang berada di sudut bukit, Jombang, Jawa Timur telah memulai debut internasional melalui komoditas kopi. Saat ini baru Malaysia, Jerman dan Jepang menyusul kemudian sebagai konsumen utama ekspor kopi Wonosalam.

    Siang itu, Sabtu (7/12/2024) rintik hujan turun membasahi pelataran kantor Koperasi Kopi Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Kabut-kabut tipis menggelayut, udara segar juga menguar di punggung bukit Wonosalam.

    Tanah Wonosalam yang diberkahi kesuburan, biasa membiakkan benih cengkih, durian, hingga belakangan kopi. Mayoritas warga Wonosalam adalah petani dan pekebun.

    Jalan menanjak berkelok jadi kontur khas Wonosalam. Di tengah balutan udara sejuk itu, secangkir kopi khas Wonosalam seakan jadi obyek rasa syukur tak henti kepada sang Pencipta.

    Apalagi, seruputan kopi jenis ekselsa itu disesap bersama durian kampung yang memiliki cita rasa murni, manis dan pahit mengerubung indra perasa. Jombang yang dikenal sebagai “Kota Kyai” kini bersiap sebagai sentra kopi dan hasil bumi terkenal hingga mancanegara.

    Hasil bumi yang kaya itu hingga bisa dinikmati siapapun berkat kerja keras para warga. Mereka tak tergiur mengkapling lahan untuk sektor komersial lainnya, semisal saja pembangunan vila untuk wisatawan yang lebih banyak merusak alam.

    Para petani memilih terus membudidayakan hasil bumi, cengkeh dan durian, belakangan kopi membuka peluang berkah terbesar.

    Kemauan keras dan kegigihan para warga inilah fondasi berdirinya Koperasi Petani Kopi Wonosalam. Lewat koperasi, berbagai strategi dan kepentingan para petani kopi diwadahi, termasuk bekerjasama dengan para pakar dan ilmuwan dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS).

    Para ilmuwan ITS melakukan kerja-kerja ‘turba’, tak sekadar mempraktikan keilmuan di menara gading. Bertahun-tahun akademisi ITS terdiri dari para dosen bergelar doktor dan profesor, melibatkan belasan mahasiswa mendampingi para petani kopi Wonosalam.

    Mereka mengajari cara berproduksi yang tepat dan efisien, mencakup proses sedari hulu hingga hilir. Proses produksi yang diajarkan tersebut merupakan khazanah milik Toyota Production System (TPS), lebih dulu dikembangkan laboratorium Departemen Teknik Sistem dan Industri (DTSI) ITS.

    Bagi akademisi ITS, sistem produksi ala Toyota masih menjadi salah satu jurus mujarab bagi manufaktur modern.

    “Sistem ini memiliki kunci dan tujuan yang sederhana, sebisa mungkin mengurangi defect atau cacat produksi,” ungkap Kepala Departemen Teknik Sistem dan Industri ITS Nurhadi Siswanto yang membawahi akademisi dan mahasiswa pendamping.

    Kesederhanaan visi ini memang tampak dari koreksi terhadap cara produksi tradisional para petani kopi di Wonosalam.

    Misalkan saja mengubah desain orang dan barang. Pada proses mencacah biji kopi, kebiasaan sebelumnya dilakukan di lantai dengan bebijian yang terserak. Kini diubah dengan posisi di atas meja panjang, para petani mencacah sembari posisi duduk dilengkapi dengan alat cacah.

    Bagaimana hasilnya? Proses yang diperbaiki tersebut menghindari para pekerja dari cedera sekaligus menghemat waktu dan meningkatkan akurasi.

    Belum lagi pelajaran terkait manajemen gudang dan labelling. Perbaikan produksi sesuai TPS kian memudahkan petani mengatur stok sesuai jenis kopi, arabica, robusta maupun liberica. Dengan begitu, para petani bisa secara langsung memantau keadaan stok, memudahkan mereka menata barang terkait produksi.

    Manfaat lebih besar dari perubahan yang tampak kecil dan sederhana itu cukup banyak. Kini para petani bisa lebih mudah melacak hasil panen dari ragam jenis kopi dan berbagai macam waktu panen.

    “Misal ada komplain dari pembeli kalau kopinya memiliki cita rasa tak sempurna, kami dengan mudah melacak jejak dari kopi jenis apa, kapan waktu panennya, serta lokasi tepatnya. Ini membuat kami lebih cepat mengetahui masalah di hilir dan mendapatkan faktornya dari hulu,” ungkap Edi Kuncoro, Pengawas Koperasi Kopi Wonosalam.

    Tidak hanya itu, dengan manajemen produksi berbasis TPS, para petani Wonosalam membangun situs digital sebagai pusat informasi kepada para calon pembeli.

    “Di sana mereka bisa melihat informasi secara real time yang kami sediakan apa saja,” tukas Edi.

    Aktivitas produksi di Koperasi Kopi Wonosalam, Sabtu (7/12/2024). JIBI/KahfiPerbesar

    Target Ekspor Kopi 

    Berkat manajemen produksi lebih modern itu, para pegiat koperasi menargetkan perluasan dan peningkatan ekspor kopi. Manajemen produksi berbasis TPS membuat para petani menerapkan produksi berbasis permintaan pasar. Hal ini kian meningkatkan efisiensi sumber daya, baik lahan maupun tenaga kerja.

    Lahan kopi Wonosalam saat ini digarap seluas 100 hektare dari 2.500 hektare yang tersedia. Lahan-lahan itu tersebar dari mulai ketinggian 300 mdpl hingga 1.300 mdpl.

    “Dengan mengandalkan sistem produksi TPS yang meminimalkan cacat produksi, serta keandalan data, kami bisa menjaring permintaan buyer yang nantinya kami sesuaikan dengan hasil panen. Jadi sekitar Januari kami cari order, apa saja dan berapa banyak permintaan, itulah yang kami sesuaikan panennya, jadi produksi berbasis permintaan,” kata Edi.

    Dengan kemampuan produksi yang efisien itu, para petani juga menyimpan mimpi mendirikan pabrik kopi. Pabrik ini akan berperan sebagai sentra penggilingan sekaligus pengemasan.

    Di sisi lain, peluang ekspor masih terbuka lebar. Terlebih lagi sebagaimana diungkapkan Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno yang juga hadir pada momen kunjungan ke Wonosalam, komoditas kopi jenis Ekselsa yang diproduksi petani paling dicari konsumen, karena populasi apalagi produksinya terbatas di seluruh dunia.

    “Jenis kopi ini sangat langka di dunia, posisinya di tengah antara asam robusta dan pahitnya arabica,” kata Benny.

    Dia mendorong para petani memanfaatkan kerja sama dengan GPEI. Dia mengungkapkan para petani bisa kerja sama dengan GPEI Jawa Timur, ikut banyak pameran dan memanfaatkan peluang karena GPEI memiliki banyak akses ke tujuan ekspor. 

    Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam (tengah) didampingi para pegiat Koperasi Kopi Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, melakukan prosesi penanaman pohon kopi, pada Sabtu (7/12/2024). JIBI/Kahfi Perbesar

    Sistem Produksi Toyota 

    Sistem produksi Toyota alias TPS sejak lama disebarkan di Tanah Air. Kini, Toyota Indonesia telah menggandeng berbagai perguruan tinggi untuk merancang laboratorium pengembangan TPS yang berguna bagi industri kecil atau aktivitas apapun untuk meningkatkan perekonomian rakyat.

    Begitupun bagi ITS. Sebagai salah satu perguruan tinggi mitra Toyota Indonesia, ITS telah mengembangkan TPS berdasarkan skala yang bisa dikerjakan masyarakat.

    “ITS melihat sistem itu bisa diterapkan bagi petani kopi di Wonosalam. Sistem inipun berhasil mengurangi cacat produksi dari kisaran 25% menjadi sekitar 15%,” ungkap Nurhadi, Kepala DTSI ITS.

    Dengan segenap ikhtiar demikian, para petani kopi Wonosalam kelak bisa menambahkan predikat bagi Jombang, sebagai “kota kopi” di samping pusat para Kyai hebat dilahirkan.

    Mereka menjaga jangan sampai Indonesia tak lagi berdaulat atas pangan, kopi pun impor. Padahal petani tak lelah bekerja di tanah yang kayu dan batu pun bisa jadi tanaman, hanya karena cara produksi ketinggalan zaman dan kebijakan tak berpihak.

  • 2 Mantan Kepala Cabdindik Jatim Diperiksa Kejari Ponorogo

    2 Mantan Kepala Cabdindik Jatim Diperiksa Kejari Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Kasus korupsi dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK PGRI 2 Ponorogo periode terus bergulir. Pada Rabu, 4 Desember 2024, dua mantan Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur (Jatim) wilayah Ponorogo-Magetan diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo.

    Dua mantan pejabat tersebut adalah Nurhadi Hanuri, yang menjabat sebagai Kepala Cabdindik Jatim wilayah periode 2020-2022 dan kini menjadi Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo, serta Lena, yang menjabat Kepala Cabdindik Jatim wilayah Ponorogo periode 2022-2023. Keduanya tidak bebarengan saat masuk kantor Kejari Ponorogo. Nurhadi datang duluan, dan keluar sekitar pukul 12.07 WIB. Sementara Lena tiba di halangan kantor Kejari Ponorogo dengan menggunakan mobil Innova warna hitam sekitar pukul 10.05 WIB. Dirinya diperiksa, setelah Nurhadi keluar.

    Ketika dicegat awak media, Nurhadi enggan enggan memberikan komentar terkait pemeriksaannya. Ia pun buru-buru masuk ke dalam mobil berpelat merah dengan nomor polisi AE 1376 SP tersebut.

    Kasie Intel Kejari Ponorogo, Agung Riyadi, membenarkan pemeriksaan terhadap dua mantan Kepala Cabdindik Jatim wilayah Ponorogo tersebut. Pemeriksaan saksi dari kedua mantan Kepala Cabdindik Jatim wilayah Ponorogo ini, untuk memastikan apakah dana BOS dari pemerintah provinsi juga mengalir ke sekolah swasta.

    “Pemeriksaan ini untuk memastikan apakah sekolah swasta juga mendapatkan dana BOS dari pemerintah provinsi,” jelas Agung.

    Agung menambahkan bahwa bahwa pihaknya juga memanggil satu saksi lagi dari unsur Cabdindik Jatim, namun hingga Rabu siang, saksi tersebut belum sampai kantor Kejari Ponorogo. Agung pun juga enggan mengungkap identitas saksi yang belum datang tersebut.

    “Hingga Rabu siang, kami masih menunggu kedatangan saksi lainnya,” tutup Agung.

    Dadi upaya pengungkapan dugaan kasus korupsi di SMK PGRI 2 Ponorogo ini, Kejari Ponorogo telah menyita 10 kendaraan. Barang bukti tersebut terdiri dari 7 unit bus dan 3 unit mobil, yang disita pada Selasa (3/12) lalu. Penyitaan dilakukan setelah pemeriksaan terhadap 16 saksi yang diduga mengetahui aliran dana BOS SMK PGRI 2 Ponorogo. Kejari Ponorogo memastikan akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas demi menegakkan keadilan.

    “Kami sudah menyita 10 kendaraan yang diduga ada hubungannya dengan kasus SMK PGRI 2 Ponorogo ini,” tutup Agung. [end/but]

  • 3 Terdakwa Pungli Rutan KPK Tolak Bayar Uang Pengganti

    3 Terdakwa Pungli Rutan KPK Tolak Bayar Uang Pengganti

    3 Terdakwa Pungli Rutan KPK Tolak Bayar Uang Pengganti
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tiga terdakwa kasus dugaan pungutan liar (Pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (
    Rutan KPK
    ) menolak tuntutan jaksa yang meminta meminta mereka membayar uang pengganti.
    Ketiga terdakwa itu yakni Suharlan, Ricky Rachmawanto, dan Ramadhan Ubaidillah yang berperan mengambil uang dari tahanan pengepul uang pungli.
    Penolakan ini disampaikan tim kuasa hukum ketika membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
    “Kami menolak secara tegas tuntutan berupa uang pengganti tersebut tidak masuk dalam surat dakwaan jaksa KPK,” kata pengacara di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).
    Pengacara menyebut, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur, surat tuntutan jaksa tidak boleh menyimpang dari surat dakwaan.
    Pasal 182 undang-undang tersebut menyatakan bahwa surat tuntutan harus sesuai fakta persidangan dan materi yang termuat dalam surat dakwaan.
    Menurut pengacara, surat tuntutan yang tidak sesuai dakwaan berpeluang menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa.
    “Jaksa wajib menjaga konsistensi antara dakwaan dan Tuntutan, kecuali jika ada perubahan dakwaan yang disetujui dalam persidangan,” ujar pengacara.
    Pengacara lantas menyebut bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mengabaikan surat tuntutan jaksa KPK.
    “Mempertimbangkan putusan yang relevan dengan dakwaan,” tutur pengacara.
    Dalam perkara ini, Suharlan dituntut membayar uang pengganti Rp 103.400.000, Ricky Rachmawanto Rp 116.450.000, dan Ramadhan Ubaidillah, Rp 135.200.000
    Pada tuntutan pidana pokoknya, jaksa meminta Suharlan, Ricky, dan Ubaidillah dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

    Dalam perkara ini, Jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.
    Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki.
    Kemudian eks petugas di
    rutan KPK
    , yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.
    Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank,  serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak. 
    Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

    Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.
    Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.
    Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.
    Para tahanan yang diperas antara lain, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Mas’ud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR Anggap Makan Bergizi Gratis Rp 10.000 per Porsi Tak Cukup Atasi “Stunting”

    Anggota DPR Anggap Makan Bergizi Gratis Rp 10.000 per Porsi Tak Cukup Atasi “Stunting”

    Anggota DPR Anggap Makan Bergizi Gratis Rp 10.000 per Porsi Tak Cukup Atasi “Stunting”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi
    Partai Nasdem

    Nurhadi
    menilai, anggaran
    makan bergizi gratis
    Rp 10.000 per porsi belum cukup untuk mengurangi
    stunting
    di Indonesia.
    Nurhadi menuturkan, berdasarkan standar gizi Kementerian Kesehatan, porsi makan bergizi gratis dengan kebutuhan harian lengkap biasanya membutuhkan biaya sekitar Rp 15-20.000 per porsi.
    “Indonesia saat ini menghadapi masalah stunting dan kurang gizi pada anak-anak. Jika program ini bertujuan untuk mengurangi stunting, maka anggaran Rp 10.000 bisa dianggap belum cukup,” kata Nurhadi kepada
    Kompas.com
    , Minggu (1/12/2024).
    Oleh karena itu, Nurhadi mendorong sejumlah penyesuaian dalam program makan bergizi gratis.
    Pertama, penyesuaian anggaran atau subsidi dengan menambah subsidi untuk memastikan makanan yang disajikan benar-benar bergizi.
    “Kedua, rencana implementasi yang detail: Meliputi strategi pengadaan bahan pangan, efisiensi distribusi, dan pengawasan kualitas makanan,” kata Nurhadi.
    Ketiga, fokus pada sasaran yakni program makan bergizi gratis sebaiknya diarahkan pada kelompok prioritas, seperti anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok miskin ekstrem, agar dampaknya lebih terasa.
    “Jika anggaran tetap Rp 10.000 tanpa ada penyesuaian, maka risiko utama adalah program ini akan terlihat baik secara politis, tetapi kurang efektif secara substansi dalam menangani masalah gizi di masyarakat,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, anggaran program makan bergizi gratis ditetapkan di angka Rp 10.000 per porsi.
    Sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi, tetapi paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup bermutu dan bergizi untuk dikonsumsi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AgenBRILink Dekatkan Akses Perbankan untuk Masyarakat

    AgenBRILink Dekatkan Akses Perbankan untuk Masyarakat

    Bengkulu: BRI terus berupaya mengakselerasi inklusi keuangan, serta menciptakan sharing economy bagi masyarakat. Salah satunya, melalui AgenBRILink.
     
    Keberadaan AgenBRILink di antaranya dapat ditemui di Desa Sentral Baru, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang, Provinsi Bengkulu, yaitu AgenBRILink milik Riswan Nurhadi. 
     
    Awalnya, Riswan membuka warung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Namun, seiring waktu, ia melihat peluang untuk menghadirkan layanan perbankan di desanya yang jauh dari pusat kabupaten.
    “Awalnya saya ragu untuk menjadi AgenBRILink karena tidak terbiasa dengan mesin EDC, namun berkat pembelajaran mandiri melalui video tutorial, saya kemudian berhasil menguasai operasional perangkat tersebut,” ujar Riswan.
     

    Keputusan ini terbukti tepat, karena kini masyarakat Desa Sentral Baru dapat melakukan transaksi perbankan tanpa harus menempuh perjalanan 40 menit ke pusat kabupaten.
     
    Riswan juga menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapinya, terutama dalam hal promosi dan membangun kepercayaan di kalangan warga desa. “Karena kami warga baru, masyarakat awalnya ragu. Tapi, melalui promosi langsung di warung dan dengan bantuan spanduk resmi BRI, akhirnya warga mulai percaya dan bertransaksi di AgenBRILink kami,” ujarnya.
     
    Warung dan AgenBRILink milik Riswan memiliki keunikan yang saling melengkapi. Ketika masyarakat datang untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, mereka juga bisa melakukan transaksi seperti tarik tunai dan transfer. Dengan layanan ini, masyarakat desa tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota untuk keperluan keuangan dan belanja.
     

    Mengenai keuntungan menjadi AgenBRILink, Riswan menyatakan bahwa kerja sama dengan BRI telah memberikan banyak manfaat. Selain mendapatkan penghasilan tambahan, Riswan mendapatkan pengetahuan bisnis, partisipasi dalam berbagai program BRI, serta penghargaan dari acara-acara yang diadakan BRI. 
     
    “Saya berharap kerja sama dengan BRI ini terus berlanjut dan bahkan diperluas melalui pertemuan rutin untuk mempererat silaturahmi antar-agen dan pihak BRI,” ucap Riswan.
     
    Pada kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa perseroan terus berupaya mengakselerasi inklusi keuangan, serta menciptakan sharing economy bagi masyarakat. Salah satunya, melalui AgenBRILink.
     
    Supari mengungkapkan bahwa hingga akhir September 2024, BRI tercatat memiliki lebih dari 1,02 juta AgenBRILink di lebih dari 62 ribu desa di seluruh Indonesia. 
     
    “Dari Januari hingga September 2024, para AgenBRILink berhasil mencatatkan total transaksi sebesar Rp1.170 triliun,” katanya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Peran AgenBRILink Dekatkan Akses Perbankan bagi Masyarakat di Bengkulu

    Peran AgenBRILink Dekatkan Akses Perbankan bagi Masyarakat di Bengkulu

    Bengkulu: Warga di Desa Sentral Baru, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang, Provinsi Bengkulu kini memiliki akses layanan perbankan yang lebih dekat dan lebih mudah berkat keberadaan AgenBRILink milik Riswan Nurhadi.
     
    Awalnya, Riswan membuka warung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Seiring waktu, ia melihat peluang untuk menghadirkan layanan perbankan di desanya yang jauh dari pusat kabupaten.
     
    “Awalnya, saya ragu untuk menjadi AgenBRILink karena tidak terbiasa dengan mesin EDC. Namun berkat pembelajaran mandiri melalui video tutorial, saya kemudian berhasil menguasai operasional perangkat tersebut,” ujar Riswan.
     
    Keputusan tersebut terbukti tepat, karena kini masyarakat Desa Sentral Baru dapat melakukan transaksi perbankan tanpa harus menempuh perjalanan 40 menit ke pusat kabupaten.
     

    Riswan juga menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapinya, terutama dalam hal promosi dan membangun kepercayaan di kalangan warga desa.
     
    “Karena kami warga baru, masyarakat awalnya ragu. Tapi, melalui promosi langsung di warung dan dengan bantuan spanduk resmi BRI, akhirnya warga mulai percaya dan bertransaksi di AgenBRILink kami,” ujarnya.
     
    Warung dan AgenBRILink milik Riswan memiliki keunikan yang saling melengkapi. Ketika masyarakat datang untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, mereka juga bisa melakukan transaksi seperti tarik tunai dan transfer. Dengan layanan ini, masyarakat desa tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota untuk keperluan keuangan dan belanja.
     

    Mengenai keuntungan menjadi AgenBRILink, Riswan menyatakan bahwa kerja sama dengan BRI telah memberikan banyak manfaat. Selain mendapatkan penghasilan tambahan, Riswan mendapatkan pengetahuan bisnis, partisipasi dalam berbagai program BRI, serta penghargaan dari acara-acara yang diadakan BRI. “Saya berharap kerjasama dengan BRI ini terus berlanjut dan bahkan diperluas melalui pertemuan rutin untuk mempererat silaturahmi antar-agen dan pihak BRI,” imbuh Riswan.
     
    Pada kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa perseroan terus berupaya mengakselerasi inklusi keuangan, serta menciptakan sharing economy bagi masyarakat. Salah satunya, melalui AgenBRILink.
     
    Supari mengungkapkan bahwa hingga akhir September 2024, BRI tercatat memiliki lebih dari 1,02 juta AgenBRILink di lebih dari 62 ribu desa di seluruh Indonesia. “Dari Januari hingga September 2024, para AgenBRILink berhasil mencatatkan total transaksi sebesar Rp1.170 triliun”, jelasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Jadi Agen BRILink, Riswan Nikmati Penghasilan Tambahan-Pengetahuan Bisnis

    Jadi Agen BRILink, Riswan Nikmati Penghasilan Tambahan-Pengetahuan Bisnis

    Jakarta

    Riswan Nurhadi merupakan salah satu warga Desa Sentral Baru, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang, Provinsi Bengkulu. Ia menjadi AgenBRILink setelah melihat peluang desanya yang jauh dari pusat kabupaten.

    Selama menjalin kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Riswan mengaku banyak mendapat manfaat. Tidak hanya meraup penghasilan tambahan, ia juga mendapat pengetahuan bisnis, partisipasi dalam berbagai program BRI, serta penghargaan dari acara-acara yang diadakan BRI.

    “Saya berharap kerjasama dengan BRI ini terus berlanjut dan bahkan diperluas melalui pertemuan rutin untuk mempererat silaturahmi antar-agen dan pihak BRI,” ujar Riswan dalam keterangan tetulis, Senin (18/11/2024).

    Mulanya, Riswan hanya membuka warung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Bahkan ia sempat ragu untuk menjadi AgenBRILink karena tidak terbiasa dengan mesin EDC. Namun, ia mengatasi kendala tersebut dengan belajar mandiri melalui video tutorial.

    Ternyata, keputusan yang dibuat Riswan terbukti tepat karena masyarakat Desa Sentral Baru bisa melakukan transaksi perbankan tanpa harus menempuh perjalanan 40 menit ke pusat kabupaten. Ia juga menjelaskan terdapat beberapa tantangan yang dihadapinya, terutama dalam hal promosi dan membangun kepercayaan di kalangan warga desa.

    “Karena kami warga baru, masyarakat awalnya ragu. Tapi, melalui promosi langsung di warung dan dengan bantuan spanduk resmi BRI, akhirnya warga mulai percaya dan bertransaksi di AgenBRILink kami,” ujarnya.

    Warung dan AgenBRILink milik Riswan menjadi perpaduan yang saling melengkapi. Masyarakat bisa datang untuk berbelanja kebutuhan sehari-sehari sekaligus melakukan transaksi seperti tarik tunai dan transfer. Alhasil, masyarakat desa tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk keperluan keuangan dan belanja.

    Di sisi lain, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan perseroan terus berupaya mengakselerasi inklusi keuangan, serta menciptakan sharing economy bagi masyarakat. Salah satunya, melalui AgenBRILink.

    Hingga akhir September 2024, Supari mengungkapkan BRI memiliki lebih dari 1,02 juta AgenBRILink di lebih dari 62 ribu desa di seluruh Indonesia. Ia juga menjelaskan para AgenBRILink dari Januari hingga September 2024, berhasil mencatatkan total transaksi sebesar Rp 1.170 triliun.

    (akn/ega)