Xcloud.id

Tag: Nurdin Halid

  • Nurdin Halid Desak BUMN Bermitra dengan Koperasi untuk Ketahanan Pangan dan Energi

    Nurdin Halid Desak BUMN Bermitra dengan Koperasi untuk Ketahanan Pangan dan Energi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid mendesak Menteri BUMN Erick Thohir agar BUMN bermitra dengan Koperasi dalam mewujudkan swasembada pangan dan membangun ketahanan energi baru terbarukan.

    Hal itu disampaikan Nurudin Halid dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Kementerian BUMN di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Nurdin Halid mengapresiasi kinerja hebat BUMN di bawah komando Erick Thohir lewat berbagai terobosan transformatif dalam 5 tahun. “Prestasi itu pula yang mendasari Presiden Prabowo Subianto kembali mengangkat Erick Thohir sebagai Menteri BUMN 5 tahun ke depan,” ujar Nurdin mengawali paparannya.

    Nurdin Halid juga meyakini BUMN akan terus berkembang maju sebagai motor pembangunan nasional, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara dan memberdayakan masyarakat kecil lewat program KUR, Program Mekar, dan Program Makmur.

    Namun, Nurdin Halid mengingatkan Erick Thohir bahwa BUMN tidak bisa berjalan sendiri untuk mewujudkan misi besar Presiden Prabowo menghilangkan kemiskinan, swasembada pangan, dan energi bersih.

    “Strategi hilirisasi sumber daya alam sudah tepat sesuai amanat Pasal 33 Ayat 3. Namun, pelakunya harus libatkan masyarakat yang terkonsolidasi dalam koperasi, BUMN, dan pihak swasta. Jika kolaborasi ketiga pelaku ekonomi ini bisa ditata dengan baik, maka Pak Erick Thohir telah menjalankan Ekonomi Konstitusi, Ekonomi Pancasila,” tegas Nurdin.

    Nurdin menjelaskan, hilirisasi, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu bagus tetapi belum tentu meningkatkan taraf hidup rakyat.

  • Nurdin Halid dan Rudianto Lallo Kerahkan Pendukung Menangkan Sudirman-Fatmawati

    Nurdin Halid dan Rudianto Lallo Kerahkan Pendukung Menangkan Sudirman-Fatmawati

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Dukungan untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi (dikenal dengan nama “Andalan Hati”), semakin menguat.

    Dua anggota DPR RI, yakni Rudianto Lallo dan AM Nurdin Halid, dengan tegas menyatakan komitmen mereka untuk memenangkan pasangan ini di Pilgub Sulsel mendatang.

    Dalam acara bertajuk Syukuran Anak Rakyat yang berlangsung di Sandeq Ballroom, Hotel Claro Makassar, pada Minggu (3/11/2024), Rudianto Lallo (RL) bersama komunitas relawan Spartan Anak Rakyat hadir untuk menyatakan dukungan penuh bagi Andi Sudirman dan Fatmawati.

    RL, yang kini menjabat di Komisi III DPR RI, mengajak seluruh pendukungnya untuk bekerja keras demi meraih kemenangan yang bersejarah, terutama dalam menjadikan Fatmawati sebagai Wakil Gubernur perempuan pertama di Sulawesi Selatan.

    “Fatmawati adalah sosok yang berani dan tangguh, rela meninggalkan kursi DPR RI demi mengabdi lebih luas bagi Sulawesi Selatan,” ungkap RL.

    Ia menyerukan kepada para relawan untuk mengajak keluarga, kerabat, dan masyarakat luas dalam memenangkan pasangan Andalan Hati.

    Fatmawati Rusdi, yang hadir dalam acara tersebut, menyampaikan terima kasih atas dukungan komunitas Spartan Anak Rakyat. Ia juga menyampaikan pesan kebersamaan yang menyentuh hati.

    “Sahabat mengajarkan kita tentang arti kebersamaan. Kita sangat menyukai kebersamaan karena ia mengajarkan suka dan duka bersama,” ucapnya, diiringi yel-yel “Andalan Hati” dari ribuan relawan.

    Di penghujung sambutannya, Fatmawati mengajak para pendukung untuk mengawal suara Andalan Hati pada pemilihan 27 November 2024 mendatang.

  • KPPU Buat 5 Putusan & 11 Usulan Kebijakan ke Pemerintah dalam 8 Bulan

    KPPU Buat 5 Putusan & 11 Usulan Kebijakan ke Pemerintah dalam 8 Bulan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M. Fanshurullah Asa mendorong adanya Instruksi Presiden untuk peta jalan pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pembentukan lembaga koordinasi kemitraan nasional sebagai salah satu fokus pemerintahan di bidang perekonomian melalui rancangan kebijakan pembangunan untuk lima tahun mendatang. Hal ini dilakukan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPPU dan Komisi VI DPR RI yang dilaksanakan kemarin sore, 31 Oktober 2024, Ketua KPPU juga menggarisbawahi capaian yang telah dilakukan sejak dimulainya masa tugas Anggota KPPU pada 18 Januari 2024 lalu.

    “Selama 8 bulan terakhir, kami telah menyampaikan 11 saran dan pertimbangan untuk perbaikan kebijakan kepada pemerintah dan telah memutuskan 5 putusan atas berbagai pelanggaran hukum persaingan usaha. Salah satu sarannya berkaitan dengan usulan membuka pasar avtur dengan memperkenalkan multi-provider di bandara”, jelas Ifan, sapaan Ketua KPPU dalam keterangan resmi, Jumat (1/11/2024).

    Ketua KPPU juga menegaskan komitmennya untuk memberikan kinerja yang terbaik agar layak memperoleh kenaikan anggaran yang besar di tahun mendatang. Untuk itu KPPU telah memfokuskan pengawasannya pada pasar digital, termasuk mendorong adanya Undang-Undang Pasar Digital guna mencegah perilaku platform dalam menggunakan algoritma yang merugikan, maupun dampak dari perdagangan internasional yang dapat menimbulkan ketidaksamaan level playing field pelaku usaha dalam negeri terutama UMKM.

    Lebih lanjut, untuk meningkatkan kinerja pengawasan, KPPU juga menekankan perlunya amandemen atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Antara lain pada pengaturan ekstrateritorial, perubahan pengendalian merger menjadi notifikasi pra-merger, pengaturan program leniensi, serta peningkatan kewenangan upaya paksa dalam memperoleh alat bukti dan melakukan eksekusi putusan.

    “Ada Rp280-an miliar dari 100-an pelaku usaha yang belum membayarkan denda pelanggaran persaingan usaha dan belum dapat dieksekusi KPPU, karena lemahnya kewenangan KPPU dalam melakukan eksekusi,” ungkap Ifan.

    Selain itu, Ifan juga menjelaskan sepuluh kontribusi KPPU dalam transformasi ekonomi Indonesia, dukungan anggaran KPPU TA 2025 pada prioritas Nasional, target indikator kinerja KPPU pada tahun 2025, alokasi pagu anggaran KPPU TA 2025, serta timeline roadmap KPPU Tahun 2025-2029.

    Sebagai informasi, dalam RDP tersebut Ketua KPPU hadir bersama Wakil Ketua KPPU Aru Armando, serta Anggota KPPU seperti Gopprera Panggabean, Hilman Pujana, Moh. Noor Rofieq, Mohammad Reza, dan Budi Joyo Santoso. RDP dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini bersama Adi Satrya Sulisto, Andre Rosiade, Eko Hendro Purnomo, serta A.M. Nurdin Halid.

    (dpu/dpu)

  • Nurdin Halid Dilantik sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Versi Anindya Bakrie

    Nurdin Halid Dilantik sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Versi Anindya Bakrie

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah resmi mengumumkan susunan kepengurusan baru untuk periode 2024-2029.

    Di bawah kepemimpinan Ketua Umum terpilih, Anindya Bakrie, Kadin berkomitmen untuk memperkuat peran dunia usaha dalam pembangunan ekonomi nasional. 

    Kepengurusan ini rencananya akan dilantik dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang akan berlangsung pada Desember mendatang.

    Salah satu nama penting yang masuk dalam jajaran kepengurusan baru Kadin adalah Ketua Koperasi Indonesia, Nurdin Halid. 

    Nurdin dilantik sebagai Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Koperasi dan UMKM, sebuah posisi strategis yang diharapkan mampu membawa penguatan peran koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia.

    Pengangkatan Nurdin Halid dalam posisi ini tidak lepas dari latar belakang dan kiprahnya yang telah lama berkecimpung di dunia koperasi. Sebagai Ketua Koperasi Indonesia, Nurdin memiliki pengalaman yang luas dalam memperjuangkan kepentingan pelaku koperasi serta UMKM. 

    Koperasi dan UMKM sendiri merupakan sektor penting yang berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi kerakyatan.

    Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, sektor ini menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional. 

    Oleh karena itu, posisi yang diemban Nurdin Halid di Kadin memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan serta memperkuat struktur ekonomi nasional yang inklusif.