Xcloud.id

Tag: Nurdin Halid

  • Kita jaga bersama kredibilitas program

    Kita jaga bersama kredibilitas program

    Foto: Istimewa

    Kopdes/kel Merah Putih didukung DPR, Menkop: Kita jaga bersama kredibilitas program
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 20:25 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) mengungkapkan bahwa hampir seluruh fraksi Komisi VI DPR RI sangat mendukung penuh pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih dengan berbagai masukan (input) yang sangat konstruktif.

    “Kita sudah mencapai beberapa kesepakatan dan kesimpulan, terutama dalam menjaga kredibilitas program ini, di tingkat pelaksanaan dengan segala mitigasi risikonya dan kemungkinan-kemungkinan buruk yang timbul, bisa kita eliminasi sedemikian rupa,” ucap Menkop dalam keterangannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Senin (26/5).

    Hal itu karena, tujuan mulia dari pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan desa, serta mengentaskan kemiskinan ekstrem di desa-desa.

    Menkop juga menekankan bahwa Kopdes/Kel ini milik warga desa, sedangkan BUMDes milik pemerintah desa, sehingga tidak akan tumpang-tindih atau saling mematikan. “Ke depan, bagaimana Kopdes bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk warga desa,” imbuh Menkop Budi Arie, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Maka, Menkop mendorong Kopdes/Kel untuk bersinergi dengan siapapun, termasuk BUMDes. Hal yang pasti, Kopdes/Kel Merah Putih sebagai lembaga ekonomi desa harus diperkuat, harus diberikan ruang dan kesempatan untuk terus berkembang.

    Pasalnya, bagi Menkop, potensi desa juga harus ditumbuhkan, bukan sekadar sebagai desa menjadi konsumen tapi juga sebagai produsen. “Kita berharap Kopdes Merah Putih menjadi pusat distribusi, produksi, dan industri desa,” ucap Menkop.

    Oleh karena itu, Menkop sepaham dengan Komisi VI bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih tidak hanya diperkuat dari sisi kuantitasnya saja, melainkan juga kualitas. “Kita akan membangun 80 Kopdes/kel Merah Putih sebagai percontohan untuk mendapat model bisnis yang tepat sesuai dengan karakteristik desa masing-masing,” kata Menkop.

    Terkait anggaran, Menkop menjelaskan bahwa itu merupakan plafon kredit yang nilainya Rp3 miliar atau lebih sesuai kebutuhan dari proposal bisnisnya. Soal skema pembiayaan, subsidi bunga, tenor, dan lainnya, kini tengah dibicarakan otoritas terkait, yakni Kemenkeu, KemenBUMN, Danantara, dan Bank Indonesia,” terang Menkop.

    Transparansi dan Akuntabilitas

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mengatakan, pihaknya memberikan dukungan terhadap pembentukan Kopdes Merah Putih dengan syarat bahwa pelaksanaannya harus menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat desa/kelurahan secara utuh, serta tidak hanya mengejar jumlah atau target.

    “Kami juga meminta Kemenkop untuk menjamin pendekatan yang digunakan tidak top-down semata, tetapi mengedepankan partisipasi, edukasi, dan penguatan kapasitas masyarakat desa secara otentik,” kata Nurdin, selaku pimpinan sidang.

    Lebih dari itu, Nurdin menegaskan bahwa koperasi desa bukan sekadar program pemerintah, tetapi harus menjadi bagian dari gerakan ekonomi rakyat yang tumbuh dari bawah, dimiliki masyarakat, dan dijalankan oleh mereka sendiri.

    Meski begitu, Komisi VI DPR RI mengingatkan bahwa jumlah koperasi yang terbentuk bukanlah indikator utama keberhasilan pelaksanaan Inpres Nomor Tahun 2025. “Keberhasilan pelaksanaan program ini harus diukur dari seberapa jauh koperasi-koperasi tersebut mampu beroperasi secara aktif dan profesional, dengan struktur pengurus yang lengkap, sistem tata kelola yang transparan, dan kegiatan usaha yang nyata,” ucap Nurdin.

    Selain itu, Kopdes/Kel juga harus mampu meningkatkan pendapatan anggotanya, terutama petani, nelayan, pelaku UMKM, serta kelompok rentan di desa/kelurahan. Bahkan, harus mampu meningkatkan akses masyarakat desa terhadap layanan dasar, seperti pembiayaan murah, sembako terjangkau, dan layanan kesehatan dasar melalui gerai Kopdes Merah Putih.

    Lebih dari itu, Kopdes/Kel Merah Putih harus mampu membangun kemandirian kelembagaan, tidak terus-menerus bergantung pada subsidi pemerintah atau intervensi eksternal. “Harus mampu juga menjadi institusi ekonomi lokal yang dipercaya dan dimiliki warga desa/kelurahan itu sendiri,” ujar Nurdin.

    Kesimpulan rapat lainnya, Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran Kemenkop yang cukup sesuai tugas dan fungsi, khususnya untuk percepatan keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    “Komisi VI DPR RI juga mendorong pemerintah meningkatkan dan mengubah status kelompok Kemenkop menjadi salah satu prioritas di pemerintahan periode 2024-2029,” ujar Nurdin. 

    Sumber : Sumber Lain

  • Polemik Kepemimpinan Kembali Memanas, Dualisme Dekopinda Cimahi Saling Klaim Miliki Legalitas yang Sah

    Polemik Kepemimpinan Kembali Memanas, Dualisme Dekopinda Cimahi Saling Klaim Miliki Legalitas yang Sah

    JABAR EKSPRES – Kisruh dualisme kepemimpinan di tubuh Dewan Koperasi Daerah (Dekopinda) Kota Cimahi kembali mencuat. Meski keduanya mengklaim memiliki legalitas yang sah, kubu Sri Budhi Rahayu dan Eddy Kurnaedi belum juga menemukan titik temu meski sudah bertemu dalam audiensi bersama Komisi II DPRD Kota Cimahi, Jumat (25/4/25).

    Sri Budhi Rahayu menegaskan, saat ini tidak ada lagi dualisme di tubuh perkoperasian nasional, termasuk di Kota Cimahi.

    Menurutnya, kepemimpinan Dekopinda di bawah komandonya sudah mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan Dekopin Pusat yang didukung legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM.

    “Kalau menurut kami sudah tidak ada lagi (dualisme Dekopinda),” kata Sri Budhi Rahayu saat dikonfirmasi, Sabtu (26/4/25).

    BACA JUGA: TPS di Cimahi Bakal Dilengkapi Insinerator, Pemkot Dorong Sirkular Ekonomi dari Sampah

    Pernyataan Sri ini merespons klaim Eddy Kurnaedi yang mengaku menerima mandat sebagai ketua Dekopinda dari Ketua Dekopinwil Jabar, Mustopa yang merupakan bagian dari kubu Nurdin Halid.

    Yang menjadi polemik, penunjukan ini justru diakui oleh Dinas Koperasi Kota Cimahi, padahal sebelumnya sudah ada upaya islah untuk menyatukan kepengurusan Dekopinda Cimahi.

    “Tidak ada mandatori atau penunjukan ketua Dekopinda oleh Ketua Dekopinwil. Semua harus melalui mekanisme Musda,” tegas Sri.

    Sri juga menjelaskan, pengesahan kepengurusan hasil Musda Rekonsiliasi Dekopinda Cimahi telah dilaporkan kepada Pemerintah Daerah, DPRD, Dekopinwil Jabar, dan Dekopin Pusat.

    BACA JUGA: Sampah jadi Musuh Bersama, Camat Cimahi Selatan Gaungkan Revolusi Hijau!

    Bahkan, di tingkat nasional, hasil Munas Rekonsiliasi Desember 2024 sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM pada 31 Januari 2025.

    “Yang jelas kita hanya berpegang bahwa hasil Musda Rekonsiliasi Dekopinda Kota Cimahi telah kita laporkan. Tanggal 30 Januari 2025, Dekopin versi Bambang juga diundang berkonsultasi dan mendapat pengakuan. Sudah disahkan,” ujar Sri.

    Setelah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham, Sri mengaku langsung berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi untuk membahas revisi Undang-Undang Perkoperasian.

    Menurutnya, Dekopinda di bawah kepemimpinannya tetap mengakomodasi pengurus dari rekonsiliasi, termasuk Roni sebagai Wakil Ketua dan Eddy Kurnaedi sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan.

  • Tarif Trump Mengancam, DPR Mulai Bahas Revisi UU Perlindungan Konsumen

    Tarif Trump Mengancam, DPR Mulai Bahas Revisi UU Perlindungan Konsumen

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) atas Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seiring munculnya ancaman kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat (AS).

    Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid menyebut, perang dagang tarif akibat kebijakan Presiden AS Donald Trump akan berdampak pada ekonomi nasional, termasuk pada konsumen.

    “Ekonomi global tidak baik-baik saja. Ini akibat perang dagang tarif akibat kebijakan Donald Trump yang tentu berdampak kepada ekonomi nasional kita dalam negeri dan juga berdampak pada konsumen,” kata Nurdin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan Kementerian Perdagangan di Kompleks Senayan, Kamis (24/4/2025).

    Terlebih, Nurdin menilai permasalahan perlindungan konsumen yang terjadi di masyarakat juga semakin beragam dan kompleks. Apalagi, lanjut dia, UU 8/1999 telah menginjak usia 25 tahun sehingga kemampuannya untuk menjadi solusi masyarakat semakin berkurang, terutama di sektor perdagangan elektronik (e-commerce) seperti Tokopedia—Shopee Cs.

    ”… sehingga kemampuannya untuk menjadi solusi masyarakat semakin berkurang, khususnya dalam merespons permasalahan konsumen di sektor e-commerce,“ ungkapnya.

    Menurutnya, penyelesaian sengketa konsumen tidak berjalan adaptif. Begitu pula dengan pengaturan terkait sanksi yang belum tegas, serta pengaturan lainnya.

    “Sehubungan dengan tersebut, Komisi VI DPR bermaksud untuk merancang UU Perlindungan Konsumen yang baru guna melindungi masyarakat dari berbagai ancaman produk dan jasa berbahaya ke depannya,” jelasnya.

    Di samping itu, dia menyampaikan bahwa rancangan UU Perlindungan Konsumen juga telah ditetapkan sebagai UU inisiatif DPR dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025.

    Adapun, dalam menyusun draf naskah akademik dan RUU tentang Perlindungan Konsumen, Nurdin menuturkan bahwa Komisi VI DPR juga telah membentuk panitia kerja alias panja. 

    “Mudah-mudahan bisa cepat menyelesaikan daripada UU Perlindungan Konsumen,” pungkasnya.

  • Adnan Didukung Nurdin Halid, Appi dan IAS Direstui Bahlil?

    Adnan Didukung Nurdin Halid, Appi dan IAS Direstui Bahlil?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — tensi politik di tubuh Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai memanas jelang Musyawarah Daerah (Musda) yang rencananya bakal digelar pertengahan tahun ini.

    Aroma persaingan terbuka mulai terasa, terlebih saat sejumlah kader seperti Taufan Pawe, Munafri Arifuddin, Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo, hingga Ilham Arief Sirajuddin (IAS) kian santer disebut sebagai kandidat kuat.

    Bagaimana tidak, baik Ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar, Munafri, Adnan, maupun kader senior IAS, mereka telah sowan ke Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.

    Adnan bahkan dikabarkan telah mendapat restu dari senior Partai Golkar sekaligus anggota DPR RI, Nurdin Halid (NH).

    NH dalam beberapa kesempatan bahkan mengatakan, Adnan sebagai figur yang layak untuk memimpin Golkar Sulsel ke depan.

    Nurdin Halid dan Adnan

    Pakar politik Universitas Hasanuddin, Prof Sukri Tamma, menilai bahwa tarung terbuka di Musda Golkar sangat mungkin terjadi, selama DPP tak mengeluarkan diskresi khusus untuk mendukung salah satu calon.

    “Kalau kita melihat figur yang muncul, saya rasa semuanya hampir sama. Artinya, tidak ada satu figur pun yang dominan terlalu jauh,” ujar Prof Sukri, Rabu (16/4/2025).

    Sebagai partai besar dengan pengalaman panjang, Prof Sukri melihat bahwa Golkar selalu mampu menghadirkan dinamika internal yang kompetitif namun demokratis.

    Bahkan, meskipun belum terlihat terang langkahnya seperti nama lain, Prof Sukri menuturkan bahwa Taufan Pawe masih memiliki peluang besar sebagai petahana.

    Munafri Arifuddin temui Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Jakarta. Foto: ist

    “Pak Taufan Pawe kan cukup berhasil juga. Meski beberapa pihak menyoroti hilangnya kursi Ketua DPRD Sulsel, tetapi kan kursinya bertambah,” ucapnya.

  • Wakil Ketua Komisi VI DPR apresiasi kinerja Pelindo tangani penumpang

    Wakil Ketua Komisi VI DPR apresiasi kinerja Pelindo tangani penumpang

    Makassar (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang juga Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Sulawesi Selatan, Nurdin Halid menyampaikan apresiasi kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo yang telah menangani penumpang musim Lebaran saat mudik dan balik dengan sangat baik.

    “Pelindo telah menangani penumpang selama musim mudik Lebaran hingga arus balik, dengan sangat baik,” kata Nurdin di Makassar, Kamis.

    Dia juga mengapresiasi animo masyarakat untuk menggunakan angkutan laut yang masih sangat tinggi, tapi Alhamdulillah semua itu berhasil diupayakan secara baik oleh Pelindo maupun pihak-pihak yang juga bekerja sama dengan BUMN yang menjadi penggerak sektor logistik nasional ini.

    Menurut dia, secara khusus untuk Pelindo pihaknya berterima kasih, karena lonjakan penumpang tahun ini memang tinggi tetapi masalah ketertiban, kedisiplinan, kemudian kelancaran hampir tidak ada permasalahan.

    Sebagai BUMN yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan, lanjut Nurdin, Pelindo berperan sangat penting dalam menjaga kelancaran arus mudik, dan untuk itu pihaknya berterima kasih karena semua berjalan dengan sangat baik.
    “Ke depan untuk meminimalisir berbagai kendala, berbagai upaya peningkatan harus terus dilakukan,” ucapnya.

    Karena itu, ke depan diharapkan ada peningkatan kapasitas, perbaikan fasilitas, keamanan dan protokol kesehatan untuk menjadi prioritas utama.

    Mengingat tingginya angka penumpang selama musim mudik, kata Nurdin, secara keseluruhan meskipun selalu menghadapi banyak tantangan, namun kontribusi Pelindo dalam menghadapi lonjakan penumpang dan menjamin kelancaran sangat besar dan tak terelakkan.

    Meski begitu, dia tetap menyoroti kondisi yang beberapa waktu lalu terjadi di Pelabuhan Makassar, yaitu beberapa pedagang asongan yang ngotot ingin berjualan di kapal penumpang yang tengah sandar di dermaga dengan “mengupayakan” segala cara demi bisa masuk ke kapal.

    “Itu sangat berbahaya dan harus dihentikan. Jangan dibiarkan [asongan berjualan di kapal], harus ditertibkan. Itu jadi perintah khusus saya bersama anggota Komisi VI DPR RI lainnya,” tegas Nurdin.

    Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono menyampaikan bahwa terkait arus mudik dan balik Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi, khusus di Pelabuhan Makassar, Pelindo menyiapkan 3 dermaga untuk melakukan pelayanan kapal penumpang selama masa Angkutan Lebaran 2025.

    “Kami juga telah mengecek secara langsung terkait kondisi Terminal Penumpang Pelabuhan Makassar yang saat ini memiliki luas kurang lebih 6.500 M2 dan dilengkapi dengan Ruang Tunggu Sementara (RTS), X-Ray, serta Garbarata,” ujar Arif.

    Menurut dia, puncak arus mudik di Pelabuhan Makassar terjadi pada H-10 atau 21 Maret 2025 dengan penumpang sebanyak 7.373 orang dan 605 unit kendaraan. Sedangkan puncak arus balik pada H+6 atau 6 April 2025 dengan jumlah penumpang sebanyak 7.653 orang.

    Data yang ada mencatat bahwa peningkatan arus penumpang di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar pada musim mudik Lebaran Idulfitri tahun ini sebesar 80.347 orang atau naik 8,60 persen dari tahun 2024 lalu.

    Arif Suhartono menyebutkan bahwa semua fasilitas untuk penumpang khususnya di Pelabuhan Makassar sudah disiapkan dan semuanya dalam kondisi yang proper (sesuai).

    Pewarta: Suriani Mappong
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Irwan Muin Siap Ramaikan Musda Golkar Sulsel

    Irwan Muin Siap Ramaikan Musda Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Irwan Muin menyatakan kesiapannya untuk turut serta dalam Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) yang akan datang. Pernyataan ini ia sampaikan setelah berdiskusi dengan tokoh senior Golkar, Nurdin Halid.

    “Yah, ini adalah pesta demokrasi Partai Golkar Sulsel. Semua kader memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam Musda. Olehnya itu, saya juga siap meramaikan Musda,” ujar Irwan Muin, Jumat (4/4/2025).

    Irwan Muin dikenal memiliki kedekatan dengan Nurdin Halid dan banyak mendampingi mantan Ketum PSSI itu di DPR RI sejak terpilih sebagai anggota legislatif. 

    Selain itu, ia juga dikenal memiliki hubungan baik dengan DPD II Golkar di Sulsel, yang semakin menguatkan posisinya dalam perhelatan Musda nanti.

    Pada Musda sebelumnya, Irwan Muin menjabat sebagai Sekretaris SC, yang membuatnya memahami betul teknis pelaksanaan Musda. 

    Pengalaman ini diyakini akan menjadi modal penting bagi dirinya dalam menghadapi dinamika yang terjadi dalam Musda kali ini.

    Sementara itu, Nurdin Halid menegaskan bahwa setiap kader Golkar memiliki hak yang sama dalam Musda, selama memenuhi syarat yang telah ditentukan.

    “Semua kader memiliki hak yang sama dalam Musda, sepanjang memenuhi syarat. Silakan berkompetisi,” ujar Nurdin Halid.

  • Nurdin Halid Restui Adnan Jadi Ketua Golkar Sulsel

    Nurdin Halid Restui Adnan Jadi Ketua Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan, sejumlah nama mulai mencuat sebagai kandidat potensial untuk memimpin DPD I Golkar Sulsel. Salah satu nama yang mendapat sorotan khusus adalah mantan Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan.

    Senior Partai Golkar, Nurdin Halid (NH), dalam beberapa kesempatan menyebut Adnan sebagai figur yang layak untuk memimpin Golkar Sulsel ke depan. Yang terbaru, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu menerima silaturahmi Adnan di kediamannya di Jalan Mapala, Kecamatan Rappocini, pada Kamis (3/4/1015).

    Dalam suasana pertemuan yang hangat, Adnan disambut dengan jamuan makan oleh Nurdin Halid. Mengenakan kemeja krem, Adnan tampak santai, sementara NH memakai kaos hitam. Keduanya mengobrol sambil menikmati kue khas Barongko.

    “Adinda Adnan datang bersilaturahmi meminta dukungan untuk maju sebagai calon Ketua Golkar Sulsel. Sebagai senior, saya mendukung niat Adinda Adnan untuk memimpin dan membesarkan Partai Golkar,” ujar Nurdin Halid.

    NH menilai Adnan sebagai pemimpin muda yang sangat potensial dan memiliki niat kuat untuk membesarkan Golkar. 

    “Selama ini Adnan tidak memiliki jabatan di kepengurusan Golkar, sehingga belum bisa berkontribusi maksimal dalam Pemilu kemarin. Jika diberi kepercayaan, saya yakin beliau mampu mengembalikan kejayaan Golkar,” tambah NH.

    Selain Adnan, NH juga menyebut beberapa nama lain yang dianggap memiliki potensi besar untuk memimpin Golkar Sulsel. 

    Di antaranya adalah mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), serta Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin (Appi). Menurut NH, ketiga figur ini memiliki elektabilitas, kualitas, dan pengalaman yang mumpuni.

  • Pembentukan Koperasi Merah Putih, Bupati Tator dan Toraja Utara Temui Nurdin Halid

    Pembentukan Koperasi Merah Putih, Bupati Tator dan Toraja Utara Temui Nurdin Halid

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR —  Anggota DPR RI dari Golkar, HAM Nurdin Halid, menerima kunjungan silaturahmi dari Bupati Tanah Toraja, Zadrak Tombeg, dan Bupati Toraja Utara terpilih periode 2025-2030, Frederik Victor Palimbang, di kediamannya, Jalan Mapala, Kecamatan Rappocini, Selasa (1/4/20245).

    Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis terkait pembangunan di wilayah Tator dan Toraja Utara serta rencana kolaborasi ke depan, terutama terkait pembentukan Koperasi Merah Putih yang baru saja digagas Presiden Prabowo.

    Dalam pertemuan tersebut, kedua bupati menyampaikan perkembangan terkini di daerah masing-masing serta berdiskusi mengenai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. 

    Nurdin Halid, yang dikenal aktif mendorong penguatan koperasi, menyambut baik rencana pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai wadah peningkatan kesejahteraan masyarakat Toraja.

    “Kami berdiskusi tentang bagaimana memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPR, dan stakeholder lain untuk mendorong kemajuan Toraja. Koperasi Merah Putih bisa menjadi salah satu solusi untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan,” ujar Nurdin Halid.

    Selain itu, Zadrak Tombeg dan Frederik Palimbang secara resmi mengundang Nurdin Halid untuk menghadiri acara dialog bersama Pemerintah Daerah Toraja dan Toraja Utara, yang akan membahas lebih dalam arah pembangunan ke depan.

    Kedatangan dua bupati menunjukkan komitmen bersama dalam memajukan Tanah Toraja dan Toraja Utara.

  • Silaturahmi Lebaran, IAS dan Nurdin Halid Bicara Politik dan Masa Depan Golkar Sulsel

    Silaturahmi Lebaran, IAS dan Nurdin Halid Bicara Politik dan Masa Depan Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin bertamu ke rumah anggota DPR RI AM Nurdin Halid di hari pertama Idulfitri 1446 Hijriah Senin (31/3/2025).

    Pertemuan berlangsung di kediaman pribadi Nurdin Halid, Jalan Mapala Kota Makassar. IAS datang didampingi istrinya Aliyah Mustika Ilham sekaligus Wakil Wali Kota Makassar.

    Sementara Nurdin Halid didampingi sang istri Andi Nurbani. Pertemuan berlangsung penuh kehangatan.

    Nurdin Halid adalah mentor, senior, sekaligus guru politik bagi IAS.

    “Pas IAS datang bertamu ke rumah, kita berbincang membahas masa depan Golkar dan langkah-langkah mengembalikan kejayaan Golkar ke depan,” kata Nurdin Halid.

    Sebagai senior, Nurdin Halid prihatin melihat kejayaan Golkar yang hilang di Sulsel.

    Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Golkar kehilangan kursi Ketua DPRD Sulsel. Nasdem mematahkan dominasi Golkar pada Pemilu 2024 lalu dengan perolehan 17 kursi bandingkan 14 kursi.

    Nurdin Halid berharap IAS ambil bagian ke depan mengembalikan kejayaan beringin rindang di Sulsel.

    Di pilkada Makassar 2024, IAS ikut membantu memenanangkan kader Golkar Munafri Arifuddin.

    Setiap momen Idulfitri, IAS selalu menyempatkan bertamu ke rumah Nurdin Halid. Nurdin Halid adalah kakak sekaligus mentor politik bagi IAS.

    Keduanya bersahabat aktif sebagai pengurus Angkatan Muda Pembangunan Indonesia Sulawesi Selatan (AMPI) pada tahun 1990-an.

  • Sidak Pasar di Sulsel, Nurdin Halid: Harga Kebutuhan Pokok Masih Stabil

    Sidak Pasar di Sulsel, Nurdin Halid: Harga Kebutuhan Pokok Masih Stabil

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid alias NH melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional di Sulawesi Selatan. Salah satu nya di Pasar Pabaeng-Baeng. Hasilnya harga kebutuhan pokok di pasar tersebut masih normal.

    Diantaranya meliputi minyak goreng, beras, dan gula pasir. “Tidak ada lonjakan harga. Bahkan takaran minyak kita sesuai, tidak seperti yang ditemukan di Jawa beberapa waktu lalu,”ujar Nurdin Halid kepada awak media seusai menggelar sidak, Sabtu 29 Marer 2025.

    Misalnya untuk harga minyak kita harga eceran tertinggi sudah sesuai yaitu Rp.12.700. Minyak kita merupakan minyak subsidi dari pemerintah karena bekerjama dengan buloq.

    Sedangkan beras Rp 11 ribu per liter. Adapun telur Rp 22 ribu per rak. “Justru yang naik harga cabai,”tutur Politisi dari Partai Golkar ini.

    Lebih lanjut NH mengatakan, selain di Kota Makassar, dia juga telah melakukan kegiatan serupa di daerah lain seperti di Kabupaten Wajo, Soppeng, dan Bone.

    “Apa yang saya lakukan ini dalam rangka reses untuk melakukan kunjujungan pengawasan yang dimulai sejak tanggal 26 Maret. Makanya saya lakukan sidak ke pasar untuk memantau harga kebutuhan pokok jelang idul fitri,”katanya.

    Dalam kegiatan ini, NH didampingi Pengawas Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan dan Anggota DPRD Sulawesi Selatan Kadir Halid.