Xcloud.id

Tag: Nurdin Halid

  • Bahlil Terancam Digulingkan, Nusron Wahid Jadi Kandidat Pengganti?

    Bahlil Terancam Digulingkan, Nusron Wahid Jadi Kandidat Pengganti?

    GELORA.CO –  Belum genap setahun menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dikabarkan mulai digoyang dari jabatannya.

    Desas-desus santer menyebut akan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar untuk menggantikan Bahlil, dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN, Nusron Wahid, sebagai kandidat kuat pengganti.

    Meski sejumlah elite Golkar membantah kabar ini, isu tersebut mencuat di tengah memudarnya pengaruh politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

    Bahlil, yang selama ini dikenal sebagai “orang Jokowi”, dianggap semakin kehilangan dukungan internal maupun eksternal.

    Spekulasi soal renggangnya hubungan antara Jokowi dan Prabowo menguat usai Presiden Prabowo memberikan abolisi dan amnesti kepada dua tokoh politik yang sebelumnya divonis bersalah: Thomas Lembong (eks Menteri Perdagangan era Jokowi) dan Hasto Kristiyanto (Sekjen PDIP).

    Keduanya sebelumnya dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta, namun kini dibebaskan atas keputusan presiden.

    Langkah Prabowo ini ditafsirkan sebagai sinyal kuat bahwa ia tak lagi berada di bawah bayang-bayang Jokowi.

    Padahal, selama masa transisi kekuasaan, banyak pihak menilai Jokowi masih memegang pengaruh besar.

    Golkar saat ini merupakan partai dengan jumlah kursi kedua terbanyak di parlemen, hanya kalah dari PDIP, dan lebih unggul dibandingkan Gerindra secara kursi meskipun suaranya lebih kecil secara nasional.

    Dengan komposisi tersebut, Golkar menjadi penentu utama dalam stabilitas koalisi pemerintah Prabowo.

    Namun posisi Bahlil, yang dikenal sebagai loyalis Jokowi, mulai dipertanyakan.

    Golkar sebagai partai yang identik dengan kekuasaan dinilai tidak akan mempertahankan ketua umum yang tak lagi sejalan dengan presiden.

    Sejarah politik Golkar menunjukkan bahwa partai ini selalu mencari kesejajaran dengan kekuasaan, dan jarang bertahan lama sebagai oposisi.

    Oleh sebab itu, suara-suara yang mendorong Munaslub dianggap logis secara doktrinal dan strategis.

    Nusron Wahid, politisi Golkar yang kini menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN di kabinet Prabowo-Gibran, disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti Bahlil.

    Selain sebagai kader lama Golkar, Nusron juga merupakan mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor dan memiliki basis kuat di NU, menjadikannya figur lengkap dari sisi nasionalis-religius.

    Ia juga merupakan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, dan dinilai memiliki kedekatan strategis dengan lingkaran istana saat ini.

    Sejumlah tokoh Golkar membantah adanya rencana Munaslub.

    Wakil Ketua Umum Golkar Nurdin Halid menyebut isu tersebut sebagai “halusinasi politik.”

    Ketua DPD Golkar Jakarta Basri Baco bahkan menyatakan kabar itu bertujuan memecah belah partai.

    Sikap serupa juga ditunjukkan Ketua Umum SOKSI, salah satu ormas pendiri Golkar, meski diketahui bahwa Nusron Wahid adalah bagian dari SOKSI.

    Namun demikian, dalam politik, apalagi di tubuh Golkar, yang dikenal cair dan pragmatis, tidak ada asap tanpa api.

    Jika kondisi politik terus berubah, pergantian pimpinan bukan hal yang mengejutkan.

    Setidaknya ada beberapa alasan mengapa Bahlil mulai “tak nyaman” di posisinya:

    Citra Negatif di Kabinet

    Kebijakan Bahlil sebagai Menteri Investasi dan Menteri ESDM sebelumnya dinilai merugikan rakyat kecil, termasuk pelarangan penjualan LPG 3 Kg oleh pengecer dan pemberian izin tambang di wilayah konservasi.

    Loyalitas terhadap Jokowi

    Bahlil dianggap terlalu menonjolkan kepentingan Jokowi, padahal kini Golkar berada di pemerintahan Prabowo.

    Ini membuatnya tampak tak adaptif terhadap perubahan arah kekuasaan.

    Kepemimpinan Internal yang Dituding Elitis

    Banyak tokoh senior Golkar disebut disingkirkan dan diganti dengan figur-figur baru yang tidak proporsional dalam kepengurusan.

    Proses pengisian struktur juga berjalan lamban.

    Bahlil menjadi Ketua Umum Golkar melalui Munas yang dipercepat pasca mundurnya Airlangga Hartarto.

    Proses tersebut dinilai sarat tekanan politik, bahkan disebut sebagai hasil kompromi demi menyelamatkan Airlangga dari jerat hukum kasus korupsi minyak goreng.

    Jika Nusron Wahid benar-benar mendapat restu dari istana, maka kekuatannya nyaris tak terbendung.

    Dengan sokongan NU, SOKSI, dan kedekatan dengan Presiden Prabowo, peluangnya merebut kepemimpinan Golkar sangat besar.

    Sebaliknya, Bahlil makin terisolasi seiring melemahnya pengaruh Jokowi, apalagi jika Jokowi benar-benar mengambil peran formal di PSI sebagai Ketua Dewan Pembina, seperti yang diisyaratkan oleh Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.

    Pergantian Ketua Umum Golkar bukan semata soal internal partai, melainkan menyangkut konfigurasi kekuasaan nasional.

    Jika Bahlil digantikan oleh Nusron, maka Prabowo akan memegang kendali tiga kekuatan utama parlemen: Gerindra, PDIP, dan Golkar.

    Sementara Jokowi, dengan pengaruh yang makin menyusut, hanya akan menggenggam PSI, partai yang belum masuk lima besar.

    Situasi ini menunjukkan bahwa politik Indonesia pasca 2024 sedang memasuki babak baru.

    Golkar, seperti biasa, tetap menjadi pion utama dalam dinamika kekuasaan.

  • Nurdin Halid Sebut Pihak Haus Kekuasaan Hembuskan Isu Munaslub Golkar Ganti Bahlil, Siapa Dia?

    Nurdin Halid Sebut Pihak Haus Kekuasaan Hembuskan Isu Munaslub Golkar Ganti Bahlil, Siapa Dia?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus senior Partai Golkar, Nurdin Halid membantah tegas isu adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang disebut sebut untuk menggantikan Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

    Menurutnya, isu tersebut tidak berdasar, bernuansa provokatif, dan berpotensi merusak soliditas partai.

    “Isu Munaslub Golkar itu hoaks. Isu murahan yang tidak perlu ditanggapi,” tegas Nurdin dalam keterangan resminya, Jumat (1/8/2025).

    Anggota DPR ini menyebut wacana Munaslub sebagai upaya segelintir pihak yang frustasi dan haus kekuasaan.

    Menurutnya, gerakan tersebut tidak mencerminkan kondisi riil Partai Golkar yang saat ini solid dan terus melakukan konsolidasi di bawah kepemimpinan Bahlil.

    “Isu ini dikembangkan oleh orang-orang yang frustasi dan kasak-kusuk mencari jalan pintas untuk merebut kekuasaan,”tegasnya.

    Dia mengingatkan bahwa segala bentuk provokasi yang tidak berdasar, apalagi menyasar institusi politik strategis seperti Golkar, bisa berujung pada konsekuensi serius.

    “Hati-hati. Jangan sampai niat jahat Anda justru berbalik merugikan diri sendiri. Golkar tidak akan membiarkan upaya pelemahan ini terus berlanjut,” tambahnya.

    Nurdin juga menekankan, bahwa tidak ada satu pun alasan yang rasional untuk menggelar Munaslub. Kepemimpinan Bahlil dinilainya berjalan baik dan sesuai arah organisasi.

    “Bahlil itu on the track. Konsolidasi terus berjalan, program partai juga hidup. Golkar sangat solid,” tegas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu.

    Menurut Nurdin, soliditas internal ini menjadi modal kuat bagi Golkar untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Baik kader Golkar di eksekutif maupun legislatif, disebutnya bekerja bersama menyukseskan agenda strategis nasional.

  • Gaungkan Indonesia First, DPR Dorong Kemendag Jadi Motor Penggerak

    Gaungkan Indonesia First, DPR Dorong Kemendag Jadi Motor Penggerak

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid menggaungkan Indonesia First sebagai wujud nasionalisme ekonomi Indonesia di tengah kelesuan dan tekanan ekonomi global. Menurut Nurdin Halid, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bisa menjadi motor penggerak dan lokomotif produk-produk Indonesia di pasar global.

    “Kalau Amerika mengusung America First, kita juga harus berani menggaungkan Indonesia First. Kepentingan ekonomi nasional harus menjadi pijakan dan orientasi kebijakan perekonomian nasional, termasuk regulasi dan kebijakan pokok Kementerian Perdagangan,” ujar Nurdin Halid dalam keterangannya, Sabtu (19/7/2025).

    Nurdin menilai Kemendag memiliki peran strategis untuk mewujudkan Indonesia First. Di area hulu, kata dia, Kemendag bisa menjadi motor penggerak bagi kementerian/lembaga, BUMN, swasta nasional dan UMKM dalam meningkatkan produk bermutu dan berdaya saing di pasar global. Di area hilir, Kemendag mengeluarkan dan mengawasi regulasi terkait urusan impor dan ekspor. 

    Selain itu, kata dia, Kemendag bertanggung jawab mempromosikan dan membuka akses pasar internasional bagi produk-produk dalam negeri. Dalam hal ini, Kemendag menjadi lokomotif yang menarik produk dalam negeri masuk ke pasar internasional. 

    “Jadi strategi makronya, Kemendag mendorong beragam produksi dalam negeri yang berdaya saing di pasar global. Pada saat yang sama, Kemendag menggencarkan promosi dagang di luar negeri serta memperkuat regulasi seperti Permendag untuk melindungi produsen dan konsumen atau pasar dalam negeri,” jelas dia.

    Nurdin juga menyoroti pelaksanaan kebijakan penghapusan persetujuan teknis (pertek) berdasarkan instruksi Presiden. Dia meminta agar implementasi kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan kebutuhan industri dan konsumen nasional, serta tidak menghambat ekspor.  

    “Ekspor seharusnya dipermudah, bukan malah dibatasi dengan pertek yang tak perlu. Kementerian Perdagangan harus bisa menjelaskan secara terbuka, komoditas mana yang wajib pertek dan mana yang bisa dibebaskan,” tutur Nurdin.

    Spirit Prabowo 

    Lebih lanjut, Nurdin menilai Indonesia First selaras dengan spirit nasionalisme ekonomi yang sering digelorakan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, Indonesia First sejalan dengan visi besar dan komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto yang berpegang teguh pada Ekonomi Konstitusi Pasal 33 berdasarkan ideologi Pancasila.  

    “Rakyat Indonesia bersyukur karena lahir pemimpin nasional yang memiliki visi dan komitmen kuat menjalankan Ekonomi Konstitusi yang tergambar dalam Asta Cita. Pak Prabowo selalu menegaskan visi dan misinya tentang ketahanan pangan dan energi yang bermuara pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” kata Nurdin.  

    Dia menyebut beberapa kebijakan strategis pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan realisasi dari gerakan Indonesia First. Salah satunya adalah program hilirisasi kekayaan alam untuk mendatangkan nilai tambah sehingga Indonesia tidak lagi mengandalkan ekspor bahan mentah dengan harga murah. Transformasi BUMN juga dipercepat dan diefektifkan dengan membentuk BPI Danantara sebagai super holding. 

    Termasuk, kata dia, pembentukan 80.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih  yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi rakyat di akar rumput seperti petani, peternak, nelayan, pengrajin, pedagang kecil yang tersebar di desa-desa dan kota-kota seluruh Indonesia. Mereka yang berjumlah lebih dari 62 juta adalah pelaku usaha berskala UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional karena mampu menyerap mayoritas tenaga kerja dan menyumbang signifikan terhadap PDB.  

    “Kehadiran Kopdeskel Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo diharapkan bisa mengatasi persoalan 62 juta lebih UMKM, terutama akses terhadap modal, teknologi, dan pasar masih menjadi hambatan yang memerlukan keberpihakan negara. Jadi, Kopdeskel MP hadir untuk mendorong UMKM naik kelas,” imbuh Politisi Senior Partai Golkar tersebut.

    Nurdin juga menyoroti isu terbaru yaitu keberhasilan Presiden Prabowo memimpin diplomasi perdagangan Indonesia, khususnya terkait penurunan tarif ekspor ke Amerika Serikat. Meski angka penurunan hanya mencapai 19% dan impor produk AS ke Indonesia menjadi 0%, namun pencapaian tersebut sebagai sinyal positif. 

    “Setidaknya, keberhasilan diplomasi itu menunjukkan kepemimpinan Pak Prabowo dan strategi Pemerintah di tengah dinamika ekonomi global yang lesu dan penuh ketidakpastian akibat perang, ketegangan regional, dan perang tarif,” tutur Nurdin. 

  • Puja Puji Bahlil ke Adnan Purichta Ichsan, Anggap Sahabat Lama Hingga Calon Pemimpin Masa Depan

    Puja Puji Bahlil ke Adnan Purichta Ichsan, Anggap Sahabat Lama Hingga Calon Pemimpin Masa Depan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Suhu politik di tubuh Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai memanas jelang Musyawarah Daerah (Musda) yang rencananya bakal digelar tahun ini. Para kandidat calon Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel mulai bermanuver mendekati pemilik suara, termasuk ke Ketua DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    Sejumlah kader seperti Taufan Pawe, Munafri Arifuddin, Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo, hingga Ilham Arief Sirajuddin (IAS) kian santer disebut sebagai kandidat kuat.

    Keempat kader tersebut diketahui telah sowan dan bertemu empat mata dengan Bahlil.

    Salah satu kandidat yang digadang-gadang menguat adalah Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo.

    Mantan Bupati Gowa silaturahmi dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di kediaman Bahlil, Jakarta, Senin (31/3/2025).

    Dalam beberapa kesempatan, Bahlil bahkan terang-terangan menyebut Adnan kawan lama. Menteri ESDM itu juga menganggap Adnan memiliki jiwa kepemimpinan mumpuni di tingkat nasional.

    “Terkhusus sahabat saya Adnan. Pak Adnan ini adalah teman lama saya. Kami berproses sejak lama. Pak Adnan ini mempunyai jiwa kepemimpinan di tingkat nasional. Saya berdoa Pak Adnan bisa membawa Sulawesi Selatan lebih baik,” kata Bahlil yang saat itu menjabat Menteri Investasi kala menghadiri pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan, di Gedung Celebes Convention Center (CCC) Makassar, Kamis, 22 Desember 2022.

    Bukan hanya Bahlil yang mengagumi sosok Adnan. Kader senior Partai Golkar, Nurdin Halid (NH) dikabarkan telah memberi restu kepadanya untuk maju bertarung berebut kursi tertinggi Golkar Sulsel.

  • Menuju Musda Golkar Sulsel: Appi Dibackup Erwin Aksa, Pengamat Sebut Pertemuan TP dengan Bahlil Bentuk Komunikasi Politik yang Positif

    Menuju Musda Golkar Sulsel: Appi Dibackup Erwin Aksa, Pengamat Sebut Pertemuan TP dengan Bahlil Bentuk Komunikasi Politik yang Positif

    “Ini bentuk perhatian serius dari DPP agar Musda berjalan baik, demokratis, dan bermartabat. Sulsel adalah ladang suara Golkar, maka wajar jika DPP ingin semua proses berjalan tanpa konflik yang bisa merusak soliditas partai,” lanjutnya.

    Menurutnya, dinamika menjelang Musda memang wajar diwarnai manuver politik, tetapi jangan sampai menimbulkan kesan eksklusivitas atau diskriminasi terhadap kader lain.

    “Pertemuan seperti ini penting untuk mencegah terjadinya konflik internal, seperti perebutan dukungan atau munculnya kader-kader yang merasa dikesampingkan. Golkar harus menunjukkan kedewasaan politik,” tegasnya.

    Ia juga menilai, semakin banyak kader yang siap bertarung dalam Musda, justru menunjukkan partai dalam kondisi sehat. Selain Taufan Pawe, tokoh-tokoh seperti Munafri Arifuddin (Appi), Adnan Purichta Ichsan, Ilham Arief Sirajuddin, dan Andi Ina Kartika Sari disebut memiliki potensi besar.

    “Semakin banyak yang maju, semakin bagus. Tapi yang penting adalah bagaimana semua kader bisa bersatu pasca-Musda. Tidak boleh ada lagi praktik sapu bersih atau kader yang dieliminasi,” ujar Firdaus.

    Ia juga menyoroti pentingnya menyelesaikan persoalan internal sebelum Musda, termasuk menyatukan kembali hubungan antar elite seperti Taufan Pawe dan Nurdin Halid.

    “Konflik lama harus selesai. Musda harus dibuka secara fair. Hasil Musda nanti harus dihormati bersama dan digunakan untuk memperkuat partai, bukan memecah belah,” jelasnya.

    Firdaus menegaskan bahwa Musda bukan sekadar ajang kontestasi kekuasaan, tetapi momentum konsolidasi total partai di daerah.

  • Bertemu Bahlil, Nurdin Halid Bahas Musda Golkar Sulsel

    Bertemu Bahlil, Nurdin Halid Bahas Musda Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader senior Partai Golkar, H.A.M. Nurdin Halid, bertemu sekaligus berkonsultasi dengan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu sore (3/7/2025).

    Bahkan keduanya nampak berada dalam mobil yang sama saat meninggalkan lokasi pertemuan.

    Dalam keterangannya, Nurdin Halid menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas dua hal penting, yaitu persiapan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan dan tugas-tugas strategis di Komisi VI DPR RI.

    “Sebagai kader dan senior di Partai Golkar, saya bertemu dengan Ketum Bahlil sekaligus berkonsultasi terkait Musda Golkar Sulsel yang rencananya akan digelar Agustus mendatang,” ujar Nurdin Halid.

    Ia mengatakan, Ketua Umum Bahlil Lahadalia berpesan agar Musda dapat berlangsung secara lancar dan demokratis, serta mampu menjadi momentum kebangkitan dan pengembalian kejayaan Partai Golkar di Sulawesi Selatan.

    Tak hanya itu, Nurdin Halid yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI turut membahas arah kebijakan nasional dalam bidang ekonomi dan industri bersama Bahlil.

    “Saya juga datang sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI untuk berkonsultasi tentang hal-hal yang perlu menjadi perhatian dan perlu dikawal ke depan dan tugas-tugas saya sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI,” tambahnya.

    Sebelumnya, Ia juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi dalam proses pemilihan, sekaligus mengingatkan agar tidak terjadi gesekan yang dapat memecah belah kader.

  • Menuju Musda Golkar Sulsel, Nurdin Halid: Jangan Transaksional dan DPD II Jangan Buru-buru Berikan Dukungan

    Menuju Musda Golkar Sulsel, Nurdin Halid: Jangan Transaksional dan DPD II Jangan Buru-buru Berikan Dukungan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, angkat bicara terkait rencana pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan yang diperkirakan akan digelar pada Agustus mendatang.

    Menurut Nurdin, Ketua Umum Partai Golkar telah memberi ruang kepada seluruh bakal calon untuk melakukan sosialisasi. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Ketua Umum, Bahlil Lahadalia dengan pertimbangan utama yakni figur yang mampu mengembalikan kejayaan Partai Golkar.

    “Target kita menambah kursi di tingkat nasional, dan Sulsel harus kembali menjadi nomor satu. Jadi dinamika Musda ini terus dipantau,” ujar Nurdin Halid, Sabtu (21/6/2025).

    Sebagai kader senior dan anggota DPR RI, Nurdin berharap pelaksanaan Musda tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

    “Persaingan itu boleh, tapi jangan sampai menjadi perseteruan. Kita ingin Musda ini menjadi contoh demokrasi yang sehat di tubuh partai,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia mengingatkan kepada seluruh pengurus DPD II Partai Golkar agar tidak gegabah dalam memberikan dukungan kepada calon sebelum memahami betul visi dan komitmen para kandidat.

    “Panitia Musda saja belum terbentuk, jadi jangan terburu-buru mengambil sikap. Kita harus mendalami dulu kapasitas dan integritas para calon,” tegasnya.

    Nurdin juga mengimbau seluruh bakal calon ketua DPD I Golkar Sulsel untuk menghindari praktik transaksional dalam proses pencalonan.

    “Kalau kita ingin demokrasi yang bermoral, maka calon pemimpin partai harus menjauh dari politik uang. Jangan jadikan Musda sebagai ajang jual-beli dukungan,” pungkasnya.

  • Musda Golkar Sulsel, Nurdin Halid: Keputusan Akhir di Tangan Ketum Bahlil

    Musda Golkar Sulsel, Nurdin Halid: Keputusan Akhir di Tangan Ketum Bahlil

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Senior Partai Golkar dan anggota DPR RI, Nurdin Halid, angkat bicara terkait dinamika jelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2025.

    Nurdin menyampaikan bahwa Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia telah memberi ruang kepada semua bakal calon untuk melakukan sosialisasi sebelum Musda digelar. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan ketua umum.

    “Prinsipnya, siapa pun figur yang mencalonkan diri harus mampu mengembalikan kejayaan partai. Target kita menambah kursi secara nasional, dan Sulsel harus kembali menjadi nomor satu,” ujar Nurdin, Sabtu (21/6/2025).

    Ia juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi dalam proses pemilihan, sekaligus mengingatkan agar tidak terjadi gesekan yang dapat memecah belah kader.

    “Saya sebagai anggota DPR RI mengharapkan demokrasi berjalan. Silakan bersaing, tapi jangan sampai jadi perseteruan,” imbaunya.

    Kepada pengurus DPD II, Nurdin mengingatkan agar tidak terburu-buru memberikan dukungan kepada kandidat manapun sebelum memahami dinamika secara utuh, terlebih panitia Musda pun belum terbentuk secara resmi.

    “Jangan tergesa-gesa beri dukungan. Dalami dulu semua calon, dan tunggu panitia resmi terbentuk,” katanya.

    Menutup pernyataannya, Nurdin juga mengimbau agar semua calon menghindari praktik politik transaksional demi menjaga moralitas dan integritas dalam berdemokrasi.

    “Saya mengimbau semua calon untuk tidak transaksional. Demokrasi kita harus bermoral,” pungkasnya.

  • Buntut Tambang di Raja Ampat, DPR Dorong Revisi UU Kuatkan Pengawasan IUP

    Buntut Tambang di Raja Ampat, DPR Dorong Revisi UU Kuatkan Pengawasan IUP

    Buntut Tambang di Raja Ampat, DPR Dorong Revisi UU Kuatkan Pengawasan IUP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi Golkar
    Nurdin Halid
    mengatakan DPR akan mendorong penguatan regulasi serta pengawasan terhadap izin tambang, khususnya di kawasan konservasi.
    Dia mendesak agar dilakukan revisi undang-undang terkait
    izin usaha pertambangan
    (IUP) agar lebih berpihak pada
    pelestarian alam
    dan masyarakat adat.
    “Kami akan kawal kebijakan ini lewat fungsi legislasi dan pengawasan. Jangan sampai ada kompromi terhadap kerusakan lingkungan dengan alasan investasi,” ujar Nurdin dalam keterangannya, Rabu (18/6/2025).
    Nurdin pun menggarisbawahi pentingnya pelibatan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam proses pembangunan di kawasan strategis seperti Raja Ampat, Papua Barat Daya.
    Menurutnya, pembangunan harus partisipatif dan inklusif, tidak hanya menguntungkan pihak luar.
    Maka dari itu, Nurdin menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut empat IUP di wilayah Raja Ampat.
    “Kami di DPR menyambut baik keputusan ini.
    Raja Ampat
    adalah kekayaan hayati dunia yang tidak tergantikan. Tidak boleh lagi ada aktivitas tambang yang merusak kawasan tersebut,” tuturnya.
    Nurdin menambahkan, keputusan Prabowo itu merupakan bentuk tanggung jawab terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.
    Pasalnya, kata dia, kehadiran industri tambang di wilayah sensitif seperti Raja Ampat hanya memberikan manfaat jangka pendek dan berisiko tinggi merusak potensi ekonomi jangka panjang yang berbasis pariwisata dan ekosistem laut.
    “Alih-alih menambang, kita harus mendorong ekonomi biru, pelestarian laut, dan pengembangan wisata berbasis komunitas. Itulah arah kebijakan yang seharusnya diutamakan di Raja Ampat,” jelas Nurdin.

    Sementara itu, terkait tidak dicabutnya izin tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat, Nurdin menjelaskan bahwa keputusan pemerintah dilakukan berdasarkan pertimbangan menyeluruh.
    Menurutnya, PT Gag Nikel yang merupakan anak usaha PT Antam beroperasi di luar kawasan Geopark Global UNESCO dan dinilai telah menjalankan tata kelola lingkungan dengan baik sesuai hasil evaluasi Kementerian ESDM.
    “Yang paling penting ke depan adalah pengawasan ketat. Evaluasi terhadap operasional PT Gag Nikel harus dilakukan berkala agar tidak terjadi kerusakan lingkungan, apalagi mendekati kawasan geopark global,” kata Nurdin.
    “Pengoperasian PT Gag Nikel harus membawa kenyamanan dan kesejahteraan bagi warga lokal. Jangan sampai mereka justru menjadi tamu di tanah sendiri,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Agar kopdes merah putih tak menjadi `momok` baru

    Agar kopdes merah putih tak menjadi `momok` baru

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Agar kopdes merah putih tak menjadi `momok` baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 28 Mei 2025 – 21:56 WIB

    Elshinta.com – Inisiatif pembentukan koperasi desa atau kopdes merah putih hingga saat ini masih menjadi perdebatan hangat.

    Meskipun bertujuan mulia untuk menggerakkan ekonomi dan memberdayakan masyarakat desa, banyak pihak menyuarakan kekhawatiran serius bahwa program ini berpotensi menjadi momok baru bagi ekonomi desa jika tidak dikelola dengan hati-hati.

    Presiden Prabowo Subianto sering menekankan pentingnya kedaulatan pangan, kedaulatan ekonomi desa, dan gotong royong. Namun, muncul pertanyaan apakah kopdes merah putih sejalan dengan semangat kemandirian ini?

    Pemerintah Prabowo menargetkan pembentukan 80 ribu kopdes merah putih di seluruh Indonesia, yang kelembagaannya akan diluncurkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Pemerintah menargetkan 80 ribu koperasi itu bisa beroperasi pada 28 Oktober 2025.

    Anggaran yang dibutuhkan untuk pembentukan 80 ribu kopdes diperkirakan mencapai Rp400 triliun.

    Sebagai modal awal, pemerintah akan memberikan plafon hingga Rp3 miliar per unit koperasi. Dana ini bukan hibah, melainkan berupa pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Setiap koperasi wajib mengembalikan pinjaman tersebut melalui mekanisme cicilan dengan tenor enam tahun.

    Peluang dan tantangan

    Kementerian Koperasi mengidentifikasi pembentukan kopdes merah putih ini menghadapi setidaknya delapan tantangan.

    Pertama, partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berkoperasi masih minim, tercermin dari rendahnya angka keanggotaan. Kemenkop mencatat dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 280 juta, yang tercatat menjadi anggota koperasi hanya sekitar 25 juta, masih di bawah 10 persen dari total penduduk.

    Tantangan kedua adalah citra negatif koperasi di mata publik akibat kasus koperasi bermasalah dan pinjaman daring ilegal yang mengatasnamakan koperasi.

    Ketiga, kurangnya adaptasi koperasi terhadap teknologi.

    Keempat, perbedaan skala ekonomi dan potensi antar desa.

    Kelima, disparitas kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di berbagai desa.

    Tantangan keenam, potensi adanya praktik elite capture atau penyalahgunaan kekuasaan dalam pembentukan dan pengelolaan koperasi desa merah putih.

    Ketujuh, risiko kecurangan atau fraud akibat pengelolaan yang tidak profesional.

    Kedelapan, tantangan terkait keberlanjutan lembaga dan usaha koperasi di masa depan.

    Dari sejumlah tantangan yang ada, salah satu yang menjadi sorotan selama ini adalah skema pembiayaan koperasi, yang berisiko menimbulkan fraud ketika dikelola secara tidak profesional.

    Pendanaan sebesar Rp3 miliar per desa, dengan total potensi Rp240 triliun adalah investasi signifikan yang menunjukkan kepercayaan besar pada potensi desa. Ini adalah kesempatan bagi Himbara untuk berkontribusi langsung pada pembangunan ekonomi akar rumput.

    Di sisi lain, banyak pihak mengkhawatirkan model pembiayaan ini berpotensi meningkatkan risiko angka kredit macet (NPL) perbankan. Belum lagi, ada rencana dana desa menjadi jaminan pinjaman kepada bank.

    Skema pembiayaan melalui pinjaman dari bank-bank Himbara yang kemudian akan dicicil menggunakan alokasi dana desa ini dikhawatirkan berpotensi membebani fiskal desa dalam jangka panjang.

    Kemudian, jika dana desa —yang menjadi hak desa untuk pembangunan— dijadikan jaminan, maka ini dikhawatirkan menghambat pembangunan jalan desa, jembatan, sekolah, dan infrastruktur publik penting lainnya. Menurut anggota DPR RI Komisi VI Nurdin Halid, ini bisa menyebabkan tujuan pembangunan desa terganggu oleh beban utang struktural yang mungkin belum siap ditanggung.

    Halaman berikut: Penggunaan sistem berbasis teknologi  untuk mengurangi risiko kerugian atau fraud yang

    Terkait hal ini, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa penggunaan sistem berbasis teknologi akan dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian atau fraud yang mungkin timbul. Ada keyakinan kuat bahwa dengan memperkuat sistem tersebut, masalah fraud dapat diatasi.

    Oleh karena itu, Kemenkop akan fokus dalam peningkatan SDM, sistem pengelolaan, dan kelembagaan koperasi.

    Tantangan lainnya adalah rencana kopdes untuk menjual sembako, LPG, dan pupuk juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai ekosistem UMKM yang sudah ada di desa.

    Sejumlah pihak khawatir akan nasib warung-warung dan toko kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi keluarga di desa jika harus bersaing dengan koperasi yang memiliki modal dan akses lebih besar.

    Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kopdes tidak mematikan usaha-usaha yang sudah eksis, melainkan menjadi pendorong yang mendukung pertumbuhan UMKM.

    Menjawab kekhawatiran ini, Kemenkop memastikan bahwa keberadaan kopdes tidak akan mematikan BUMDes maupun UMKM. Kedua usaha ini justru akan semakin diperkuat posisinya oleh kopdes karena akan menjadi mitra kerja dalam membangun perekonomian desa.

    Tantangan lainnya adalah risiko nepotisme dan KKN yang berpotensi terjadi sejak awal pembentukan pengurus koperasi, apalagi kepala desa akan secara otomatis (ex officio) menjabat sebagai ketua pengawas koperasi.

    Jika pengurus hanya ditunjuk berdasarkan kedekatan keluarga atau kepentingan pribadi, bukan profesionalisme dan integritas, maka tujuan mulia koperasi akan sulit tercapai. Koperasi bisa jadi hanya akan menjadi alat baru bagi oknum untuk mengambil keuntungan.

    Namun, Budi Arie telah memastikan bahwa pihaknya akan melarang adanya hubungan darah atau keluarga antara para pengurus dan kepala desa. Dia akan membatalkan kepengurusannya jika ditemukan ada pengurus yang memiliki hubungan keluarga.

    merah putih sebenarnya menjanjikan potensi keuntungan besar

    Meskipun dihadapkan pada beragam tantangan, kopdes merah putih sebenarnya menjanjikan potensi keuntungan besar, asalkan dijalankan dengan benar dan profesional.

    Menteri Koperasi memperkirakan bahwa tiap koperasi bisa meraup laba hingga Rp1 miliar per tahun, atau total Rp80 triliun dari 80 ribu koperasi. Angka fantastis ini bisa tercapai dari pemangkasan peran perantara yang selama ini merugikan dan efisiensi dalam penyaluran subsidi.

    Menurut Budi Arie, para perantara (middleman), rentenir, dan tengkulak berpotensi meraup keuntungan hingga Rp300 triliun. Kondisi ini dianggap tidak adil, baik bagi masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan.

    Dengan efisiensi jalur distribusi melalui koperasi desa, Budi Arie memperkirakan Rp90 triliun atau sekitar 30 persen dari total Rp300 triliun tersebut dapat diselamatkan dan dialirkan kembali ke desa.

    Budi Arie menjelaskan bahwa ide koperasi desa merah putih ini merupakan inisiatif presiden untuk memastikan barang-barang yang disubsidi negara benar-benar sampai ke masyarakat secara efektif dan efisien. Tujuannya agar dana subsidi yang besar tidak sia-sia dan benar-benar tepat sasaran.

    Budi Arie mengatakan bahwa musuh utama pembentukan kopdes adalah ketakutan, kecurigaan, dan keraguan. Dia mengakui banyak menerima kritik, kekhawatiran, ataupun kecurigaan bahwa masyarakat desa tidak siap menerima program ini.

    Wajar banyak pihak khawatir terhadap program koperasi desa ini. Sejarah mencatat kegagalan koperasi unit desa (KUD) di masa lalu dan sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bahkan, anggota DPR RI Komisi VI Mufti Anam mengatakan banyak KUD dan BUMDes yang kolaps dan bahkan sengaja dibikin bangkrut untuk kepentingan segelintir pihak.

    Belajar dari pengalaman pahit ini, perlu ada jaminan konkret dari pemerintah agar kopdes tidak menjadi “alat bancakan” oknum di desa. Tanpa pengawasan ketat dan sistem akuntabilitas yang transparan, risiko penyalahgunaan dana dan praktik korupsi akan sangat tinggi.

    Pemerintah juga harus mengedepankan kualitas dibandingkan kuantitas koperasi desa merah putih. Jangan sampai demi mengejar target 80 ribu justru memicu pembentukan koperasi yang tergesa-gesa, tanpa persiapan administratif maupun sumber daya manusia yang memadai.

    Bagaimana pun, koperasi harus lahir dari kesadaran dan kesiapan desa sehingga bisa menghasilkan koperasi yang berdaya tahan dan berkelanjutan, guna mencapai tujuan awal inisiatif pembentukan kopdes, yakni mewujudkan kemandirian ekonomi desa.

    Jika tidak ada langkah-langkah konkret, niat baik kopdes merah putih ini bisa jadi hanya ilusi, dan malah berpotensi menciptakan “momok” baru yang merugikan desa dan masyarakat.

    Sumber : Antara