Tag: Novita Wijayanti

  • Novita Wijayanti terpilih jadi Ketum PIRA organisasi sayap Gerindra

    Novita Wijayanti terpilih jadi Ketum PIRA organisasi sayap Gerindra

    Jakarta (ANTARA) – Politisi Partai Gerindra yang juga anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti terpilih jadi Ketua Umum Perempuan Indonesia Raya (PIRA), organisasi sayap Partai Gerindra, untuk periode 2025–2030.

    Novita terpilih melalui Musyawarah Nasional (Munas) 2025 PIRA yang digelar di Jakarta sejak Kamis (9/10). Dia terpilih menjadi ketua umum menggantikan Sumarjati Arjoso selaku ketua umum periode sebelumnya.

    “Ini adalah amanah besar yang tidak hanya menjadi kehormatan, tetapi juga tanggung jawab untuk saya jalankan dengan sepenuh hati dan dedikasi,” kata Novita di Jakarta, Jumat.

    Usai terpilih, dia pun bertekad untuk membawa PIRA ke arah yang lebih kuat.

    Dia menegaskan fokus kepemimpinannya adalah pada penguatan kapasitas perempuan, kemandirian ekonomi, serta peran strategis perempuan dalam kebijakan publik.

    Menurut dia, PIRA merupakan wadah penting dalam membangun kapasitas, jejaring, dan keberdayaan perempuan melalui pendidikan politik, kepemimpinan, serta pengabdian masyarakat.

    “PIRA bukan sekadar sayap partai, tetapi mesin penggerak nilai-nilai kerakyatan, mendengar, bekerja, dan menghadirkan solusi nyata dari dapur UMKM hingga podium kebijakan,” katanya.

    Dengan adanya kader aktif di 37 provinsi, dia berharap PIRA bisa menjadi kekuatan besar yang menggerakkan perempuan untuk tampil sebagai motor perubahan.

    Novita menyoroti fakta bahwa keterwakilan perempuan di legislatif nasional masih berkisar 23–27 persen sehingga PIRA memiliki peran strategis untuk memperbesar partisipasi politik perempuan.

    Dia juga menegaskan dukungan penuh terhadap Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto, yang kini memimpin Indonesia pada periode 2025–2030.

    Menurut dia, kepemimpinan Prabowo membawa visi besar yang inklusif, berorientasi pada rakyat, dan berintegritas tinggi.

    Dia menambahkan kepemimpinan Prabowo Subianto mencerminkan semangat baru bagi bangsa Indonesia dengan semangat keberanian, kerja keras, dan ketulusan dalam membangun negara.

    “PIRA siap menjadi bagian dari perjuangan besar itu, memastikan perempuan Indonesia menjadi agen perubahan bagi kemajuan bangsa yang inklusif dan berkeadilan,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator Novita Soroti Kecelakaan Kapal di Selat Bali: Evaluasi

    Legislator Novita Soroti Kecelakaan Kapal di Selat Bali: Evaluasi

    Jakarta

    Angota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Novita Wijayanti menyoroti dua kecelakaan kapal di Selat Bali yakni kebakaran KM Barcelona V-A dan kandasnya KMP Tunu Jaya. Menurutnya, dua tragedi itu buka sekadar persoalan teknis, namun juga tragedi kemanusian yang perlu ditindaklanjuti dengan serius.

    “Kecelakaan kapal bukan hanya tragedi teknis, tetapi tragedi kemanusiaan. Ini adalah alarm keras bagi kita semua untuk memperkuat pengawasan dan mengevaluasi sistem keselamatan pelayaran, terutama di jalur-jalur padat seperti Selat Bali,” kata Novita kepada wartawan, Minggu (27/7/2025).

    Baca juga: Puan Minta Tata Kelola Transportasi Diperbaiki Usai KMP Tunu Jaya Tenggelam

    Kader dari partai yang diketuai oleh Presiden Prabowo Subianto ini mendorong evaluasi menyeluruh terhadap standar keselamatan pelayaran nasional. Evaluasi mencakup sistem inspeksi, kelaikan kapal, hingga peningkatan kompetensi awak, terutama pada kapal penyeberangan yang mengangkut penumpang dan kendaraan dalam jumlah besar.

    Ia juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan dalam evakuasi dan respon darurat. Menurutnya, meski seluruh penumpang KM Barcelona V-A berhasil diselamatkan, keberhasilan tersebut tidak boleh hanya bergantung pada faktor keberuntungan atau cuaca yang bersahabat.

    “Ini soal nyawa manusia. Kapal angkutan rakyat tidak boleh hanya dilihat dari sisi logistik dan ekonomi semata, tetapi dari nilai-nilai keselamatan dan perlindungan publik yang menyeluruh,” ujarnya.

    “Kita tidak boleh menunggu insiden serupa terjadi lagi. Transportasi laut adalah urat nadi bagi banyak daerah, dan sudah saatnya keselamatan menjadi prioritas, bukan sekadar formalitas,” katanya.

    (dek/gbr)

  • Koperasi Merah Putih Pertama Berdiri di Tanah Leluhur Prabowo

    Koperasi Merah Putih Pertama Berdiri di Tanah Leluhur Prabowo

    Jakarta

    Koperasi Merah Putih pertama berdiri di Desa Dawuhan, Banyumas, sekitar 200 meter dari makam RM Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia (BNI). Kehadirannya dianggap sebagai babak baru ekonomi kerakyatan di wilayah tersebut.

    Peresmian koperasi pada Selasa (24/6) ini dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Hj Novita Wijayanti.

    Menurut Novita, kehadiran koperasi ini bukan sekadar peresmian institusi ekonomi saja, melainkan bentuk penghormatan terhadap warisan perjuangan keluarga Djojohadikusumo yang sejak awal dikenal memperjuangkan kemandirian ekonomi nasional.

    “Koperasi ini berdiri hanya sekitar 200 meter dari makam RM Margono Djojohadikusumo, kakek Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, yang juga dikenal sebagai pendiri BNI dan Bapak Perbankan Indonesia,” ungkap Novita dalam keterangannya, Rabu (25/6/2025).

    Selain peresmian, Menteri Budi Arie bersama Wamen Ferry, Wamen Ferry Juliantono, dan tokoh lainnya turut melakukan ziarah ke makam RM Margono. Sosok Margono dikenang tak hanya sebagai pendiri bank nasional, tetapi juga pelopor ekonomi kerakyatan-semangat yang kini kembali dihidupkan lewat koperasi desa ini.

    Pendirian Koperasi Merah Putih ini juga menjadi simbol kuat sinergi antara sejarah dan masa depan. Di tanah tokoh perintis ekonomi nasional, kini tumbuh benih baru kemandirian desa. Bagi masyarakat Dawuhan, koperasi ini menjadi tonggak kebangkitan ekonomi lokal dengan semangat nasionalisme yang mendalam.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kopdes Dawuhan tidak sekadar piloting, tapi memberi energi kopdes lain 

    Kopdes Dawuhan tidak sekadar piloting, tapi memberi energi kopdes lain 

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Kopdes Dawuhan tidak sekadar piloting, tapi memberi energi kopdes lain 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 23 Juni 2025 – 13:27 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih Desa Dawuhan, Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) dapat menjadi contoh terbaik dalam pengelolaan koperasi di seluruh Indonesia.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan Kopdes/kel Merah Putih Dawuhan ini hanya berjarak 200 meter dari makam Margono Djojohadikusumo (Kakek Presiden Prabowo Subianto), yang merupakan tokoh penting dalam sejarah koperasi di Banyumas. 

    “Diharapkan, semoga semangat beliau bisa menular ke Kopdes/kel Merah Putih di Dawuhan ini,” kata Menkop dalam Soft Launching Percontohan Kopdes/kel Merah Putih Dawuhan, Banyumas, Sabtu (21/6/2025).

    Acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Anggota DPR RI Novita Wijayanti, serta perwakilan pejabat dari Kemenkop dan stakeholder terkait.

    Banyumas sendiri dikenal sebagai kota bersejarah, di mana koperasi pertama kali didirikan oleh Raden Aria Wirjaatmadja, pelopor Koperasi di Hindia Belanda pada tahun 1895. Sehingga Banyumas, bukan hanya kota yang penuh dengan orang-orang besar tetapi juga sejarah yang luar biasa.

    Menkop Budi Arie mengapresiasi pendirian dan pengembangan Kopdes/kel Merah Putih Dawuhan yang dipelopori oleh para Notaris dan tim pengurus desa. 

    Menkop menekankan, pentingnya menjaga kearifan lokal dalam pengelolaan koperasi. Agar koperasi bisa sama dengan koperasi di seluruh dunia. “Tapi kearifan lokal harus tetap dijaga. Ini ciri khas Banyumas,” ujarnya.

    Dirinya juga memberikan target ambisius agar Kopdes/kel Merah Putih Dawuhan bisa menjadi juara satu Koperasi Desa nasional pada tahun depan, dengan syarat koperasi tersebut memiliki anggota minimal setengah dari warga desa dan keuntungan minimal Rp1 miliar rupiah per tahun. 

    “Maka, pendirian Kopdes/kel Merah Putih Dawuhan ini menandai awal perjalanan koperasi di Indonesia yang kini telah mencapai sekitar lebih 80 ribu unit Koperasi Desa/Kelurahan di seluruh Nusantara,” ujar Menkop. 

    Pemerintah, kata Menkop Budi Arie, melihat momentum ini sebagai saatnya Indonesia mengukir sejarah baru dalam perubahan ekonomi dan gerakan rakyat yang berfokus pada pengembangan koperasi desa.

    Tujuan utama dari pengoperasian Kopdes/kel Merah Putih adalah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Mulai dari mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga, hingga menstabilkan harga dan pasokan kebutuhan pokok. “Desa-desa diharapkan menjadi lebih produktif, tumbuh, dan mandiri melalui koperasi ini,” ucapnya.

    Tak hanya itu, inovasi juga menjadi fokus utama, dengan penerapan sistem transaksi cashless dan digitalisasi yang memudahkan operasional koperasi, serta pengawasan yang lebih transparan dan profesional. 

    “Saya sudah membuktikan sendiri transaksi tanpa uang tunai menggunakan sistem digital buatan anak bangsa yaitu, QRIS. Berharap seluruh Kopdes/kel Merah Putih menggunakan transaksi digital agar akuntabel dan transparan,” tambah Menkop.

    Pemerintah menargetkan, pengoperasian Kopdes/kel Merah Putih secara luas dapat berjalan cepat, namun tetap terukur dan terorganisir dengan baik, agar tidak menimbulkan kerusuhan sosial. 

    “Tak hanya SDM-nya yang siap, tapi juga organisasinya dan tata kelola juga harus siap. Ada 3 indikatornya dalam mengawasi Kopdes/kel Merah Putih ini. Tercatat, terukur dan terdampak,” ucap Menkop.

    Menkop mengungkapkan, keberhasilan koperasi ini akan diukur dari dampaknya terhadap masyarakat desa di seluruh Indonesia. Melalui semangat sejarah dan inovasi teknologi, diharapkan Kopdes/kel Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan dan berdaya saing di era digital.

    “Koperasi menggerakkan ekonomi dari akar rumput, agar kemiskinan di desa bisa berkurang dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ucapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menkop bersama kementerian/lembaga terkait juga melakukan ziarah dan doa di makam Margono Djojohadikusumo, sebagai bentuk penghormatan sekaligus persiapan menyambut Hari Koperasi Nasional yang jatuh pada 12 Juli.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Trans Banyumas Sempat Dihentikan Mendadak, Operator: Tetap Beroperasi Hingga Akhir 2025

    Trans Banyumas Sempat Dihentikan Mendadak, Operator: Tetap Beroperasi Hingga Akhir 2025

    TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO – Buy The Service (BTS) Bus Trans Banyumas, memastikan tetap beroperasi setelah keputusan dari Direktorat Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan dicabut terkait penghentian operasi bus. 

    Operator Trans Banyumas, yaitu PT Banyumas Raya Transportasi menyatakan bakal terus beroperasi sesuai kontrak yang berlaku yakni hingga akhir 2025.

    “Kalau tahun 2025 kementerian memastikan Trans Banyumas tetap beroperasi karena kontrak kami pertahun. 

    Sehingga masih beroperasi sampai akhir tahun Desember 2025,” ujar Direktur Trans Banyumas, PT Banyumas Raya Transportasi, Ipung Marsikun, saat dihubungi Tribunbanyumas.com, Sabtu (1/2/2025).

    Pihaknya membenarkan sempat ada surat keputusan pemberhentian sementara BTS Trans Banyumas.

    Ia menceritakan mulanya ada zoom meeting pihak operator dan dinas terkait di Kabupaten Banyumas dengan Dirjen Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan pada Jumat (31/1/2025) sekitar pukul 17.30 WIB. 

    Dari meeting tersebut pihak Dirjen Angkutan Jalan menyatakan seluruh BTS dan layanan perintis angkutan massal dihentikan sementara.

    Hal itu terkait adanya rencana refokusing anggaran di seluruh kementerian atau lembaga yang ada.

    “Jadi tidak hanya di kementrian perhubungan.

    Saat itu kami menerima surat resmi pukul 21.00 WIB yang menyatakan seluruh kegiatan baik yang pembangunan infrastruktur yang akan berjalan termasuk pelayanan angkutan umum harus dihentikan sementara menunggu refokusing anggaran,” terangnya. 

    Ipung kemudian berkoordinasi dengan anggota DPR RI Dapil Banyumas – Cilacap, Yanuar Arif Wibowo dan Novita Wijayanti terkait hal tersebut. 

    Kemudian mereka berkomunikasi dengan pihak Kemenhub. 

    “Hasilnya agar kementerian atau Dirjen Angkutan Darat mencabut surat penghentian sementara angkutan massal, dan memutuskan agar seluruh layanan BTS tetap berjalan seperti biasa. 

    Itu pukul 24.00 WIB kami umumkan ke semua staf, tanggal 1 Febuari Trans Banyumas tetap beroperasi seperti biasa,” ungkapnya. 

    Sejauh ini BTS Trans Banyumas memiliki 52 unit armada dengan rincian 47 bus operasional dan 5 unit cadangan untuk menggantikan bus yang rusak atau tengah menjalani perawatan. 

    “Untuk pegawai langsung tidak langsung, langsung driver operasional mekanik sekitar 200 tidak langsung IT, cuci bus dan lain lain total 300. 

    Memang mereka selama Trans Banyumas sudah menjadi mata pencaharian mereka,” imbuhnya. (jti) 

  • DPR ajak rakyat semangat sambut Tahun Baru untuk bangun RI lebih baik

    DPR ajak rakyat semangat sambut Tahun Baru untuk bangun RI lebih baik

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Novita Wijayanti mengajak seluruh rakyat untuk menyambut tahun baru ini dengan semangat dan optimisme yang baru untuk membangun masa depan yang lebih baik.

    “Tahun 2024 telah membawa berbagai tantangan, namun juga banyak pembelajaran dan kesempatan bagi kita untuk terus berkembang. Mari kita hadapi tahun 2025 dengan semangat baru untuk menciptakan perubahan yang lebih baik,” kata Novita dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Sebagai wakil rakyat, dia juga mengimbau bahwa tahun baru harus menjadi momen penting melakukan evaluasi terhadap perjalanan yang telah dilalui, serta merancang baru langkah-langkah besar di masa depan.

    “Kita harus bersyukur atas pencapaian yang telah diraih, sekaligus menjaga semangat kebersamaan dan gotong royong sebagai landasan kekuatan bangsa,” ujarnya.

    Legislator dari Dapil Jawa Tengah VIII ini mengingatkan tantangan yang ada harus dihadapi dengan kerja keras dan komitmen bersama untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

    “Mari kita terus bergandengan tangan dan berkolaborasi dalam membangun bangsa yang lebih baik. Tahun 2025 adalah kesempatan bagi kita semua untuk meraih lebih banyak prestasi dan menciptakan perubahan positif di setiap aspek kehidupan,” tambah Novita.

    Di penghujung tahun ini, Novita berharap masyarakat Indonesia tetap optimisme dan percaya bahwa dengan usaha dan kebersamaan agar Indonesia dapat mewujudkan masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan.

    Ia pun mengucapkan Selamat Tahun Baru 2025 kepada seluruh masyarakat Indonesia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Anggota DPR: HPP PPN 12 persen produk legislasi ketika PDIP berkuasa

    Anggota DPR: HPP PPN 12 persen produk legislasi ketika PDIP berkuasa

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI Novita Wijayanti mengatakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang akan diterapkan mulai Januari 2025 berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan produk legislasi kolektif antara pemerintah yang dikuasai PDIP dengan legislatif ketika itu.

    Menurut dia, undang-undang tersebut disahkan pada tahun 2021 dan akan diterapkan mulai Januari 2025, dengan salah satu poinnya terkait kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen.

    “Sejatinya justru mereka (PDIP) yang mengusulkan dan memutuskan, sekarang seolah-olah melempar kesalahan kepada Pak Prabowo, di mana Pak Prabowo menjadi Presiden baru dua bulan,” kata Novita dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Seharusnya, kata Novita, para pemangku kepentingan tidak bersandiwara seolah-olah menjadi korban untuk mendapatkan simpati rakyat.

    Dia pun menyayangkan adanya sikap PDIP yang menolak kenaikan PPN 12 persen yang merupakan hasil kesepakatan bersama.

    Menurut Novita, saat ini yang paling penting adalah bagaimana bersama-sama mencari solusi untuk meringankan beban rakyat, sambil tetap menjaga keberlanjutan pembangunan dan ekonomi.

    “Fokus kita sekarang adalah bagaimana menuntaskan tantangan ekonomi yang ada dan memastikan kebijakan ini dapat dijalankan dengan bijaksana demi kepentingan rakyat,” katanya.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.

    “Jadi, sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan Pak Prabowo (Subianto), bukan, karena memang itu sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya,” ujar Deddy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/12).

    Oleh karena itu, Deddy yang juga anggota Komisi II DPR RI itu menyatakan bahwa sikap fraksinya terhadap kenaikan PPN 12 persen itu hanya meminta pemerintah untuk mengkaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

    Permintaan itu bukan berarti Fraksi PDIP menolak rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen, katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Gerindra: HPP PPN 12 Persen Usulan PDI Perjuangan

    Gerindra: HPP PPN 12 Persen Usulan PDI Perjuangan

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Novita Wijayanti menegaskan, kenaikan PPN 12 persen yang akan diterapkan di Januari 2025 berdasarkan Undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan (HPP) yang disahkan pada tahun 2021.

    Undang- undang a quo merupakan produk kolektif antara pemerintah yang dikuasai PDI Perjuangan dengan legislatif ketika itu. Dimana salah satu poin pentingnya mengenai kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

    “Perlu diingat bahwa usulan (UU,red) tersebut bukanlah hal yang datang tiba-tiba, melainkan bagian dari kebijakan yang telah disepakati melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP) pada tahun 2021, yang pada waktu itu diusulkan oleh PDI Perjuangan sendiri,” tegas Novita menanggapi polemik pro kontra kenaikan PPN 12 persen, di Jakarta, Minggu (22/12/2024).

    Menurut Novita, sikap PDI Perjuangan yang menolak kenaikan PPN sebesar 12 persen, serta tudingan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming seolah tidak pro-rakyat, dianggapnya sebagai bentuk tidak gentlemen.

    “Yang sejatinya justru mereka (PDI Perjuangan red) yang mengusulkan dan memutuskan. Sekarang seolah-olah melempar kesalahan kepada Pak Prabowo dimana Pak Prabowo baru menjadi Presiden baru 2 bulan,” ketus Novita.

    Novita menghimbau seharusnya sejumlah pemangku kepentingan tidak melakukan playing victim, dengan bersandiwara untuk mendapat simpati rakyat. Sebaliknya, sambung Novita, saat ini yang lebih penting adalah bagaimana secara bersama-sama mencari solusi untuk meringankan beban rakyat, sambil tetap menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi negara kedepannya.

    “Mari kita jujur dan terbuka dalam diskursus politik ini, dan berhenti memainkan peran sebagai korban dari kebijakan yang sejatinya merupakan hasil kesepakatan bersama,” tegas Novita.

    ‘Fokus kita sekarang adalah bagaimana menuntaskan tantangan ekonomi yang ada dan memastikan kebijakan ini dapat dijalankan dengan bijaksana demi kepentingan rakyat,” pungkas bendahara Fraksi Partai Gerindra ini.

    Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Wihadi Wiyanto juga mengungkapkan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diinisiasi oleh Fraksi PDI Perjuangan DPR. Hal ini yang menjadi dasar naiknya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.

    Sebagai informasi, Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) HPP saat itu adalah Dolfie Othniel Frederic Palit yang merupakan anggota Fraksi PDIP. [hen/but]

  • Perlu Persiapan Terukur, DPR Optimistis Zero Accident Bisa Tercapai di Masa Libur Nataru

    Perlu Persiapan Terukur, DPR Optimistis Zero Accident Bisa Tercapai di Masa Libur Nataru

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi V DPR, Novita Wijayanti, optimistis target zero accident selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 dapat tercapai. Novita menekankan pentingnya persiapan yang terencana dan terukur dari semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, untuk mencegah kecelakaan lalu lintas selama masa liburan.

    Optimisme ini disampaikan Novita merespons tingginya angka kecelakaan di jalan tol dalam beberapa bulan terakhir, termasuk kecelakaan beruntun di ruas Tol Cipularang yang menyita perhatian publik.

    “Dari tahun ke tahun, kita sudah memiliki pengalaman. Jadi, kesalahan di tahun sebelumnya harus diperbaiki sekarang agar target zero accident bisa tercapai,” ujar Novita kepada wartawan, Rabu (11/12/2024).

    Menurutnya, sinergi antara berbagai pihak seperti Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Jasa Marga, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pihak kepolisian, serta Kementerian Perhubungan menjadi kunci utama menciptakan lalu lintas yang aman selama libur Nataru.

    “Kita meminta pihak pengelola jalan tol untuk mengambil langkah antisipasi. Salah satunya adalah memastikan rambu penanda pengerjaan proyek ditempatkan pada jarak yang cukup jauh dari lokasi perbaikan, sehingga pengendara dapat lebih siaga. Kami juga meminta agar perbaikan jalan tol maupun jalan alternatif diselesaikan sebelum libur Nataru,” jelas Novita.

    Novita juga menyoroti pentingnya pemeriksaan kelayakan kendaraan, terutama armada transportasi umum. Beberapa kecelakaan sebelumnya disebabkan oleh kendaraan yang tidak layak pakai, seperti rem yang tidak berfungsi, sehingga membahayakan pengguna jalan lainnya.

    “Pengecekan kendaraan ini sangat penting. Jangan sampai ada armada yang tidak layak jalan lolos dari pemeriksaan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

    Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, diperkirakan terdapat 110,67 juta pergerakan masyarakat selama libur Nataru 2024/2025. Sekitar 53,8 persen perjalanan diprediksi menggunakan kendaraan pribadi. Dengan angka tersebut, sinergi antara penyedia jasa jalan tol dan pihak terkait diperlukan untuk menekan angka kecelakaan demi tercapainya target zero accident.

  • Ketua KWP periode 2024-2026 kembali dipimpin Ariawan

    Ketua KWP periode 2024-2026 kembali dipimpin Ariawan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) untuk periode 2024-2026 kembali dipimpin oleh Ariawan yang terpilih secara aklamasi dalam pemilihan yang digelar di Wisma DPR RI, Cikopo, Bogor, Jawa Barat, Jumat.

    Ariawan mengatakan kepemimpinannya dua periode bukanlah semata-mata untuk mencari kemenangan, melainkan bertujuan untuk menyatukan para wartawan yang meliput di parlemen.

    “Jabatan yang saya emban kembali ini bukan semata-mata mencari kemenangan, tapi kebersamaan,” kata Ariawan usai dinyatakan terpilih kembali sebagai Ketua KWP.

    Baca juga: Ketua MPR minta wartawan parlemen tetap objektif beritakan pemilu

    Dia lantas berkata, “Tagline kita tetap sama, sinergisitas dan kolaborasi itu harga mati.”

    Dia juga menyebut tidak ada yang menang ataupun kalah dalam pemilihan Ketua KWP ini, sebaliknya dia justru mengajak seluruh anggota untuk bergotong royong memajukan KWP.

    “Tidak ada menang kalah karena semua adalah satu kesatuan. Kita tetap mengutamakan sinergisitas dan kolaborasi untuk memajukan KWP ke depan,” ucapnya.

    Menurut dia, tidak ada yang membedakan dirinya sebagai ketua dengan anggota KWP sebab semua yang tercatat sebagai bagian dari KWP harus bersama-sama berkontribusi membawa KWP menjadi lebih baik.

    “Kita semua sama sehingga semua dapat berkontribusi dan berbuat hal yang sama untuk KWP,” ujarnya.

    Dia pun menyampaikan terima kasih kepada semua anggota yang telah mendukungnya kembali memimpin KWP dan ikut mensukseskan acara tersebut.

    “Mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota KWP atas kerja samanya selama ini,” kata dia.

    Ariawan yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua KWP periode 2022-2024 kembali terpilih menjadi Ketua KWP periode 2024-2026. Pria yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas ANTARA itu mendapatkan seluruh dukungan suara dari 178 anggota KWP yang hadir pada pemilihan.

    Dalam pemilihan tersebut turut hadir pula, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah, Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti, anggota Komisi I DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo, hingga Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi.

    Baca juga: Gus Muhaimin: Peran wartawan parlemen sangat penting angkat citra DPR
    Baca juga: Wakil Ketua BKSAP sebut wartawan parlemen harus sukseskan P20

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024