Xcloud.id

Tag: Novie Riyanto

  • KPK tak Kunjung Panggil Kembali Eks Menhub Budi Karya, Padahal Sering Disebut di Korupsi DJKA

    KPK tak Kunjung Panggil Kembali Eks Menhub Budi Karya, Padahal Sering Disebut di Korupsi DJKA

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum juga memanggil kembali mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Narasi yang disampaikan KPK tetap sama, yakni meminta seluruh pihak bersabar menunggu jadwal pemanggilan berikutnya, meski nama Budi telah disebut dalam fakta persidangan.

    “Kemudian kapan mantan Menteri Perhubungan untuk diminta keterangan? Untuk perkaranya, ini Menteri Perhubungan terkait dengan DJKA. Nanti ditunggu saja,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip Sabtu (12/4/2025).

    Asep menjelaskan, penyidik masih membutuhkan waktu untuk melakukan pendalaman terhadap sejumlah titik proyek jalur kereta yang diduga menjadi bancakan. Proyek tersebut tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Medan, Sumatera Utara, hingga Makassar, Sulawesi Selatan.

    “Karena banyak ruasnya ya, mulai dari Solo Balapan dan lain-lain, kemudian juga yang Semarang, yang Jawa Barat, Lampegan dan lain-lain, Bogor Lampegan, Cianjur, kemudian yang di, ini terus kita ke Sumatera, kemudian ke Medan dan lain-lain, dan nanti insya Allah pada waktunya akan ke Sulawesi,” jelas Asep.

    Aliran Dana

    Sebelumnya, pada Rabu (26/7/2023), penyidik KPK telah memeriksa Budi Karya Sumadi dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Novie Riyanto, sebagai saksi dalam kasus suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di DJKA.

    Mantan Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwa kedua saksi hadir dan dimintai keterangan mengenai mekanisme internal di Kementerian Perhubungan terkait pelaksanaan proyek tersebut. Selain itu, penyidik juga mengonfirmasi pengawasan dan evaluasi atas proyek, meski Ali tidak menjelaskan rinciannya.

    Usai pemeriksaan, Budi Karya menyatakan dukungannya terhadap upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Kemenhub.

    “Terima kasih kepada KPK yang telah konsisten. Upaya ini, insyaallah, kami dukung untuk menghilangkan korupsi di Indonesia,” ucap Budi kepada awak media.

    Namun, ketika ditanya mengenai dugaan aliran dana suap kepada dirinya, Budi enggan memberikan komentar. Ia langsung masuk ke mobil Toyota Kijang Innova putih berpelat B 2513 BPD didampingi stafnya.

    Dalam persidangan pada Senin (13/1/2025), mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, Danto Restyawan, mengungkap adanya pengumpulan uang untuk pemenangan Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Ia menyebut Direktur Prasarana Kemenhub, Zamrides, mendapat perintah dari Budi Karya untuk mengumpulkan dana sebesar Rp5,5 miliar dari para pejabat pembuat komitmen (PPK) di DJKA. Dana tersebut bersumber dari kontraktor proyek perkeretaapian.

    Danto juga mengaku ditugaskan oleh Budi Karya untuk mengumpulkan dana dari sembilan PPK, termasuk terdakwa Yofi Akatriza, dengan setoran masing-masing sekitar Rp600 juta. Ia juga menyebut uang hasil fee kontraktor digunakan untuk membeli 25 ekor hewan kurban.

    Tak hanya itu, Danto menyatakan bahwa Biro Umum Kemenhub diminta menyumbang Rp1 miliar untuk biaya bahan bakar pesawat Menteri Perhubungan saat kunjungan kerja ke Sulawesi.

  • Kemenhub Ungkap Tantangan dan Potensi Sektor Logistik

    Kemenhub Ungkap Tantangan dan Potensi Sektor Logistik

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan sejumlah tantangan efisiensi biaya logistik di Indonesia serta berdaya saing.

    Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto mengatakan sektor logistik Indonesia memiliki potensi besar dan posisi strategis, mengingat status Indonesia sebagai negara kepulauan. 

    Namun, sektor ini juga menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang mempengaruhi efisiensi dan daya saing di pasar global.

    Tantangan tersebut datang dari domestik seperti konektivitas, disparitas harga, biaya logistik dan finansial serta dari internasional yaitu regulasi pelayaran internasional. 

    “Logistik menghubungkan berbagai sektor dan meningkatkan daya saing negara di pasar global. terdapat pula tantangan yang mempengaruhi efisiensi seperti konektivitas, disparitas, biaya logistik, finansial, serta peraturan internasional dalam rangka keselamatan, keamanan, dan pelayanan,” kata Novie Riyanto dalam Bisnis Indonesia Logistic Awards, Kamis (28/11/2024). 

    Novie juga mengungkapkan biaya logistik Indonesia yang tinggi memengaruhi daya saing Indonesia dengan negara-negara lain. Bank Dunia sendiri menempatkan Indoensia di posisi 61 dalam hal performa logistik. 

    Posisi tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara di Asia seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. 

    Meski demikian, kata Novie, Kemenhub telah melakukan sejumlah upaya meminimalisir tantangan tersebut, seperti digitalisasi. 

    “Kemenhub berkomitmen meningkatkan kinerja logistik, salah satunya melalui NLE [National Logistic Ecosystem],” kata dia. 

    Sampai dengan saat ini, Kemenhub berhasil mencapai keberhasilan sebesar 97,6% dari total 42 rencana aksi NLE yang diterapkan di 46 pelabuhan dan 6 bandar udara. 

    Di sisi digitalisasi, sambungnya, Kemenhub melakukan digitalisasi melalui Inaportnet untuk memperlancar kapal masuk pelabuhan serta kegiatan bongkar muat setelah kapal meninggalkan pelabuhan.