Tag: Noor Achmad

  • Wujudkan hak disabilitas untuk maju, BAZNAS resmikan ZCoffee Hening di DIY

    Wujudkan hak disabilitas untuk maju, BAZNAS resmikan ZCoffee Hening di DIY

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Wujudkan hak disabilitas untuk maju, BAZNAS resmikan ZCoffee Hening di DIY
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 21 Januari 2025 – 17:11 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama BAZNAS Kota Yogyakarta meresmikan ZCoffee Hening di Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta, Selasa (21/1), sebagai upaya memenuhi hak penyandang disabilitas untuk lebih maju, serta memfasilitasi mereka untuk meraih kemandirian ekonomi. 

    Dalam pelaksanaannya, BAZNAS berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, Bank BPD DIY, dan Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta guna mendukung terwujudnya ZCoffee Hening di Kota Yogyakarta.

    ZCoffee Hening merupakan pengembangan dari Kafe Hening, yang sudah berjalan sejak 2022. Kafe ini merupakan program inisiatif BAZNAS, yang dikelola langsung oleh penyandang disabilitas. Selain menu kopi, ZCoffee Hening juga menyediakan menu ayam krispi ZChicken. 

    Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, dalam sambutannya menyampaikan, ZCoffee Hening merupakan rebranding usaha untuk meningkatkan daya saing, sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha mustahik disabilitas.

    “Rebranding ini dilakukan agar usaha lebih kompetitif dan sesuai dengan standar bisnis modern. Kami ingin usaha ini dapat mendukung kemandirian penyandang disabilitas sekaligus menjadi ruang edukasi bagi masyarakat untuk memahami keberagaman,” ujar Kiai Noor.

    “Kami juga melihat potensi besar dari usaha ini, apalagi lokasinya berada di Mal Pelayanan Publik yang setiap hari dikunjungi lebih dari seribu orang,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Kiai Noor menjelaskan, program ini tidak hanya berfokus pada aspek bisnis, tetapi juga edukasi. Pengunjung tidak hanya dapat menikmati kopi dan makanan, tetapi juga berkesempatan belajar bahasa isyarat. 

    “Kami berharap masyarakat yang datang ke sini tidak hanya menikmati sajian, tetapi juga membawa pulang pesan penting tentang inklusivitas,” imbuhnya.

    Dalam pelaksanaannya, Kiai Noor menjelaskan, BAZNAS RI memberikan dukungan berupa peningkatan standar bisnis, pembaruan konsep usaha, dan pengadaan peralatan. 

    “Alhamdulilah, dukungan juga datang dari Bank BPD DIY melalui dana CSR, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui fasilitasi dan regulasi, serta Mal Pelayanan Publik yang menyediakan lokasi strategis,” ucap Kiai Noor. 

    “Dengan kolaborasi ini, kami berharap program ini dapat menciptakan dampak sosial yang nyata dan berkelanjutan,” ucapnya.

    Sementara itu, Pejabat Wali Kota Yogyakarta, Ir. Sugeng Purwanto, M.M.A., memberikan apresiasi atas inisiatif ini. Menurutnya, program ini sejalan dengan visi Yogyakarta sebagai kota yang inklusif dan ramah bagi semua lapisan masyarakat.

    “Kehadiran ZCoffee Hening menunjukkan bahwa Yogyakarta memberikan kesempatan kepada semua warganya, termasuk penyandang disabilitas, untuk berkembang dan berkarya. Ini adalah bukti nyata bahwa inklusivitas dapat diwujudkan melalui kolaborasi,” ujar Sugeng.

    Ia juga berharap, program ini dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk menciptakan program pemberdayaan serupa.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Bank BPD DIY Santoso Rohmad menyampaikan, pihaknya merasa bangga dapat mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas melalui usaha produktif seperti ini.

    “Kami melihat usaha ini bukan hanya sekadar bisnis, tetapi juga sebagai investasi sosial yang memberikan manfaat jangka panjang. Dengan lokasi strategis dan jumlah pengunjung yang tinggi setiap harinya, ZCoffee Hening memiliki prospek cerah untuk berkembang menjadi usaha inklusif yang mandiri,” jelas Santoso. 

    Di akhir acara, BAZNAS juga menyerahkan bantuan Rumah Layak Huni BAZNAS kepada empat orang mustahik di Yogyakarta.

    Turut hadir Pimpinan BAZNAS RI bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, MA, Ketua DPRD Kota Yogyakarta Wisnu Sabdono Putro, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Aditya Surya Dharma, S.I.K., M.H., Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Yogyakarta Yunianto Dwisutono, Ketua BAZNAS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dra. Hj. Puji Astuti, M.Si., Ketua BAZNAS Kota Yogyakarta Drs.H.Syamsul Azhari, beserta jajarannya.

    Sumber : Antara

  • BAZNAS RI siapkan 41 truk kontainer bantuan kebutuhan pokok untuk warga Palestina

    BAZNAS RI siapkan 41 truk kontainer bantuan kebutuhan pokok untuk warga Palestina

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BAZNAS RI siapkan 41 truk kontainer bantuan kebutuhan pokok untuk warga Palestina
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 20 Januari 2025 – 14:58 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan Mesir, Bait Zakat Wa As-Shadaqat dan Sunnah Al Hayyah menyiapkan 41 truk kontainer dengan total 45.000 karton paket bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina. 

    BAZNAS RI menyiapkan berbagai kebutuhan pokok, antara lain mi, beras, kacang, keju, tuna kaleng, biskuit, jus kotak, tepung, saus, dan kurma. 

    Melalui Bait Zakat Wa As-Shadaqat, BAZNAS menyiapkan sebanyak 30 truk kontainer bantuan, sementara melalui Sunnah Al Hayyah, BAZNAS menyiapkan 11 truk kontainer bantuan sehingga total bantuan yang disiapkan sebanyak 41 truk kontainer. 

    Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyambut baik gencatan senjata antara pejuang Palestina dan Israel, sehingga BAZNAS bergerak cepat untuk menyiapkan pengiriman bantuan berupa kebutuhan pokok bagi masyarakat Palestina di Gaza.

    “Alhamdulillah kita sedang menyiapkan paket bantuan untuk rakyat Palestina. Kita menyadari bahwa ujian yang mereka hadapi sangatlah berat, namun kita juga meyakini bahwa dengan kebersamaan, doa, dan ikhtiar, kita dapat meringankan penderitaan mereka,” ujar Kiai Noor di Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Kiai Noor menyampaikan, BAZNAS RI tidak hanya menyalurkan bantuan berupa makanan saja, tetapi juga berencana membangun kembali berbagai fasilitas umum yang sebelumnya hancur akibat perang, seperti rumah sakit, sekolah, dan lainnya.

    “Baru-baru ini BAZNAS RI sudah menandatangani MoU dengan UNRWA, JHCO, dan KHCF. Kami berharap dengan memperluas jaringan kerja sama ini akan mempermudah penyaluran bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina,” ucap Kiai Noor.

    Hingga saat ini, ungkap Kiai Noor, BAZNAS RI telah berhasil menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp120 miliar untuk masyarakat Palestina, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 407.350 warga Palestina dan masih terus bertambah.

    Kiai Noor berharap, bantuan tersebut dapat memberikan manfaat yang besar serta menjadi bentuk nyata dari dukungan, solidaritas, dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyat Palestina.

    “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan kepedulian yang telah diberikan. Semoga Allah Swt membalas kebaikan ini dengan keberkahan yang berlipat ganda, serta menjadikan amal ini sebagai penolong kita di dunia dan akhirat,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua BAZNAS RI yang juga sebagai Ketua Satgas Palestina H. Mokhamad Mahdum, MIDEC, AK, CA, CPA, CWM, CGRCOP, GRCE, CHRP, menegaskan bahwa penyaluran bantuan tersebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI di Mesir. 

    “BAZNAS RI juga masih tetap membuka Infak Kemanusiaan bagi masyarakat Indonesia yang ingin menyalurkan keprihatinannya kepada Palestina, apa lagi saat ini juga kita akan segera memasuki bulan Ramadhan,” ucap Mo Mahdum.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kata Prabowo Soal Dana Zakat buat Makan Bergizi Gratis

    Kata Prabowo Soal Dana Zakat buat Makan Bergizi Gratis

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto buka suara soal usulan dana zakat digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo tidak banyak memberikan penjelasan, namun ia menyebut bahwa zakat sudah ada yang mengurusnya.

    Ia lalu menegaskan pemerintah pusat siap memberi makan anak-anak Indonesia di tahun 2025.

    “Ya yang urus zakat saya kira ada pengurusnya. Tapi yang jelas dari pemerintah pusat kita siap semua, anak-anak Indonesia akan diberi makan 2025 ini,” katanya ditemui di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

    Prabowo juga menyatakan siap membuka diri dengan Pemerintah Daerah yang ingin ikut serta menyukseskan program tersebut. Yang terpenting, kata dia, tidak ada kebocoran dan program harus berjalan secara efisien.

    “Kemudian dari Pemda juga ingin ikut serta, para Gubernur, Bupati, monggi kita buka siapa pun yang mau ikut serta boleh. Yang penting efisien dan sampai ke sasaran dan tidak ada kebocoran,” tegas Prabowo.

    Sebelumnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diusulkan pendanaannya bukan hanya dari APBN. Sejauh ini selama setahun penuh di 2025 anggaran negara yang dikucurkan untuk MBG ditetapkan sebesar Rp 71 triliun.

    Dana APBD hingga zakat diusulkan bisa ikut membiayai tambahan anggaran bagi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dana dari APBN sendiri juga sebetulnya diwacanakan akan bertambah dari Rp 71 triliun untuk memperluas cakupan Makan Bergizi.

    Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin justru mendorong dana zakat untuk membiayai program prioritas Prabowo tersebut. Dana zakat dinilai menjadi pendanaan yang melibatkan masyarakat luas karena zakat didapatkan langsung dari masyarakat. Dengan begitu, menurut Sultan, pemerintah tidak sekadar menggunakan APBN.

    “Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di Program Makan Bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya kalau zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” sebut Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025) yang lalu.

    Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad mengungkapkan prioritas dana zakat adalah memberikan bantuan kepada fakir miskin beserta beberapa golongan lainnya yang masuk dalam kategori mustahik atau berhak menerima zakat.

    (acd/acd)

  • Pro-Kontra Wacana Dana Zakat Biayai Program Makan Bergizi Gratis

    Pro-Kontra Wacana Dana Zakat Biayai Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA — Muncul wacana soal pemanfaatan dana zakat untuk bisa dipergunakan membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu berangkat dari usulan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin yang memandang kultur budaya masyarakat Indonesia adalah orang yang dermawan dan gotong royong.

    Dia menilai dana zakat dimanfaatkan untuk menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program yang baru saja debut Senin pekan lalu itu, sehingga juga pemerintah tak bekerja sendirian dengan anggaran APBN yang terbatas. 

    “Saya kemarin berpikir kenapa tidak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan kesana [ke MBG], itu salah satu contoh,” katanya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/1/2025).

    Menurutnya, program MBG mengandung misi kemanusiaan yang universal dan bagi sebagian besar anak-anak Indonesia di daerah, program ini menjadi kebutuhan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka.

    Kendati demikian, senator asal Bengkulu ini menyadari bahwa pemerintah masih memerlukan dukungan pembiayaan yang lebih dalam menyukseskan program ini. Oleh sebab itu, dia mengusulkan dana zakat bisa memenuhi separuh dari kebutuhan anggaran program MBG.

    Dia pun meminta pemerintah untuk menyiapkan skema pembiayaan yang partisipatif supaya program ini dapat berjalan baik dan maksimal dengan berprinsip gotong royong.

    “Kami percaya masyarakat juga organisasi kemasyarakatan khususnya ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU akan menyambut baik dan mendukung penuh inovasi pembiayaan yang kami usulkan ini,” jelasnya dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis (16/1/2025).

    Perbesar

    Bisakah Dana Zakat Digunakan untuk MBG?

    Merepons usulan Sultan, menurut Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad bukan tidak mungkin usulan itu bisa dilakukan, asalkan menyasar pada fakir miskin.

    “Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

    Nantinya, lanjut Noor, Baznas akan memverifikasi terlebih dahulu, mana pihak fakir miskin yang dimaksud dan mana pihak yang tak terkategorikan sebagai fakir miskin.

    Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menegaskan sejatinya program MBG telah mendapatkan pembiayaan dari anggaran negara. 

    Namun, jika memang Baznas berencana dan tak keberatan menggunakan dana zakat untuk membiayai MBG, Muzani menekankan haruslah menyasar pada asnaf atau merekalah orang yang berhak mendapatkan bagian dari pembagian zakat.

    Dia menambahkan penting untuk memastikan bahwa muzakki atau orang yang membayar zakat memang memperuntukkan hartanya guna mendukung program MBG. Dengan begitu, menurutnya, penggunaan dana zakat dianggap tak menjadi masalah.

    “Maksud orang menitipkan zakatnya kepada Baznas, itu kan bukan untuk itu [MBG]. Kalau memang dimaksudkan untuk itu, saya kira beliau enggak ada masalah. Yang penting sesuai dengan Asnaf,” pungkas Muzani.

    Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya berpendapat penggunaan dana infak dan sedekah lebih longgar ketimbang penggunaan zakat, bilamana memang ingin membiayai program MBG melalui pemanfaatan dana ZIS.

    Menurut Gus Yahya, pemanfaatan dana zakat diatur secara fikih tentang siapa saja yang berhak menerimanya. Dalam ketentuan agama, ada delapan Asnaf (penerima manfaat) yang boleh mendapatkan manfaat zakat.

    Apabila dana zakat dikhususkan untuk anak-anak miskin, lanjutnya, maka hal itu tentu diperbolehkan. Namun, sasaran MBG jauh lebih luas bagi seluruh siswa, ibu hamil, hingga balita yang mesti dispesifikan agar masuk dalam delapan Asnaf. 

    Maka dari itu, menurut dia, usulan penggunaan dana zakat untuk mendukung program makan bergizi gratis perlu dikaji lebih dalam agar tepat sasaran.

    “[pemanfaatan] Zakat harus dikaji lagi. Karena yang nerima siapa dulu ini. Kalau dikhususkan untuk anak-anak miskin bisa. Tapi kalau umum kemudian untuk semua orang (tidak bisa), ini untuk zakat memang harus lebih hati-hati,” ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (16/1/2025).

    Perbesar

    Senada, Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay juga menilai usulan pengalokasian dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu kajian dan pendapat dari para ulama untuk membahas hukumnya dari sisi agama.

    “Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Dia memandang salah satu hal yang mungkin akan diperdalam adalah mengenai pembagian kategori siswa penerima program MBG bisa untuk bisa menerima zakat. Karena di antara para siswa itu ada juga yang berasal dari keluarga mampu dan bahkan berasal dari beragam agama.

    “Silakan dipelajari lagi agar tidak salah dari sisi regulasi dan ajaran agama,” pungkasnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan dirinya belum bisa merespons usulan Sultan tersebut. Dia mengatakan penggunaan dana zakat sudah aturannya tersendiri.

    “Sebelum jawab, saya mesti konsultasi ke Majelis Ulama dan lain-lain untuk menjawabnya, bukan melaksanakannya ya,” tuturnya.

    Istana Tolak Gunakan Dana Zakat untuk MBG

    Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto berpandangan zakat tak tepat untuk mendanai program prioritas pemerintah. Mengingat sejauh ini sudah tepat rancangan anggaran MBG mengucur melalui APBN dengan nilai Rp71 triliun.

    “Sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun itu [MBG]. Jadi tidak mengambil dana-dana itu [zakat]. Jadi sudah betul-betul luar biasa, tidak ada yang ngambil dari mana? Zakat? Itu sangat memalukan itu ya bukan seperti itu ya kami,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Rabu (15/1/2025).  

    Putranto pun menegaskan bahwa program yang dimulai sejak Senin (6/1/2025) itu tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga sebagai upaya mendorong kesetaraan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

    “Gunanya zakat kan bukan untuk itu [MBG], karena presiden sudah berniat baik dan tulus utuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, dan pondok pesantren,” pungkas Putranto. 

    Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB, sesuai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN 2025. 

    Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dijelaskan bahwa rancangan anggaran sebesar Rp71,0 triliun tersebut akan digunakan untuk pembiayaan makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program MBG. 

    Adapun, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkap anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi bertambah sebesar Rp140 triliun di tahun 2025. 

    “Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, kalau dilihat APBN, menambah Rp140 triliun di bulan Juli atau Agustus. Ditambah Rp140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang pelajar akan dapat makan siang bergizi,” ujar Zulkifli Hasan. 

    Zulhas mengatakan saat ini anggaran MBG yang disetujui DPR RI di 2025 sebanyak Rp71 triliun. Pada pelaksanaannya yakni Januari hingga April, program tersebut akan menyasar 3 juta pelajar yang menerima manfaat. Sementara dari April hingga Agustus, pelajar penerima manfaat akan mencapai 6 juta. 

    “Agustus-Desember itu 15 juta sampai 17.500.000 pengguna manfaat. Itu anggaran yang Rp71 triliun. Nah sekarang lagi berusaha,” kata dia.

  • Muncul Usulan Biaya Makan Gratis Pakai APBD hingga Dana Zakat

    Muncul Usulan Biaya Makan Gratis Pakai APBD hingga Dana Zakat

    Jakarta

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diusulkan pendanaannya bukan hanya dari APBN. Sejauh ini selama setahun penuh di 2025 anggaran negara yang dikucurkan untuk MBG ditetapkan sebesar Rp 71 triliun.

    Dana APBD hingga zakat diusulkan bisa ikut membiayai tambahan anggaran bagi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dana dari APBN sendiri juga sebetulnya diwacanakan akan bertambah dari Rp 71 triliun untuk memperluas cakupan Makan Bergizi.

    Soal dana APBD ikut membiayai Makan Bergizi Gratis, hal ini diusulkan oleh Gubernur Terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, usulan ini sudah disampaikan langsung olehnya ke Presiden Prabowo Subianto. Usulan itu disampaikan ketika Khofifah sowan ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025) lalu mewakili organisasi Muslimat Nadhlatul Ulama (NU).

    Sejauh ini, Khofifah bilang program Makan Bergizi Gratis hanya fokus pembiayaannya lewat APBN. Tepatnya, lewat anggaran yang dikucurkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Padahal banyak daerah yang memiliki APBD cukup mumpuni untuk membantu pembiayaan program ini.

    “Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya penting,” sebut Khofifah usai melakukan pertemuan dengan Prabowo.

    Sebagai contoh, Pemprov Jawa Timur, Khofifah bilang sebetulnya Pemprov memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi program Makan Bergizi Gratis. Misalnya, dalam satu menu bisa saja komposisi telurnya ditambahkan dengan pembiayaan dari APBD.

    “Saya ketika awal melihat, wah ini kalau ditambahin setengah telur gitu, lebih bagus proteinnya gitu. Pemprov Jawa Timur ini sudah punya semacam alokasi anggaran, jikalau nanti misalnya ada sharing dari APBD,” jelas Khofifah.

    Bahkan, Khofifah juga mengatakan pemerintah daerah tingkat Kabupaten atau Kota juga diajak untuk menyumbangkan sebagian APBD-nya bila ada ruang fiskal yang cukup. Bukan cuma nutrisinya bisa ditambah, sumbangan APBD juga dinilai dapat memperluas cakupan penerima manfaat MBG.

    Dana Zakat Buat MBG

    Selain usulan APBD untuk biayai MBG dari Khofifah, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin justru mendorong dana zakat untuk membiayai program prioritas Prabowo tersebut.

    Dana zakat dinilai menjadi pendanaan yang melibatkan masyarakat luas karena zakat didapatkan langsung dari masyarakat. Dengan begitu, menurut Sultan, pemerintah tidak sekadar menggunakan APBN.

    “Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di Program Makan Bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya kalau zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” sebut Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025) yang lalu.

    Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad mengungkapkan prioritas dana zakat adalah memberikan bantuan kepada fakir miskin beserta beberapa golongan lainnya yang masuk dalam kategori mustahik atau berhak menerima zakat.

    Yang masuk dalam kategori tersebut mulai dari golongan fakir, miskin, gharimin (orang yang berutang untuk kebutuhan hidup), riqab (perdagangan manusia) hingga orang dalam perjalanan yang bukan maksiat (ibnu sabil). Dari situ, Noor Achmad bilang mungkin bisa saja zakat digunakan membiayai MBG, dia menyebutkan Baznas akan menerima usulan tersebut asal sasarannya ialah golongan fakir dan miskin.

    “Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin. Bagaimana dengan yang tidak fakir miskin? Tentu kita akan verifikasi,” kata Noor di gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025) kemarin.

    Wacana Tambah APBN

    Sebelumnya, pemerintah sendiri memang membuka opsi untuk menambahkan anggaran Makan Bergizi Gratis dari kocek negara. Anggaran Rp 71 triliun dinilai belum cukup untuk membiayai program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pun mengamini penambahan anggaran memang masuk dalam rencana Prabowo, tapi keputusannya memang belum bulat.

    “Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar,” kata Dadan ketika ditanya detikcom soal rencana penambahan anggaran, Selasa (14/1/2025).

    Dia mengungkapkan anggaran Rp 71 triliun sebetulnya cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Dengan catatan, skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap. Januari hingga April, MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir menyentuh 15-17,5 juta orang penerima manfaat di akhir tahun 2025.

    Nah masalahnya jumlah itu pun masih jauh dari target awal mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya. “Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat,” sebutnya.

    Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan di kesempatan berbeda bilang sejauh ini memang benar anggaran MBG Rp 71 triliun diperuntukkan hanya untuk target 17 jutaan penerima manfaat yang dilakukan bertahap sampai Desember tahun ini.

    Dia bilang, tambahan anggaran untuk MBG bisa dilakukan bila ada penghematan dari anggaran negara. Bila penghematan bisa dilakukan, Zulhas meyakini Prabowo mau menambahkan anggaran MBG hingga menjadi sebesar Rp 140 triliun atau dua kali lipat dari dana awal. Penerimanya pun akan bertambah jadi 80 juta dari awalnya target cuma 17 jutaan selama setahun ini.

    “Yang jelas anggarannya Rp 71 triliun, itu nanti yang dapat manfaat 17 juta orang yang bertahap sampai April, ada yang sampai Juni, sampai Desember. Itu bertahap, tidak sekaligus. Kalau nanti pendapatan negara bertambah, penghematan sana-sini bisa didapat, kalau bisa ditambah lagi oleh Presiden Rp 140 triliun, maka seluruhnya nanti itu bisa 80 juta lebih penerima manfaat,” bebernya saat ditemui wartawan, Rabu (15/1/2025) kemarin.

    (hal/eds)

  • Baznas Sebut Dana Zakat Bisa Dipakai Makan Bergizi Gratis, Asalkan…

    Baznas Sebut Dana Zakat Bisa Dipakai Makan Bergizi Gratis, Asalkan…

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad merespons usulan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin soal dana zakat digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menurut Noor, usulan itu memungkinkan terjadi asalkan program MBG tersebut menyasar kepada para fakir miskin.

    “Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

    Nantinya, lanjut Noor, pihaknya akan memverifikasi terlebih dahulu, mana pihak fakir miskin yang dimaksud dan mana pihak yang tak terkategorikan sebagai fakir miskin.

    Dia pun menjabarkan bahwasannya dalam mengurus zakat, pihaknya mendasarkan pada mustahik zakat atau asnaf zakat, artinya adalah menyasar pada orang yang memang berhak menerima zakat, infaq, dan shodaqoh.

    “Terapan asnaf itu, fakir miskin terutama sekali, kemudian. Kemudian bisa juga ada fisabilillah, musafir, ada ghorin, ada memerdekakan budak,” urainya.

    Menurutnya, selama ini tanpa program MBG pun Baznas selalu menyalurkan zakat utamanya kepada fakir miskin. 

    Dia pun menyebut pihaknya selalu menyampaikan bagi siapapun yang tidak bisa makan, bisa langsung saja datang ke Baznas.

    “Kalau itu untuk fakir miskin, ndak ada masalah. Karena fakir miskin kan ada di mana-mana. Kan kita tidak bisa menolak makan bergisi gratis, di situ ada fakir miskin, kemudian kita tolak?” imbuhnya. 

    Sebelumnya, Ketua DPD Sultan B. Najamudin mengusulkan zakat untuk bisa dipergunakan sebagai tambahan dana anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dia berpandangan seperti itu lantaran menurutnya kultur budaya masyarakat Indonesia adalah orang yang dermawan dan gotong royong. 

    Maka demikian, katanya, kenapa tak manfaatkan saja hal tersebut dan dengan itu pun masyarakat umum jadi terlibat dalam program MBG.  

    “Saya kemarin berpikir kenapa tidak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan kesana [ke MBG], itu salah satu contoh,” katanya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/1/2025).

  • Ketua MPR Apresiasi Baznas Konsisten Bantu Perjuangan Rakyat Palestina

    Ketua MPR Apresiasi Baznas Konsisten Bantu Perjuangan Rakyat Palestina

    loading…

    Ketua MPR Ahmad Muzani memberikan apresiasi dan pujian kepada Baznas RI yang konsisten dalam membantu masyarakat Palestina. Foto/istimewa

    JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani memberikan apresiasi dan pujian kepada Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas ) RI yang konsisten dalam membantu masyarakat Palestina.

    Apresiasi itu dia sampaikan dalam acara Public Expose ‘Membasuh Luka Palestina’ di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Januari 2025.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS yang telah berjuang keras membantu perjuangan rakyat Palestina, yang telah berjuang keras memberikan support yang tiada henti kepada rakyat Palestina,” ucapnya, dikutip Kamis (16/1/2025).

    Selain itu, Ahmad Muzani turut mengucapkan terima kasih kepada para mitra Baznas yang telah bekerja sama memberikan dukungan dan bantuan untuk masyarakat Palestina.

    “Terima kasih atas semua ikhtiar, terima kasih atas semua perjuangan yang diberikan Baznas dan seluruh mitranya yang telah memberikan andil yang tidak kecil bagi perjuangan rakyat Palestina,” kata dia.

    “Atas nama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan berbangga tempat ini bisa ditempati oleh Ibu dan Bapak sekalian,” imbuhnya.

    Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, Palestina merupakan negara yang telah memberi jasa dengan mengakui kemerdekaan Indonesia. Ahmad Muzani menegaskan masyarakat Indonesia pun harus membalas jasa Palestina dengan memperjuangkan kemerdekaan mereka.

    “Kepada Kiai Haji Noor Achmad, saya ingin menyampaikan Bapak jangan bosan, jangan lelah, jangan merasa kalah dalam perjuangan Palestina,” jelasnya.

  • PAN soal Usulan Zakat Biayai Makan Bergizi Gratis: Harus Dilakukan Kajian, Jangan Buru-Buru – Page 3

    PAN soal Usulan Zakat Biayai Makan Bergizi Gratis: Harus Dilakukan Kajian, Jangan Buru-Buru – Page 3

    Ketua BAZNAS RI, Noor Achmad angkat bicara soal usulan Makan Bergizi Gratis (MBG) dibiayai zakat masyarakat. Menurut Noor, apabila penggunaan zakat tepat sasaran yakni untuk fakir miskin, maka penggunaan zakat untuk makan gratis bisa diterapkan.

    “Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin,” kata Noor di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Sementara terkait siswa yang tidak masuk golongan miskin namun menerima MBG, Noor menyatakan pihaknya tentu lebih dulu melakukan verifikasi. “Tentu kita akan verifikasi kata dia.

    Menurut Noor, bahkan sebelum ada program MBG, Baznas sudah menerapkan makan gratis untuk kaum miskin.

    “Selalu kami sampaikan, siapa saja yang tidak bisa makan, datang ke Baznas. Dimana saja, pasti ada,” kata dia.

    “Kalau itu untuk fakir miskin, ndak ada masalah. Karena fakir miskin kan ada di mana-mana. Kan kita tidak bisa menolak makan bergizi gratis, di situ ada fakir miskin, masa kemudian kita tolak?,” pungkasnya.

     

  • Bolehkah Zakat Digunakan untuk Makan Bergizi Gratis?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        16 Januari 2025

    Bolehkah Zakat Digunakan untuk Makan Bergizi Gratis? Nasional 16 Januari 2025

    Bolehkah Zakat Digunakan untuk Makan Bergizi Gratis?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Wacana untuk memanfaatkan dana zakat sebagai sumber pembiayaan
    program Makan Bergizi Gratis
    menuai pro dan kontra di tengah publik.
    Usul ini dilontarkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Najamudin yang berpandangan masyarakat perlu dilibatkan untuk mendanai program andalan pemerintah ini.
    Menurut Sultan, anggaran negara saja tidak akan cukup untuk membiayai makan bergizi gratis sehingga zakat bisa dimanfaatkan.
    “Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin
    program makan bergizi gratis
    ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
    “Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” kata dia.
    Pertanyaan pun muncul, apakah uang zakat boleh digunakan untuk membiayai makan bergizi gratis?
    Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah yang diwajibkan bagi seorang muslim yang ditunaikan pada bulan Ramadhan.
    Kemudian zakat mal, zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama.
    Orang yang menunaikan zakat disebut Muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut Mustahik.
    Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau dikenal dengan istilah asnaf.
    Dikutip dari laman Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), ada delapan golongan yang berhak menerima zakat.
    Delapan golongan itu adalah fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.
    Berbekal landasan tersebut, Ketua Baznas Noor Achmad mengatakan, zakat bisa digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis apabila penerimanya adalah kelompok fakir miskin.
    Noor menegaskan bahwa para mustahik berhak mendapatkan zakat, infak, dan sedekah. Para fakir miskin juga perlu diverifikasi.
    “Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin,” ujar Noor saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).
    Noor mengatakan, tanpa program makan bergizi gratis pun, Baznas selalu menyalurkan zakat kepada para fakir miskin.
    “Kalau itu untuk fakir miskin, tidak ada masalah. Karena fakir miskin kan ada di mana-mana. Kan kita tidak bisa menolak makan bergizi gratis, di situ ada fakir miskin, kemudian kita tolak? Dosa dong kami,” ujar Noor.
    Kendati demikian, ada pula suara-suara yang mengingatkan agar pemerintah berhati-hati apabila ingin menggunakan dana zakat sebagai modal makan bergizi gratis.
    Salah satu pertimbangannya, pemerintah harus memperhatikan betul kesesuaian wacana tersebut dengan syariat Islam.
    Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyarankan wacana ini harus dibicarakan lebih jauh dengan para pemangku kepentingan.
    “Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak terkait. Karena ada dimensi syar’i-nya,” kata Haedar saat ditemui di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Rabu.
    Haedar mengatakan, lembaga pengelola zakat dan organisasi masyarakat yang mengelola zakat perlu diajak bicara sebelum wacana tersebut direalisasikan.
    Haedar mengingatkan, hal ini penting dibicarakan karena syariat Islam mengatur bahwa hanya ada 8 golongan yang berhak menerima zakat atau asnaf.
    “Jadi dibicarakan saja dulu, setiap gagasan jangan langsung iya atau tidak,” ujarnya.
    Haedar tidak mempersoalkan adanya usulan tersebut jika memang untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi manajemen dan capaiannya harus dibicarakan lebih jauh dengan Baznas.
    Hanya untuk Fakir Miskin
    Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas juga mengingatkan bahwa pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk program makan bergizi gratis harus mempertimbangkan ketentuan syariat.
    Anwar menilai, wacana itu dapat menimbulkan perbedaan pendapat karena syariat mengatur bahwa dana zakat hanya boleh dinikmati oleh masyarakat yang masuk golongan fakir dan miskin.
    “Kalau dari dana zakat akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” kata Anwar dalam keterangan resmi, Rabu.
    “Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah,” ujar dia melanjutkan.
    Di samping itu, Anwar juga menyarankan agar program makan bergizi gratis dapat dimulai secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.
    “Kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas, maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada,” ujar Anwar.
    Berbeda dengan Muhammadiyah dan MUI, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Addin Jauharudin menilai tak ada yang salah apabila dana zakat digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis.
    Sebab, menurut dia, dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf) ditujukan untuk kemaslahatan umat, sehingga tidak masalah bila digunakan untuk MBG.
    “Saya kira memang sepanjang fungsinya buat tujuan utama ziswaf itu enggak ada yang salah,” kata Addin saat ditemui di Menara Bidakara, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).
    Addin menuturkan, ziswaf juga diperuntukkan untuk membantu masyarakat, termasuk pemberian makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah.
    Dengan demikian, kata Addin, program makan bergizi gratis bisa dijalankan dengan kolaborasi tanpa harus mengandalkan 100 persen dari anggaran negara.
    “Jadi kolaborasi semi pentahelix, antara pemerintah, masyarakat, industri, bahu-membahu, jadi tidak 100 persen mengandalkan negara,” ucapnya.
    Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menilai usulan penggunaan dana zakat untuk program sangat memalukan karena peruntukan dana zakat sudah diatur dan ditentukan sesuai dengan syariat.
    Ia menuturkan, dana zakat tidak serta merta bisa digunakan untuk makan bergizi gratis.
    “(Anggaran makan bergizi) tidak ada yang ngambil dari mana tadi? Zakat atau apa, wah itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami,” kata AM Putranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).
    Pemerintah pun sudah mengalokasikan anggaran senilai Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis tahun ini.
    Program prioritas ini diimplementasikan untuk memberikan dukungan terbaik kepada ibu hamil dan anak-anak.
    “Ya enggak kan, gunanya zakat itu bukan untuk itu, karena presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia, kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun. Itu jadi tidak mengambil ke dana yang lain-lain,” ucap Putranto.
    Dana senilai Rp 71 triliun itu digunakan secara bertahap sepanjang tahun 2025. Pada tahun depan, pemerintah akan menganggarkan lagi dana untuk program yang sama.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BAZNAS RI bersama Nobby Official salurkan sedekah penjualan produk Ghazia Collection untuk Palestina

    BAZNAS RI bersama Nobby Official salurkan sedekah penjualan produk Ghazia Collection untuk Palestina

    Foto: Istimewa

    BAZNAS RI bersama Nobby Official salurkan sedekah penjualan produk Ghazia Collection untuk Palestina
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 18:39 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bekerja sama dengan Nobby Official dalam program sedekah penjualan produk Ghazia Collection dan menghasilkan infak sebesar Rp1.002.749.683 yang akan disalurkan bagi masyarakat Palestina.

    Sebelumnya, BAZNAS RI bersama Nobby Official meluncurkan Program Sedekah Penjualan Produk selama periode bulan Desember 2024. Seluruh keuntungan hasil program sedekah penjualan produk Ghazia Collection tersebut didonasikan 100 persen kepada masyarakat Palestina melalui BAZNAS RI.

    Secara simbolis penyerahan bantuan kemanusiaan tersebut diselenggarakan di Gedung BAZNAS RI, Jakarta, Kamis (9/1/2024). Turut hadir Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH Noor Achmad MA., Komisaris Nobby Official, Sapari, serta Direktur & Founder Nobby Official Unilahwati.

    Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH Noor Achmad MA. menyampaikan apresiasinya kepada Nobby Official dan seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan donasi Kemanusiaan untuk rakyat Palestina.

    “Kami sangat berterima kasih kepada Nobby Official atas kepercayaan yang diberikan kepada BAZNAS. Insya Allah, donasi ini akan kami distribusikan secara amanah untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina,” kata Kiai Noor, seperti dalam rilis yang diterima redaksi elshinta.com.

    Kiai Noor menggambarkan penderitaan rakyat Palestina akibat kekejaman agresi penjajahan yang dilakukan oleh Israel, yang menutup hampir semua celah bantuan untuk Palestina.

    “Bantuan teman-teman di Indonesia sangat dibutuhkan, bukan berarti karena besar kecilnya tapi dorongan moralnya itu luar biasa,” ujar Kiai Noor.

    Dalam kesempatan tersebut, Kiai Noor juga menjelaskan, baru-baru ini BAZNAS telah bekerja sama menyalurkan bantuan sebesar Rp7 miliar dengan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), juga melakukan kerja sama penyaluran bantuan untuk pengungsi Palestina di Yordania sebesar Rp2 miliar dengan King Hussein Cancer Center (KHCC).

    Kiai Noor menyebut, total bantuan yang telah disalurkan oleh BAZNAS untuk membantu masyarakat Palestina sebesar Rp120 miliar, dan masih akan terus bertambah.

    Lebih lanjut Kiai Noor mengatakan, BAZNAS akan terus berusaha memastikan setiap bantuan yang diterima dapat tersalurkan meski di situasi yang penuh tantangan ini, hingga segala bantuan benar-benar bisa bermanfaat dan tersalurkan bagi masyarakat Palestina.

    Sementara itu, Komisaris Nobby Official, Sapari menyebutkan, seluruh donasi yang terkumpul merupakan hasil keuntungan dari penjualan Ghazia Collection selama periode Desember 2024 yang tersedia di 49 outlet Nobby di seluruh Indonesia.

    “Akhirnya kesempatan ini datang di mana kami bisa menyerahkan bantuan secara simbolis untuk saudara-saudara kita di Palestina lewat program Hope For Palestine lewat penjualan Ghazia Collection di mana keuntungan penjualan selama bulan Desember alhamdulillah sudah terkumpul,” kata Sapari.

    Sapari mengatakan, penyerahan donasi kemanusiaan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban Nobby Official kepada para konsumen di seluruh wilayah tanah air.

    Sapari berharap, donasi yang terkumpul dapat meringankan penderitaan yang dirasakan masyarakat Palestina.

    “Mudah-mudahan dana yang terkumpul ini bisa membantu meringankan beban dan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina,” harapnya.

    Turut hadir dalam penyerahan bantuan tersebut, Pimpinan BAZNAS RI, Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan, Prof (HC). Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Transformasi Digital Nasional, Prof. Ir. H. Muhammad Nadratuzzaman Hosen, MS. M.Ec., Ph.D, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan H. Rizaludin Kurniawan M.Si, CFRM, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan, M.A, serta Deputi 1 BAZNAS RI M. Arifin Purwakananta.

    Sumber : Sumber Lain