Tag: Nixon LP Napitupulu

  • Siap-siap Bakal Ada Lagi Bank Syariah Besar di RI Nih

    Siap-siap Bakal Ada Lagi Bank Syariah Besar di RI Nih

    Jakarta

    PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) akan mengakuisisi saham PT Bank Victoria Syariah. Dengan aksi korporasi ini akan tercipta satu bank yang menjadi pesaing kuat PT Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan proses akuisisi dan penggabungan BTN Syariah dengan Bank Victoria Syariah saat ini masih terus berjalan. “Jadi dia akan ada dua player industri Syariah di Indonesia yang besar. BSI dan BTN Syariah ini lah,” kata Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, kepada wartawan di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

    Proses akuisisi akan dilakukan sekitar bulan April dan Mei setelah BTN mengeluarkan keputusan formal pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan pada Maret mendatang.

    Ia mengatakan, proses akuisisi ini juga telah disetujui oleh Kementerian BUMN. “Menunggu RUPS, diputus secara formal maka keputusan resmi kita diperkenankan akuisisi. Jadi ada agenda akuisisi Bank Victoria Syariah,” jelasnya.

    Setelah melakukan akuisisi, Nixon menyebut perseroan akan melakukan spin off unit syariah BTN dengan BVIS. Ia mengatakan, peleburan kedua unit syariah ini akan menggunakan nama baru sesuai dengan persetujuan pemerintah.

    “Kita spin off jadi yang ada di BTN Syariah akan ditaruh ke sana. Namanya kita ganti, namanya juga kita mau mengusulkan ke pemerintah. Belum boleh dikasih tahu dulu dong, kalau sudah beli (akuisisi BVIS) baru kita ganti nama. Ini masih milik orang sekarang,” ungkapnya.

    Namun begitu, Nixon menegaskan bahwa fokus unit syariah ke depan masih pada pembiayaan perumahan. Menurutnya, hal ini dapat melengkapi layanan syariah yang dimiliki BSI.

    Selain saling melengkapi, tambah Nixon, BTN Syariah dan BSI juga akan melakukan perbaikan layanan. Meski akan sangat kompetitif, Nixon menegaskan kondisi ini akan menguntungkan konsumen.

    “Selain saling melengkapi, adanya juga budaya perbaikan layanan karena kompetisi. Pasti lah, ya. Kompetisi kan yang diuntungkan konsumen. Ini juga menyebabkan masing-masing harus bisa memperbaiki layanannya. Kira-kira harapannya begitu,” tutupnya.

    Untuk diketahui, BTN akan mengambil alih 100% saham BVIS dari para pemegang sahamnya, yakni PT Victoria Investama Tbk, PT Bank Victoria International Tbk, dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta.

    berdasarkan Ringkasan Rancangan Pengambilalihan yang telah diterbitkan kedua belah pihak ke publik, Victoria Investama merupakan pemegang saham mayoritas BVIS dengan kepemilikan 80,18% saham, disusul Bank Victoria International sebesar 19,80% dan BHP Jakarta 0,0016%.

    Melalui akuisisi tersebut, BTN akan menjadi pemilik penuh Bank Victoria Syariah dengan kepemilikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 100% dari seluruh modal ditempatkan disetor penuh dalam BVIS dengan total nominal sebesar Rp 1,06 triliun.

    (kil/kil)

  • Transaksi Aplikasi Bale By BTN Tembus Rp 6,6 Triliun Per Bulan – Halaman all

    Transaksi Aplikasi Bale By BTN Tembus Rp 6,6 Triliun Per Bulan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara atau BTN (Persero) Tbk resmi meluncurkan Super App Bale by BTN yang merupakan inisiatif strategis perseroan untuk bisa lebih kompetitif sebagai bank transaksional. 

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat menarik lebih banyak dana murah ritel secara berkelanjutan, serta mempermudah nasabah untuk memenuhi kebutuhannya secara digital.

    Nixon bilang, setelah perseroan melakukan soft launching pada awal Desember tahun lalu dilanjutkan dengan peluncuran resminya di HUT perusahaan yang ke-75 hari ini.

    “Kami sengaja menggunakan nama Bale untuk super app ini karena berasal dari kata ‘balai’ yang berarti ‘rumah’, jadi ini adalah ‘rumah’ bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    “Bale sudah tersambung dengan dua juta user hanya dalam waktu satu tahun, dan pada tahun 2025 diharapkan bisa didorong ke angka empat hingga lima juta user,” ujar Nixon di acara peluncuran di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

    Nixon bilang, pengguna aplikasi tersebut hingga saat ini menembus 2,3 juta dengan volume transaksi yang terus naik hingga Rp 6,6 triliun per bulan.

    “Kita setiap bulannya mendapatkan kurang lebih 100 ribuan customer atau user baru dari super app ini,” ungkapnya.

    Nantinya, seluruh transaksi akan terpusat pada Bale Super App meskipun BTN sendiri sebelumnya sudah memiliki aplikasi mobile.

    Perseroan membutuhkan proses pengenalan kepada nasabah utamanya bagi yang ingin mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

    “Intinya nanti semua aplikasi harus lewat super app. Sekarang kita belum berani memutuskan (BTN Mobile) masih transisi pengenalan.”

    “Kalau KPR subsidi kan segmennya MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) jadi butuh proses edukasi mereka gunakan super app,” tutur Nixon.

    “Tapi semua akad KPR sekarang kita wajibkan buka Bale. Transaksi pembayaran pinjaman dan lain sebagainya lewat Bale,” sambungnya.

    Peluncuran super app ini diyakini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun Nixon tidak menjelaskan secara gamblang kisarannya. 

    “Kalau pertumbuhan ekonomi kita canangkan di 1 digit, lebih karena likuditas. Bukan karena apa-apa, tahun ini likuditas ketat, market masih berat, pertumbuhan ekonomi masih 1 digit,” ungkap dia.

    “Tapi berapa persen dari Bale, memang ini kita lakukan bertahap. Kalau di tahun ini awal-awal kita bisa harap 25-35 persen bagus, tahun depan setengahnya, tahun depan aplikasi semuanya diajukan lewat Bale. Ini mengurangi proses waktu,” imbuhnya menegaskan.

    Thomas Wahyudi, SEVP Digital Business BTN menambahkan, meningkatnya kepercayaan nasabah terhadap platform digital BTN terlihat dari pencapaian positif Bale by BTN sejak masih bernama BTN Mobile. 

    Jumlah user diproyeksikan mencapai 3,6 juta dengan volume transaksi mencapai Rp8 triliun per bulan. Setiap bulannya, BTN mendapatkan 125.000 pengguna baru Bale by BTN.

    “Performance digital BTN menunjukkan pertumbuhan positif dengan peningkatan user aktif Bale by BTN karena BTN telah bertransformasi sedemikian rupa, sehingga transaksi digitalnya mengalami quantum leap (lompatan yang signifikan),” kata Thomas.

  • Sektor Perumahan Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi

    Sektor Perumahan Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi

    Jakarta, FORTUNE – Sektor perumahan dinilai dapat menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Menurut Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, sektor perumahan dapat menjadi pendorong dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. 

    Ini karena sektor perumahan menggunakan bahan baku dan tenaga kerja asli Indonesia yang dapat memacu aktivitas perekonomian dan berbagai sektor turunannya. 

    “Semua barang input atau bahan baku utama sektor perumahan nasional seperti pasir, batu bata, semen, cat, genteng, kayu, dan lain-lain berasal dari dalam negeri. Pembangunan dengan local content yang tinggi itulah yang kita cari,” papar Suahasil dalam gelaran BTN Prioritas Economic Outlook bertajuk Year of Wooden Snake, Wisdom and Balance in the Midst of Global Economy Dynamics, Rabu (5/2).

    BTN sebagai mitra pemerintah dianggap turut menjadi elemen yang penting dan tidak terpisahkan dari ekosistem perumahan nasional. Secara khusus, Suahasil mengapresiasi peran nasabah BTN Prioritas yang mendukung ekosistem perumahan melalui dana pihak ketiga yang ditempatkan di BTN.

    Sementara itu, dari sisi pemerintah telah menyediakan pendanaan berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), didukung oleh berbagai insentif perpajakan dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar subsidi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

    Selama hampir satu dekade terakhir dari 2015 hingga 2024, pemerintah melalui program FLPP telah membangun 1,1 juta unit rumah untuk kategori MBR. Hingga saat ini tengah diupayakan menggodok agar FLPP lebih kuat lagi.

    “Presiden sudah menyampaikan berbagai macam arahan bagaimana kita dapat membangun rumah tiga juta dalam setahun, dan bagaimana para pemangku kepentingan di ekosistem, seperti bank, pemerintah, dan swasta juga berperan,” ujar Suahasil.

    Pada kesempatan sama, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah demi mendukung masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

    Di antaranya adalah perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan pelonggaran rasio loan-to-value (LTV,) yang memudahkan Kpr tanpa uang muka hingga akhir 2025, serta penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,75 persen pada Januari 2025.

  • Developer Nakal Bakal Diblacklist, Bisa Ganggu Program 3 Juta Rumah – Page 3

    Developer Nakal Bakal Diblacklist, Bisa Ganggu Program 3 Juta Rumah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah dan sejumlah bank pelat merah berencana memlokir akses pengembang atau developer nakal ke proyek penyediaan rumah, termasuk rumah subsidi. Mengingat, praktik nakalnya developer itu disebut bisa mengancam program 3 juta rumah.

    Perintah blacklist developer nakal sudah disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kepada Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu. Bahkan, rencananya blacklist itu akan diperluas ke bank BUMN hingga BP Tapera.

    “Saya akan rapatkan dengan seluruh Himbara untuk kita sharing data, memastikan tadi perlindungan kepada rakyat ini, ini benar-benar kita bisa maksimalkan. Jadi kalau perlu semua Himbara juga kita (berlakukan) blacklist,” kata Erick di Kementerian BUMN beberapa waktu lalu, ditulis Kamis (30/1/2025).

    Erick mengapresiasi langkah pembenahan yang dilakukan BTN sejak awal temuan tersebut. Menurutnya, upaya itu bisa mengamankan program 3 juta rumah yang jadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya apresiasi untuk BTN yang melakukan tadi self-correction dan juga perbaikan sistem, dimana memang kalau kita mau terus berkembang, apalagi 3 juta rumah ini program yang harus disukseskan,” tegas dia.

    Dia menyadari jumlah 120 ribu sertifikat bermasalah atas temuan 2019 itu masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan program 3 juta rumah. Namun, pengamanan terhadap pihak yang menggarap proyek tersebut harus dipastikan sesuai.

    “Nah hal ini mungkin dibandingkan program 3 juta rumah, sangat kecil, 120 ribu. Tetapi ini justru fondasi yang cikal bakal, kita harus jaga visi Bapak Presiden. Karena tadi implementasi itu menjadi kunci sebuah kesuksesan program,” terangnya.

     

  • Gawat! 4.000 Developer Nakal Bikin Ratusan Ribu Sertifikat Terhambat – Page 3

    Gawat! 4.000 Developer Nakal Bikin Ratusan Ribu Sertifikat Terhambat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kasus pengembang atau developer nakal turut menjadi perhatian. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 4.000 developer yang menjadi rekanan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mencatat sempat ada 120.000 sertifikat rumah yang belum diterbitkan oleh developer-developer nakal tersebut. Angka itu tercatat pada 2019 lalu.

    “Jadi sebenarnya waktu kita ditugaskan Pak Menteri sejak 2019 kita menemukan hal ini yaitu terdapat ada 120 ribu rumah-rumah yang kita salurkan KPR lewat BTN belum memiliki sertifikat. Ada yang developernya raib, ada yang masih ada, sudah tidak tanggung jawab dan sebagainya. Kurang lebih ada 4 ribu proyek rumah atau 4 ribu developer,” kata Nixon, dikutip Kamis (30/1/2025).

    Secara bertahap, BTN mulai memproses sertifikat yang tertahan itu. Pada kurun waktu 2019-2024, sebanyak 80 ribu sertifikat sudah rampung diproses. Sisanya, ditarget bisa rampung hingga penghujung 2027 mendatang.

    Tahapannya, 15.000 sertifikat akan diselesaikan pada 2025 ini. Kemudian, 15.000 sertifikat lainnya juga akan diproses pada 2026, tahun depan. Sementara itu, sisanya akan diproses pada 2027 mendatang.

    “Kenapa ada yang cukup lama? teman-teman pasti nanya, karena memang ada yang sengketa hukum juga. Jadi ada double sertifikat, induknya, kemudian segala macam,” tuturnya.

    “Nah ini case ini terjadi pada umumnya adalah di developer-developer yang tidak bertanggung jawab atau ada kerjasama dengan notaris yang juga bermasalah,” sambung Nixon.

     

  • BTN Temukan 120 Ribu Rumah KPR Tanpa Sertifikat, Ini Masalahnya

    BTN Temukan 120 Ribu Rumah KPR Tanpa Sertifikat, Ini Masalahnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan adanya 120 ribu rumah yang menggunakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN namun belum memiliki sertifikat.

    Dikatakan Nixon, persoalan ini muncul akibat pengembang atau developer yang bermasalah.

    “Ada yang developer-nya raib, ada yang masih ada tapi tidak bertanggung jawab, dan sebagainya,” ujar Nixon dalam konferensi pers di kantor Kementerian BUMN, Selasa (21/1/2025) lalu.

    Masalah ini, berdasarkan data BTN sejak 2019, melibatkan sekitar 4.000 proyek perumahan.

    Hingga saat ini, BTN telah menyelesaikan sekitar 80 ribu sertifikat dengan bantuan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    Namun, masih ada 38.144 sertifikat yang belum selesai. Nixon mengungkapkan bahwa nilai aset dari sertifikat yang belum selesai mencapai sekitar Rp 1 triliun.

    BTN menargetkan penyelesaian 15 ribu sertifikat tahun ini, sementara sisanya diharapkan selesai pada 2027.

    Lambatnya proses penyelesaian disebabkan oleh sengketa hukum yang melibatkan pengembang tidak bertanggung jawab hingga notaris bermasalah.

    Untuk mencegah masalah serupa, BTN memetakan permasalahan dan menerapkan sistem penilaian atau rating bagi para developer.

    Kata Nixon, developer dengan kategori gold dan platinum berhak menerima relaksasi.

    “Kategori platinum biasanya diisi oleh developer nasional, yang memiliki proyek di banyak kota atau wilayah,” jelas Nixon.

    Penilaian ini didasarkan pada beberapa indikator, seperti volume penjualan, tingkat pinjaman bermasalah (non-performing loan), dan kecepatan pengurusan sertifikat.

  • 38.144 Rumah KPR BTN Belum Bersertifikat, Apa Penyebabnya?

    38.144 Rumah KPR BTN Belum Bersertifikat, Apa Penyebabnya?

    Jakarta, FORTUNE – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat 38.144 rumah hasil pembiayaan Kpr belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Disinyalir, kelalaian itu disebabkan oleh Devloper dan notaris bermasalah. 

    Menteri BUMN, Erick Thohir meminta BTN melakukan percepatan penyelesaian sertifikat debitur dengan melakukan perbaikan sistem dan menerapkan tata kelola yang baik. Upaya itu untuk menyukseskan program tiga juta rumah yang diusung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Ini adalah program yang harus disukseskan dan BTN mengayomi 82 persen dari perumahan subsidi,” ujar Menteri BUMN dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/6).

    Erick minta Himbara blacklist devloper bermasalah

    Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

    Pada kesempatan ini Erick juga meminta jajaran direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memblack list sejumlah devloper bermasalah. 

    “Tapi minta maaf, saya minta black list developer dan notaris yang bermasalah dan saya harapkan Himbara berbagi data untuk memastikan perlindungan rakyat bisa dimaksimalkan. Jadi, kalau perlu semua pengembang yang di-black list juga di-black list bank Himbara,” tegas Erick. 

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan bahwa sebanyak 4.000 devloper bermasalah terindikasi melakukan kecurangan sehingga tidak menerbitkan SHM masyarakat. 

    BTN targetkan 15 ribu sertifikat selesai di 2025

    Ilustrasi Kantor Cabang BTN di Kuningan Jakarta/Dok BTN

    Nixon mengatakan bahwa BTN mengakui proses penyelesaian sertifikat terus diperbaiki oleh BTN. “Hari ini sejak 2019, sebanyak 80 ribu sertipikat sudah diselesaikan oleh BTN dibantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga proses bisa lebih cepat,” ujar Nixon. 

    Ia menjelaskan, sektor perumahan Indonesia masih menghadapi masalah developer yang sertipikatnya masuk kategori Luar Ambang Toleransi (LAT). Developer dengan sertipikat LAT merupakan developer bermasalah dalam hal administrasi penyelesaian Dokumen Pokok atau sertipikat karena melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh bank. 

    Nixon menjelaskan, upaya perbaikan yang dilakukan BTN antara lain melakukan profiling dan membuat rating developer dari Platinum, Gold, Bronze, hingga non-rating. 

    Untuk kategori non-rating, kata Nixon, tidak diberikan prioritas untuk KPR ataupun Kredit Yasa Griya. Dengan upaya tersebut, Nixon menargetkan penyelesaian sertifikat LAT pada tahun ini sebanyak 15.000 dari total 38.144 sertifikat.

  • BTN Mulai Proses Akuisisi Bank Victoria Syariah – Halaman all

    BTN Mulai Proses Akuisisi Bank Victoria Syariah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah memulai proses akuisisi terhadap bank umum syariah, yakni PT Bank Victoria Syariah (BVIS), setelah BTN menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA) dengan para pihak pemegang saham BVIS yang bertempat di Jakarta pada Rabu, 15 Januari 2025. 

    Dalam perjanjian tersebut, BTN akan mengambil alih 100 persen saham BVIS dari para pemegang sahamnya, yakni PT Victoria Investama Tbk, PT Bank Victoria International Tbk, dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta. 

    Berdasarkan Ringkasan Rancangan Pengambilalihan yang telah diterbitkan kedua belah pihak ke publik, Victoria Investama merupakan pemegang saham mayoritas BVIS dengan kepemilikan 80,18% saham, disusul Bank Victoria International sebesar 19,80?n BHP Jakarta 0,0016%.

    Melalui akuisisi tersebut, BTN akan menjadi pemilik penuh Bank Victoria Syariah dengan kepemilikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 100?ri seluruh modal ditempatkan disetor penuh dalam BVIS dengan total nominal sebesar Rp1,06 triliun. 

    BTN melakukan pembelian BVIS dengan sumber pendanaan internal yang telah disiapkan sesuai rencana bisnis bank.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, aksi korporasi BTN terhadap BVIS merupakan bagian dari rencana BTN untuk membentuk suatu bank umum syariah (BUS) melalui strategi anorganik. 

    Setelah mendapatkan persetujuan atas rencana aksi akuisisi BVIS dari regulator, BTN akan memisahkan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN, yakni BTN Syariah, dan mengintegrasikannya ke dalam BVIS menjadi sebuah BUS baru.

    “BTN menilai perkembangan perekonomian syariah di Indonesia perlu didukung dengan adanya pemain yang memiliki kekuatan daya saing atau competitive advantage dengan proposisi layanan perbankan dan keuangan komprehensif untuk sektor perumahan. 
    Aksi korporasi ini akan mendukung pengembangan BTN Syariah untuk memenuhi posisi tersebut dan menjawab kebutuhan nasabah di pasar syariah. Kedua belah pihak, yakni BTN dan para pemegang saham Bank Victoria Syariah telah mencapai kesepakatan mutual untuk mendukung upaya tersebut,” ujar Nixon.

    Penandatanganan CSPA tersebut didasari atas kesepakatan kedua belah pihak yang telah dicapai setelah proses uji tuntas (due diligence) yang dilakukan BTN terhadap Bank Victoria Syariah selama beberapa bulan ke belakang. 

    Nixon mengatakan, BTN memilih untuk mengakuisisi bank umum syariah dan menggabungkannya dengan BTN Syariah karena prosesnya tidak rumit dan tidak terlalu memakan waktu. 

    Pasalnya, aturan dan perundang-undangan tentang bank umum konvensional yang memiliki anak usaha bank syariah mewajibkan BTN untuk segera menyapih unit usaha syariahnya sebelum tahun 2026.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juncto Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023, Unit Usaha Syariah diwajibkan untuk dipisahkan dari induk bank konvensional-nya jika nilai aset mencapai 50?ri total nilai aset induknya, atau memiliki aset paling sedikit Rp50 triliun. 

    Pemisahan tersebut wajib dilakukan maksimal dua tahun setelah laporan keuangan triwulan terakhir yang menyebutkan total asetnya sudah memenuhi ketentuan.

    Per kuartal III-2024, BTN Syariah telah mencatat aset sebesar Rp58 triliun, bertumbuh sebesar 19,2% year-on-year (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp48 triliun. 

    Berdasarkan proyeksi yang dilakukan BTN, lanjut Nixon, nilai aset BTN Syariah setelah menjadi bank umum syariah nantinya dapat mencapai sekitar Rp66 triliun-Rp67 triliun.

    Sementara itu, Bank Victoria Syariah dinilai sebagai kandidat yang tepat karena size-nya sebagai bank umum syariah yang memadai dan bisnis yang terus bertumbuh. Berdasarkan laporan keuangan per triwulan III-2024, aset Bank Victoria Syariah mencapai sebesar Rp3,32 triliun, meningkat 8,02% secara yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,08 triliun.

    Dengan disepakatinya CSPA tersebut, BTN selaku pihak pembeli saham BVIS akan melakukan langkah selanjutnya sesuai prasyarat, yakni mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham BTN dan BVIS,  memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk BTN selaku calon pemegang saham pengendali, dan persetujuan dari OJK atas transaksi pengambilalihan yang diusulkan.

    Nixon berharap seluruh proses akuisisi ini dapat selesai sebelum semester I-2025 berakhir sehingga proses merger antara Unit Usaha Syariah BTN dan BVIS bisa dijalankan. 

    “Berdasarkan timeline yang telah kami rencanakan, BTN Syariah bisa segera spin-off menjadi bank umum syariah pada tahun ini,” tegas Nixon.

    Selama proses ini berlangsung, BTN menyatakan belum ada perubahan operasional bisnis dari BTN Syariah dan aktivitas bisnis BTN Syariah masih berjalan seperti biasa sampai unit usaha syariah tersebut telah berubah secara legal dan formal menjadi bank umum syariah dalam bentuk perseroan terbatas (PT).

  • Kisah Anak Broken Home yang Kini Wujudkan Dream Home dengan KPR Bersubsidi BTN

    Kisah Anak Broken Home yang Kini Wujudkan Dream Home dengan KPR Bersubsidi BTN

    TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR – Bagi seorang pria dengan latar belakang keluarga broken home, memiliki “rumah” yang penuh kehangatan kasih sayang, dengan komposisi keluarga yang utuh, selalu menjadi impian Lorien Nurajay Oxa Gernada (27).

    Sebelas tahun lampau, saat Oxa masih duduk di bangku sekolah menengah atas di Grobogan, Jawa Tengah, kedua orang tuanya berpisah.

    Meski tak terbebas dari sedih dan gundah, saat itu Oxa sudah cukup dewasa untuk memaklumi pilihan hidup kedua orang tuanya.

    Setelah bercerai, ibu dan bapak kandung Oxa menempuh jalan masing-masing.

    Bapaknya pergi merantau ke Kalimantan.

    Sedangkan Oxa, yang selepas SMA mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan swasta di Pati, Jawa Tengah, mengajak serta ibunya untuk tinggal di daerah berjuluk Bumi Mina Tani tersebut.

    Oxa baru bisa berkumpul kembali bersama ibu dan bapaknya di satu tempat yang sama ketika dia menikahi gadis pujaannya, Elinda Febriana (24), di Kediri, Jawa Timur, pada Minggu (30/6/2024) lampau.

    Selepas menikah, pasangan muda ini mendamba untuk memiliki rumah, hunian impian tempat mereka akan membangun keluarga sakinah.

    Di sisi lain, sempat terlintas di benak Oxa dan Elinda, bahwa memiliki rumah sendiri adalah mimpi terlalu dini.

    Bagaimana tidak? Lonjakan harga properti terus melesat, tak sepadan dengan kenaikan pendapatan masyarakat yang bergerak lambat. Harga rumah tak terkejar.

    Pada 14 Januari 2025, situs web Bestbrokers.com menayangkan laporan Paul Hoffman yang menyusun peringkat negara-negara dengan harga rumah yang paling tidak terjangkau oleh masyarakat.

    Laporan tersebut membandingkan harga properti di 62 negara dengan pendapatan rata-rata penduduk mereka pada tahun 2024.

    Hasilnya, Indonesia menempati peringkat keempat tingkat ketidakterjangkauan harga rumah.

    Artinya, Indonesia adalah negara keempat di dunia yang warganya paling sulit membeli rumah setelah Turki, Nepal, dan India.

    Dengan kondisi semacam ini, membeli rumah sendiri pernah menjadi mimpian (mimpian, bukan impian, menurut KBBI: cita-cita [keinginan] yang mustahil atau susah dicapai) bagi Oxa dan Elinda yang sama-sama merupakan karyawan swasta entry-level.

    Oxa bekerja di sebuah televisi lokal di Pati. Sedangkan Elinda bekerja secara alih daya (outsourcing) di perusahaan telekomunikasi di Surakarta.

    Namun, harapan memiliki hunian impian milik sendiri kembali merekah ketika pasangan muda ini mulai mengenal program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi.

    Program pemerintah ini memang dimaksudkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah.

    Dalam program ini, pemerintah bekerja sama dengan bank-bank yang mereka tunjuk, termasuk Bank Tabungan Negara (BTN) yang sudah lama dikenal masyarakat sebagai lembaga keuangan spesialis KPR.

    Oxa dan Elinda gembira mengetahui ada skema KPR dengan uang muka ringan, cicilan dan suku bunga flat atau tetap, dan bahkan juga menawarkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dari pemerintah.

    “Tapi kebimbangan kami belum selesai. Selanjutnya kami harus memutuskan hendak mengambil KPR di mana. Sebab kami setelah menikah pun masih LDR (Long Distance Relationship-red.).”

    “Saya kerja di Pati, istri kerja di Solo. Sempat galau mau beli rumah subsidi di mana,” kata Oxa pada Tribunjateng.com, Sabtu (18/1/2025).

    Setelah menyurvei beberapa perumahan bersubsidi, baik di Pati maupun Solo Raya, Oxa dan Elinda akhirnya memutuskan untuk meminang unit di Perumahan Taman Harmoni Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

    “Pertimbangannya banyak. Di antaranya soal lokasi. Kasihan kalau istri saya yang seminggu sekali harus pulang-pergi ke Pati.”

    “Kalau saya, seminggu dua-tiga kali pulang ke Karanganyar masih kuat. Apalagi pekerjaan saya juga tidak menuntut untuk selalu di kantor, berbeda dari pekerjaan istri saya yang memang mengharuskan selalu duduk di balik meja kerja kantor,” jelas Oxa.

    Oxa dan Elinda juga sudah sreg dengan desain dan fitur bangunan rumah bersubsidi yang hendak mereka beli.

    Rumah berukuran 34 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi itu dilengkapi dua kamar tidur, ruang tengah sekaligus ruang tamu berkonsep open space yang cukup luas, kamar mandi dengan kloset jongkok, carport, area jemuran pakaian, dan yang terpenting: sudah dilengkapi dapur.

    Daya listrik sebesar 1.300 watt serta instalasi air PDAM juga sudah sangat memadai.

    Fasilitas umumnya pun tergolong lengkap, mulai dari masjid, jalan perumahan yang lebar, bahkan hingga kolam renang.

    “Jarak rumah dengan kantor istri saya di Solo juga dekat. Naik motor cuma sekitar 15 menit. Jadi sudah tidak ada yang perlu dipertimbangkan lagi. Kami sudah mantap,” ujar pria yang saat ini masih menempuh pendidikan S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Terbuka Semarang ini.

    Langkah selanjutnya adalah memilih bank penyedia layanan KPR Bersubsidi. Setelah mempelajari dan mengumpulkan informasi serta saran dari teman-teman dan kenalan, Oxa mantap untuk memilih BTN.

    “Kata teman-teman yang ambil KPR BTN, proses dan syaratnya mudah. Selain itu, semua orang juga sudah tahu BTN memang spesialis KPR yang selama puluhan tahun sudah membantu masyarakat membeli rumah,” kata dia.

    Singkat cerita, pada September 2024, Oxa mendapat dua kabar gembira sekaligus. Pertama, pengajuan KPR subsidi atas nama istrinya telah disetujui dan setelahnya dilakukan akad KPR serta serah-terima kunci.

    Rumah impiannya berhasil dia dapatkan dengan cicilan Rp 1 jutaan per bulan dan tenor 20 tahun. Kabar gembira kedua sangat istimewa: istrinya positif hamil.

    Oxa bersyukur atas dua kabar gembira itu. Dia berkomitmen, di rumah impiannya yang terwujud ini, dia akan membangun keluarga yang harmonis, utuh, dan penuh kebahagiaan.

    Usia kandungan Elinda kini telah lima bulan. Berdasarkan hasil tes ultrasonografi (USG), jenis kelamin anaknya laki-laki. Di rumah ini, Oxa akan berupaya menghadirkan kehidupan yang bahagia untuk sang putra.

    Bagi Oxa, rumah ini bukan sekadar dream house. Lebih jauh dari itu, dia menganggap hunian barunya ini sebagai dream home.

    Menurut The Britannica Dictionary, makna house terbatas pada bangunan fisik tempat orang atau keluarga tinggal.

    Sementara, home tak hanya meliputi aspek fisik bangunan, melainkan juga aspek personal dan emosional yang melingkupi orang-orang yang tinggal di dalamnya.

    Oxa ingin, nantinya di rumah ini keluarganya bisa membangun ikatan emosional yang positif lewat kenangan-kenangan manis. Sesuatu yang sudah cukup lama dia dambakan sebagai seorang pria berlatar belakang keluarga broken home.

    Transformasi Layanan BTN menjadi “Beyond Mortgage”

    Setelah mengikuti program KPR Subsidi dari BTN, Oxa tidak hanya mendapatkan rumah baru. Lebih jauh dari itu, dia juga mendapat peluang ekonomi baru dari lingkungan tempat tinggalnya.

    Di rumah barunya, Oxa kini merintis usaha jual-beli sepeda motor bekas. Menurutnya, di Solo Raya prospek bisnis ini cukup bagus untuk pemula sepertinya.

    “Selain itu ada peluang bisnis lain. Warga perumahan ini punya grup jual-beli di WhatsApp. Di situ warga bisa menawarkan berbagai macam barang.”

    “Banyak yang menawarkan aneka makanan secara prapesan. Saya juga berencana mau jualan makanan di grup itu. Saya lihat laris-laris dagangannya,” terang dia.

    Manfaat lain yang didapat Oxa dan sang istri, Elinda, adalah kemudahan transaksi keuangan sehari-hari dengan aplikasi balé by BTN.

    Keikutsertaan dengan program KPR BTN membuat mereka diperkenalkan dengan super-app hasil transformasi aplikasi BTN Mobile tersebut.

    Selain memantau progres KPR yang pembayaran cicilannya dilakukan secara autodebet, lewat aplikasi tersebut Oxa dan Elinda juga bisa melakukan berbagai transaksi keuangan secara mudah dan cepat. Mulai dari pembayaran tagihan PDAM, pembelian token listrik, hingga berinvestasi melalui fitur reksa dana.

    Berbagai manfaat yang dirasakan Oxa dan Elinda tersebut sejalan dengan visi baru BTN untuk periode 2025-2029, yakni menjadi “Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia”.

    Melalui visi ini, BTN bertransformasi menjadi bank dengan layanan “beyond mortgage”, artinya tidak hanya sebatas KPR.

    “Jadi ada rumah, ada keluarga, tapi bukan cuma soal KPR. Melainkan juga bagaimana mereka bayar listrik, bayar air, bayar sekolah, juga di BTN. Setelah rumah terbentuk, kami melayani semua yang dibutuhkan keluarga,” jelas Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, dalam Rapat Kerja BTN 2025 di Jakarta, awal Januari 2025, sebagaimana dipublikasikan di situs web resmi BTN.

    Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu (istimewa)

    Tiga Juta Rumah untuk Wujudkan Impian Masyarakat Berpenghasilan Rendah

    Di negeri ini, selain Oxa dan Elinda, tentu masih banyak warga terkategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang juga punya impian memiliki rumah.

    Boleh jadi mereka adalah pasangan muda berupah minimum, pelaku usaha mikro, atau pekerja sektor informal yang tak kesampaian membalap laju harga properti.

    Atas dasar itulah, Pemerintahan Prabowo-Gibran mencanangkan program prioritas “3 juta rumah per tahun” yang difokuskan bagi MBR.

    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menjelaskan bahwa program 3 juta rumah memang dilandasi keprihatinan Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat yang tidak memiliki rumah karena kondisi ekonominya lemah.

    “Misinya bukan hanya membangun rumah, melainkan memberantas kemiskinan,” kata dia dalam Dialog Interaktif Sesi Kedua Program 3 Juta Rumah bertajuk ‘Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat’ yang diadakan oleh BTN bersama Kementerian PKP di Jakarta, Jumat (20/11/2024), sebagaimana dikutip btn.co.id.

    Dalam forum yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, salah satu upaya mewujudkan program 3 juta rumah per tahun adalah menambah kuota KPR bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025, dari 220 ribu unit menjadi 800 ribu unit. Tenor maksimalnya pun diwacanakan untuk ditingkatkan dari 20 tahun menjadi 30 tahun agar besaran angsuran lebih terjangkau bagi MBR.

    “FLPP adalah program yang selama ini disukai semua stakeholder perumahan. Tapi masalahnya kuota terbatas. Padahal, kredit macetnya kecil sekali,” ujar dia.

    Komitmen BTN Dukung Program 3 Juta Rumah

    Sebagai bank yang berpengalaman melakukan pembiayaan KPR selama 48 tahun lebih, BTN mendukung penuh program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Pemerintah demi membantu MBR memiliki rumah.

    Dalam rilisnya, BTN menyebut selama ini telah membiayai lebih dari 5 juta unit rumah, yang lebih dari 4 juta di antaranya dinikmati oleh MBR melalui KPR Subsidi.

    Bahkan, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyebut, hanya dalam kurun dua bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, perseroan telah menyalurkan KPR untuk hampir 30 ribu unit rumah.

    “Dukungan BTN terhadap Program 3 Juta Rumah terangkum dalam salah satu misi BTN pada 2025, yakni menjadi mitra utama Pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan,” kata Nixon dalam Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Selasa (7/1/2025), sebagaimana dikutip dalam siaran pers BTN.

    Nixon menambahkan, pihaknya bersepakat dengan Pemerintah bahwa program perumahan rakyat mesti berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dia pun menyampaikan beberapa usulan sebagai terobosan untuk mewujudkan target tiga juta rumah. Usulan-usulan tersebut meliputi perubahan skema subsidi, perpanjangan jangka waktu pembiayaan agar nominal angsuran lebih murah, serta permintaan dukungan alternatif sumber pendanaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Program Perumahan Rakyat Wujudkan Masyarakat Adil Makmur

    Berkaca dari tujuan program tiga juta rumah, pemenuhan kebutuhan papan sebagai hajat dasar manusia memang sangat urgen demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Program perumahan rakyat dapat menimbulkan efek berantai yang pada gilirannya bisa merealisasikan masyarakat adil makmur, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    Menurut pasangan Oxa dan Elinda, memiliki atap untuk bernaung dan lingkungan yang nyaman untuk ditinggali menjadi sebab ketenangan batin yang dengan sendirinya bisa memicu produktivitas.

    “Setelah punya rumah sendiri, rasanya lebih ayem, lebih tenteram. Walaupun belum lunas, ya. Tapi justru karena belum lunas itu, kerja juga jadi lebih semangat. Ha-ha-ha,” ucap Oxa diiringi tawa. (mzk)

  • Viral Detik-detik Hashim Djojohadikusumo Diduga Tolak Jabat Tangan Menteri Ara, Ada Apa?

    Viral Detik-detik Hashim Djojohadikusumo Diduga Tolak Jabat Tangan Menteri Ara, Ada Apa?

    GELORA.CO  – Terekam detik-detik adik Presiden RI Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo diduga menolak jabat tangan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait. 

    Peristiwa Hashim Djojohadikusumo diduga menolak jabat tangan  dengan Menteri Ara itu terekam saat acara penandatanganan kerja sama atau MoU 1 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025).

    Namun demikian cuplikan video Hashim Djojohadikusumo diduga menolak bersalaman dengan Ara itu baru viral pada Senin (13/1/2025). 

    Ternyata peristiwa tersebut sempat terekam dalam tayangan siaran langsung di Youtube Sekretariat Presiden. 

    Saat itu Presiden RI Prabowo Subianto baru saja menandatangani MoU 1 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani.

    Adapun Hashim Djojohadikusumo hadir dalam penandatanganan MoU karena menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan di Kabinet Merah Putih. 

    Usai penandatanganan, terlihat sejumlah kabinet yang terlibat dalam acara bersiap untuk menggelar konferensi pers. 

    Misteri Pagar Laut Tangerang, Nelayan Serang Utara, Kholid Berani Sebut Aguan

    Pun Menteri Ara, sebagai menteri leading sector dari MoU tersebut bersiap menggelar konferensi pers. 

    Namun demikian, tiba-tiba Ara berjalan ke arah belakang menyapa Hashim Djojohadikusumo. 

    Ara pun memberikan tangannya seperti hendak bersalaman. Namun demikian salam Ara tak disambut Hashim. 

    Ara pun kemudian melanjutkan konferensi pers terkait MoU tersebut. Di tengah konferensi pers, Ara mempersilakan Hashim untuk menjelaskan program yang akan dijalankan pemerintah. 

    Hingga kini belum diketahui penyebab Hashim menolak bersalaman dengan Menteri Ara. 

    Pihak Wartakotalive.com pun mencoba mengkonfirmasi hal tersebut ke Menteri Maruarar Sirait namun pesan yang dikirim belum dibalas. 

    Sementara penandatanganan MoU tersebut kata Maruarar Sirait untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah.

    “Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerja sama antar pemerintah, kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick nanti akan menyiapkan dari PTP Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata,” ucap Maruarar.

    Maruarar juga menuturkan bahwa target dari pembangunan 3 juta unit hunian dalam dua bulan ini sudah menunjukkan hasil yang signifikan. 

    Selain itu, Maruarar menjelaskan bahwa terdapat banyak investor di bidang perumahan yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

    “Karena arahan dari Presiden Prabowo kita bekerja dengan cepat, aturannya seperti ini, kemudian lapangannya langsung dicek. Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada Bapak Presiden yang sangat tinggi, dan ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan,” tuturnya.

    Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, yang bertugas dalam menyusun kebijakan pemerintah dalam hal ini, turut mengungkapkan apresiasinya terhadap penandatanganan MoU tersebut. Hashim berharap proyek tersebut dapat selesai dalam tepat waktu.

    “Alhamdulillah pada hari ini kita menyaksikan penandatanganan antara pihak dari Qatar dan pihak Indonesia, pihak Indonesia diwakili Pak Ara Sirait dan kita berharap bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita bisa mulai dengan proyek pertama yang akan dilaksanakan oleh Sheikh Abdulaziz Al Thani,” ujar Hashim.

    Sementara itu, Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani menyampaikan optimismenya terhadap proyek tersebut. Ia turut mengapresiasi hubungan kuat yang telah terjalin dengan baik antara Qatar dan Indonesia.

    “Saya sebagai investor dan kelompok saya akan berinvestasi di Indonesia. Ini adalah perumahan sosial untuk rakyat, jadi kami dapat mengerjakannya secara profesional dengan dukungan dari semua kelompok saya. Jadi saya berharap dengan dukungan Presiden dan semua orang di sini, Tuan Hashim, para menteri, kami dapat berhasil dalam hal ini,” ucapnya.

    Untuk diketahui, MoU tersebut menerangkan bahwa Kementerian PKP akan menyediakan pemenuhan kebutuhan hunian di Indonesia dan bertujuan untuk menyelenggarakan pengembangan perumahan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

    Komitmen tersebut juga menerangkan bahwa Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani memiliki keahlian dalam konstruksi, pengembangan infrastruktur, dan manajemen proyek, serta bekerja sama dengan Kementerian PKP dalam pengembangan proyek hunian sebanyak 1 juta unit.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, dan Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu