Xcloud.id

Tag: Nixon LP Napitupulu

  • Ketua DK OJK ungkap isi rapat Presiden dengan dirut Himbara

    Ketua DK OJK ungkap isi rapat Presiden dengan dirut Himbara

    (Rapat) soal inklusi keuangan ya. Jadi, inklusi keuangan ini termasuk soal kepemilikan rekening bank, dan penyaluran program pemerintah. Jadi, aspek itu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkap isi rapat Presiden Prabowo Subianto dengan empat direktur utama himpunan bank milik negara (Himbara) yaitu BTN, BRI, BNI, dan Bank Mandiri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Rapat itu berlangsung pada Jumat siang sebelum Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden pada sore hari.

    “(Rapat) soal inklusi keuangan ya. Jadi, inklusi keuangan ini termasuk soal kepemilikan rekening bank, dan penyaluran program pemerintah. Jadi, aspek itu,” kata Mahendra Siregar menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat malam.

    Dia kemudian menjelaskan inklusi keuangan itu tujuannya antara lain untuk membantu penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran, termasuk juga penyaluran subsidi agar dapat langsung diterima oleh mereka-mereka yang berhak.

    “Ini keseluruhan, buat bansos, subsidi, program sosial lain. Ini diharapkan bisa langsung ke pihak yang dituju dengan proses rekening masing-masing,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK.

    Oleh karena itu, Presiden memanggil direktur utama bank-bank Himbara agar mempercepat kepemilikan rekening bank oleh masyarakat penerima bansos ataupun sasaran subsidi.

    “Ada lewat Himbara, dan Kantor Pos juga,” kata Mahendra.

    Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengungkap isi rapat Presiden dengan petinggi bank-bank Himbara membahas inklusi keuangan.

    “Jumlah orang Indonesia yang sudah punya fasilitas perbankan itu mencapai 89 persen, yang bisa menggunakan sudah relatif tinggi,” kata Airlangga.

    Walaupun demikian, masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan literasi mengenai perbankan, termasuk kepemilikan rekening.

    “Dari segi spasial, beberapa daerah sudah baik, kecuali di Maluku Utara, Halmahera, kurang baik. Jadi (butuh Himbara untuk membantu) jelaskan literasi keuangan, maka ke depan didorong lagi terkait dengan pembelajaran agar bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi,” kata Airlangga.

    Dalam rapat itu, Presiden pun memerintahkan bank-bank Himbara untuk terus gencar meningkatkan literasi masyarakat mengenai perbankan.

    “Ini ke arah literasi keuangan, ditingkatkan capaiannya,” kata Menko Airlangga.

    Di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden memimpin rapat terbatas dengan beberapa menteri dan empat direktur utama bank Himbara, yaitu Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso, Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar, dan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Negara Nixon LP Napitupulu.

    Kemudian, ada juga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, dan Ketua DK OJK Mahendra Siregar.

    Jajaran menteri yang mengikuti rapat terbatas siang ini, yaitu Menko Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo panggil menteri dan dirut Himbara bahas keuangan inklusif

    Prabowo panggil menteri dan dirut Himbara bahas keuangan inklusif

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan direktur utama Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk membahas mengenai keuangan inklusif di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    “Mungkin mengenai keuangan inklusif,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Airlangga tidak menjelaskan lebih rinci mengenai topik pembahasan dalam rapat terbatas (ratas) tersebut.

    Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan dirinya akan melaporkan ke Presiden mengenai persiapan penyelenggaraan sekolah rakyat dan penyaluran bantuan sosial (bansos).

    “Ada dua yang memang kami mau laporkan, pertama tentang sekolah rakyat dan yang kedua tentang penyaluran bansos,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, selain Airlangga dan Gus Ipul, sejumlah menteri yang hadir yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

    Selain itu, terdapat sejumlah pejabat yang turut hadir, di antaranya Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Sunarso, Direktur Utama Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar, Direktur Utama Bank Tabungan Negara Negara Nixon LP Napitupulu.

    elanjutnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Mahendra Siregar.

    Diketahui, pada Jumat sore, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menggelar Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

    Sidang kabinet yang digelar dalam suasana bulan puasa ini diharapkan menjadi momentum bagi jajaran Kabinet Merah Putih untuk mempererat sinergi dan kebersamaan dalam menjalankan program-program pemerintah.

    Informasi yang beredar di kalangan wartawan, sidang kabinet dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • 20 Persen Proses KPR Beralih ke Bale, BTN Makin Efisien – Halaman all

    20 Persen Proses KPR Beralih ke Bale, BTN Makin Efisien – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejak diperkenalkan ke publik pada akhir Desember 2024 lalu dan diluncurkan secara resmi pada Februari 2025, Bale by BTN terus menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. 

    Aplikasi super yang ditopang oleh ekosistem perumahan ini bukan hanya mencatatkan pertumbuhan dari sisi nilai transaksi dan jumlah pengguna, juga penyaluran kredit. 

    Pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa adaptasi teknologi lebih dari sekedar memanjakan nasabah dalam bentuk kecepatan, kemudahan dan kenyamanan layanan, juga memberikan nilai tambah bagi bisnis bank itu sendiri. Bale by BTN sejauh ini berhasil memperluas akses pasar pembiayaan dengan kualitas kredit yang semakin baik. 

    Sepanjang Januari 2025 atau terhitung sejak awal tahun (year to date/ytd), BTN telah menyalurkan kredit senilai Rp6,69 triliun. 

    KPR berkontribusi 64,69 persen dari nilai total kredit. Jika angka nya dibedah lagi, sebanyak 53,90 persen merupakan kredit subsidi ke segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan sisanya mengalir segmen KPR Non Subsididengan ticket size kredit rata-rata di atas Rp400 juta.

    Dari total pengajuan KPR yang diajukan sepanjang bulan Januari, sekitar 20 persen KPR diproses di Bale super app. Proses KPR ini mencakup pengajuan, pengisian form, verifikasi, penilaian kelayakan calon debitur hingga persetujuan dan pencairan kredit. Semua dilakukan dalam aplikasi. 

    “Prosesnya menjadi lebih ringkas dan lebih cepat. Jika dihitung sejak calon debitur mengajukan kredit, rata rata kami butuh waktu 3 hari untuk memberikan keputusan kredit. Ini luar biasa,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu di Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Selain kecepatan dan efisiensi, aplikasi Bale juga membuka peluang ke ceruk pasar lebih luas dari yang selama ini disasar agen marketing. Masyarakat bisa berinteraksi langsung dan mengajukan KPR atau untuk kredit multi guna untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Berkat sentuhan teknologi, pengukuran profil risiko calon debitur juga menjadi lebih akurat sehingga berdampak positif pada kualitas kredit. 

    “Memastikan pertumbuhan yang berkualitas sangat penting karena akan mempengaruhi biaya kredit bank (cost of credit) sehingga berdampak positif pada tingkat margin,” kata Nixon.

    Sementara itu, penyaluran kredit ke segmen komersil dan high yield loan juga menunjukkan perkembangan yang positif. Ekspansi perseroan dengan membuka sejumlah kantor cabang khusus untuk melayani segmen menengah atas sebanding dengan hasil yang diraih. Sejak awal tahun, kredit yang tersalurkan untuk harga rumah di atas Rp750 juta mencapai Rp70,50 miliar. 

    “Di tengah situasi makro ekonomi yang menantang, pencapaian ini cukup menggembirakan. Kami optimistis jika kondisi makin membaik, segmen ini akan menjadi tulang punggung pertumbuhan bisnis BTN ke depan,” pungkasnya.

  • BTN: Akuisisi BVIS diharapkan selesai dua bulan setelah RUPST

    BTN: Akuisisi BVIS diharapkan selesai dua bulan setelah RUPST

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan, pengambilalihan atau akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS) diharapkan dapat selesai sekitar dua bulan setelah agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) berlangsung.

    “Dugaan kita, sales riil, financial sales-nya itu terjadi antara Mei atau Juni (sekitar dua bulan setelah RUPST). (Pada waktu tersebut) kita bayar, kita ambil bank-nya,” kata Nixon saat dijumpai wartawan usai menghadiri acara Penghargaan Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN 2025 di Jakarta, Rabu.

    Nixon menyebutkan, dana yang digelontorkan untuk pengambilalihan BVIS berkisar antara Rp1,5 triliun hingga Rp1,6 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) milik BVIS serta loan equity dari sisi aset BVIS.

    “Kenapa kita menerima kalau SBN. SBN itu kan untuk valuasinya gampang. Lihat seri number-nya, benar atau tidak dia punya, kan gampang tanya custody-nya saja. Berapa harganya pun langsung ketahuan. Jadi kredit dan dana pihak ketiganya (DPK) diambil mereka. Kita tidak beli,” jelas dia.

    Setelah proses akuisisi tuntas, Nixon menambahkan bahwa model bisnis BVIS nantinya akan mengikuti BTN Syariah dengan berfokus pada bisnis kredit pemilikan rumah (KPR) berbasis syariah.

    “Pasti (model bisnis BVIS berubah). Langsung ke KPR syariah. Ikut gaya BTN,” ujar Nixon.

    BTN akan menggelar RUPST pada 26 Maret mendatang. Salah satu mata acara yang akan dibahas yakni persetujuan pengambilalihan saham Bank Victoria Syariah oleh BTN.

    Setelah persetujuan didapatkan dari pemegang saham dalam RUPST, selanjutnya masuk pada proses untuk mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, baik BTN maupun Bank Victoria Syariah juga akan menyelesaikan syarat-syarat lainnya yang diperlukan setelah RUPST dalam waktu sekitar dua bulan.

    Apabila persetujuan dari regulator sudah didapatkan, BTN akan melanjutkan proses pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) yakni BTN Syariah dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam Bank Victoria Syariah untuk menjadi sebuah bank umum syariah (BUS) baru.

    Nixon pun memperkirakan, proses pemisahan UUS dari induknya ini akan dilakukan pada Oktober mendatang. Mengenai spin off ini, RUPST pada 26 Maret 2025 juga akan memutuskan persetujuan rancangan restrukturisasi dalam rangka pemekaran UUS BTN.

    Sebelumnya, proses untuk memulai akuisisi BVIS telah diumumkan BTN pada Januari lalu. BTN telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA) dengan para pihak pemegang saham BVIS di Jakarta pada 15 Januari 2025.

    Perseroan juga menargetkan BTN Syariah untuk menjadi BUS pada tahun ini. Perseroan mencatat, BTN Syariah telah menjadi pemain utama dalam sektor properti Indonesia dengan menguasai 28 persen pangsa pasar pembiayaan perumahan berbasis syariah secara nasional per Oktober 2024.

    Pada 2009, total aset BTN Syariah tercatat baru mencapai Rp2,25 triliun. Namun per akhir 2024, nilainya telah menyentuh Rp61 triliun atau rata-rata bertumbuh 22,83 persen setiap tahunnya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • BTN dan MAPCLUB jalin kerja sama pembangunan ekosistem digital

    BTN dan MAPCLUB jalin kerja sama pembangunan ekosistem digital

    Kerja sama ini bertujuan meningkatkan pengembangan ekosistem digital dan aksesibilitas masyarakat untuk bertransaksi melalui BTN

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) menjalin kerja sama dengan PT MAPCLUB Digital Asia (MAPCLUB) melalui penandatanganan nota kesepahaman terkait pembangunan ekosistem digital antara ritel dan perbankan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menuturkan kerja sama yang dilakukan dengan MAPCLUB meliputi antara lain kerja sama kolaborasi pelanggan digital, peningkatan aktivitas transaksional, pengelolaan dana lembaga maupun ritel, kredit lembaga maupun ritel serta kolaborasi lainnya yang mampu mendukung peningkatan bisnis kedua belah pihak.

    “Kerja sama ini bertujuan meningkatkan pengembangan ekosistem digital dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk bertransaksi melalui BTN,” kata Nixon di Jakarta, Kamis.

    Selain itu, Nixon menilai kemitraan yang dijalin antara BTN dan MAPCLUB itu dapat memberikan nilai tambah pada ekosistem bisnis BTN maupun MAP yang mendukung proses transformasi dan digitalisasi BTN.

    Jalinan eksplorasi kesepakatan bisnis secara strategis tersebut diharapkan juga mampu mendukung tercapainya Visi BTN sebagai Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia melalui penggunaan Bale by BTN secara menyeluruh di setiap sektor keseharian masyarakat Indonesia.

    Per Februari 2025, Bale sudah tersambung dengan 2,3 juta user dan volume transaksi sebesar Rp6,6 triliun per bulan.

    Setiap bulan terdapat 100.000 pengguna baru Bale by BTN. Nixon menargetkan pada akhir tahun ini angka pengguna Bale by BTN bisa menembus 4 juta orang.

    “Kolaborasi BTN dan MAPCLUB ini dapat menambah loyalitas nasabah BTN dengan tersedianya semua akses transaksional baik dari sektor perumahan hingga ke fesyen dan gaya hidup,” ujar Nixon.

    Pada kesempatan yang sama, CEO PT MAPCLUB Digital Asia Michel Hamilton mengatakan kerja sama dengan BTN sejalan dengan strategi MAPCLUB untuk memperluas jangkauan dan memperkenalkan platformnya kepada lebih dari 12 juta nasabah BTN.

    Mulai 24 Februari 2025, BTN bekerja sama dengan MAPClub menghadirkan program promo khusus. Melalui program ini, nasabah yang membuka tabungan secara daring dan mengaktifkan Bale by BTN berkesempatan memperoleh reward sebesar 50.000 Poin MAPCLUB.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK Ungkap Kabar Terkini BTN Akuisisi Bank Victoria Syariah

    OJK Ungkap Kabar Terkini BTN Akuisisi Bank Victoria Syariah

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap progres aksi korporasi yang dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN yang ingin mengakuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae aksi korporasi ini sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah (RP3SI) 2023-2027.

    Dian mengatakan, OJK dalam proses akuisisi ini mendorong penguatan struktur dan ketahanan daya saing perbankan syariah, salah satunya melalui konsolidasi perbankan syariah agar dapat dihasilkan struktur industri perbankan syariah yang lebih ideal.

    “Kami yakin bahwa inisiatif penguatan industri ini dapat menciptakan industri perbankan syariah nasional yang stabil dan berdaya saing, sehingga mampu merespons tantangan dalam industri perbankan yang semakin dinamis dan komplek,” terang dia, dalam keterangannya, Sabtu (22/2/2025).

    Dian menerangkan, OJK senantiasa mendukung dan mendorong konsolidasi perbankan, termasuk konsolidasi di industri perbankan syariah. Upaya konsolidasi perbankan syariah merupakan tanggung jawab bersama dan terus diupayakan dengan tetap memperhatikan kesiapan masing-masing bank dan perkembangan dinamika pasar global maupun domestik.

    Pihaknya akan terus memantau kesiapan masing-masing bank termasuk mencermati dinamika arah kebijakan masing-masing bank tersebut. Aksi korporasi berupa akuisisi Bank Victoria Syariah oleh BTN merupakan hal yang positif karena dilakukan dalam rangka persiapan spin off UUS BTN dan akan menghasilkan Bank Umum Syariah yang memiliki skala usaha yang lebih besar.

    “Dengan aksi korporasi tersebut, akan terdapat penambahan 1 BUS KBMI 2 sehingga industri perbankan syariah akan terdiri dari 1 BUS KBMI 3, 2 BUS KBMI 2 dan 12 BUS KBMI 1 yang akan terus didorong untuk meningkatkan skala usahanya,” jelasnya.

    Rampung Semester I

    Sebelumnya, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan proses akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS) ditargetkan rampung semester I-2025. Sebelumnya, rencana akuisisi 100% saham BVS telah disampaikan ke publik.

    Menurut Nixon, aksi korporasi ini telah mendapat persetujuan Menteri BUMN Erick Thohir hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menyebut skema hingga harga dalam proses akuisisi sudah disepakati sehingga diumumkan ke publik.

    “Pak Menteri juga udah setuju, OJK juga udah setuju di keterbukaan informasi. Nah ini nanti akan jadi cikal bakal kita masukin BTN Syariah. BTN Syariah sekarang udah Rp 60 triliun dan kinerjanya cukup bagus. Kita masukkan nah ini kita rencanain akhir semester 1 semua kelar,” ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Pada kesempatan itu Nixon juga membuka peluang pihaknya bakal mengakuisisi bank syariah lainnya. Hal ini merupakan bagian dari konsolidasi perbankan syariah di Indonesia.

    (ada/ara)

  • Wujudkan Rumah Impian dari Genggaman – Halaman all

    Wujudkan Rumah Impian dari Genggaman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perkembangan era digital semakin melesat seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dari tahun ke tahun.

    Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2024, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 82,18 persen, meningkat dari 78,19 persen pada 2023.

    Keberadaan internet tidak hanya memengaruhi pola komunikasi dan interaksi sosial, tetapi juga berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi digital.

    Laporan e-Conomy SEA 2024 yang disusun oleh Google, Temasek, dan Bain & Company menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia mencatat Gross Merchandise Value (GMV) sebesar $90 miliar, meningkat 13 persen dari tahun sebelumnya. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan GMV terbesar di kawasan Asia Tenggara.

    Lebih jauh, internet telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan.

    Jika tren mode global dapat dengan mudah diakses melalui marketplace online dan makanan bisa dipesan dalam hitungan menit melalui layanan antar, kini sektor papan alias properti pun turut mengalami transformasi digital.

    Calon pembeli rumah tidak lagi harus repot datang langsung ke lokasi, melainkan cukup mengandalkan platform daring yang memberikan akses informasi lengkap mengenai hunian impian mereka.

    Kemudahan tersebut dirasakan langsung oleh Whiesa Daniswara (29), seorang karyawan swasta di Solo, Jawa Tengah.

    Kesibukan kerja membuatnya tidak memiliki banyak waktu untuk mencari rumah, apalagi melakukan survei langsung ke lokasi. Apalagi, rumah dengan harga terjangkau seperti rumah subsidi umumnya berada di kawasan pinggiran kota yang lumayan berjarak.

    Bermula dari seorang rekan kerja memperkenalkan layanan BTN Properti kepadanya. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat daftar rumah yang dijual, baik rumah subsidi maupun non-subsidi dari berbagai pengembang.

    Tak hanya itu, fitur simulasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tersedia di dalamnya turut membantu calon pembeli dalam menghitung perkiraan angsuran, uang muka, suku bunga, serta plafon kredit.

    Tertarik dengan kemudahan yang ditawarkan, Whiesa langsung mencoba mengakses layanan tersebut.

    Setelah menelusuri berbagai pilihan, ia akhirnya menemukan rumah yang sesuai dengan kebutuhan dan memutuskan untuk membeli setelah menikah. Menurutnya, kehadiran layanan digital seperti BTN Properti sangat membantu masyarakat dalam mewujudkan impian memiliki hunian sendiri.

    “Saya sangat bersyukur dengan adanya platform seperti ini. Sudah saatnya kita beradaptasi dengan digitalisasi, termasuk dalam hal kepemilikan rumah. Apalagi, BTN Properti juga memungkinkan pengajuan KPR langsung secara online dengan informasi angsuran dan suku bunga yang transparan,” ujarnya ditemui pada Rabu (19/2/2025).

    Whiesa yang akhirnya memilih rumah di Perumahan Taman Harmoni, Jeruksawit, Gondangrejo, Karanganyar, mengaku awalnya tidak menyangka bisa memiliki rumah impiannya secepat ini.

    Namun, berkat kemudahan yang ditawarkan oleh layanan perbankan seperti BTN, ia pun berhasil mewujudkan impian tersebut lebih cepat dari yang direncanakan.

    “Sebenarnya saya tidak terburu-buru membeli rumah. Awalnya ingin santai saja, tapi di sisi lain juga tidak ingin terus bergantung pada orang tua. Saat ada kesempatan dengan layanan semudah ini, kenapa tidak langsung dimanfaatkan?” celotehnya..

    Kini, seluruh layanan perumahan dan properti tersebut sudah terangkum dalam aplikasi terbaru BTN bernama Bale.

    Aplikasi ini merupakan versi terbaru dari BTN Mobile dengan layanan lebih canggih.

    Driver ojek online bernama Hasan Samsudin (39) adalah pengguna Bale yang tak ketinggalan memanfaatkan berbagai fitur teranyar dari BTN Mobile.

    Selain menunjang proses debit serta pengangsuran rumah KPR subsidi miliknya, Bale juga ia gunakan untuk berbagai hal.

    Mulai dari transfer, menabung, pembayaran QRIS dan lainnya.

    “Awalnya memang punya BTN Mobile karena untuk angsuran kredit rumah, lalu aplikasi itu memperbarui jadi Bale. Semakin menarik tampilannya,” terangnya ditemui di rumahnya Perumnas Semesta Jeruk Sawit Permai, Gondangrejo, Karanganyar, Rabu siang.

    Menurutnya, fitur-fitur dalam aplikasi ini sangat canggih.

    Terutama adanya sistem sidik jari yang memungkinkan pengguna masuk tanpa perlu memasukkan ID dan password secara manual. Tentu juga aman.

    Transformasi Digital

    Adapun transformasi digital di sektor properti memang telah membuka peluang lebih besar bagi masyarakat dalam memiliki hunian idaman.

    Dengan hadirnya platform seperti BTN Properti, proses pencarian, pemilihan, hingga pengajuan KPR menjadi lebih efisien, transparan, dan praktis. Kini, rumah impian benar-benar ada dalam genggaman.

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan, Bale by BTN merupakan inisiatif strategis perseroan untuk bisa lebih kompetitif lagi dalam menjadikan BTN sebagai bank transaksional. Diharapkan dengan hadirnya Bale by BTN dapat menarik lebih banyak dana murah ritel secara berkelanjutan dan juga mempermudah nasabah untuk memenuhi kebutuhannya secara digital.

    “Sebagai bagian dari Transformasi BTN, hari ini menjadi hari yang penuh makna. Kami resmi meluncurkan Bale by BTN, sebuah Super App yang memberikan pengalaman perbankan baru bagi nasabah dengan journey lengkap,” jelasnya dalam Grand Launching Bale by BTN di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

    Nixon mengatakan, berbagai fitur yang memudahkan nasabah untuk bertransaksi perbankan dan keuangan tersedia melalui Bale by BTN, sehingga nasabah hanya perlu mengakses satu Super App untuk berbagai kebutuhan.

    Dengan semakin meningkatnya kenyamanan nasabah dalam bertransaksi digital, diharapkan akan membantu peningkatan dana pihak ketiga (DPK) ritel serta pendapatan berbasis biaya (fee-based income).

    “Dengan visi baru, Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia, BTN kini hadir lebih digital, modern, dan kekinian. Dalam momen istimewa ini, kami membawa pesan: “Satu Langkah untuk Keluarga Indonesia.” Setiap langkah kecil memiliki makna besar dalam memberikan dampak positif bagi bangsa dan keluarga di seluruh Indonesia,” ujar Nixon.

    Sementara itu, Thomas Wahyudi, SEVP Digital Business BTN, menambahkan meningkatnya kepercayaan nasabah terhadap platform digital BTN terlihat dari pencapaian positif Bale by BTN sejak masih bernama BTN Mobile.

    Hingga kini, jumlah user Bale by BTN diproyeksikan mencapai 3,6 juta, dengan volume transaksi mencapai Rp8 triliun per bulan. Setiap bulannya, BTN mendapatkan 125.000 pengguna baru Bale by BTN.

    “Performance digital BTN menunjukkan pertumbuhan positif dengan peningkatan user aktif Bale by BTN. Hal ini karena BTN telah bertransformasi sedemikian rupa, sehingga transaksi digitalnya mengalami quantum leap (lompatan yang signifikan),” ucap Thomas.

    Menurut Thomas, di era digital, masyarakat mencari layanan yang dapat mengoptimalkan seluruh kebutuhan perbankannya. Oleh sebab itu, semakin nasabah merasa nyaman bertransaksi melalui platform digital, maka akan semakin tinggi transaksi dan jumlah simpanan saldo di rekening tabungan.

    Hal ini terlihat dari saldo tabungan, eDepo (deposito online), dan saldo merchant di Bale by BTN yang meningkat pada akhir 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

    Pada akhir Desember 2024, BTN mencatat peningkatan hampir 43 persen year-on-year (yoy) di saldo tabungan menjadi Rp16,76 triliun dari sebelumnya Rp11,66 triliun. Sementara itu, saldo eDepo melonjak 103,84 persen yoy menjadi Rp5,3 triliun dari sebelumnya Rp2,6 triliun. Sedangkan saldo merchant naik 58,6 persen yoy menjadi Rp2,49 triliun dari sebelumnya Rp1,57 triliun.

    “Mayoritas user aktif BTN Mobile didominasi oleh segmen milenial atau nasabah produktif yang memiliki penghasilan dan terbiasa melakukan transaksi dengan menggunakan mobile banking. Dengan adanya potensi pertumbuhan transaksi yang pesat, BTN berharap Bale by BTN dapat membantu masyarakat mengelola keuangan, sejalan dengan visi kami yang baru, yaitu menjadi “Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia”,” ujar Thomas.

    PR BTN Target Pemerintah

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa penyaluran KPR oleh Bank Tabungan Negara (BTN) sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni.

    Dalam dua bulan terakhir sejak Kabinet Merah Putih terbentuk, BTN telah menyalurkan sekitar 29.000 unit rumah melalui akad KPR.

    “Saya sebagai Menteri PKP sangat senang karena KPR BTN bisa membantu rakyat memiliki rumah layak. Kami yakin Program 3 Juta Rumah bisa tercapai tahun 2025 mendatang,” ujar Maruarar saat meninjau proses penyaluran KPR BTN di Kota Serang, Banten, Kamis (12/122024)..

    “Tadi Pak Nixon (Direktur Utama BTN) menyampaikan bahwa sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sampai hari ini, pembangunan rumah KPR BTN sudah mencapai sekitar 29.000 unit yang disalurkan kepada masyarakat dalam rentang waktu 2 bulan. Ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk memiliki rumah layak cukup tinggi.”

    Menteri PKP menjelaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.

    “Kami bersama Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan mitra kerja akan terus bergotong royong membangun rumah layak untuk rakyat melalui Program 3 Juta Rumah,” paparnya.

    Maruarar juga mengungkapkan data terbaru mengenai stok perumahan.

    “Saat ini ada sekitar 142.000 rumah yang sudah siap huni, sedangkan yang sedang dibangun ada sekitar 492.000 unit tersebar di seluruh Indonesia. Artinya, potensi rumah siap huni pada 2025 mencapai sekitar 634.000 unit,” ucap dia.

    Dengan tegas ia melanjutkan, bersama BTN akan meyakinkan Kementerian Keuangan bahwa BTN dan para pengembang sudah siap untuk penyediaan rumah di tahun 2025.

    (*)

  • BTN dan Program 3 Juta Rumah: Wujudkan Mimpi Rumah Idaman untuk Semua – Halaman all

    BTN dan Program 3 Juta Rumah: Wujudkan Mimpi Rumah Idaman untuk Semua – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hari Selasa, 22 Oktober 2024 menjadi hari yang paling membahagiakan bagi pasangan Ryan Hidayat dan Nanda Lusiana.

    Keduanya menyambangi kantor Bank BTN KC Surakarta yang berada di Jalan Slamet Riyadi, Kota Surakarta dengan langkah ringan.

    Tak peduli tentang tentang teriknya cuaca hari itu, mereka asyik bercengkerama di atas sepeda motor matik keluaran tahun 2019.

    Mereka membicarakan tentang harapan dan impian yang akhirnya terwujud pada siang itu: memiliki sebuah rumah.

    Ya, tepat pada pukul 14.00 WIB, Ryan Hidayat dan Nanda Lusiana sah menjadi pemilik sebidang rumah bersubsidi di wilayah Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar.

    Keduanya baru saja menyelesaikan akad rumah dengan pihak Bank BTN, developer, dan notaris.

    Setelah menandatangani semua berkas, mulut Ryan merapal doa-doa syukur, sedangkan Nanda tak bisa lagi menyembunyikan lagi rasa bahagianya.

    Impian bisa memiliki rumah sendiri, sebenarnya sudah diidamkan pasangan ini sejak sebelum menikah pada bulan Juni 2024.

    “Sebelum menikah, kami sudah berkomitmen untuk cari rumah sendiri, hidup mandiri berdua,” kata Ryan membuka percakapan dengan Tribunnews.com, Senin (17/2/2025) lalu.

    Namun keinginan ini tak bisa langsung terwujud. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Ryan yang berada di Kecamatan Nguter, Sukoharjo.

    Sementara tempat kerja pasangan ini cukup jauh yaitu di Kecamatan Colomadu, Karanganyar dan Kecamatan Kartosuro, Sukoharjo atau sekira 40 Km dari rumah orang tua.

    “Apalagi istriku ada kerja shift malam. Dari kantor jam 22.00 WIB, sampai rumah bisa lebih dari jam 23.00 WIB. Kasihan juga,” ungkapnya.

    Melihat sendiri kondisi sang istri yang begitu kelelahan begitu sampai di rumah, tekad Ryan untuk segera memiliki rumah semakin kuat.

    Bersama sang istri, Ryan yang bekerja sebagai karyawan di sebuah supermarket ini mulai mencari informasi tentang rumah dengan harga terjangkau.

    RUMAH SUBSIDI – Rumah Ryan Hidayat dan Nanda Lusiana yang berada di wilayah Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar, Kamis (21/2/2025).

    Dengan gaji hanya sebatas Upah Minimum Regional (UMR) Sukoharjo dan Karanganyar yaitu Rp 2,2 juta, membeli rumah bersubsidi dengan cara KPR menjadi pilihan realitis Ryan kala itu.

    Ya, meski sama-sama memiliki penghasilan, keduanya masih termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Merujuk pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023, MBR adalah masyarakat dengan penghasilan maksimal senilai Rp 7 juta bagi yang belum kawin dan maksimal senilai Rp 8 juta untuk yang sudah kawin.

    “Saat mencari lokasi yang cocok, ketemulah dengan rumah yang sekarang kita tempati. Pertama kali lihat, saya sama istri langsung jatuh cinta karena desain bangunannya estetik, beda dari perumahan yang lain,” tuturnya.

    Namun yang paling utama, lanjut Ryan, akses menuju ke tempat bekerja mereka cukup dekat. Hanya sekira 20 menit, memangkas waktu 40 menit dari perjalanan sebelumnya.

    Yang lebih membuat mereka semakin mantap membeli rumah tersebut adalah saat mengetahui bank penyalur KPR yang akan memfasilitasi adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

    Segera mereka mengurus sejumlah persyaratan agar dapat mengikuti program KPR BTN Sejahtera. Ini adalah program KPR bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditujukan untuk MBR.

    Dengan uang muka yang ringan mulai dari 1 persen, suku bunga sebesar 5 persen yang bersifat tetap, jangka waktu KPR hingga 20 tahun, serta tidak dikenakan premi asuransi dan PPN dari KPR, menjadikan KPR BTN Sejahtera sebagai program andalan BTN.

    “Saat itu, pihak bank sangat membantu kami untuk mengurus persyaratan ini. Bahkan kami dilayani meski operasional bank sudah tutup. Waktu itu kami ke kantor BTN sekira pukul 16.30 WIB,” kenang dia.

    Setelah melalui sejumlah tahapan, proses pengajuan KPR pun langsung disetujui. Dan akad rumah pun digelar tepat dua hari setelah pelantikan Presiden-Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Cicilan saya per bulan Rp 1.070.000 dengan tenor 20 tahun. Masih terjangkau bagi pekerja seperti kami dengan gaji UMR,” tandas Ryan.

    Sudah Salurkan 29.000 Rumah

    RUMAH SUBSIDI – Kawasan perumahan subsidi di wilayah Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar, Kamis (21/2/2025).

    Sementara itu, terhitung sejak Presiden Prabowo dilantik, PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk telah menyalurkan sebanyak 29 ribu unit rumah.

    “Sejak pemerintah baru atau 20 Oktober sampai tanggal 5 Desember kemarin, datanya atau kurang lebih 46 hari sudah tersalur 29.000 unit rumah,” kata Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu saat soft launching Super Apps Bale by BTN pada rangkaian HUT KPR BTN ke-48 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Minggu (15/12/2024).

    Ia mengaku, kuota subsidi rumah sudah habis sebab penyalurannya dinilai lebih cepat. Ia mencatat kalangan perempuan yang melakukan akad pembelian rumah sudah mencapai 32 persen. 

    Bahkan, kalangan milenial sudah mencapai 76,7 persen dari seluruh akad KPR.

    “Milenial hari ini sudah 76,7 persen dari seluruh akad KPR dilakukan oleh kelompok milenial atau pasangan baru,” imbuhnya.

    Meski begitu Nixon mengaku masih ada tantangan yang harus dihadapi yaitu mendorong sektor informal untuk memiliki rumah tinggal yang layak. Meskipun datanya baru mencapai 10 persen.

    “Ini menjadi PR bagi kami untuk mendorong sektor informal agar bisa memiliki rumah. Seperti sopir ojek online, tukang bakso, dan sebagainya, juga berhak untuk memiliki rumah di Indonesia,” jelasnya.

    Oleh karena, BTN sangat mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Kepala Negara dengan tujuan salah satunya mengurangi angka backlog.

    Backlog perumahan adalah kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan dengan jumlah rumah yang sudah dibangun.

    Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) BPS 2024, angka backlog perumahan di Indonesia pada tahun 2023 saat ini masih mencapai 9,9 juta unit.

    “Kita sangat mendukung (program) 3 Juta agar backlog-nya biar cepat kelar. Kita bermimpi (tahun) 2045, 100 tahun Indonesia, backlog perumahan itu habis,” kata Nixon, Minggu (10/3/2024).

    Salah satu cara yang ditempuh BTN untuk mendukung Program 3 Juta Rumah adalah melalui penyaluran KPR untuk rumah subsidi. 

    Penyaluran KPR untuk rumah subsidi sebagai bukti kontribusi BTN dalam membuka akses pembiayaaan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama untuk MBR.

    Menurut dia, dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah dilakukan secara berkesinambungan agar program tersebut dapat terwujud dengan baik.

    “Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan penyaluran target tiga juta rumah,” kata dia.

    Di antara usulan itu adalah perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Dalam rangka penyaluran KPR Subsidi untuk Program 3 Juta Rumah, Nixon mengatakan, BTN juga berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak pekerja sektor informal.

    Hal ini merupakan upaya BTN untuk menjadikan pembiayaan rumah lebih inklusif sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. 

    Nixon menerangkan, dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah telah terangkum dalam salah satu misi BTN pada 2025 yakni menjadi mitra utama pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan. 

    BTN memiliki pemahaman yang sama dengan pemerintah bahwa program perumahan rakyat harus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan.

    “Dengan penyaluran KPR Subsidi, BTN membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi kami untuk 2025, yakni menjadi Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia,” kata Nixon.

    Kinerja BTN yang telah menyalurkan hampir 30 ribu unit rumah sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai pujian dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.

    Maruarar juga mengapresiasi inovasi BTN sebagai BUMN, yang mampu menyalurkan KPR tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tapi juga bagi kelompok pekerja informal. 

    “Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR,” kata Maruarar di sela acara Akad KPR Massal di Pondok Taktakan, Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

    Kini, agenda prioritas pemerintah di sektor perumahan tersebut bakal menempatkan kembali BTN sebagai tulang punggung program. 

    Bank BUMN spesialis KPR ini telah memainkan peran penting dalam menyalurkan KPR bersubsidi dan menjadi ujung tombak penekan angka backlog selama program sejuta rumah berjalan.  (*)

  • OJK Isyaratkan Satu Lagi Bank Syariah Baru Akan Beroperasi di Indonesia  – Halaman all

    OJK Isyaratkan Satu Lagi Bank Syariah Baru Akan Beroperasi di Indonesia  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyebut tahun ini akan ada bank syariah baru yang asetnya mendekati Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Hal itu diungkap Dian saat konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    “Pada tahun ini itu mestinya sudah akan terjadi dua bank baru ya, dua konsolidasi bank syariah yang diharapkan ini akan mendekati lah ukuran BSI gitu kan,” katanya.

    Dian belum bisa menyebutkan nama-nama banknya, tetapi yang jelas mereka sudah bisa memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang diterbitkan pada Juli 2023.

    “Nah itu sekurang-kurangnya dua bank itu mungkin tahun ini akan terjadi seperti itu,” ujar Dian.

    Sebagaimana diketahui, saat ini PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah memulai proses akuisisi terhadap bank umum syariah, yakni PT Bank Victoria Syariah (BVIS).

    BTN telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA) dengan para pihak pemegang saham BVIS yang bertempat di Jakarta pada Rabu, 15 Januari 2025. 

    Dalam perjanjian tersebut, BTN akan mengambil alih 100 persen saham BVIS dari para pemegang sahamnya, yakni PT Victoria Investama Tbk, PT Bank Victoria International Tbk, dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta. 

    Berdasarkan Ringkasan Rancangan Pengambilalihan yang telah diterbitkan kedua belah pihak ke publik, Victoria Investama merupakan pemegang saham mayoritas BVIS dengan kepemilikan 80,18 persen saham, disusul Bank Victoria International sebesar 19,80 persen dan BHP Jakarta 0,0016 persen.

    Melalui akuisisi tersebut, BTN akan menjadi pemilik penuh Bank Victoria Syariah dengan kepemilikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 100 persen seluruh modal ditempatkan disetor penuh dalam BVIS dengan total nominal sebesar Rp 1,06 triliun. 

    BTN melakukan pembelian BVIS dengan sumber pendanaan internal yang telah disiapkan sesuai rencana bisnis bank.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, aksi korporasi BTN terhadap BVIS merupakan bagian dari rencana BTN untuk membentuk suatu bank umum syariah (BUS) melalui strategi anorganik. 

    Setelah mendapatkan persetujuan atas rencana aksi akuisisi BVIS dari regulator, BTN akan memisahkan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN, yakni BTN Syariah, dan mengintegrasikannya ke dalam BVIS menjadi sebuah BUS baru.

    “BTN menilai perkembangan perekonomian syariah di Indonesia perlu didukung dengan adanya pemain yang memiliki kekuatan daya saing atau competitive advantage dengan proposisi layanan perbankan dan keuangan komprehensif untuk sektor perumahan.” 

    “Aksi korporasi ini akan mendukung pengembangan BTN Syariah untuk memenuhi posisi tersebut dan menjawab kebutuhan nasabah di pasar syariah. Kedua belah pihak, yakni BTN dan para pemegang saham Bank Victoria Syariah telah mencapai kesepakatan mutual untuk mendukung upaya tersebut,” ujar Nixon.

    Penandatanganan CSPA tersebut didasari atas kesepakatan kedua belah pihak yang telah dicapai setelah proses uji tuntas (due diligence) yang dilakukan BTN terhadap Bank Victoria Syariah selama beberapa bulan ke belakang. 

    Nixon mengatakan, BTN memilih untuk mengakuisisi bank umum syariah dan menggabungkannya dengan BTN Syariah karena prosesnya tidak rumit dan tidak terlalu memakan waktu. 

    Pasalnya, aturan dan perundang-undangan tentang bank umum konvensional yang memiliki anak usaha bank syariah mewajibkan BTN untuk segera menyapih unit usaha syariahnya sebelum tahun 2026.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juncto Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023, Unit Usaha Syariah diwajibkan untuk dipisahkan dari induk bank konvensional-nya jika nilai aset mencapai 50 persen total nilai aset induknya, atau memiliki aset paling sedikit Rp50 triliun. 

    Pemisahan tersebut wajib dilakukan maksimal dua tahun setelah laporan keuangan triwulan terakhir yang menyebutkan total asetnya sudah memenuhi ketentuan.

    Per kuartal III-2024, BTN Syariah telah mencatat aset sebesar Rp58 triliun, bertumbuh sebesar 19,2 persen year-on-year (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp48 triliun. 

    Berdasarkan proyeksi yang dilakukan BTN, lanjut Nixon, nilai aset BTN Syariah setelah menjadi bank umum syariah nantinya dapat mencapai sekitar Rp66 triliun-Rp67 triliun.

    Sementara itu, Bank Victoria Syariah dinilai sebagai kandidat yang tepat karena size-nya sebagai bank umum syariah yang memadai dan bisnis yang terus bertumbuh. Berdasarkan laporan keuangan per triwulan III-2024, aset Bank Victoria Syariah mencapai sebesar Rp3,32 triliun, meningkat 8,02 persen secara yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,08 triliun.

    Dengan disepakatinya CSPA tersebut, BTN selaku pihak pembeli saham BVIS akan melakukan langkah selanjutnya sesuai prasyarat, yakni mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham BTN dan BVIS,  memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk BTN selaku calon pemegang saham pengendali, dan persetujuan dari OJK atas transaksi pengambilalihan yang diusulkan.

    Nixon berharap seluruh proses akuisisi ini dapat selesai sebelum semester I-2025 berakhir sehingga proses merger antara Unit Usaha Syariah BTN dan BVIS bisa dijalankan. 

    “Berdasarkan timeline yang telah kami rencanakan, BTN Syariah bisa segera spin-off menjadi bank umum syariah pada tahun ini,” tegas Nixon.

    Selama proses ini berlangsung, BTN menyatakan belum ada perubahan operasional bisnis dari BTN Syariah dan aktivitas bisnis BTN Syariah masih berjalan seperti biasa sampai unit usaha syariah tersebut telah berubah secara legal dan formal menjadi bank umum syariah dalam bentuk perseroan terbatas (PT).

     

  • Prabowo Ultimatum Pengembang Rumah Subsidi: Perhatikan Kualitas!

    Prabowo Ultimatum Pengembang Rumah Subsidi: Perhatikan Kualitas!

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta untuk dirinya menertibkan pengembang rumah subsidi. 

    Ara menyebut arahan itu didapatkannya usai ditemukan sejumlah proyek rumah subsidi yang kualitasnya jauh dari standar yang telah ditentukan. 

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar bagaimana rumah subsidi itu harus dibangun oleh developer yang bertanggung jawab. Karena saya sudah lihat di beberapa tempat itu tidak bermanfaat dan tak tanggung jawab, ada banjir retak dan sebagainya,” kata Maruarar saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Lebih lanjut, Ara menegaskan bahwa ke depan Presiden Prabowo meminta agar kualitas rumah subsidi dapat ditingkatkan.

    Dia juga menyebut, telah menginstruksikan Dirjen PKP untuk dapat menindaklanjuti temuan tersebut bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apabila temuan itu terbukti, maka developer terkait akan diputus mitra kerja samanya untuk membangun rumah subsidi.

    “Karena kita tahu 75% anggaran rumah subsidi itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujarnya.

    Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) mengungkap adanya puluhan ribu sertifikat rumah bermasalah imbas adanya praktik pengembang nakal. Di mana, mayoritas sertifkat yang masih bermasalah tersebut berasal dari developer penyalur rumah subsidi.  

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa hingga saat ini, masih terdapat 38.144 sertifikat bermasalah yang melibatkan 4.000 developer rumah.

    “Nah, sisa yang harus kami selesaikan sampai hari ini masih ada 38.144 sertifikat yang melibatkan sekitar 4.000 proyek rumah,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (21/1/2025). 

    Untuk itu, dirinya mengaku bakal segera melakukan penyelesaian pada 38.144 sertifikat bermasalah itu secara bertahap. Pada tahun ini, emiten berkode saham BBTN itu menargetkan bakal menyelesaikan 15.000 sertifikat bermasalah.

    Kemudian, pada 2026, BTN membidik penyelesaian pada 15.000 sertifikat lainnya. Diharapkan 38.144 sertifikat bermasalah itu bakal rampung sepenuhnya pada 2027.