Xcloud.id

Tag: Nixon LP Napitupulu

  • BTN dan Program 3 Juta Rumah: Wujudkan Mimpi Rumah Idaman untuk Semua – Halaman all

    BTN dan Program 3 Juta Rumah: Wujudkan Mimpi Rumah Idaman untuk Semua – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hari Selasa, 22 Oktober 2024 menjadi hari yang paling membahagiakan bagi pasangan Ryan Hidayat dan Nanda Lusiana.

    Keduanya menyambangi kantor Bank BTN KC Surakarta yang berada di Jalan Slamet Riyadi, Kota Surakarta dengan langkah ringan.

    Tak peduli tentang tentang teriknya cuaca hari itu, mereka asyik bercengkerama di atas sepeda motor matik keluaran tahun 2019.

    Mereka membicarakan tentang harapan dan impian yang akhirnya terwujud pada siang itu: memiliki sebuah rumah.

    Ya, tepat pada pukul 14.00 WIB, Ryan Hidayat dan Nanda Lusiana sah menjadi pemilik sebidang rumah bersubsidi di wilayah Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar.

    Keduanya baru saja menyelesaikan akad rumah dengan pihak Bank BTN, developer, dan notaris.

    Setelah menandatangani semua berkas, mulut Ryan merapal doa-doa syukur, sedangkan Nanda tak bisa lagi menyembunyikan lagi rasa bahagianya.

    Impian bisa memiliki rumah sendiri, sebenarnya sudah diidamkan pasangan ini sejak sebelum menikah pada bulan Juni 2024.

    “Sebelum menikah, kami sudah berkomitmen untuk cari rumah sendiri, hidup mandiri berdua,” kata Ryan membuka percakapan dengan Tribunnews.com, Senin (17/2/2025) lalu.

    Namun keinginan ini tak bisa langsung terwujud. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Ryan yang berada di Kecamatan Nguter, Sukoharjo.

    Sementara tempat kerja pasangan ini cukup jauh yaitu di Kecamatan Colomadu, Karanganyar dan Kecamatan Kartosuro, Sukoharjo atau sekira 40 Km dari rumah orang tua.

    “Apalagi istriku ada kerja shift malam. Dari kantor jam 22.00 WIB, sampai rumah bisa lebih dari jam 23.00 WIB. Kasihan juga,” ungkapnya.

    Melihat sendiri kondisi sang istri yang begitu kelelahan begitu sampai di rumah, tekad Ryan untuk segera memiliki rumah semakin kuat.

    Bersama sang istri, Ryan yang bekerja sebagai karyawan di sebuah supermarket ini mulai mencari informasi tentang rumah dengan harga terjangkau.

    RUMAH SUBSIDI – Rumah Ryan Hidayat dan Nanda Lusiana yang berada di wilayah Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar, Kamis (21/2/2025).

    Dengan gaji hanya sebatas Upah Minimum Regional (UMR) Sukoharjo dan Karanganyar yaitu Rp 2,2 juta, membeli rumah bersubsidi dengan cara KPR menjadi pilihan realitis Ryan kala itu.

    Ya, meski sama-sama memiliki penghasilan, keduanya masih termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Merujuk pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023, MBR adalah masyarakat dengan penghasilan maksimal senilai Rp 7 juta bagi yang belum kawin dan maksimal senilai Rp 8 juta untuk yang sudah kawin.

    “Saat mencari lokasi yang cocok, ketemulah dengan rumah yang sekarang kita tempati. Pertama kali lihat, saya sama istri langsung jatuh cinta karena desain bangunannya estetik, beda dari perumahan yang lain,” tuturnya.

    Namun yang paling utama, lanjut Ryan, akses menuju ke tempat bekerja mereka cukup dekat. Hanya sekira 20 menit, memangkas waktu 40 menit dari perjalanan sebelumnya.

    Yang lebih membuat mereka semakin mantap membeli rumah tersebut adalah saat mengetahui bank penyalur KPR yang akan memfasilitasi adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

    Segera mereka mengurus sejumlah persyaratan agar dapat mengikuti program KPR BTN Sejahtera. Ini adalah program KPR bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditujukan untuk MBR.

    Dengan uang muka yang ringan mulai dari 1 persen, suku bunga sebesar 5 persen yang bersifat tetap, jangka waktu KPR hingga 20 tahun, serta tidak dikenakan premi asuransi dan PPN dari KPR, menjadikan KPR BTN Sejahtera sebagai program andalan BTN.

    “Saat itu, pihak bank sangat membantu kami untuk mengurus persyaratan ini. Bahkan kami dilayani meski operasional bank sudah tutup. Waktu itu kami ke kantor BTN sekira pukul 16.30 WIB,” kenang dia.

    Setelah melalui sejumlah tahapan, proses pengajuan KPR pun langsung disetujui. Dan akad rumah pun digelar tepat dua hari setelah pelantikan Presiden-Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Cicilan saya per bulan Rp 1.070.000 dengan tenor 20 tahun. Masih terjangkau bagi pekerja seperti kami dengan gaji UMR,” tandas Ryan.

    Sudah Salurkan 29.000 Rumah

    RUMAH SUBSIDI – Kawasan perumahan subsidi di wilayah Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar, Kamis (21/2/2025).

    Sementara itu, terhitung sejak Presiden Prabowo dilantik, PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk telah menyalurkan sebanyak 29 ribu unit rumah.

    “Sejak pemerintah baru atau 20 Oktober sampai tanggal 5 Desember kemarin, datanya atau kurang lebih 46 hari sudah tersalur 29.000 unit rumah,” kata Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu saat soft launching Super Apps Bale by BTN pada rangkaian HUT KPR BTN ke-48 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Minggu (15/12/2024).

    Ia mengaku, kuota subsidi rumah sudah habis sebab penyalurannya dinilai lebih cepat. Ia mencatat kalangan perempuan yang melakukan akad pembelian rumah sudah mencapai 32 persen. 

    Bahkan, kalangan milenial sudah mencapai 76,7 persen dari seluruh akad KPR.

    “Milenial hari ini sudah 76,7 persen dari seluruh akad KPR dilakukan oleh kelompok milenial atau pasangan baru,” imbuhnya.

    Meski begitu Nixon mengaku masih ada tantangan yang harus dihadapi yaitu mendorong sektor informal untuk memiliki rumah tinggal yang layak. Meskipun datanya baru mencapai 10 persen.

    “Ini menjadi PR bagi kami untuk mendorong sektor informal agar bisa memiliki rumah. Seperti sopir ojek online, tukang bakso, dan sebagainya, juga berhak untuk memiliki rumah di Indonesia,” jelasnya.

    Oleh karena, BTN sangat mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Kepala Negara dengan tujuan salah satunya mengurangi angka backlog.

    Backlog perumahan adalah kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan dengan jumlah rumah yang sudah dibangun.

    Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) BPS 2024, angka backlog perumahan di Indonesia pada tahun 2023 saat ini masih mencapai 9,9 juta unit.

    “Kita sangat mendukung (program) 3 Juta agar backlog-nya biar cepat kelar. Kita bermimpi (tahun) 2045, 100 tahun Indonesia, backlog perumahan itu habis,” kata Nixon, Minggu (10/3/2024).

    Salah satu cara yang ditempuh BTN untuk mendukung Program 3 Juta Rumah adalah melalui penyaluran KPR untuk rumah subsidi. 

    Penyaluran KPR untuk rumah subsidi sebagai bukti kontribusi BTN dalam membuka akses pembiayaaan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama untuk MBR.

    Menurut dia, dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah dilakukan secara berkesinambungan agar program tersebut dapat terwujud dengan baik.

    “Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan penyaluran target tiga juta rumah,” kata dia.

    Di antara usulan itu adalah perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Dalam rangka penyaluran KPR Subsidi untuk Program 3 Juta Rumah, Nixon mengatakan, BTN juga berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak pekerja sektor informal.

    Hal ini merupakan upaya BTN untuk menjadikan pembiayaan rumah lebih inklusif sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. 

    Nixon menerangkan, dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah telah terangkum dalam salah satu misi BTN pada 2025 yakni menjadi mitra utama pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan. 

    BTN memiliki pemahaman yang sama dengan pemerintah bahwa program perumahan rakyat harus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan.

    “Dengan penyaluran KPR Subsidi, BTN membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi kami untuk 2025, yakni menjadi Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia,” kata Nixon.

    Kinerja BTN yang telah menyalurkan hampir 30 ribu unit rumah sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai pujian dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.

    Maruarar juga mengapresiasi inovasi BTN sebagai BUMN, yang mampu menyalurkan KPR tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tapi juga bagi kelompok pekerja informal. 

    “Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR,” kata Maruarar di sela acara Akad KPR Massal di Pondok Taktakan, Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

    Kini, agenda prioritas pemerintah di sektor perumahan tersebut bakal menempatkan kembali BTN sebagai tulang punggung program. 

    Bank BUMN spesialis KPR ini telah memainkan peran penting dalam menyalurkan KPR bersubsidi dan menjadi ujung tombak penekan angka backlog selama program sejuta rumah berjalan.  (*)

  • OJK Isyaratkan Satu Lagi Bank Syariah Baru Akan Beroperasi di Indonesia  – Halaman all

    OJK Isyaratkan Satu Lagi Bank Syariah Baru Akan Beroperasi di Indonesia  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyebut tahun ini akan ada bank syariah baru yang asetnya mendekati Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Hal itu diungkap Dian saat konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    “Pada tahun ini itu mestinya sudah akan terjadi dua bank baru ya, dua konsolidasi bank syariah yang diharapkan ini akan mendekati lah ukuran BSI gitu kan,” katanya.

    Dian belum bisa menyebutkan nama-nama banknya, tetapi yang jelas mereka sudah bisa memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang diterbitkan pada Juli 2023.

    “Nah itu sekurang-kurangnya dua bank itu mungkin tahun ini akan terjadi seperti itu,” ujar Dian.

    Sebagaimana diketahui, saat ini PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah memulai proses akuisisi terhadap bank umum syariah, yakni PT Bank Victoria Syariah (BVIS).

    BTN telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA) dengan para pihak pemegang saham BVIS yang bertempat di Jakarta pada Rabu, 15 Januari 2025. 

    Dalam perjanjian tersebut, BTN akan mengambil alih 100 persen saham BVIS dari para pemegang sahamnya, yakni PT Victoria Investama Tbk, PT Bank Victoria International Tbk, dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta. 

    Berdasarkan Ringkasan Rancangan Pengambilalihan yang telah diterbitkan kedua belah pihak ke publik, Victoria Investama merupakan pemegang saham mayoritas BVIS dengan kepemilikan 80,18 persen saham, disusul Bank Victoria International sebesar 19,80 persen dan BHP Jakarta 0,0016 persen.

    Melalui akuisisi tersebut, BTN akan menjadi pemilik penuh Bank Victoria Syariah dengan kepemilikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 100 persen seluruh modal ditempatkan disetor penuh dalam BVIS dengan total nominal sebesar Rp 1,06 triliun. 

    BTN melakukan pembelian BVIS dengan sumber pendanaan internal yang telah disiapkan sesuai rencana bisnis bank.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, aksi korporasi BTN terhadap BVIS merupakan bagian dari rencana BTN untuk membentuk suatu bank umum syariah (BUS) melalui strategi anorganik. 

    Setelah mendapatkan persetujuan atas rencana aksi akuisisi BVIS dari regulator, BTN akan memisahkan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN, yakni BTN Syariah, dan mengintegrasikannya ke dalam BVIS menjadi sebuah BUS baru.

    “BTN menilai perkembangan perekonomian syariah di Indonesia perlu didukung dengan adanya pemain yang memiliki kekuatan daya saing atau competitive advantage dengan proposisi layanan perbankan dan keuangan komprehensif untuk sektor perumahan.” 

    “Aksi korporasi ini akan mendukung pengembangan BTN Syariah untuk memenuhi posisi tersebut dan menjawab kebutuhan nasabah di pasar syariah. Kedua belah pihak, yakni BTN dan para pemegang saham Bank Victoria Syariah telah mencapai kesepakatan mutual untuk mendukung upaya tersebut,” ujar Nixon.

    Penandatanganan CSPA tersebut didasari atas kesepakatan kedua belah pihak yang telah dicapai setelah proses uji tuntas (due diligence) yang dilakukan BTN terhadap Bank Victoria Syariah selama beberapa bulan ke belakang. 

    Nixon mengatakan, BTN memilih untuk mengakuisisi bank umum syariah dan menggabungkannya dengan BTN Syariah karena prosesnya tidak rumit dan tidak terlalu memakan waktu. 

    Pasalnya, aturan dan perundang-undangan tentang bank umum konvensional yang memiliki anak usaha bank syariah mewajibkan BTN untuk segera menyapih unit usaha syariahnya sebelum tahun 2026.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juncto Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023, Unit Usaha Syariah diwajibkan untuk dipisahkan dari induk bank konvensional-nya jika nilai aset mencapai 50 persen total nilai aset induknya, atau memiliki aset paling sedikit Rp50 triliun. 

    Pemisahan tersebut wajib dilakukan maksimal dua tahun setelah laporan keuangan triwulan terakhir yang menyebutkan total asetnya sudah memenuhi ketentuan.

    Per kuartal III-2024, BTN Syariah telah mencatat aset sebesar Rp58 triliun, bertumbuh sebesar 19,2 persen year-on-year (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp48 triliun. 

    Berdasarkan proyeksi yang dilakukan BTN, lanjut Nixon, nilai aset BTN Syariah setelah menjadi bank umum syariah nantinya dapat mencapai sekitar Rp66 triliun-Rp67 triliun.

    Sementara itu, Bank Victoria Syariah dinilai sebagai kandidat yang tepat karena size-nya sebagai bank umum syariah yang memadai dan bisnis yang terus bertumbuh. Berdasarkan laporan keuangan per triwulan III-2024, aset Bank Victoria Syariah mencapai sebesar Rp3,32 triliun, meningkat 8,02 persen secara yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,08 triliun.

    Dengan disepakatinya CSPA tersebut, BTN selaku pihak pembeli saham BVIS akan melakukan langkah selanjutnya sesuai prasyarat, yakni mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham BTN dan BVIS,  memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk BTN selaku calon pemegang saham pengendali, dan persetujuan dari OJK atas transaksi pengambilalihan yang diusulkan.

    Nixon berharap seluruh proses akuisisi ini dapat selesai sebelum semester I-2025 berakhir sehingga proses merger antara Unit Usaha Syariah BTN dan BVIS bisa dijalankan. 

    “Berdasarkan timeline yang telah kami rencanakan, BTN Syariah bisa segera spin-off menjadi bank umum syariah pada tahun ini,” tegas Nixon.

    Selama proses ini berlangsung, BTN menyatakan belum ada perubahan operasional bisnis dari BTN Syariah dan aktivitas bisnis BTN Syariah masih berjalan seperti biasa sampai unit usaha syariah tersebut telah berubah secara legal dan formal menjadi bank umum syariah dalam bentuk perseroan terbatas (PT).

     

  • Prabowo Ultimatum Pengembang Rumah Subsidi: Perhatikan Kualitas!

    Prabowo Ultimatum Pengembang Rumah Subsidi: Perhatikan Kualitas!

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta untuk dirinya menertibkan pengembang rumah subsidi. 

    Ara menyebut arahan itu didapatkannya usai ditemukan sejumlah proyek rumah subsidi yang kualitasnya jauh dari standar yang telah ditentukan. 

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar bagaimana rumah subsidi itu harus dibangun oleh developer yang bertanggung jawab. Karena saya sudah lihat di beberapa tempat itu tidak bermanfaat dan tak tanggung jawab, ada banjir retak dan sebagainya,” kata Maruarar saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Lebih lanjut, Ara menegaskan bahwa ke depan Presiden Prabowo meminta agar kualitas rumah subsidi dapat ditingkatkan.

    Dia juga menyebut, telah menginstruksikan Dirjen PKP untuk dapat menindaklanjuti temuan tersebut bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apabila temuan itu terbukti, maka developer terkait akan diputus mitra kerja samanya untuk membangun rumah subsidi.

    “Karena kita tahu 75% anggaran rumah subsidi itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujarnya.

    Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) mengungkap adanya puluhan ribu sertifikat rumah bermasalah imbas adanya praktik pengembang nakal. Di mana, mayoritas sertifkat yang masih bermasalah tersebut berasal dari developer penyalur rumah subsidi.  

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa hingga saat ini, masih terdapat 38.144 sertifikat bermasalah yang melibatkan 4.000 developer rumah.

    “Nah, sisa yang harus kami selesaikan sampai hari ini masih ada 38.144 sertifikat yang melibatkan sekitar 4.000 proyek rumah,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (21/1/2025). 

    Untuk itu, dirinya mengaku bakal segera melakukan penyelesaian pada 38.144 sertifikat bermasalah itu secara bertahap. Pada tahun ini, emiten berkode saham BBTN itu menargetkan bakal menyelesaikan 15.000 sertifikat bermasalah.

    Kemudian, pada 2026, BTN membidik penyelesaian pada 15.000 sertifikat lainnya. Diharapkan 38.144 sertifikat bermasalah itu bakal rampung sepenuhnya pada 2027.

  • Siap-siap Bakal Ada Lagi Bank Syariah Besar di RI Nih

    Siap-siap Bakal Ada Lagi Bank Syariah Besar di RI Nih

    Jakarta –

    PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) akan mengakuisisi saham PT Bank Victoria Syariah. Dengan aksi korporasi ini akan tercipta satu bank yang menjadi pesaing kuat PT Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan proses akuisisi dan penggabungan BTN Syariah dengan Bank Victoria Syariah saat ini masih terus berjalan. “Jadi dia akan ada dua player industri Syariah di Indonesia yang besar. BSI dan BTN Syariah ini lah,” kata Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, kepada wartawan di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

    Proses akuisisi akan dilakukan sekitar bulan April dan Mei setelah BTN mengeluarkan keputusan formal pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan pada Maret mendatang.

    Ia mengatakan, proses akuisisi ini juga telah disetujui oleh Kementerian BUMN. “Menunggu RUPS, diputus secara formal maka keputusan resmi kita diperkenankan akuisisi. Jadi ada agenda akuisisi Bank Victoria Syariah,” jelasnya.

    Setelah melakukan akuisisi, Nixon menyebut perseroan akan melakukan spin off unit syariah BTN dengan BVIS. Ia mengatakan, peleburan kedua unit syariah ini akan menggunakan nama baru sesuai dengan persetujuan pemerintah.

    “Kita spin off jadi yang ada di BTN Syariah akan ditaruh ke sana. Namanya kita ganti, namanya juga kita mau mengusulkan ke pemerintah. Belum boleh dikasih tahu dulu dong, kalau sudah beli (akuisisi BVIS) baru kita ganti nama. Ini masih milik orang sekarang,” ungkapnya.

    Namun begitu, Nixon menegaskan bahwa fokus unit syariah ke depan masih pada pembiayaan perumahan. Menurutnya, hal ini dapat melengkapi layanan syariah yang dimiliki BSI.

    Selain saling melengkapi, tambah Nixon, BTN Syariah dan BSI juga akan melakukan perbaikan layanan. Meski akan sangat kompetitif, Nixon menegaskan kondisi ini akan menguntungkan konsumen.

    “Selain saling melengkapi, adanya juga budaya perbaikan layanan karena kompetisi. Pasti lah, ya. Kompetisi kan yang diuntungkan konsumen. Ini juga menyebabkan masing-masing harus bisa memperbaiki layanannya. Kira-kira harapannya begitu,” tutupnya.

    Untuk diketahui, BTN akan mengambil alih 100% saham BVIS dari para pemegang sahamnya, yakni PT Victoria Investama Tbk, PT Bank Victoria International Tbk, dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta.

    berdasarkan Ringkasan Rancangan Pengambilalihan yang telah diterbitkan kedua belah pihak ke publik, Victoria Investama merupakan pemegang saham mayoritas BVIS dengan kepemilikan 80,18% saham, disusul Bank Victoria International sebesar 19,80% dan BHP Jakarta 0,0016%.

    Melalui akuisisi tersebut, BTN akan menjadi pemilik penuh Bank Victoria Syariah dengan kepemilikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 100% dari seluruh modal ditempatkan disetor penuh dalam BVIS dengan total nominal sebesar Rp 1,06 triliun.

    (kil/kil)

  • Transaksi Aplikasi Bale By BTN Tembus Rp 6,6 Triliun Per Bulan – Halaman all

    Transaksi Aplikasi Bale By BTN Tembus Rp 6,6 Triliun Per Bulan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara atau BTN (Persero) Tbk resmi meluncurkan Super App Bale by BTN yang merupakan inisiatif strategis perseroan untuk bisa lebih kompetitif sebagai bank transaksional. 

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat menarik lebih banyak dana murah ritel secara berkelanjutan, serta mempermudah nasabah untuk memenuhi kebutuhannya secara digital.

    Nixon bilang, setelah perseroan melakukan soft launching pada awal Desember tahun lalu dilanjutkan dengan peluncuran resminya di HUT perusahaan yang ke-75 hari ini.

    “Kami sengaja menggunakan nama Bale untuk super app ini karena berasal dari kata ‘balai’ yang berarti ‘rumah’, jadi ini adalah ‘rumah’ bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    “Bale sudah tersambung dengan dua juta user hanya dalam waktu satu tahun, dan pada tahun 2025 diharapkan bisa didorong ke angka empat hingga lima juta user,” ujar Nixon di acara peluncuran di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

    Nixon bilang, pengguna aplikasi tersebut hingga saat ini menembus 2,3 juta dengan volume transaksi yang terus naik hingga Rp 6,6 triliun per bulan.

    “Kita setiap bulannya mendapatkan kurang lebih 100 ribuan customer atau user baru dari super app ini,” ungkapnya.

    Nantinya, seluruh transaksi akan terpusat pada Bale Super App meskipun BTN sendiri sebelumnya sudah memiliki aplikasi mobile.

    Perseroan membutuhkan proses pengenalan kepada nasabah utamanya bagi yang ingin mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

    “Intinya nanti semua aplikasi harus lewat super app. Sekarang kita belum berani memutuskan (BTN Mobile) masih transisi pengenalan.”

    “Kalau KPR subsidi kan segmennya MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) jadi butuh proses edukasi mereka gunakan super app,” tutur Nixon.

    “Tapi semua akad KPR sekarang kita wajibkan buka Bale. Transaksi pembayaran pinjaman dan lain sebagainya lewat Bale,” sambungnya.

    Peluncuran super app ini diyakini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun Nixon tidak menjelaskan secara gamblang kisarannya. 

    “Kalau pertumbuhan ekonomi kita canangkan di 1 digit, lebih karena likuditas. Bukan karena apa-apa, tahun ini likuditas ketat, market masih berat, pertumbuhan ekonomi masih 1 digit,” ungkap dia.

    “Tapi berapa persen dari Bale, memang ini kita lakukan bertahap. Kalau di tahun ini awal-awal kita bisa harap 25-35 persen bagus, tahun depan setengahnya, tahun depan aplikasi semuanya diajukan lewat Bale. Ini mengurangi proses waktu,” imbuhnya menegaskan.

    Thomas Wahyudi, SEVP Digital Business BTN menambahkan, meningkatnya kepercayaan nasabah terhadap platform digital BTN terlihat dari pencapaian positif Bale by BTN sejak masih bernama BTN Mobile. 

    Jumlah user diproyeksikan mencapai 3,6 juta dengan volume transaksi mencapai Rp8 triliun per bulan. Setiap bulannya, BTN mendapatkan 125.000 pengguna baru Bale by BTN.

    “Performance digital BTN menunjukkan pertumbuhan positif dengan peningkatan user aktif Bale by BTN karena BTN telah bertransformasi sedemikian rupa, sehingga transaksi digitalnya mengalami quantum leap (lompatan yang signifikan),” kata Thomas.

  • Sektor Perumahan Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi

    Sektor Perumahan Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi

    Jakarta, FORTUNE – Sektor perumahan dinilai dapat menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Menurut Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, sektor perumahan dapat menjadi pendorong dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. 

    Ini karena sektor perumahan menggunakan bahan baku dan tenaga kerja asli Indonesia yang dapat memacu aktivitas perekonomian dan berbagai sektor turunannya. 

    “Semua barang input atau bahan baku utama sektor perumahan nasional seperti pasir, batu bata, semen, cat, genteng, kayu, dan lain-lain berasal dari dalam negeri. Pembangunan dengan local content yang tinggi itulah yang kita cari,” papar Suahasil dalam gelaran BTN Prioritas Economic Outlook bertajuk Year of Wooden Snake, Wisdom and Balance in the Midst of Global Economy Dynamics, Rabu (5/2).

    BTN sebagai mitra pemerintah dianggap turut menjadi elemen yang penting dan tidak terpisahkan dari ekosistem perumahan nasional. Secara khusus, Suahasil mengapresiasi peran nasabah BTN Prioritas yang mendukung ekosistem perumahan melalui dana pihak ketiga yang ditempatkan di BTN.

    Sementara itu, dari sisi pemerintah telah menyediakan pendanaan berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), didukung oleh berbagai insentif perpajakan dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar subsidi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

    Selama hampir satu dekade terakhir dari 2015 hingga 2024, pemerintah melalui program FLPP telah membangun 1,1 juta unit rumah untuk kategori MBR. Hingga saat ini tengah diupayakan menggodok agar FLPP lebih kuat lagi.

    “Presiden sudah menyampaikan berbagai macam arahan bagaimana kita dapat membangun rumah tiga juta dalam setahun, dan bagaimana para pemangku kepentingan di ekosistem, seperti bank, pemerintah, dan swasta juga berperan,” ujar Suahasil.

    Pada kesempatan sama, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah demi mendukung masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

    Di antaranya adalah perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan pelonggaran rasio loan-to-value (LTV,) yang memudahkan Kpr tanpa uang muka hingga akhir 2025, serta penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,75 persen pada Januari 2025.

  • Developer Nakal Bakal Diblacklist, Bisa Ganggu Program 3 Juta Rumah – Page 3

    Developer Nakal Bakal Diblacklist, Bisa Ganggu Program 3 Juta Rumah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah dan sejumlah bank pelat merah berencana memlokir akses pengembang atau developer nakal ke proyek penyediaan rumah, termasuk rumah subsidi. Mengingat, praktik nakalnya developer itu disebut bisa mengancam program 3 juta rumah.

    Perintah blacklist developer nakal sudah disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kepada Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu. Bahkan, rencananya blacklist itu akan diperluas ke bank BUMN hingga BP Tapera.

    “Saya akan rapatkan dengan seluruh Himbara untuk kita sharing data, memastikan tadi perlindungan kepada rakyat ini, ini benar-benar kita bisa maksimalkan. Jadi kalau perlu semua Himbara juga kita (berlakukan) blacklist,” kata Erick di Kementerian BUMN beberapa waktu lalu, ditulis Kamis (30/1/2025).

    Erick mengapresiasi langkah pembenahan yang dilakukan BTN sejak awal temuan tersebut. Menurutnya, upaya itu bisa mengamankan program 3 juta rumah yang jadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya apresiasi untuk BTN yang melakukan tadi self-correction dan juga perbaikan sistem, dimana memang kalau kita mau terus berkembang, apalagi 3 juta rumah ini program yang harus disukseskan,” tegas dia.

    Dia menyadari jumlah 120 ribu sertifikat bermasalah atas temuan 2019 itu masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan program 3 juta rumah. Namun, pengamanan terhadap pihak yang menggarap proyek tersebut harus dipastikan sesuai.

    “Nah hal ini mungkin dibandingkan program 3 juta rumah, sangat kecil, 120 ribu. Tetapi ini justru fondasi yang cikal bakal, kita harus jaga visi Bapak Presiden. Karena tadi implementasi itu menjadi kunci sebuah kesuksesan program,” terangnya.

     

  • Gawat! 4.000 Developer Nakal Bikin Ratusan Ribu Sertifikat Terhambat – Page 3

    Gawat! 4.000 Developer Nakal Bikin Ratusan Ribu Sertifikat Terhambat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kasus pengembang atau developer nakal turut menjadi perhatian. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 4.000 developer yang menjadi rekanan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mencatat sempat ada 120.000 sertifikat rumah yang belum diterbitkan oleh developer-developer nakal tersebut. Angka itu tercatat pada 2019 lalu.

    “Jadi sebenarnya waktu kita ditugaskan Pak Menteri sejak 2019 kita menemukan hal ini yaitu terdapat ada 120 ribu rumah-rumah yang kita salurkan KPR lewat BTN belum memiliki sertifikat. Ada yang developernya raib, ada yang masih ada, sudah tidak tanggung jawab dan sebagainya. Kurang lebih ada 4 ribu proyek rumah atau 4 ribu developer,” kata Nixon, dikutip Kamis (30/1/2025).

    Secara bertahap, BTN mulai memproses sertifikat yang tertahan itu. Pada kurun waktu 2019-2024, sebanyak 80 ribu sertifikat sudah rampung diproses. Sisanya, ditarget bisa rampung hingga penghujung 2027 mendatang.

    Tahapannya, 15.000 sertifikat akan diselesaikan pada 2025 ini. Kemudian, 15.000 sertifikat lainnya juga akan diproses pada 2026, tahun depan. Sementara itu, sisanya akan diproses pada 2027 mendatang.

    “Kenapa ada yang cukup lama? teman-teman pasti nanya, karena memang ada yang sengketa hukum juga. Jadi ada double sertifikat, induknya, kemudian segala macam,” tuturnya.

    “Nah ini case ini terjadi pada umumnya adalah di developer-developer yang tidak bertanggung jawab atau ada kerjasama dengan notaris yang juga bermasalah,” sambung Nixon.

     

  • BTN Temukan 120 Ribu Rumah KPR Tanpa Sertifikat, Ini Masalahnya

    BTN Temukan 120 Ribu Rumah KPR Tanpa Sertifikat, Ini Masalahnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan adanya 120 ribu rumah yang menggunakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN namun belum memiliki sertifikat.

    Dikatakan Nixon, persoalan ini muncul akibat pengembang atau developer yang bermasalah.

    “Ada yang developer-nya raib, ada yang masih ada tapi tidak bertanggung jawab, dan sebagainya,” ujar Nixon dalam konferensi pers di kantor Kementerian BUMN, Selasa (21/1/2025) lalu.

    Masalah ini, berdasarkan data BTN sejak 2019, melibatkan sekitar 4.000 proyek perumahan.

    Hingga saat ini, BTN telah menyelesaikan sekitar 80 ribu sertifikat dengan bantuan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    Namun, masih ada 38.144 sertifikat yang belum selesai. Nixon mengungkapkan bahwa nilai aset dari sertifikat yang belum selesai mencapai sekitar Rp 1 triliun.

    BTN menargetkan penyelesaian 15 ribu sertifikat tahun ini, sementara sisanya diharapkan selesai pada 2027.

    Lambatnya proses penyelesaian disebabkan oleh sengketa hukum yang melibatkan pengembang tidak bertanggung jawab hingga notaris bermasalah.

    Untuk mencegah masalah serupa, BTN memetakan permasalahan dan menerapkan sistem penilaian atau rating bagi para developer.

    Kata Nixon, developer dengan kategori gold dan platinum berhak menerima relaksasi.

    “Kategori platinum biasanya diisi oleh developer nasional, yang memiliki proyek di banyak kota atau wilayah,” jelas Nixon.

    Penilaian ini didasarkan pada beberapa indikator, seperti volume penjualan, tingkat pinjaman bermasalah (non-performing loan), dan kecepatan pengurusan sertifikat.

  • 38.144 Rumah KPR BTN Belum Bersertifikat, Apa Penyebabnya?

    38.144 Rumah KPR BTN Belum Bersertifikat, Apa Penyebabnya?

    Jakarta, FORTUNE – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat 38.144 rumah hasil pembiayaan Kpr belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Disinyalir, kelalaian itu disebabkan oleh Devloper dan notaris bermasalah. 

    Menteri BUMN, Erick Thohir meminta BTN melakukan percepatan penyelesaian sertifikat debitur dengan melakukan perbaikan sistem dan menerapkan tata kelola yang baik. Upaya itu untuk menyukseskan program tiga juta rumah yang diusung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Ini adalah program yang harus disukseskan dan BTN mengayomi 82 persen dari perumahan subsidi,” ujar Menteri BUMN dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/6).

    Erick minta Himbara blacklist devloper bermasalah

    Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

    Pada kesempatan ini Erick juga meminta jajaran direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memblack list sejumlah devloper bermasalah. 

    “Tapi minta maaf, saya minta black list developer dan notaris yang bermasalah dan saya harapkan Himbara berbagi data untuk memastikan perlindungan rakyat bisa dimaksimalkan. Jadi, kalau perlu semua pengembang yang di-black list juga di-black list bank Himbara,” tegas Erick. 

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan bahwa sebanyak 4.000 devloper bermasalah terindikasi melakukan kecurangan sehingga tidak menerbitkan SHM masyarakat. 

    BTN targetkan 15 ribu sertifikat selesai di 2025

    Ilustrasi Kantor Cabang BTN di Kuningan Jakarta/Dok BTN

    Nixon mengatakan bahwa BTN mengakui proses penyelesaian sertifikat terus diperbaiki oleh BTN. “Hari ini sejak 2019, sebanyak 80 ribu sertipikat sudah diselesaikan oleh BTN dibantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga proses bisa lebih cepat,” ujar Nixon. 

    Ia menjelaskan, sektor perumahan Indonesia masih menghadapi masalah developer yang sertipikatnya masuk kategori Luar Ambang Toleransi (LAT). Developer dengan sertipikat LAT merupakan developer bermasalah dalam hal administrasi penyelesaian Dokumen Pokok atau sertipikat karena melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh bank. 

    Nixon menjelaskan, upaya perbaikan yang dilakukan BTN antara lain melakukan profiling dan membuat rating developer dari Platinum, Gold, Bronze, hingga non-rating. 

    Untuk kategori non-rating, kata Nixon, tidak diberikan prioritas untuk KPR ataupun Kredit Yasa Griya. Dengan upaya tersebut, Nixon menargetkan penyelesaian sertifikat LAT pada tahun ini sebanyak 15.000 dari total 38.144 sertifikat.