Xcloud.id

Tag: Nixon LP Napitupulu

  • Salah Satu Bos Himbara Mau Kirim Surat ke BI, Ada Apa?

    Salah Satu Bos Himbara Mau Kirim Surat ke BI, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) angkat bicara usai Bank Indonesia (BI) menyebut transmisi penurunan suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan BTN berencana menyurati BI guna meminta pemahaman dan relaksasi, mengingat sejak awal perseroan menjalankan program pemerintah dengan skema bunga rendah.

    “Itu yang saya juga mau suratin BI. Apakah kita tidak menerima relaksasi kalau memang dari awal program pemerintah yang kita jalani. Kecuali pemerintah menurunkan bunganya,” kata Nixon saat ditemui di Menara 2 BTN, Jakarta Selatan, dikutip pada Sabtu (20/12/2025).

    Nixon menuturkan, sekitar 60% portofolio kredit perseroan merupakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan suku bunga tetap 5%, sesuai dengan program pemerintah. 

    Selain KPR subsidi, lanjut dia, BTN juga telah menurunkan suku bunga KPR non subsidi melalui program bunga 2,65%. Nixon mengatakan, program tersebut bahkan telah dilakukan perseroan jauh sebelum isu lambatnya transmisi suku bunga mencuat.

    Namun, Nixon menyebut bahwa penurunan tersebut belum memberikan dampak signifikan lantaran permintaan atau booking rate KPR non subsidi sedikit menurun.

    Dia menuturkan, rendahnya permintaan membuat efek penurunan bunga tidak terlalu terlihat, meski secara kebijakan BTN telah melakukan penyesuaian. Kondisi ini juga tercermin pada imbal hasil atau yield kredit perseroan yang saat ini sudah berada di level rendah.

    Atas dasar itu, BTN berencana menyurati BI untuk meminta pemahaman dan relaksasi, mengingat sejak awal perseroan menjalankan program pemerintah dengan skema bunga rendah. Nixon menilai, penurunan lebih lanjut baru memungkinkan jika pemerintah menyesuaikan suku bunga KPR subsidi.

    “5% itu sudah rendah menurut saya. Dan nggak ada produk KPR 20 tahun yang bunganya serendah itu,” ujarnya.

    BI sebelumnya melaporkan penurunan suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat hingga November 2025.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan penurunan suku bunga kredit perbankan hanya sebesar 24 basis poin (bps) dari 9,20% pada awal 2025 menjadi 8,96% pada November 2025.

    “Penurunan suku bunga kredit perbankan turun melambat sehingga perlu didorong,” kata Perry dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Desember 2025, Rabu (17/12/2025).

    Di sisi lain, Perry menyebut bahwa transmisi penurunan BI Rate terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut. Otoritas moneter mencatat suku bunga deposito satu bulan turun 67 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,15% pada November 2025.

    Adapun pertumbuhan kredit pada November 2025 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. BI melaporkan, pertumbuhan kredit pada November 2025 sebesar 7,74% secara tahunan (year on year/YoY), dengan fasilitas yang belum ditarik atau undisbursed loan mencapai Rp2.509,4 triliun.

    Dari sisi pertumbuhan kredit, angka pada bulan kesebelas itu meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 7,36% YoY.

    Perry Warjiyo menyampaikan penyaluran kredit perbankan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

    “Permintaan kredit yang belum kuat antara lain dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih wait and see serta penurunan suku bunga kredit yang masih lambat,” pungkasnya.

  • Nasabah BTN Korban Banjir Sumatera Bisa Tunda Bayar KPR hingga 1 Tahun

    Nasabah BTN Korban Banjir Sumatera Bisa Tunda Bayar KPR hingga 1 Tahun

    Jakarta –

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN akan memberikan relaksasi pembayaran kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk para debitur terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan langkah ini sejalan dengan rencana pemberian relaksasi kredit dari pemerintah untuk korban bencana di Sumatera. Dalam hal ini jenis relaksasi akan diberikan berdasarkan klasifikasi kerusakan atau dampak bencana terhadap debitur.

    “Termasuk, termasuk (program relaksasi kredit). Cuma memang yang kemarin kita hitung, karena BTN kan perumahan paling majority, yang baru kita hitung memang paling banyak itu KPR,” ujar Nixon saat ditemui wartawan di Menara 2 BTN, Kamis (18/12/2025).

    Dalam hal ini, relaksasi yang diberikan akan berupa restrukturisasi pembayaran kredit berdasarkan klasifikasi kerusakan yang dialami korban bencana.

    Di mana mereka yang menderita kerusakan berat dapat menerima penundaan pembayaran kredit dalam jangka waktu hingga satu tahun.

    “Cuma dampaknya ini ada 3 jenis teman-teman. Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan,” papar Nixon.

    “Membedakan cuma jangka waktunya saja. Kita belum ada, ini biar cepat aja sih sebenarnya, yang berat itu sementara kita akan wave pembayarannya 1 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, kondisi masing-masing, kira-kira gitu kali ya. Jadi kita merestrukturisasi dengan cara menunda pembayaran buat mereka yang tertimpa bencana,” terang Nixon.

    Nixon menambahkan BTN juga sudah membangun dapur-dapur umum hingga tenda medis di sejumlah titik terdampak bencana sebagai upaya bantuan.

    Kemudian pihaknya juga sudah mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan lain kepada para korban baik secara langsung maupun tidak langsung.

    “Lewat kampus, lewat gereja, tadi kita juga nyalurin lewat Muhammadiyah buat warga Muhammadiyah yang terdampak. Jadi kita ada yang direct ada yang indirect seperti itu. Besok juga bersama Danantara kita akan menyalurkan beberapa sembako. BTN empat truk sembako dan air bersih, kita bawa besok dan dilepas dari Medan,” jelas Nixon.

    Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memberikan relaksasi untuk korban bencana di Sumatera. Relaksasi ini akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) khusus relaksasi KUR debitur ketiga provinsi tersebut.

    Ia menjelaskan terdapat tiga fase relaksasi yang diberikan oleh pemerintah. Pertama, dari Desember 2025 hingga Maret 2026, para debitur diperbolehkan untuk tidak membayar angsuran.

    Jadi lembaga keuangan apapun baik perbankan hingga asuransi juga tidak mendapatkan angsuran atau klaim. Dalam hal ini akan ada subsidi yang ditanggung pemerintah.

    “Fase pertama di bulan Desember sampai dengan Maret, sampai dengan 2026. Di mana debitur tidak membayar angsuran dan penyalur tidak menerima angsuran, dan juga tidak mengajukan klaim dan penjamin atau asuransi tidak juga mengajukan klaim,” kata dia dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

    Kedua, pemerintah memberikan relaksasi periode tertentu hingga potensi penghapusan pembiayaan bagi debitur KUR existing, khususnya bagi pelaku usaha yang tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya akibat kerusakan parah.

    Ketiga, bagi debitur yang masih dapat melanjutkan usahanya tetap mendapatkan relaksasi yakni perpanjangan tenor. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikannya subsidi bunga yakni pada 2026 diberikan nol% dan 2027 3%. Subsidi ini berlaku bagi debitur terdampak yang melanjutkan pembiayaannya dan debitur baru.

    Tonton juga video “Kepala BNPB Lapor ke Prabowo Minta Tambahan Personel TNI-Polri di Aceh”

    Halaman 2 dari 2

    (igo/hns)

  • Danareksa Bakal Dapat Kucuran Rp 4,5 Triliun dari BTN

    Danareksa Bakal Dapat Kucuran Rp 4,5 Triliun dari BTN

    Jakarta –

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menjalin kerja sama strategis dengan Holding BUMN pengelola kawasan industri, PT Danareksa (Persero).

    Melalui kerja sama ini BTN menjadi salah satu penyedia layanan perbankan yang akan mendukung peran Danareksa dalam ekspansi bisnisnya.

    Kerja sama strategis tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Pendahuluan (Heads of Agreement/HoA) yang ditandatangani oleh Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, dan Direktur Utama Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi, disaksikan oleh jajaran direksi dan manajemen kedua belah pihak.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan dalam kesempatan tersebut pihaknya menyediakan total plafon fasilitas pembiayaan sebesar Rp 4,5 triliun.

    Total pembiayaan ini terdiri dari Committed Corporate Line Facility maksimal Rp 2 triliun dan Uncommitted Corporate Line Facility maksimal Rp 2,5 triliun.

    kedua fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu pengelolaan keuangan Danareksa dengan lebih efisien dan prudent baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

    Selain itu, BTN juga menyediakan solusi perbankan terintegrasi untuk holding Danareksa mulai dari Cash Management System (CMS) untuk operasional perusahaan melalui platform Bale Korpora, layanan payroll dan fasilitas kredit konsumer bagi pegawai, hingga dukungan infrastruktur layanan perbankan bagi seluruh anggota ekosistem Danareksa.

    “Potensi bisnis dari kerja sama ini sangat besar, baik dari sisi pembiayaan maupun dana pihak ketiga karena BTN berkomitmen memberikan solusi secara end-to-end, mulai dari Danareksa sebagai perusahaan holdingnya hingga ke level karyawan di seluruh anggota holdingnya akan kami layani untuk semua kebutuhan finansialnya,” kata Nixon dalam acara penandatanganan HoA di Menara 2 BTN, Kamis (18/12/2025).

    Bersamaan dengan itu, Nixon mengatakan ia secara langsung telah meminta jajarannya untuk membuka kantor-kantor cabang di wilayah operasional Danareksa. Dengan begitu pihaknya dapat memberikan pelayanan dengan lebih fleksibel, baik untuk Danareksa maupun untuk nasabah pekerja di kawasan industri.

    “Saya sudah minta juga teman-teman bukain kantor di daerah kawasan-kawasan industri untuk support seluruh operasional Danareksa. Sehingga kita merasa bahwa kerja sama ini sangat penting. Karena Danareksa adalah salah satu holding BUMN yang memiliki peran penting untuk melola proyek-proyek strategis di negara ini,” terang Nixon.

    “Di sisi perbankan kita juga melihat bahwa hari ini kebutuhan pembiayaan makin lama, terutama di korporasi, semakin fleksibel. Jadi di konsumer saja juga kita terasa mintanya semakin fleksibel,” sambungnya.

    Sementara itu Direktur Utama Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi, mengatakan kawasan industri yang modern dan terintegrasi merupakan salah satu kunci untuk menarik investor global masuk Indonesia. Visi besar ini menurutnya membutuhkan dukungan finansial dan kerja sama strategis yang kuat dengan perbankan.

    “Itu memang kami butuh partnership yang kami sebut adalah main operating bank. Nah itu yang ke depannya, sangat terbuka untuk kita menerima seluruh banking solution yang ada di BTN kepada kami,” ucap Yadi.

    Kerja sama strategis ini secara langsung juga dapat membantu akses BTN terhadap para pekerja maupun perusahaan yang berlokasi di kawasan industri milik Danareksa.

    Jadi kita tidak punya lagi financial cluster yang menjadi solusi, juga akan jadi terbuka lebar untuk menerima banking solution untuk karyawan-karyawan di tempat kami maupun di tenant-tenant kami,” terangnya.

    Tonton juga video “BTN Raih Penghargaan Bank Pemberdaya Wirausaha Sektor Perumahan”

    (igo/hns)

  • BTN-PPATK sinergi untuk renovasi 15 rumah tak layak huni di tiga kota

    BTN-PPATK sinergi untuk renovasi 15 rumah tak layak huni di tiga kota

    Program bedah rumah ini sekaligus menjadi dukungan nyata BTN terhadap Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya target penyediaan tiga juta unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui program TJSL merenovasi rumah tidak layak huni dengan total 15 penerima manfaat di Jakarta, Bekasi, dan Cianjur.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa rumah merupakan fondasi kehidupan yang layak, sehat, dan bermartabat.

    Oleh karena itu, BTN memandang penting kolaborasi dengan PPATK dalam program Bedah Rumah “Rumah Bersih, Keuangan Bersih” ini agar pembangunan perumahan berjalan seiring dengan penguatan integritas keuangan.

    “Program bedah rumah ini sekaligus menjadi dukungan nyata BTN terhadap Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya target penyediaan tiga juta unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Nixon.

    Program ini juga sejalan dengan peringatan 23 tahun rezim Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Indonesia.

    Selama lebih dari dua dekade, PPATK bersama para pemangku kepentingan telah menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional.

    “Bagi BTN, semangat ini sejalan dengan peran kami sebagai bank pembiayaan perumahan nasional. Kami tidak hanya berkomitmen memperluas akses kepemilikan rumah, tetapi juga memastikan setiap proses pembangunan dilakukan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan berintegritas,” ujar Nixon.

    Lebih dari sekadar perbaikan fisik, program ini juga membawa pesan penting bahwa masyarakat, khususnya MBR, perlu dilindungi tidak hanya dari keterbatasan hunian, tetapi juga dari risiko transaksi keuangan ilegal, seperti judi online, investasi bodong, maupun praktik pencucian uang.

    “Hunian yang layak dan keuangan yang bersih merupakan fondasi bagi masyarakat yang berdaya dan berkelanjutan,” tegas Nixon.

    Ia mengamini bahwa tantangan perumahan nasional masih cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), di Jawa Barat baru sekitar 54,17 persen rumah tangga yang menempati rumah layak huni, sementara sekitar 45,83 persen lainnya masih tinggal di hunian yang belum memenuhi standar kelayakan.

    “Artinya, hampir satu dari dua rumah tangga di Jawa Barat masih membutuhkan perhatian dan intervensi bersama,” kata dia.

    Sementara itu, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa komitmen lembaganya dalam menjaga integritas tidak hanya dilakukan melalui pengawasan dan analisis transaksi keuangan, melainkan juga diwujudkan melalui aksi nyata di tengah masyarakat.

    Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada PPATK agar menyelamatkan setiap uang rakyat, PPATK turut menjalankan program pembangunan rumah bagi masyarakat.

    “Pesan Presiden Prabowo jelas kepada kami, selamatkan setiap uang rakyat. Karena itu, PPATK juga punya program membangun rumah seperti yang dilakukan BTN. Dananya berasal dari sumbangan gaji para pegawai,” kata Ivan.

    Ia berharap, rumah yang dibangun dapat menjadi tempat yang bukan sekadar untuk berteduh. Tapi juga menjadi pusat kehidupan keluarga.

    “Saya berharap rumah baru yang dibangunkan BTN kepada bapak-ibu bisa menjadi tempat untuk berkumpul, beribadah, dan merawat generasi berikutnya. Dari sanalah keluarga bisa tumbuh menjadi keluarga yang sejahtera,” kata Ivan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN bukukan laba bersih Rp2,91 triliun hingga November 2025

    BTN bukukan laba bersih Rp2,91 triliun hingga November 2025

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membukukan laba bersih sebesar Rp2,91 triliun hingga akhir November 2025.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan capaian ini ditopang oleh pertumbuhan penyaluran kredit dan strategi pendanaan yang lebih efisien.

    Laba bersih Perseroan tercatat mencapai Rp2,91 triliun, naik 21,10 persen secara tahunan (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,40 triliun.

    Pertumbuhan laba bersih itu didukung oleh kredit dan pembiayaan yang disalurkan BTN sebesar Rp386,47 triliun hingga 30 November 2025, naik 8,74 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp355,42 triliun.

    BTN juga membukukan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) seiring dengan upaya perseroan meningkatkan pendanaan terutama dana murah (current account and saving account/CASA).

    Hingga akhir November 2025, DPK BTN meningkat 15,77 persen yoy menjadi Rp423,96 triliun dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp366,22 triliun.

    Pertumbuhan kredit dan pembiayaan serta DPK membuat aset BTN naik 12,16 persen yoy menjadi Rp503,99 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp449,36 triliun.

    “Total aset tersebut telah melampaui target aset Rp500 triliun yang ditetapkan pada awal tahun 2025,” kata Nixon.

    Nixon mengatakan, BTN berhasil menjaga pertumbuhan kinerja yang konsisten hingga menjelang akhir tahun 2025 seiring dengan penerapan strategi penyaluran kredit yang lebih terarah dan terstruktur, serta upaya peningkatan dana murah di tengah tren penurunan biaya dana (cost of fund).

    “Pencapaian kinerja BTN hingga akhir November 2025 menunjukkan bahwa BTN mampu menjaga pertumbuhan positif yang tetap on track menuju akhir tahun sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. BTN masih akan terus mengoptimalisasi upaya untuk mencapai target akhir tahun dengan tetap diiringi kehati-hatian dan langkah yang cermat,” ujarnya.

    Memasuki akhir tahun, Nixon mengatakan, BTN akan tetap fokus pada penyaluran kredit ke sektor perumahan terutama KPR subsidi dan non subsidi dalam rangka memenuhi kebutuhan hunian di Indonesia, serta penyaluran kredit korporasi ke berbagai sektor di sekitar perumahan, termasuk sektor real estate, listrik, gas, air, dan perdagangan besar.

    Sementara, di sisi perolehan DPK, BTN bakal melanjutkan strategi peningkatan pendanaan berbiaya murah terutama yang berasal dari nasabah ritel maupun institusi skala menengah untuk mempercepat tren penurunan biaya dana di BTN.

    “Peningkatan DPK ritel ditunjang adanya solusi digital berupa superapp Bale by BTN yang terus meningkat di sisi jumlah pengguna dan transaksi, serta Bale Korpora untuk cash management korporasi dari berbagai sektor,” tutur Nixon.

    Lebih lanjut, menjelang akhir tahun ini, BTN juga hampir merampungkan proses pemindahan unit usaha syariah (UUS) ke bank umum syariah yang baru yakni PT Bank Syariah Nasional (BSN), dengan target Day One Operation atau beroperasi secara perdana pada 22 Desember 2025 sesuai timeline yang telah ditentukan.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN beri relaksasi kredit ke 22.879 nasabah terdampak banjir Sumatera

    BTN beri relaksasi kredit ke 22.879 nasabah terdampak banjir Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memberikan relaksasi kredit konsumer kepada 22.879 nasabah terdampak banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera, dengan total nilai baki debet kredit konsumer mencapai Rp1,93 triliun.

    Nasabah yang mendapat relaksasi tersebut tersebar di wilayah kantor BTN di Banda Aceh (BSN), Medan, Padang, dan Pematang Siantar.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa relaksasi kredit ini diberikan secara terukur dan berbasis kondisi riil di lapangan kepada nasabah kredit konsumer.

    “Kami ingin memastikan nasabah terdampak tidak kehilangan kesempatan untuk bangkit, sekaligus tetap dapat menjalankan kewajiban kreditnya secara berkelanjutan,” kata dia.

    Adapun data 22.879 nasabah kredit konsumer terdampak banjir berasal dari hasil pemetaan dan klasifikasi tingkat kerusakan.

    Nixon mengatakan, data jumlah nasabah terdampak masih akan terus bergerak seiring dengan perkembangan kondisi di lapangan. Karena itu, relaksasi kredit diberikan secara bertahap dan adaptif, sesuai kondisi terbaru di masing-masing wilayah terdampak.

    Nixon menjelaskan bahwa relaksasi kredit diberikan berdasarkan tingkat dampak bencana yang dialami nasabah kredit konsumer.

    Nasabah dengan kategori terdampak ringan memperoleh masa tenggang pembayaran angsuran hingga enam bulan, kategori terdampak sedang hingga sembilan bulan, dan kategori terdampak berat hingga 12 bulan.

    Kebijakan restrukturisasi ini berlaku hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025, serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi bank.

    “Kami melakukan klasifikasi dampak secara menyeluruh agar kebijakan relaksasi benar-benar tepat sasaran. Setiap nasabah kredit konsumer mendapatkan perlakuan sesuai kondisi yang dialami, bukan disamaratakan,” jelas Nixon.

    Relaksasi kredit tersebut dilaksanakan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana.

    Dalam pelaksanaannya, debitur kredit konsumer dapat mengajukan permohonan restrukturisasi melalui kantor cabang BTN sesuai domisili atau lokasi agunan dengan melampirkan identitas diri serta keterangan dari pemerintah daerah setempat yang menyatakan debitur dan/atau agunan terdampak langsung oleh bencana.

    Selanjutnya, BTN akan melakukan verifikasi dan asesmen untuk memastikan relaksasi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

    Tak hanya sejalan dengan kebijakan regulator, Nixon menegaskan bahwa relaksasi kredit diberikan sebagai bentuk keberpihakan BTN kepada nasabah kredit konsumer yang terdampak langsung bencana, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian perbankan.

    Ia pun turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah bencana yang dialami masyarakat di sejumlah wilayah Sumatera.

    “Kami sangat prihatin atas musibah banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, termasuk para nasabah yang menerima kredit konsumer BTN. Dalam situasi seperti ini, yang terpenting adalah memastikan masyarakat memiliki ruang untuk pulih tanpa terbebani tekanan finansial yang berlebihan,” ujar Nixon.

    Sebagai bagian dari kepedulian sosial perusahaan, BTN telah menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp8 miliar kepada masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera.

    Bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk sembako, obat-obatan, pakaian layak pakai, serta dukungan tenaga dan peralatan untuk membantu proses pembersihan wilayah terdampak banjir, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

    Ke depan, BTN akan terus memantau kondisi nasabah kredit konsumer terdampak serta berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah daerah guna memastikan kebijakan relaksasi kredit dan upaya pemulihan pascabencana berjalan efektif dan berkelanjutan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN dan HKBP Inisiasi Salurkan Bantuan Bencana Banjir Bandang ke Sumatera Utara

    BTN dan HKBP Inisiasi Salurkan Bantuan Bencana Banjir Bandang ke Sumatera Utara

    JAKARTA – BTN Bersama Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) menginisiasi penyaluran bantuan untuk korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera bagian Utara.

    Dalam inisiasi tersebut BTN memberikan bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kepada masyarakat yang terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara melalui HKBP. Inisiasi pemberian bantuan tersebut secara simbolis dilakukan di Jakarta, Jumat, 28 November.

    “Kami turut prihatin atas musibah banjir bandang yang melanda saudara-saudara kita di Sumatera. Semoga seluruh warga terdampak diberikan kekuatan dan proses pemulihan dapat berlangsung dengan baik dan cepat,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam siaran pers yang diterima redaksi VOI, Jumat, 28 November.

    Menurut Nixon, kolaborasi dengan HKBP di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, sangat strategis karena HKBP memiliki jangkauan hingga ke desa-desa dan telah menyiapkan posko bantuan di berbagai titik.

    Dengan demikian, HKBP lebih memahami kondisi lapangan dan titik-titik wilayah yang paling membutuhkan dukungan. BTN memastikan penyaluran bantuan dilakukan melalui mitra yang kredibel, mengingat bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera bagian utara sehingga bantuan harus segera diberikan.

    Hingga saat ini BTN telah menyalurkan bantuan ke lokasi-lokasi terdampak dan juga menjadwalkan kunjungan langsung ke sejumlah daerah seperti Sibolga, Medan, Padang, Bukti Tinggi, Langsa, Takengon dan Pidie.

    Pada Senin, 1 Desember, manajemen BTN akan meninjau kondisi di Aceh dan beberapa lokasi di Sumatera Barat untuk memastikan proses distribusi berjalan optimal.

    “BTN berkomitmen hadir melalui bantuan yang nyata dan dibutuhkan warga, khususnya pada masa-masa awal penanganan bencana ketika akses bantuan dan kebutuhan logistik sangat krusial”. Kta Nixon LP Napitupulu.

    Sebagai bentuk komitmen tersebut, BTN menyalurkan bantuan berupa paket sembako, obat-obatan, selimut, perlengkapan kebersihan, serta kebutuhan darurat lainnya. Bantuan ini disalurkan melalui kantor BTN Wilayah Sumatera dengan memprioritaskan jangkauan ke titik-titik yang terdampak paling parah.

    Dalam proses penyaluran bantuan, BTN juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta unsur masyarakat setempat untuk memastikan bantuan dapat diterima secara cepat dan tepat sasaran.

  • Ratu Belanda Apresiasi Inovasi BTN Bayar Cicilan KPR Pakai Sampah

    Ratu Belanda Apresiasi Inovasi BTN Bayar Cicilan KPR Pakai Sampah

    Jakarta –

    Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Keuangan (UNSGSA), Máxima, memberikan apresiasi atas inovasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Inovasi yang dimaksud adalah mengurangi cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan menukarkan sampah rumah tangga.

    Program bertajuk ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’ ini dinilai sebagai terobosan inklusi keuangan hijau yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus mengurangi beban sampah nasional di tingkat unit masyarakat terkecil.

    Apresiasi tersebut disampaikan Ratu Belanda ini saat meninjau langsung kawasan hunian BTN di Perumahan Grand Harmoni. Maxima menyampaikan program ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’ merupakan contoh nyata bagaimana inovasi sederhana dapat memberi dampak besar bagi kehidupan masyarakat

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan program tersebut menjadi salah satu poin yang dilihat oleh Máxima dalam kunjungannya ke Indonesia sebagai wujud peran aktif BTN di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (environment, social, and governance/ESG). Selain upaya BTN memberikan akses pembiayaan untuk kepemilikan rumah dan literasi keuangan kepada masyarakat.

    “Dari sisi ESG, ini tahun kedua kita sangat aktif mendorong project ESG di mana sampah rumah tangga dikumpulkan dan dikonversi menjadi rupiah, kemudian masuk ke tabungan untuk mengurangi angsuran yang bisa mencapai 10-15% per bulan. Jadi, kalau angsurannya sekitar Rp1,1-1,2 juta per bulan, nasabah bisa menabung dari sampah rumah tangga sekitar Rp100-200 ribu per bulan. Ini sekaligus membantu negara, bumi, dan lingkungan agar lebih bersih dan green,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

    Hal itu disampaikan Nixon usai kunjungan Máxima di Cibitung, Bekasi, Rabu (26/11). Nixon melanjutkan keluarga Indonesia rata-rata mampu menghasilkan hingga empat kilogram sampah per hari.

    “Sampah yang selama ini dianggap beban ternyata punya nilai ekonomi. Melalui program ini, sampah dipilah, ditimbang, dan dikonversi menjadi tabungan untuk mengurangi cicilan rumah. Semakin rajin memilah, semakin ringan cicilan mereka,” ujar Nixon.

    Sementara itu, program ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’ telah diterapkan di beberapa lokasi. Hingga akhir 2026, BTN membidik akan melaksanakan program tersebut di 100 titik di Pulau Jawa. Program ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pengembangan ekonomi hijau dan akselerasi penanganan sampah nasional.

    Foto: Dok. Bank BTN

    Selain terkait inovasi tersebut, Máxima juga mengunjungi rumah rendah emisi yang dibiayai dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi. Máxima juga melakukan dialog dengan para debitur KPR Subsidi BTN, yakni Mursidi yang bekerja sebagai tukang bubur, Aisyah yang berkarier sebagai tenaga kesehatan, dan Fahrudin, pekerja di bengkel.

    Máxima juga meninjau langsung akad massal KPR Subsidi bagi berbagai golongan pekerja, termasuk pekerja informal seperti sopir taksi dan pengusaha barang bekas.

    Nixon menyampaikan pengembangan pembiayaan rumah rendah emisi BTN memiliki roadmap jangka panjang. BTN menargetkan pembangunan 150.000 unit rumah rendah emisi pada tahun 2029. Untuk tahap awal, BTN menjalankan proyek percontohan yang melibatkan delapan pengembang dengan total 1.317 unit rumah yang telah dibangun dan dipasarkan.

    “Secara bertahap, akan ada 150.000 rumah dengan 30 persen porsi penggunaan material eco-friendly yang dibiayai BTN hingga 2029,” terang Nixon.

    Dalam kesempatan tersebut, Máxima juga melihat langsung interaksi antara BTN, developer, dan konsumen hingga proses akad pembelian rumah. Ia mengamati akses ke pembiayaan rumah yang terjangkau akan meningkatkan kesehatan keuangan nasabah karena memungkinkan mereka untuk menabung dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.

    Direktur Risk Management BTN, Setiyo Wibowo, menegaskan pentingnya kesehatan keuangan bagi para debitur. Menurut dia, kemampuan mengelola keuangan akan sangat menentukan keberlangsungan hidup nasabah setelah memiliki kredit pemilikan rumah (KPR).

    “BTN mendorong para debitur untuk menjaga kemampuan menabung. Mereka harus memiliki dana darurat untuk menghadapi kebutuhan tak terduga,” ujar Setiyo.

    Foto: Dok. Bank BTN

    Dia mencontohkan tiga nasabah yang ditemui bersama Máxima di Perumahan Grand Harmoni Cibitung, Bekasi, yakni, penjual bubur, perawat, dan karyawan pabrik. Dari interaksi tersebut, Máxima mengamati pentingnya kesehatan keuangan bagi nasabah karena membantu mereka untuk menabung dan mengelola keuangan dengan lebih baik.

    Setiyo menjelaskan, BTN memiliki program edukasi menabung dengan produk tabungan bulanan dengan sistem autodebet untuk memudahkan nasabah menyisihkan dana darurat secara konsisten. Termasuk, inisiatif yang saat ini digalakkan adalah menabung dengan memanfaatkan sampah rumah tangga melalui program ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’.

    Sampah yang dikumpulkan dan dipilah, terutama jenis yang memiliki nilai ekonomi, dapat ditukarkan melalui Rekosistem menjadi saldo tabungan di BTN. Program ini tidak hanya mendorong kebiasaan menabung, tetapi juga membantu meringankan cicilan KPR.

    “Dari sampah bisa menjadi tabungan. Nilai sampah yang disetorkan ibu rumah tangga dapat masuk ke tabungan dan membantu mengurangi cicilan sekitar 10-15 persen,” jelas Setiyo.

    Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, mengatakan kunjungan Máxima memberikan perhatian besar dunia terhadap keberlanjutan pembiayaan perumahan di Indonesia. Dia menilai, literasi keuangan menjadi tantangan yang harus terus dijawab BTN dengan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat.

    Hirwandi memandang edukasi tidak hanya berhenti pada cara memiliki rumah. Tapi juga pada kemampuan masyarakat untuk mengelola keuangan setelahnya, terutama menjaga kebiasaan menabung.

    “Menabung untuk pembiayaan angsuran rumah, pendidikan anak, maupun emergency funding atau dana darurat,” jelas Hirwandi.

    (akn/ega)

  • BTN Tuntaskan Penyaluran Rp 25 Triliun Dana SAL Pemerintah

    BTN Tuntaskan Penyaluran Rp 25 Triliun Dana SAL Pemerintah

    Jakarta –

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menyalurkan penempatan dana pemerintah sebesar Rp25 triliun pada pertengahan November 2025. Pencapaian tersebut sesuai dengan proyeksi BTN sebelumnya dan lebih cepat dari target pemerintah, yakni akhir Desember 2025.

    “Saat ini dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sudah seluruhnya selesai disalurkan pada bulan November ini sebesar Rp25 triliun. Jadi seluruhnya sudah habis kami serap menjadi kredit,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/11/2025).

    Nixon menjelaskan, penyaluran penempatan dana pemerintah tersebut mayoritas disalurkan kepada sektor perumahan, termasuk untuk developer dan KPR. Realisasi tersebut telah diselesaikan sesuai pipeline kredit yang tersedia di BTN dan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan.

    Seiring dengan tuntasnya penyaluran dana sebesar Rp25 triliun tersebut, Nixon mengungkapkan bahwa BTN tertarik untuk mengajukan permohonan penambahan penempatan dana pemerintah. Pasalnya, BTN masih terus mendorong ekspansi kredit hingga akhir tahun 2025.

    “Tujuannya untuk mendukung sektor perumahan yang masih ekspansi di sekitar November-Desember ini,” tambah Nixon.

    Selain menyalurkan Rp 25 triliun ke BTN, pemerintah juga menempatkan dana Himbara, yakni Bank Mandiri Rp 55 triliun, BRI Rp 55 triliun, BNI Rp 55 triliun, dan BSI dari Rp 10 triliun.

    (rea/eds)

  • BTN Jadi yang Terdepan Bantu Rakyat Miliki Rumah Impian di Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

    BTN Jadi yang Terdepan Bantu Rakyat Miliki Rumah Impian di Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

    JAKARTA – BTN menunjukkan kiprahnya sebagai mitra utama pemerintah dalam mewujudkan pembiayaan perumahan nasional di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    BTN menjadi garda terdepan dalam mendukung visi pemerintah menjadikan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau sebagai bagian dari pemerataan ekonomi nasional.

    Hingga akhir September 2025, BTN telah menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebesar Rp186,58 triliun, naik 8,0 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp172,76 triliun.

    Artinya, BTN telah mengucurkan sekitar Rp13,82 triliun agar masyarakat dapat memiliki rumah subsidi dalam satu tahun terakhir atau kurun waktu yang tidak jauh berbeda dengan satu tahun periode pemerintahan Presiden Prabowo.

    Selain itu, sebagai wujud komitmen program Tiga Juta Rumah, pemerintahan Presiden Prabowo pada bulan Juni 2025 memutuskan untuk menaikkan kuota KPR FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 secara nasional untuk tahun 2025. Dari total nasional, BTN dipercaya menyalurkan 220.000 unit dan tetap menjadi penyalur KPR subsidi terbesar dengan pangsa pasar sekitar 62 persen.

    “Dengan kuota 220.000 unit untuk BTN, artinya BTN mengakadkan 220.000 rumah pada tahun ini saja. Kalau dibagi dengan jumlah hari kerja, setiap hari BTN mengakadkan 1.000 rumah. Ini mesin KPR terbesar yang pernah ada di Indonesia,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu melalui siaran pers yang diterima redaksi VOI pada Selasa, 4 November.

    Pemerintahan Prabowo dengan target tiga juta rumahnya — yaitu dua juta di perdesaan dan satu juta di perkotaan — bahkan percaya bahwa pembangunan rumah secara masif dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

    Selain aktif memberikan masukan kepada pemerintah, BTN juga memastikan kesiapan ekosistemnya bersama sektor perumahan, serta melakukan penyesuaian proses bisnis dan kapasitas operasionalnya untuk mendukung program Tiga Juta Rumah, sejalan dengan transformasi yang telah dimulai beberapa tahun ke belakang, termasuk di sisi digital.

    Inisiatif digitalnya yang paling utama yakni super app Bale by BTN yang terintegrasi dengan Bale Properti untuk membantu masyarakat memilih rumah impiannya dan mengajukan KPR secara online