Xcloud.id

Tag: Nixon LP Napitupulu

  • BTN dan HKBP Inisiasi Salurkan Bantuan Bencana Banjir Bandang ke Sumatera Utara

    BTN dan HKBP Inisiasi Salurkan Bantuan Bencana Banjir Bandang ke Sumatera Utara

    JAKARTA – BTN Bersama Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) menginisiasi penyaluran bantuan untuk korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera bagian Utara.

    Dalam inisiasi tersebut BTN memberikan bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kepada masyarakat yang terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara melalui HKBP. Inisiasi pemberian bantuan tersebut secara simbolis dilakukan di Jakarta, Jumat, 28 November.

    “Kami turut prihatin atas musibah banjir bandang yang melanda saudara-saudara kita di Sumatera. Semoga seluruh warga terdampak diberikan kekuatan dan proses pemulihan dapat berlangsung dengan baik dan cepat,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam siaran pers yang diterima redaksi VOI, Jumat, 28 November.

    Menurut Nixon, kolaborasi dengan HKBP di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, sangat strategis karena HKBP memiliki jangkauan hingga ke desa-desa dan telah menyiapkan posko bantuan di berbagai titik.

    Dengan demikian, HKBP lebih memahami kondisi lapangan dan titik-titik wilayah yang paling membutuhkan dukungan. BTN memastikan penyaluran bantuan dilakukan melalui mitra yang kredibel, mengingat bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera bagian utara sehingga bantuan harus segera diberikan.

    Hingga saat ini BTN telah menyalurkan bantuan ke lokasi-lokasi terdampak dan juga menjadwalkan kunjungan langsung ke sejumlah daerah seperti Sibolga, Medan, Padang, Bukti Tinggi, Langsa, Takengon dan Pidie.

    Pada Senin, 1 Desember, manajemen BTN akan meninjau kondisi di Aceh dan beberapa lokasi di Sumatera Barat untuk memastikan proses distribusi berjalan optimal.

    “BTN berkomitmen hadir melalui bantuan yang nyata dan dibutuhkan warga, khususnya pada masa-masa awal penanganan bencana ketika akses bantuan dan kebutuhan logistik sangat krusial”. Kta Nixon LP Napitupulu.

    Sebagai bentuk komitmen tersebut, BTN menyalurkan bantuan berupa paket sembako, obat-obatan, selimut, perlengkapan kebersihan, serta kebutuhan darurat lainnya. Bantuan ini disalurkan melalui kantor BTN Wilayah Sumatera dengan memprioritaskan jangkauan ke titik-titik yang terdampak paling parah.

    Dalam proses penyaluran bantuan, BTN juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta unsur masyarakat setempat untuk memastikan bantuan dapat diterima secara cepat dan tepat sasaran.

  • Ratu Belanda Apresiasi Inovasi BTN Bayar Cicilan KPR Pakai Sampah

    Ratu Belanda Apresiasi Inovasi BTN Bayar Cicilan KPR Pakai Sampah

    Jakarta –

    Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Keuangan (UNSGSA), Máxima, memberikan apresiasi atas inovasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Inovasi yang dimaksud adalah mengurangi cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan menukarkan sampah rumah tangga.

    Program bertajuk ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’ ini dinilai sebagai terobosan inklusi keuangan hijau yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus mengurangi beban sampah nasional di tingkat unit masyarakat terkecil.

    Apresiasi tersebut disampaikan Ratu Belanda ini saat meninjau langsung kawasan hunian BTN di Perumahan Grand Harmoni. Maxima menyampaikan program ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’ merupakan contoh nyata bagaimana inovasi sederhana dapat memberi dampak besar bagi kehidupan masyarakat

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan program tersebut menjadi salah satu poin yang dilihat oleh Máxima dalam kunjungannya ke Indonesia sebagai wujud peran aktif BTN di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (environment, social, and governance/ESG). Selain upaya BTN memberikan akses pembiayaan untuk kepemilikan rumah dan literasi keuangan kepada masyarakat.

    “Dari sisi ESG, ini tahun kedua kita sangat aktif mendorong project ESG di mana sampah rumah tangga dikumpulkan dan dikonversi menjadi rupiah, kemudian masuk ke tabungan untuk mengurangi angsuran yang bisa mencapai 10-15% per bulan. Jadi, kalau angsurannya sekitar Rp1,1-1,2 juta per bulan, nasabah bisa menabung dari sampah rumah tangga sekitar Rp100-200 ribu per bulan. Ini sekaligus membantu negara, bumi, dan lingkungan agar lebih bersih dan green,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

    Hal itu disampaikan Nixon usai kunjungan Máxima di Cibitung, Bekasi, Rabu (26/11). Nixon melanjutkan keluarga Indonesia rata-rata mampu menghasilkan hingga empat kilogram sampah per hari.

    “Sampah yang selama ini dianggap beban ternyata punya nilai ekonomi. Melalui program ini, sampah dipilah, ditimbang, dan dikonversi menjadi tabungan untuk mengurangi cicilan rumah. Semakin rajin memilah, semakin ringan cicilan mereka,” ujar Nixon.

    Sementara itu, program ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’ telah diterapkan di beberapa lokasi. Hingga akhir 2026, BTN membidik akan melaksanakan program tersebut di 100 titik di Pulau Jawa. Program ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pengembangan ekonomi hijau dan akselerasi penanganan sampah nasional.

    Foto: Dok. Bank BTN

    Selain terkait inovasi tersebut, Máxima juga mengunjungi rumah rendah emisi yang dibiayai dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi. Máxima juga melakukan dialog dengan para debitur KPR Subsidi BTN, yakni Mursidi yang bekerja sebagai tukang bubur, Aisyah yang berkarier sebagai tenaga kesehatan, dan Fahrudin, pekerja di bengkel.

    Máxima juga meninjau langsung akad massal KPR Subsidi bagi berbagai golongan pekerja, termasuk pekerja informal seperti sopir taksi dan pengusaha barang bekas.

    Nixon menyampaikan pengembangan pembiayaan rumah rendah emisi BTN memiliki roadmap jangka panjang. BTN menargetkan pembangunan 150.000 unit rumah rendah emisi pada tahun 2029. Untuk tahap awal, BTN menjalankan proyek percontohan yang melibatkan delapan pengembang dengan total 1.317 unit rumah yang telah dibangun dan dipasarkan.

    “Secara bertahap, akan ada 150.000 rumah dengan 30 persen porsi penggunaan material eco-friendly yang dibiayai BTN hingga 2029,” terang Nixon.

    Dalam kesempatan tersebut, Máxima juga melihat langsung interaksi antara BTN, developer, dan konsumen hingga proses akad pembelian rumah. Ia mengamati akses ke pembiayaan rumah yang terjangkau akan meningkatkan kesehatan keuangan nasabah karena memungkinkan mereka untuk menabung dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.

    Direktur Risk Management BTN, Setiyo Wibowo, menegaskan pentingnya kesehatan keuangan bagi para debitur. Menurut dia, kemampuan mengelola keuangan akan sangat menentukan keberlangsungan hidup nasabah setelah memiliki kredit pemilikan rumah (KPR).

    “BTN mendorong para debitur untuk menjaga kemampuan menabung. Mereka harus memiliki dana darurat untuk menghadapi kebutuhan tak terduga,” ujar Setiyo.

    Foto: Dok. Bank BTN

    Dia mencontohkan tiga nasabah yang ditemui bersama Máxima di Perumahan Grand Harmoni Cibitung, Bekasi, yakni, penjual bubur, perawat, dan karyawan pabrik. Dari interaksi tersebut, Máxima mengamati pentingnya kesehatan keuangan bagi nasabah karena membantu mereka untuk menabung dan mengelola keuangan dengan lebih baik.

    Setiyo menjelaskan, BTN memiliki program edukasi menabung dengan produk tabungan bulanan dengan sistem autodebet untuk memudahkan nasabah menyisihkan dana darurat secara konsisten. Termasuk, inisiatif yang saat ini digalakkan adalah menabung dengan memanfaatkan sampah rumah tangga melalui program ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’.

    Sampah yang dikumpulkan dan dipilah, terutama jenis yang memiliki nilai ekonomi, dapat ditukarkan melalui Rekosistem menjadi saldo tabungan di BTN. Program ini tidak hanya mendorong kebiasaan menabung, tetapi juga membantu meringankan cicilan KPR.

    “Dari sampah bisa menjadi tabungan. Nilai sampah yang disetorkan ibu rumah tangga dapat masuk ke tabungan dan membantu mengurangi cicilan sekitar 10-15 persen,” jelas Setiyo.

    Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, mengatakan kunjungan Máxima memberikan perhatian besar dunia terhadap keberlanjutan pembiayaan perumahan di Indonesia. Dia menilai, literasi keuangan menjadi tantangan yang harus terus dijawab BTN dengan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat.

    Hirwandi memandang edukasi tidak hanya berhenti pada cara memiliki rumah. Tapi juga pada kemampuan masyarakat untuk mengelola keuangan setelahnya, terutama menjaga kebiasaan menabung.

    “Menabung untuk pembiayaan angsuran rumah, pendidikan anak, maupun emergency funding atau dana darurat,” jelas Hirwandi.

    (akn/ega)

  • BTN Tuntaskan Penyaluran Rp 25 Triliun Dana SAL Pemerintah

    BTN Tuntaskan Penyaluran Rp 25 Triliun Dana SAL Pemerintah

    Jakarta –

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menyalurkan penempatan dana pemerintah sebesar Rp25 triliun pada pertengahan November 2025. Pencapaian tersebut sesuai dengan proyeksi BTN sebelumnya dan lebih cepat dari target pemerintah, yakni akhir Desember 2025.

    “Saat ini dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sudah seluruhnya selesai disalurkan pada bulan November ini sebesar Rp25 triliun. Jadi seluruhnya sudah habis kami serap menjadi kredit,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/11/2025).

    Nixon menjelaskan, penyaluran penempatan dana pemerintah tersebut mayoritas disalurkan kepada sektor perumahan, termasuk untuk developer dan KPR. Realisasi tersebut telah diselesaikan sesuai pipeline kredit yang tersedia di BTN dan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan.

    Seiring dengan tuntasnya penyaluran dana sebesar Rp25 triliun tersebut, Nixon mengungkapkan bahwa BTN tertarik untuk mengajukan permohonan penambahan penempatan dana pemerintah. Pasalnya, BTN masih terus mendorong ekspansi kredit hingga akhir tahun 2025.

    “Tujuannya untuk mendukung sektor perumahan yang masih ekspansi di sekitar November-Desember ini,” tambah Nixon.

    Selain menyalurkan Rp 25 triliun ke BTN, pemerintah juga menempatkan dana Himbara, yakni Bank Mandiri Rp 55 triliun, BRI Rp 55 triliun, BNI Rp 55 triliun, dan BSI dari Rp 10 triliun.

    (rea/eds)

  • BTN Jadi yang Terdepan Bantu Rakyat Miliki Rumah Impian di Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

    BTN Jadi yang Terdepan Bantu Rakyat Miliki Rumah Impian di Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

    JAKARTA – BTN menunjukkan kiprahnya sebagai mitra utama pemerintah dalam mewujudkan pembiayaan perumahan nasional di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    BTN menjadi garda terdepan dalam mendukung visi pemerintah menjadikan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau sebagai bagian dari pemerataan ekonomi nasional.

    Hingga akhir September 2025, BTN telah menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebesar Rp186,58 triliun, naik 8,0 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp172,76 triliun.

    Artinya, BTN telah mengucurkan sekitar Rp13,82 triliun agar masyarakat dapat memiliki rumah subsidi dalam satu tahun terakhir atau kurun waktu yang tidak jauh berbeda dengan satu tahun periode pemerintahan Presiden Prabowo.

    Selain itu, sebagai wujud komitmen program Tiga Juta Rumah, pemerintahan Presiden Prabowo pada bulan Juni 2025 memutuskan untuk menaikkan kuota KPR FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 secara nasional untuk tahun 2025. Dari total nasional, BTN dipercaya menyalurkan 220.000 unit dan tetap menjadi penyalur KPR subsidi terbesar dengan pangsa pasar sekitar 62 persen.

    “Dengan kuota 220.000 unit untuk BTN, artinya BTN mengakadkan 220.000 rumah pada tahun ini saja. Kalau dibagi dengan jumlah hari kerja, setiap hari BTN mengakadkan 1.000 rumah. Ini mesin KPR terbesar yang pernah ada di Indonesia,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu melalui siaran pers yang diterima redaksi VOI pada Selasa, 4 November.

    Pemerintahan Prabowo dengan target tiga juta rumahnya — yaitu dua juta di perdesaan dan satu juta di perkotaan — bahkan percaya bahwa pembangunan rumah secara masif dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

    Selain aktif memberikan masukan kepada pemerintah, BTN juga memastikan kesiapan ekosistemnya bersama sektor perumahan, serta melakukan penyesuaian proses bisnis dan kapasitas operasionalnya untuk mendukung program Tiga Juta Rumah, sejalan dengan transformasi yang telah dimulai beberapa tahun ke belakang, termasuk di sisi digital.

    Inisiatif digitalnya yang paling utama yakni super app Bale by BTN yang terintegrasi dengan Bale Properti untuk membantu masyarakat memilih rumah impiannya dan mengajukan KPR secara online

  • BTN Sebar Dana Murah, Sasar Masyarakat Kelompok Ini

    BTN Sebar Dana Murah, Sasar Masyarakat Kelompok Ini

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi meluncurkan Tabungan BTN Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), di Auditorium HKBP Seminarium Sipoholon, Tapanuli Utara (Taput). Peluncuran tabungan ini selain untuk mendukung kegiataan keagamaan, diharapkan bisa meningkatkan perolehan dana murah perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, menjelaskan peluncuran Tabungan BTN–HKBP merupakan sebuah produk yang kami rancang dengan semangat transaksi, pelayanan dan kasih.

    “Tabungan BTN–HKBP bukan hanya sarana menabung, tetapi juga bentuk iman yang bekerja melalui kasih, karena setiap dana yang ditabung akan memberikan manfaat tambahan sebesar 1% untuk disalurkan ke Gereja HKBP, di luar bunga yang diterima oleh nasabah,” katanya, Kamis (30/10/2025).

    Lebih lanjut dikatakan Nixon, kerja sama ini bukan sekadar bentuk kemitraan antara lembaga keuangan dan organisasi keagamaan, tetapi merupakan wujud nyata dari komitmen kita untuk membawa kebaikan dan manfaat bagi masyarakat, khususnya jemaat HKBP di seluruh Indonesia.

    “Sebagai bank yang berfokus pada pelayanan bagi masyarakat dan keluarga Indonesia, BTN ingin hadir tidak hanya sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai mitra yang turut mendukung penguatan peran gereja dan dunia pendidikan. Kami memahami betapa pentingnya pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan di lingkungan gereja, serta kebutuhan akan kemudahan bagi para pendeta, pengurus, dan jemaat dalam mengatur keuangan serta mewujudkan kepemilikan rumah,” ujarnya.

    Nixon mengatakan melalui kerja sama ini BTN berkomitmen untuk mendukung pengelolaan keuangan gereja yang lebih efisien dan profesional, serta memberikan kemudahan bagi jemaat dalam mengakses layanan keuangan dan jugamembantu para pendeta, pengurus, serta jemaat dalam memiliki hunian yang layak melalui berbagai program pembiayaan BTN.

     

  • Laba Bersih BTN Tembus Rp2,3 Triliun, Kinerja Keuangan Tumbuh Gemilang

    Laba Bersih BTN Tembus Rp2,3 Triliun, Kinerja Keuangan Tumbuh Gemilang

    JAKARTA – BTN berhasil membukukan kinerja gemilang sepanjang periode Januari-September 2025, baik dari sisi pencapaian laba bersih, penyaluran kredit, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), maupun peningkatan aset.

    Hal ini membuktikan transformasi yang dijalankan BTN berhasil membawa dampak yang positif terhadap kinerja bisnis perseroan. Pada kuartal III-2025, BTN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp2,3 triliun, bertumbuh double-digit sebesar 10,6 persen year-on-year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,08 triliun.

    Pencapaian laba bersih BTN dipicu oleh pendapatan bunga kredit yang naik 18,8 persen yoy menjadi Rp26,57 triliun hingga akhir September 2025. Kenaikan beban bunga dapat dijaga stabil seiring dengan upaya perseroan menggencarkan perolehan DPK berbiaya murah.

    Upaya tersebut berbuah hasil pendapatan bunga bersih yang naik 43,5 persen yoy menjadi Rp12,76 triliun per akhir kuartal III-2025.

    “BTN kembali membukukan laba bersih pada kuartal III-2025 berkat konsistensi kami menjaga pertumbuhan bisnis terutama di pembiayaan sektor perumahan dan transaksi keuangan yang beragam agar bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Upaya ini dilakukan dengan ditopang prinsip kehati-hatian dan perhitungan yang cermat atas kebutuhan di pasar,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangan pers yang diterima VOI pada Jumat, 24 Oktober.

    Kinerja yang baik juga ditunjukkan dengan pertumbuhan DPK, deposito ritel, dan pertumbuhan dana murah. Di sektor perumahan, BTN membukukan penyaluran KPR Sejahtera FLPP (KPR subsidi) yang mencapai Rp186,58 triliun hingga kuartal III-2025.

    Transaksi di aplikasi Bale by BTN juga mengalami peningkatan dengan nilai transaksi mencapai Rp71,9 triliun hingga akhir September 2025.

    Sementara itu, penyaluran kredit dan pembiayaan BTN tetap tumbuh positif. Pertumbuhan aset BTN telah berhasil menembus Rp500 triliun sebelum tahun 2025 berakhir.

    Kinerja keuangan yang baik juga ditunjukkan Unit Usaha Syariah BTN. Sehingga tinggal selangkah lagi untuk tampil sebagai bank umum syariah dengan potensi yang sangat besar di industri perbankan syariah nasional. 

  • Purbaya Ancam Alihkan Dana di BTN Jika Serapan Rendah, Ini Bank yang Dipilih

    Purbaya Ancam Alihkan Dana di BTN Jika Serapan Rendah, Ini Bank yang Dipilih

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan memindahkan dana pemerintah yang ditempatkan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN jika tidak bisa terserap seluruhnya. Sebagaimana diketahui, BTN mendapatkan jatah sebesar Rp 25 triliun dari penempatan dana pemerintah.

    Bendahara Negara mengatakan, dana tersebut bisa dialihkan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jakarta atau BPD Jawa Timur. Purbaya menilai hanya kedua bank itu yang dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan dana pemerintah.

    “Kalau nggak terserap pokoknya akan dilemparkan ke BPD Bank Jakarta maupun Bank Jawa Timur, yang backingnya kuat cuma itu aja kelihatannya. Yang lain belum saya lihat. Artinya kalau ada apa-apa kemudian cukup kuat untuk menutup kerugian yang ada,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya belum mempertimbangkan BPD Jawa Barat sebagai salah satu kandidat. Hal itu disebabkan karena adanya persoalan yang menimpa BPD Jabar, meskipun Purbaya tidak memberikan penjelasan rinci.

    “Bank Jabar kan ada masalah yang kemarin-kemarin, saya nggak mau nyentuh dulu, nanti saya bahaya,” imbuhnya.

    Purbaya menambahkan, berdasarkan laporan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, angka serapan saat ini sudah lebih tinggi dari laporan terakhir. Bahkan Nixon meminta tambahan jika serapannya sesuai harapan.

    Dalam pemberitaan detikcom tanggal 13 Oktober lalu, BTN melaporkan serapan dana pemerintah telah mencapai Rp 10,5 triliun atau 42% dari total penempatan Rp 25 triliun. Pihaknya optimis dana itu akan habis terserap melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, termasuk perumahan rakyat yang menjadi prioritas perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan dari total tersebut realisasi penarikan debitur mencapai Rp 4,5 triliun. Sisanya akan ditagihkan Oktober 2025 ini.

    “Jadi gini, kita itu sudah sampai September Rp 10,5 triliun. Cuma baru disbursed Rp 4,5 triliun,” kata Nixon.

    Dengan dukungan likuiditas yang kuat dan biaya dana yang terus menurun, BTN optimis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp 25 triliun akan terserap 100% pada November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    (ily/rrd)

  • Purbaya buka peluang alihkan injeksi dana BTN ke BPD

    Purbaya buka peluang alihkan injeksi dana BTN ke BPD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang mengalihkan injeksi dana pemerintah pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) bila serapannya tetap rendah.

    “Saya akan lihat nanti. Kalau nggak terserap, akan dilemparkan ke BPD,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

    Purbaya mengaku belum mendapatkan kesempatan untuk bertemu Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu untuk membahas progres serapan dana. Namun, berdasarkan laporan terakhir yang diterima oleh Purbaya, Nixon berjanji untuk mengakselerasi penyaluran injeksi dana, bahkan meminta tambahan.

    Sebagai catatan, BTN tercatat merealisasikan kredit sebesar Rp10,5 triliun dari total dana pemerintah yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun, atau setara dengan 42 persen.

    Nilai itu, menurut BTN, merupakan realisasi serapan hingga September 2025. Sementara nilai kredit yang direimburse baru sekitar Rp4,5 triliun.

    Dirut BTN Nixon menyatakan tetap optimistis dana Rp25 triliun di BTN akan terserap habis pada November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif, seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    Adapun bila dana tak terserap penuh, Purbaya menargetkan Bank Jakarta dan Bank Jatim sebagai BPD yang bakal menerima peralihan dana.

    Keduanya dipilih lantaran memiliki dukungan yang cukup kuat dari pemerintah daerah selaku pemilik saham mayoritas.

    “Yang backing-nya kuat cuma itu saja kelihatannya. Yang lain saya belum lihat. Artinya, kalau ada apa-apa, pemdanya cukup kuat untuk menutup kerugian yang ada, kalau ada nanti,” ujarnya.

    Purbaya sebelumnya telah bertemu dengan Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Timur untuk membahas eksekusi dari rencana penempatan dana pemerintah.

    Berbeda dengan bank Himbara yang nominalnya ditetapkan pemerintah, nilai injeksi dana pada BPD bakal diputuskan sesuai kemampuan bank.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kalau Nggak Bisa Serap Kita Pindahin!

    Kalau Nggak Bisa Serap Kita Pindahin!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan memindahkan dana pemerintah yang ditempatkan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN jika tidak bisa terserap seluruhnya.

    Sebagaimana diketahui, BTN mendapatkan jatah sebesar Rp 25 triliun dari penempatan dana pemerintah. Jika dana itu tidak bisa terserap seluruhnya melalui penyaluran kredit, maka sisanya akan dipindahkan ke bank lain.

    “Dia bilang tadi masih Rp 10 triliun, tapi dia bilang akan dipercepat yang Rp 15 triliun itu. Kalau dia nggak bisa serap, ya kita akan pindahin dalam waktu dekat,” tutur Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Sementara itu, BTN melaporkan serapan dana pemerintah telah mencapai Rp 10,5 triliun atau 42% dari total penempatan Rp 25 triliun. Pihaknya optimis dana itu akan habis terserap melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, termasuk perumahan rakyat yang menjadi prioritas perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan dari total tersebut realisasi penarikan debitur mencapai Rp 4,5 triliun. Sisanya akan ditagihkan Oktober 2025 ini.

    “Jadi gini, kita itu sudah sampai September Rp 10,5 triliun. Cuma baru disbursed Rp 4,5 triliun,” kata Nixon.

    Dengan dukungan likuiditas yang kuat dan biaya dana yang terus menurun, BTN optimis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp 25 triliun akan terserap 100% pada November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    “Jelang akhir tahun biasanya kenceng ya. Kan kita ada pipeline-nya nggak kemana-mana,” tutur Nixon.

    Nixon menuturkan, penyerapan yang masih relatif lambat pada tahap awal disebabkan mayoritas portofolio BTN yang bersifat khusus yaitu pembiayaan ke sektor perumahan terutama KPR. Secara prinsip, KPR memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit.

    “Dengan mayoritas portofolio kreditnya ditujukan untuk segmen ritel atau nasabah individual, maka otomatis plafonnya lebih kecil dibandingkan kredit korporasi untuk nasabah institusi yang umumnya plafonnya jauh lebih besar, yakni ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk per satu debitur,” jelasnya.

    (aid/hns)

  • Bos BTN Buka Suara soal Penyerapan Duit Pemerintah Rp 25 Triliun

    Bos BTN Buka Suara soal Penyerapan Duit Pemerintah Rp 25 Triliun

    Jakarta –

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN melaporkan serapan dana pemerintah telah mencapai Rp 10,5 triliun atau 42% dari total penempatan Rp 25 triliun. Pihaknya optimis dana itu akan habis terserap melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, termasuk perumahan rakyat yang menjadi prioritas perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan dari total tersebut realisasi penarikan debitur mencapai Rp 4,5 triliun. Sisanya disebut akan ditagihkan Oktober 2025 ini.

    “Jadi gini, kita itu sudah sampai September Rp 10,5 triliun. Cuma baru disbursed Rp 4,5 triliun,” terang Nixon usai menghadiri investor meeting dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Dengan dukungan likuiditas yang kuat dan biaya dana yang terus menurun, BTN optimis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp 25 triliun akan terserap 100% pada November 2025.

    Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    “Jelang akhir tahun biasanya kenceng ya. Kan kita ada pipeline-nya nggak kemana-mana,” ujar Nixon.

    Nixon menuturkan, penyerapan yang masih relatif lambat pada tahap awal disebabkan mayoritas portofolio BTN yang bersifat khusus yaitu pembiayaan ke sektor perumahan terutama KPR. Secara prinsip, KPR memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit.

    “Dengan mayoritas portofolio kreditnya ditujukan untuk segmen ritel atau nasabah individual, maka otomatis plafonnya lebih kecil dibandingkan kredit korporasi untuk nasabah institusi yang umumnya plafonnya jauh lebih besar, yakni ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk per satu debitur,” jelas Nixon.

    Dalam kesempatan yang sama, Purbaya mengatakan akan menarik sisa dana jika BTN tidak bisa menyerap 100% penempatan dari pemerintah.

    “Dia bilang tadi masih Rp 10 triliun, tapi dia bilang akan dipercepat yang Rp 15 triliun itu. Kalau dia nggak bisa serap, ya kita akan pindahin dalam waktu dekat,” tutur Purbaya.

    (aid/hns)