Xcloud.id

Tag: Nixon LP Napitupulu

  • BTN Jadi yang Terdepan Bantu Rakyat Miliki Rumah Impian di Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

    BTN Jadi yang Terdepan Bantu Rakyat Miliki Rumah Impian di Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

    JAKARTA – BTN menunjukkan kiprahnya sebagai mitra utama pemerintah dalam mewujudkan pembiayaan perumahan nasional di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    BTN menjadi garda terdepan dalam mendukung visi pemerintah menjadikan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau sebagai bagian dari pemerataan ekonomi nasional.

    Hingga akhir September 2025, BTN telah menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebesar Rp186,58 triliun, naik 8,0 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp172,76 triliun.

    Artinya, BTN telah mengucurkan sekitar Rp13,82 triliun agar masyarakat dapat memiliki rumah subsidi dalam satu tahun terakhir atau kurun waktu yang tidak jauh berbeda dengan satu tahun periode pemerintahan Presiden Prabowo.

    Selain itu, sebagai wujud komitmen program Tiga Juta Rumah, pemerintahan Presiden Prabowo pada bulan Juni 2025 memutuskan untuk menaikkan kuota KPR FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 secara nasional untuk tahun 2025. Dari total nasional, BTN dipercaya menyalurkan 220.000 unit dan tetap menjadi penyalur KPR subsidi terbesar dengan pangsa pasar sekitar 62 persen.

    “Dengan kuota 220.000 unit untuk BTN, artinya BTN mengakadkan 220.000 rumah pada tahun ini saja. Kalau dibagi dengan jumlah hari kerja, setiap hari BTN mengakadkan 1.000 rumah. Ini mesin KPR terbesar yang pernah ada di Indonesia,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu melalui siaran pers yang diterima redaksi VOI pada Selasa, 4 November.

    Pemerintahan Prabowo dengan target tiga juta rumahnya — yaitu dua juta di perdesaan dan satu juta di perkotaan — bahkan percaya bahwa pembangunan rumah secara masif dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

    Selain aktif memberikan masukan kepada pemerintah, BTN juga memastikan kesiapan ekosistemnya bersama sektor perumahan, serta melakukan penyesuaian proses bisnis dan kapasitas operasionalnya untuk mendukung program Tiga Juta Rumah, sejalan dengan transformasi yang telah dimulai beberapa tahun ke belakang, termasuk di sisi digital.

    Inisiatif digitalnya yang paling utama yakni super app Bale by BTN yang terintegrasi dengan Bale Properti untuk membantu masyarakat memilih rumah impiannya dan mengajukan KPR secara online

  • BTN Sebar Dana Murah, Sasar Masyarakat Kelompok Ini

    BTN Sebar Dana Murah, Sasar Masyarakat Kelompok Ini

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi meluncurkan Tabungan BTN Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), di Auditorium HKBP Seminarium Sipoholon, Tapanuli Utara (Taput). Peluncuran tabungan ini selain untuk mendukung kegiataan keagamaan, diharapkan bisa meningkatkan perolehan dana murah perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, menjelaskan peluncuran Tabungan BTN–HKBP merupakan sebuah produk yang kami rancang dengan semangat transaksi, pelayanan dan kasih.

    “Tabungan BTN–HKBP bukan hanya sarana menabung, tetapi juga bentuk iman yang bekerja melalui kasih, karena setiap dana yang ditabung akan memberikan manfaat tambahan sebesar 1% untuk disalurkan ke Gereja HKBP, di luar bunga yang diterima oleh nasabah,” katanya, Kamis (30/10/2025).

    Lebih lanjut dikatakan Nixon, kerja sama ini bukan sekadar bentuk kemitraan antara lembaga keuangan dan organisasi keagamaan, tetapi merupakan wujud nyata dari komitmen kita untuk membawa kebaikan dan manfaat bagi masyarakat, khususnya jemaat HKBP di seluruh Indonesia.

    “Sebagai bank yang berfokus pada pelayanan bagi masyarakat dan keluarga Indonesia, BTN ingin hadir tidak hanya sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai mitra yang turut mendukung penguatan peran gereja dan dunia pendidikan. Kami memahami betapa pentingnya pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan di lingkungan gereja, serta kebutuhan akan kemudahan bagi para pendeta, pengurus, dan jemaat dalam mengatur keuangan serta mewujudkan kepemilikan rumah,” ujarnya.

    Nixon mengatakan melalui kerja sama ini BTN berkomitmen untuk mendukung pengelolaan keuangan gereja yang lebih efisien dan profesional, serta memberikan kemudahan bagi jemaat dalam mengakses layanan keuangan dan jugamembantu para pendeta, pengurus, serta jemaat dalam memiliki hunian yang layak melalui berbagai program pembiayaan BTN.

     

  • Laba Bersih BTN Tembus Rp2,3 Triliun, Kinerja Keuangan Tumbuh Gemilang

    Laba Bersih BTN Tembus Rp2,3 Triliun, Kinerja Keuangan Tumbuh Gemilang

    JAKARTA – BTN berhasil membukukan kinerja gemilang sepanjang periode Januari-September 2025, baik dari sisi pencapaian laba bersih, penyaluran kredit, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), maupun peningkatan aset.

    Hal ini membuktikan transformasi yang dijalankan BTN berhasil membawa dampak yang positif terhadap kinerja bisnis perseroan. Pada kuartal III-2025, BTN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp2,3 triliun, bertumbuh double-digit sebesar 10,6 persen year-on-year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,08 triliun.

    Pencapaian laba bersih BTN dipicu oleh pendapatan bunga kredit yang naik 18,8 persen yoy menjadi Rp26,57 triliun hingga akhir September 2025. Kenaikan beban bunga dapat dijaga stabil seiring dengan upaya perseroan menggencarkan perolehan DPK berbiaya murah.

    Upaya tersebut berbuah hasil pendapatan bunga bersih yang naik 43,5 persen yoy menjadi Rp12,76 triliun per akhir kuartal III-2025.

    “BTN kembali membukukan laba bersih pada kuartal III-2025 berkat konsistensi kami menjaga pertumbuhan bisnis terutama di pembiayaan sektor perumahan dan transaksi keuangan yang beragam agar bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Upaya ini dilakukan dengan ditopang prinsip kehati-hatian dan perhitungan yang cermat atas kebutuhan di pasar,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangan pers yang diterima VOI pada Jumat, 24 Oktober.

    Kinerja yang baik juga ditunjukkan dengan pertumbuhan DPK, deposito ritel, dan pertumbuhan dana murah. Di sektor perumahan, BTN membukukan penyaluran KPR Sejahtera FLPP (KPR subsidi) yang mencapai Rp186,58 triliun hingga kuartal III-2025.

    Transaksi di aplikasi Bale by BTN juga mengalami peningkatan dengan nilai transaksi mencapai Rp71,9 triliun hingga akhir September 2025.

    Sementara itu, penyaluran kredit dan pembiayaan BTN tetap tumbuh positif. Pertumbuhan aset BTN telah berhasil menembus Rp500 triliun sebelum tahun 2025 berakhir.

    Kinerja keuangan yang baik juga ditunjukkan Unit Usaha Syariah BTN. Sehingga tinggal selangkah lagi untuk tampil sebagai bank umum syariah dengan potensi yang sangat besar di industri perbankan syariah nasional. 

  • Purbaya Ancam Alihkan Dana di BTN Jika Serapan Rendah, Ini Bank yang Dipilih

    Purbaya Ancam Alihkan Dana di BTN Jika Serapan Rendah, Ini Bank yang Dipilih

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan memindahkan dana pemerintah yang ditempatkan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN jika tidak bisa terserap seluruhnya. Sebagaimana diketahui, BTN mendapatkan jatah sebesar Rp 25 triliun dari penempatan dana pemerintah.

    Bendahara Negara mengatakan, dana tersebut bisa dialihkan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jakarta atau BPD Jawa Timur. Purbaya menilai hanya kedua bank itu yang dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan dana pemerintah.

    “Kalau nggak terserap pokoknya akan dilemparkan ke BPD Bank Jakarta maupun Bank Jawa Timur, yang backingnya kuat cuma itu aja kelihatannya. Yang lain belum saya lihat. Artinya kalau ada apa-apa kemudian cukup kuat untuk menutup kerugian yang ada,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya belum mempertimbangkan BPD Jawa Barat sebagai salah satu kandidat. Hal itu disebabkan karena adanya persoalan yang menimpa BPD Jabar, meskipun Purbaya tidak memberikan penjelasan rinci.

    “Bank Jabar kan ada masalah yang kemarin-kemarin, saya nggak mau nyentuh dulu, nanti saya bahaya,” imbuhnya.

    Purbaya menambahkan, berdasarkan laporan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, angka serapan saat ini sudah lebih tinggi dari laporan terakhir. Bahkan Nixon meminta tambahan jika serapannya sesuai harapan.

    Dalam pemberitaan detikcom tanggal 13 Oktober lalu, BTN melaporkan serapan dana pemerintah telah mencapai Rp 10,5 triliun atau 42% dari total penempatan Rp 25 triliun. Pihaknya optimis dana itu akan habis terserap melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, termasuk perumahan rakyat yang menjadi prioritas perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan dari total tersebut realisasi penarikan debitur mencapai Rp 4,5 triliun. Sisanya akan ditagihkan Oktober 2025 ini.

    “Jadi gini, kita itu sudah sampai September Rp 10,5 triliun. Cuma baru disbursed Rp 4,5 triliun,” kata Nixon.

    Dengan dukungan likuiditas yang kuat dan biaya dana yang terus menurun, BTN optimis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp 25 triliun akan terserap 100% pada November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    (ily/rrd)

  • Purbaya buka peluang alihkan injeksi dana BTN ke BPD

    Purbaya buka peluang alihkan injeksi dana BTN ke BPD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang mengalihkan injeksi dana pemerintah pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) bila serapannya tetap rendah.

    “Saya akan lihat nanti. Kalau nggak terserap, akan dilemparkan ke BPD,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

    Purbaya mengaku belum mendapatkan kesempatan untuk bertemu Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu untuk membahas progres serapan dana. Namun, berdasarkan laporan terakhir yang diterima oleh Purbaya, Nixon berjanji untuk mengakselerasi penyaluran injeksi dana, bahkan meminta tambahan.

    Sebagai catatan, BTN tercatat merealisasikan kredit sebesar Rp10,5 triliun dari total dana pemerintah yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun, atau setara dengan 42 persen.

    Nilai itu, menurut BTN, merupakan realisasi serapan hingga September 2025. Sementara nilai kredit yang direimburse baru sekitar Rp4,5 triliun.

    Dirut BTN Nixon menyatakan tetap optimistis dana Rp25 triliun di BTN akan terserap habis pada November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif, seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    Adapun bila dana tak terserap penuh, Purbaya menargetkan Bank Jakarta dan Bank Jatim sebagai BPD yang bakal menerima peralihan dana.

    Keduanya dipilih lantaran memiliki dukungan yang cukup kuat dari pemerintah daerah selaku pemilik saham mayoritas.

    “Yang backing-nya kuat cuma itu saja kelihatannya. Yang lain saya belum lihat. Artinya, kalau ada apa-apa, pemdanya cukup kuat untuk menutup kerugian yang ada, kalau ada nanti,” ujarnya.

    Purbaya sebelumnya telah bertemu dengan Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Timur untuk membahas eksekusi dari rencana penempatan dana pemerintah.

    Berbeda dengan bank Himbara yang nominalnya ditetapkan pemerintah, nilai injeksi dana pada BPD bakal diputuskan sesuai kemampuan bank.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kalau Nggak Bisa Serap Kita Pindahin!

    Kalau Nggak Bisa Serap Kita Pindahin!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan memindahkan dana pemerintah yang ditempatkan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN jika tidak bisa terserap seluruhnya.

    Sebagaimana diketahui, BTN mendapatkan jatah sebesar Rp 25 triliun dari penempatan dana pemerintah. Jika dana itu tidak bisa terserap seluruhnya melalui penyaluran kredit, maka sisanya akan dipindahkan ke bank lain.

    “Dia bilang tadi masih Rp 10 triliun, tapi dia bilang akan dipercepat yang Rp 15 triliun itu. Kalau dia nggak bisa serap, ya kita akan pindahin dalam waktu dekat,” tutur Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Sementara itu, BTN melaporkan serapan dana pemerintah telah mencapai Rp 10,5 triliun atau 42% dari total penempatan Rp 25 triliun. Pihaknya optimis dana itu akan habis terserap melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, termasuk perumahan rakyat yang menjadi prioritas perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan dari total tersebut realisasi penarikan debitur mencapai Rp 4,5 triliun. Sisanya akan ditagihkan Oktober 2025 ini.

    “Jadi gini, kita itu sudah sampai September Rp 10,5 triliun. Cuma baru disbursed Rp 4,5 triliun,” kata Nixon.

    Dengan dukungan likuiditas yang kuat dan biaya dana yang terus menurun, BTN optimis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp 25 triliun akan terserap 100% pada November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    “Jelang akhir tahun biasanya kenceng ya. Kan kita ada pipeline-nya nggak kemana-mana,” tutur Nixon.

    Nixon menuturkan, penyerapan yang masih relatif lambat pada tahap awal disebabkan mayoritas portofolio BTN yang bersifat khusus yaitu pembiayaan ke sektor perumahan terutama KPR. Secara prinsip, KPR memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit.

    “Dengan mayoritas portofolio kreditnya ditujukan untuk segmen ritel atau nasabah individual, maka otomatis plafonnya lebih kecil dibandingkan kredit korporasi untuk nasabah institusi yang umumnya plafonnya jauh lebih besar, yakni ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk per satu debitur,” jelasnya.

    (aid/hns)

  • Bos BTN Buka Suara soal Penyerapan Duit Pemerintah Rp 25 Triliun

    Bos BTN Buka Suara soal Penyerapan Duit Pemerintah Rp 25 Triliun

    Jakarta –

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN melaporkan serapan dana pemerintah telah mencapai Rp 10,5 triliun atau 42% dari total penempatan Rp 25 triliun. Pihaknya optimis dana itu akan habis terserap melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, termasuk perumahan rakyat yang menjadi prioritas perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan dari total tersebut realisasi penarikan debitur mencapai Rp 4,5 triliun. Sisanya disebut akan ditagihkan Oktober 2025 ini.

    “Jadi gini, kita itu sudah sampai September Rp 10,5 triliun. Cuma baru disbursed Rp 4,5 triliun,” terang Nixon usai menghadiri investor meeting dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Dengan dukungan likuiditas yang kuat dan biaya dana yang terus menurun, BTN optimis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp 25 triliun akan terserap 100% pada November 2025.

    Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    “Jelang akhir tahun biasanya kenceng ya. Kan kita ada pipeline-nya nggak kemana-mana,” ujar Nixon.

    Nixon menuturkan, penyerapan yang masih relatif lambat pada tahap awal disebabkan mayoritas portofolio BTN yang bersifat khusus yaitu pembiayaan ke sektor perumahan terutama KPR. Secara prinsip, KPR memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit.

    “Dengan mayoritas portofolio kreditnya ditujukan untuk segmen ritel atau nasabah individual, maka otomatis plafonnya lebih kecil dibandingkan kredit korporasi untuk nasabah institusi yang umumnya plafonnya jauh lebih besar, yakni ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk per satu debitur,” jelas Nixon.

    Dalam kesempatan yang sama, Purbaya mengatakan akan menarik sisa dana jika BTN tidak bisa menyerap 100% penempatan dari pemerintah.

    “Dia bilang tadi masih Rp 10 triliun, tapi dia bilang akan dipercepat yang Rp 15 triliun itu. Kalau dia nggak bisa serap, ya kita akan pindahin dalam waktu dekat,” tutur Purbaya.

    (aid/hns)

  • Purbaya Sebut Penyaluran Dana Rp 25 Triliun Lambat, Bos BTN: Sudah 42% – Page 3

    Purbaya Sebut Penyaluran Dana Rp 25 Triliun Lambat, Bos BTN: Sudah 42% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, menyampaikan hingga September 2025 Penempatan Uang Negara (PUN) sebesar Rp 25 triliun di BTN telah disalurkan untuk kredit sebesar Rp 10,5 triliun atau sekitar 42 persen. Namun yang baru direimburse hanya sebesar Rp 4,5 triliun.

    “Kita itu sudah sampai September Rp 10,5 triliun cuma baru reimburse Rp 4,5 triliun, ekspansi sebenarnya sudah Rp 10,5 triliun. Tadi sudah saya laporin ke Menteri. Karena yang kita reimburse, karena kita mau rapihin dulu datanya baru kita reimburse sisanya,” kata Nixon di kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Senin (13/10/2025).

    Ia menjelaskan bahwa penyerapan dana pemerintah sebesar Rp 25 triliun oleh BTN masih dalam tahap awal seiring dengan proses penyaluran kredit yang berlangsung secara bertahap, sesuai dengan pipeline kredit yang telah dijadwalkan.

    Nixon mengatakan, BTN telah menyiapkan pipeline kredit yang kuat di berbagai segmen, mulai dari korporasi, komersial, UMKM, konsumer, hingga syariah.

    “Dapat kami sampaikan bahwa total pipeline yang tersedia mencapai sekitar Rp27,5 triliun, atau lebih besar dari dana PUN yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun. Pipeline tersebut siap untuk mendapatkan pencairan sesuai yang telah dijadwalkan,” jelas Nixon.

     

  • BTN akselerasi kredit perumahan usai PMK subsidi bunga terbit

    BTN akselerasi kredit perumahan usai PMK subsidi bunga terbit

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap mempercepat penyaluran kredit perumahan seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN menyambut baik kebijakan tersebut karena memberikan insentif yang signifikan bagi perbankan, khususnya BTN. Selain itu kebijakan tersebut juga menjadi peluang bagi BTN untuk memperkuat penetrasi di perumahan subsidi.

    “Subsidi bunga yang diatur dalam PMK 65/2025 memberi momentum bagi perbankan untuk lebih agresif dalam menyalurkan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Subsidi. BTN siap bekerja sama dengan pemerintah agar manfaat program ini cepat dirasakan masyarakat,” kata Nixon dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Nixon menjelaskan bahwa Kredit Program Perumahan (KPP) dapat membantu bertambahnya suplai atau pasokan perumahan.

    Menurut dia, para wirausahawan skala mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di bisnis developer, kontraktor perumahan, dan toko bangunan bisa mendapatkan kredit modal kerja maupun investasi dengan biaya yang lebih murah karena bank penyalur mendapatkan subsidi bunga di level 5 persen per tahun.

    Dengan kebijakan ini, lanjutnya, ketersediaan rumah untuk dapat dibiayai oleh BTN menjadi lebih terjamin sekaligus dapat menciptakan multiplier effect bagi perekonomian.

    Ia mengatakan, aktivitas bisnis para developer dapat menggerakkan berbagai subsektor di sekitar sektor perumahan dan menciptakan lapangan kerja, mulai dari supplier bahan bangunan, furnitur, hingga jasa konstruksi, transportasi, dan makanan.

    “Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para developer, terutama di segmen UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) untuk dapat mempercepat pembangunan proyek perumahan secara bertahap dengan biaya lebih murah. Menurut kami, langkah ini salah satu solusi yang baik untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian,” ujar Nixon.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN catat penyaluran KPR subsidi capai 129.687 unit

    BTN catat penyaluran KPR subsidi capai 129.687 unit

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mencatat penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hingga 26 September 2025 mencapai 93.098 unit dan ditambah 36.589 unit dari BTN Syariah atau totalnya 129.687 unit.

    Dengan 129.687 unit berarti BTN menguasai 37 persen dari total kuota nasional sebanyak 350.000 unit yang ditetapkan pemerintah tahun ini.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan optimisme bahwa target penyaluran 220.000 unit rumah melalui KPR FLPP sesuai alokasi pemerintah bagi BTN dapat tercapai pada 2025.

    Terlebih, pemerintah telah menyediakan berbagai kebijakan yang mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah subsidi.

    Sebagai contoh, pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) menjadi 0 persen untuk MBR dan aturan maksimal penghasilan untuk MBR penerima program FLPP.

    “Di aturan yang baru, maksimal penghasilan MBR terbagi dalam beberapa zona. Untuk Jabodetabek ditetapkan Rp12 juta untuk single income dan Rp14 juta untuk joint income bersama pasangan. Mudah-mudahan kebijakan ini dapat memperbaiki kemampuan bayar para pembeli rumah,” ujar Nixon.

    Sementara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menilai capaian BTN jauh melampaui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) lainnya, yakni BRI (17.515 unit), BNI (8.440 unit), dan Bank Mandiri (7.963 unit).

    “Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi BTN karena menjadi yang paling besar dari semua bank penyalur KPR FLPP yang ada,” kata Menteri Ara.

    Capaian ini semakin menegaskan posisi BTN sebagai bank penyalur utama KPR subsidi FLPP di Indonesia.

    Dengan penguasaan pangsa pasar lebih dari sepertiga kuota nasional, BTN terbukti masih menjadi pemain unggul yang konsisten mendukung pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Ara sebelumnya menyebutkan sebagai bank dengan kontribusi terbesar dalam penyaluran KPR FLPP, BTN diharapkan terus mendukung program 3 juta rumah melalui pembiayaan pembangunan maupun renovasi rumah rakyat.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.