Xcloud.id

Tag: Nindy

  • 546 tahanan LP Serang salurkan hak pilih di Pilkada

    546 tahanan LP Serang salurkan hak pilih di Pilkada

    Serang (ANTARA) – Sebanyak 546 tahanan binaan di Lembaga Pemasyarakatan Serang menyalurkan hak pilihnya di Pilkada serentak untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur Banten dan wali kota/wakil wali kota pada Rabu.

    Kepala LP Serang, Fajar Nur Cahyono, mengatakan, tahanan yang menyalurkan hak pilih tersebut ditetapkan berdasarkan kelengkapan data berupa KTP dan berkas-berkas lainnya yang diurus oleh keluarga mereka.

    “Jumlah hari ini 719 keluarga binaan. Untuk pemilihnya 546. Yang lain ada yang domisili di luar, yang tidak bisa diakomodir karena mungkin di daerahnya terkendala surat-surat,” ujar dia.

    Tahanan yang tidak memilih, karena kendala tersebut rata-rata berasal dari DKI Jakarta, dan Jawa Barat, dan LP Serang didominasi laki-laki.

    Ia mengatakan, tahanan yang menggunakan hak pilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur lebih banyak ketimbang wali kota dan wakil wali kota.

    Jauh-jauh hari sebelum pencoblosan, Lapas Serang telah memberi penyuluhan kepada tahanan yang punya hak pilih bersama KPU dan Bawaslu Provinsi Banten.

    Penyuluhan itu juga diselingi dengan simulasi pencoblosan saat Pilkada, serta penyampaian visi misi kandidat Pilkada serentak. Pada pelaksanaannya, hanya ada satu TPS di LP Serang yang terletak di ruang kunjungan.

    Ia juga mempersiapkan regu pengamanan pagi dan malam, untuk mengeluarkan tahanan pada pagi hari, dan pengamanan saat penghitungan suara hingga malam. “Insya Allah aman, lancar dan tidak ada afiliasi mana pun. Jujur dan adil semuanya,” ujar dia.

    Pelaksanaan Pilkada di LP Serang turut dipantau Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, dan Kepala Polda Banten, Inspektur Jenderal Polisi Suyudi A Seto.

    Muktabar mengatakan, kunjungan pertama ke lokasi tersebut guna memastikan masyarakat Banten, yang secara spesifik berada di lapas, dapat menyalurkan hak pilihnya. “Oleh karenanya kita cek secara spesifik untuk semua sesuai kriteria dan prosedur yang harus dilaksanakan,” ujar dia.

    Mereka akan terus memantau pelaksanaan Pilkada di seluruh kabupaten/kota di Banten, dan dalam agendanya, dia memantau di zona 1 (Serang, Kabupaten Serang, dan Cilegon).

    Pemantauan tersebut meliputi TPS 901 LP Serang; TPS 10, Halaman Rumah Dunia, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang di Serang; TPS 037 Perumahan Taman Graha Asri di Serang; TPS 09 Ruko Pejaten Mas, Desa Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang.

    Kemudian TPS 04 Cilegon Hill, Kelurahan Kalitimbang, Cilegon; TPS 05 Kelurahan Bagendung (Jalan Bagendung raya Link Sambi Buhut), Cilegon; dan TPS 13 Sukmajaya, Komplek TCI Cluster Catalonia.

    Tahanan di LP Serang, Banten, Rabu (27/11/2024), memakai hak politiknya pada Pilkada serentak 2024, yang disaksikan Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar dan Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi A Seto. ANTARA/Devi Nindy

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2024

  • Staf ahli Mendagri: Indeks demokrasi hadapi berbagai tantangan

    Staf ahli Mendagri: Indeks demokrasi hadapi berbagai tantangan

    “Adanya juga tantangan yang harus dihadapi seperti korupsi, kebebasan pers dan ekspresi, partisipasi politik yang rendah, penegakan hukum lemah, politisasi agama dan identitas, serta pendidikan politik yang kurang,”

    Serang (ANTARA) – Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Rochayati Basra mengatakan tingkat indeks demokrasi Indonesia (IDI) menghadapi berbagai tantangan mulai dari korupsi, hingga politisasi agama.

    Hal itu yang dikemukakan oleh Rochayati Basra dalam keterangannya yang diterima di Serang, Kamis, pada Focus Group Discussion (FGD) Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten di Aula Sekretariat Daerah Provinsi Banten, KP3B, Serang.

    Rochayati mengatakan capaian kinerja demokrasi Indonesia tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan sebelumnya.

    Faktor penyebabnya, proses Pemilu dan pluralisme keberfungsian pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil.

    “Adanya juga tantangan yang harus dihadapi seperti korupsi, kebebasan pers dan ekspresi, partisipasi politik yang rendah, penegakan hukum lemah, politisasi agama dan identitas, serta pendidikan politik yang kurang,” ujar dia.

    Dia mengatakan Pilkada merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi Indonesia.

    Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada tidak hanya mencerminkan kualitas demokrasi di tingkat nasional, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di tingkat daerah.

    “Dengan terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada, Indonesia semakin memantapkan posisinya sebagai negara demokrasi yang kuat dan berpengaruh di dunia,” ucap Rochayati.

    Dijelaskan, peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Pilkada Serentak 2024 sebagai koordinator penyelenggaraan Pilkada di tingkat daerah.

    Kemendagri bertanggung jawab melakukan sosialisasi dan pendidikan politik secara merata, bekerjasama dengan KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada melalui kampanye masif dan penyuluhan politik.

    Dalam kesempatan yang sama, akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Dr Agus Sjafari menyampaikan, indeks demokrasi Indonesia menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.

    Dikatakan, indeks demokrasi Indonesia merupakan kerja bersama instansi pemerintah, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

    Indeks demokrasi Indonesia disusun dengan melibatkan elemen masyarakat di luar pemerintah seperti perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.

    “Komponen perhitungan IDI, terdiri dari tiga aspek, 11 variabel, dan 28 indikator. Kemudian juga ada sumber data seperti dokumen, focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam,” ujar Agus.

    Sebagai wakil dari pemerintah daerah, Staf Ahli Gubernur Banten Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum Komari mengatakan Pemprov Banten berusaha meningkatkan indeks demokrasi Indonesia melalui penyelenggaraan Pilkada serentak di Banten untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPMPTSP Banten antisipasi lindungi industri dari efek Sritex pailit

    DPMPTSP Banten antisipasi lindungi industri dari efek Sritex pailit

    Serang (ANTARA) –

    Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (DPMPTSP) Provinsi Banten mengambil sejumlah langkah antisipasi guna melindungi industri di wilayahnya  dari efek pabrik tekstil Sritex yang pailit.

     

    Kepala DPMPTSP Provinsi Banten Virgojanti kepada ANTARA di Serang, Jumat mengatakan kondisi pailit pabrik tekstil Sritex di Jawa Tengah juga memberi efek pada sejumlah industri yang ada di wilayahnya.

     

    Efek tersebut berkaitan dengan kondisi pekerja di industri, yang bisa berakibat pada meningkatnya angka pengangguran di Banten.

     

    Virgojanti juga mengatakan sebelumnya Banten sempat mendapat peringatan di tahun 2023, lantaran pertumbuhan ekonomi sempat terdepresiasi hingga minus 3.

     

    Melalui komunikasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, dirinya menerima tanggapan bahwa industri di Banten sempat merasakan dampak penurunan daya beli masyarakat, sementara modal dapat dari pinjaman.

     

    Sehingga menurutnya, perlu ada minimal satu kebijakan daerah untuk melindungi industri di Banten, dari efek pailitnya pabrik tekstil Sritex.

     

    “Ini juga perlu kita rumuskan bersama-sama, ya minimal ada satu kebijakan, dan saya akan adakan rapat koordinasi nanti dengan Bank Indonesia, dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dengan asosiasi pengusaha. Bisa enggak mereka direstrukturisasi utangnya, dikasih grace period,” kata Virgojanti.

     

    Selain itu ia mengatakan pihaknya akan membuka komunikasi dengan para serikat pekerja, juga Dinas Tenaga Kerja di tiap wilayah Kabupaten/Kota untuk mengantisipasi efek tersebut.

     

    Hal tersebut dilakukan agar industri di Banten jangan sampai gulung tikar, dan para pekerja industri mendapat upah layak sesuai dengan upah minimum provinsi Banten sebesar Rp2,7 juta.

     

    Di sisi lain, DPMPTSP Banten juga akan memberikan kemudahan bagi para pelaku industri. Misalnya dengan relokasi pabrik ke wilayah Banten Selatan, terdekat dengan akses tol Serang-Panimbang.

     

    Upaya tersebut agar membuat industri di Banten tetap bertahan, dan tidak memberikan dampak pada kenaikan angka pengangguran.

     

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Polres Bojonegoro Buru Pelaku Penipuan Berkedok Tarik Uang Kebersihan

    Polres Bojonegoro Buru Pelaku Penipuan Berkedok Tarik Uang Kebersihan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Dua perempuan dewasa yang meminta uang kebersihan dengan kedok dari dinas di lingkup Pemkab Bojonegoro diharapkan tidak terulang. Polisi saat ini memburu keduanya setelah viral video yang memperlihatkan keduanya sedang beraksi.

    Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Fahmi Amarullah mengungkapkan, pihaknya saat ini masih melakukan penelusuran kepada dua pelaku perempuan itu. “Kita tindaklanjuti (cari keberadaan pelaku),” ujar AKP Fahmi, Senin (27/5/2024).

    Pria lulusan Akpol tahun 2012 itu menambahkan, selain tim dari Satreskrim yang bergerak, dia juga meminta kepada awak media maupun masyarakat yang mengetahui informasi keberadaan kedua pelaku.

    “Kalau ada informasi terkait keberadaan pelaku, bisa diinfokan ke saya, siapa tahu ada suara-suara pelaku beraksi di tempat lain,” tegasnya.

    Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial (Medsos) sebuah video yang menampilkan dua perempuan dewasa, diduga memalak uang di salah satu toko busana muslim Azkia Scarf, yang ada di Jalan Panglima Sudirman Kota Bojonegoro.

    Salah satu kasir toko pakaian itu, Nindy mengungkapkan, kedua pelaku datang mengaku ditugaskan untuk menarik uang kebersihan. Tak hanya itu, kedua orang itu meyakinkan targetnya dengan membawa selembar kwitansi abal-abal.

    “Awalnya dimintai uang Rp70 ribu, setelah itu diralat dan diberikan kwitansi Rp150 ribu,” ungkap Nindy, Minggu (26/5/2024).

    Ia pun langsung memberikan uang yang diminta kedua pelaku. Alasannya karena panik dan kaget. Ia tak sempat berpikir panjang, karena ia menganggap dua perempuan itu dari petugas kebersihan sungguhan. “Karena kaget juga tiba-tiba mereka menyodorkan kwitansi, dan mengaku dari dinas kebersihan,” tuturnya.

    Akhirnya, lanjut Nindy, ia memberikan uang Rp150 ribu ke kedua orang tersebut, kemudian setelah menerima uang keduanya langsung meninggalkan lokasi. Setelah keduanya tidak terlihat keberadaannya, ia baru sadar bahwa kwitansi yang diterimanya tanpa ada logo maupun tanda tangan resmi. [lus/but]

  • Nyaru Petugas Kebersihan, Viral 2 Perempuan Palak Penjaga Toko di Bojonegoro

    Nyaru Petugas Kebersihan, Viral 2 Perempuan Palak Penjaga Toko di Bojonegoro

    Bojonegoro (bertajatim.com) –  Dua perempuan dewasa terekam kamera pengawas. Keduanya terlihat mendatangi penjaga toko pakaian di Bojonegoro.

    Kedatangan mereka diduga nyaru sebagai petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat untuk menarik uang kebersihan.

    Kejadian tersebut berlangsung di salah satu toko pakaian atau busana muslim Azkia Scarf, Jalan Panglima Sudirman Kota Bojonegoro, Minggu (20/5/2024) sekitar pukul 12.30 WIB.

    Salah satu kasir toko pakaian yang didatangi adalah Nindy. Dia mengungkapkan, kedua pelaku datang mengaku ditugaskan untuk menarik uang kebersihan. Tak hanya itu, kedua orang itu meyakinkan targetnya dengan membawa serobek kwitansi abal-abal.

    “Awalnya dimintai uang Rp70 ribu, setelah itu diralat dan diberikan kwitansi Rp150 ribu,” ujarnya, Senin (27/5/2025).

    Karena panik dan kaget dengan kedatangan dua perempuan dewasa itu, penjaga toko kemudian mengaku tak sempat berpikir panjang. Karena ia menganggap dua perempuan itu dari petugas kebersihan sungguhan.

    “Karena kaget juga tiba-tiba mereka menyodorkan kwitansi, dan mengaku dari dinas kebersihan,” tuturnya.

    Akhirnya, lanjut Nindy, ia memberikan uang Rp150 ribu ke kedua orang tersebut. Keduanya kemudian langsung pergi setelah menerima uang. Menyadari hal itu merupakan aksi penipuan akhirnya pemilik toko memposting rekaman CCTV ke media sosial dan viral.

    “Baru sadar bahwa itu penipuan setelah kedua perempuan pergi. Melihat bahwa kwitansi yang diberikan kosongan. Tidak ada logo dan tanda tangan resmi,” jelasnya.

    Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bojonegoro, Dandy Suprayitno memastikan itu adalah penipuan atau pungutan liar. Karena pihaknya tidak pernah melakukan pungutan atau menarik uang kebersihan kepada masyarakat.

    “Kami tidak pernah menarik uang kebersihan ke masyarakat,” tegasnya. [lus/ted]