Tag: Nindy

  • Wagub Banten tegaskan pelantikan adiknya di Bapenda tanpa nepotisme

    Wagub Banten tegaskan pelantikan adiknya di Bapenda tanpa nepotisme

    “Oh iya, kalau dia tidak bekerja benar, copot saja. Saya ingin dia bekerja maksimal, jangan sampai memalukan. Kalau dia tidak bagus, justru saya yang malu,”

    Serang (ANTARA) – Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah membantah adanya praktik nepotisme dalam pelantikan adiknya, Raden Berli Rizki Nata Kusumah, sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten.

    Ia menekankan, pengangkatan Berli dilakukan melalui proses seleksi berbasis merit dan manajemen talenta yang ketat di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

    “Oh iya, kalau dia tidak bekerja benar, copot saja. Saya ingin dia bekerja maksimal, jangan sampai memalukan. Kalau dia tidak bagus, justru saya yang malu,” kata Dimyati usai pelantikan pejabat Pemprov Banten di Serang, Senin.

    Dimyati menjelaskan, adiknya telah lama berkarier di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan memiliki rekam jejak birokrasi yang kuat.

    “Dia dari awal memang di provinsi, bukan pindahan dari kabupaten atau kota. Basic-nya dari Biro Keuangan, kemudian Sekretaris Bapenda, lalu Plt Kepala Dinas PMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa). Jadi ini bukan nepotisme, tapi murni proses karier,” ujarnya.

    Ia mengaku justru lebih nyaman bila tidak ada keluarga yang bekerja di instansi yang sama dengannya. “Sebenarnya saya lebih senang kalau tidak ada keluarga yang jadi pejabat di provinsi. Tapi kariernya sudah mentok, sudah belasan tahun di eselon III berpindah-pindah jabatan,” kata Dimyati.

    Wakil gubernur juga menegaskan, dirinya kerap menolak permintaan kerabat lain yang ingin pindah ke lingkungan Pemprov Banten. “Ada keluarga yang di kabupaten dan kota, saya larang pindah ke provinsi. Saya bilang, tetaplah mengabdi di daerah masing-masing. Jadi ini tidak ada unsur keluarga dalam jabatan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, tanggung jawab moralnya kini justru semakin berat karena memiliki beban ganda: memastikan seluruh pejabat, termasuk adiknya, bekerja profesional dan bersih dari penyimpangan. “Beban saya juga besar. Saya sudah ingatkan, awas jangan korupsi, jangan main-main. Apalagi di Bapenda, target pendapatan harus tercapai,” katanya menegaskan.

    Dimyati menuturkan bahwa proses pelantikan pejabat kali ini dilakukan transparan dan melibatkan berbagai unsur. “Ini hasil koordinasi yang baik dari tim Baperjakat. Prosesnya melalui penilaian jabatan, kepangkatan, assessment, fit and proper test, hingga kajian lengkap. Kami hanya memfinalkan hasil yang sudah sesuai aturan,” ujarnya.

    Ia menegaskan, profesionalisme dan kinerja menjadi kunci utama dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. “Kalau target tidak tercapai, siap-siap dievaluasi. Kalau tak bekerja baik, copot saja. Karena bagi saya, jabatan bukan hadiah, tapi tanggung jawab,” tegasnya.

    Menurut Dimyati, rotasi dan promosi pejabat merupakan bagian dari sistem merit yang diterapkan Pemprov Banten untuk memperkuat birokrasi berbasis kinerja. “Yang penting itu kepangkatan dan kinerja (PDRT)-nya bagus. Semua dinilai objektif,” katanya.

    Ia berharap pejabat yang baru dilantik, termasuk Raden Berli Rizki Nata Kusumah, dapat segera menyesuaikan diri dan mempercepat realisasi program pembangunan daerah. “Mudah-mudahan semua bisa bekerja maksimal dan bergerak cepat. Nanti kita evaluasi dalam enam bulan,” kata Dimyati.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur pastikan udang tambak Banten aman dikonsumsi

    Gubernur pastikan udang tambak Banten aman dikonsumsi

    Serang (ANTARA) – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan udang hasil tambak di wilayahnya aman dikonsumsi masyarakat, meski belakangan muncul isu paparan radioaktif Cesium-137.

    Untuk meyakinkan publik, Andra Soni bahkan turut menyantap udang vaname hasil budidaya petambak lokal.

    “Alhamdulillah dari tambaknya tidak ada masalah,” ujar dia dalam keterangannya di Kota Serang, Minggu

    Kepastian itu ia sampaikan saat menghadiri Festival Kuliner HUT ke-25 Provinsi Banten di Lapangan Pancaniti, KP3B Kota Serang, Sabtu (4/10).

    Ia menjelaskan, isu terkait udang terpapar Cesium-137 sebelumnya telah dibahas dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

    Dari penelusuran, salah satu sumber radiasi ditemukan berasal dari industri peleburan besi dengan bahan baku impor. “Industri peleburan besi ini bahan bakunya impor, sehingga sedang diidentifikasi sumbernya,” kata Andra.

    Menurut Gubernur, Indonesia tidak memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir. Reaktor nuklir hanya ada di kawasan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dan kondisinya terjaga baik.

    Oleh karena itu, pemerintah pusat bersama lembaga terkait terus melakukan langkah dekontaminasi untuk memastikan keamanan lingkungan.

    Andra menegaskan pemerintah daerah mendukung penuh upaya pemerintah pusat agar permasalahan ini segera teratasi. “Berbagai upaya mengenai penanganan paparan radiasi Cesium-137 sedang dilakukan oleh pemerintah. Upaya dekontaminasi terus dilakukan oleh para ahli,” katanya.

    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti menambahkan pihaknya telah menurunkan tim untuk memeriksa berbagai tambak udang. “Tim DKP sudah turun langsung memeriksa tambak-tambak udang, hasilnya aman dan tidak ada paparan zat berbahaya,” ungkapnya.

    Hasil uji sampel DKP memastikan udang tambak di Banten bebas dari kontaminasi radioaktif. Dengan kepastian ini, masyarakat diimbau tidak khawatir terhadap produk perikanan lokal.

    Pemerintah Provinsi Banten menyatakan akan terus melakukan pengawasan, baik pada sektor perikanan maupun industri, agar kasus serupa tidak merugikan petambak dan mengganggu kepercayaan konsumen.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Trans Banten lakukan uji coba layanan gratis hingga akhir Desember

    Trans Banten lakukan uji coba layanan gratis hingga akhir Desember

    Terkait dengan tarifnya nanti, karena ini disubsidi oleh pemerintah daerah, nanti ada hitungan tersendiri dari Bank Banten

    Serang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Banten melakukan uji coba operasional Trans Banten dengan layanan gratis mulai Sabtu ini hingga akhir Desember 2025.

    Layanan transportasi berbasis bus ini diharapkan dapat dimanfaatkan pelajar, mahasiswa, hingga pegawai instansi pemerintah di Kota Serang dan sekitarnya.

    Gubernur Banten Andra Soni di Kota Serang, Sabtu, menegaskan layanan gratis diberikan untuk pembiasaan sistem pembayaran non-tunai menggunakan kartu uang elektronik khusus.

    “Semoga bisa bermanfaat untuk khususnya pelajar dan mahasiswa, dan Insya Allah sampai dengan akhir Desember ini gratis. Nanti akan ada kartu khusus yang dimiliki oleh penumpang untuk di-tap. Jadi selama tiga bulan itu pembiasaan menggunakan tap,” ujar dia.

    Ia menambahkan tarif Trans Banten nantinya dihitung dengan skema subsidi pemerintah daerah melalui Bank Banten.

    “Terkait dengan tarifnya nanti, karena ini disubsidi oleh pemerintah daerah, nanti ada hitungan tersendiri dari Bank Banten. Insya Allah kita optimalkan Bank Banten,” katanya.

    Selain melayani mahasiswa, rute Trans Banten melewati sejumlah fasilitas publik.

    “Awalnya ini kan kampus-kampus, ada lima kampus. Juga bisa dimanfaatkan oleh pegawai Pemprov Banten, ada RSUD, PLN, Polda, KPU, BNN, BPN, laboratorium, Stikes. Banyak sekali area publik yang dilalui. Semoga bermanfaat dan terus berkembang,” ujar Andra.

    Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menambahkan layanan gratis ini merupakan bentuk hadiah untuk masyarakat pada Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-25 Banten. “Yang penting ini ulang tahun Banten, hadiah gratis,” ucapnya.

    Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Tri Nurtopo menjelaskan bus beroperasi setiap jam dengan kapasitas 30–37 penumpang per bus.

    “Ini sudah dua (unit), jadi nanti per jam. Dari sana jam 6, dari sini jam 6. Setiap jam. Tapi akan kita kurangi biar nggak terlalu rapat,” kata dia.

    Tri menambahkan layanan menggunakan armada Damri dengan sistem kontrak, seperti skema mudik gratis. Ia mengakui masih ada kekurangan fasilitas, khususnya halte.

    “Tadi ada beberapa fasilitas untuk naik turun, tapi belum ada halte. Nanti akan dipasang rambu, halte juga akan disiapkan,” ujarnya.

    Untuk mekanisme pembayaran, ia menegaskan sistem berbasis cashless. “Nah sekarang ini tap-nya sudah bisa pakai, tapi nol. Semua perbankan bisa digunakan. Itu sudah termasuk asuransi penumpang, mudah-mudahan tidak ada kendala,” ungkapnya.

    Ia juga menyinggung kerja sama dengan Bank Banten untuk pengelolaan transaksi.

    “Bank Banten nanti yang terima, karena maunya kartu tap-nya kayak Bank Banten, duitnya otomatis diisi,” katanya.

    Trans Banten akan melayani 14 titik pemberhentian di jalur Serang, termasuk Halte DPRD, RSUD Banten, Samsat Kota Serang, STIKes/BNN, Halte Parung, Halte PLUT, hingga Terminal Pakupatan.

    Total dua unit bus dioperasikan setiap hari dengan 12 jadwal keberangkatan dari pagi hingga sore.

    Layanan ini digratiskan hingga akhir 2025 untuk mendorong minat masyarakat menggunakan transportasi publik.

    Berdasarkan jadwal resmi, keberangkatan pertama dilakukan pukul 06.00 WIB dari Terminal Pakupatan dan Halte Sindangsari, sedangkan keberangkatan terakhir pukul 17.00 WIB. Waktu tempuh rata-rata antarrute sekitar satu jam.

    Selain mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, Trans Banten juga diharapkan dapat menekan kemacetan di jalur utama Kota Serang dan memperkuat integrasi transportasi daerah.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nelayan kritik revisi tata ruang Banten ubah zona hijau jadi industri

    Nelayan kritik revisi tata ruang Banten ubah zona hijau jadi industri

    Serang (ANTARA) – Nelayan asal Kronjo, Kabupaten Tangerang, Kholid, menilai rencana perubahan tata ruang di Banten yang mengubah zona hijau menjadi kawasan industri berpotensi merusak ruang hidup masyarakat.

    Kholid usai audiensi dengan pimpinan DPRD Banten di Kota Serang, Rabu mengatakan, revisi perda tata ruang yang kini dibahas DPRD Banten membuat masyarakat pesisir dan petani resah.

    Menurutnya, ruang hijau yang menjadi sumber kehidupan justru terancam hilang.

    “Persoalan tata ruang itu sangat urgent (mendesak), sangat fatal. Kalau yang tadinya zona hijau jadi zona industri, ini kan sangat kaget,” katanya.

    Ia menegaskan, lahan pertanian, tambak bandeng, hingga wilayah tangkap nelayan merupakan sumber ekonomi ribuan warga. Jika tata ruang dipaksakan berubah, menurutnya, dampaknya bukan hanya ekonomi tetapi juga sosial dan budaya masyarakat.

    “Jangan diubah tata ruang yang tadinya hijau jadi industri atau properti. Bagaimana makan kami nanti. Kalau dipaksakan, saya jamin geger,” ujarnya.

    Kholid juga mengkritik DPRD yang dinilainya tidak sepenuhnya menyerap aspirasi masyarakat. Ia menduga perubahan tata ruang sarat kepentingan kelompok tertentu. “Ketika kami menemukan ada perubahan tata ruang, kami menduga ini pesanan oligarki. Jangan sampai masyarakat diabaikan,” katanya.

    Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menanggapi aspirasi tersebut dengan menyatakan bahwa revisi perda dilakukan Pemprov Banten menindaklanjuti usulan dari kabupaten dan kota. Namun, ia memastikan pihaknya akan menindaklanjuti masukan dari masyarakat.

    “Tentu ini harus kita bahas bersama secara menyeluruh, bukan hanya soal PIK 2 tapi secara keseluruhan wilayah kita,” kata Fahmi. Ia menambahkan DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota agar perubahan tata ruang tidak merugikan rakyat.

    Menurut Fahmi, DPRD berkomitmen memprioritaskan kesejahteraan masyarakat Banten dalam pembahasan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Ruang Provinsi Banten. Ia memastikan aspirasi para nelayan dan petani akan menjadi bagian dari agenda pembahasan lanjutan.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Banten bangun jalan poros desa 1,5 kilometer di Tangerang

    Pemprov Banten bangun jalan poros desa 1,5 kilometer di Tangerang

    Kondisi jalan yang sudah lama rusak menjadi keluhan masyarakat. Aspirasi warga juga menyangkut irigasi yang berada di sisi jalan

    Serang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Banten memastikan pembangunan jalan poros desa Sindang Asih–Badak Anom, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang 1,5 kilometer masuk dalam program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) melalui APBD Perubahan 2025.

    Gubernur Banten Andra Soni di Serang, Rabu, mengatakan pembangunan jalan itu merupakan usulan pemerintah daerah dan warga.

    “Alhamdulillah ini telah direncanakan atas usulan bupati dan masyarakat. Jalan ini telah direncanakan untuk dilaksanakan pada APBD Perubahan 2025,” katanya.

    Andra Soni sempat meninjau kondisi jalan poros desa yang menghubungkan dua desa, yakni Desa Sindang Asih dan Desa Badak Anom, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang.

    Menurutnya, kondisi jalan yang sudah lama rusak menjadi keluhan masyarakat. Aspirasi warga juga menyangkut irigasi yang berada di sisi jalan.

    “Besar harapan mereka agar ini bisa segera dilaksanakan. Karena sudah berlangsung lama sekali,” ujarnya.

    Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWS C3) untuk menangani irigasi.

    “Di sekitar sini terdapat kurang lebih 500 hektare sawah produktif, namun merupakan sawah tadah hujan, sehingga sangat memerlukan ketersediaan air,” katanya.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten Arlan Marzan menyebut ruas jalan poros yang akan ditangani sepanjang 1,5 kilometer dengan konstruksi beton selebar empat meter.

    “Panjangnya kurang lebih 1,5 kilometer, kita telah berkoordinasi dengan bupati dan masyarakat bahwa ruas jalan ini harus lebih prioritas. Anggaran pembangunan jalan mencapai Rp6 miliar,” katanya.

    Menurutnya, pemerintah berharap warga ikut memantau agar kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat sekitar.

    “Pak Gubernur juga berharap masyarakat bisa bersama-sama menjaga ketika sudah dibangun. Banyak hal yang bisa dilakukan, di antaranya menjaga drainase dan lalu lintasnya,” kata Arlan.

    Warga Desa Badak Anom, Siti, menyampaikan apresiasi atas rencana pembangunan jalan tersebut, dan berharap akses yang lebih baik dapat membantu aktivitas harian masyarakat.

    “Terima kasih Pak Gubernur, semoga jalannya cepat dibangun dan cepat bisa dipakai,” katanya.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polda Banten kembangkan Kampung Bhayangkara perkuat ketahanan pangan

    Polda Banten kembangkan Kampung Bhayangkara perkuat ketahanan pangan

    Kami menargetkan produk program ini bisa tembus ekspor. Deklarasi dan launching direncanakan pada 2 Oktober 2025

    Serang (ANTARA) – Polda Banten mengembangkan program Kampung Bhayangkara Pangan Mandiri untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis desa.

    Program ini mengintegrasikan sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga UMKM untuk mendorong ekonomi masyarakat sekaligus menekan kriminalitas.

    Kepala Biro Rena Polda Banten Kombes Pol Herry Ardyanto di Serang, Rabu menjelaskan, gagasan tersebut lahir dari proyek perubahan dalam pendidikan kepemimpinan.

    Ia menilai masyarakat yang memiliki akses ekonomi lebih baik akan hidup lebih layak dan tidak mudah terdorong melakukan tindakan kriminal.

    “Kalau ekonomi masyarakat maju, otomatis kehidupan mereka lebih layak, dan ketika mereka punya kegiatan produktif, angka kriminalitas akan menurun,” ujar dia.

    Program ini dirancang sebagai model kolaborasi lintas sektor. Selain Polri, juga dilibatkan perangkat daerah terkait, seperti Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perdagangan, hingga Koperasi.

    Melalui sinergi ini, produk desa ditargetkan tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga bisa masuk ke pasar ekspor.

    Sebagai tahap awal, program akan dijalankan di Kabupaten Serang. Herry menyebut lokasi itu dipilih karena lebih mudah dari sisi akses transportasi sekaligus menjadi pilot project.

    Setelah uji coba, dalam tiga bulan ke depan program ditargetkan berkembang ke wilayah lain di Banten.

    Struktur kelembagaan program bersifat non-struktural, berfungsi sebagai tandem kepala desa. Unsurnya melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan penyuluh dari OPD terkait. Masyarakat nantinya akan memilih ketua penggerak secara mandiri, sementara kebutuhan pendanaan dapat diakses melalui koperasi maupun perbankan.

    Deklarasi dan peluncuran Kampung Bhayangkara Pangan Mandiri dijadwalkan pada 2 Oktober 2025.

    Herry menyebut acara itu akan menjadi momentum penyatuan visi seluruh pemangku kepentingan. “Kami menargetkan produk program ini bisa tembus ekspor. Deklarasi dan launching direncanakan pada 2 Oktober 2025,” ujarnya.

    Kapolda Banten Brigjen Pol Hengki menegaskan, program ini bukan sekadar gerakan lokal, tetapi bagian dari agenda besar mewujudkan kemandirian pangan nasional. “Ketahanan pangan menyangkut keamanan nasional, stabilitas sosial, dan masa depan generasi muda. Polri siap menjadi mitra aktif dalam transformasi desa,” katanya.

    Selain pendekatan kelembagaan, program juga menekankan aspek inovasi. Konsep yang disiapkan mencakup pemanfaatan lahan tidur, budaya pekarangan lestari, pelatihan hidroponik dan akuaponik, hingga sistem digital dashboard untuk memantau distribusi pangan. Dengan teknologi tersebut, produksi dan pemasaran diharapkan lebih transparan dan akuntabel.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP sebut pengembang muda bukti sukses program rumah subsidi

    Menteri PKP sebut pengembang muda bukti sukses program rumah subsidi

    Bayangkan jika satu rumah bersubsidi dibangun minimal oleh lima pekerja, maka ada sekitar 1,65 juta lapangan kerja baru….

    Serang (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai kehadiran pengembang muda menjadi bukti nyata keberhasilan Program 3 Juta Rumah atau rumah subsidi yang dijalankan pemerintah.

    “Dulu Bapak Wawan ini pernah berprofesi sebagai tukang ojek online, namun dengan cita-cita tinggi, doa orangtua, dan niat yang baik, kini dirinya sukses menjadi pengembang perumahan dan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang,” kata Maruarar saat meninjau rumah subsidi, di Perumahan Pondok Banten Indah, Kota Serang, Banten, Selasa.

    Ia menyebut kisah sukses tersebut merupakan wujud manfaat program yang digagas pemerintah. “Tidak ada yang tidak mungkin. Dengan karakter baik, mau belajar bisnis, dan tekun bekerja, Bapak Wawan ini adalah contoh nyata bahwa Program 3 Juta Rumah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan banyak manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

    Menteri PKP berharap semakin banyak generasi muda yang terjun ke sektor properti. “Saya berharap ke depan akan lebih banyak anak muda yang bercita-cita menjadi pengembang yang memiliki hati dan profesional untuk membantu rakyat memiliki rumah subsidi,” katanya lagi.

    Menurut Maruarar, peningkatan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit serta dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan akan mendorong lahirnya lebih banyak pengusaha muda.

    “Bayangkan jika satu rumah bersubsidi dibangun minimal oleh lima pekerja, maka ada sekitar 1,65 juta lapangan kerja baru, termasuk usaha pendukung seperti perdagangan material dan jasa angkutan,” ujarnya pula.

    Direktur PT Kawah Anugrah Properti Muhammad Ridwan yang membangun Perumahan Pondok Banten Indah mengaku bangga dapat berkontribusi melalui rumah subsidi. “Harga rumah subsidi yang kami bangun Rp166 juta dengan desain yang bagus dan berkualitas. Kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

    Ridwan mengatakan pihaknya akan terus mendorong pembangunan rumah bersubsidi untuk mengurangi backlog perumahan di Banten.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Banten siapkan Rp6,9 miliar bangun jalan rusak Desa Karyajaya

    Pemprov Banten siapkan Rp6,9 miliar bangun jalan rusak Desa Karyajaya

    Serang (ANTARA) – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pemerintah provinsi menyiapkan pembangunan Jalan Poros Desa Karyajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, melalui Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) yang akan didanai pada APBD Perubahan 2025 sebesar Rp6,9 miliar.

    Ia menyebut kondisi jalan sepanjang 3,4 kilometer tersebut rusak parah dan mengganggu aktivitas masyarakat yang mayoritas petani.

    “Kami sedang persiapkan mudah-mudahan di Perubahan APBD 2025, jalan poros desa ini bisa dibangun melalui Program Bang Andra,” katanya dalam keterangannya di Kota Serang, Kamis

    Andra Soni sempat meninjau bakal Jalan Poros Desa Karyajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, pada Rabu (27/8).

    Selain anggaran provinsi, Gubernur Andra mengatakan pembangunan dilakukan secara kolaboratif dengan Pemkab Lebak dan pemerintah desa melalui APBDes, masing-masing sepanjang satu kilometer.

    “Kemudian juga ada komitmen dari masyarakat untuk bergotong royong kaitannya dengan persiapan lahan,” ujarnya.

    Gubernur Andra mengakui keterbatasan APBD menjadi tantangan. Karena itu pemerintah provinsi juga menggandeng pemerintah pusat melalui Bantuan Presiden. “Prinsip kami adalah segala sesuatu dikerjakan bersama akan lebih ringan,” tegasnya.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten Arlan Marzan menambahkan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp6,9 miliar dengan konstruksi beton tebal 20 centimeter dan lebar 3 meter agar lebih kuat.

    “Arahan Pak Gubernur karena jalan ini melayani lebih dari 150 hektare lahan pertanian maka harus menjadi prioritas. Dengan beton, jalan akan lebih awet karena sering dilalui kendaraan berat,” ujarnya.

    Salah satu warga, Arsyad, menyambut baik rencana tersebut. “Mudah-mudahan bisa cepat dibangun karena masyarakat sudah lama menantikan,” katanya.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banten-BPH Migas sepakati kerja sama perkuat distribusi BBM subsidi

    Banten-BPH Migas sepakati kerja sama perkuat distribusi BBM subsidi

    Kami berharap perjanjian ini benar-benar bisa memastikan BBM bersubsidi tersalurkan tepat sasaran dan tepat volume.

    Serang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menandatangani perjanjian kerja sama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi lebih tepat sasaran dan tepat volume.

    Gubernur Banten Andra Soni dalam keterangannya, di Kota Serang, Selasa, mengatakan kerja sama tersebut menjawab keluhan masyarakat, khususnya nelayan dan petani, terkait kesulitan memperoleh BBM bersubsidi.

    “Saya sering mendapatkan cerita ketika turun ke masyarakat, terutama nelayan dan petani, yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi. Kerja sama ini salah satunya untuk memperkuat sinergi agar kebutuhan mereka bisa terpetakan dengan baik,” ujarnya

    Andra Soni sempat hadir dalam penandatanganan perjanjian kerja sama yang mencakup pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) di Provinsi Banten, di Kantor BPH Migas Jakarta.

    Kesepakatan ini mencakup pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran JBT serta JBKP di seluruh kabupaten/kota di Banten.

    Andra menilai langkah ini tidak hanya mengoptimalkan distribusi energi, tetapi juga berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak bahan bakar. “Kami berharap success story dari 21 provinsi yang lebih dulu menjalin kerja sama dengan BPH Migas bisa ditularkan di Banten,” ujarnya lagi.

    Ia menekankan perlunya pengawasan bersama agar tidak terjadi penyalahgunaan. “Melalui kerja sama ini juga saya berharap optimalisasi pengawasan distribusi BBM subsidi di Provinsi Banten berjalan aman,” katanya pula.

    Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyatakan, Banten menjadi provinsi ke-22 yang meneken perjanjian ini. “Kami berharap perjanjian ini benar-benar bisa memastikan BBM bersubsidi tersalurkan tepat sasaran dan tepat volume,” kata dia.

    Menurut Erika, implementasi kerja sama akan diperkuat melalui pengawasan bersama, sosialisasi, serta penggunaan aplikasi X-Star. “Kelebihan aplikasi X-Star adalah data konsumen dan volume BBM akan sama antara BPH Migas, pemerintah provinsi, maupun Pertamina,” ujarnya lagi.

    Erika menambahkan, integrasi data tersebut akan menjadi dasar perencanaan kebutuhan energi yang lebih akurat sekaligus meningkatkan tata kelola energi untuk kesejahteraan masyarakat.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog memastikan distribusi beras SPHP Serang sesuai dan bebas oplosan

    Bulog memastikan distribusi beras SPHP Serang sesuai dan bebas oplosan

    Alhamdulillah semua beras SPHP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Serang (ANTARA) – Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah Banten, khususnya Kota Serang, berjalan sesuai aturan dan bebas oplosan.

    Hal itu disampaikan usai inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar dan outlet SPHP, di Pasar Rau, Kota Serang, Sabtu.

    “Alhamdulillah semua beras SPHP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penjualannya tidak boleh lebih dari dua pack, dan pemesanan oleh pengecer juga dibatasi maksimal dua ton melalui aplikasi klik SPHP,” ujar Rizal.

    Ia menyebut animo masyarakat terhadap beras SPHP cukup tinggi karena dianggap murah, berkualitas baik, dan rasanya enak. “Rata-rata masyarakat bilang senang, apalagi kalau dibuat nasi goreng,” ujarnya.

    Selain memastikan kualitas dan distribusi, Rizal mengimbau aparat kewilayahan seperti babinsa, babinkamtibmas, danramil, dan kapolsek turut menyosialisasikan keberadaan beras SPHP agar masyarakat lebih mudah menjangkaunya. Ia menyarankan penggunaan grup WhatsApp aparat untuk menyebarkan informasi lokasi penjualan SPHP.

    “Dengan cara ini, masyarakat tahu di mana lokasi SPHP terdekat. Bahkan, bisa juga dilakukan operasi pasar saat Car Free Day. Sambil olahraga, sambil jualan beras,” katanya lagi.

    Rizal menegaskan penjualan beras SPHP harus mematuhi ketentuan harga eceran tertinggi (HET), yakni maksimal Rp62.500 per kemasan lima kilogram, serta tidak boleh dijual lebih dari dua pack per orang. Ia juga mengingatkan pedagang untuk tidak membuka kemasan resmi, mengoplos, atau menjual kemasan melebihi batas ketentuan.

    “Setiap pedagang sudah menandatangani surat pernyataan. Kami cek di pasar, tidak ditemukan karung beras SPHP maupun Bulog dijual bebas. Ini penting agar tidak disalahgunakan,” ujar Rizal.

    Pemeriksaan juga dilakukan terhadap warung dan pasar karung. Menurut Rizal, tak ditemukan pelanggaran seperti di wilayah lain.

    “Tidak seperti di Pekanbaru atau Mataram yang pernah ditemukan menjual karung SPHP. Di Serang ini bagus, tertib,” katanya lagi.

    Terkait isu beras oplosan, Rizal memastikan tak ditemukan kasus serupa dalam sidak tersebut. Bahkan, seluruh kemasan beras yang dibeli masyarakat telah ditimbang dan hasilnya melebihi lima kilogram.

    “Semua di atas lima kilogram, ada yang 5,02 kg sampai 5,22 kg. Aman. Alhamdulillah di Serang ini luar biasa,” ujar Rizal.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.