Tag: Niken Widiastuti

  • New Media vs Media Lama: Siapa yang Lebih Didengar Publik?

    New Media vs Media Lama: Siapa yang Lebih Didengar Publik?

    Jakarta (beritajatim.com) – Kehadiran new media dan influencer dinilai telah mengubah cara publik mengonsumsi informasi serta membentuk opini di ruang publik. Dalam salah satu diskusi di sela gelaran Indonesia Digital Conference (IDC) 2025, sejumlah tokoh media membahas bagaimana relasi antara media konvensional, media baru, dan influencer kian kabur seiring berkembangnya ekosistem digital.

    Perubahan besar kini terjadi pada cara publik mengonsumsi informasi. “Opini publik mulai bergeser. Sekarang influencer bisa mempengaruhi media dan publik secara bersamaan,“ ujar Helena Rea, Head of Project BBC Media Action Indonesia dalam panel diskusi pada rangkaian IDC 2025 diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) yang bertema Sovereign AI: Menuju Kemandirian Digital di The Hub Sinarmas Land, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Ketika audiens bergeser ke influencer dan media baru (new media), muncul pertanyaan baru: siapa sebenarnya jurnalisnya? Sementara, kata Helena, media tradisional masih menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan format baru. Padahal, media harus bisa fokus pada kebutuhan audiensnya.

    Diskusi di sela Indonesia Digital Conference (IDC) 2025 yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

    Anggota Dewan Pers Rosarita Niken Widiastuti menyebut bahwa istilah new media hingga kini belum memiliki definisi yang baku. Namun dalam praktiknya, new media diisi oleh para influencer yang aktif menyiapkan, mengolah, dan menyajikan informasi kepada publik.
    “Influencer kini bisa mempengaruhi persepsi publik. Mereka punya kedekatan emosional dengan audiens yang kadang tidak dimiliki media arus utama,” ujar Niken dalam kesempatan yang sama.

    Sementara itu, Wahyu Aji, CEO Good News From Indonesia (GNFI), menilai new media kini berpusat di platform media sosial. Namun, ia memperkirakan bahwa influencer yang selama ini beroperasi tanpa “rumah media” (homeless media) suatu saat akan bermigrasi ke situs web dan berkembang menjadi media arus utama.

    Dia pun menjawab pertanyaan kenapa new media saat ini bisa dekat dengan Masyarakat dan mampu mempengaruhi opini publik. “Kami belajar dari kebutuhan audiens. Mereka tidak hanya ingin berita, tapi juga konten berbasis hobi, kuliner, hingga hal-hal lokal. New media bisa menyajikan informasi dengan cara yang lebih santai dan sesuai selera publik,” ujarnya.

    Diskusi di sela Indonesia Digital Conference (IDC) 2025 yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

    Ia menambahkan, keunggulan new media adalah kemampuan melihat langsung respons audiens dari performa konten yang dipublikasikan, sehingga dapat terus beradaptasi dengan cepat.
    COO KapanLagi Youniverse (KLY) Wenseslaus Manggut menyoroti bahwa jurnalis dan influencer kini memiliki peran yang saling beririsan. Bahkan kemampuan dan pengalaman jurnalis seharusnya mampu menjadi influencer dalam medianya atau di new media.

    “Wartawan yang berpengalaman di satu bidang sebenarnya bisa jadi influencer, tapi banyak yang kurang percaya diri untuk tampil. Padahal, ketika orang yang paham bicara langsung ke publik, pengaruhnya bisa jauh lebih kuat,” katanya.

    Di balik peluang media baru yang mampu membentuk opini publik ini, tantangan besar juga muncul. Menurut Wahyu, verifikasi informasi menjadi tantangan utama bagi new media karena arus informasi bergerak sangat cepat.

    “Respons terhadap informasi begitu cepat sehingga kami terpacu memproduksi konten lagi dengan cepat. Di situ kadang muncul masalah, seperti kurang bijak dalam memframing berita dari media mainstream,” ujarnya.

    Artinya, peran jurnalis dan media dalam menyampaikan informasi masih tetap dibutuhkan. Apalagi new media pun tetap membutuhkan media untuk mencari dan mengolah informasi yang akan disampaikannya.

    Para narasumber sepakat bahwa kolaborasi antara media arus utama, new media, dan influencer perlu terus dibangun. Bukan hanya agar informasi yang beredar lebih kredibel, tetapi juga untuk memastikan narasi publik terbentuk secara sehat dan bertanggung jawab di tengah derasnya arus digitalisasi informasi.

    Agenda Tahunan

    AMSI kembali menyelenggarakan ajang tahunan Indonesia Digital Conference (IDC) 2025 di The Hub Epicentrum, Jakarta Selatan, pada 22–23 Oktober 2025. Tahun ini, IDC mengangkat tema “Sovereign AI: Menuju Kemandirian Digital”, yang menyoroti pentingnya kedaulatan dan kemandirian industri media dalam menghadapi gelombang transformasi digital berbasis kecerdasan buatan (AI). [but]

  • GoTo Dukung Dewan Pers Gelar Literasi AI untuk Media demi Tekan Hoaks

    GoTo Dukung Dewan Pers Gelar Literasi AI untuk Media demi Tekan Hoaks

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pers bersama dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mendukung jurnalisme yang etis dengan menggelar literasi media di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di tengah masifnya penggunaan AI dan media sosial.

    Acara literasi media ini diselenggarakan di Gedung Dewan Pers, Jakarta, pada Kamis 9 Oktober 2025 dengan melibatkan sekitar 100 jurnalis media Indonesia level madya baik cetak, online, radio hingga televisi.

    Hadir sebagai pemateri yakni Plt. Direktur Ekosistem Media Kementerian Ditjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Farida Dewi Maharani,  Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga dan Infrastruktur Dewan Pers Rosarita Niken Widiastuti, dan Founder YouAI dan koresponden CNN Indonesia Roni Satria.

    Acara dibuka oleh Ketua Dewan Pers Prof Komaruddin Hidayat dan Direktur Public Affairs & Communications Goto Ade Mulya.

    Dalam sambutannya, Komaruddin mengatakan posisi AI sangat perlu menjadi perhatian bersama mengingat AI berpotensi disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu alias hoaks. Apalagi AI beroperasi tanpa etika sehingga kesadaran etika dari penggunanya menjadi penting.

    “AI itu merupakan smart servant [pelayan yang paling pintar]. Bahkan kadang lebih smart dari majikannya. Anda mencari informasi tinggal buka. Hanya tidak ada ethical consciousness [kesadaran etika],” kata Prof Komaruddin.

    “Yang punya etika bukan AI, tapi penggunanya, Maka itu etika rohnya. Etika tanpa hukum gak ada yang mengawal, tapi hukum tanpa etika itu juga bisa kehilangan ruh,” kata mantan Rektor UIN Jakarta dan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) ini.

    “Nah oleh karena itu, Dewan Pers bersama GoTo melakukan forum ini mengingatkan baik wartawan, masyarakat agar kritis dan bijak. Jadi pendekatan kritis ini penting sekali, melatih nalar dan kita juga punya tanggung jawab etika moral. Sekarang ini, mungkin ya, yang namanya etika moral itu agak terpinggirkan. Dan kami sedih sekali.”

    Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga dan Infrastruktur Dewan Pers Rosarita Niken Widiastuti juga menekankan pentingnya etika di era AI dan medsos.

    Niken menegaskan potensi bias AI salah satunya menghasilkan konten yang menyesatkan. “Kalau kita mencari sesuatu dari AI dan dikasih referensi, kita harus cek referensinya,” katanya.

    Niken juga menjabarkan data Dewan Pers bahwa ada tren kenaikan jumlah pengaduan pers. Tahun 2022, total 691 kasus pengaduan, selesai sebanyak 663 kasus (95,9%) dan dalam proses ada 28 kasus. Pada 2023, naik menjadi 813 kasus, selesai 794 kasus (97,7%). Pada 2024 ada 678 kasus, selesai 667 kasus (98,4%) dan per 30 Juni 2025, ketika penetrasi AI meningkat, ada 625 kasus dengan kasus selesai: 424 (67,8%).

    “Tantangan yang dihadapi pers, banyak berita tidak akurat, tidak berimbang, jadi harus cover both side dan multiple side. Judul yang menyesatkan, dan kurangnya verifikasi informasi,” tegas Niken.

    Plt. Direktur Ekosistem Media Farida Dewi Maharani mengatakan pemerintah sangat berkomitmen dan sangat mendukung kebebasan pers. “Kita perlu memastikan transformasi ini berjalan sehat, adil, dan berkelanjutan. Hoax menjadi tantangan tersendiri, bagaimana media bisa memanfaatkan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih efisien,” katanya.

    Dia menegaskan pentingnya kode etik karena jika tanpa kode etik maka publik akan bingung untuk membedakan mana informasi yang benar, mana yang tidak. “Sekarang siapapun bisa membuat media, maka menjamur media portal. Tapi sekarang ini media portal turun karena pas kita search sesuatu di Google sekarang itu ada overview, jadi gak masuk ke link-link. Publik sekarang ada di social media,” katanya.

    Foto: (Kiri ke kanan) Plt. Direktur Ekosistem Media Komdigi  Farida Dewi Maharani,  Head of Media Relations Goto Amanda Valani, Direktur Public Affairs & Communications Goto Ade Mulya, Ketua Dewan Pers Prof Komaruddin Hidayat, Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga dan Infrastruktur Dewan Pers Rosarita Niken Widiastuti, dan Founder YouAI dan koresponden CNN Indonesia Roni Satria. (dok. Dewan Pers)

    Dalam kesempatan itu, Direktur GoTo Ade Mulya mengatakan bahwa dalam menghadapi tantangan ini, tidak bisa dilakukan secara sektoral, tapi butuh kolaborasi lintas sektor antara industri media, teknologi, pendidikan, dan masyarakat sipil.

    “Karena itu, kami merasa terhormat dapat menjadi bagian dari inisiatif Dewan Pers dalam memperkuat ekosistem media yang beretika dan bertanggung jawab. Kerja sama GoTo dan Dewan Pers lahir dari semangat yang sama: memastikan bahwa teknologi khususnya AI digunakan bukan untuk menggantikan peran jurnalis, tapi untuk memperkuat peran manusia dalam menjaga integritas dan kualitas informasi,” katanya.

    Dalam sesi kedua bertajuk Practical and Ethical Use of AI in Journalism yang dipandu Head of Media Relations Goto Amanda Valani, Roni mengatakan AI semestinya memang diperlakukan sebagai tools, atau alat sehingga perlakukan penggunaannya dengan memakai etika.

    “Kalau kita ngomongin etika, start from the human. Kalau dia mau attacking perusahaan/institusi terus pake prompt di Chatgpt, maka itu backfire ke dia-nya karena tidak mengikuti etika jurnalis. Kita nge-treat AI sebagai barang baru yang masuk. Ini hanya alat kok, kita yang punya etika, lakukan seperti biasa kita beretika melakukan prinsip jurnalisme,” kata dosen Prodi Penyiaran Multimedia Universitas Indonesia ini.

    Roni sebelumnya sudah mengikuti fellowship AI Journalism Lab: Adoption di New York yang digelar CUNY dan Microsoft pada Maret 2025 lalu serta developer dari VOBiasCheck, prototype custom GPT untuk mendeteksi bias, framing, dan narrow sourcing dalam naskah dan artikel. Dalam forum ini, Roni membantu para peserta untuk mempraktikkan langsung berbagai alat berbasis AI yang membantu kerja jurnalis menjadi lebih efisien.

  • Komaruddin Hidayat Resmi Pimpin Dewan Pers 2025–2028

    Komaruddin Hidayat Resmi Pimpin Dewan Pers 2025–2028

    Jakarta (beritajatim.com) – Dewan Pers resmi memiliki kepengurusan baru untuk periode 2025–2028. Prof Komaruddin Hidayat terpilih secara aklamasi sebagai ketua dalam rapat anggota Dewan Pers yang digelar di Kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih Jakarta pada Rabu (14/5/2025), menggantikan Ninik Rahayu yang telah menyelesaikan masa tugasnya.

    Serah terima jabatan secara simbolis dilakukan dengan penyerahan buku laporan kerja Dewan Pers 2022–2025 dari Ninik Rahayu kepada Komaruddin. Buku tersebut berjudul “Menjaga Kualitas Jurnalisme di Tahun-Tahun Menurunnya Indeks Kemerdekaan Pers”, yang dianggap Komaruddin sebagai gambaran tantangan berat yang akan dihadapi ke depan.

    Dalam sambutannya, Komaruddin yang juga mantan rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) itu menyatakan kesiapannya menjalankan amanah. Ia mengaku telah “puasa” dari media sosial selama sebulan agar tak terpengaruh informasi yang tidak jelas, namun menyadari bahwa kini harus kembali memantau arus informasi demi menjalankan tugasnya.

    “Namun, puasa melihat media sosial itu agaknya harus saya akhiri. Karena mendapat tugas di Dewan Pers, kami harus tahu lalu lintas berita dan informasi,” ujarnya.

    Sementara itu, Ninik Rahayu menyampaikan bahwa Dewan Pers periode sebelumnya berupaya melanjutkan gagasan almarhum Prof Azyumardi Azra yang meliputi empat poin utama: menjadikan Dewan Pers sebagai mitra kritis pemerintah, memperjuangkan kemerdekaan pers, meningkatkan kualitas jurnalisme, serta memikirkan kesejahteraan wartawan.

    “Memang kerja kami belum bisa disebut membawa keberhasilan namun juga tidak bisa disebut sebagai kegagalan,” ungkap Ninik.

    Dalam acara tersebut hadir pula sejumlah tokoh penting seperti Menkominfo Meutya Viada Hafid, Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho. Meutya memberikan apresiasi atas kinerja kepengurusan sebelumnya dan menyampaikan selamat bertugas kepada jajaran baru.

    Berikut susunan lengkap kepengurusan Dewan Pers periode 2025–2028:

    Ketua: Komaruddin Hidayat
    Wakil Ketua: Totok Suryanto
    Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers: Muhammad Jazuli
    Komisi Hukum dan Perundang-undangan: Abdul Manan
    Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi: Busyro Muqoddas
    Komisi Kemitraan Hubungan Antarlembaga: Rosarita Niken Widiastuti
    Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi: Yogi Hadi Ismanto
    Komisi Informasi dan Komunikasi: Maha Eka Swasta
    Komisi Digital dan Sustainability: Dahlan Dahi

    Adapun anggota Dewan Pers periode 2022–2025 yang telah menyelesaikan tugas antara lain: Ninik Rahayu, M Agung Dharmajaya, Arif Zulkifli, Atmaji Sapto Anggoro, Totok Suryanto, Asep Setiawan, Tri Agung Kristanto, serta dua anggota yang sebelumnya mengundurkan diri, yaitu Asmono Wikan dan Yadi Hendriana. [beq]

  • BPPA Pilih 9 Anggota Dewan Pers Periode 2025-2028

    BPPA Pilih 9 Anggota Dewan Pers Periode 2025-2028

    loading…

    Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers telah memilih sembilan anggota Dewan Pers periode 2025-2028. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers telah memilih sembilan anggota Dewan Pers periode 2025-2028. Berita acara penyerahan laporan kerja BPPA itu disampaikan kepada Dewan Pers pada Selasa, 4 Februari 2025 di Hall Dewan Pers.

    Berita acara diserahkan oleh Ketua BPPA Bambang Santoso dan diterima Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. Ikut menyaksikan langsung penyerahan berita acara tersebut antara lain beberapa anggota Dewan Pers yaitu Totok Suryanto, Asep Setiawan, Sapto Anggoro, dan Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya (secara daring) . Anggota BPPA lainnya juga hadir baik secara langsung maupun daring.

    Pada hari yang sama, Dewan Pers melakukan sidang pleno. Dalam pleno yang dipimpin Ninik Rahayu itu, Dewan Pers secara aklamasi menyetujui sembilan anggota Dewan Pers periode 2025-2029 yang telah dipilih BPPA sekaligus membubarkan BPPA. Ninik atas nama Dewan Pers menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPPA yang telah bekerja dengan baik.

    Komaruddin Hidayat. Foto: Ist

    BPPA mulai menjalankan tugas sejak Agustus 2024. Sebelum memilih sembilan anggota Dewan Pers, pada 19 Februari 2025, BPPA menyeleksi para pelamar menjadi 18 calon yang mewakili tiga unsur (wartawan, pimpinan perusahaan pers, dan tokoh masyarakat).

    Masing-masing unsur diwakili oleh enam calon. Dari 18 calon inilah kemudian terpilih sembilan anggota Dewan Pers periode 2025-2028.

    Berikut ini nama sembilan anggota Dewan Pers 2025-2028:

    Dari unsur wartawan:
    1. Abdul Manan
    2. Maha Eka Swasta
    3. Muhammad Jazuli

    Dari unsur pimpinan perusahaan pers:
    1. Dahlan Dahi
    2. Totok Suryanto
    3. Yogi Hadi Ismanto

    Dari unsur tokoh masyarakat:
    1. Komaruddin Hidayat
    2. M Busyro Muqoddas
    3. Rosarita Niken Widiastuti

    Selanjutnya nama sembilan anggota Dewan Pers periode 2025-2028 tersebut akan diajukan ke Sekretariat Negara untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Presiden. Serah terima jabatan anggota Dewan Pers akan dilakukan pada pertengahan Mei 2025.

    M Busyro Muqoddas. Foto: Ist

    (jon)

  • BPPA Umumkan 18 Nama Calon Anggota Dewan Pers Periode 2025-2028

    BPPA Umumkan 18 Nama Calon Anggota Dewan Pers Periode 2025-2028

    Jakarta (beritajatim.com) – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers resmi mengumumkan 18 nama calon anggota Dewan Pers periode 2025-2028. Nama-nama tersebut ditetapkan dalam rapat BPPA pada Rabu, 19 Februari 2025, pukul 13.00 WIB di Sekretariat Dewan Pers.

    Dari 18 nama yang diumumkan, enam calon berasal dari unsur wartawan, enam calon dari pimpinan perusahaan pers, dan enam calon dari unsur tokoh masyarakat. Para calon ini dipilih dari 42 nama bakal calon yang sebelumnya mendaftar ke BPPA hingga penutupan pendaftaran pada Selasa, 11 Februari 2025.

    BPPA membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait nama-nama calon anggota Dewan Pers tersebut. Masukan dapat dikirimkan melalui email ke [email protected] hingga Kamis, 27 Februari 2025, pukul 23.59 WIB.

    Ketua BPPA, Bambang Santoso, menegaskan bahwa proses pemilihan calon anggota Dewan Pers periode 2025-2028 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. “Kami berharap masukan dari masyarakat ini akan mendorong terpilihnya anggota Dewan Pers yang memiliki kredibilitas, integritas, dan komitmen terhadap kemajuan pers di Indonesia,” ujar Bambang Santoso.

    BPPA menekankan bahwa setiap masukan yang diberikan harus menyertakan nama, identitas, dan nomor telepon sebagai bagian dari proses verifikasi. Identitas pemberi masukan akan dijaga kerahasiaannya.

    Masukan dari masyarakat ini akan menjadi salah satu pertimbangan BPPA dalam menetapkan sembilan anggota Dewan Pers terpilih. Keputusan final mengenai anggota terpilih dijadwalkan akan diumumkan pada Maret 2025.

    Berikut Calon Anggota Dewan Pers 2025-2028

    UNSUR WARTAWAN:
    1. Abdul Manan
    2. Maha Eka Swasta
    3. Marah Sakti Siregar
    4. Muhammad Jazuli
    5. Sayid Iskandarsyah
    6. Wahyu Triyogo

    UNSUR PIMPINAN PERUSAHAAN PERS:
    1. Dahlan Dahi
    2. Eko Pamuji
    3. Paulus Tri Agung Kristanto
    4. Syamsudin Hadi Sutarto
    5. Totok Suryanto
    6. Yogi Hadi Ismanto

    UNSUR TOKOH MASYARAKAT:
    1. Albertus Wahyurudhantho
    2. Dahlan Iskan
    3. Komarudin Hidayat
    4. M. Busyro Muqoddas
    5. Ratna Komala
    6. Rosarita Niken Widiastuti

    [beq]

  • Kominfo Suntik Mati TV Analog Biar 5G Bisa Digelar

    Kominfo Suntik Mati TV Analog Biar 5G Bisa Digelar

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan migrasi TV analog ke digital merupakan salah satu upaya efisiensi frekuensi, agar internet 5G bisa digelar.

    Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti mengatakan dengan adanya migrasi TV digital, daerah-daerah yang selama ini blank spot signal nantinya bisa dibangun infrastruktur, dan masyarakat Indonesia bisa mendapatkan akses internet yang bagus.

    “Sisa frekuensi (dari TV analog) yang ada ini untuk perluasan akses internet. Di samping itu, juga untuk perkembangan 5G,” Niken di sela sidang keempat DEWG, Selasa (30/8) di Nusa Dua, Bali.

    “Dengan adanya 5G internet kecepatan tinggi sehingga layanan telekomunikasi untuk Indonesia semakin meningkat,” ujarnya menambahkan.

    Di samping itu, migrasi TV analog digelar untuk kepentingan masyarakat agar mendapatkan siaran TV yang diklaim lebih bersih gambar dan suaranya.

    Kemudian, Niken menjelaskan, secara teknis gelaran ASO berbeda dengan siaran TV analog untuk urusan frekuensi.

    Ia mengatakan selama ini, TV analog itu satu stasiun TV membutuhkan satu frekuensi. Nantinya, ketika pindah ke siaran TV digital, satu frekuensi bisa digunakan untuk enam sampai 12 stasiun TV atau channel TV.

    “(ASO) untuk kepentingan masyarakat, akan mendapatkan siaran lebih bersih gambarnya, jernih suaranya dan canggih teknologinya tapi lebih dari itu ASO adalah untuk efisiensi frekuensi,” tuturnya.

    Sehingga ada devisa frekuensi yang bisa dimanfaatkan untuk perluasan akses internet, salah satunya pemerataan 4G dan perluasan layanan 5G.

    Dia mengatakan migrasi TV analog ke TV digital merupakan amanat Undang-undang Cipta Kerja yaitu UU No 11 Tahun 2020. Tertulis bahwa program ASO paling lambat digelar dua tahun setelah Undang-undang disahkan, yaitu jatuh pada 2 November 2022.

    Di sisi lain, pelaksanaan suntik mati tv analog Kominfo tidak berjalan mulus. Terdapat sejumlah masalah selama pelaksanaannya, mulai dari perubahan jadwal, kurang Set Top Box (STB) gratis, hingga protes sistem sewa slot siaran.

    Migrasi TV analog ke TV digital direncanakan rampung pada 2 November 2022. Program ini dihadirkan salah satunya agar masyarakat dapat menikmati siaran TV dengan kualitas lebih baik dan lebih jernih.

    Program ASO sendiri sebetulnya direncanakan berlangsung dalam lima tahap dengan tahap 1 berlangsung pada 17 Agustus 2021, tahap 2 pada 31 Desember 2021, tahap 3 pada 31 Maret 2022, tahap 4 pada 17 Agustus 2022, dan tahap 5 atau tahap akhirnya pada 2 November 2022.

    Namun program tersebut kemudian ditunda dengan alasan fokus pemerintah dan semua elemen masyarakat masih tertuju pada pandemi Covid-19. Penundaan tersebut digantikan dengan ASO tiga tahap yang terdiri dari tahap 1 pada 30 April, tahap 2 pada 25 Agustus dan tahap 3 pada 2 November 2022.

    Sebelum tahap 1 dimulai, masalah yang hadir antara lain kekurangan STB gratis. Kemudian pada tahap 1, Kominfo hanya bisa menyuntik mati tv analog di beberapa kota dari yang ditargetkan 166 kota.

    Di sisi lain, sejumlah stasiun tv lokal juga mengeluhkan mahalnya biaya sewa saluran digital. Padahal pemasukan tv lokal tergolong kecil.

    (can/lth)

  • Suntik Mati TV Analog di RI Diyakini Tepat Waktu meski Ada Kendala

    Suntik Mati TV Analog di RI Diyakini Tepat Waktu meski Ada Kendala

    Nusa Dua, CNN Indonesia

    Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti mengatakan program TV analog alias Analog Switch Off (ASO) akan sesuai jadwal terakhir 2 November 2022 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

    “Iya [pede] karena berdasarkan Undang-undang cipta kerja, diberi waktu dua tahun setelah disahkan,” ujar Niken kepada wartawan di acara DEWG, Nusa Dua, Bali, Selasa (30/8).

    Menurut Niken, rencana itu akan tercapai meski pembagian Set Top Box (STB) untuk masyarakat miskin di beberapa wilayah belum terdistribusi menyeluruh.

    Sebagai contoh, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali melaporkan baru 40 persen warga Jakarta berkategori tak mampu yang sudah mendapatkan set tob box (STB) gratis dari penyelenggara Multipleksing (MUX) dan pemerintah.

    Untuk diketahui, STB bisa dibeli di marketplace maupun di toko elektronik, dengan kisaran Rp150-Rp300 ribu. STB merupakan perangkat yang mesti disambungkan ke TV analog agar dapat mendapatkan siaran TV digital.

    Selain itu, dengan STB tersertifikasi, televisi pengguna juga bisa menampilkan semua fungsi seperti peringatan dini bencana misalnya.

    Untuk mengecek set top box dan pesawat televisi yang sudah tersertifikasi pengguna bisa mengunjungi situs https://siarandigital.kominfo.go.id/informasi/perangkat-televisi

    Jika mengacu ke tahapan suntik mati TV analog, DKI Jakarta masuk dalam tahap II ASO, yang dijadwalkan pada 25 Agustus 2022. Tetapi dalam perkembangannya program ini tidak jadi dilakukan di waktu tersebut.

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate pada Kamis (25/8) mengatakan pihaknya tak menyebut suntik mati TV analog di DKI Jakarta bergulir pada 25 Agustus.

    “Tidak menyebut tanggal [25 Agustus ASO di Jabodetabek],” kata Plate, Kamis (25/8).

    (can/mik)

    [Gambas:Video CNN]