Xcloud.id

Tag: Nihayatul Wafiroh

  • Perempuan Bangsa Bantu Korban Terkena Banjir Bekasi, Pastikan Rehabilitasi Terus Berjalan – Halaman all

    Perempuan Bangsa Bantu Korban Terkena Banjir Bekasi, Pastikan Rehabilitasi Terus Berjalan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyalurkan bantuan kepada masyarakat Bekasi yang terdampak banjir.

    Adapun bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum Perempuan Bangsa PKB Nihayatul Wafiroh beserta jajaran Pengurus DPP  Perempuan Bangsa.

    Hadir antara lain Ketua Perempuan Bangsa DPC Kabupaten Bekasi Ade Damroh dan Kepala Desa Huripjaya M. Yakup beserta jajaran. 

    Bantuan yang diserahkan berupa 500 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak banjir dan 500 paket makanan pendamping ibu hamil dan balita di Desa Huripjaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. 

    Nihayatul yang akrab dipanggil Ninik  menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas Perempuan Bangsa terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah banjir.

    “Tidak ada seorang pun yang ingin mengalami musibah. Namun karena ini dari Allah maka kita harus meyakini bahwa Allah jugalah yang akan membantu kita,” kata Ninik dalam keterangannya, Rabu (12/3/2025).

    Selain itu, Ninik juga menyampaikan komitmen Perempuan Bangsa untuk dapat hadir membantu masyarakat.

    “Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Perempuan Bangsa PKB akan terus hadir dan berperan aktif dalam membantu masyarakat korban banjir seperti memberikan program rehabilitasi, pelatihan, atau dukungan lanjutan yang akan diberikan kepada masyarakat,” tambahnya.

    Pada bulan ramadan ini, Perempuan Bangsa melakukan giat sosial dengan memberikan paket sembako, bahan makan, takjil, makanan berbuka, obat-obatan dan masih banyak lagi. Acara giat sosial ini juga dilakukan oleh DPW, DPC bahkan DPAC di beberapa wilayah di Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, dan lokasi lainnya.

    Pada kesempatan itu, Ninik dan seluruh jajaran Perempuan Bangsa juga berinteraksi langsung dengan warga untuk mendengar aspirasi dan kebutuhan. 

    Kegiatan ini menjadi bagian dari wujud nyata Perempuan Bangsa dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak yang sering kali menjadi kelompok paling rentan dalam situasi bencana.

    Selain itu, di sela-sela pemberian bantuan ketua Bidang Sosial yang akrap dipanggil Gita KDI membawakan sebuah lagu untuk menghibur masyarakat. 

    “Dengan adanya aksi nyata ini, diharapkan semakin banyak pihak yang tergerak untuk membantu masyarakat terdampak banjir dan memperkuat solidaritas sosial dalam menghadapi bencana,” kata Ninik.

    “Kami mengajak seluruh lapisan tidak memaknai politik hanya kekuasaan, namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana memaknai politik sebagai upaya dalam melayani masyarakat sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan advokasi,” tandasnya.

  • PHK Buruh Sritex Tak Tepat saat Ramadan, DPR Minta Jaminan Perlindungan Hak Pekerja

    PHK Buruh Sritex Tak Tepat saat Ramadan, DPR Minta Jaminan Perlindungan Hak Pekerja

    loading…

    Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menyoroti PHK ribuan pegawai PT Sritex. Dia meminta pemerintah menjamin hak-hak pekerja sesuai ketentuan perundangan. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menyoroti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ribuan pegawai PT Sri Rejeki Isman (Sritex) . Dia meminta pemerintah menjamin hak-hak pekerja sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

    “Dalam banyak kasus PHK akibat kebangkrutan seringkali nasib pekerja menjadi terkatung-katung. Perusahaan kerap menghindari tanggung jawab mereka dengan dalih tidak mempunyai modal untuk membayar hak-hak pekerja. Situasi ini jangan sampai menimpa sekitar 12.000 karyawan PT Sritex,” ujar Nihayatul, Minggu (2/3/2025).

    Dia menilai keputusan PHK saat Ramadan dan Idulfitri tidak tepat. Pasalnya, hal itu akan menambah beban bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.

    Berdasarkan Permenaker No 6 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 3, pekerja yang hubungan kerjanya berakhir lebih dari 30 hari sebelum hari raya maka tidak berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR).

    “Kecuali ada kebijakan khusus dari perusahaan atau intervensi pemerintah,” katanya.

    Meski demikian, dia meminta PT Sritex harus memastikan bahwa PHK dilakukan sesuai prosedur berlaku. PT Sritex juga harus menjelaskan secara transparan alasan penghentian operasional dan memastikan PHK dilakukan sesuai prosedur.

    Legislator PKB ini menekankan pentingnya peran kurator dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan. Kurator harus memastikan seluruh hak pekerja diprioritaskan dan tidak ada penundaan dalam pembayaran kompensasi.

    “Kami akan mengawasi agar tidak ada pelanggaran hak-hak pekerja dalam proses ini,” ucap Nihayatul.

    Para pekerja yang terkena PHK berhak mendapat uang pesangon sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui BPJS Ketenagakerjaan dan lainnya.

    “Kami meminta pembayaran hak-hak dilakukan segera tanpa penundaan apa pun yang dapat merugikan pekerja,” katanya.

    Diketahui, PT Sritex resmi berhenti beroperasi pada Sabtu (1/3/2025) dengan asas keberlangsungan usaha atau going concern dalam penyelesaian kasus kepailitan.

    Keputusan tersebut dibacakan dalam rapat kreditor yang digelar di Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025). Akibatnya hampir 12.000 karyawan terkena PHK.

    (jon)

  • DPR: PHK Karyawan Sritex Jelang Ramadan-Lebaran Tidak Tepat

    DPR: PHK Karyawan Sritex Jelang Ramadan-Lebaran Tidak Tepat

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi IX DPR menilai keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT Sri Rejeki Isman atau Sritex menjelang Ramadan dan sebelum Hari Rata IdulFitri tidak tepat.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan bahwa keputusan PHK Sritex di momen jelang Ramadan dan IdulFitri dapat menambah beban bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. 

    Pasalnya, berdasarkan Permenaker No 6 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 3, pekerja yang hubungan kerjanya berakhir lebih dari 30 hari sebelum hari raya maka tidak berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR). 

    “Oleh karena itu, pekerja yang terkena PHK kemungkinan besar tidak akan menerima THR kecuali ada kebijakan khusus dari perusahaan atau intervensi dari pemerintah,” jelasnya, Minggu (2/3/2025). 

    Sebab demikian, Nihayatul meminta agar Sritex harus memastikan PHK dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dia juga meminta agar perusahaan menjelaskan secara transparan alasan penghentian operasional tersebut. 

    “Kami akan memastikan bahwa pekerja yang terkena PHK mendapatkan hak mereka termasuk pesangon, jaminan sosial dan kompensasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya. 

    Sebagai informasi, PT Sritex resmi berhenti beroperasi pada Sabtu (1/3/2025) dengan asas keberlangsungan usaha atau going concern dalam penyelesaian kasus kepailitan. 

    Keputusan tersebut dibacakan dalam rapat kreditor yang digelar di Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah pada Jumat (28/2/2025. Akibatnya, sekitar 12.000 karyawan mengalami PHK. 

  • Prihatin PT Sritex Berhenti Operasi, DPR Minta Jaminan Perlindungan Hak Pekerja

    Prihatin PT Sritex Berhenti Operasi, DPR Minta Jaminan Perlindungan Hak Pekerja

    PIKIRAN RAKYAT – Ribuan karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah PT Sri Rejeki Isman (Sritex) berhenti beroperasi. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta Pemerintah menjamin hak-hak pekerja sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

    “Dalam banyak kasus PHK akibat kebangkrutan seringkali nasib pekerja menjadi terkatung-katung. Perusahaan seringkali menghindari tanggungjawab mereka dengan dalih tidak mempunyai modal untuk membayar hak-hak pekerja. Situasi ini jangan sampai menimpa sekitar 12.000 karyawan PT Sritex,” ujar Nihayatul Wafiroh, Minggu, 2 Maret 2025.

    Untuk diketahui PT Sritex resmi berhenti beroperasi pada Sabtu 1 Maret 2025 dengan asas keberlangsungan usaha atau going concern dalam penyelesaian kasus kepailitan. Keputusan tersebut dibacakan dalam rapat kreditor yang digelar di Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 28 Februari2025. Akibatnya sekitar 12.000 karyawan mengalami PHK.

    Nihayah menilai keputusan PHK saat Ramadhan dan sebelum Idul Fitri ini dianggap tidak tepat karena akan menambah beban bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Berdasarkan Permenaker No 6 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 3, pekerja yang hubungan kerjanya berakhir lebih dari 30 hari sebelum hari raya maka tidak berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR).

    “Oleh karena itu, pekerja yang terkena PHK kemungkinan besar tidak akan menerima THR kecuali ada kebijakan khusus dari perusahaan atau intervensi dari pemerintah,” katanya.

    Disamping itu Nihayah juga meminta PT Sritex menjelaskan secara transparan alasan penghentian operasional serta memastikan bahwa PHK dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

    “Kami akan memastikan bahwa pekerja yang terkena PHK mendapatkan hak mereka termasuk pesangon, jaminan sosial dan kompensasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” katanya.

    Politikus PKB itu juga menekankan pentingnya peran kurator dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan. Kurator, katanya, harus memastikan bahwa seluruh hak pekerja diprioritaskan dan tidak ada penundaan dalam pembayaran kompensasi.

    “Para pekerja yang terkena PHK berhak mendapat uang pesangon sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, jaminan hari tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui BPJS Ketenagakerjaan dan lainnya,” jelasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Badan Gizi Nasional Kena Efisiensi Anggaran Senilai Rp 200,2 M

    Badan Gizi Nasional Kena Efisiensi Anggaran Senilai Rp 200,2 M

    Jakarta –

    Badan Gizi Nasional (BGN) juga kena imbas dari efisiensi anggaran. Adapun efisiensi anggaran BGN mencapai Rp 200,2 miliar.

    Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI. Ia menyebut rekonstruksi anggaran yang dilakukan oleh pihaknya menindaklanjuti pertemuan dengan Mensesneg Prasetyo Hadi dan Kementerian Keuangan.

    “Ya ada pertemuan Mensesneg, kemudian ada pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan ujungnya kita mendapatkan efisiensi sebesar 0,2845 (persen). Rp 200.200.000.000 (Rp200,2 miliar),” kata Dadan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

    Dadan mengatakan efisiensi yang dilakukan pihaknya juga atas instruksi presiden. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan BGN untuk meminjam dahulu terkait pengadaan lahan.

    “Gini ada hal yang memang perlu diefisiensikan, seperti misalnya setelah Pak Presiden sidak, kemudian kami menyampaikan bahwa ada lahan yang harus kami adakan,” kata Dadan.

    “Pak presiden sampaikan ‘nggak usah, pinjem aja dari Pemda dari kementerian lain, dari instansi lain, sehingga uangnya bisa diefisiensikan’. Itu maksudnya,” sambung Dadan.

    Komisi IX DPR RI sebelumnya menyetujui anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 71 triliun untuk 2025. Ia mengatakan keputusan itu sebenarnya sudah diambil sejak periode lalu.

    “Jadi hari ini sebenarnya kita pembahasan soal anggaran karena sebenarnya beberapa keputusan anggaran itu seperti contoh beberapa anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) itu sebenarnya sudah diputuskan dari periode yang lalu,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

    Nihayatul menyebut ada pergeseran penggunaan anggaran dari Badan Gizi Nasional yang harus disosialisasikan kepada Komisi IX DPR RI. Nihayatul mengatakan anggaran untuk Badan Gizi Nasional tetap di angka Rp 71 Triliun.

    “Jadi ada pergeseran itu dan seluruh pergeseran pada anggaran ini tidak bisa dilakukan tanpa ada persetujuan dari DPR dan hari ini kita walaupun sedang reses, kita tetap rapat karena kita menganggap bahwa program ini, rapat ini penting untuk segera mengambil keputusan penandatanganan persetujuan anggaran ini,” kata Nihayatul.

    “Tetap Rp 71 triliun, tetap Rp 71 triliun cuma ada penyesuaian, penyesuaian anggaran dari dukungan manajemen dikurangi, dikasihkan, dialihkan kepada program,” tambahnya.

    (dwr/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Gelar Ta’aruf, Perempuan Bangsa Miliki Semangat Keterbukaan – Page 3

    Gelar Ta’aruf, Perempuan Bangsa Miliki Semangat Keterbukaan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa menggelar ta’aruf di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis 23 Januari 2025. Menurut Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa periode 2024-2029, Nihayatul Wafiroh (Ninik) kegiatan bertujuan dalam rangka memperkuat silaturahmi sesama kader Perempuan Bangsa.

    “Syukur alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah banyak wajah-wajah lama yang kemarin malang melintang di tempat lain, Alhamdulillah hari ini kembali ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),” kata Ninik kepada para kadernya, seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025).

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PKB ini menegaskan, Perempuan Bangsa memiliki semangat kebersamaan dan terbuka untuk semua golongan. Menurut dia, sebagai otonom dari PKB, Perempuan Bangsa sangat terbuka seperti PKB yang menjadi partai terbuka untuk semua agama untuk semua golongan.

    “Semangat kita adalah semangat kebersamaan terbuka untuk semua, jadi kita mencoba untuk mengakomodir banyak pihak. Ada yang dari Tionghoa, dari artis hingga pekerja sosial, akademisi hingga dokter,” tambah Ninik.

    Pada kesempatan itu, Ninik mengatakan, Perempuan Bangsa memiliki gerakan politik feminim. Artinya, Perempuan Bangsa harus bisa lebih maksimal dalam melayani masyarakat, khususnya urusan perempuan.

    “Perempuan Bangsa nantinya tidak hanya tujuannya bagaimana merebut power (kekuasaan) tapi juga bagaimana kita bisa maksimal melayani masyarakat kita dengan lebih baik lagi,” ungkapnya.

    Lebih lanjut Ninik menyampaikan, Perempuan Bangsa akan meningkatkan perannya di masyarakat. Karena itu, Ninik mengajak para pengurus agar menyusun program-program andalan untuk melayani masya

    “Saya ingin ke depannya Perempuan Bangsa lebih bisa Go Public dan nantinya kita akan mengadakan Rapat Kerja (Raker) di bulan puasa sehingga bisa menyusun dan menyiapkan program-program andalan dan reguler,” dia menandasi.

  • Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX DPR Minta Masyarakat Tak Panik

    Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX DPR Minta Masyarakat Tak Panik

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human Metapneumovirus (HMPV) di Indonesia. Dia pun meminta agar masyarakat tidak panik dan mengikuti tahapan penanggulangan yang disusun pemerintah. 

    “Masyarakat tidak perlu panik karena HMPV bukanlah virus baru dan tidak berbahaya bagi sebagian orang yang terinfeksi,” ujar Nihayatul Wafiroh kepada wartawan, Kamis (9/1/2025).  

    Ninik–sapaan akrab Nihayatul Wafiroh–mengatakan Komisi IX akan terus memantau langkah pemerintah dalam mengantisipasi persebaran dan lonjakan kasus HMPV di Indonesia. Menurut dia, pemerintah tetap harus mewaspadai mutasi virus yang bisa meningkatkan tingkat penyebaran. 

    “Kami juga akan memastikan anggaran untuk penanganan penyakit menular dapat digunakan dengan optimal,” tandas Ninik tentang antisipasi penyebaran virus HMPV di Indonesia.

    Dia menegaskan bakal terus mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan. Termasuk untuk memberikan akses cepat untuk diagnosis dan perawatan. “Sistem pelaporan harus diperkuat untuk memantau perkembangan kasus,” katanya. 

    Pemerintah, kata Ninik harus tetap terus meningkatkan upaya edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan virus ini. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat mampu meminimalkan penyebaran virus HMPV. Terutama terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, orang lanjut usia dan kelompok masyarakat yang memiliki penyakit penyerta. 

    Dia mengimbau, masyarakat juga harus menjaga pola hidup sehat, termasuk mencuci tangan secara rutin, mengenakan masker jika merasa tak enak badan. 

    “Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga medis jika mengalami gejala yang mencurigakan,” pungkas dia soal antisipasi penyebaran virus HMPV di Indonesia.

  • Virus HMPV di China Makin Meluas, Kemenkes: Belum Masuk Indonesia – Halaman all

    Virus HMPV di China Makin Meluas, Kemenkes: Belum Masuk Indonesia – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah mencegah masuknya virus Human Metapneumovirus (HMPV) ke Indonesia.

    Virus ini tengah mewabah secara cepat di China.

    Kata Nihayatul, pemerintah harus bisa mengantisipasi terjadinya penyebaran wabah tersebut di Indonesia. Salah satunya dengan memperketat pemantauan di pintu-pintu masuk negara.

    “Pemerintah perlu meningkatkan sistem pemantauan di pintu-pintu masuk negara, seperti bandara dan pelabuhan, untuk memeriksa gejala-gejala yang mirip dengan infeksi saluran pernapasan akut.”

    “Ini termasuk penggunaan tes diagnostik yang tepat untuk mendeteksi virus HMPV lebih awal,” ujar Nihayatul dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).

    Pemerintah kata dia juga perlu berkoordinasi dengan World Health Organization (WHO) dan negara lain untuk mendapatkan informasi mengenai penyebaran virus HMPV dan vaksinasi yang diperlukan.

    Menurut dia, upaya itu menjadi salah satu deteksi dini bagi pemerintah untuk bisa mengantisipasi terjadinya penyebaran virus secara masif.

    “Pemerintah perlu terus berkoordinasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan negara-negara yang terdampak untuk mendapatkan informasi terkini mengenai virus ini, termasuk pola penyebaran, tingkat virulensi, dan vaksinasi yang diperlukan,” jelas Nihayatul.

    Pemerintah juga perlu mengedukasi kepada masyarakat tanpa memberi rasa khawatir.

    “Edukasi Masyarakat tanpa memberikan rasa khawatir: Menyampaikan informasi yang jelas dan tepat kepada masyarakat mengenai cara-cara pencegahan infeksi, seperti mencuci tangan, menggunakan masker jika sakit, dan menjaga kebersihan lingkungan, tetap penting untuk mencegah penyebaran virus,” kata dia.

    Meski wabah HMPV ini belum menunjukkan ancaman sebesar Covid-19 namun kata dia, pemerintah perlu menerapkan langkah-langkah pencegahan yang proaktif dan berbasis data. 

    Kepastian rumah sakit dan tenaga kesehatan untuk siap menangani virus HMPV juga harus menjadi salah satu fokus.

    HMPV merupakan jenis virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan, dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas.  

    Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis atau pneumonia.

    Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko lebih tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah.

    Virus Human Metapneumovirus (HMPV) merebak di China (Kolase Tribunnews/net)

    Termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung.

    Hingga saat ini, belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV.  

    Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala.

    Terkait hal tersebut Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI, drg. Widyawati, MKM  menyebut jika saat ini belum ada laporan kasus virus HMPV di Indonesia.  

    “Saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia,” ungkap Widyawati.

    Walau begitu, pihaknya mengimbau pada masyarakat tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai langkah pencegahan.  

    “Hal ini penting untuk memperkuat daya tahan tubuh dan mencegah penularan berbagai virus yang berpotensi mengancam kesehatan,” jelas Widyawati.

    Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara sekaligus ahli paru Prof Tjandra Yoga Aditama menegaskan, wabah Human Metapneumovirus (HMPV) yang sedang merebak di China  tidak sama dengan Covid-19.

    “Banyak yang ‘mensejajarkan’ infeksi HMPV ini mirip dengan Covid-19. Itu pernyataan yang tidak tepat,” kata dia.

    Prof Tjandra menyebut, HMPV bukanlah virus atau varian baru. HMPV sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Sementara, Covid-19 adalah varian baru dari virus korona.

    “Jika gejalanya adalah serupa, seperti batuk, demam, mungkin sesak dan nyeri dada dan kalau memberat dapat masuk rumah sakit.”

    “Perlu diketahui bahwa semua infeksi paru dan saluran napas memang gejalanya seperti itu,” tutur Direktur Pascasarjana Universitas YARSI ini.

    Dia menuturkan, peningkatan kasus HMPV di China yang dikhawatirkan sama seperti Covid-19 juga tidak tepat. Hal ini karena dari waktu ke waktu, selalu saja ada peningkatan kasus infeksi saluran napas, apalagi di musim dingin di negara empat musim seperti China. 

    “Sehingga tidak tepatlah kalau kita terlalu cepat mengkorelasikan kenaikan kasus HMPV ini dengan Covid-19, walaupun tentu kita perlu tetap waspada,” jelas dia.

    HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 yang berjudul “A newly discovered human pneumovirus isolated from young children with respiratory tract disease”.

    Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang dan juga tentu China, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi.

    Virus ini tidak hanya ada pada manusia melainkan juga pada hewan atau Animal Metapneumovirus. AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan, yang awalnya diberi nama “Turkey Rhinotracheitis Virus” (TRTV)  lalu menjadi AMPV Animal Metapneumovirus.

    Ini adalah penyakit pada unggas, yang punya 4 sub tipe, dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV sub tipe C. (Tribun Network/ais/rin/riz/wly)

  • Perempuan Bangsa Harus Bermanfaat bagi Masyarakat

    Perempuan Bangsa Harus Bermanfaat bagi Masyarakat

    loading…

    Dewan Pengurus Wilayah Perempuan Bangsa Daerah Khusus Jakarta menggelar pelatihan kader loyalis Perempuan Bangsa di Jakarta. Foto/istimewa

    JAKARTA – Sebanyak 300 peserta mengikuti Pelatihan Kader Loyalis Perempuan Bangsa yang diselenggarakan Dewan Pengurus Wilayah Perempuan Bangsa Daerah Khusus Jakarta (DPW PB DKJ). Kegiatan pelatihan tersebut digelar di Gelanggang Remaja, Cengkareng, Jakarta Barat.

    Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPP PB Nihayatul Wafiroh serta Sekjen DPP PB Nur Nadlifah. Termasuk anggota DPRD DKI Tri Waluyo atau akrab disapa Bang TW sebagai narasumber, Kamis, 12 Desember 2024.

    Dalam pemaparannya, Bang TW menggarisbawahi salah satu misi PKB dan Perempuan Bangsa adalah penguatan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja).

    “Dalam mabda’ siyasi partai dikemukakan bahwa ideologi PKB itu hampir serupa dengan Nahdlatul Ulama. Visi-misi dan garis perjuangannya pun demikian. PKB di aspek politiknya, NU di sosialnya,” ucapnya, Jumat (13/12/2024). .

    Terkait Perempuan Bangsa Jakarta, Bang TW juga berkomitmen akan ikut mengawal serius, baik secara organisasi, politik di kedewanan, hingga peran sertanya di publik secara luas. “Perempuan Bangsa harus menjadi garda depan solusi bangsa,” ujarnya.

    Melalui pelatihan ini, Bang TW ikut mengajak para perempuan untuk melakukan peran yang lebih baik untuk NKRI.Terlebih saat ini, kiprah emansipasi wanita sudah berkembang pesat dalam berbagai bidang pembangunan, seperti ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan keagamaan.

    Ketua DPW PB DKJ Puti Hasni mengatakan, Perempuan Bangsa Jakarta yang dipimpinnya harus melakukan penguatan struktur dan internal organisasi agar eksistensinya membawa manfaat secara nyata bagi masyarakat. “Perempuan Bangsa adalah sayap perempuan PKB. Kami ada harus bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa,” ujarnya.

    Puti mengungkapkan pelatihan kader loyalis m erupakan nomenklatur baru di Perempuan Bangsa, dan merujuk model kaderisasi yang ada di struktur DPP PKB. “Saya ingin para perempuan yang tergabung di Perempuan Bangsa harus loyal, militan, dan solid untuk memenangkan PKB,” ucpanya.

    Sementara itu, dipandu langsung Ketua DPP PB Nihayatul Wafiroh, para peserta pelatihan mengucapkan sumpah janji dan berikrar menjadi anggota Perempuan Bangsa.

    “Jadi kader Perempuan Bangsa niatnya harus dunia dan akhirat. Jangan dunia saja. Niat dunia dapatnya hanya dunia, sementara niat akhirat, maka dapatnya dunia dan akhirat. Jadi kader Perempuan Bangsa jangan hanya berniat ingin dapat uang. Lebih dari itu harus niat jadi kader untuk bermanfaat lebih luas,” ujar Nadlifah.

    (cip)

  • Wabah Penyakit Misterius Kongo, Pemerintah Diminta Lakukan Antisipasi

    Wabah Penyakit Misterius Kongo, Pemerintah Diminta Lakukan Antisipasi

    Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah diminta memperketat pintu masuk pelancong asal Afrika yang hendak masuk ke berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini menyusul merebaknya penyakit misterius di Kongo.

    “Pemerintah harus memperketat akses masuk pelancong, khususnya dari Afrika untuk masuk ke Indonesia. Upaya pengetatan ini untuk memastikan pelancong tidak membawa penyakit ini ke Indonesia,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh.

    Dia berharap pemerintah mengambil langkah cepat untuk mencegah masuknya penyakit misterius tersebut masuk ke Indonesia. Selain memperketat pintu masuk bagi pelancong Afrika, pemerintah juga bisa melakukan sosialisasi tentang penyakit misterius ini.

    Sehingga, pihaknya berharap masyarakat tahu bagaimana gejala yang muncul dan bisa langsung ke fasilitas kesehatan untuk penanganannya. Penyakit ini muncul dengan gejala penyakit demam, sakit kepala, batuk, demam, kesulitan bernapas hingga munculnya anemia.

    “Kita juga harus berperilaku sehat sehingga tidak mudah terkena penyakit ini,” katanya.

    Dia menjelaskan, berdasarkan laporan Badan Kesehatan Dunia (WHO) diketahui jika penyakit misterius tersebut sangat mudah menular. Penyakit ini cepat berkembang di wilayah-wilayah kumuh dengan tingkat kebersihan rendah.

    “Penyakit yang menyebabkan 143 orang meninggal dunia ini muncul di daerah-daerah kumuh yang akses kebersihannya tidak memadai,” ujarnya.

    Dari jumlah korban jiwa, lanjut Nihayatul bisa disimpulkan sangat berbahaya. Apalagi belum diketahui secara spesifik jenis penyakit dan pemicunya.

    “Masyarakat Indonesia harus waspada agar tidak kembali terulang situasi pandemik yang memicu korban dan kerugian begitu besar,” kata perempuan yang akrab disapa Nduk Nik ini. [hen/ian]