Xcloud.id

Tag: Nihayatul Wafiroh

  • Kasus ‘Super Flu’ Subclade K Melonjak, Komisi IX DPR Dorong Kemenkes Sediakan Vaksin

    Kasus ‘Super Flu’ Subclade K Melonjak, Komisi IX DPR Dorong Kemenkes Sediakan Vaksin

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera mengambil langkah cepat dan terukur menyusul fenomena meningkatnya kasus influenza yang belakangan ramai disebut sebagai ‘super flu’ varian subclade K.

    Wafiroh mendorong Kemenkes menyiapkan vaksin alternatif sebagai langkah antisipasi. Dia menegaskan bahwa pemerintah, khususnya Kemenkes, wajib memastikan efektivitas vaksin influenza yang saat ini tersedia di Indonesia terhadap varian subclade K.

    “Jika vaksin yang ada tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap subclade K, kami minta Kemenkes segera melakukan uji ulang, transparan dalam publikasi hasilnya, dan menyusun rencana antisipasi vaksin alternatif yang lebih manjur,” ujar Nihayatul kepada wartawan, Rabu, 31 Desember.

    Pimpinan komisi bidang kesehatan itu pun mendorong beberapa langkah strategis dari Kemenkes untuk mengatasi ancaman super flu.

    Dia menjelaskan, pertama, evaluasi dan uji ulang efektivitas vaksin influenza saat ini terhadap subclade K. Kedua, transparansi data uji klinis dan hasil surveilans virus influenza di Indonesia.

    “Dan ketiga, saya minta adanya percepatan pengembangan atau pengadaan vaksin alternatif yang lebih efektif bila terbukti vaksin saat ini memiliki efektivitas rendah terhadap varian yang dominan,” tegas Legislator yang akrab disapa Ninik itu.

    Ninik juga menilai perlunya kolaborasi lebih erat antara DPR, Kemenkes, ahli, serta organisasi kesehatan global untuk memastikan Indonesia tidak tertinggal dalam respons epidemi influenza musiman.

    “Di mana kasus ini juga semakin kompleks,” kata dia.

    Sebagai informasi, subclade K adalah bentuk baru dari virus influenza A (H3N2) yang belakangan mendominasi gelombang kasus flu di sejumlah negara, termasuk Inggris, Amerika Serikat (AS), Australia, dan Jepang.

    Meski otoritas kesehatan dunia menyatakan varian ini tidak secara inheren lebih mematikan, tingkat penularannya yang tinggi membuat lonjakan kasus dan tekanan pada fasilitas kesehatan meningkat pesat.

    Menurut data terakhir dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC), hingga saat ini di AS diperkirakan telah terjadi jutaan kasus influenza pada musim ini dan puluhan ribu rawat inap yang sebagian besar terkait H3N2 subclade K.

  • Warga JGC Adukan Masalah RDF Rorotan ke DPR: Dampaknya Sudah Lintas Provinsi Megapolitan 26 November 2025

    Warga JGC Adukan Masalah RDF Rorotan ke DPR: Dampaknya Sudah Lintas Provinsi Megapolitan 26 November 2025

    Warga JGC Adukan Masalah RDF Rorotan ke DPR: Dampaknya Sudah Lintas Provinsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Warga Jakarta Garden City (JGC) mengadukan masalah uji coba pengolahan sampah atau Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara ke Komisi IX DPR RI, Rabu (26/11/2025).
    Warga bertemu Wakil Ketua Komisi IX
    DPR
    RI Nihayatul Wafiroh dan anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari.
    Ketua RT 18 RW 14 Klaster Shinano, JGC, Jakarta Timur, Wahyu Andre, mengatakan alasan mengadukan masalah uji coba
    RDF Rorotan
    karena tidak hanya dirasakan oleh warga Jakarta, tapi sudah lintas kota dan provinsi.
    “Kenapa kami ke DPR? Karena dampak
    uji coba RDF
    kemarin sudah lintas kota/kabupaten dan provinsi,” ujar Wahyu saat dihubungi
    Kompas.com
    , Rabu.
    Dalam pertemuan itu, Wahyu menjelaskan, Komisi IX DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen AMDAL RDF Rorotan, termasuk meninjau kembali kelayakan lingkungan, kepatuhan terhadap baku mutu emisi, dan kualitas pengelolaan udara.
    Komisi IX DPR juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka dokumen AMDAL sebagai bentuk transparansi dan pemenuhan hak warga atas informasi lingkungan.
    Selain itu, Komisi IX DPR menginstruksikan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk melakukan penelitian epidemiologis guna memastikan ada tidaknya hubungan antara operasional RDF Rorotan dan peningkatan kasus ISPA atau gangguan kesehatan lainnya.
    Komisi IX DPR mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat Pemprov Jakarta melakukan audit kinerja dan anggaran terhadap proyek pembangunan RDF yang menelan biaya Rp 1,28 triliun, demi memastikan efektivitas dan integritas penggunaan dana publik.
    “Mereka mengusulkan pembentukan satuan tugas lintas wilayah untuk menangani dugaan
    dampak kesehatan
    dan lingkungan yang meluas ke beberapa wilayah administratif,” ucap Wahyu.
    Selanjutnya warga akan melakukan pertemuan dengan DPRD Jakarta. Dia berharap Gubernur Pramono Anung atau Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno hadir dalam pertemuan itu.
    “Kami sudah menyampaikan (permohonan audiensi) melalui WhatsApp ke Pak Pramono, tapi tampaknya permohonan kami belum direspons,” ujarnya.
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan kabar soal penghentian sementara proyek Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara.
    Ia menegaskan uji coba RDF tidak dihentikan, melainkan kapasitas pengolahan sampahnya dikurangi untuk sementara waktu.
    “Tidak dihentikan. Sekarang kapasitasnya kita batasi sampai 1.000 (ton),” kata Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Kamis (6/11/2025).
    Pramono menjelaskan, sebelumnya fasilitas RDF sempat beroperasi dengan kapasitas 2.000 hingga 2.500 ton
    sampah
    per hari.
    Namun, peningkatan kapasitas tersebut justru menimbulkan sejumlah masalah teknis dan lingkungan, terutama bau tak sedap yang tercium hingga ke permukiman warga sekitar.
    “Ketika dinaikkan jadi 2.000 (ton), bahkan sempat 2.500 (ton), mulai muncul problem. Sampahnya kena hujan, prosesnya terganggu, lalu truk-truk pengangkut yang lama meneteskan air lindi dan menimbulkan bau,” jelasnya.
    Menurut dia, persoalan utama bukan pada teknologi RDF, melainkan sistem pengangkutan dan kondisi sampah yang dikirim ke lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi IX DPR optimistis masalah pengangguran di Kepri teratasi

    Komisi IX DPR optimistis masalah pengangguran di Kepri teratasi

    Tanjungpinang (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh optimistis persoalan pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dapat diatasi karena kawasan perbatasan itu terus berkembang seiring banyaknya investasi masuk dari dalam hingga luar negeri.

    Menurutnya, saat ini Kepri mempunyai tujuh kawasan ekonomi khusus (KEK) dengan menyerap tenaga kerja, sehingga ia meminta pemerintah daerah membekali masyarakat lokal dengan berbagai keterampilan khusus agar terserap sesuai kebutuhan dunia kerja.

    “Kepri terutama Batam dengan segala kemajuannya, maka jangan sampai warga lokal cuma jadi penonton, tapi harus jadi mesin utama dalam menggerakkan ekonomi daerah,” kata Wafiroh selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX padat rapat bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Senin.

    Wafiroh juga mendorong pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memaksimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) guna meningkatkan kompetensi pekerja lokal berbasis potensi di daerah tersebut.

    Ia mencontohkan Kepri terkenal sebagai daerah maritim dengan 96 persen luas lautan, sehingga program-program pelatihan kerja bisa difokuskan pada sektor pengolahan sumber daya laut.

    “Pelatihan kerja di sektor pariwisata pun perlu diperbanyak, karena Kepri juga terkenal dengan pariwisatanya, bahkan termasuk penyumbang kunjungan wisman terbesar ketiga nasional,” ujarnya.

    Selanjutnya, Wafiroh turut menyoroti tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kepri sebesar 6,8 persen atau urutan tertinggi kedua tingkat nasional setelah Papua.

    Dia meyakini bahwa TPT di daerah berjuluk Bumi Segantang Lada itu bukan 100 persen berasal dari penduduk setempat, melainkan 50 persen disumbangkan banyaknya penduduk luar yang masuk di Kepri.

    Ia menyebut Kepri, khususnya Batam menjadi magnet bagi warga luar daerah seperti Pulau Jawa hingga NTB, untuk mengadu nasib mencari pekerjaan.

    “Kepri ini seperti gula, sehingga banyak semut yang datang. Tapi, jangan sampai justru menjadi tempat penampung masyarakat yang tidak punya pekerjaan,” ucapnya.

    Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan kondisi pengangguran di provinsi itu dipengaruhi tingginya arus masuk pencari kerja dari luar daerah.

    Menurut dia, Kepri memiliki berbagai keunggulan strategis yang menjadi daya tarik nasional maupun internasional.

    Selain letak geografisnya yang strategis di jalur pelayaran internasional, pemerintah pusat juga memberikan berbagai perlakuan khusus bagi Kepri, seperti penetapan wilayah perdagangan bebas (FTZ) di beberapa kawasan, antara lain Batam, Bintan, dan Karimun. Khusus Batam, seluruh wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan FTZ.

    “Kondisi ini menjadikan Batam sebagai magnet kuat bagi para investor untuk menanamkan modalnya, sekaligus menjadi daya tarik besar bagi para pencari kerja dari berbagai provinsi di Indonesia,” kata Gubernur Ansar.

    Namun demikian, kata dia, derasnya arus masuk tenaga kerja dari luar daerah tidak sepenuhnya membawa dampak positif.

    Menurut Ansar, banyak di antara pencari kerja yang ternyata belum memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri di Kepri, yang kemudian secara langsung mempengaruhi angka TPT di provinsi ini. Akibatnya, hal ini berpengaruh besar terhadap angka TPT Kepri.

    Gubernur Kepri berharap adanya pengaturan khusus bagi para pendatang yang ingin mencari kerja di Kepri, sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dapat berjalan seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten.

    “Tujuannya bukan untuk membatasi, tapi memastikan mereka yang datang benar-benar siap bersaing di dunia kerja,” kata Ansar.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 5 Bos BGN Minta Uang ke Purbaya, tapi Ditegur DPR karena Tak Paham Cara Ajukan Anggaran Nasional

    5 Bos BGN Minta Uang ke Purbaya, tapi Ditegur DPR karena Tak Paham Cara Ajukan Anggaran Nasional

    Bos BGN Minta Uang ke Purbaya, tapi Ditegur DPR karena Tak Paham Cara Ajukan Anggaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana kena tegur DPR karena dianggap tidak mengerti bagaimana mekanisme pengajuan anggaran negara.
    Sebab, Dadan ingin meminta uang tambahan ke
    Menteri Keuangan
    (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, tapi ternyata belum meminta persetujuan
    DPR
    terlebih dahulu.
    Hal tersebut terjadi saat Dadan rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
    Mulanya, Dadan menyebut BGN masih memerlukan anggaran Rp 28,6 triliun.
    Pekan ini, mereka akan mengajukan penambahan anggaran itu ke Kemenkeu.
    “Dan untuk pembangunan SPPG terpencil ini, kalau 6.000 saja bisa tercapai, maka kami butuh Rp 18 triliun. Nah, Rp 18 triliun dikurangi dengan dana yang dibintangi itu, itu kami akan membutuhkan tambahan Rp 14,1 triliun. Sehingga total ABT (Anggaran Belanja Tambahan) yang kami akan ajukan minggu ini ke Kementerian Keuangan itu kurang lebih Rp 28,6 triliun,” ujar Dadan.
    Dadan menuturkan, jika anggaran tambahan itu sudah disetujui Kemenkeu, maka BGN akan melapor ke Komisi IX DPR.
    Barulah setelah melapor ke DPR, BGN akan meminta persetujuan terkait penambahan anggaran ini.
    “Nanti setelah disetujui oleh Kementerian Keuangan, termasuk optimalisasi serapan-serapan yang tidak optimal, kami akan lapor ke Komisi IX. Mungkin akan ada rapat persetujuan terkait dengan itu. Itu terkait dengan anggaran,” ujar dia.
    “Jadi, kami sudah koordinasi dan Kementerian Keuangan memberikan waktu yang sangat pendek, hanya 2 hari untuk melakukan optimalisasi serapan anggaran yang kurang dan juga tambahan yang dibutuhkan,” sambung Dadan.
    Mendengar pernyataan itu, para anggota DPR ramai-ramai langsung menginterupsi.
    Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengatakan, Dadan seharusnya meminta persetujuan anggaran ke DPR dulu, baru Kemenkeu, bukan malah sebaliknya.
    “Izin, Pak, ini yang perlu kita luruskan, sebenarnya sebelum minta ke Kemenkeu, Pak, ke kita dulu, Pak. Sebelum minta ke Kemenkeu ke kita dulu, karena fungsi anggaran di kita, Pak. Bapak ke Kemenkeu dengan membawa surat dari persetujuan dari kita, Pak,” kata Wafiroh.
    Wafiroh mengatakan, pada masa reses kemarin, DPR saja sampai rapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan, karena Kemnaker harus meminta persetujuan DPR mengenai anggaran.
    Sebab, itu merupakan hari terakhir mereka mengajukan tambahan anggaran ke Kemenkeu, sehingga Kemnaker harus rapat dengan DPR untuk meminta persetujuan.
    “Jadi, harus ke kita dulu, Pak. Nah, ini kayaknya Pak Dadan harus ada dari tim yang tahu betul, tahu proses seperti ini, Pak. Ini harus ke kita dulu, Pak. Harusnya kalau Bapak mau mengajukan ini hari ini bisa Bapak bilang ke tim kita, bahwa salah satu agendanya adalah persetujuan penambahan anggaran. Begitu. Mekanismenya seperti itu. Pengajuan penambahan anggaran di sini. Baru di sini kita sepakati baru ke Kemenkeu, Pak. Gitu, Pak. Jadi bukan kebalik, Pak,” cecar Wafiroh.
    “Bukan kita hanya bagian menyetujui, karena dari Kemenkeu pasti akan ditanya ke sini, Pak. Begitu Pak Dadan,” lanjut dia.
    Kemudian, Wakil Ketua Komisi IX DPR lainnya, Putih Sari mempertanyakan kenapa tim biro BGN tidak mengerti bagaimana mekanisme pengajuan anggaran negara.
    “Ya izin, kami khawatir nanti ditolak kalau tidak ada persetujuan dari Komisi IX, Bapak, mengajukan anggaran tambahan. Ini saya mempertanyakan justru tim dari roren gimana, ya. Enggak ngerti pembahasan mekanisme anggaran negara ini kayaknya. Jadi harusnya minta persetujuan dulu dari kami, baru Bapak ajukan ke Kemenkeu, itu alur yang benar,” kata Putih.
    Mendengar cecaran anggota DPR itu, Dadan memberikan respons.
    Dia menyatakan, akan meminta permintaan pengajuan tambahan anggaran ke Komisi IX DPR terlebih dahulu.
    “Baik kalau gitu nanti kami ajukan permintaan untuk pengajuan. Saya kira kita ajukan segera, sepulang dari sini kita menulis surat ke Komisi IX untuk pengajuan anggaran, agar minggu ini kita juga bisa membahas terkait dengan itu, mudah-mudahan difasilitasi oleh Komisi IX,” imbuh Dadan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nduk Nik Imbau Pesantren di Jatim Cek Kelayakan Bangunan Usai Asrama Putri di Situbondo Ambruk

    Nduk Nik Imbau Pesantren di Jatim Cek Kelayakan Bangunan Usai Asrama Putri di Situbondo Ambruk

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur III, Nihayatul Wafiroh atau yang akrab disapa Nduk Nik, mengimbau seluruh yayasan pondok pesantren di Jawa Timur untuk proaktif memeriksa kualitas bangunan setelah peristiwa ambruknya asrama putri Pondok Pesantren Salafiah Syafi’iyah Syekh Abdul Qodir Jailani di Jalan Pesanggrahan, Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Rabu (29/10/2025) dini hari sekitar pukul 00.30 WIB.

    “Keselamatan santri harus menjadi prioritas. Saya mengimbau seluruh pesantren agar segera memeriksa kelayakan bangunan asrama dan ruang belajar, dan melaporkan jika ada potensi kerawanan kepada Satgas Penataan Bangunan Pondok Pesantren, baik melalui saya maupun hotline 158,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Rabu (29/10/2025).

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu menegaskan, dirinya merasa terpanggil untuk memastikan proses pemulihan pascakejadian berjalan cepat dan menyeluruh. “Sebagai wakil rakyat dari dapil Jatim III, saya merasa terpanggil untuk memastikan proses pemulihan berjalan cepat dan menyeluruh. Semoga kejadian serupa tidak terulang kembali di pondok-pondok pesantren lainnya,” imbuhnya.

    Sebagai bentuk tanggapan cepat, Nduk Nik juga memerintahkan seluruh tim Nihayah Center (NC) untuk turun langsung membantu penanganan musibah di lokasi. “Tim kami akan berkoordinasi dengan pihak pondok, pemerintah daerah, dan dinas terkait untuk memastikan penanganan berjalan cepat. Baik kebutuhan akses kesehatan, logistik, maupun sarana prasarana insyaallah kami bantu sekuat mungkin,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Nduk Nik turut menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa asrama putri Pondok Pesantren Salafiah Syafi’iyah Syekh Abdul Qodir Jailani.

    “Belum sembuh luka kami para santri setelah musibah Al Khoziny, kini kami kembali diuji dengan peristiwa serupa. Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhumah husnul khatimah dan para santriwati yang terluka segera diberikan kesembuhan,” ujarnya. [hen/beq]

  • DPR Singgung Omnibus Law Cipta Kerja saat Rapat Bahas RUU Ketenagakerjaan

    DPR Singgung Omnibus Law Cipta Kerja saat Rapat Bahas RUU Ketenagakerjaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi IX DPR RI memastikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru dimulai akan menghasilkan UU baru, bukan merupakan revisi UU.

    Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyampaikan bahwa parlemen menerima pelbagai masukan dan pokok pikiran 22 konfederasi serikat buruh dalam rapat panitia kerja (Panja) RUU Ketenagakerjaan pada hari ini.

    “Sehingga nanti undang-undang ini yang akan kami buat, itu justru undang-undang baru, ya, bukan revisi. Undang-undang ini akan dikerjakan secara komprehensif,” kata Irma dalam rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Politisi Partai Nasdem ini lantas menyinggung proses legislasi UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja alias Omnibus Law Ketenagakerjaan yang saat itu berlangsung di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

    Irma memandang bahwa proses legislasi tersebut banyak memicu reaksi masyarakat sipil, termasuk buruh, sehingga parlemen dan pemerintah disebutnya juga perlu berbenah diri.

    Oleh karena itu, dia menyebut bahwa DPR bakal duduk bersama kalangan buruh hingga pengusaha untuk membahas secara terperinci mengenai pokok-pokok rancangan beleid baru ini.

    “Semuanya akan kami akomodir satu demi satu masukan-masukan yang betul-betul bisa membuat undang-undang ini menjadi undang-undang yang memang bermaslahat,” tutur Irma.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menegaskan apabila pembahasan ini memuat perubahan hingga 80% dari UU yang ada, maka pihaknya akan mengeluarkan UU baru.

    Mengingat usulan buruh yang banyak menggarisbawahi perihal perlindungan pekerja, maka dia mengusulkan draf ini diberi nama RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja.

    Diberitakan sebelumnya, sejumlah serikat buruh bersama Komisi IX DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-undang tentang Perubahan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan (RUU Ketenagakerjaan). Kalangan buruh menyampaikan pandangan dan masukan terkait pokok-pokok pikiran terkait rancangan beleid tersebut.

    Pandangan pertama disampaikan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), yang diwakili Roy Jinto. Dia menekankan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pembahasan ini berlaku untuk UU yang baru, bukan revisi UU.

    “Karena ini adalah Undang-undang yang baru sesuai dengan Putusan MK No. 168, pertama adalah bahwa upah minimum kabupaten/kota ini kami mengusulkan menjadi wajib bagi daerah yang selama ini upah minimumnya adalah UMK,” katanya.

  • Gantikan Karding, PKB Ingatkan Agar Mukhtarudin Tak Asal Buka Moratorium

    Gantikan Karding, PKB Ingatkan Agar Mukhtarudin Tak Asal Buka Moratorium

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden Prabowo Subianto mencopot Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkiran Bangsa (PKB) Periode 2014 – 2019 Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Posisi Karding digantikan Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh atau Ninik mengaku menaruh harapan besar terhadap perbaikan dan penguatan sistem perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di bawah kepemimpinan Mukhtarudin yang baru dilantik kemarin.

    Di lain sisi, Ninik mengingatkan, agar kebijakan pembukaan moratorium penempatan PMI tidak dilakukan secara gegabah. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus dibarengi dengan jaminan perlindungan yang jelas dan terukur bagi seluruh calon PMI.

    “Jangan asal membuka moratorium tanpa kesiapan sistem perlindungan yang menyeluruh. Kita harus memastikan bahwa calon PMI mendapatkan pendampingan yang sistematis dan terukur, sehingga kompetensi mereka benar-benar terjamin dan siap bersaing secara global,” tegas anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur III yang meliputi Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo ini, Selasa (9/9/2025).

    Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu juga menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap praktik-praktik pengiriman PMI secara ilegal, yang dinilai masih menjadi persoalan serius dan berdampak langsung pada keselamatan serta martabat para pekerja migran Indonesia.

    Komisi IX DPR RI, lanjut Ninik, akan terus mengawal kebijakan dan program Kementerian P2MI agar senantiasa berpihak pada perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran, mulai dari proses pra-penempatan, masa kerja, hingga purna penempatan.

    “Pengawasan harus ditingkatkan. Pemerintah tidak boleh memberi ruang sedikit pun bagi sindikat atau oknum yang bermain di balik pengiriman PMI ilegal. Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga soal kemanusiaan,” katanya. [hen/ian]

  • DPR Minta Kasus Keracunan Makanan MBG di NTT Diusut Tuntas

    DPR Minta Kasus Keracunan Makanan MBG di NTT Diusut Tuntas

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan kelalaian penyedia makanan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengakibatkan 215 siswa di Nusa Tenggara Timur mengalami keracunan massal. Nihayatul menegaskan bahwa kejadian tersebut bisa mencederai misi besar pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

    “Jangan sampai program baik pemerintah tercoreng hanya karena kelalaian dalam pemilihan dan pengawasan menu makanan,” ujar Nihayatul kepada wartawan, Jumat, 25 Juli.

    “Memberikan makanan sembarangan kepada siswa adalah bentuk pengabaian terhadap masa depan generasi bangsa,” tegasnya.

    Legislator dari Dapil Jawa Timur III itu juga meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas/ BGN) agar lebih serius, teliti, dan bertanggung jawab dalam mengawasi setiap menu yang akan dihidangkan kepada siswa, terutama dalam program bantuan makan bergizi. Menurut Nihayatul pengawasan harus dilakukan tidak hanya di NTT, tetapi juga di seluruh daerah penerima program serupa.

    “Kami mendesak BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mitra penyedia makanan. Lakukan pengecekan menyeluruh ke daerah lain, jangan tunggu kejadian serupa terjadi. Ini soal keselamatan dan masa depan anak-anak kita,” kata perempuan yang akrab disapa Ninik itu.

    Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, agar standar kualitas dan keamanan pangan benar-benar dijaga ketat. Ninik meminta sinergi antara pengelola MBG dengan BPOM dan pihak terkait untuk ditingkatkan.

    “Program makanan bergizi adalah investasi masa depan bangsa. Jangan sampai justru menjadi sumber penyakit karena lalai diawasi,” pungkasnya.

    Diketahui, dalam dua hari terakhir, sedikitnya 215 siswa di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami gejala keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG.

    Insiden menyebar di dua wilayah, sebanyak 140 siswa SMPN 8 Kupang dan 75 siswa dari tiga sekolah di Kabupaten Sumba Barat Daya.

    Gejala yang dilaporkan mencakup mual, muntah, diare, pusing, dan gatal-gatal, hingga sejumlah siswa harus dilarikan ke berbagai rumah sakit di wilayah masing-masing.

  • Kembali Terjadi, Keracunan MBG Coreng Program Baik Pemerintah

    Kembali Terjadi, Keracunan MBG Coreng Program Baik Pemerintah

    GELORA.CO -Aparat penegak hukum didesak untuk mengusut tuntas dugaan kelalaian penyedia makanan MBG yang mengakibatkan 215 siswa di Nusa Tenggara Timur mengalami keracunan massal.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh,  menegaskan kejadian tersebut sangat memprihatinkan dan mencederai misi besar pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

    “Jangan sampai program baik pemerintah tercoreng hanya karena kelalaian dalam pemilihan dan pengawasan menu makanan. Memberikan makanan sembarangan kepada siswa adalah bentuk pengabaian terhadap masa depan generasi bangsa,” tegas legislator asal Banyuwangi itu dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 25 Juli 2025.

    Ninik, sapaan akrabnya, juga meminta Badan Pangan Nasional agar lebih serius, teliti, dan bertanggung jawab dalam mengawasi setiap menu yang akan dihidangkan kepada siswa, terutama dalam program bantuan makan bergizi. 

    Menurutnya, pengawasan harus dilakukan tidak hanya di NTT, tetapi juga di seluruh daerah penerima program serupa.

    “Kami mendesak BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mitra penyedia makanan. Lakukan pengecekan menyeluruh ke daerah lain, jangan tunggu kejadian serupa terjadi. Ini soal keselamatan dan masa depan anak-anak kita,” ujarnya.

    Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu pun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, agar standar kualitas dan keamanan pangan benar-benar dijaga ketat.

    “Saya minta sinergi antara pengelola MBG dengan BPOM dan pihak terkait ditingkatkan. Program makanan bergizi adalah investasi masa depan bangsa. Jangan sampai justru menjadi sumber penyakit karena lalai diawasi,” pungkasnya.

    Dalam dua hari terakhir, sedikitnya 215 siswa di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami gejala keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG.

    Insiden menyebar di dua wilayah: 140 siswa SMPN 8 Kupang dan 75 siswa dari tiga sekolah di Kabupaten Sumba Barat Daya. Gejala yang dilaporkan mencakup mual, muntah, diare, pusing, dan gatal-gatal, hingga sejumlah siswa harus dilarikan ke berbagai rumah sakit di wilayah masing-masing

  • Lembaga Kaderisasi Nasional sudah harus bergerak di level publik

    Lembaga Kaderisasi Nasional sudah harus bergerak di level publik

    Sumber foto: Radio Elshinta/ HUB

    Gus Muhaimin: Lembaga Kaderisasi Nasional sudah harus bergerak di level publik
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Senin, 14 Juli 2025 – 22:42 WIB

    Elshinta.com – Dalam rangka menyambut Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lembaga Kaderisasi Nasional DPP PKB akan menggelar Pelantikan Lembaga Kaderisasi Nasional pada 14-16 Juli 2025 di Hotel Millennium Jakarta dan Kampoeng Gowes Depok. 

     

    Dengan mengusung tema “Mencetak Kader PKB; Mengakar ke Bumi dan Maslahat bagi Umat”, kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam membangun kader yang unggul dan berdaya saing.

    Lembaga ini bertujuan mencetak kader yang tangguh, berintegritas, dan berakar kuat pada nilai-nilai perjuangan PKB seperti Aswaja, kebangsaan, dan keadilan sosial. Fokus utama ke depan adalah memperkuat jaringan kader hingga wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) serta meningkatkan partisipasi generasi muda, khususnya milenial dan Gen Z, melalui pendekatan digital yang relevan dan program pendidikan politik yang progresif. Melalui kaderisasi, PKB juga akan memperluas daya jangkau konstituen PKB di basis-basis baru non muslim, khususnya di Indonesia Timur seperti Bali, NTT, Maluku dan Papua.

     

    Program unggulan seperti SKP (Sekolah Kader Perubahan), DIKBAR (Pendidikan Kader Badan Partai), PKPB (Pendidikan Kader Penggerak Bangsa), KURPOL (Kursus Politik), SESPIMP (Sekolah Pemimpin Perubahan), dan AKPOLBANG (Akademi Politik Kebangsaan) disiapkan untuk memperluas basis kader hingga ke masyarakat umum. Ditargetkan, 3.600 angkatan kaderisasi dengan total 270.000 peserta akan terealisasi hingga akhir 2025. Lembaga ini juga menjalin sinergi dengan pesantren, ormas, dan akademisi guna memperkuat kapasitas dan jejaring sosial para kader.

     

    Kegiatan ini menjadi langkah nyata PKB dalam mencetak pemimpin masa depan yang siap memperjuangkan kepentingan rakyat melalui jalur kebijakan publik.

     

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa harlah ke 27 PKB di hadiahi dengan terbentuknya ribuan kader dalam waktu yang singkat. 

     

    “Hadiahnya bukan sekedar pelantikan untuk PKB. Untuk ulang tahun kita yang ke 27. Hadiah yang paling saya terharu, bangga sama sahabat Hanif Dakhiri, sahabat Zainul adalah dalam waktu singkat ribuan kader-kader telah terbentuk,”ucap Gus Muhaimin.

     

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa Lembaga Kaderisasi Nasional sudah harus bergerak di level publik, diantaranya melalui media sosial, forum yang lebih luas yang menimbulkan kesadaran politik yang independen ditengah masyarakat.

     

    “Melalui kaderisasi saya minta lembaga kaderisasi nasional ini sudah tidak hanya bergerak di level kelas, di level komunitas tapi di level publik melalui sosial media, melalui berbagai forum yang lebih luas sehingga kesadaran politik yang independen itu harus terus ditemukan di masyarakat,”tegas Gus Muhaimin.

     

    Sementara itu, susunan pengurus Lembaga Kaderisasi Nasional (LKN) DPP PKB meliputi:

     

    DEWAN PEMBINA:

    1. Dr. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., Ketua Umum DPP PKB

    2. Dr. M. Hasanuddin Wahid, M.Si., Sekretaris Jenderal DPP PKE

    3. Dr. M. Hanif Dhakiri, M.Si., Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi, Organisasi, Kaderisasi dar Data Informasi

     

    DEWAN PENGARAH:

    1. KH. Abdul Mun’im DZ

    2. KH. Adnan Anwar

    3. Zaini Rahman

    4. Yanuar Prihatin

    5. Anggia Erma Rini

    6. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz

    7. Nihayatul Wafiroh

    8. Tommy Kurniawan

    9. Daniel Johan

    10. Idham Arsyad

    11. KH. Hariri 

     

    Ketua Zainul Munasichin

    Wakil Ketua Zona Jawa Muhammad Dawam

    Wakil Ketua Zona Sumbagsel H. S.N. Prana Putra Sohe

    Wakil Ketua Zona Sumbagut Faridah Farichah

    Wakil Ketua Zona Kalimantan

    Irma Muthoharoh

    Wakil Ketua Zona Sulawesi 

    Syamsu Rizal Marzuki Ibrahim

    Wakil Ketua Zona Bali-Nusa Tenggara

    Usman Husin

    Wakil Ketua Zona Maluku-Papua

    Indra Jaya

    Wakil Ketua Bidang Penataan Kelembagaan Kaderisasi Mahrus Ali

    Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Badrut Tamam

    Wakil Ketua Bidang Modul dan Pengembangan Kurikulum Fuad Bahari

    Wakil Ketua Bidang Data dan Sertifikasi Kelulusan Badrul Munir

    Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Jejaring Kader Andreas Marbun

    Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Generasi Millenial Fauzan Amin

    Wakil Ketua Bidang Lintas Agama Carolus Nino Tindra 

    Wakil Ketua Bidang Petani dan Nelayan Fathullah Syahrul

    Wakil Ketua Bidang Pekerja Migran Ali Nurdin

    Wakil Ketua Bidang Mahasiswa dan Generasi Z Nurul Mubin

    Wakil Ketua Bidang Perempuan Khizanaturrohmah

    Sekretaris MF Nurhuda Yusro

    Wakil Sekretaris Ahmad Riyanto

    Wakil Sekretaris Nur Kholim

    Wakil Sekretaris M. Husein

    Wakil Sekretaris Deta Anggraeni Ilyas 

    Wakil Sekretaris Bustanul Arifin

    Wakil Sekretaris Eneng Ervi Siti Zahroh Zidni

    Wakil Sekretaris Andi Wibowo

    Wakil Sekretaris Maya Muizatil Lutfillah

    Wakil Sekretaris Saman

    Wakil Sekretaris Enung Maryati

    Wakil Sekretaris Suprafto

    Wakil Sekretaris Ali Jaziroh

    Wakil Sekretaris Siti Suciawati Sultan

    Wakil Sekretaris Priyo Pamungkas Kustiadi 

    Wakil Sekretaris Mohammad Kholil

    Wakil Sekretaris Edi Purwanto

    Wakil Sekretaris Heriadi

    Wakil Sekretaris Luluk Fadillah Muzni 

    Bendahara Kaisar Abu Hanifah 

    Wakil Bendahara Adil Satria

    Wakil Bendahara Arif Susanto.

     

     

    Penulis: Hutomo Budi

    Sumber : Radio Elshinta