Xcloud.id

Tag: Nicke Widyawati

  • Alasan KPK Intens Periksa Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati di Kasus PGN

    Alasan KPK Intens Periksa Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati di Kasus PGN

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (17/3/2025).

    Nicke diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi jual beli gas PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. atau PGN dengan PT Inti Alasindo Energi (IAE). 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Nicke sebelumnya dipanggil untuk diperiksa pada pekan lalu, Senin (10/3/2025). Namun, dia berhalangan hadir sehingga pemeriksaannya dijadwalkan kembali. Kini, penyidik KPK memeriksanya dalam kapasitas sebagai saksi. 

    “Betul hari ini Senin, tanggal 17 Maret 2025 Sdr. Nicke Widyawati telah hadir di Gedung Merah Putih KPK. Kehadiran yang bersangkutan dalam rangka memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi penyidikan perkara tindak pidana korupsi kerja sama jual beli gas antara PT PGN dengan PT IAE,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Senin (17/3/2025). 

    Pada panggilan pekan lalu, pemanggilan Nicke oleh penyiidk diketahui dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur SDM Pertamina. 

    Pada saat itu, KPK turut memanggil beberapa saksi lain seperti mantan Direktur Keuangan Pertamina Arif Budiman, mantan Direktur Keuangan PGN Nusantara Suyono, mantan Direktur Gas Pertamina Yenni Andayani, mantan Direktur PGN Desima Siahaan serta mantan Direktur Utama Pertagas yang kini menjabat Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro. 

    Dari enam saksi yang dipanggil pekan lalu, hanya tiga yang hadir yaitu Yenni Andayani, Desima A Siahaan serta Wiko Migantoro. Ketiganya diperiksa berkaitan dengan pembentukan holding migas.

    Lembaga antirasuah menyebut pembentukan holding migas itu pada 2018 lalu berkaitan dengan perjanjian jual beli gas yang dilakukan perseroan. 

    “Untuk saksi yang hadir, penyidik mendalami tentang pembentukan Holding Migas dan kaitannya dengan Perjanjian Jual Beli Gas,” kata Tessa, pada keterangan terpisah. 

    Struktur Saham PGN

    Sebagaimana diketahui, Pertamina merupakan pemegang saham mayoritas di PGN sejak 11 Maret 2018. Kepemilikan sahamnya kini mencapai 56,96%. Hal itu sejalan dengan program pemerintah membentuk Holding BUMN Migas. 

    Dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet (Setkab), Menteri BUMN Rini Soemarno saat itu menandatangani akta pengalihan saham seri B milik Negara sebesar 56,96% di PGN kepada Pertamina.

    Hal itu yang menjadi alasan KPK memanggil sejumlah petinggi Pertamina maupun anak usahanya di kasus PGN belakangan ini. Sebelum Nicke Widyawati, sudah ada dua mantan direktur utama Pertamina yang diperiksa yaitu Elia Massa Manik serta Dwi Soetjipto.

    KPK juga pernah memeriksan mantan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk mendalami hal yang sama. 

    Adapun KPK menduga terjadi kerugian keuangan negara pada perjanjian jual beli gas antara BUMN dengan kode emiten PGAS itu dan PT IAE. Sudah ada dua tersangka yang ditetapkan yakni mantan Direktur Komersial PGN Danny Praditya serta Komisaris PT IAE sekaligus Direktur Utama PT Isargas Iswan Ibrahim. 

    Keduanya ditetapkan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) No.79/DIK.00/01/05/2024 dan No.80/DIK.00/01/05/2024 pada tanggal 17 Mei 2024.  

    Kasus itu diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Dugaan kerugian negara itu berawal dari kegiatan jual-beli gas PGN sebagaimana hasil audit tujuan tertentu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

  • Nicke Widyawati Berpotensi Diperiksa dalam Kasus Korupsi Pertamina, Jabat Dirut Sejak 2018-2024 – Halaman all

    Nicke Widyawati Berpotensi Diperiksa dalam Kasus Korupsi Pertamina, Jabat Dirut Sejak 2018-2024 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mempertimbangkan untuk memanggil Nicke Widyawati, mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero),

    Dia akan dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023.

    Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar.

    120 Saksi Diperiksa

    Sejak penyidikan dimulai, lebih dari 120 saksi telah diperiksa.

    Namun, nama Nicke Widyawati belum muncul dalam daftar saksi yang dipanggil.

    “Sampai hari ini, ada sekitar lebih dari 120 orang dan ini kan kalau kita lihat kan tahunnya kan tempusnya kan 2018-2023, memang ada banyak-banyak orang yang harus dimintai keterangan terkait itu,” kata Harli saat ditemui di kawasan Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (14/3/2025), 

    “Tidak tertutup juga kemungkinan untuk (Ahok) dipanggil lagi, termasuk kepada pihak-pihak manapun yang terkait dengan peristiwa ini apakah direksi, apakah jajaran komisaris dan seterusnya, apakah di jajaran subholding maupun di holding-nya,” ujarnya.

    Harli menegaskan pemanggilan saksi-saksi itu mengikuti kebutuhan penyidik dalam mengungkap perkara, yakni mana yang perlu diutamakan untuk membuat terang kasus ini. 

    “Nanti kita lihat apakah penyidik sudah merencanakannya (pemanggilan Nicke) karena ini kan terkait dengan kebutuhan penyidikan dan terkait dengan perbuatan para tersangka.”

    “Tentu, pihak-pihak mana yang lebih diutamakan dulu untuk membuat terang perkara ini, tentu itu yang akan didahulukan,” ujar Harli.

    Nicke Widyawati menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina sejak 30 Agustus 2018 hingga 4 November 2024.

    Ia sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas Direktur Utama menggantikan Elia Massa Manik.

    Nicke adalah lulusan Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung dan memiliki gelar S2 di bidang Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran.

    Nicke dikenal sebagai sosok berprestasi, meraih berbagai penghargaan, termasuk “Most Powerful Women International” dari Majalah Fortune pada tahun 2020.

    Ia memulai karier di PT Rekayasa Industri dan memiliki pengalaman luas di berbagai posisi di sektor BUMN.

    Penyelidikan Korupsi Pertamina

    Kejaksaan Agung saat ini sedang menyelidiki kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 19,37 triliun.

    Dalam perkembangannya, Kejagung sudah memeriksa sejumlah saksi, salah satunya adalah eks Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Selain Nicke, mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, juga berpotensi dipanggil.

    Dalam kasus ini, Kejagung sudah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka.

    Mereka adalah Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock And Produk Optimization PT Pertamina Internasional, Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

    Kemudian Agus Purwono selaku Vice President (VP) Feedstock, Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

    Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Niaga, dan Edward Corne selaku Heavy Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga.

    Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • KPK Periksa Petinggi Pertamina hingga Pertagas di Kasus Korupsi PGN – Page 3

    KPK Periksa Petinggi Pertamina hingga Pertagas di Kasus Korupsi PGN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus korupsi kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Isargas/Inti Alasindo Energi (IAE) pada tahun 2017-2021.

    “Hari ini Senin, 10 Maret 2025, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait kerja sama jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE,” tutur Juru Bicara KPK Tessa Mahardika kepada wartawan, Senin (10/3/2025).

    Tessa merinci, para saksi yang diperiksa adalah Arif Budiman Direktur Keuangan PT Pertamina tahun 2014-2017, Nusantara Suyono selaku Direktur Keuangan PT PGN tahun 2016-April 2018, dan Yenni Andayani selaku Direktur Gas PT Pertamina tahun 2014-2017.

    Kemudian Nicke Widyawati selaku Direktur SDM PT Pertamina, Desima A Siahaan selaku Direktur PT PGN, dan Wiko Migantoro selaku Direktur Utama (Dirut) PT Pertagas.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata Tessa.

    Sebelumnya, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri BUMN periode 2014-2019 Rini Soemarno sebagai saksi penyidikan dugaan korupsi terkait dengan persoalan jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk dan PT Isargas/Inti Alasindo Energi (IAE) pada tahun 2017-2021.

    “Diperiksa terkait dengan tindak pidana korupsi dalam transaksi jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE pada tahun 2017-2021,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (10/2/2025), seperti dilansir dari Antara.

    Rini menjalani pemeriksaan selama sekitar 5 jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dan membenarkan dirinya diperiksa sebagai saksi penyidikan perkara PGN.

    “Saya diminta untuk konfirmasi sebagai saksi mengenai dirutnya ini, program apa namanya, bukan lebih waktu PGN diakuisisi oleh Pertamina. Program itu adalah program pemerintah, program pemerintah untuk PGN diakuisisi,” kata Rini.

    Meski demikian, Rini mengaku tak tahu-menahu soal transaksi jual beli gas yang kini tengah disidik oleh KPK. Ia juga mengaku dikonfirmasi soal beberapa hal terkait dengan PT PGN Tbk.

    “Pokoknya mengenai beberapa informasi, apa namanya, nama dirutnya siapa, ini itu. Ada yang masih ingat, ada yang lupa, sudah 10 tahun,” tutur Rini.

     

    Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 yang merugikan negara lebih dari Rp193 triliun.

  • KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati di Kasus PGN (PGAS)

    KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati di Kasus PGN (PGAS)

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah pejabat direksi PT Pertamina (Persero) baik aktif maupun mantan pada kasus dugaan korupsi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. atau PGN (PGAS) dengan PT Inti Alasindo Energi (IAE). 

    Salah satu yang dipanggil di antaranya adalah mantan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengonfirmasi bahwa Nicke telah hadir memenuhi panggilan penyidik hari ini, Senin (10/3/2025). 

    Tessa menyebut pemeriksaan Nicke hari ini berkaitan dengan jabatan Direktur SDM Pertamina yang dijabatnya sebelum diangkat sebagai Direktur Utama. 

    “Hari ini Senin (103), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait kerja sama jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE: NW [mantan, red] Direktur SDM PT Pertamina,” ujarnya kepada wartawan, Senin (10/3/2025). 

    Selain Nicke, penyidik KPK turut memanggil sejumlah saksi lainnya yaitu mantan Direktur Keuangan Pertamina Arif Budiman, mantan Direktur Keuangan PGN Nusantara Suyono, mantan Direktur Gas Pertamina Yenni Andayani, serta mantan Direktur PGN Desima Siahaan. 

    KPK turut memanggil hari ini Wakil Direktur Utama Pertamina, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Pertagas, Wiko Migantoro. 

    Bukan Pertama Kali

    Berdasarkan catatan Bisnis, ini bukan pertama kalinya bekas direksi Pertamina diperiksa oleh KPK dalam kasus jual beli gas PGN. Pada Februari 2025 lalu, penyidik turut memeriksa mantan Bos Pertamina sebelum Nicke, yakni Elia Massa Manik (periode 2017-2018) dan Dwi Soetjipto (periode 2014-2016). 

    Pemanggilan beberapa mantan petinggi Pertamina itu diduga berkaitan dengan aksi akuisisi atau merger yang dilakukan di antara dua perusahaan milik negara itu. 

    Pada pemeriksaan mantan Menteri BUMN Rini Soemarno, Senin (10/2/2025), KPK menyebut tim penyidiknya mendalami soal kebijakan merger atau akuisisi pada perusahaan pelat merah. Namun, KPK tak memerinci lebih lanjut merger atau akuisisi BUMN mana yang didalami penyidik dari keterangan Rini. 

    Adapun saat Rini diperiksa, Menteri BUMN 2014-2019 itu mengaku ditanya oleh penyidik saat PGN diakusisi oleh BUMN migas lain, yakni PT Pertamina (Persero). Rini menegaskan bahwa akuisisi itu sejalan dengan program pemerintah. 

    “Program itu adalah program Pemerintah, betul. Progam pemerintah untuk PGN diakuisisi. Gitu ya,” ungkapnya.  

    Meski demikian, Rini mengaku tidak tahu menahu soal transaksi jual beli gas antara PGN dan PT IAE yang kini diperkarakan KPK. Dia mengatakan bahwa transaksi itu hanya diketahui oleh level direktur saja.  

    Untuk diketahui, KPK telah menetapkan mantan Direktur Komersial PGN Danny Praditya dan Komisaris PT IAE sekaligus Direktur Utama PT Isargas Iswan Ibrahim sebagai tersangka pada kasus tersebut.  

    Keduanya ditetapkan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) No.79/DIK.00/01/05/2024 dan No.80/DIK.00/01/05/2024 pada tanggal 17 Mei 2024.  

    Kasus itu diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Dugaan kerugian negara itu berawal dari kegiatan jual-beli gas PGN sebagaimana hasil audit tujuan tertentu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

  • KPK Ungkap Alasan Periksa Ahok Dalam Kasus Korupsi LNG

    KPK Ungkap Alasan Periksa Ahok Dalam Kasus Korupsi LNG

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan pemeriksaan terhadap mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pengembangan kasus korupsi gas alam cair atau LNG. 

    Ahok kembali diperiksa oleh penyidik komisi antirasuah, Kamis (9/1/2025). Dia diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk dua orang tersangka baru pada kasus korupsi pengadaan LNG Pertamina dari perusahaan asal Amerika Serikat (AS), Corpus Christie Liquefaction (CCL). 

    Berdasarkan keterangan KPK, Dewan Komisaris periode saat Ahok menjabat telah memerintahkan Dewan Direksi pada saat itu untuk mendalami enam kontrak pembelian LNG dari AS yang diduga merugikan keuangan Pertamina.

    Ahok lalu dicecar oleh KPK terkait dengan kerugian BUMN migas itu pada 2020 senilai US$337 juta (atau setara Rp4,8 triliun sesuai rata-rata kurs rupiah per dolar AS 2020 sekitar Rp14.500). 

    “Ahok didalami terkait adanya kerugian yang dialami Pertamina di tahun 2020 dengan potensi kerugian US$337 juta akibat kontrak-kontrak LNG milik Pertamina. Didalami juga permintaan DEKOM kepada Direksi untuk mendalami enam kontrak LNG pertamina tersebut,” ungkap Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan. 

    Adapun Ahok bukan satu-satunya mantan petinggi Pertamina yang diperiksa pada Kamis pekan ini. Ada tujuh orang lain yang diperiksa yakni mantan Sekretaris Direktur Gas Pertamina Sulistia, mantan Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto, serta mantan Manager Corporate Strategic Pertamina Power Ellya Susilawati. 

    Kemudian, mantan Business Development Manager Pertamina Edwin Irwanti Widjaja, VP Treasury Pertamina Dody Setiawan, mantan Senior Vice President (SVP) Gas Pertamina Nanang Untung dan mantan VP Financing Pertamina Huddie Dewanto.

    Selain itu, KPK turut memeriksa dua mantan Direktur Utama Pertamina yakni Dwi Soetjipto dan Nicke Widyawati masing-masing pada 7 dan 10 Januari 2025. Keduanya juga pernah diperiksa pada 2023 lalu untuk tersangka Karen Agustiawan. 

    “[Saksi, red] Dwi Soetjipto didalami terkait dengan tidak dapat dibatalkannya kontrak pembelian LNG Import dari CCL yang ditandatangani pada tahun 2013 & 2014 sekalipun ternyata diketahui di tahun 2015 bahwa LNG yang dibeli harganya tidak lagi ekonomis,” ujar Tessa melalui keterangan terpisah. 

    Pemeriksaan para bekas pejabat di Pertamina itu merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus korupsi LNG, yang sebelumnya menjerat Direktur Utama Pertamina 2009-2014 Karen Agustiawan. 

    Usai Karen dijatuhi pidana penjara sembilan tahun, KPK mengembangan penyidikan kasusnya dengan menetapkan dua orang tersangka baru yaitu Direktur Gas Pertamina 2012-2014 Hari Karyuliarto (HK) dan Senior Vice President (SPV) Gas and Power Pertamina 2013-2014 Yenni Andayani (YA).

    Keduanya adalah mantan anak buah Karen yang diberikan kuasa untuk menandatangani perjanjian jual beli LNG Train 1 dan Train 2 dari anak usaha Cheniere Energy, Inc., Corpus Christie Liquefaction, LLC.

    Dugaan KPK

    KPK menduga terdapat sejumlah perbuatan melawan hukum pada pengadaan LNG impor dari CCL. Beberapa di antaranya pemalsuan risalah rapat dewan direksi yang menetapkan pembelian LNG impor asal Negeri Paman Sam itu. 

    Kemudian, terdapat dugaan bahwa kajian pengadaan LNG yang dilakukan tidak diserahkan ke Direktorat Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina. 

    Tidak hanya itu, lembaga antirasuah pun tengah mendalami penjualan LNG yang tidak terserap di dalam negeri itu ke perusahaan berbasis di luar negeri yang 50% sahamnya dimiliki Pertamina, yakni PPT Energy Trading Singapore atau PPT ETS. 

    Adapun dalam surat dakwaan terhadap Karen yang sudah dibacakan di pengadilan, pengadaan LNG dari CCL merugikan keuangan negara dan menguntungkan CCL sebesar US$113,83 juta. Angka itu merupakan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

    Pada Juli 2024, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan indikasi baru dalam kasus Karen yang melibatkan empat pengadaan LNG lainnya di Pertamina. 

    “Kami menemukan hal baru terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara KA (Karen). Ini terkait dengan CCL yang berada di luar negeri,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/7/2024). 

    VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyebut perseroan menghormati proses yang sedang berjalan di KPK.

    “Kami menghormati proses yang sedang berjalan di KPK, dan tentu Pertamina selalu menjunjung tinggi penerapan good corporate governance dalam setiap aksi korporasi sesuai aturan dan ketentuan berlaku,” kata Fadjar kepada Bisnis melalui pesan singkat, Rabu (8/1/2025).

    Karen, perempuan pertama yang memimpin Pertamina itu, sebelumnya dijatuhi vonis sembilan tahun penjara oleh PN Jakarta Pusat, Juni 2024 lalu. Dia juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp500 juta subsidair tiga bulan kurungan, namun lolos dari pidana uang pengganti sebesar Rp1,09 miliar dan US$104,016 sebagaimana tuntutan jaksa. KPK juga sebelumnya membebankan pidana uang pengganti kerugian negara sebesar US$113,83 juta kepada CCL. 

    Putusan pengadilan pertama itu lalu dikuatkan dengan putusan banding yang dibacakan 30 Agustus 2024. 

  • Top 5 News: Alasan Formasi Disabilitas CPNS 2024 Tak Bisa Dialihkan hingga Lolly Sebut Nikita Mirzani Ibu Durhaka

    Top 5 News: Alasan Formasi Disabilitas CPNS 2024 Tak Bisa Dialihkan hingga Lolly Sebut Nikita Mirzani Ibu Durhaka

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah artikel Beritasatu.com masuk dalam daftar top 5 news karena menarik perhatian pembaca, pada Jumat (10/1/2025) hingga Sabtu (11/1/2025) pagi. Artikel yang menjadi perhatian pembaca ini beragam temanya, mulai dari alasan formasi disabilitas CPNS 2024 tak bisa dialihkan, hingga perseteruan Lolly dengan ibu kandungnya Nikita Mirzani.

    Berikut top 5 news Beritasatu.com:

    1. Alasan Formasi Disabilitas CPNS 2024 Tidak Bisa Dialihkan ke Formasi Umum

    Pada seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024, pemerintah kembali menegaskan komitmennya terhadap inklusivitas dengan mengatur secara khusus formasi untuk penyandang disabilitas dan tidak dapat dialihkan pada formasi umum.

    Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa formasi tersebut dimanfaatkan secara tepat sasaran oleh mereka yang berhak. Jika tidak ada pelamar yang memenuhi syarat, formasi disabilitas akan tetap kosong dan tidak dapat dialihkan ke formasi umum, berbeda dengan kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya.

    2. KPK Periksa Mantan Ketua KPU Terkait Kasus Hasto Hari Ini

    Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Arief Budiman (AB), hari ini, Jumat (10/1/2025).

    Arief akan dimintai keterangannya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikannya dengan tersangka Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK).

    3. 97 Persen Perusahaan Tercatat di BEI Telah Penuhi Laporan Keberlanjutan

    Top 5 news selanjutnya mengenai PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan, sebanyak 97 persen perusahaan yang tercatat di pasar modal Indonesia, telah mempublikasikan laporan keberlanjutan atau sustainability report.

    “Penyampaian laporan sustainability reporting yang diwajibkan oleh OJK kepada perusahaan tercatat di BEI telah mencapai 97 persen,” ujar Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Dikatakan Jeffrey, dalam menyusun laporan keberlanjutan tersebut, perusahaan tercatat di BEI harus juga menyampaikan pelaporan terkait penerapan prinsip-prinsip keuangan keberlanjutan.

    4. Lolly Sebut Nikita Mirzani sebagai Ibu yang Durhaka

    Laura Meizani Nasseru Asry atau akrab disapa Lolly, menyebut Nikita Mirzani sebagai sosok ibu yang durhaka. Pernyataan ini disampaikan Lolly setelah ia kabur dari rumah aman dan menemui pengacara Razman Arif Nasution.

    “Dia (Nikita Mirzani) enggak benar. Di dunia ini bukan cuma anak yang bisa durhaka, ibu juga bisa durhaka. Namun, di sini yang selalu disalahkan anak,” ungkap Lolly di Polres Jakarta Selatan, pada Jumat (10/1/2025) malam.

    Lolly juga menyatakan, Nikita Mirzani adalah sosok orang tua yang tidak layak untuk diteladani. Menurutnya, menghadapi orang tua seperti Nikita adalah sebuah tindakan yang pantas untuk dilawan.

    5. KPK Jadwalkan Pemeriksaan Mantan Dirut Pertamina Nicke Widyawati Terkait Kasus LNG

    Top 5 news terakhir mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati Jumat (10/1/2025). Pemeriksaan ini terkait dugaan korupsi dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina periode 2011-2021.

    Selain Nicke, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya dalam kasus yang sama, yaitu Auditor Madya PT Pertamina Geothermal Energy (2013-2018) Hendra Sukmana (HS), Senior Expert Downstreams Gas, Power, New Renewable Energy PT Pertamina (Agustus 2023) Mahendra Susetyodhani (MS), dan Manajer Gas Sourcing Pertamina Merry Marteighianti (MM).

  • KPK Periksa Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati untuk Kasus LNG

    KPK Periksa Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati untuk Kasus LNG

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati sebagai saksi dalam pengembangan kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquified Natural Gas (LNG) periode 2011-2021. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, ini bukan pertama kalinya Nicke diperiksa sebagai saksi di KPK untuk kasus tersebut. Pada 26 Oktober 2023, Nicke turut diperiksa oleh penyidik komisi antirasuah sebagai saksi kala masih menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina saat itu. 

    “Hari ini Jumat [10/1], KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK pengadaan Liquified Natural Gas [LNG] di PT Pertamina [Persero] Tahun 2011-2021. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih atas nama NW Direktur Utama Pertamina periode tahun 2018 s.d 2024,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Jumat (10/1/2025). 

    Selain Nicke, KPK hari ini turut memeriksa Auditor Madya PT Pertamina Geothermal Energy (2013-2018) Hendra Sukmana, Senior Expert Downstreams Gas, Power, New Renewable Energy PT Pertamina serta Manajer Gas Sourcing Pertamina 2012-2015 Merry Marteighianti.  

    Namun, Nicke bukan satu-satunya mantan Dirut Pertamina yang belum lama ini dipanggil KPK pada kasus LNG. Mantan Dirut Pertamina periode 2014-2017 Dwi Soetjipto juga dipanggil untuk diperiksa, Selasa (7/1/2025), namun belum memenuhi panggilan penyidik. 

    Untuk diketahui, pemeriksaan itu berkaitan dengan pengembangan kasus LNG yang sebelumnya telah menjerat bekas Dirut Pertamina 2009-2014 Galaila Karen Kardinah atau Karen Agustiawan.

    Setelah Karen dijatuhi vonis pidana sembilan tahun penjara 2024 lalu, kini KPK mengembangkan penyidikan kasus tersebut dengan menetapkan dua orang tersangka baru. 

    Dua orang tersangka baru, yaitu HK dan YA. HK merupakan Direktur Gas Pertamina 2012-2014 Hari Karyuliarto, sedangkan YA adalah Senior Vice President (SPV) Gas and Power Pertamina 2013-2014 Yenni Andayani. 

    Keduanya adalah bawahan Karen yang diberikan kuasa untuk menandatangani perjanjian jual beli LNG Train 1 dan Train 2 dari anak usaha Cheniere Energy, Inc., Corpus Christie Liquefaction, LLC.

    KPK mengusut dugaan kerugian keuangan negara pada pengadaan LNG dengan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) Corpus Christie Liquefaction atau CCL. Berdasarkan surat dakwaan jaksa terhadap Karen sebelumnya, kerja sama pengadaan LNG yang ditandatangani olehnya saat menjadi dirut diduga merugikan keuangan negara sekitar US$113,83 juta. 

    Pada Juli 2024, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan indikasi baru dalam kasus Karen yang melibatkan empat pengadaan LNG lainnya di Pertamina. 

    “Kami menemukan hal baru terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara KA (Karen). Ini terkait dengan CCL yang berada di luar negeri,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/7/2024). 

    VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyebut perseroan menghormati proses yang sedang berjalan di KPK.

    “Kami menghormati proses yang sedang berjalan di KPK, dan tentu Pertamina selalu menjunjung tinggi penerapan good corporate governance dalam setiap aksi korporasi sesuai aturan dan ketentuan berlaku,” kata Fadjar kepada Bisnis melalui pesan singkat, Rabu (8/1/2025).

  • Mantan Dirut Pertamina Nicke Widyawati Dipanggil KPK, Jadi Saksi Kasus LNG

    Mantan Dirut Pertamina Nicke Widyawati Dipanggil KPK, Jadi Saksi Kasus LNG

    loading…

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil eks Dirut PT Pertamina, Nicke Widyawati, Jumat (10/1/2025). FOTO/NUR KHABIBI

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memanggil eks Dirut PT Pertamina , Nicke Widyawati , Jumat (10/1/2025). Ia dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair.

    “Hari ini Jumat (10/1/2025) KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) Tahun 2011-2021,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Jumat (10/1/2025).

    Pantauan di lokasi, Nicke telah selesai menjalani pemeriksaan. Ia keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 10.27 WIB. Saat ditanya sejumlah pertanyaan oleh awak media, Nicke memilih tidak merespons.

    Selain Nicke, tim penyidik Lembaga Antirasuah juga menjadwalkan pemanggilan terhadap tiga saksi lain, yakni Hendra Sukmana selaku Auditor Madya PT. Pertamina Geothermal Energy (2013-2018), Mahendra Susetyodhani sebagai Senior Expert Downstreams Gas, Power, New Renewable Energy PT Pertamina Agustus 2023, dan Merry Marteighianti selaku Manajer Gas Sourcing Pertamina 2012-2015.

    Belum diketahui apakah tiga saksi tersebut sudah hadir memenuhi panggilan atau tidak. Tessa pun belum menjelaskan materi yang digali dari keterangan mereka.

    (abd)

  • Pecah! Puluhan Ribu Orang Ramaikan Pertamina EcoRunFest 2024

    Pecah! Puluhan Ribu Orang Ramaikan Pertamina EcoRunFest 2024

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) hari ini menyelenggarakan Pertamina EcoRunFest 2024 yang diramaikan oleh puluhan ribu peserta. Mengusung tema Energizing the Change, acara ini menjadi ajang lari karbon netral pertama yang mendukung upaya dekarbonisasi di Indonesia.

    Turut hadir melepas peserta lari kategori 5k yakni Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan atau Iwan Bule, Komisaris Pertamina Bambang Suswanto Mantan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (24/11/2024).

    Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan kegiatan ini turut mengedukasi dan membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui penerapan karbon netral.

    Pecah! Puluhan Ribu Orang Ramaikan Pertamina EcoRunFest 2024, Minggu (24/11/2024). Foto: Anisa Indraini/detikcom

    “Kegiatan Pertamina EcoRunFest 2024 dapat berdampak kebermanfaatan terhadap lingkungan maupun masyarakat, karbon yang dihasilkan akan kembali menjadi netral sehingga bebas karbon atau karbon netral,” kata Fadjar.

    Ajang ini bertujuan untuk mencapai status karbon netral, di mana jumlah emisi karbon yang dihasilkan sebanding dengan jumlah yang diserap kembali. Seluruh emisi ini diklaim dihitung dengan akurat menggunakan sistem dari aplikasi perhitungan karbon karya perwira Pertamina dengan nama Greenomina.

    Berdasarkan catatan Pertamina, terdapat sebanyak 21 ribu peserta berpartisipasi dengan berbagai kategori lari yakni 21K Half Marathon, 10K Run, 5K Fun Run, dan 1,5K Family Run. Kegiatan ini disebut berpotensi mengurangi emisi sebesar 1.533 ton CO2e dengan rata-rata per orangnya menghasilkan 73 KgCo2e dari transportasi peserta, limbah atau sampah makanan, penggunaan energi dan air selama kegiatan.

    Selain itu, kegiatan EcoRunFest juga mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia. Pertamina turut menghadirkan puluhan UMKM-UMKM yang tersedia di Eco Market, serta Eco Stamp dan Eco Print Art pada kegiatan EcoRunFest 2024.

    “Selain kebermanfaatan untuk lingkungan dan masyarakat, melalui kegiatan ini, Pertamina juga memberikan dampak kebermanfaatan UMKM untuk meningkatkan UMKM Indonesia,” terang Fadjar.

    Pecah! Puluhan Ribu Orang Ramaikan Pertamina EcoRunFest 2024, Minggu (24/11/2024). Foto: Anisa Indraini/detikcom

    Selain itu, menghadirkan Energizing Music Festival yang menampilkan musisi lintas genre di tiga panggung utama, termasuk penampilan dari Happy Asmara, Hivi, Tipe-X, Tiara Andini, Tulus, Maliq & D’Essentials, Sal Priadi, Mahalini, Juicy Luicy, Feel Koplo, Vidi Aldiano, Nadin Amizah, Reality Club, dan Vierratale. Pengunjung juga dapat mengikuti berbagai Eco Workshop yang menampilkan kreativitas berwawasan lingkungan dan terbuka untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa.

    (aid/rrd)

  • LAPORAN dari BRASIL: Prabowo Bertemu Modi hingga Macron di Sela-Sela KTT G20

    LAPORAN dari BRASIL: Prabowo Bertemu Modi hingga Macron di Sela-Sela KTT G20

    Bisnis.com, RIO DE JANEIRO — Presiden Prabowo Subianto melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan berbagai negara di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil.

    Untuk diketahui, Prabowo berada di Rio de Janeiro selama sekitar tiga hari. Dia tiba dari Peru usai menghadiri KTT APEC, Sabtu (16/11/2024), malam dan langsung menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan Sekjen PBB Antonio Guterres serta Presiden Tanzania Samia Suluhu Hassan, Minggu (17/11/2024).

    Dia juga menggelar pertemuan dengan pengusaha Brasil pada Indonesia-Brasil Business Forum, yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

    Kemudian, di sela-sela KTT G20 hari pertama, Senin (18/11/2024), Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi. Dia juga sempat menggelar pertemuan secara multilateral dengan pemimpin negara MIKTA atau Mexico, Indonesia, Republic of Korea, Turkiye and Australia.

    Lalu, pertemuan bilateral terakhir yang dihadiri Prabowo di sela-sela KTT G20 hari kedua adalah bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Selasa (19/11/2024).

    Berikut sejumlah pertemuan bilateral maupun multilateral yang diikuti Prabowo di luar KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil:

    Pertemuan bilateral dengan Sekjen PBB Antonio Guterres

    Prabowo membicarakan berbagai hal dengan Antonio, mulai dari komitmen Indonesia pada isu Palestina hingga transisi energi.

    Antonio mengutarakan kepada Prabowo bahwa Indonesia adalah mitra berharga dan strategis dalam berbagai isu, mulai dari Palestina hingga perubahan iklim.

    Menurut Antonio, Indonesia berperan menjadi mitra internasional dalam mewujudkan lebih banyak keadilan, lebih banyak kesetaraan, dan lebih banyak kapasitas dalam sistem internasional untuk mendukung negara-negara berkembang yang masih mengalami krisis.

    “Para korban dari sistem yang tidak adil, tidak adil, dan ketinggalan jaman yang menyebabkan banyak dari mereka terjerumus dalam utang, banyak dari mereka tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, banyak dari mereka tidak memiliki sumber daya untuk melindungi diri mereka sendiri masyarakat terhadap dampak perubahan iklim,”   ujarnya kepada Prabowo di Hotel Hilton Copacabana, Brazil. 

    Di sisi lain, dalam konteks Asean, Indonesia disebut sependapat dengan PBB terkait dengan permasalahan di Myanmar.

    Tidak hanya itu, PBB menilai Indonesia memiliki kerja sama yang kuat sehubungan dengan situasi di Timur Tengah. Salah satunya yakni komitmen untuk pembentukan negara Palestina dan penentuan nasib sendiri.

    Pertemuan dengan Presiden Tanzania

    Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Tanzania Samia Suluhu Hassan pada H-1 KTT G20. Tanzania menjadi negara non-anggota G20 yang diundang ke KTT di bawah Presidensi Brasil.

    Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi sejumlah menteri seperti Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Turut hadir mendampingi Prabowo dalam pertemuan bilateral itu yakni Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius, yang belum lama ini diangkat menggantikan Nicke Widyawati.

    Indonesia-Brasil Business Forum

    Sebanyak 58 orang tamu meliputi pengusaha, asosiasi pengusaha serta perwakilan lembaga/institusi ekonomi di Brazil yang dikonfirmasi hadir pada forum tersebut.

    Beberapa perusahaan yang hadir adalah ABCZ, Latam, Agropalma, Alvoa dan Bioenergy.

    Adapun di antara pengusaha Indonesia yang hadir yakni tidak lain dari CEO Arsari Group sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo serta Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie.

    Kemudian, beberapa pengusaha sekaligus petinggi Kadin yang terlihat hadir adalah Wakil Ketua Umum Bidan Kehutanan Kadin Indonesia sekaligus Direktur Pelaksana Royal Golden Eagle (RGE) Anderson Tanoto, Wakil Ketua Perdagangan Internasional Kadin Indoneisa sekaligus CEO AdaKami Bernardino Vega, serta Wakil Ketua Koordinator Urusan Luar Negeri Kadin Indonesia sekaligus Deputy Chairman Lippo Group James T. Riady.

    Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia dan Brazil memiliki banyak kesamaan dari segi populasi hingga banyaknya sumber daya yang dimiliki. Namun, Ketua Umum Partai Gerindra itu mengakui Indonesia masih tertinggal dengan Brazil dari segi industrialisasi.

    “Kami berusaha untuk mengejar Brazil, kami ingin mendorong industrialisasi. Saya pikir kita bisa memiliki sinergi yang baik,” ucapnya.

    Kepada puluhan pengusaha Brazil yang hadir, Prabowo menyampaikan sejumlah potensi ekonomi dan dunia usaha di Indonesia. Khususnya, energi baru terbarukan yang mengandalkan non-fosil sampai dengan industri penghiliran.

    Selain potensi usaha, Prabowo turut menyampaikan salah satu program strategis pemerintahannya yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia menyebut program strategis andalannya itu sejalan dengan fokus pemerintah Brazil melalui Presidensi G20 untuk membasmi kelaparan.

    Mantan Menteri Pertahanan itu bahkan menyebut akan mengirim tim ke Brazil untuk mempelajari program makan bergizi gratis yang diselenggarakan pemerintah setempat.

    “Saya telah meminta tim saya untuk mengatur dengan Duta Besar RI untuk Brazil, saya ingin mengirim tim untuk mempelajari program makan bergizi untuk anak sekolah,” paparnya.

    Pertemuan dengan PM India Narendra Modi

    Pada pertemuan di sela-sela hari pertama KTT G20, Senin (18/11/2024), Prabowo sempat bertemu dengan Modi di area Museu de Arte Moderna. Presiden ke-8 RI itu menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan kerja sama antar kedua negara dalam hal kesehatan dan pendidikan kesehatan.

    Selain itu, pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menyampaikan keinginan agar India bisa membantu proses keanggotaan RI di BRICS.

    “We also would like your assistance for our efforts to join BRICS [Kami juga memohon bantuan anda untuk usaha kami dalam bergabung ke BRICS],” ujarnya kepada Modi.

    MIKTA

    Presiden Prabowo menghadiri pertemuan negara-negara anggota MIKTA meliputi Claudia Sheinbaum (Meksiko), Yoon Suk-yeol (Korea Selatan),  Recep Tayyip Erdoğan (Turki) serta Anthony Albanese (Australia).

    Para pemimpin negara anggota MIKTA itu bertemu untuk menegaskan kembali komitmen terhadap G20 agar menjadi forum kerja sama ekonomi internasional.

    Pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron

    Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Macron di sela-sela hari kedua penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11/2024).

    Prabowo bertemu dengan Macron di tempat khusus yang disediakan di area Museu de Arte Moderna. Presiden ke-8 RI itu turut didampingi sejumlah menteri yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Pertemuan itu berlangsung singkat di sela-sela Sesi Ketiga Pertemuan Pemimpin Negara G20 serta Sesi Penutup dan Penyerahan Kepemimpinan G20 dari Brasil ke Afrika Selatan. Prabowo dan Macron langsung kembali ke ruangan pertemuan KTT setelah bertemu secara bilateral.

    “How are you? Once again congratulations for your inauguration [Bagaimana kabar anda? Sekali lagi, selamat atas pelantikan anda],” ujar Macron kepada Prabowo.

    “Thank you very much. And also thank you for sending you special envoy [Terima kasih banyak. Dan juta terima kasih telah mengirimkan utusan khusus anda],” balas Prabowo.