Xcloud.id

Tag: Nicho Silalahi

  • Komdigi akan Perkuat Implementasi E-SIM, Nicho Silalahi: Jadi Sales untuk Memuluskan Bisnis Oligarki

    Komdigi akan Perkuat Implementasi E-SIM, Nicho Silalahi: Jadi Sales untuk Memuluskan Bisnis Oligarki

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Nicho Silalahi, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah.

    Kali ini, ia menyoroti dorongan penggunaan teknologi e-SIM oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, yang menurutnya berpotensi hanya menjadi cara baru untuk menguntungkan korporasi besar.

    Nicho mempertanyakan arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya menunjukkan kecenderungan melanjutkan pola pemerintahan sebelumnya dalam melayani kepentingan bisnis besar.

    “Pak Prabowo, di rezim Jokowi ada beberapa kementerian yang menjadi sales,” ujar Nicho di X @Nicho_Silalahi (20/4/2025).

    Ia lalu merinci beberapa contoh kementerian yang menurutnya berperan sebagai sales untuk produk tertentu.

    “Kemenkeu sales IMF dan World Bank, Kemenkomarves sales Kopiko, Kemenkes sales vaksin, Kementerian ESDM sales kompor listrik, Kominfo sales set-top box,” lanjutnya.

    Menurut Nicho, dorongan pemerintah terhadap e-SIM yang dianggap lebih aman dari SIM fisik tidak terlepas dari kepentingan bisnis besar.

    “Sekarang di rezimmu, Pak Prabowo, muncul pula kementerian yang menjadi sales HP seperti Kementerian Digital ini,” sindirnya.

    Merasa bahwa pemerintahan Presiden Prabowo tidak jauh beda dengan era Jokowi, Nicho memberikan peringatan keras.

    “Apa pemerintahanmu itu keberlanjutan sales yang merugikan rakyat?,” tandasnya.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa penerapan teknologi e-SIM di Indonesia berpotensi menjadi solusi efektif dalam menghadapi maraknya kejahatan digital.

  • Soal Ijazah Jokowi yang Disebut Hilang di UGM, Nicho Silalahi: Segera Buat Laporan dan Buktikan di Pengadilan

    Soal Ijazah Jokowi yang Disebut Hilang di UGM, Nicho Silalahi: Segera Buat Laporan dan Buktikan di Pengadilan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Permalasahan isu ijazah palsu dari mantan Presiden Jokowi Widodo semakin memanas.

    Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa ijazahnya merupakan keluaran Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Ia juga menyatakan akan mengambil langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu yang terus beredar.

    “Iya, dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM dan sudah disampaikan yang terakhir oleh Dekan Fakultas Kehutanan yang sudah jelas semuanya,” kata Jokowi.

    Terkait tudingan ijazah palsu, Jokowi terus berkembang meskipun telah menang dalam gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    “Ya kita ingin menunjukkan bahwa betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan,” tuturnya.

    Menyambung hal tersebut, pihak UGM sendiri juga disebut membuat klarifikasi dengan menyebut ijazah Jokowi hilang.

    Hal inilah yang kemudian di sorot tajam oleh pegiat media sosial, Nicho Silalahi dicuitan akun X pribadinya.

    “Dikiranya Rakyat Pada Tolol, lagian ngapain juga UGM yang mengklarifikasi hilangnya ijazah @jokowi ?,” tulisnya dikutip Minggu (13/4/2025).

    Nicho menyindir dengan mengatakan hal ini adalah sebuah kebohongan yang ditutupi dengan kebohongan.

    “Gue jadi ingat ajaran bokap dulu “Sekali kau berbohong maka berjuta-juta kebohongan akan dimunculkan untuk menutupi kebohongan sebelumnya,” sebutnya.

    Ia pun meminta agar Jokowi segera membuat laporan kehilangan dan melakukan pembuktiannya di pengadilan.

    “Oh ya @jokowi
    Segera kau buat laporan agar segera terjadi pembuktian di pengadilan, sehingga rakyat bisa tau kalau dirimu memiliki ijazah asli atau paslu.
    🤪😁😂🤣

  • Nicho Silalahi Tantang Prabowo Brantas Korupsi, Seret Nama Jokowi

    Nicho Silalahi Tantang Prabowo Brantas Korupsi, Seret Nama Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Aktivis Nicho Silalahi menantang Prabowo Subianto untuk membrantas korupsi di Indonesia.Dalam postingannya, Nicho menuliskan soal permasalahan korupsi salah satunya berasal dari presiden sebelumnya, Joko Widodo.

    “Pak @prabowo kalau pemerintahan bapak serius mau brantas korupsi di negeri ini maka segera “TANGKAP ADILI JOKOWI,” katanya dikutip X Jumat (4/3/2025).

    Menurutnya banyak dugaan penyelewengan uang negara di era kepemimpinannya selama sepuluh tahun.

    “Sebab banyak dugaan penyelewengan uang negara di kepemimpinan @jokowi, misalnya bapak usut tuntas dari beberapa poin,” jelasnya.

    Nicho menuliskan 5 poin yang diklaimnya sebagai dugaan korupsi yang dilakukan di eranya. Pertama adalah adanya minyak oplosan berupa belanja masyarakat pertamax yang ternyata berisi pertalite sejak 2018-2024.

    “Dari Tahun 2018 – 2024 ± 1.000 T Uang Rakyat Dirampok Dengan Minyak Oplosan Beli Pertalite Bayar Pertamax,” sebutnya.

    Kedua adalah soal Perppu No 1 Tahun 2020 tentang kebijakan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan dalam rangka : 1) penanganan COVID-19 dan/atau (2) menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

    “Keluarnya Perppu No 1 Tahun Tahun 2020 Sehingga Legallah Perampokan ± 2.000 T Uang Rakyat Dirampok Secara Berjamaah Untuk Plandemik Akal-Akalan Yang Membuat Bahagia Kartel Farmasi Dalam Bisnis vaksin,” sambungnya.

    Poin ketiga soal adanya ‘pencurian’ uang rakyat atas nama subsidi yang diperuntukkan pada konglomerat sawor 2018 yang menimbulkan kelangkaan minyak goreng.

  • APBN Tekor Hanya dalam 2 Bulan, Nicho Silalahi: Ketika SPG World Bank dan IMF Beri Sinyal Segera Berhutang Kembali

    APBN Tekor Hanya dalam 2 Bulan, Nicho Silalahi: Ketika SPG World Bank dan IMF Beri Sinyal Segera Berhutang Kembali

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — APBN mengalami defisit Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode Februari 2025. 

    Merespons hal itu, Pegiat Media Sosial, Nicho Silalahi menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya itu adalah sinyal agar Indonesia kembali menambah utang.

    “Ketika SPG World Bank dan IMF memberikan sinyal agar segera berhutang kembali pada lintah darat,” kata Nicho Silalahi dikutip akun X pribadinya, Sabtu, ,(15/3/2025). 

    Diketahui, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif IMF sebagai perwakilan 12 negara Asia Tenggara (ASEAN) pada awal Oktober 2002.

    Selain itu juga pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana dan Chief Operating Officer (COO) Bank Dunia.

    Lebih lanjut, Nicho Silalahi mempertanyakan kemana uang sitaan dari koruptor dan dana pemotongan anggaran setiap kementerian dan lembaga.

    Selain itu dia juga mempertanyakan pengauditan seluruh utang yang ditimbulkan Mantan Presiden Joko Widodo.

    “Yang jadi pertanyaan, kemana uang sitaan dari koruptor? Kemana dana pemotongan anggaran di setiap kementrian dan lembaga? Kapan diaudit seluruh utang yang ditimbulkan rezim Jokowi?,” tandasnya. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani berkomitmen tetap menjaga angka defisit hingga akhir tahun sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBN 2025 yakni sebesar 2,53% terhadap PDB.

    “Dari total keseimbangan, terjadi defisit Rp 31,2 triliun di akhir Februari 2025 atau 0,13 persen dari PDB. Defisit ini masih dalam target desain APBN,” jelas Sri Mulyani. (*)

  • Jokowi Bilang Tak Ada Presiden Sekuat Prabowo Didukung 80 Persen Parlemen, Kisah Pemerintahan Soeharto Diungkit

    Jokowi Bilang Tak Ada Presiden Sekuat Prabowo Didukung 80 Persen Parlemen, Kisah Pemerintahan Soeharto Diungkit

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Media Sosial (Medsos) Nicho Silalahi mengirim peringatan ke Presiden Prabowo Subianto terkait Jokowi Widodo.

    Di cuitannya di media sosial X, Nico Silalahi memperingatkan Presiden Prabowo terkait ocehan dari Jokowi.

    Ia bahkan menyindir dan menyebut mantan Presiden RI itu sebagai tukang utang dan memperingatkan Prabowo jangan sampai terbuai dan terlena.

    “Pak @prabowo hati-hati ocehan mahluk yang hobby ngutang dan ngibul ini sehingga bapak terbuai,” tulisnya dikutip Senin (17/2/2025).

    “Biasanya apa yang dibilang olehnya selalu kebalikan (Kayak emak-emak Sein Kiri Belok Kanan),” sebutnya.

    Nicho bahkan memberi peringatan dengan memberikan contoh seperti yang dialami oleh mantan Presiden sekaligus mertua dari Prabowo, yaitu Soeharto.

    Ia mengatakan Soeharto awalnya mendapatkan dukungan dari Parlemen, namun akhirnya ia dikhianati. Hal inilah yang juga ditakutkan menimpa Presiden Prabowo.

    “Sejarah sudah mencatat bahwasanya pak Harto yang juga sebagai mertuamu dahulu sangat didukung penuh Parlemen,” sebutnya.

    “Tapi hanya hitungan bulan dia dikhianati Parlemen yang mengangkatnya itu, bahkan orang-orang terdekatnya pada cari selamat dari kemarahan rakyat membiarkan pak harto jatuh sendirian,” ujarnya.

    Presiden Prabowo pun diminta agar segera mengadili Jokowi sesuai dengan apa yang diminta oleh rakyat selama ini dan harus kembali mengasingkan diri nantinya.

    Nicho punya ketakutan nantinya hal ini bisa berbalik justru Presiden Prabowo sendiri yang akhirnya nanti diadili.

  • Nicho Silalahi Tantang Prabowo Brantas Korupsi, Seret Nama Jokowi

    PDIP Ancam Bongkar Video Skandal Jokowi, Nicho Silalahi: Skandal Pak Lurah Waktu di China Ya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis Nicho Silalahi mengomentari pernyataan juru bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, yang menyatakan bahwa Hasto Kristiyanto akan membocorkan beberapa video yang diduga berisi bukti skandal yang melibatkan pejabat Indonesia. 

    Melalui akun media sosialnya, Nicho seakan mengetahui salah satu skandal yang melibatkan pejabat negara yang terjadi di negara China.

     “Apa Mungkin skandal pak lurah waktu di China ya bang @GunRomli ?”kata Nicho dikutip, Senin (13/1/2025).

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengklaim memiliki sejumlah video yang menunjukkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. 

    Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyatakan bahwa Hasto telah memproduksi puluhan video yang berisi bukti skandal tersebut. 

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi dengan meminta Hasto untuk segera melaporkan bukti tersebut kepada aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. 

    Menanggapi ancaman ini, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa hal tersebut adalah hal biasa dalam dinamika politik. 

    Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, juga menanggapi dengan mempertanyakan keberadaan bukti tersebut dan meminta agar disampaikan saja jika memang ada.  

    Hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai isi video tersebut atau langkah konkret yang diambil oleh Hasto terkait ancamannya.