Xcloud.id

Tag: Ngozi Okonjo-Iweala

  • Trump Bakal Bertemu Xi Jinping di Korsel, Perang Dagang Mereda?

    Trump Bakal Bertemu Xi Jinping di Korsel, Perang Dagang Mereda?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memastikan rencana pengenaan tarif 100% untuk barang dari China tidak permanen. Langkah itu terpaksa dilakukan sebagai balas dendam atas pengetatan ekspor yang dilakukan China untuk komoditas tanah jarang.

    “Itu (tarif 100%) tidak berkelanjutan, tetapi itulah angkanya. Mereka memaksa saya melakukan itu,” ujarnya dalam wawancara dengan Fox Business Network, dikutip dari Reuters, Sabtu (18/10/2025).

    Sebenarnya, dalam waktu dekat Trump akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan. Dia meyakini hubungan AS dan China akan baik-baik saja, asalkan ada kesepakatan yang adil untuk perekonomian masing-masing negara.

    “Saya pikir kita akan baik-baik saja dengan Tiongkok, tetapi kita harus mencapai kesepakatan yang adil. Harus adil,” kata Trump dalam acara “Mornings with Maria” di FBN.

    Sementara, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan AS dan China masih akan melakukan negosiasi atas kesepakatan perdagangan kedua negara. Pembahasan itu akan dilakukan dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng.

    “Kami berharap China akan menunjukkan rasa hormat yang telah kami tunjukkan kepada mereka, dan saya yakin Presiden Trump, karena hubungannya dengan Presiden Xi, akan mampu mengembalikan situasi ke jalur yang baik,” ucap Bessent.

    Saling serang akan kebijakan perdagangan ini membuat situasi global tegang. Perang dagang kedua negara dengan ekonomi terbesar dunia membuat sejumlah pihak khawatir akan laju perekonomian global.

    Perang dagang AS dan China menjadi sorotan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). WTO mendesak AS dan China meredakan ketegangan perdagangan. Perang dagang antara dua negara dengan ekonomi terbesar dunia tersebut dapat mengurangi output ekonomi global 7% dalam jangka panjang.

    Direktur Jenderal WTO, Ngozi Okonjo-Iweala mengaku sangat prihatin dengan kembali tingginya tensi ketegangan perdagangan AS-China. Ia mengatakan telah bertemu dengan para pejabat dari kedua negara untuk mendorong lebih banyak dialog.

    (ada/ara)

  • Menko Yusril Targetkan RI Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

    Menko Yusril Targetkan RI Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menargetkan Indonesia dapat menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam tiga tahun ke depan.

    Yusril mengatakan, Indonesia pada 2045 diharapkan dapat menjadi sebuah bangsa yang maju. Untuk itu, pemerintah saat ini tengah melakukan serangkaian upaya agar Indonesia dapat menjadi negara maju, salah satunya dengan menjadi anggota OECD.

    “Insyaallah maksimum tiga tahun lagi Indonesia akan menjadi anggota OECD,” kata Yusril, dalam sambutannya pada agenda Peringatan Hari Kewirausahaan Nasional di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).

    Untuk menjadi anggota OECD, Yusril menuturkan bahwa Indonesia harus melakukan aksesi terhadap konvensi yang dimiliki oleh OECD. 

    Diantaranya, kata dia, komitmen bersama dalam memberantas korupsi, menciptakan suasana yang kondusif, dan menciptakan norma-norma hukum yang adil dan memiliki kepastian hukum.

    “Saya kira merupakan kewajiban bagi negara untuk menjamin tegaknya keadilan dan menjamin tegaknya kepastian hukum,” ujarnya. 

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia telah menyerahkan inisial memorandum sebagai bagian dari tahapan penting menuju keanggotaan organisasi negara-negara maju tersebut.

    “Atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Indonesia secara aktif bergabung dalam berbagai kesepakatan, serta organisasi internasional strategis, antara lain kita sudah menjadi anggota penuh dari BRICS, sedang berproses dalam aksekusi Comprehensive Partnership TPP, CPTPP, dan OECD, yang ini merupakan sebuah kumpulan ekonomi negara-negara maju,” ujar Airlangga dalam pengumumannya secara virtual, Rabu (4/6/2025).

    Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menuturkan, kunjungan kerja ke Paris memiliki agenda utama untuk menyerahkan dokumen inisial memorandum di forum tingkat Menteri OECD yang akan digelar pada 2025.

    Di sela pertemuan tersebut, delegasi Indonesia juga membahas reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam forum Informal WTO Trade Minister Gathering, serta melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal WTO, Ngozi Okonjo-Iweala. 

    “Sesuai dengan arahan dan penugasan Bapak Presiden, kunjungan kerja ke Paris ini dengan agenda utama, yang pertama tentu menyerahkan inisial memorandum sebagai persyaratan untuk Indonesia masuk dalam aksesi OECD di pertemuan tingkat Menteri di Dewan OECD pada tahun 2025,” lanjutnya.

  • 11 Update Perang Dagang Trump, China Tak Gentar-WTO Teriak-RI Melobi

    11 Update Perang Dagang Trump, China Tak Gentar-WTO Teriak-RI Melobi

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang dagang yang dicetuskan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah membuat dunia bergejolak. Terbaru, Negeri Paman Sam ingin menambahkan tarif resiprokal kepada China sebesar 245%.

    Berikut update lain terkait perang dagang dan tarif Trump, seperti dihimpun CNBC Indonesia dari berbagai sumber pada Kamis (17/4/2025).

    1. China Tak Takut dengan Tarif Trump

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Lin Jian, dalam konferensi pers harian, Rabu (16/4/2025), mengatakan bahwa Beijing telah berulang kali menyatakan posisi seriusnya mengenai masalah tarif. Menurutnya, manuver seperti ini tidak akan menimbulkan kemenangan bagi AS.

    “China telah berulang kali menyatakan posisi seriusnya mengenai masalah tarif,” ujarnya, seperti dikutip China News pada Kamis.

    “China tidak ingin berperang dagang dengan AS, tetapi sama sekali tidak takut jika AS bersikeras memprovokasi,” tegasnya.

    Sebelumnya, tarif 245% ini tertuang dalam lembar fakta yang dirilis Gedung Putih, Selasa waktu setempat. Kantor Presiden Trump itu menyebut tarif jumbo ini diterapkan karena Beijing memperpanjang manuver tarifnya untuk barang-barang AS.

    China selalu membalas tarif tinggi yang diberlakukan oleh AS. Terakhir, China memberlakukan tarif sebesar 125%. Namun, setelah mengumumkan hal tersebut, China menyatakan tidak akan bertindak lebih jauh terkait peningkatan tarif.

    2. WTO Respons Tarif Trump

    Kepala Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala, akhirnya memberi komentar tentang perang dagang melalui kenaikan tarif impor, yang dilakukan pemerintahan Trump.

    Dalam konferensi pers Rabu, ia berujar tarif timbal balik (resiprokal) Trump, “sangat mengkhawatirkan” seraya memperkirakan bahwa perdagangan global akan turun tahun ini karena tarif Trump.

    “Penurunan ini diperkirakan akan sangat tajam di Amerika Utara,” kata WTO, yang memperkirakan perdagangan akan turun lebih dari sepersepuluh di kawasan itu, sebagaimana dimuat BBC pada Kamis.

    “Pemisahan AS dan China … fenomena yang benar-benar mengkhawatirkan bagi saya,” tambahnya.

    WTO sebelumnya memperkirakan perdagangan barang global akan tumbuh sebesar 2,7% pada tahun 2025 tetapi sekarang memperkirakan akan turun sebesar 0,2%.

    3. RI Nego Soal Tarif Trump 32% di AS-Bahas Palestina

    Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono dilaporkan telah bertemu dengan Menlu AS Marco Rubio di Washington, D.C., Amerika Serikat (AS) pada Rabu waktu setempat. Pertemuan itu digelar untuk membahas tarif Trump kepada Indonesia sebesar 32%.

    Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri (kemenlu) mengatakan kedua negara menegaskan komitmen kuat untuk memperluas kemitraan strategis, mulai dari politik-keamanan, perdagangan hingga investasi.

    Dilaporkan bagaimana Sugiono menyampaikan berbagai prioritas dan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, di antaranya ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, serta pembangunan sumber daya manusia. Sejumlah prioritas tersebut, tegasnya, membuka peluang kerja sama konkret dengan Pemerintah AS.

    Ia juga menyuarakan penguatan kerja sama ekonomi RI-AS, termasuk dalam konteks rantai pasok. Investor AS diundang untuk berinvestasi di sektor mineral kritis, seperti nikel, dan sektor-sektor penting lain.

    “Pemerintah Indonesia telah banyak melakukan langkah-langkah deregulasi untuk mempermudah dan menciptakan situasi kondusif bagi investor asing,” ujar Sugiono.

    Selain itu, kedua Menlu juga membahas isu-isu regional dan global, seperti Laut China Selatan (LCS) dan Palestina. Mereka disebut menegaskan pentingnya mengedepankan semangat kerja sama dan dialog dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan.

    Khusus Palestina, Sugiono menyinggung evakuasi 1.000 warga Gaza sementara. Ia meyakinkan ini bukan relokasi karena mereka akan dikembalikan ke negaranya.

    “Pemerintah Indonesia juga siap untuk mengevakuasi sementara sekitar 1.000 warga Palestina di Jalur Gaza yang terluka untuk dirawat di Indonesia. Setelah itu, mereka akan dipulangkan kembali ke Gaza,” tambah Sugiono.

    4. Bos The Fed Blak-blakan Sebut Tarif Trump Membatasi Pertumbuhan

    Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyebyt tarif yang diberlakukan oleh Trump kemungkinan akan menaikkan harga dan membatasi pertumbuhan.

    “Tarif sangat mungkin menghasilkan setidaknya kenaikan sementara dalam inflasi,” kata Powell kepada Economic Club of Chicago. Ia memperingatkan bahwa dampak inflasi “juga bisa lebih persisten.”

    “Menghindari hasil tersebut akan bergantung pada besarnya dampak, pada berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sepenuhnya memengaruhi harga, dan, pada akhirnya, pada menjaga ekspektasi inflasi jangka panjang tetap tertambat dengan baik,” tambahnya.

    Di AS, Fed memiliki mandat ganda dari Kongres untuk memastikan harga yang stabil dan lapangan kerja berkelanjutan maksimum dari waktu ke waktu, tidak seperti beberapa bank sentral lainnya.

    Mereka mencoba menyeimbangkan kedua tujuan tersebut dengan menurunkan atau menaikkan suku bunga, yang bertindak sebagai penghambat atau pengekang permintaan dalam ekonomi AS.

    Powell mengatakan bahwa meskipun target ketenagakerjaan dan inflasi Fed sebagian besar seimbang, para pembuat kebijakan dapat menemukan diri mereka dalam “skenario yang menantang di mana target mandat ganda kami saling bertentangan.”

    Powell mengatakan bahwa Fed akan menunggu lebih banyak data tentang arah ekonomi sebelum mengubah suku bunga.

    “Untuk saat ini, kami berada dalam posisi yang baik untuk menunggu kejelasan yang lebih besar sebelum mempertimbangkan penyesuaian apa pun terhadap sikap kebijakan kami,” kata Powell dalam pernyataan.

    5. Trump Bakal Bertemu dengan Utusan Jepang untuk Bahas Tarif

    Trump mengatakan dia akan mengambil bagian dalam pertemuan dengan utusan perdagangan senior dari Jepang untuk negosiasi tarif pada Rabu. Ia akan bertemu dengan Menteri Revitalisasi Ekonomi Jepang Ryosei Akazawa, yang melakukan kunjungan tiga hari ke Washington pekan ini.

    “Jepang akan datang hari ini untuk merundingkan Tarif, biaya dukungan militer, dan ‘KEADILAN PERDAGANGAN.’ Saya akan menghadiri pertemuan tersebut, bersama dengan menteri keuangan dan perdagangan,” kata Trump di platform Truth Social miliknya.

    “Semoga sesuatu dapat diselesaikan yang baik (HEBAT!) untuk Jepang dan AS!” tambah presiden AS.

    Akazawa juga akan bertemu dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent, Menteri Perdagangan Howard Lutnick dan Perwakilan Perdagangan Jamieson Greer di Gedung Putih pada Rabu.

    Pada tahun 2023, Jepang merupakan investor asing terbesar di AS. Sejak 1990, investasi langsung dalam ekonomi AS dari Jepang telah mencapai US$783,3 miliar (Rp13.191 triliun). Jumlah ini lebih banyak dari Kanada, Jerman, dan Inggris.

    Namun, investasi tersebut tidak menghentikan Trump untuk menargetkan impor Jepang dengan tarif “timbal balik”-nya.

    Meskipun pungutan sebesar 24% atas impor Jepang dimasukkan dalam jeda tarif 90 hari Trump, Jepang masih menghadapi tarif menyeluruh sebesar 10% untuk semua barang. Tokyo juga dikenakan tarif sebesar 25% yang ditetapkan presiden AS, khususnya untuk impor mobil, baja, dan aluminium.

    6. PM Singapura Tanggapi Penangguhan Tarif Trump

    Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan pada Rabu bahwa ada “sedikit rasa nyaman” dari AS yang menunda tarif besar-besaran di sebagian besar dunia.

    Setelah awalnya mengenakan tarif “timbal balik” pada sebagian besar mitra dagang AS, Trump tiba-tiba mengubah arahnya minggu lalu, mengumumkan penangguhan selama 90 hari.

    Namun, tarif “dasar” sebesar 10% untuk sebagian besar impor, serta tarif 25% untuk impor mobil, baja, dan aluminium, tetap berlaku.

    Dalam pidatonya di sebuah acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Singapura, Wong mengatakan “persaingan geopolitik,” yang sebagian besar telah terbengkalai sejak berakhirnya Perang Dingin, telah “kembali dengan ganas” dan bahwa “negara-negara besar tidak lagi merasa aman secara ekonomi” di tengah meningkatnya perang dagang antara AS dan China.

    “Dulunya, saling ketergantungan ekonomi dipandang sebagai suatu keutamaan, tetapi kini justru dipandang sebagai suatu kelemahan,” kata Wong.

    Ia mengatakan bahwa meskipun tren ini bukanlah hal baru, “tren ini telah mencapai intensitas baru dengan langkah-langkah tarif AS terkini.”

    “AS telah menunda sebagian besar tarif timbal baliknya, tetapi tidak ada yang bisa diharapkan dari hal ini, karena tarif dasar saat ini masih jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, dan perubahan tersebut telah menyebabkan ketidakpastian besar bagi bisnis di mana-mana,” kata Wong.

    “Tidak ada perusahaan yang dapat dengan nyaman merencanakan investasi jangka panjang sambil mengetahui bahwa tarif dapat diubah sewaktu-waktu,” tambahnya.

    Foto: Foto kolase Xi Jinping dan Donald Trump. (AP Photo)
    Foto kolase Xi Jinping dan Donald Trump. (AP Photo)

    7. Hong Kong Menangguhkan Layanan Pos ke AS Gegara Trump

    Layanan pos Hong Kong mengatakan pada Rabu bahwa mereka telah menangguhkan pengiriman barang melalui laut ke AS karena taktik “intimidasi” Washington. Hongkong Post juga mengatakan akan menangguhkan layanan pos udara untuk barang mulai 27 April.

    “AS tidak masuk akal, menggertak dan mengenakan tarif secara kasar. Hongkong Post pasti tidak akan memungut apa pun yang disebut tarif atas nama AS dan akan menangguhkan penerimaan barang pos yang ditujukan ke AS,” kata departemen pemerintah dalam sebuah pernyataan.

    Meski begitu, paket yang hanya berisi dokumen tidak akan terpengaruh.

    Hong Kong, sebagai Daerah Administratif Khusus China, telah dikenakan tarif 145% yang sama dengan yang dikenakan Beijing.

    Awal bulan ini, Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengakhiri pengaturan bebas bea untuk barang senilai US$800 atau kurang mulai 2 Mei dan seterusnya. Ini merupakan sebuah langkah yang menurut Gedung Putih akan menekan pengiriman ilegal.

    Aturan baru ini akan membuat barang-barang bernilai rendah ini dikenakan pajak sebesar 30% atau biaya tetap sebesar US$25, yang akan berlipat ganda mulai 1 Juni.

    8. Pasar Saham Asia Kembali Anjlok Gegara Pembatasan Ekspor Chip AI Nvidia

    Pasar saham di Asia kembali anjlok pada Rabu setelah beberapa hari yang relatif tenang menyusul gejolak global minggu lalu yang disebabkan oleh tarif Trump.

    Hang Seng Hong Kong turun 2,5%, sementara indeks Shanghai Composite turun 0,9%. Indeks Nikkei 225 Tokyo turun 0,9%, dan Kospi Korea Selatan turun 0,7%.

    Kemerosotan terjadi setelah Washington tadi malam mengumumkan aturan perizinan baru pada pengiriman chip AI yang dibuat oleh raksasa AS Nvidia.

    Saham Nvidia turun 6,3% setelah kontrol yang lebih ketat pada ekspor chipnya ke China. Perusahaan mengatakan tindakan tersebut akan menelan biaya US$5,5 miliar.

    9. Tarif Trump Bikin Keok Industri Chip AS, Bisa Rugi Rp16,8 T

    Tarif Trump disebut dapat merugikan pembuat peralatan semikonduktor Negeri Paman Sam lebih dari US$ 1 miliar atau sekitar Rp16,8 triliun per tahun. Hitungan ini telah dibahas oleh industri terkait dengan para pejabat dan anggota parlemen di Washington pekan lalu.

    Melansir Reuters, mengutip dua sumber yang mengetahui masalah tersebut, mengatakan masing-masing dari tiga pembuat peralatan chip terbesar AS – Applied Materials, Lam Research dan KLA – mungkin menderita kerugian sekitar US$ 350 juta (Rp5,8 triliun) selama setahun terkait dengan tarif Trump. Saingan yang lebih kecil, seperti Onto Innovation, kemungkinan juga menghadapi puluhan juta dolar sebagai pengeluaran ekstra.

    “Perkiraan biaya yang dibahas minggu lalu di Washington termasuk pendapatan yang hilang, terutama untuk penjualan peralatan yang kurang canggih yang terlewatkan ke saingan luar negeri, dan biaya menemukan dan menggunakan pemasok alternatif untuk komponen kompleks alat pembuatan chip. Perkiraan tersebut juga mencakup biaya kepatuhan tarif, seperti menambahkan personel untuk menangani kompleksitas mengikuti aturan,” demikian laporan sumber tersebut.

    Dalam perkiraan awal, kerugian US$ 350 juta per perusahaan dapat berubah ketika tugas administrasi Trump berlaku. Perhitungan cepat sulit dilakukan karena setiap alat pembuat chip memiliki banyak komponen, dan rezim tarif akhir tidak jelas.

    Anggota parlemen dan pejabat administrasi membahas biaya tarif dengan eksekutif industri chip dan pejabat dari SEMI, sebuah kelompok perdagangan internasional, sebagai bagian dari dialog yang sedang berlangsung.

    Industri pembuat peralatan chip sebelumnya telah kehilangan miliaran pendapatan setelah mantan Presiden AS Joe Biden menerapkan serangkaian kontrol ekspor yang bertujuan untuk membatasi pengiriman peralatan manufaktur semikonduktor canggih ke entitas China.

    10. Harga Produk China Bakal Naik Gila-gilaan Gegara Trump

    Raksasa e-commerce asal China, Temu dan Shein, akan menaikkan harga produk yang dijual pada platform mereka mulai 25 April 2025. Keputusan ini menyusul pemberlakuan tarif Trump untuk barang impor China.

    Selain itu, pemerintahan Trump juga menghapus kebijakan ‘de-minimis’ yang sebelumnya membebaskan pajak impor barang-barang murah dengan harga di bawah US$800.

    Dalam surat yang dibagikan pekan ini, Temu dan Shein mendorong para konsumen untuk membeli produk di platform mereka sebelum 25 April 2025 ketika harga produk disesuaikan menjadi lebih mahal.

    Shein dan Temu mendulang popularitas di AS karena menawarkan harga-harga super murah. Hal ini dimungkinkan model bisnis kedua perusahaan yang menjual barang langsung dari produsen ke konsumen akhir, tanpa ada perantara.

    Selain itu, kebijakan de-minimis yang selama ini berlaku juga membuat barang-barang yang dijual Shein dan Temu tak kena pajak ketika dijual ke AS. Dengan dihapuskan kebijakan de-minimis, maka Shein dan Temu tak mungkin bisa menjual barang semurah sebelumnya.

    “Dikarenakan perubahan aturan perdagangan global dan tarif, biaya operasional kami naik. Untuk melanjutkan penjualan produk yang Anda sukai tanpa mengorbankan kualitas, kami akan membuat penyesuaian harga mulai 25 April 2025,” begitu pernyataan dari Shein dan Temu, dikutip dari Reuters, Kamis (17/4/2025).

    Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) menyebut pendapatan hariannya menurun sejak disahkannya tarif Trump.

    “Sejak 5 April, CBP telah mengumpulkan lebih dari US$500 juta berdasarkan tarif timbal balik yang baru, yang berkontribusi terhadap total pendapatan tarif lebih dari US$21 miliar dari 15 tindakan perdagangan presiden yang dilaksanakan sejak 20 Januari 2025,” kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip CNBC International.

    Pembaruan tersebut muncul setelah gangguan selama 10 jam dalam sistem keuangan mencegah importir AS memasukkan kode yang akan membebaskan barang yang sudah berada di perairan dari kewajiban untuk dikenakan bea yang lebih tinggi.

    “Bahkan selama gangguan singkat tersebut, aliran pendapatan rata-rata CBP sebesar US$250 juta/hari tetap tidak terganggu,” kata CBP dalam pernyataannya.

    Trump telah berulang kali mengatakan bahwa Amerika Serikat memperoleh US$2 miliar per hari dari tarif, termasuk pendapatan yang secara langsung berasal dari apa yang disebut tarif “timbal balik”.

    Data terbaru yang dirilis Senin oleh Departemen Keuangan menunjukkan laporan harian departemen tersebut mengenai total simpanan yang tercantum dalam “Pajak Bea Cukai dan Cukai Tertentu” sebesar US$305 juta. Semua tarif dikumpulkan oleh Bea Cukai AS di titik masuk.

    (tfa/wur)

  • Forum Ekonomi Dunia serukan kerja sama global

    Forum Ekonomi Dunia serukan kerja sama global

    Davos (ANTARA) – Di tengah meningkatnya proteksionisme dan ketidakpastian global yang belum pernah terjadi sebelumnya, pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) yang sedang berlangsung menekankan kebutuhan mendesak akan perekonomian global yang terbuka dan inklusif serta kerja sama internasional yang diperkuat guna mengatasi berbagai tantangan ekonomi dan memastikan pemulihan yang berkelanjutan.

    Ekonomi global diperkirakan akan kembali menghadapi tahun yang penuh ketidakpastian dan pertumbuhan yang tidak merata, menurut laporan terbaru Chief Economists Outlook WEF. Laporan ini diluncurkan menjelang pertemuan tahunan WEF yang tahun ini mengusung tema “Kolaborasi untuk Era Cerdas” (Collaboration for the Intelligent Age).

    Laporan Chief Economists Outlook menyebutkan bahwa 56 persen kepala ekonom yang disurvei memperkirakan ekonomi global akan melemah pada 2025, dibandingkan dengan hanya 17 persen yang memprediksi adanya perbaikan.

    Selain itu, sejumlah diskusi utama dalam pertemuan tahunan ini didominasi oleh frasa-frasa seperti “ketidakpastian yang sangat tinggi” dan “berada di persimpangan jalan”.

    Pada 17 Januari lalu, Dana Moneter Internasional (IMF) merilis pembaruan prospek globalnya, yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3 persen pada 2025 dan 2026.

    Namun, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan global sebesar 3,7 persen yang tercatat antara 2000 hingga 2019.

    SOLUSI GLOBAL UNTUK MASALAH GLOBAL IMF juga memperingatkan semua pihak agar tidak mengambil langkah-langkah sepihak seperti tarif, hambatan nontarif, atau subsidi yang dapat merugikan mitra dagang dan memicu tindakan balasan.

    Eskalasi konflik geopolitik dan ketidakstabilan regional telah menyeret tingkat kerja sama global ke titik terendah, menurut laporan Barometer Kerja Sama Global (Global Cooperation Barometer) 2025 yang dirilis WEF pada 7 Januari.

    Berbicara dalam pertemuan tahunan WEF pada Selasa (21/1), Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan bahwa dunia telah memasuki era baru persaingan geostrategis yang keras.

    “Kita perlu bekerja sama untuk menghindari global race to the bottom (persaingan demi mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengorbankan kualitas dan keputusan rasional) karena tidak ada satu pun yang diuntungkan dari memutus ikatan ekonomi global,” katanya.

    Sembari mengaku iklim persaingan tersebut dan kecenderungan untuk memprioritaskan urusan internal di banyak negara saat ini, Presiden WEF Borge Brende kembali menegaskan bahwa kerja sama tetap menjadi satu-satunya cara untuk mengatasi berbagai tantangan umum yang dihadapi dunia.

    “Untuk masalah global, Anda harus menemukan solusi global,” katanya kepada Xinhua dalam sebuah wawancara.

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengeluarkan peringatan keras tentang meningkatnya krisis global, termasuk krisis iklim dan perpecahan geopolitik.

    Menyebut tantangan-tantangan ini sebagai “kotak Pandora masalah”, Guterres mendesak komunitas internasional untuk memprioritaskan kolaborasi. “Sebagai komunitas global, kita harus memenuhi tanggung jawab ini,” katanya, menggemakan seruan WEF untuk persatuan.

    Perdagangan Bebas, Tanpa Proteksionisme

    Proteksionisme menjadi titik fokus perhatian dalam pertemuan tersebut. Laporan Chief Economists Outlook WEF memperingatkan bahwa meningkatnya hambatan perdagangan dan konflik geopolitik dapat menyebabkan gangguan yang berkepanjangan pada pola perdagangan. Lebih dari separuh ekonom yang disurvei memperkirakan masa depan suram yang didorong oleh hambatan perdagangan, utang publik yang melonjak, dan pemulihan yang tidak merata.

    IMF juga memperingatkan semua pihak agar tidak mengambil langkah-langkah sepihak seperti tarif, hambatan nontarif, atau subsidi yang dapat merugikan mitra dagang dan memicu tindakan balasan

    Brende memperingatkan bahwa pemisahan diri (decoupling) akan membawa dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi global.

    IMF memperkirakan bahwa decoupling yang parah, dikombinasikan dengan tarif tinggi, dapat memangkas ekonomi global hingga 7 persen. Dia mendesak semua negara untuk terlibat dalam dialog, menangani isu tarif secara konstruktif, serta menghindari perangkap decoupling dan proteksionisme.

    Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala juga menyuarakan penentangan yang kuat terhadap proteksionisme.

    “Kita tidak menginginkan tarif. Kita tidak menginginkan perang tarif,” katanya dalam panel diskusi bertajuk “Menemukan Pertumbuhan di Masa Ketidakpastian” (Finding Growth in Uncertain Times) pada Selasa.

    “Hal ini benar-benar tidak akan menguntungkan siapa pun, baik Amerika Serikat maupun seluruh dunia. Dalam banyak kasus, ini akan menyebabkan inflasi,” ujarnya.

    “Kita masih perlu mencoba untuk bekerja sama guna memastikan kita menjaga pasar tetap terbuka dan terprediksi.”

    Dalam pidatonya di pertemuan tahunan WEF, Kanselir Jerman Olaf Scholz menekankan bahwa Jerman akan mempertahankan perdagangan bebas sebagai dasar kemakmuran, termasuk dalam kerja sama dengan para mitra lainnya.

    Penerjemah: Xinhua
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pentingnya digitalisasi dan membangun database perpajakan berbasis AI

    Pentingnya digitalisasi dan membangun database perpajakan berbasis AI

    Jakarta (ANTARA) – Reformasi perpajakan di Indonesia menghadapi tantangan besar seiring dengan dinamika ekonomi global dan transformasi teknologi yang cepat.

    Salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan adalah melalui digitalisasi dan pembangunan database perpajakan berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intellegence/AI).

    Di tengah perkembangan ekonomi digital yang pesat, kebutuhan untuk mengintegrasikan teknologi dalam sistem perpajakan menjadi sangat mendesak. Digitalisasi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pajak, sementara penerapan AI memungkinkan pengelolaan data yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih akurat.

    Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor perpajakan, namun masih menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak.

    Rasio pajak Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Menurut data Bank Dunia, rasio pajak Indonesia pada 2022 hanya sekitar 10,8 persen, sementara negara-negara OECD memiliki rasio pajak sekitar 34 persen.

    Rendahnya rasio pajak ini mencerminkan bahwa banyak potensi pajak yang belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama dalam sektor informal.

    Tantangan lain adalah sektor informal Indonesia yang mencakup sekitar 60 persen dari tenaga kerja, sebagian besar tidak terdaftar dalam sistem perpajakan formal. Hal ini membuat banyak potensi penerimaan pajak tidak tercatat, sehingga menghambat perluasan basis pajak negara.

    Di sisi lain, transparansi dan kepatuhan pajak juga dinilai masih rendah. Meskipun pemerintah telah mengadopsi berbagai kebijakan perpajakan, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih relatif rendah.

    Menurut hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), sekitar 40 persen masyarakat Indonesia menganggap pajak sebagai beban yang tidak memberikan manfaat langsung. Selain itu, masalah penghindaran pajak dan kebocoran juga masih menjadi tantangan besar.

    Efisiensi pengelolaan data perpajakan

    Pengelolaan data perpajakan di Indonesia masih bergantung pada sistem manual yang memerlukan banyak waktu dan sumber daya. Proses verifikasi dan analisis data yang dilakukan secara konvensional sering kali menimbulkan ketidaktepatan dan ketidakakuratan informasi.

    Oleh karena itulah digitalisasi sangat penting sebagai langkah menuju efisiensi. Digitalisasi sistem perpajakan menawarkan banyak manfaat, antara lain peningkatan kepatuhan pajak.

    Penggunaan teknologi dalam sistem perpajakan memungkinkan adanya e-filing (pelaporan pajak secara elektronik) dan e-payment (pembayaran pajak secara online). Hal ini mempermudah wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu.

    Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia, penggunaan e-filing di Indonesia terus meningkat. Pada 2021, sekitar 75 persen wajib pajak telah menggunakan e-filing, sebuah kemajuan signifikan dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

    Digitalisasi juga mengurangi biaya administrasi yang terkait dengan pemrosesan data pajak. Penggunaan sistem otomatis memungkinkan pemrosesan lebih cepat dan meminimalisir kesalahan manusia.

    Sebagai contoh, penggunaan e-faktur untuk faktur pajak membantu mengurangi potensi pemalsuan faktur dan memudahkan verifikasi transaksi.

    Dari segi transparansi dan akuntabilitas, teknologi dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pajak. Setiap transaksi pajak yang tercatat dalam sistem digital dapat dengan mudah dipantau dan diawasi oleh pihak berwenang.

    Hal ini juga memungkinkan publik untuk memantau bagaimana pajak digunakan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

    Sistem digital memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada wajib pajak, seperti memberikan informasi terkait kewajiban pajak, status pembayaran, dan bantuan terkait prosedur pajak secara online. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

    Database berbasis AI

    Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam pengelolaan data perpajakan memberikan potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas analisis dan pengambilan keputusan. Beberapa manfaat utama AI dalam pengelolaan pajak antara lain analisis data yang lebih cepat dan akurat.

    AI dapat memproses sejumlah besar data perpajakan dalam waktu singkat. Dengan kemampuan untuk menganalisis pola-pola transaksi, AI dapat membantu otoritas pajak mengidentifikasi potensi penghindaran pajak dan mencocokkan data antara wajib pajak dengan data pihak ketiga (seperti data perbankan, transaksi bisnis, dll). Misalnya, sistem AI dapat digunakan untuk mendeteksi ketidaksesuaian antara laporan pajak yang diajukan oleh wajib pajak dan data transaksi yang tercatat di lembaga keuangan.

    AI dapat digunakan untuk memantau kepatuhan pajak secara otomatis, mengidentifikasi pelanggaran, dan mengirimkan peringatan kepada wajib pajak atau petugas pajak. Dengan kemampuan untuk memproses data secara real-time, AI dapat membantu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau adanya upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh individu atau perusahaan besar.

    Pemanfaatan kecerdasan buatan juga memungkinkan kita untuk membuat personalisasi layanan untuk wajib pajak.

    Dengan analisis berbasis AI, sistem perpajakan dapat memberikan rekomendasi atau layanan yang lebih personal kepada wajib pajak. Misalnya, AI dapat membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakan mereka dengan memberikan panduan dan pengingat berbasis data historis mereka.

    Disamping itu, AI juga meningkatkan prediksi dan perencanaan fiskal. Dengan menganalisis data yang ada, AI dapat membantu pemerintah meramalkan penerimaan pajak di masa depan dengan lebih akurat. Hal ini dapat membantu perencanaan fiskal yang lebih efektif, memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran negara dengan lebih efisien dan tepat sasaran.

    Data statistik

    Menurut data OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), digitalisasi administrasi perpajakan telah terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi pengumpulan pajak di berbagai negara. Negara-negara seperti Estonia dan Korea Selatan telah berhasil mengimplementasikan sistem perpajakan berbasis digital yang sangat efisien, dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dan pengurangan biaya administrasi yang signifikan.

    Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan berbagai inisiatif digitalisasi, seperti e-Filing, e-Bupot, dan e-Faktur. Berdasarkan data DJP, pada tahun 2022, e-Filing telah digunakan oleh lebih dari 75 persen wajib pajak, dengan sekitar 13 juta laporan pajak dilaporkan secara elektronik. Ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam adopsi teknologi oleh wajib pajak Indonesia.

    Selain itu, OECD juga melaporkan bahwa penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam administrasi pajak di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak hingga 20 persen. Sistem AI dapat mengidentifikasi pola-pola penghindaran pajak dan membantu dalam penegakan hukum dengan lebih cepat dan akurat.

    Beberapa pakar internasional memberikan pandangan tentang pentingnya digitalisasi dan AI dalam sistem perpajakan.

    Jeffrey Sachs, Ekonom Universitas Columbia, berpendapat bahwa digitalisasi adalah langkah penting dalam reformasi perpajakan. “Digitalisasi dapat membantu meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi pengelolaan penerimaan pajak. Sistem digital yang baik tidak hanya mempermudah wajib pajak tetapi juga mengurangi peluang terjadinya kebocoran pajak.”

    Paul Collier, Profesor Ekonomi Universitas Oxford, menyarankan agar Indonesia fokus pada penggunaan teknologi untuk memperluas basis pajak. “Dengan adopsi teknologi canggih, Indonesia dapat meminimalkan ketergantungan pada sektor formal dan memperluas pengumpulan pajak dari sektor informal yang besar.”

    Ngozi Okonjo-Iweala, Direktur Jenderal WTO, menyatakan bahwa penggunaan AI dalam perpajakan akan mengurangi penghindaran pajak. “AI memungkinkan pengawasan perpajakan yang lebih efektif dan deteksi dini terhadap potensi penghindaran pajak. Ini sangat penting bagi negara berkembang yang sering kali menghadapi masalah kepatuhan pajak.”

    Digitalisasi dan penerapan database perpajakan berbasis kecerdasan buatan atau AI adalah langkah penting dalam memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia. Dengan digitalisasi, sistem administrasi pajak menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh wajib pajak.

    Penerapan AI lebih lanjut dapat meningkatkan analisis data, mempermudah pengawasan, dan membantu pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang lebih efektif.

    Untuk mewujudkan ini, pemerintah Indonesia perlu terus mendorong inovasi dalam sistem perpajakan dan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan sistem yang lebih modern dan inklusif. Dengan mengintegrasikan digitalisasi dan AI, Indonesia dapat mengatasi tantangan perpajakan yang ada dan memperkuat sistem perpajakan yang berkelanjutan dan adil.

    *) Dr. M. Lucky Akbar, S.Sos, M.Si, Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi

    Copyright © ANTARA 2025

  • Krisis Air di Depan Mata, Ini Peringatan Ilmuwan

    Krisis Air di Depan Mata, Ini Peringatan Ilmuwan

    Jakarta –

    Tanda-tanda kelelahan Bumi makin jelas dalam penelitian ilmuwan. Dalam studi baru, lebih dari separuh produksi pangan dunia berisiko kolaps dalam 25 tahun ke depan akibat krisis air global yang terus meningkat.

    Global Commission on the Economics of Water menyebut perubahan iklim, penggunaan lahan yang merusak dan salah urus sumber daya air berarti hampir 3 miliar orang dan lebih dari separuh produksi pangan global ada di wilayah dengan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di sistem air.

    Beberapa kota sudah menurun permukaannya akibat hilangnya air tanah. Selain itu, hingga 8% produk domestik bruto (PDB) global dan 15% PDB negara-negara berpenghasilan rendah akan hilang di 2050 akibat krisis ini.

    “Saat ini, setengah populasi dunia menghadapi kelangkaan air. Karena sumber daya vital ini kian langka, ketahanan pangan dan pembangunan manusia terancam dan kita membiarkannya terjadi., kata Johan Rockstrom, direktur Potsdam Institute for Climate Impact Research yang dikutip detikINET dari Live Science.

    “Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, kita mendorong siklus air global menjadi tidak seimbang. Curah hujan, sumber dari semua air tawar, tidak dapat lagi diandalkan karena perubahan iklim dan penggunaan lahan oleh manusia,” tambahnya.

    Tiap orang membutuhkan 50 hingga 100 liter air sehari untuk kesehatan dan kebersihan, tapi komisi tersebut menemukan jumlah ini merupakan perkiraan sangat rendah. Jumlah sebenarnya untuk konsumsi yang memadai 4.000 liter per orang tiap hari. Volume ini tidak dapat diperoleh di banyak bagian dunia.

    Beberapa tahun terakhir, Amazon mengalami kekeringan parah yang mengancam mengubah hutan hujan menjadi sabana, gletser mencair dengan kecepatan yang belum pernah terjadi, dan Eropa mengalami banjir mematikan.

    Yang memperparah masalah ini adalah harga air terlalu rendah di banyak daerah. Itu memungkinkan air di wilayah yang sudah tertekan malah dialihkan untuk data center dan pembangkit listrik tenaga batu bara. Dengan harga dan subsidi tepat, beralih ke pola makan nabati, memulihkan alam, dan daur ulang air limbah, peneliti berpendapat air dapat didistribusikan lebih efisien dan adil.

    “Krisis air global merupakan tragedi tetapi juga merupakan peluang untuk mengubah ekonomi air dan untuk memulai dengan menilai air secara tepat sehingga dapat mengenali kelangkaannya dan manfaat yang diberikannya,” kata Ngozi Okonjo-Iweala, direktur jenderal WTO.

    (fyk/fyk)