Tag: Ngasiman Djoyonegoro

  • Pakar Bongkar Strategi Prabowo ‘Mainkan’ China dan AS Sekaligus, Ternyata Ini Rahasianya!

    Pakar Bongkar Strategi Prabowo ‘Mainkan’ China dan AS Sekaligus, Ternyata Ini Rahasianya!

    GELORA.CO – Sejumlah pakar menilai Presiden Prabowo berhasil menerapkan prinsip politik bebas aktif Indonesia secara efektif dalam menghadapi tatanan dunia baru yang tidak pasti. Penilaian ini mengemuka dalam diskusi “Deep Talk Indonesia” yang merefleksikan satu tahun Asta Cita Presiden Prabowo di bidang diplomasi dan pertahanan.

    Diskusi bertajuk “Sketsa Diplomasi & Pertahanan Nasional Dalam Menghadapi Tatanan Dunia Baru” ini digelar di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (29/10/2025). Acara ini diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) bekerja sama dengan UIN Jakarta dan Lembaga Kajian Strategis PB IKA PMII.

    Penulis buku “Asta Cita Presiden Prabowo”, Ngasiman Djoyonegoro (Simon), menyoroti langkah terukur Presiden Prabowo sejak terpilih. Ia mencontohkan kemampuan Presiden melakukan lawatan ke China dan Amerika Serikat dalam satu rangkaian, serta bergabung dengan BRICS+ sekaligus diterima oleh G7.

    “Padahal kedua belah pihak tersebut sedang berseteru. Presiden berhasil memainkan peran signifikan dan membuat nyata prinsip politik bebas aktif Indonesia,” kata Simon.

    Pakar intelijen dan pertahanan nasional, Stepi Anriani, menilai ketidakpastian global saat ini justru memberikan momentum bagi implementasi politik bebas aktif.

    “Presiden Prabowo sedang menunjukkan bagaimana politik bebas aktif dimainkan. Di satu sektor bisa tidak sepakat, tapi di sektor lain kerjasama dengan baik. Misalnya dengan China, Indonesia berseteru di Laut China Selatan, tetapi akur dalam kerjasama ekonomi,” kata Stepi.

    Pandangan ini didukung pakar diplomasi dari President University, Abdul Wahid Maktub. Menurutnya, tatanan dunia lama sudah tidak relevan dan banyak negara, termasuk Israel dan Amerika, melakukan kesalahan kalkulasi geopolitik.

    “Tatanan dunia telah berubah, realitas telah berubah, tatanan dunia yang lama sudah tidak relevan lagi untuk diperbincangkan,” ujar Abdul Wahid.

    Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Hasanuddin Wahid, mengkritisi perlunya keseimbangan antara hard power, soft power, dan smart power. Menurutnya, Indonesia telah membangun hard power (alutsista) dan memiliki soft power (diplomasi Prabowo), namun smart power belum dikembangkan secara sistematis.

    “Saat ini kita belum melakukannya (smart power) secara terukur dan sistematis. Tanpa tiga hal ini, kita sulit untuk menjadi negara disegani,” kata Hasan.

    Dari sisi militer, Staf Ahli KASAL Bidang Keamanan Laut, Dwi Sulaksono, menegaskan bahwa militer terus diperkuat untuk melindungi negara, termasuk melalui pembaruan persenjataan.

    “Kalau kita mau membangun perdamaian, kita harus siap perang. Inilah yang sedang dipersiapkan,” kata Dwi Laksono.

    Sekretaris Umum ISNU, Wardi Taufiq, menambahkan bahwa diskusi pakar ini penting digelar untuk melawan disinformasi di media sosial. “Di tengah matinya kepakaran, sulit membedakan antara pengetahuan dan opini. Kita berkewajiban membangun kepakaran tersebut,” ujarnya.

  • Analis apresiasi respon cepat Kapolri atas rencana reformasi Polri

    Analis apresiasi respon cepat Kapolri atas rencana reformasi Polri

    Jakarta (ANTARA) – Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang merespons cepat rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Reformasi Kepolisian.

    Menurut Ngasiman, Kapolri telah menunjukkan keseriusan dengan membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri yang bertugas memastikan keberlanjutan reformasi kepolisian.

    “Rencana Presiden tersebut ditangkap oleh Kapolri sebagai arahan untuk penguatan reformasi Polri yaitu dengan (pembentukan) Tim Transformasi Reformasi Polri,” katanya berdasarkan keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan pengangkatan Jenderal Pol (Purn) Achmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian merupakan langkah strategis menjawab tuntutan publik.

    Ngasiman menjelaskan reformasi kepolisian telah berlangsung sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

    Polri kemudian menyusun Grand Strategi Polri 2005–2025 yang menjadi acuan transformasi menuju institusi modern, profesional, dan terpercaya.

    “Komitmen itu dilanjutkan dengan Grand Strategi Polri 2025–2045. Apa yang sudah dicapai ini akan semakin diperkuat dengan terbentuknya Tim Transformasi Reformasi Polri untuk menjaga keberlanjutannya,” ujarnya.

    Ia menyebut reformasi Polri mencakup tiga aspek utama, yakni struktural, instrumental, dan kultural. Aspek kultural dinilai paling krusial karena menuntut perubahan nilai, budaya kerja, dan keteladanan pimpinan.

    Menurutnya, transformasi Polri Presisi sejak 2021 diarahkan melalui empat pilar, yaitu organisasi, operasional, pelayanan publik, dan pengawasan. Agenda tersebut juga menjawab tuntutan masyarakat terhadap pemolisian yang humanis dan profesional.

    Ngasiman menekankan bahwa reformasi kepolisian tidak hanya menyentuh perubahan fisik dan struktur birokrasi, tetapi juga harus menyentuh nilai moral dan kemanusiaan dalam pelayanan publik, penegakan hukum, dan stabilitas masyarakat.

    Ia menilai pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri merupakan langkah akseleratif agar agenda yang dicanangkan Presiden melalui Komite Reformasi Kepolisian dapat direspons secara konkret dan berkelanjutan oleh internal Polri.

    “Komitmen Polri adalah menghadirkan kualitas pemolisian yang semakin presisi, profesional, dan humanis, sekaligus mampu menjawab tantangan zaman,” tegasnya.

    Menurutnya dukungan dari masyarakat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan kini sangat dibutuhkan agar reformasi kepolisian benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

    Ia menambahkan, inisiatif Polri membentuk tim reformasi mencerminkan keberanian belajar dari masa lalu, memperbaiki kesalahan, dan menyiapkan masa depan yang lebih baik.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penambahan Berbagai Satuan di TNI Diharapkan Bukan untuk Pelemahan Demokrasi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        11 Agustus 2025

    Penambahan Berbagai Satuan di TNI Diharapkan Bukan untuk Pelemahan Demokrasi Nasional 11 Agustus 2025

    Penambahan Berbagai Satuan di TNI Diharapkan Bukan untuk Pelemahan Demokrasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Analis Intelijen dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro mengingatkan agar penambahan berbagai satuan baru di tubuh TNI tetap menjunjung prinsip akuntabilitas, dan tidak dimanfaatkan untuk melemahkan demokrasi.
    “Catatan kami terhadap kebijakan ini haruslah diiringi dengan sejumlah penguatan. Yang pertama, akuntabilitas komando, memang pembentukan berbagai unit militer tersebut bertujuan untuk pertahanan, bukan untuk tujuan pelemahan demokrasi,” ujar Ngasiman saat dihubungi, Senin (11/8/2025).
    Ngasiman menekankan, pembentukan satuan baru merupakan kewenangan penuh presiden. Oleh karena itu, langkah penambahan satuan di TNI bisa dianggap sebagai bagian dari strategi memperkuat pertahanan nasional.
    Apalagi, Presiden Prabowo Subianto berlatar belakang militer dan pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sehingga dinilai memahami dinamika di lingkungan strategis.
    “Pada dasarnya presiden ingin membangun militernya berkekuatan penuh. Saya melihatnya ini sebagai bentuk persiapan presiden menghadapi perkembangan lingkungan strategis terkini, di mana intensitas penggunaan militer semakin menonjol hampir di semua kawasan,” kata Ngasiman.
    Selain itu, lanjut Ngasiman, kebijakan Prabowo juga bisa dilihat sebagai langkah antisipatif menghadapi situasi global yang diwarnai konflik, perang dagang, dan intensifnya perebutan sumber daya.
    “Ini juga ada korelasinya dengan lawatan atau kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden dalam beberapa bulan terakhir ke sejumlah negara yang merepresentasikan poros Global South dan Global North,” kata Ngasiman.
    Ngasiman menambahkan, selain pembentukan satuan militer baru, ada dua hal yang harus diperkuat, yakni doktrin operasi yang mutakhir dan modernisasi alutsista.
    “Percuma punya banyak pasukan dan unit komando, tetapi peralatannya tidak mampu bersaing,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo meresmikan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru, yakni Kodam XIX/Tuanku Tambusai, Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol, Kodam XXI/Raden Inten, Kodam XXII/Tambun Bungai, Kodam XXIII/Palaka Wira, dan Kodam XXIV/Mandala Trikora.
    Peresmian dilakukan dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatsus Batujajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).
    Dalam kesempatan itu, Presiden juga meresmikan 14 komando daerah Angkatan Laut, tiga komando daerah Angkatan Udara, satu komando operasi udara, enam grup Komando Pasukan Khusus, 20 brigade teritorial pembangunan, serta sejumlah satuan tempur dan pendukung lainnya.
    Prabowo menegaskan, pembentukan satuan-satuan baru tersebut adalah bagian dari upaya memperkuat pertahanan negara di tengah ketidakpastian global.
    “Indonesia tidak mau memihak blok mana pun. Tapi karena itu, tidak ada pilihan lain, Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat, dan untuk itulah hari ini saya melantik enam Panglima Kodam baru, 20 Komandan Brigade baru, dan 100 Batalion Teritorial Pembangunan baru,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penambahan Berbagai Satuan di TNI Diharapkan Bukan untuk Pelemahan Demokrasi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        11 Agustus 2025

    Deretan Jabatan Baru di TNI yang Diresmikan Prabowo, Apa Tujuannya? Nasional 11 Agustus 2025

    Deretan Jabatan Baru di TNI yang Diresmikan Prabowo, Apa Tujuannya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto meresmikan sejumlah satuan dan jabatan baru di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Bandung Barat, Minggu (10/8/2025).
    Satuan baru tersebut dari dari Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) dan Komando Daerah Angkatan Udara (Kodau) serta satuan tempur maupun non tempur lainnya.
    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden RI dengan ini meresmikan enam Komando Daerah Militer,” ujar Prabowo dalam upacara kemarin, sebagaimana disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
    Enam kodam baru tersebut adalah:
    1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai (Riau dan Kepulauan Riau);
    2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (Sumatera Barat dan Jambi);
    3. Kodam XXI/Radin Inten (Lampung dan Bengkulu);
    4. Kodam XXII/Tambun Bungai (Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan);
    5. Kodam XXIII/Palaka Wira (Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat);
    6. Kodam XXIV/Mandala Trikora (berpusat di Merauke, Papua Selatan).
    Prabowo sekaligus melantik para panglima yang memimpin satuan baru itu, yakni Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo (Pangdam XIX), Mayjen TNI Arief Gajah Mada (Pangdam XX), Mayjen TNI Kristomei Sianturi (Pangdam XXI), Mayjen TNI Zainul Arifin (Pangdam XXII), dan Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar (Pangdam XXIII), serta Mayjen TNI Lucky Avianto (Pangdam XXIV).
    Selain kodam, Prabowo juga meresmikan 14 Kodaeral atau Komando Daerah Laut.
    Berikut daftar lokasi Kodaeral beserta pemimpinnya:
    1. Kodaeral I (Belawan) – Laksda TNI Deny Septiana;
    2. Kodaeral II (Padang) – Laksma TNI Sarimpunan Tanjung;
    3. Kodaeral III (Jakarta) – Laksma TNI Uki Prasetia;
    4. Kodaeral IV (Batam) – Laksma TNI Berkat Widjanarko;
    5. Kodaeral V (Surabaya) – Laksda TNI Ali Triswanto;
    6. Kodaeral VI (Makassar) – Laksda TNI Andi Abdul Aziz;
    7. Kodaeral VII (Kupang) – Laksma TNI Joni Sudianto;
    8. Kodaeral VIII (Manado) – Laksma TNI Dery Triesnanto Suhendi;
    9. Kodaeral IX (Ambon) – Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas;
    10. Kodaeral X (Jayapura) – Brigjen TNI (Mar) Werijon;
    11. Kodaeral XI (Merauke) – Laksma TNI Monang Hatorangan;
    12. Kodaeral XII (Pontianak) – Laksda TNI Sawa;
    13. Kodaeral XIII (Tarakan) – Laksma TNI Phundi Rusbandi;
    14. Kodaeral XIV (Sorong) – Laksma TNI Djatmoko.
    Tiga Kodau merupakan perubahan nomenklatur dari Komando Operasi Udara Koopsud, satu Komando Operasi Udara tambahan.
    Daftar Kodau dan Panglimanya:
    1. Kodau I (Wilayah Indonesia Bagian Barat) – Marsda TNI Muzafar;
    2. Kodau II (Wilayah Indonesia Bagian Tengah) – Marsda TNI Deni Hasoloan;
    3. Kodau III (Wilayah Indonesia Bagian Timur) – Marsda TNI Azhar Aditama D
    Dalam upacara tersebut, kepala negara juga meresmikan enam Grup Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
    1. Grup 1 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Raden Nashrul Fathurrohman

    2. Grup 2 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Edwin Apria Candr

    3. Grup 3 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Bram Pramudia

    4. Grup 4 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Suharma Zunam

    5. Grup 5 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Josep Dat Dariyamanta S

    6. Grup 6 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Richard Arnold Y Sangari
    Prabowo juga meresmikan 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat), 100 Batalion Teritorial Pembangunan, lima Batalion Infanteri Marinir, dan lima Batalion Komando Kopasgat.
    Adapun Batalion Teritorial yang baru dibentuk memiliki fungsi berbeda dari pasukan tempur.
    Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana mengatakan, satuan ini disiapkan untuk mendukung pembangunan di daerah, mulai dari pertanian hingga layanan kesehatan.
    “Setiap batalion berdiri di lahan seluas 30 hektar, dengan kompi-kompi yang menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya kepada Kompas.com pada 3 Juni 2025.
    Kompi tersebut terdiri dari Kompi Pertanian, Kompi Peternakan, Kompi Medis, dan Kompi Zeni. Dengan demikian TNI tidak hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga mitra strategis pembangunan.
     
    Dia pun menyinggung bahwa peperangan sedang berlangsung di banyak kawasan, meskipun Indonesia tidak menginginkannya.
    “Keadaan dunia penuh ketidakpastian. Walaupun kita tidak suka perang, perang terjadi di mana-mana, di kontinen Eropa, di Timur Tengah kita melihat bagaimana bangsa yang lemah diperlakukan, orang tua, ibu-ibu, anak kecil dibantai dan tidak ada yang bisa menghentikan itu,” ujar Prabowo.
    Menurut Prabowo, sikap Indonesia yang tidak berpihak pada blok manapun justru menuntut kekuatan pertahanan yang mumpuni.
    Oleh karena itu, Prabowo berpandangan bahwa penambahan satuan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan pertahanan negara.
    “Indonesia tidak mau memihak blok mana pun. Tapi karena itu, tidak ada pilihan lain, Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. dan untuk itulah hari ini saya melantik enam Panglima Kodam baru, 20 Komandan Brigade baru, dan 100 Batalion Teritorial Pembangunan baru,” tegasnya.
    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memberikan pesan khusus kepada para panglima dan komandan satuan baru TNI. Dia meminta agar kepemimpinan militer dijalankan dari garis terdepan, bukan dari belakang.
    “Tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang. Pimpin dari depan, dari tengah-tengah pasukan, berada selalu di tempat yang paling berbahaya, berada selalu di tempat yang paling kritis,” kata Prabowo.
    Analis intelijen dan pertahanan Ngasiman Djoyonegoro menilai penambahan satuan baru dalam rangka memperkuat pertahanan negara, menjadi langkah antisipatif Presiden untuk menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.
    Menurutnya, latar belakang militer Presiden dan pengalamannya sebagai Menteri Pertahanan membuatnya peka terhadap perkembangan dinamika global.
    “Melihat perkembangan lingkungan strategis, di mana konflik, peperangan, perang dagang, dan perebutan pengaruh semakin intensif, wajar jika Presiden mengambil langkah antisipatif berupa penguatan teritorial dan organisasi militer,” ujar Ngasiman kepada Kompas.com, Minggu (10/8/2025).
    Dia pun berpandangan bahwa kebijakan yang diambil ini memiliki korelasi dengan lawatan Prabowo ke berbagai negara, baik di poros Global South maupun Global North.
    “Lawatan ke luar negeri terakhir tampaknya memberikan perspektif yang kuat bagi Presiden untuk mempersiapkan kekuatan penuh militer Indonesia,” kata Ngasiman.
    “Ini juga tidak terlepas dari kapasitas presiden kita yang memiliki latar belakang militer dan menteri pertahanan selama periode sebelumnya,” sambungnya.
    Meski demikian, Ngasiman mengingatkan bahwa penambahan satuan saja tidaklah cukup. Langkah tersebut harus juga diiringi dengan tiga hal penting, yakni akuntabilitas komando agar tidak digunakan untuk melemahkan demokrasi, pembaruan doktrin operasi yang relevan dengan tantangan modern, dan modernisasi alutsista.
    “Percuma punya banyak pasukan dan unit komando, tetapi peralatannya tidak mampu bersaing,” tegasnya.
    Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menilai penambahan struktur TNI ini tidak sejalan dengan semangat reformasi dan ketentuan dalam UU TNI, seperti dikutip dari Kompas.id.
    Dia mengingatkan bahwa undang-undang TNI tidak memperkenankan duplikasi struktur administrasi pemerintahan sipil oleh TNI.
    Selain itu, Al Araf juga menyoroti dampak penambahan satuan-satuan baru tersebut terhadap beban anggaran. Sebab, anggaran TNI saat ini sudah terbebani belanja rutin yang mencapai 60–70 persen dari total anggaran.
    Penambahan struktur akan membuat alokasi untuk alutsista dan kesejahteraan prajurit semakin sulit, karena bertambahnya anggaran belanja pegawai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pakar Intelijen Sebut Polri Presisi Menjaga Keamanan Nasional 2024 Kian Efektif

    Pakar Intelijen Sebut Polri Presisi Menjaga Keamanan Nasional 2024 Kian Efektif

    loading…

    Polri dinilai berhasil menangani tantangan terkait keamanan, ketertiban dan penegakan hukum selama 2024 dipenuhi dengan tantangan. Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTAPolri dinilai berhasil menangani tantangan terkait keamanan, ketertiban dan penegakan hukum selama
    2024 dipenuhi dengan tantangan. Diketahui, 2024 merupakan tahun Pemilu dan Pilkada, yang rawan potensi gangguan meningkat.

    Selain itu, tahun ini berbagai kasus banyak menjadi perhatian masyarakat dan dapat tertangani dengan baik.
    “Kita lihat misalnya ada judi online yang banyak merugikan masyarakat dapat diberantas. Ini menunjukkan bahwa Polri mendengar dan memperhatikan aspirasi masyarakat,” kata Pakar intelijen, pertahanan dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro, Selasa (31/12/2024).

    Kolaborasi dan sinergi Polri dengan TNI juga dilakukan sepanjang 2024. Salah satunya operasi bersama ini telah berhasil membebaskan pilot Susi Air yang disandera oleh KKB di Papua. “Narkoba dan korupsi yang selama ini mengganggu kehidupan masyarakat tak luput dari fokus utama target kerja Polri,” ujar pria yang akrab dipanggil Simon ini.

    Sementara itu, salah satu program Polri Presisi , yaitu penguatan pengawasan pelanggaran oleh anggota Polri mengalami penurunan signifikan. Baik pelanggaran disiplin maupun pelanggaran etik.

    “Strategi Polri Presisi yang salah satunya menyasar pengawasan internal Polri memang terbukti cukup efektif dan tepat sasaran untuk menekan berbagai pelanggaran disiplin dan etik. Karena hal ini yang banyak menjadi masukan dari masyarakat,” jelasnya.

    Tercatat, sepanjang 2024, pelanggaran disiplin anggota Reserse mengalami penurunan dari 351 menjadi 159 (46%). Sementara pelanggaran etik angkanya menurun dari 461 menjadi 196 (42%). Penertiban anggota reserse bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dalam penyidikan dan penindakan terhadap kasus kriminalitas.

    Mengenai peristiwa atau berbagai kasus pelanggaran terkait dugaan penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, Simon berpendapat perlu adanya komunikasi dan penyampaian informasi yang lebih komprehensif mengenai situasi yang berkembang sehingga tidak salah diterima oleh masyarakat.

    Polri sudah seharusnya memproses dan menangani secara lebih proporsional dan akuntabel supaya tidak terjadi demoralisasi dan demotivasi di lingkungan Polri. “Ada sejumlah hal yang harus diseimbangkan secara bersamaan, yaitu kepercayaan publik, pengawasan internal, dan penguatan mental dari Anggota Polri itu sendiri,” tandasnya.

    Dalam pandangan Simon, Polri ke depan perlu mengevaluasi regulasi, sistem pengawasan, dan rekrutmen. “Misalnya saja, perlu pengaturan lebih rigid terkait izin penggunaan senjata api, penggunaan peluru tajam dan sebagainya,” jelasnya.

    “Saya yakin dengan pembinaan yang terus menerus, keteladanan kepemimpinan dari level Perwira Pertama (Pama), Perwira Menengah (Pamen) hingga top manager di kepolisian dapat memberikan motivasi kepada seluruh Anggota Polri untuk lebih profesional dan tegak lurus terhadap peraturan perundangan yang berlaku,” tuturnya.

    (poe)

  • Pakar apresiasi TNI jaga kedaulatan RI selama 2024

    Pakar apresiasi TNI jaga kedaulatan RI selama 2024

    Jakarta (ANTARA) – Pakar Intelijen, pertahanan dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menyampaikan apresiasinya kepada Tentara Nasional Indonesia atas kiprah strategisnya selama 2024.

    “Ini tidak hanya netralitas TNI pada momentum Pemilu dan Pilkada, tapi kemampuan menghalau berbagai Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang muncul sepanjang tahun,” kita pria yang akrab dipanggil Simon dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan bahwa terdapat peran operasi militer yang itu berdampak pada peningkatan level diplomasi Indonesia.

    “Misalnya saja, operasi bantuan tenaga kesehatan dan kemanusiaan di Palestina, secara rutin TNI yang bertugas operasi di Raffah, Palestina dan Elarish, Mesir memberikan pelayanan kesehatan. Hal ini meningkatkan citra positif Indonesia,” ujarnya.

    Selain itu, TNI juga mempersiapkan diri dengan membentuk organisasi pasukan perdamaian yang siap dikirim bergabung dengan tim PBB.

    “Di tengah wilayah Konflik, TNI memang sering hadir untuk berkontribusi sebagai pasukan perdamaian. 2024 ini, TNI telah mempersiapkan dengan baik dengan membentuk Brigade Komposit yang di dalamnya ada Batalyon Infanteri Mekanis, Batalyon Kesehatan, Batalyon Zeni Dan Batalyon Bantuan Logistik,” jelas Simon.

    Simon menyebut diplomasi lain dilakukan dengan cara kunjungan ke sejumlah negara dan melakukan latihan gabungan dengan militer negara lain.

    Ia mencontohkan ada Garuda Shield (AS), Latma Orruda (Rusia) dan lainnya.

    “Ini menjadi pengalaman berharga bagi para prajurit TNI sekaligus membangun keseimbangan kerjasama militer antara Blok Barat dan Blok Timur,” tuturnya.

    Selain soal diplomasi, Simon juga mengapresiasi terhadap strategi pengawalan pembangunan yang dilakukan oleh TNI dalam pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan yang mana pada tahun 2024 telah terbentuk lima Batalyon di Papua.

    “Batalyon pembangunan tidak lain dan tidak bukan ditujukan untuk mengawal program pembangunan pemerintah supaya lebih efektif, terutama di daerah-daerah yang potensi konfliknya cukup tinggi,” ucap Simon.

    Dirinya pun mengapresiasi peran TNI di tengah masyarakat, baik itu dalam hal mengawal ketahanan pangan nasional, TNI manunggal air, maupun penyiapan dapur sehat di seluruh nusantara.

    Adapun TNI telah berhasil mengawal penyediaan lahan seluas 312.982 hektare dari 352.853 hektare yang ditargetkan atau 88,70 persen.

    Demikian pula dengan TNI manunggal air telah dirasakan manfaatnya oleh 384.541 keluarga yang wilayahnya kesulitan air.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengamat nilai Kemenko Polkam konsolidasikan pertahanan nasional

    Pengamat nilai Kemenko Polkam konsolidasikan pertahanan nasional

    Presiden RI Prabowo Subianto memiliki analisis yang kuat terkait lingkungan strategis terkini.Jakarta (ANTARA) – Pengamat intelijen dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai terbentuknya Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Polkam) merupakan upaya mengonsolidasikan agenda pertahanan dan keamanan nasional.

    “Ini memberi keuntungan untuk meningkatkan efektivitas dalam penangkalan, pencegahan, penindakan, dan penanganan berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG yang muncul,” kata Simon, sapaan akrab Ngasiman, ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, Kemenko Polkam menjadi terobosan baru yang mengoordinasikan dua lembaga pada bidang tersebut, yaitu TNI dan Polri, dengan seluruh jajarannya, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Kejaksaan Agung.

    Simon mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memiliki analisis yang kuat terkait lingkungan strategis terkini.

    Dalam konteks geopolitik, Simon menyoroti bahwa Indonesia dapat menjadi sasaran empuk dari para pihak yang sedang berkonflik.

    Misalkan, lanjut dia, perang China dengan Amerika Serikat, China dengan Taiwan, perang Palestina dengan Israel, bahkan perang Ukraina dengan Rusia.

    “Mereka bakal memperkuat dukungan baik politik maupun ekonomi untuk kebutuhan konflik mereka,” ucap Simon.

    Baca juga: Budi Gunawan pastikan program Kemenko Polkam selaras dengan Astacita
    Baca juga: Kemenko Polkam fokus dukung program 100 hari Prabowo-Gibran

    Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia rentan untuk menjadi sasaran empuk adalah indikator strategis yang dimiliki oleh Indonesia seperti jumlah penduduk yang banyak dan negara yang besar.

    Oleh karena itu, apabila Indonesia tidak memperkuat diri dari sisi pertahanan dan keamanan, Simon khawatir Indonesia akan sulit melakukan perlawanan.

    Dengan demikian, untuk 100 hari ke depan, Simon mengatakan yang harus menjadi fokus bagi Kemenko Polkam adalah merumuskan ulang strategi pertahanan dan keamanan nasional selama 5 tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto.

    “Mulai dari penguatan militernya, kepolisian, intelijen secara kelembagaan, hingga program-program penguatan kapasitas dan kapabilitas personel dan persenjataan,” kata Simon.

    Prioritas kedua, kata dia, adalah penguatan pasukan siber untuk pertahanan dan keamanan, entah matra tersendiri di TNI atau unit tersendiri di Polri.

    Ia menyoroti teknologi canggih yang dapat melakukan serangan tidak terlihat, tetapi dampaknya sangat nyata bagi masyarakat.

    “Kemampuan untuk menghalau dan menangani serangan siber ini diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada jajaran negara yang disegani dunia,” kata Simon.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024