Xcloud.id

Tag: Netty Prasetiyani Heryawan

  • Aliansi Pegawai Honorer Tagih Janji Kampanye Prabowo untuk Angkat jadi P3K

    Aliansi Pegawai Honorer Tagih Janji Kampanye Prabowo untuk Angkat jadi P3K

    Bisnis.com, JAKARTA – Aliansi Honorer Indonesia R2 dan R3 Indonesia (AHI) menagih janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan akan menyejahterakan pegawai honorer.

    Menurut Ketua AHI Faisol Mahardika, hingga saat ini pihaknya melihat bahwa masih banyak para pegawai honorer yang kesejahteraannya minim sekali.

    Maka dari itu, pihaknya berharap pemerintah bisa segera menyelesaikan kebijakan terkait pegawai honorer lembaga negara yang ikut P3K (R2) dan pegawai honorer yang belum P3K (R3), supaya jelas nasibnya.

    “Bagaimanapun mereka yang berstatus R2 dan R3 itu telah mengabdi puluhan tahun, dan sangat pantas untuk segera diangkat menjadi P3K [Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja] penuh waktu,” katanya seusai audiensi dengan BAM DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/1/2025)

    Tak hanya itu, Faisal menyebut AHI juga mendorong Presiden Prabowo untuk segera mengeluarkan Keppres honorer R2 dan R3 akan segera diangkat menjadi penuh waktu sesuai dengan UU yang ada.

    “Jadi kami berharap ini ada peran pemerintah turun langsung peduli, tidak bisa kalau pemerintah tidak peduli dan turun langsung untuk mengeksekusi ini saya rasa susah,” ucap dia.

    Dia pun menceritakan bahwasannya pihaknya selalu mengadakan aksi di setiap daerah-daerah, tetapi muaranya selalu dikembalikan ke pusat. Namun, setelah itu pusat mengatakan tergantung anggaran belanja daerah.

    “Kami ini dipinpong, dibolak-balikan, jadi sekarang pun kami belum puas, karena kami belum mendapatkan jawaban sebagai keresahan teman-teman honorer,” tegasnya.

    Maka demikian, Faisal bersama pegawai honorer lainnya yang tergabung dengan AHI meminta diselenggarakan kembali forum yang lengkap guna membahas hal ini.

    Sementara itu, Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR, Netty Prasetiyani menyampaikan dari audiensi tadi pihaknya akan memberikan beberapa catatan dan rekomendasi untuk Pimpinan DPR RI.

    “Catatannya yang pertama tentu kita ingin bahwa ada affirmative policy, ada kebijakan affirmative terkait rekrutmen dan penerimaan pegawai honorer ini. Yang kedua perlu ada penyelarasan keuangan pusat dan daerah,” katanya di tempat yang sama.

  • Padati DPR RI, ribuan tenaga honorer tuntut status PPPK penuh waktu

    Padati DPR RI, ribuan tenaga honorer tuntut status PPPK penuh waktu

    Sebagai tindak lanjut atas aksi tersebut, sebanyak 10 orang perwakilan dari tiap provinsi dan Ketua DPP Aliansi Honorer Indonesia melakukan audiensi dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI

    Jakarta (ANTARA) – Ribuan tenaga honorer R2 dan R3 menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, Jakarta, Senin, menuntut agar bisa masuk ke dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.

    Massa merupakan tenaga honorer R2 dan R3 yang namanya sudah masuk di dalam data Badan Kepegawaian Negara (BKN) namun belum mendapatkan formasi itu berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Tangerang, Cianjur, Indramayu, dan Banten.

    Dalam orasi yang disampaikan, massa memprotes keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) yang mengangkat honorer R2 dan R3 menjadi PPPK Paruh Waktu dan menuntut agar status mereka diubah menjadi PPPK Penuh Waktu.

    Keputusan MenPAN RB Nomor 16 Tahun 2025 yang dianggap tidak memadai oleh para tenaga honorer.

    Setidaknya ada empat tuntutan massa dalam aksi tersebut. Pertama, segera disahkannya RPP Manajemen ASN Turunan dari RUU ASN No. 20 Tahun 2023 yang mengakomodasi tenaga honorer non-database BKN R2 dan R3 sebagai PPPK penuh waktu.

    Kedua, terbitnya Keppres untuk mengangkat Non-ASN Database BKN menjadi PPPK penuh waktu. Ketiga, menolak rekrutmen CPNS Tahun 2023 sebelum proses pengangkatan honorer R2 dan R3 tuntas.

    Keempat, pemerintah diharapkan mengoptimalkan anggaran dan formasi untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN PPPK penuh waktu di daerah.

    Lebih lanjut, perwakilan massa mengingatkan tentang perjuangan mereka yang sudah berlangsung lama.

    “Kami bersedia untuk mengumpulkan perjuangan untuk bersama-sama menuntaskan (permasalahan) R2, R3, se-Indonesia. Kami yang berjuang hari ini telah bekerja untuk negaranya walaupun tidak dihargai. Bangkitkan semangat kalian!” serunya dengan penuh semangat.

    Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan hasil diskusi bersama perwakilan dari massa serta Ketua DPP Aliansi Honorer Indonesia mengenai tuntutan massa, Jakarta, Senin (3/2/2025). (ANTARA/Yamsyina Hawnan)

    Sebagai tindak lanjut atas aksi tersebut, sebanyak 10 orang perwakilan dari tiap provinsi dan Ketua DPP Aliansi Honorer Indonesia melakukan audiensi dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.

    Ketua BAM DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan massa telah dicatat dengan baik.

    “Kami sudah mendengar apa yang menjadi kegelisahan Ibu dan Bapak. Insya Allah apa yang menjadi aspirasi Ibu dan Bapak sudah kami catat dan segera kami akan melaporkan ke pimpinan DPR RI untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya

    Netty juga menegaskan bahwa perjuangan ini memerlukan proses dan berharap bahwa segera akan diadakan rapat dengan komisi yang terkait.

    “Setelah kami laporkan ke pimpinan DPR RI, mudah-mudahan segera komisi yang terkait, khususnya komisi 2, akan menyelenggarakan rapat dengan kementerian dan lembaga yang terkait dengan persoalan yang Ibu Bapak hadapi selama ini,” ujarnya.

    Menanggapi hal tersebut, massa mengancam akan melakukan mogok kerja jika dalam waktu satu bulan tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk memenuhi tuntutan mereka.

    “Kami datang kemari bukan hanya menuntut sebagai honorer paruh waktu, tetapi kami menuntut kesejahteraan kami,” ujar salah satu orator.

    Hingga siang hari, massa aksi masih memadati halaman depan Gedung DPR RI dengan mengharapkan adanya keputusan konkret secara tertulis. Massa mengancam tidak akan bergerak dari posisi sebelum tuntutan mereka terpenuhi.

    Pewarta: Ade irma Junida/Yamsyina Hawnan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR RI dukung program pemeriksaan kesehatan gratis 

    DPR RI dukung program pemeriksaan kesehatan gratis 

    Sumber foto: Misriadi/elshinta.com.

    DPR RI dukung program pemeriksaan kesehatan gratis 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 20 Januari 2025 – 19:46 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah yang menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat pada hari ulang tahun mereka. Menurutnya, program inovatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan melalui langkah preventif.

    “Program pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahun bukan hanya bentuk apresiasi dari pemerintah kepada warganya, tetapi juga langkah nyata dalam mendorong deteksi dini penyakit. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih cepat mengambil tindakan jika ditemukan potensi gangguan kesehatan,” ujar Netty, Sabtu, 18 Januari 2025.

    Namun, Netty juga mengingatkan masyarakat agar memastikan kartu BPJS Kesehatan mereka aktif, karena program ini hanya dapat diakses oleh peserta BPJS yang status kepesertaannya memenuhi syarat.

    “Kartu BPJS yang aktif menjadi kunci untuk menikmati layanan ini. Maka masyarakat harus memeriksa status kepesertaan BPJS mereka dan segera mengurusnya jika ada kendala,” tegasnya.

    Netty juga menambahkan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada peserta JKN yang non-aktif, terutama mereka yang statusnya non-aktif disebabkan oleh keterbatasan kemampuan membayar iuran.

    “Peserta JKN yang non-aktif, khususnya yang disebabkan oleh ability to pay, harus dicarikan jalan keluarnya. Tidak aktif bukan berarti tidak berhak memperoleh pemeriksaan kesehatan gratis ini,” ujarnya.

    Selain itu, ia menekankan pentingnya kesiapan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), agar masyarakat di daerah tersebut juga dapat mengakses program ini dengan optimal.

    “Pemerintah perlu memastikan bahwa fasilitas kesehatan di wilayah 3T memiliki kesiapan yang memadai, baik dari sisi infrastruktur maupun tenaga medis. Hal ini penting agar layanan kesehatan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, tanpa terkecuali,” tambahnya dalam rilis yang diterima Kontributor Elshinta, Misriadi, Senin (20/1).

    Terakhir, Netty mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan momen ini sebagai langkah awal menjaga kesehatan jangka panjang. Selain pemeriksaan kesehatan gratis, pemerintah daerah dan fasilitas layanan kesehatan diminta aktif mengedukasi masyarakat mengenai gaya hidup sehat.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Buka Festival Aspirasi, Saan Mustopa Sebut DPR Kini Semakin Terbuka Bagi Masyarakat – Halaman all

    Buka Festival Aspirasi, Saan Mustopa Sebut DPR Kini Semakin Terbuka Bagi Masyarakat – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Indonesia Opinion Festival atau Festival Aspirasi, Minggu (29/12/2024).

    Acara tersebut dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPR RI F-NasDem Saan Mustopa, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Turut hadir Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Netty Prasetiyani.

    Dalam sambutannya, Saan menyinggung Alat Kelengkapan Dewan (AKD) baru DPR periode 2024-2029 yang bernama Badan Aspirasi Masyarakat.

    Menurutnya AKD baru tersebut untuk memenuhi harapan masyarakat terkait fungsi-fungsi DPR RI, terutama perihal keterwakilan.

    “Jadi mudah-mudahan sebagai lembaga baru atau badan baru yang ada di DPR ini bisa memenuhi apa yang menjadi ekspektasi harapan dari publik terkait dengan fungsi-fungsi keterwakilan atau fungsi-fungsi representasi dari DPR RI,” kata Saan.

    Saan mengatakan saat ini anggota DPR RI sedang menjalani masa reses di daerah pemilihan (dapil).

    Dijelaskan Saan, masa reses dimanfaatkan untuk menyerap, melihat, mendengar secara langsung apa yang menjadi aspirasi dari konstituen.

    “Yang nanti akan diagregasi ketika masa sidang berlanjut lagi tanggal 20 Januari 2025 yang akan datang,” ucapnya.

    Saan mengatakan, Festival Aspirasi ini sejalan dengan tugas yang melekat di anggota DPR RI.

    Festival Aspirasi ini, lanjut Saan, membuktikan bahwa DPR RI lebih memberikan ruang untuk masyarakat menyampaikan aspirasi.

    “Jadi semakin terbuka DPR ini semakin memperkuat fungsi keterwakilan, ini adalah rumah rakyat di mana rakyat bisa menyampaikan berbagai aspirasinya,” tandas Saan.

    Untuk diketahui, Festival Aspirasi ini digelar oleh DPR RI bekerja sama dengan Citizen OS, mengundang publik untuk berpartisipasi dan terlibat langsung dalam berbagai forum diskusi menarik.

    Festival ini akan berlangsung selama dua hari, pada 29 dan 30 Desember 2024, bertempat di Kompleks Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

    IOF 2024 bertujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan di Indonesia. 

    Selain itu, festival ini menjadi kesempatan emas untuk memperluas wawasan dan jaringan komunitas, serta merancang solusi bersama demi masa depan bangsa yang lebih baik.

     

  • Legislator PKS Akan Kawal Putusan MK soal UU Ciptaker: Jawaban Jutaan Pekerja

    Legislator PKS Akan Kawal Putusan MK soal UU Ciptaker: Jawaban Jutaan Pekerja

    Jakarta –

    Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja membuat keputusan untuk mencabut dan merevisi 21 pasal dalam UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang menuai kontroversi beberapa waktu terakhir. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher menyatakan putusan MK tersebut merupakan jawaban dari harapan jutaan pekerja selama ini.

    “Keputusan ini adalah jawaban bagi jutaan pekerja yang selama ini menantikan perlindungan lebih baik atas hak-hak mereka,” ujar Netty Prasetiyani Aher dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

    Netty menganggap putusan judical review MK yang banyak memfasilitasi harapan pekerja/buruh atas UU Ciptaker menjadi sebuah harapan baru. “MK telah mendengarkan keluhan masyarakat dan menunjukkan komitmennya dalam melindungi hak-hak tenaga kerja,” tutur legislator dari dapil Jawa Barat VIII ini.

    Lebih lanjut, Netty mengatakan keputusan MK atas UU Ciptaker merupakan langkah untuk memastikan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia kembali sesuai dengan konstitusi yang diatur dalam UUD 1945. Ia juga mengapresiasi langkah MK yang memberikan ruang koreksi terhadap permasalahan ketenagakerjaan.

    “Kami menghormati putusan MK yang telah mengakomodasi berbagai aspirasi publik terkait UU Ciptaker. Ini menunjukkan bahwa MK mendengarkan dan memberikan perhatian serius terhadap isu-isu yang menyangkut para pekerja di tanah air,” ucap Netty.

    Dia pun mendorong Pemerintah untuk segera menindaklanjuti putusan MK ini dengan langkah-langkah konkret yang akan memperkuat regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Dia juga memastikan siap mendukung upaya Pemerintah dalam mengimplementasikan putusan MK tersebut.

    “Kami di DPR RI siap mendukung upaya Pemerintah dalam mengimplementasikan putusan ini dan akan terus mengawal prosesnya agar benar-benar membawa manfaat,” sambung Netty.

    Seperti diketahui, MK mengabulkan sebagian besar permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang digugat oleh Partai Buruh pada tanggal 31 Oktober 2024.

    (maa/maa)

  • DPR telah tetapkan pimpinan badan-badan di DPR untuk periode 2024-2029

    DPR telah tetapkan pimpinan badan-badan di DPR untuk periode 2024-2029

    Lewat BAM, kita akan menampung semua aspirasi masyarakat sehingga harapan-harapan rakyat bisa tersalurkan dengan optimal lewat DPR yang merupakan penyambung suara rakyatSukabumi (ANTARA) –

    DPR RI telah menetapkan pimpinan badan-badan yang termasuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk masa jabatan Anggota DPR RI periode 2024-2029, mulai dari Badan Anggaran DPR RI hingga Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.

     

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan pimpinan badan-badan yang telah ditetapkan termasuk BAM DPR RI, diharapkan bisa memaksimalkan peran DPR dalam mendengar aspirasi rakyat.

     

    “Lewat BAM, kita akan menampung semua aspirasi masyarakat sehingga harapan-harapan rakyat bisa tersalurkan dengan optimal lewat DPR yang merupakan penyambung suara rakyat,” kata Cucun di Jakarta, Rabu.

     

     

    “Dengan terbentuknya AKD ini, artinya DPR sudah akan aktif bekerja dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” tutur dia.

     

    Berikut daftar pimpinan badan-badan di DPR:

     

    Badan Anggaran

    Ketua: Said Abdullah (PDIP)

    Wakil Ketua: Muhidin Mohamad Said (Golkar), Wihadi Wiyanto (Gerindra), Syarif Abdullah Alkadrie (NasDem), Jazilul Fawaid (PKB)

     

    Badan Legislasi

    Ketua: Bob Hasan (Gerindra)

    Wakil Ketua: Sturman Panjaitan (PDIP)

    Ahmad Doli Kurnia (Golkar)

    Martin Manurung (NasDem)

    Iman Sukri (PKB)

     

    Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

    Ketua : Andreas Eddy Susetyo (PDIP)

    Wakil Ketua : Andi Achmad Dara (Golkar), Endipat Wijaya (Gerindra), Idris Salim Aljufri (PKS), Herman Khaeron (Demokrat)

     

    Badan Aspirasi Masyarakat

    Ketua : Netty Prasetiyani (PKS)

    Wakil Ketua: Adian Napitupulu (PDIP), Agun Gunandjar Sudarsa (Golkar), Taufiq R Abdullah (PKB), Cellica Nurrachadiana (Demokrat)

     

    Mahkamah Kehormatan Dewan

    Ketua: Nazarudin Dek Gam (PAN)

    Wakil Ketua: TB Hasanudin (PDIP), Agung Widyantoro (Golkar), R.H. Imron Amin (Gerindra), Habib Aboe Bakar Alhabsyi (PKS)

     

    Badan Urusan Rumah Tangga

    Ketua: Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Demokrat)

    Wakil Ketua: Indah Kurnia (PDIP), Ilham Pangestu (Golkar), Novita Wijayanti (Gerindra), Desy Ratnasari (PAN)

     

    Badan Kerjasama Antar Parlemen

    Ketua: Mardani Ali Sera (PKS)

    Wakil Ketua: Irine Yusiana Roba Putri (PDIP), Ravindra Airlangga (Golkar), Muhammad Husein Fadlulloh (Gerindra), Bramantyo Suwondo (Demokrat).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pasien DBD Melonjak, Pemerintah Wajib Sigap

    Pasien DBD Melonjak, Pemerintah Wajib Sigap

    Jakarta (beritajatim.com) – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia terus meningkat. Bahkan, Sejak awal tahun hingga 11 Maret 2024, kasus DBD di Indonesia mencapai 27.852 pasien, naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

    “Pasien DBD membludak di rumah sakit. Pemerintah harus sigap menyiapkan faskes, obat-obatan dan nakesnya. Jangan sampai pasien tidak tertangani dengan baik,” kata Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani.

    Dia menilai, kasus DBD di Indonesia sudah masuk kategori darurat. Oleh sebab itu, Netty meminta pemerintah segera mengambil langkah dan kebijakan yang efektif untuk menurunkan angka DBD di Indonesia karena jumlah kematian akibat DBD di daerah-daerah meningkat.

    “Bahkan angka pasien anak-anak juga meningkat,” tambahnya.

    Kampanye nasional Program Pemberantasan Sarang Nyamuk, lanjut Netty, harus terus digalakkan.

    “Pemerintah perlu meningkatkan upaya pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti, vektor penyebab DBD, seperti melalui larvasida dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan,” katanya.

    Dia juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan surveilans dan monitoring.

    “Diperlukan sistem surveilans yang lebih efektif untuk memantau kasus DBD secara real-time, termasuk deteksi dini, pelaporan kasus, dan pemantauan perkembangan epidemiologi DBD di berbagai wilayah.

    Masyarakat, kata Netty juga masih rentan terkena DBD karena kurangnya edukasi.

    “Pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara mencegah DBD, seperti mengurangi tempat perindukan nyamuk, menggunakan kelambu, dan menghindari gigitan nyamuk pada waktu-waktu tertentu,” katanya.

    “Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan vaksinasi Dengue untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, dari infeksi DBD,” tambahnya.

    Terakhir, Netty meminta pemerintah untuk mengandeng masyarakat dalam pencegahan DBD.

    “Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya pencegahan DBD melalui program-program partisipatif seperti gotong royong membersihkan lingkungan dan monitoring sarang nyamuk secara intens oleh para jumantik,” katanya. [hen/aje]

  • Soal THR Ojol, Pemerintah Diminta Tak Hanya Beri Imbauan

    Soal THR Ojol, Pemerintah Diminta Tak Hanya Beri Imbauan

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengapresiasi surat edaran Kementerian Tenaga Kerja yang mengimbau perusahaan turut memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para driver ojek online maupun kurir.

    Namun, dia menegaskan, imbauan tersebut harus diikuti dengan langkah-langkah konkret guna menjamin implementasi di lapangan. Seperti melakukan pendekatan pada perusahaan transportasi daring agar mau memberikan THR demi kesejahteraan para pekerja informal tersebut.

    “Pemerintah jangan hanya berhenti pada tingkat imbauan,” ujar Netty.

    Menurutnya, pemberian THR kepada para driver ojek online maupun kurir merupakan langkah yang sesuai dengan semangat keadilan dan kesetaraan dimana semua pihak yang berkontribusi mendapat penghargaan yang setimpal.

    “Ojek online maupun kurir, meskipun statusnya adalah mitra, namun telah berkontribusi terhadap perusahaan sehingga layak diberikan THR,” katanya.

    Netty menjelaskan, pemberian THR keagamaan merupakan salah satu kewajiban perusahaan terhadap para pekerja, termasuk pekerja waktu tertentu PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) seperti para driver ojek online dan pengantar paket. Selain driver ojek online, lanjut Netty, sektor maupun kelompok pekerjaan lain yang tidak mendapatkan keadilan dalam hal THR harus juga dipantau dan diselesaikan oleh pemerintah.

    “Alangkah tidak adilnya jika driver online sebagai ujung tombak pertumbuhan perusahaan tidak mendapatkan THR. Statusnya adalah mitra, namun mereka telah berkontribusi dalam mempermudah aktivitas masyarakat serta menggerakkan ekonomi nasional,” ujarnya. [hen/beq]