Xcloud.id

Tag: Nazaruddin

  • Prabowo Terima Ucapan Idul Fitri dari Erdogan Sampai Macron – Page 3

    Prabowo Terima Ucapan Idul Fitri dari Erdogan Sampai Macron – Page 3

    mat Islam di beberapa negara merayakan Idul Fiitri 1446 Hijriah pada dua tanggal berbeda, yaitu pada Minggu (30/3) dan Senin (31/3). Muslim di negara-negara seperti Turki, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Lebanon, dan Bahrain memperingati Idul Fitri pada Minggu.

    Sementara itu, Muslim di Oman, Mesir, Suriah, Jordania, Aljazair, Tunisia, Malaysia, Brunei Darussalam, Pakistan, India, dan Bangladesh merayakan Idul Fiitri pada Senin.

    Di Indonesia, Kementerian Agama menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin (31/3).

    “Tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin, 31 Maret 2025 Masehi,” kata Menteri Agama Nazaruddin Umar dalam Konferensi Pers Sidang Isbat 1 Syawal 1446 Hijriah di Kantor Kemenag, Jakarta, Sabtu (29/3).

     

  • Presiden terima ucapan Idul Fitri dari PM Anwar sampai Erdogan

    Presiden terima ucapan Idul Fitri dari PM Anwar sampai Erdogan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menerima ucapan Idul Fitri dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah kepada kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara sahabat.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam siaran resmi Sekretariat Kabinet di Jakarta, Jumat, menyebut ucapan selamat Idul Fitri itu diterima dan diucapkan oleh Presiden kepada pemimpin-pemimpin negara sahabat melalui sambungan telepon.

    “Lewat sambungan telepon, Presiden Prabowo menerima dan memberikan ucapan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah dengan beberapa pemimpin dan kepala negara sahabat,” kata Seskab Teddy.

    Dia menyebutkan lima pemimpin negara yang berbincang-bincang dengan Presiden Prabowo itu, yaitu Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung XVII Sultan Ibrahim, Raja Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, dan Presiden Perancis Emmanuel Macron.

    Umat Islam di beberapa negara merayakan Idul Fiitri 1446 Hijriah pada dua tanggal berbeda, yaitu pada Minggu (30/3) dan Senin (31/3). Muslim di negara-negara seperti Turki, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Lebanon, dan Bahrain memperingati Idul Fitri pada Minggu.

    Sementara itu, Muslim di Oman, Mesir, Suriah, Jordania, Aljazair, Tunisia, Malaysia, Brunei Darussalam, Pakistan, India, dan Bangladesh merayakan Idul Fiitri pada Senin.

    Di Indonesia, Kementerian Agama menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin (31/3).

    “Tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin, 31 Maret 2025 Masehi,” kata Menteri Agama Nazaruddin Umar dalam Konferensi Pers Sidang Isbat 1 Syawal 1446 Hijriah di Kantor Kemenag, Jakarta, Sabtu (29/3).

    Presiden Prabowo memperingati Idul Fiitri di Jakarta dengan ibadah shalat Id di Masjid Istiqlal bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan sejumlah menteri serta wakil menteri Kabinet Merah Putih.

    Selepas shalat Id, Presiden menggelar open house (gelar griya) di Istana Negara, dan mengundang tokoh-tokoh, pejabat negara, mantan presiden dan mantan wakil presiden, serta masyarakat umum untuk bersilaturahmi serta halalbihalal.

    Gelar griya itu berlangsung sehari mulai Senin pagi sampai siang hari. Warga yang datang ke Istana Negara mencapai kurang lebih dari 5.000 orang.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Profil Junimart Girsang, Politisi PDI Perjuangan yang Ditunjuk Prabowo Jadi Duta Besar RI di Italia – Halaman all

    Profil Junimart Girsang, Politisi PDI Perjuangan yang Ditunjuk Prabowo Jadi Duta Besar RI di Italia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ini profil Junimart Girsang, politikus PDI Perjuangan (PDIP) yang dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Duta Besar untuk Republik Italia.

    Junimart Girsang hadir dalam prosesi pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 25/P dan 40/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.

    Kepres itu masing-masing ditetapkan pada tanggal 17 Februari 2025 dan 21 Maret 2025 oleh Presiden Prabowo.

    Selain Duta Besar untuk Republik Italia, Junimart juga merangkap Dubes Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund and Agriculture Development (IFAD), World Food Programme (WFP), dan International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT).

    Junimart Girsang lahir di Medan 3 Juni 1963.

    Ia adalah anggota DPR RI dua periode dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.

    Junimart mewakili daerah pemilihan Sumatera Utara III untuk periode 2014–2019 dan 2019–2024.

    Untuk periode 2019-2024, Junimart  duduk di kursi Wakil Ketua Komisi II yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan.

    Junimart seperti layaknya anak kecil lainnya, ia gemar bermain bola di halaman gedung nasional, mandi di parit, dan membantu orang tuanya berternak.

    Saat umur 14 tahun, Junimart sudah memasuki masa remaja ia memberanikan diri untuk berhijrah ke Pulau Jawa yaitu Bandung, Jawa Barat untuk mendapatkan pelajaran dan pengalaman hidup.

    Ia bersekolah dan kuliah di sana.

    Ternyata menjadi orang rantau malah membuatnya matang dan memotivasi dirinya untuk menjadi orang yang berhasil.

    Sejak kecil, Junimart selalu disiplin dalam mengerjakan tugas dan belajar.

    Ia mengenyam pendidikan sekolah tingginya dan mendapat gelar S1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

    Ia juga mendapatkan dua gelar master di bidang yang berbeda.

    Magister Manajemen dari Universitas Satyagama, Jakarta dan Magister Hukum Pidana dari Universitas Padjadjaran, Bandung.

    Tak hanya itu, Junimart berhasil meraih gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung.

    Karier pengacara Junimart dimulai saat ia pertama kali magang di firma hukum TR Messakh & Rekan.

    Semua pengalaman dan pengetahuan yang ia dapat dari tempat magangnya kemudian dipraktikan langsung dengan membuka praktik hukum sendiri yaitu Kantor Hukum JnR pada tahun 1991.

    Pengacara berdarah batak ini juga aktif dalam organisasi profesi seperti Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan PERADI.

    Junimart sering menangani kasus yang melibatkan petinggi publik, pesohor, serta kasus-kasus artis yang ada di Indonesia.

    Selain itu, Junimart juga tercatat sebagai aktivis gereja dalam berbagai kegiatan rohani hingga ia merilis 2 album lagu rohaninya sendiri.

    Setelah malang melintang di dunia pengacara, Junimart terjun ke dunia politik.

    Sebelum menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Junimart Girsang juga dikenal sebagai advokat hukum yang sering bertindak selaku kuasa hukum banyak perusahaan, baik dalam maupun luar negeri.

    Selama bertindak selaku pengacara dan atau kuasa hukum, Girsang banyak menangani kasus yang melibatkan para petinggi publik dan pesohor Indonesia.

    Junimart Girsang sempat mendampingi para wartawan harian umum Berita Buana, bertindak selaku tim kuasa hukum Mabes Polri atas pembelaan terhadap tuduhan pelanggaran HAM berat, menjadi tim penasihat hukum Megawati Soekarno Putri ketika menjabat Presiden RI,

    Sebagai kuasa hukum mantan Gubernur Bank Indonesia, Soedradjad Djiwandono, dan yang mungkin juga banyak diingat publik, ketika resmi menjadi advokat hukum Ardhia Pramesti Regita Cahyani alias Tata saat menggugat cerai suaminya, Hutomo Mandala Putra, yang juga putra bungsu mantan penguasa Orde Baru, Soeharto.

    Kasus yang paling santer adalah ketika ia ikut dalam Tim pembela bagi terdakwa korupsi Muhammad Nazaruddin dalam kasus membongkar kasus korupsi dalam tubuh DPR pada tahun 2013.

    Junimart juga kakak kandung dari pengacara kondang lainnya, yakni Juniver Girsang.

    Nama Junimart juga terkenal sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR pada akhir tahun 2015 saat sedang menangani Skandal Politik di Kasus PT Freeport Indonesia 2015 atau “Papa Minta Saham” oleh Mantan Ketua DPR Setya Novanto.

    PENDIDIKAN

    SD Negeri Teladan di Sidikalang, Sumut

    SMP Negeri I Sidikalang, Sumut

    SMA BPPK Bandung, Jawa Barat

    S1, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

    S2, Program Magister Management Universitas Satyagama, Jakarta

    S2, Magister Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Bandung

    S3, Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

    KARIER

    Pengacara swasta

    Ketua Presidium, Forum Diskusi Advokat Indonesia

    Anggota, Tim Pemeriksa Hasil Uji Calon Advokat

    Staf Pengajar, Kursus Advokat, Universitas Indonesia Esa Unggul (IEU) Jakarta

    Anggota, PERADI

    Anggota, DPP Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum

    PENGHARGAAN

    Best Dressed Executive versi Yayasan Penghargaan Indonesia dan Studio Seven Production

    Tokoh Eksekutif Muda versi Yayasan Prestasi & Penghargaan Indonesia

    Tokoh Peduli Sosial Termuda Indonesia 1997

    Penghargaan CITRA ADHIKARSA PEMBANGUNAN INDONESIA 1996-1997 versi Yayasan Penghargaan Indonesia dan Studio Seven Production. 

    Gagal lolos ke Senayan periode 2024-2029

    Junimart Girsang mengaku kecewa terkait Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang kerap bermasalah saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024.

    Hal itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi II DPR dengan penyelenggara pemilu di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

    “Saya sangat kecewa dengan KPU telah memperkenalkan Sirekap menjadi hal yang membuat bingung rakyat Indonesia,” kata Junimart.

    Padahal, lanjutnya, Sirekap hanya merupakan alat bantu.

    Namun, masyarakat menjadi bergantung terhadap sistem itu, termasuk Junimart sendiri.

    Ia mengungkapkan pada awal rekapitulasi, perolehan suaranya paling tinggi di daerah pemilihan Sumatera Utara III.

    Namun, Junimart mengatakan hari berikutnya, perolehan suaranya justru mengalami penurunan.

    Sebagimana diketahui, KPU memutuskan untuk tidak lagi menampilkan grafik data perolehan suara Pilpres dan Pileg saat proses rekapitulasi berlangsung.

    Sebagai gantinya, KPU hanya menetapkan kebijakan untuk menampilkan formulir model C hasil plano saja di Sirekap. Hal itu pun dipertanyakan Junimart.

    “Ada apa dengan KPU? Sirekap itu hanyalah alat bantu. Last menit berhenti. Jadi apa motivasi KPU ya, dengan menerbitkan Sirekap? Padahal, ya, hasil suara yang dari daerah itu belum tentu valid A1, Pak,” ujarnya.

    Namun, ia kembali menekankan tidak kecewa lantaran tidak lolos kembali ke parlemen. Tetapi, dia hanya menyesalkan cara kerja KPU.

    “Saya tidak kecewa, saya tidak lolos, Pak. Tetapi saya sesalkan cara kerja KPU yang sekian lama kita rapat, rapat, rapat terus, bahkan membutuhkan anggaran 76T,” katanya.

    Junimart merupakan caleg di dapil Sumut III yang gagal lolos ke Senayan.

    Junimart meraih suara lebih tinggi sebesar 75.401 dan menempati posisi ketiga suara tertinggi di partainya.

    Dalam dapil Sumut III, PDIP berhasil mengamankan dua kursi DPR dari 10 kursi yang diperberutkan.

    Dua kursi itu ditempati Bob Andika Mamana Sitepu (PDIP) dengan 94.621 suara dan Bane Raja Manalu (PDIP) dengan 91.169 suara.

  • Arahan Hasto Ke Anak Buah: Harus Bantu Harun Masiku Jadi Anggota DPR

    Arahan Hasto Ke Anak Buah: Harus Bantu Harun Masiku Jadi Anggota DPR

    Arahan Hasto Ke Anak Buah: Harus Bantu Harun Masiku Jadi Anggota DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P,
    Hasto Kristiyanto
    , disebut memerintahkan bawahannya agar membantu
    Harun Masiku
    menjadi anggota DPR RI pergantian antar waktu (PAW) 2019-2024.
    Arahan Hasto itu diungkap Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam surat dakwaan yang dibacakan hari ini, Jumat (14/3/2025).
    “Harun Masiku harus dibantu untuk menjadi anggota DPR RI karena sudah menjadi keputusan partai,” kata jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat.
    Jaksa mengatakan, pada 22 Juni 2019, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P menggelar rapat pleno guna membahas Nazarudin Kiemas, calon anggota legislatif (Caleg) Dapil Sumatra Selatan (Sumsel) I.
    Meski sudah meninggal sebelum pemilu, saudara suami Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, itu tetap memperoleh suara terbanyak.
    Nazaruddin dinyatakan memperoleh 34.276 suara, disusul Riezky Aprilia 44.402 suara, Darmadi Djufri 26.103 suara, Doddy Julianto Siahaan 19.776 suara, dan Diah Oktasari 13.310 suara.
    Kemudian, Harun Masiku di urutan kelima dengan 5.878 suara, disusul Sri Suharti 5.699 suara, dan Irwan Tongari 4.240 suara.
    Berdasarkan hasil rapat pleno di DPP PDI-P, Hasto memerintahkan Tim Hukum PDI-P, Donny Tri Istiqomah, untuk menjadi pengacara partai dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) terkait materi Pasal 54 Ayat (5) huruf k Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019.
    Pada satu waktu, Hasto juga memanggil Donny dan Saeful Bahri ke Rumah Aspirasi, Jakarta Pusat.
    Dalam pertemuan inilah ia memberikan arahan agar Harun, yang menempati urutan kelima, menggantikan Nazaruddin.
    “(Donny dan Saeful diminta) melaporkan setiap perkembangan, baik mengenai komitmen, penyerahan uang, dan segala hal terkait pengurusan Harun Masiku kepada terdakwa,” ujar jaksa KPK.
    Pada Juli 2019, rapat pleno DPP PDI-P secara resmi memutuskan Harun Masiku ditetapkan sebagai caleg terbaik Dapil Sumsel I dan menerima pelimpahan suara dari Nazaruddin.
    Hasto pun memerintahkan Donny mengirimkan surat permohonan kepada KPU yang mengabarkan keputusan partai.
    Namun, surat balasan dari KPU kemudian tidak sesuai dengan sikap PDI-P.
    “Pada pokoknya, KPU RI tidak dapat memenuhi permohonan DPP PDI-P karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tutur jaksa KPK.
    Pada 31 Agustus 2019, KPU RI menetapkan Riezky Aprilia sebagai caleg terpilih Dapil Sumsel I, bukan Harun Masiku.
    Operasi untuk memuluskan Harun pun dilanjutkan dengan meminta fatwa dari MA hingga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar 57.350 dollar Singapura atau setara Rp 600 juta.
    Di luar itu, pihak-pihak yang membantu mengurus PAW ini juga menerima jatah ratusan juta rupiah, termasuk eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.
    Namun, ketika proses kongkalikong ini berlangsung, Donny, Wahyu, Saeful, dan Tio terciduk operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020.
    Karena perbuatannya, Hasto didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ke Indonesia, Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Al Ausy Kunjungi Rumah Quran Lansia Annaba – Halaman all

    Ke Indonesia, Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Al Ausy Kunjungi Rumah Quran Lansia Annaba – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, LAMPUNG – Salah satu satu Imam Masjidil Haram Mekah, Syaikh Abdurrahman Al-Ausy melakukan lawatan Ramadhan ke Indonesia. 

    Salah satu daerah yang dia kunjungi adalah Provinsi Lampung.

    Dia sempat beraudiensi dan mengikuti acara berbuka bersama dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan jajarannya di rumah dinas Gubernur Mahan Agung, Selasa (4/3/2025). 

    Malam harinya, Syeikh Abdurrahman Al-Ausiy juga menjadi Imam sholat Isya dan Tarawih di Masjid Ad-Dua’ Lampung pada 4 Maret 2025. Terlihat jamaah sangat antusias khusyu mengikuti sholat Isya dan Tarawih.

    Syeikh Al Ausiy walaupun bukan imam besar masjidil haram, namun ketenarannya di dunia tak kalah dengan Syeikh Sudais, karena chanel televisi masjid haram lebih banyak menayangkan qori Syeikh Al Ausiy.

    Seperti dalam video yang beredar, Menteri Agama Prof Nazaruddin Ummar menyebut Syeh Al Ausiy memiliki suara yang sangat merdu, sehingga banyak kalangan non muslim masuk Islam sebab mendengarkan suaranya yang merdu dan khas.

    “Syeikh Al Ausiy juga sering diutus oleh kerajaan Arab Saudi untuk dakwah quran keliling Eropa dan Asia,” kata Menag.

    Setelah dari Masjid Ad-Dua’ Syeikh Abdurrahman Al Ausiy, keesokan harinya (05 Maret 2025) juga menyempatkan mampir ke Yayasan Rumah Hijrah Annaba yang juga Kantor UMKM An-Naba (MADUQU2).

    Kedatangannya disambut langsung oleh Direktur UMKM An-Naba, Ustadz Muhammad Ilham beserta para guru ngaji yang tergabung di Rumah Quran Lansia Annaba.

    Syeikh Abdurrahman Al-Ausiy mendoakan agar keberadaan rumah quran lansia Annaba dan UMKM An-Naba, menjadi salah satu tempat keumatan yang memberikan keberkahan dan kebaikan bagi pengelola dan masyarakat umum serta menggerakkan usaha UMKM An-Naba selalu dalam kondisi terbaik dalam berusaha memenuhi kebutuhan kaum muslimin.

    “Dengan ikhtiar dan usaha maksimal, juga doa yang terus kita lakukan, berbisnis juga harus dilandasi dengan ketaqwaan dan selalu ingat Allah dalam urusan perdagangan, agar keberkahan usaha dapa menjauhkan dari dari semua bahaya dan gangguan jahat lainnya,” katanya.

    Doa tersebut diucapkan dalam bahasa arab yang kemudian diterjemaahkan oleh Ustadz Puji Sartono (Anggota DPRD Lampung) yang ikut hadir dalam silaturahim ini.

    Ustadz Muhammad Ilham, selaku Direktur UMKM An-Naba mengaku bersyukur bisa menjadi khidmat dari Safari Ramadhan 1446 H Syeikh Abdurrahman Al-Ausiy ke Propinsi Lampung.

    “Hadirnya beliau di Rumah Quran Lansia Annaba dan kantor UMKM An-Naba, semakin menambah keberkahan Ramadhan kali ini, dan menambah rasa percaya diri bagi kami dan pengelola Yayasan dan UMKM AN-Naba.”

     “Kami bersyukur atas kehadiran Syeikh Abdurrahman Al Ausiy, yang mendoakan agar Rumah Quran ini beserta UMKM-nya ini menjadi salah satu sarana kebaikan dengan terus membangun ekonomi keumatan dan selalu bisa menjadi sarana kemandirian eknomi ummat dan hidup mulia, berkah dengan memproduksi produk kesehatan berkualitas dan bermanfaat untuk ummat dan bangsa,” kata Ustadz Muhammad Ilham.

    Acara kunjungan Syeikh Al Ausiy ke Annaba, juga dihadiri anggota DPRD Provinsi Lampung, Ustad Puji Sartono yang sekaligus menjadi penerjemaah (mutarjim) Syeikh Al-Ausiy saat berbincang dengan Gubenur Lampung dan selama Syeikh Abdurrahman Al-Ausiy berkomunikasi dengang pihak-pihat terkait. (tribunnews/fin)

  • Malaysia-Singapura Tetapkan Awal Puasa Ramadan 2025 Jatuh Pada 2 Maret

    Malaysia-Singapura Tetapkan Awal Puasa Ramadan 2025 Jatuh Pada 2 Maret

    Kuala Lumpur –

    Negara tetangga Indonesia, yakni Malaysia dan Singapura menetapkan 1 Ramadan 1446 H jatuh pada 2 Maret 2025. Artinya, umat Muslim di Malaysia dan Singapura mulai berpuasa pada hari Minggu.

    Dilansir dari News Straits Times, Jumat (28/2/2025), proses penampakan hilal Ramadan berlangsung malam ini di 29 lokasi di Malaysia. Di antaranya di Pontian Kecil, Johor dan Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara di Melaka, Kompleks Baitul Hilal Telok Kemang, Port Dickson, Negri Sembilan; Bukit Melawati, Kuala Selangor; Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat dan observatorium Selangor, Sabak Bernam di Selangor.

    Sementara itu, otoritas Singapura mencatat pada Jumat malam, bulan berada pada jarak sudut 5,1 derajat dengan ketinggian 4,3 derajat. Perhitungan ini tidak memenuhi kriteria imkanur rukyah sebagaimana disepakati oleh negara-negara anggota MABIMS (Brunei, Malaysia, Indonesia, dan Singapura).

    Mufti Singapura, Nazirudin Mohd Nasir, mengatakan bulan sabit Ramadan kemungkinan tidak akan terlihat di atas cakrawala Singapura saat matahari terbenam pada Jumat malam. Diketahui, Bulan Ramadan dimulai dengan penampakan bulan baru berdasarkan kalender Islam, setelah itu otoritas agama akan menyatakan Ramadan dimulai.

    “Saya senang mengumumkan bahwa hari pertama puasa di bulan Ramadan jatuh pada lusa, Ahad, 2 Maret 2025,” imbuh Nazirudin.

    Brunei Darussalam juga menetapkan 1 Ramadan pada Minggu, 2 Maret 2025. Dengan begitu, terjadi perbedaan awal puasa di Indonesia dengan Malaysia, Singapura, dan Brunei.

    “Saya ingin menambahkan bahwa meskipun Singapura dengan Brunei sama-sama negara MABIMS, kita ada semacam himpunan per kementerian agama di Asia Tenggara disingkat MABIMS, ini kita agak berbeda dengan Brunei Darussalam dan Singapura, bahwa puasa mereka itu mulai pada tanggal 2,” ujar Nazaruddin dalam konferensi pers sidang isbat di Kantor Kemenag, Jl MH Thamrin, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

    (isa/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pemerintah Tetapkan Awal Puasa 1 Ramadan 1446 H Jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025

    Pemerintah Tetapkan Awal Puasa 1 Ramadan 1446 H Jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025

    Jakarta, Beritasatu.com –  Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1446 H/2025 M jatuh pada hari Sabtu 1 Maret 2025. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat (penetapan) 1 Ramadan 1446 H yang dipimpin Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar di kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin Nomor 6, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

    “Sebagaimana laporan saudara Direktur Jenderal Bimas Islam dan ternyata ditemukan hilal di Provinsi paling barat di Aceh dan sudah disumpah juga oleh Pak Hakim. Dengan demikian dua orang yang menyaksikan hilal itu ditambah dengan pengukuhan oleh hakim agama setempat maka pada malam ini diputuskan dalam sidang bahwa satu Ramadan ditetapkan  1 Maret 2025 1446 Hijriyah,” ujar Menag Nazaruddin Umar dalam konferensi pers yang digelar seusai Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadan 1446 H.

    Menurut menag, mundurnya pengumuman hasil sidang isbat Ramadan 2025 karena menunggu wilayah paling barat yakni Aceh, karena beradasarkan kondisi objektif, Indonesia bagian timur, tengah dan barat tidak memungkinkan melihat hilal melainkan rukyat, maka menunggu hasil dari wilayah Barat. 

  • Ketua PP Muhammadiyah buka rakornas bidang ekonomi di UMM

    Ketua PP Muhammadiyah buka rakornas bidang ekonomi di UMM

    Foto: A Haris Sugiharto/Radio Elshinta

    Ketua PP Muhammadiyah buka rakornas bidang ekonomi di UMM
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Februari 2025 – 23:29 WIB

    Elshinta.com – Untuk menguatkan ekonomi umat, Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang ekonomi selenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), 26 Februari ini. Ini menjadi salah satu upaya Muhammadiyah memperkuat ekosistem ekonomi Muhammadiyah yang lebih kuat dan berdaya saing. 

    Adapun Rakornas ini menjadi momentum strategis bagi Muhammadiyah untuk memperkuat perannya dalam ekonomi, sejalan dengan visi besarnya dalam membangun kesejahteraan umat. 

    Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si, menegaskan bahwa ekonomi merupakan faktor krusial dalam membangun bangsa yang maju dan stabil. Muhammadiyah telah lama menempatkan ekonomi sebagai bagian integral dalam gerakannya.

    “Sejak 2015, Muhammadiyah telah berupaya keras memajukan ekonomi umat dengan mengubah cara pandang masyarakat terhadap Islam. Islam harus menjadi nilai yang positif, konstruktif, produktif, dan progresif dalam kehidupan ekonomi. Jika ingin maju di bidang ekonomi, maka kita harus berani melangkah dan melakukan perubahan,”ujar Haidar, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, A Haris Sugiharto.

    Lebih lanjut, Haedar menjelaskan bahwa tujuh elemen kebudayaan, termasuk ekonomi, menjadi fondasi peradaban yang tinggi. Oleh karena itu, Muhammadiyah harus memperkuat sistem dan tidak takut untuk melangkah demi kesejahteraan umat.

    Beliau menekankan bahwa ekonomi harus dikelola dengan spirit kapitalisme berbasis nilai Islam untuk memperkuat kemandirian dan keadilan sosial. Muhammadiyah juga terus berkomitmen mengembangkan amal usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

    “Muhammadiyah terus mengambil peran lebih besar dalam membentuk ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan sistemik dan strategis, Muhammadiyah dapat menjadi kekuatan utama dalam membangun kemandirian ekonomi umat. Oleh karena itu, seluruh elemen Muhammadiyah, termasuk amal usaha, perguruan tinggi, dan komunitas ekonomi syariah, harus terus berinovasi dan bekerja sama,” tegasnya.

    Turut hadir Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Imam Hartono, yang mewakili Gubernur Bank Indonesia. Ia menjelaskan peran strategis Bank Indonesia dalam mendukung ekosistem ekonomi syariah di Indonesia dan menyoroti pentingnya pengelolaan amal usaha Muhammadiyah. Terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, sebagai bagian dari optimalisasi ekonomi syariah. 

    “Bank Indonesia telah menjadi mitra utama Muhammadiyah dalam mendorong ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Sejak 2017 hingga 2024, kami telah berkolaborasi dalam pemberdayaan 363 pesantren di seluruh Indonesia, sektor perikanan, modernisasi, serta komunitas perempuan. Ini menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat ekonomi umat,” ujarnya.

    Hal tak jauh berbeda disampaikan Rektor UMM Prof. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. Ia menyampaikan harapannya agar Rakornas menjadi wadah untuk berpikir besar sekaligus membumi. Melalui agenda ini, Muhammadiyah semakin menegaskan perannya dalam membangun ekonomi umat yang lebih maju, berkeadilan, dan berkemakmuran. Sinergi dengan Bank Indonesia menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

    “Muhammadiyah harus berani menemukan, menggerakkan, dan membangun ekonomi yang adil dan makmur. Ibu dari segala pengetahuan adalah keberanian dalam melakukan inovasi dan penemuan baru. Dengan terus melakukan Bu kemaslahatan umat yang lebih baik,”ringkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Muhammadiyah gelar rakornas untuk konsolidasikan potensi ekonomi

    Muhammadiyah gelar rakornas untuk konsolidasikan potensi ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bidang Ekonomi pada 26-27 Februari 2025 di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, Jawa Timur, untuk mengonsolidasikan seluruh potensi ekonomi organisasi keagamaan itu.

    Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nasir dalam amanatnya, dikutip dari keterangan, Kamis, mengajak warga Muhammadiyah dan umat Islam secara umum maju secara ekonomi.

    “Jika kita ingin maju di bidang ekonomi kita harus melangkah progresif karena Muhammadiyah adalah gerakan berbasis ajaran Islam, maka cara pandang Islam harus tetap melandasi visi bisnis,” ujarnya.

    Menurut Haedar, dengan risalah Islam Berkemajuan, warga Muhammadiyah perlu menjadi gerakan usaha yang memiliki nilai positif, konstruktif, dan progresif.

    Ia mengatakan strategi gerakan Muhammadiyah yang telah dirintis oleh pendiri KH Ahmad Dahlan adalah membuat sistem, yaitu mendirikan sekolah, panti asuhan, hingga universitas, dan lembaga-lembaga lainnya. Namun hal harus disertai dengan perubahan mentalitas dan cara pandang.

    “Jika ingin kuat dan besar, kita tidak bisa sendiri, kita harus bekerja sama. Contohnya negara Arab Saudi, Qatar, Emirates (UEA,-red), sekarang telah menjadi negara yang sangat maju dibandingkan tahun 1970-an lalu, karena berhasil membangun sumber daya negaranya dengan baik dan bekerja sama,” kata Haedar.

    Acara yang dihadiri ratusan utusan pengurus serta pelaksana amal usaha Muhammadiyah dari seluruh Indonesia ini menjadi momentum dalam mengonsolidasikan potensi ekonomi Muhammadiyah.

    Ketua Pelaksana Rakornas 2025, Khoirul Muttaqin, menjelaskan bahwa rakornas ini bertujuan untuk menjahit seluruh potensi ekonomi Muhammadiyah dengan melibatkan berbagai majelis yang bergerak di bidang ekonomi.

    “Rakornas kali ini bertujuan menjahit seluruh potensi ekonomi Muhammadiyah, sehingga kami mengundang langsung majelis lembaga yang terkait bidang ekonomi, di antaranya Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, MPKU, Wakaf, Lazismu, BPRS, Badan Usaha Muhammadiyah, dan BTM. Semuanya akan bersinergi membangun ekosistem ekonomi Muhammadiyah,” kata dia.

    Sebagai tuan rumah, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Prof. Dr. Nazaruddin Malik, menyampaikan bahwa rakornas tersebut diharapkan dapat mendorong kader dan pengurus Muhammadiyah di berbagai daerah untuk berpikir besar, tetapi tetap membumi.

    Menurutnya, membangun kekuatan ekonomi memerlukan upaya inovasi dan penemuan model-model baru dalam menggerakkan sektor ekonomi.

    “Saat itulah kita menemukan model dan cara baru dalam menggerakkan perekonomian, berani memulai dan membangun dari tidak ada apa-apa menjadi sesuatu yang berarti,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa Muhammadiyah harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman agar dapat menjadi motor penggerak ekonomi umat yang lebih mandiri dan inklusif.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Hanni Sofia
    Copyright © ANTARA 2025

  • Di Persidangan, Polisi Ungkap Pelaku Penembakan Bos Rental Mobil Terekam CCTV

    Di Persidangan, Polisi Ungkap Pelaku Penembakan Bos Rental Mobil Terekam CCTV

    JAKARTA – Kasat Reskrim Polresta Tangerang Kompol Arief Nazaruddin Yusuf mengungkapkan, pelaku penembakan bos (pemilik) rental mobil Ilyas Abdurrahman di Rest Area Km45, Tol Tangerang-Merak terekam kamera pengawas (closed circuit television/CCTV).

    “Saudara saksi tadi menjelaskan, melihat CCTV, berarti melihat orang di CCTV, di dalam CCTV tersebut jelas terlihat orang yang melakukan penembakan?”,” tanya oditur militer dalam sidang lanjutan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Jakarta Timur, Senin, 24 Februari dilansir ANTARA.

    “Setelah dilakukan beberapa metode dan memang dikuatkan dengan keterangan saksi,” jawab Arief.

    Oditur pun meminta Arief menghadap ke arah terdakwa. Saksi pun menyampaikan pelaku yang terekam CCTV maupun berdasarkan keterangan saksi adalah terdakwa 1 yakni Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo.

    “Coba saudara saksi menghadap ke kanan, perlu kami jelaskan orang yang paling kiri terdakwa satu, orang yang di tengah terdakwa dua, orang yang paling kanan terdakwa tiga, setelah saudara lakukan CCTV terdakwa mana yang melakukan penembakan?,” tanya oditur.

    “Siap, terdakwa satu. Melalui scientific, petunjuk dan dikuatkan dengan keterangan saksi,” kata Arief.

    Selain itu, Arief mengatakan awalnya kepolisian mengamankan barang bukti di TKP, termasuk CCTV dan melakukan olah TKP.

    Dari beberapa bukti yang didapatkan, Polresta Tangerang memadukan antara metode penyidikan kejahatan yang menggunakan ilmu pengetahuan (scientific identification), mengumpulkan bukti petunjuk, mengidentifikasi CCTV, dan berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal).

    Arief mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Puspomal karena telah mendapatkan bukti dugaan keterlibatan anggota TNI AL aktif dalam kasus itu.

    “Pada saat kami melakukan olah TKP kami melaksanakan dengan metode scientific identification, yang di mana itu memadukan antara (bukti) yang di TKP, petunjuk yang ada di TKP, ada petunjuk yang di dalam video amatir menyampaikan di situ ada anggota TNI AL, menyampaikan, dan kami menyimpulkan dari fakta-fakta penyidikan patut diduga seorang TNI aktif,” jelas Arief.

    Kemudian, berdasarkan keterangan saksi yang melihat terlihat seseorang dari mobil menembak korban. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa berdasarkan keterangan saksi, CCTV, dan beberapa metode disimpulkan pelaku penembakan.

    Sidang lanjutan kasus penembakan bos rental mobil dengan terdakwa tiga anggota TNI Angkatan Laut (AL) dengan agenda pemeriksaan sembilan saksi di Pengadilan Militer II-08 Jakarta hari ini dimulai pukul 09.10 WIB.

    Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Letnan Kolonel Chk Arif Rachman dengan Hakim Anggota Letnan Kolonel Chk Nanang Subeni dan Hakim Anggota Letnan Kolonel Chk Gatot Sumarjono.

    Oditur Militer dari Oditurat Militer II-07 Jakarta yang menangani perkara yakni Mayor corps hukum (Chk) Gori Rambe, Mayor Chk Mohammad Iswadi dan Mayor Chk Wasinton Marpaung.

    Adapun tiga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) dari Oditurat Militer II-07 Jakarta didakwa melakukan penadahan pada kasus penembakan terhadap bos rental mobil di tempat istirahat (rest area) KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/1).

    Tiga terdakwa tersebut, yakni terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo, terdakwa dua Sersan Satu Akbar Adli dan terdakwa tiga Sersan Satu Rafsin Hermawan.

    Selain pasal penadahan, dua dari tiga tersangka, yakni terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo dan terdakwa dua Sersan Satu Akbar Adli didakwa melanggar pasal 340 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait pasal pembunuhan berencana.