Tag: Natalius Pigai

  • Sebut Bukan Pelanggaran HAM, Natalius Pigai Bilang Keracunan MBG Hanya 0,00017 Persen

    Sebut Bukan Pelanggaran HAM, Natalius Pigai Bilang Keracunan MBG Hanya 0,00017 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus keracunana siswa-siswi usai menikmati menu makan bergizi gratis (MBG) masih terus jadi sorotan publik.

    Meski telah menyebabkan ribuan siswa mengalami keracunan, hingga kini pemerintah masih menganggap kejadian itu sebagai hal yang wajar.

    Pernyataan tersebut tidak hanya disampaikan oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, tetapi juga oleh Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai.

    Bahkan, Natalius menilai bahwa kasus keracunan massal dalam proyek makan bergizi gratis atau MBG tidak melanggar HAM milik korban. Menurut dia, kasus keracunan yang dialami oleh ribuan siswa itu tak memenuhi unsur-unsur pelanggaran HAM.

    Pigai berkali-kali menekankan bahwa kasus keracunan akibat santapan MBG adalah temuan kecil yang tidak mencerminkan keberhasilan atau kegagalan program. Dari 30 juta penerima manfaat MBG hingga September 2025, ia menyebut kasus keracunannya sebanyak 0,00017 persen.

    Terkait unsur pelanggaran HAM bahwa negara lalai maupun dengan sengaja membiarkan keracunan terjadi, Pigai tidak setuju. “Misalnya satu sekolah yang masaknya kurang terampil, (sehingga basi) makanannya itu kan tidak bisa dijadikan sebagai pelanggaran HAM kan,” kata Pigai di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2025.

    Kekurangan dalam pelaksanaan MBG, kata Pigai, bersumber dari masalah manajemen dan administrasi yang dijalankan oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

    Menurut dia, kedua hal tersebut tidak masuk dalam konteks penerapan hak asasi yang melekat pada tiap individu. “Administrasi dan pengaturan itu tidak bisa dipidana,” tutur dia.

  • Langka, Ekspresi Haru Didit saat Prabowo Berbicara di Sidang Umum PBB

    Langka, Ekspresi Haru Didit saat Prabowo Berbicara di Sidang Umum PBB

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto mendapatkan apresiasi saat menyampaikan pidato perdananya di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa pagi waktu setempat atau malam waktu Indonesia.

    Dalam pidato itu Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung perdamaian dunia, dan pentingnya pran nyata PBB dalam menghadapi tantangan dunia saat ini.

    Namun ada satu momen yang langka yang tertangkap kamera. Putra Prabowo, Didit Hediprasetyo, yang turut mendampinginya, tampak berkaca-kaca saat melihat ayahnya berpidato dan mendapat banyak sambutan hangat.

    Momen ini terekam di detik-detik terakhirnya Prabowo memberi pernyataan. Kala itu, ia mengatakan akan mengerahkan 20.000 bahkan lebih putra-putri Indonesia untuk membantu mengamankan perdamaian.

    “Di Gaza atau di tempat lain. Di Ukraina, di Sudan, di Libya, di mana pun perdamaian perlu ditegakkan, perdamaian perlu dijaga, kami siap. Kami akan mengambil bagian dari beban,” ujar Prabowo dilihat dalam akun YouTube Sekretaris Presiden, Rabu (24/9/2025).

    “Tidak hanya dengan putra-putri kami, kami juga bersedia memberikan kontribusi finansial untuk mendukung misi besar mencapai perdamaian oleh PBB,” tegasnya disambut tepuk tangan forum.

    Di saat inilah kamera tiba-tiba menyorot ekspresi Didit. Ia tampak memandang haru ke arah depan.

    Disampingnya duduk pula Rosan Roeslani Ketua Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ada pula Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.

    Foto: Didit Hediprasetyo turut mendampingi Presiden Prabowo berpidato di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB dari kursi delegasi Indonesia pada Selasa (23/9/2025). Terlihat juga Menlu Sugiono, Menteri HAM Natalius Pigai, dan dan Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani. (Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)

    Prabowo sendiri diketahui bertemu dengan Presiden AS Donald Trump dan sejumlah pemimpin Arab-Muslim di sela-sela Sidang Umum PBB semalam. Pertemuan membahas masa depan Palestina dan upaya mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir dua tahun.

    Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt membenarkan pertemuan multilateral ini akan melibatkan Indonesia serta Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, Yordania, Turki, dan Pakistan. Dalam pertemuan Trump diketahui juga memuji Prabowo menyebutnya “sahabat” dan mengagumi gayanya “mengetuk tangan di meja”.

    “Saya berkata, ‘Bagaimana kalau berurusan dengannya ketika dia sedang marah?’ Tidak mudah. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih banyak,” ujar Trump disambut senyum Prabowo.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ketika Prabowo Perdana Berpidato di Sidang Umum PBB…
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 September 2025

    Ketika Prabowo Perdana Berpidato di Sidang Umum PBB… Nasional 24 September 2025

    Ketika Prabowo Perdana Berpidato di Sidang Umum PBB…
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Tak hanya berbicara dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (KTT PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), Presiden Prabowo juga mendapat kesempatan berpidato di Sidang Majelis ke-80 PBB pada Selasa (23/9/2025).
    Ini adalah kali pertama Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) berbicara di forum internasional tersebut.
    Sebanyak 16 Kepala Negara mendapat kesempatan berpidato dalam sesi general debate sesi pertama yang digelar pada Selasa pagi waktu Amerika.
    Tema dari sesi
    general debate
    itu adalah “Better together: 80 years and more for peace, development and human rights”.
    Prabowo mendapat kesempatan ketiga berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
    Sementara itu, Sidang Majelis Umum ke-80 PBB dibuka dengan pidato dari Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres. Lalu, Presiden Sidang Umum ke-80 PBB, Annalena Baerbock.
    Mengenakan jas berwarna biru dilengkapi dengan peci, Prabowo tanpa ragu mulai menyapa semua yang kepala negara dan delegasi yang hadir.
    Terlihat juga pin Merah Putih tersemat pada bagian kerah jas Prabowo. Pin itu menandakan bahwa dia adalah Presiden RI.
    Kemudian, tampak mendampingi prabowo anak semata wayangnya, Didit Hediprasetyo.
    Didit menyaksikan langsung Prabowo berpidato bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, dan Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani di kursi delegasi Indonesia.
    Dia juga terlihat beberapa kali memberikan dukungan kepada Prabowo dengan bertepuk tangan hingga memberikan stading ovation.
    Sementara itu, Prabowo juga tampak bersemangat menyampaikan pandangannya untuk pertama kali di Sidang Majelis Umum PBB.
    Tercatat Prabowo delapan kali menghentakkan meja. Di antaranya saat menceritakan penderitaan rakyat Indonesia di masa penjajahan. Lalu, saat akhirnya Indonesia meraih kemerdekaan.
    Kemudian, Prabowo juga menghentakkan meja saat menegaskan bahwa Indonesia siap membantu PBB dalam upaya perdamaian.
    “Jika dan ketika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Majelis Agung ini memutuskan, Indonesia siap mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih putra-putri kami untuk membantu mengamankan perdamaian di Gaza, atau di tempat lain, di Ukraina, di Sudan, di Libya, di mana pun perdamaian perlu ditegakkan,” ujar Prabowo dalam pidato yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia.
    “Perdamaian perlu dijaga, kami siap. Kami akan memikul beban ini, tidak hanya dengan putra-putri kami, kami juga bersedia berkontribusi secara finansial untuk mendukung misi besar Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai perdamaian,” katanya lagi.
    Total, ada delapan kali Prabowo menghentakkan meja termasuk saat mendesak agar Palestina menjadi negara merdeka.
    Semangat yang dibagikan Prabowo di atas podium, membuat delapan kali tepuk tangan bergemuruh di Markas Besar PBB tersebut.
    Di antaranya, saat Prabowo menyebut bahwa Indonesia siap mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian ke berbagai wilayah konflik.
    Kemudian, saat Prabowo menyatakan dukungan penuh untuk Palestina termasuk menegaskan soal solusi dua negara.
    “Untuk menutup, saya ingin kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara di Palestina,” ujarnya.
    Terakhir, tepuk tangan meriah kembali bergema saat Prabowo mengakiri pidatonya. Bahkan, ada sejumlah delegasi melakukan
    standing ovation
    .
    Berikut Pidato Lengkap Prabowo dalam bahasa Inggris:

    His Excellency, Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. Her ‎Excellency, Madame Annalena Baerbock, President of the United Nations General Assembly. ‎His Excellency, Mr. Morses Abelian, Under-Secretary-General for General Assembly and Management. Excellencies, Heads of States, Heads of Governments, Distinguished ‎Delegates, Ladies and Gentlemen.
    It is indeed a great honor for me to stand in this August General Assembly Hall among leaders and representatives who represent almost all of humanity. We differ in race, religion and nationality, yet we gather together today as one human family. We are here first and foremost, as fellow human beings, each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty and the pursuit of happiness.
    ‎The words of the United Nations Declaration of Independence have inspired democratic movements across continents, including the French Revolution, the Russian Revolution, the Mexican Revolution, the Chinese Revolution, and Indonesia’s own struggle and journey to freedom, it also gave birth to the Universal Declaration of Human Rights adopted by United Nations in 1948, all men are created equal.
    Was the great that opened the way to unprecedented global prosperity and dignity, and yet, in our own era of scientific and technological triumphs, an era capable of ending hunger, poverty and environmental ruin. We also continue to face today, grave, dangerous challenges and uncertainties, human folly fueled by fear, racism, hatred, oppression and apartheid threatens our common future.
    ‎My country knows this, for centuries Indonesians lived under colonial domination, oppression and slavery. We were treated less than dogs in our own homeland. We Indonesians know what it means to be denied justice and what it means to live in apartheid, to live in poverty and to be denied equal opportunity. We also knew what solidarity can do in our struggle for independence, in our fight to overcome hunger, disease and poverty, the United Nations stood with Indonesia and gave us vital assistance.
    Decisions are made here based on human solidarity by the Security Council and The Assembly gave Indonesia independence international legitimacy open doors and supported our early development through the efforts of the United Nations children fund, the United Nations Food and Agriculture Organization, the FAO, the World Health Organization, and many, many other United Nations institutions. And because of that, Indonesia today stands on the cusp of shared prosperity and greater equality and dignity.
    ‎Madam President Excellencies,
    Our world today is driven by conflict, injustice and deepening uncertainty. Everyday we witness suffering, genocide and blatant disregard for international law and human decency. In the face of these challenges, we must not give up, as the United Nations Secretary General said, we cannot give up. We cannot surrender our hopes or our ideals. We must draw closer, not drift apart. Together we must strive to achieve our hopes, our dreams.
    The United Nations was born from the ashes of the Second World War that claimed scores of millions of lives. It was created to secure peace, security, justice and freedom for all. We remain committed to internationalism, to multilateralism and to every effort that strengthens this great institution.
    ‎Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the Sustainable Development Goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget.
    ‎And today we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall.
    Excellencies, to get it is warned the strong do what they can. The weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine, we must stand for all the strong and the weak. Might cannot be right, right must be right.
    ‎Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations we will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground.
    ‎If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide, Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready.
    We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations.
    ‎‎Madam President Excellencies,
    ‎I propose to this assembly a message of hope and optimism grounded in action and execution. Today we heard the speech of Madam President, the President of United Nations, General Assembly. Yes, it is true what she said, without the International Civil Aviation Organization. Will we be here today? Will we sit in this great hall without the United Nations? We cannot be safe. No country can feel secure. We need the United Nations and Indonesia will continue to support the United Nations, even though we still struggle, but we know the world needs a strong United Nations.
    The world’s population is growing. Our planet is under strain. Food energy and water insecurity haunt many nations. We choose to answer these challenges directly at home and to help abroad wherever we can.
    ‎This year, Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history, we are now self sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing Rice for Palestine.
    ‎We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, investing in climate, smart agriculture, to ensure food security for our children and for the children of the world.
    ‎We are confident in a few years time, Indonesia will be the greenery of the world as the world’s largest island state, we testify before you that we are already experiencing the direct consequences of climate change, particularly the threat of rising sea levels.
    ‎The sea level on the north coast of our capital city is increasing by five centimeters every year. Can you imagine in 10 years? Can you imagine in 20 years? For this, we are forced to build a giant sea wall, 480 kilometers in length. It will take us maybe 20 years. But we have no choice. We have to start now. Therefore we choose to confront climate change, not by slogans, but by immediate steps.
    ‎We are committed to meeting our 2015 Paris Agreement obligations. We aim to achieve net zero emission by 2060 and we are very confident we can achieve net zero emission much earlier.
    ‎We aim to reforest more than 12 million hectares of degraded forest, to reduce forest degradation, to empower local communities with quality Green Jobs for the Future. Indonesia is shifting decisively from fossil fuel based development towards renewable based development. From next year, most of our additional power generation capacity will come from renewables. Our goal is clear, to lift all of our citizens out of poverty and make Indonesia a hut for solutions to food, energy and water security.
    Madam President Excellencies,
    ‎We live in a time when hatred and violence can seem to be the loudest voices, but beneath this loud noise lies a quieter truth that every person longs to be safe, to be respected, to be loved and to leave a better world to their children. Our children are watching. They are learning leadership, not from textbook, but from our choices.
    ‎Today, still a catastrophic situation in Gaza is unfolding before our eyes. At this very moment, the innocent are crying for help. Are crying to be saved. Who will save them? Who will save the innocent? Who will save the old and women. Millions are facing danger at this very moment as we sit here. They are facing trauma. They are facing irreparable damage to their bodies. They are dying of starvation.
    ‎Can we remain silent? Will there be no answer to their screams? Will we teach them that the human family can rise to the challenge?
    ‎Madam President, we must act now. Many speakers have saiimagin. We must stand for multilateral order, where peace, prosperity and progress are not the privilege of a few, but the right of all. With a strong united nations, we can build a world where the weak do not suffer what they must, but live the justice that they deserve.
    ‎Let us continue humanity’s great journey of ideals, the selfless aspirations that created the United Nations. Let us use science to uplift, not use science to destroy. Let rising nations help others to lift themselves. I am convinced that the leaders of the great world civilizations, civilizations of the west of the east, of the north, of the South, Leaders of America, Europe, of India, China, the Islamic world, the whole world, I am convinced they will rise to their role demanded by history.
    We are all hopeful that the leaders of the world will show great statesmanship, great wisdom, restraint, humility, overcome hate, overcome suspicion.
    ‎‎Madam President, distinguished delegates, We are greatly heartened by the events of the last few days where significant leading countries of the world have chosen to side with history, to choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion and to avoid the use of violence. The use of violence will be get violence. No one country can bully the whole community of the human family.
    ‎We may be weak individually, but the sense of oppression, the sense of injustice, has proven in the history of mankind that this sense of injustice, this sense of oppression, will unite into a strong force that will overcome this oppression, that will overcome this injustice.
    ‎To close, I would like to retreat again Indonesia’s complete support for the two state solution in Palestine.
    ‎We must have an independent Palestine, but we must also, we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, real peace and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this, two state solution, two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace and harmony.
    Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions, we must live as one human family. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality. Is this a dream? Maybe, but this is the beautiful dream that we must work together towards. Let us work towards this noble goal. Let us continue humanity’s journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey that we must complete.
    ‎Thank you”
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertemuan Bilateral Presiden Prabowo dan Sekjen PBB, Ini Pembahasannya

    Pertemuan Bilateral Presiden Prabowo dan Sekjen PBB, Ini Pembahasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, di lantai 27 Gedung Sekretariat PBB, New York, Amerika Serikat, pada Senin (22/9/2025) waktu setempat.

    Setibanya di lokasi pertemuan, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Sekjen PBB Guterres. Setelahnya kedua pemimpin melakukan sesi foto bersama.

    Pertemuan tersebut berlangsung setelah Presiden Prabowo menyampaikan pidato pada High-Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution atau Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara.

    Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menekankan pentingnya solidaritas global dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Kepala Negara juga mendorong upaya bersama pembangunan berkelanjutan dan memperkuat peran negara berkembang dalam sistem multilateral.

    “Dalam pertemuan tersebut, beliau menyampaikan bahwa Indonesia tetap pada komitmennya untuk mendukung sistem multilateral dan tetap percaya bahwa PBB merupakan sebuah organisasi yang harus diperkuat dalam rangka menjaga kedamaian atas dunia,” ujar Sugiono dalam keterangannya.

    Selain itu, kedua pemimpin membahas sejumlah isu strategis, antara lain komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai konflik Palestina melalui solusi dua negara dan mendukung penuh upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjalankan mandatnya. Kepala Negara juga menekankan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi pada misi perdamaian, khususnya terkait situasi di Gaza.

    “Kemudian menyampaikan juga dukungan dan support kepada PBB dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya dan termasuk juga dalam kaitannya dengan situasi yang ada di Gaza jika perdamaian dan gencatan senjata tercapai, Indonesia menyampaikan kehendak dan dukungannya dalam rangka mengirimkan pasukan perdamaian di sana,” imbuh Sugiono.

    Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Umar Hadi.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB turut didampingi oleh Deputy Secretary-General Amina Mohammed, Under-Secretary-General for Policy Executive Office of the Secretary-General (EOSG) Guy Ryder, Under-Secretary-General for Political and Peacebuilding Affairs Rosemary DiCarlo, Director, Sustainable Development Unit, EOSG Karima El Korri, serta Political Unit, EOSG Hirofumi Goto.

  • Prabowo bertemu Sekjen PBB bahas penyelesaian konflik Palestina

    Prabowo bertemu Sekjen PBB bahas penyelesaian konflik Palestina

    New York, Amerika Serikat (ANTARA) – Pertemuan bilateral Presiden RI Prabowo Subianto dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres membahas sejumlah hal, termasuk penyelesaian konflik yang terjadi di Palestina.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, pertemuan kedua pemimpin digelar tertutup di lantai 27 Gedung Sekretariat PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (22/9) waktu setempat.

    Setibanya di lokasi pertemuan, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Sekjen PBB Guterres. Setelahnya kedua pemimpin melakukan sesi foto bersama.

    Pertemuan tersebut berlangsung setelah Presiden Prabowo menyampaikan pidato pada High-Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution atau Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara.

    Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menekankan pentingnya solidaritas global dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.

    Kepala Negara juga mendorong upaya bersama pembangunan berkelanjutan dan memperkuat peran negara berkembang dalam sistem multilateral.

    “Dalam pertemuan tersebut, beliau menyampaikan bahwa Indonesia tetap pada komitmennya untuk mendukung sistem multilateral dan tetap percaya bahwa PBB merupakan sebuah organisasi yang harus diperkuat dalam rangka menjaga kedamaian atas dunia,” ujar Menlu.

    Selain itu, kedua pemimpin membahas sejumlah isu strategis, antara lain komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai konflik Palestina melalui solusi dua negara dan mendukung penuh upaya PBB dalam menjalankan mandatnya.

    Presiden Prabowo juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi pada misi perdamaian, khususnya terkait situasi di Gaza.

    “Kemudian menyampaikan juga dukungan dan support kepada PBB dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya dan termasuk juga dalam kaitannya dengan situasi yang ada di Gaza jika perdamaian dan gencatan senjata tercapai, Indonesia menyampaikan kehendak dan dukungannya dalam rangka mengirimkan pasukan perdamaian di sana,” ucap Sugiono.

    Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Umar Hadi.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB turut didampingi oleh Deputy Secretary-General Amina Mohammed, Under-Secretary-General for Policy Executive Office of the Secretary-General (EOSG) Guy Ryder, Under-Secretary-General for Political and Peacebuilding Affairs Rosemary DiCarlo, Director, Sustainable Development Unit, EOSG Karima El Korri, serta Political Unit, EOSG Hirofumi Goto.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prancis Emmanuel Macron Akui Palestina di PBB, Prabowo Beri Standing Ovation

    Presiden Prancis Emmanuel Macron Akui Palestina di PBB, Prabowo Beri Standing Ovation

    Bisnis.com, JAKARTA – Momen bersejarah terjadi di Markas Besar PBB, New York, ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron secara resmi mengumumkan pengakuan negaranya terhadap Palestina dalam Konferensi Tingkat Tinggi PBB mengenai solusi dua negara, Selasa (22/9/2025).

    Pernyataan Macron sontak disambut tepuk tangan meriah dan standing ovation, termasuk dari Presiden RI Prabowo Subianto dan delegasi Indonesia.

    “Waktunya telah tiba, ini adalah saat komitmen yang bersejarah dari negara saya untuk mendukung perdamaian antara rakyat Israel dan Palestina. Ini alasan saya mengumumkan hari ini Prancis mengakui Palestina,” kata Macron disambut riuh tepuk tangan para hadirin.

    Prabowo terlihat langsung berdiri dan bertepuk tangan bersama Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri HAM Natalius Pigai, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani.

    Presiden Ke-8 RI itu juga menyampaikan pidato yang menegaskan posisi Indonesia. Dia menekankan, solusi dua negara adalah jalan untuk mewujudkan perdamaian permanen.

    “Hanya solusi dua negara ini yang akan mengarah pada perdamaian. Kita harus menjamin kenegaraan bagi Palestina. Namun, Indonesia juga menyatakan bahwa begitu Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui Negara Israel dan kami akan mendukung semua jaminan untuk keamanan Israel,” tegas Prabowo.

    Prabowo juga menegaskan pentingnya kredibilitas PBB dalam menyelesaikan persoalan Palestina. Dia mengatakan bahwa pengakuan kenegaraan harus diiringi dengan peluang nyata menuju perdamaian yang adil dan abadi.

    “Pengakuan harus berarti peluang nyata menuju perdamaian abadi. Ini harus menjadi perdamaian nyata untuk semua pihak, untuk semua pihak yang terlibat. Yang Mulia, kami memuji negara-negara terkemuka di dunia yang telah mengambil langkah berprinsip ini. Prancis, Kanada, Australia, Inggris, Portugal, dan banyak negara terkemuka lainnya di dunia telah mengambil langkah di sisi yang benar dari sejarah,” lanjutnya.

    Prabowo pun mengajak negara-negara lain untuk ikut melakukan hal yang sama, mengakui negara Palestina sebagai langkah yang benar di sisi sejarah.

    “Pengakuan Negara Palestina adalah langkah yang benar di sisi sejarah yang benar. Kepada mereka yang belum bertindak, kami katakan sejarah tidak menunggu,” tegas Prabowo.

    Sekadar informasi, Konferensi yang dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi ini menjadi salah satu forum penting bagi komunitas internasional untuk meneguhkan kembali komitmen global terhadap solusi dua negara, sekaligus menggalang dukungan nyata bagi implementasinya. Indonesia hadir dengan peran sentral sebagai salah satu anggota core group yang mengawal proses perdamaian tersebut.

    Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam forum ini bukan sekadar kehadiran formal. Kehadiran Presiden Prabowo di ruang sidang Majelis Umum PBB menegaskan posisi Indonesia yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan dan pengakuan terhadap Negara Palestina. Dengan dukungan internasional yang luas, posisi Palestina diharapkan semakin kuat dalam memperjuangkan perdamaian yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan prinsip hukum internasional.

    Konferensi dibuka dengan pidato dari lima tokoh, yakni Presiden Prancis Emmanuel Macron, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden SMU PBB ke-80 Annalena Baerbock, serta Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang menyampaikan pidato secara langsung dari Palestina melalui video.

    Presiden Prabowo mendapat kesempatan berbicara pada urutan ke-5 dari total 33 negara dan organisasi internasional yang diundang memberikan pandangan. Kepala Negara menyampaikan pernyataannya setelah Yordania, Turkiye, Brasil, dan Portugal.

    Jumlah pembicara dalam forum ini dibatasi hingga 33, dengan prioritas diberikan kepada negara-negara core group yang memiliki peran krusial dalam mengawal proses implementasi solusi dua negara, termasuk Indonesia. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di antara para pemimpin dunia mencerminkan tekad Indonesia untuk terus mengawal isu Palestina hingga terwujud solusi yang damai, permanen, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Palestina.

    Para Pemimpin Dunia juga menegaskan dukungan bagi implementasi penuh New York Declaration menuju terwujudnya Two-State Solution. Sebagai anggota Core Group, Indonesia berperan penting dalam penyusunan dokumen yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB ini

     

  • Prabowo singgung kredibilitas PBB saat bicara di KTT Solusi Dua Negara

    Prabowo singgung kredibilitas PBB saat bicara di KTT Solusi Dua Negara

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan menyinggung soal kredibilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjadi bagian dari tanggung jawab historis masyarakat internasiona, saat bicara dalam forum pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai Palestina dan Solusi Dua Negara.

    Presiden Prabowo yang berbicara di hadapan pemimpin dunia, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, menegaskan bahwa terselenggaranya KTT Solusi Dua Negara adalah untuk mengemban tanggung jawab yang tidak hanya mengarah pada nasib Palestina, tetapi juga pada masa depan Israel dan kredibilitas PBB itu sendiri.

    “Oleh karena itu, hari ini dengan bermartabat kami berkumpul untuk mengemban tanggung jawab historis kami. Tanggung jawab ini tidak hanya berbicara tentang nasib Palestina, tetapi juga tentang masa depan Israel, dan juga kredibilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai Palestina dan Solusi Dua Negara di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Senin sore waktu setempat.

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan terdalam dan hormat yang setinggi-tingginya atas nama bangsa Indonesia kepada Pemerintah Prancis dan Kerajaan Arab Saudi atas kepemimpinan mereka dalam menyelenggarakan KTT Solusi Dua Negara sebagai musyawarah yang penting.

    Kepala Negara pun menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di mana ribuan nyawa tak berdosa, terutama perempuan dan anak-anak, terbunuh.

    Presiden Prabowo pun mengutuk atas segala tindakan kekerasan terhadap warga sipil di Palestina yang mengakibatkan mereka mengalami kelaparan.

    “Kelaparan mengancam, bencana kemanusiaan sedang terjadi di depan mata kita. Kami mengutuk semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil tak berdosa,” tegas Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten mendukung solusi dua negara sebagai jalan satu-satunya menuju perdamaian.

    Pemerintah Indonesia pun akan mengakui negara Israel setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina.

    “Kita harus menjamin kenegaraan Palestina, tetapi Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui Negara Israel dan kami akan mendukung semua jaminan keamanan Israel,” kata Presiden.

    KTT mengenai Palestina dan solusi dua negara adalah rangkaian Sidang Majelis Umum Ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) yang diselenggarakan di Markas PBB, New York, Amerika Serikat. KTT itu diinisiasi oleh Prancis dan Arab Saudi, yang masing-masing diwakili oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud.

    Dalam KTT itu, Presiden Macron selaku co-chair bersama Arab Saudi, menjadi pembicara pertama, kemudian diikuti oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud, dan Sekretaris Jenderal PBB António Manuel de Oliveira Guterres.

    Sebanyak 33 pemimpin delegasi yang mewakili negara dan perkumpulan negara seperti Uni Eropa dan Liga Arab, berbicara dalam KTT Palestina dan solusi dua negara di New York, Senin.

    Dalam KTT tersebut, Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, dan Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB Umar Hadi.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Momen Prabowo Standing Ovation saat Macron Umumkan Prancis Akui Palestina

    Momen Prabowo Standing Ovation saat Macron Umumkan Prancis Akui Palestina

    Jakarta

    Presiden Emmanuel Macron mengumumkan Prancis mengakui negara Palestina dalam KTT tentang Palestina, di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York. Presiden RI Prabowo Subianto memberikan tepuk tangan sambil berdiri atau standing ovation saat Macron memberikan pengakuan itu.

    Dilansir Antara, KTT mengenai Palestina dan solusi dua negara adalah rangkaian Sidang Majelis Umum Ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat. KTT ini berlangsung pada Senin (22/9/2025) siang waktu New York.

    Prancis dan Arab Saudi menjadi ketua dalam KTT ini. Pada sambutannya, Macron mengumumkan bahwa Prancis mengakui Negara Palestina.

    “Waktunya telah tiba, ini adalah saat komitmen yang bersejarah dari negara saya untuk mendukung di Timur Tengah, untuk perdamaian antara rakyat Israel dan Palestina. Ini alasan saya mengumumkan hari ini Prancis mengakui Palestina,” kata Macron.

    Mendengar pengumuman Macron itu, hadirin memberikan tepuk tangan. Termasuk Presiden Prabowo, yang kemudian diikuti seluruh anggota delegasi Indonesia, langsung berdiri dan bertepuk tangan.

    Anggota delegasi Indonesia yang ikut standing ovation, di antaranya adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani.

    Dalam KTT itu, Presiden Macron selaku co-chair bersama Arab Saudi, menjadi pembicara pertama, diikuti Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud, dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

    Prabowo juga menyampaikan pidato dalam KTT ini. Prabowo menekankan dunia harus mengakui negara Pelestina.

    “Kita harus mengakui Palestina sekarang. Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza,” kata Prabowo dalam bahasa Inggris di Markas PBB.

    Prabowo mengatakan prioritas utama saat ini adalah mengakhiri perang. Prabowo menekankan perdamaian harus segera dicapai.

    “Mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama kita. Kita harus mengatasi kebencian, ketakutan, dan kecurigaan. Kita harus mencapai perdamaian yang dibutuhkan umat manusia,” ujar dia.

    Prabowo mengatakan Indonesia siap mengambil langkah menuju perdamaian. Indonesia juga bersedia mengirimkan pasukan perdamaian.

    “Kita siap mengambil bagian dalam perjalanan menuju perdamaian ini. Kita bersedia menyediakan pasukan penjaga perdamaian,” jelasnya.

    (lir/lir)

  • Prabowo Hadiri KTT PBB soal Palestina, Didampingi Menlu-Seskab

    Prabowo Hadiri KTT PBB soal Palestina, Didampingi Menlu-Seskab

    Jakarta

    Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS). Prabowo menghadiri Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara.

    Dilansir Antara, Presiden Prabowo memasuki ruang Sidang Majelis Umum PBB sekitar pukul 15.00 waktu setempat, Selasa (22/9/2025). Prabowo mengenakan setelan jas berwarna abu-abu gelap dan kopiah hitam.

    Presiden Prabowo duduk di bagian tengah kanan dari arah panggung, diapit oleh India dan Iran.

    Turut mendampingi Kepala Negara adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, dan Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB Umar Hadi.

    KTT yang digelar oleh PBB dalam rangkaian acara Sidang Majelis Umum PBB itu akan berlangsung pada pukul 15.00 hingga 18.00 waktu setempat.

    KTT ini diketuai oleh Prancis dan Arab Saudi. Presiden Emmanuel Macron mengumumkan Prancis mengakui negara Pelestina usai membuka KTT ini.

    “Hari ini, saya menyatakan bahwa Prancis mengakui Negara Palestina,” ujar Macron.

    Sementara itu, Presiden Prabowo mendapat urutan kelima sebagai kepala negara yang akan menyampaikan pernyataan dalam forum tersebut setelah Yordania, Turki, Brazil, dan Portugal.

    Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia di New York Hari Prabowo menyampaikan bahwa sesi mengenai Palestina pada rangkaian Sidang Majelis Umum PBB bertujuan untuk menggalang lebih banyak negara yang memberi pengakuan terhadap Negara Palestina.

    “High Level Conference Two State Solution ini tujuannya adalah untuk menggalang sebanyak mungkin negara yang memberikan pengakuan terhadap State of Palestine. Sehingga akan meningkatkan leverage Palestina dalam proses negosiasi damai,” kata Hari Prabowo dalam pengarahan media di PTRI New York, Amerika Serikat, Sabtu (20/9).

    Hari menuturkan bahwa konferensi yang diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi itu berupaya membuat posisi Palestina di mata dunia setara dengan Israel sehingga tercipta kedamaian di kawasan dan keadilan bagi bangsa Indonesia.

    Keterlibatan Indonesia dalam mewujudkan solusi dua negara bagi Palestina, lanjutnya, ditunjukkan melalui partisipasi Indonesia sebagai kelompok inti (core group) untuk menggalang pengakuan negara Palestina.

    “Main inisiator-nya itu adalah Prancis dan Saudi, tapi ada core group’. Nah Indonesia salah satu dari core group-nya, total ada 19. Nah 19 ini, terus terang saja, di luar layar juga melakukan berbagai upaya menggalang sebanyak mungkin negara-negara yang memberikan pengakuan pada State of Palestine,” kata Hari.

    Dia optimistis menjelang hari pelaksanaan konferensi mengenai masalah Palestina, akan ada lagi beberapa negara yang secara resmi mengakui Palestina sebagai negara.

    Sejumlah negara, baru-baru ini, menyampaikan bahwa mereka akan secara resmi mengakui Palestina menjelang sidang PBB. Sejumlah negara itu adalah Inggris, Prancis, Portugal, dan Malta.

    Sidang Majelis Umum PBB pada Jumat (12/9) telah mengadopsi sebuah draf resolusi yang mengesahkan Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Isu Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara.

    (lir/lir)

  • Politik sepekan, Prabowo lantik Menkopolkam hingga ruang demo di DPR

    Politik sepekan, Prabowo lantik Menkopolkam hingga ruang demo di DPR

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik sepekan dari 15 hingga 21 September 2025 yang menjadi sorotan, di antaranya Presiden Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) hingga Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan adanya ruang untuk demonstrasi di DPR.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:

    Presiden Prabowo lantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam

    Presiden Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) definitif setelah jabatan itu diisi sementara waktu oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Djamari dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Menko Polkam yang baru bersama menteri dan wakil menteri lainnya, yang merupakan hasil dari perombakan (reshuffle) ke-3 Kabinet Merah Putih. Jajaran menteri dan wakil menteri lainnya yang juga dilantik oleh Presiden Prabowo hari ini, yaitu Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi, Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

    Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Baca selengkapnya di sini.

    Akhmad Munir tetapkan susunan lengkap kepengurusan PWI Pusat 2025-2030

    Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Akhmad Munir yang baru terpilih dari hasil Kongres PWI 2025, menetapkan susunan lengkap kepengurusan PWI Pusat periode 2025-2030.

    Pria yang akrab disapa Cak Munir mengatakan kepengurusan tersebut sebagai “Kabinet Persatuan” yang diharapkan dapat membuat PWI semakin solid dan kompak untuk mengawal peran masyarakat pers di tengah tantangan disrupsi media.

    “Pengurus PWI akan hadir mendampingi seluruh anggota agar menjaga komitmen tersebut. Diharapkan dengan kepengurusan ini, PWI dapat turut membangun ekosistem pers nasional yang sehat, menghadirkan wartawan kompeten yang menyajikan informasi akurat dan benar,” kata Cak Munir dalam rapat koordinasi Pengurus PWI Pusat yang digelar di Hall Dewan Pers, Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Komisi II minta Mendagri hentikan efisiensi transfer pusat ke daerah

    Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda minta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menghentikan kebijakan efisiensi suntikan atau transfer daerah dari Pemerintah Pusat.

    Pihaknya khawatir jika terus dilanjutkan maka pemerintah daerah tidak sanggup untuk menopang kebutuhan belanja daerahnya.

    “Kita harus menyadari bahwa ekonomi di daerah sangat tergantung pada APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah). Dan hampir 80 persen APBD kita tergantung pada APBN, transfer keuangan atau transfer pusat ke daerah,” ujar Rifqi dalam Rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Mensesneg: Pejabat jangan salah gunakan sirine, hormati pengguna jalan

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, mengingatkan seluruh pejabat negara untuk tidak menyalahgunakan fasilitas sirine, serta menghormati pengguna jalan lainnya saat berkendara sendiri dengan mobil dinas ataupun dengan pengawalan voorijder.

    Prasetyo menyebut Kementerian Sekretariat Negara juga telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pejabat negara untuk mengikuti aturan perundang-undangan mengenai fasilitas pengawalan dan penggunaan sirine, serta memperhatikan kepatutan terutama kepada pengguna jalan lainnya.

    “Kita (pejabat negara, red.) harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat, pengguna jalan yang lain sehingga bukan berarti fasilitas tersebut (dengan) semena-mena atau semau-maunya. Itu terus yang kita dorong,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui pada sela-sela kegiatannya di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini.

    Menham: Ruang demonstrasi di halaman DPR langkah perkuat demokrasi

    Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjelaskan gagasan penyediaan ruang demonstrasi di halaman gedung DPR RI merupakan langkah strategis untuk memperkuat praktik demokrasi substantif.

    Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, mengatakan demokrasi substantif yang ia maksud, yaitu ketika aspirasi masyarakat tersalurkan, ketertiban publik terjaga, dan simbol kedaulatan hadir di jantung parlemen.

    “Menyediakan ruang demonstrasi di halaman DPR adalah pilihan strategis yang perlu dipertimbangkan serius karena akan mempertemukan masyarakat dengan lembaga yang mewakili mereka,” ucapnya.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.