Xcloud.id

Tag: Natalius Pigai

  • Komisi XIII DPR RI dukung langkah progresif Presiden melalui KemenHAM

    Komisi XIII DPR RI dukung langkah progresif Presiden melalui KemenHAM

    Dia (KemenHAM, red.) bukan proses penindakan, investigasi, advokasi, seperti Komnas (Komisi Nasional HAM), bukan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XIII DPR RI menyatakan dukungan pada langkah progresif Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang ingin menjadikan hak asasi manusia (HAM) ssebagai semangat maupun perspektif dasar dalam pemerintahan, yang diwujudkan melalui pembentukan Kementerian HAM (KemenHAM).

    “Di dunia, kita ini Kementerian HAM yang ketiga. Setelah Brasil dan Pakistan, ada Indonesia. Artinya, spirit dari Pemerintahan Prabowo untuk mengampanyekan HAM itu suatu hal yang progresif,” kata Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa langkah progresif tersebut juga tercantum dalam Astacita Prabowo-Gibran, yakni membangun negara yang berbasiskan Pancasila dan HAM.

    Oleh sebab itu, dia mengharapkan bahwa KemenHAM ke depannya dapat membangun benchmark atau tolak ukur, sekaligus mengoordinasikan setiap kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah untuk mendorong terwujudnya relasi kerja maupun sosial berbasis HAM.

    “Jadi hal-hal seperti itu yang kita butuhkan. Dia (KemenHAM, red.) bukan proses penindakan, investigasi, advokasi, seperti Komnas (Komisi Nasional HAM), bukan,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengharapkan agar KemenHAM di masa kepemimpinan Natalius Pigai dapat membangun citra HAM di Indonesia semakin baik.

    “Kami akan lihat nanti apa program-program yang lebih detail untuk mengampanyekan itu dan di mana letak kebutuhannya,” jelasnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Yassona Laoly Sarankan Menteri HAM Pigai Lanjutkan Program Kabupaten Peduli HAM

    Yassona Laoly Sarankan Menteri HAM Pigai Lanjutkan Program Kabupaten Peduli HAM

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XIII dari Fraksi PDIP yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyarankan kepada Menteri HAM Natalius Pigai untuk dapat melanjutkan program kabupaten peduli HAM yang dijalankannya saat menjadi menteri. Menurut Yassona program tersebut lebih realistis dibandingkan program Rp 100 juta per desa yang diusulkan Menteri Pigai.

    “Jangan dahululah soal Rp 100 juta per desa. Kita ada dahulu program kabupaten peduli HAM. Itu saja ditingkatkan, indikatornya diperjelas,” ucap Yasonna Laoly di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

    Yasonna mengatakan bagi desa yang menjalankan peduli HAM dapat diberikan penghargaan oleh Kementerian Keuangan. Menurutnya, hal ini akan mendorong daerah dapat peduli penegakan HAM.

    “Misalnya, di daerah itu tidak ada kekerasan-kekerasan atau tidak ada anak-anak di bawah umur bekerja dan lain-lain,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Yassona juga menyarankan Kementerian HAM dapat bekerja dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memasukkan kurikulum pemahaman tentang HAM. Kurikulum ini dapat diterapkan sejak sekolah dasar.

    “Saya lebih mendorong ini ketimbang mendirikan universitas. Kerja sama saja dengan Kementerian Pendidikan. Kita terapkan kurikulum yang memberikan pemahaman tentang perlunya menghargai HAM mulai dari pendidikan SD, SMP, dan sebagainya,” sarannya.

  • Yasonna Ingatkan Natalius Pigai: Jangan Beda Pendapat dengan Menteri Yusril

    Yasonna Ingatkan Natalius Pigai: Jangan Beda Pendapat dengan Menteri Yusril

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait koordinasi dengan kementerian/lembaga lain, terutama dalam persoalan peristiwa HAM berat di masa lalu.

    Untuk itu, Yasonna mengusulkan Pigai duduk bersama dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra guna menyamakan pandangan tentang peristiwa HAM berat yang terjadi di masa lalu.

    Hal tersebut diungkapkan olehnya seusai menghadiri rapat kerja Menteri HAM dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024).

    “Jangan sampai berbeda pendapat dengan Pak Menko HAM. Pak Yusril karena ada pernyataan beliau kemarin [tentang Tragedi 1998], antara bapak dan beliau harus duduk bersama dulu supaya ada kesepakatan, jangan nanti tidak harmoni,” tuturnya.

    Lebih lanjut, sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM pada periode sebelumya, Yasonna turut mencontohkan kerja sama yang nyata antara kementerian/lembaga terkait.

    Politikus PDIP ini mencontohkan salah satu kasus yang diselesaikan secara nonyudisial pada era pemerintahan Jokowi adalah tragedi Talangsari 1989. 

    “Sehingga model penyelesaian Talangsari kita lakukan dalam pendekatan nonyudisial, diberikan pendidikan bahkan ada waktu itu PNS yang sudah dipecat karena dituduh kita pulihkan kembali, hak-haknya diberikan,” pungkasnya.

    Lebih jauh, Yasonna menyoroti Pigai untuk bisa melakukan atau mencari pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan oleh Kementerian HAM terkait penyelesaian 13 pelanggaran HAM.

    Kemudian, dia juga menyebutkan perihal anggaran tidak perlu seluruhnya dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi BUMN juga ikut dilibatkan. Selanjutnya, pendidikan untuk memberikan beasiswa bagi keluarga korban, dan menteri perumahan soal pembentukan perumahan.

    “Jadi bagaiamana sinergitas antar lembaga dan antara kementerian, sehinga anggaran diharapkan Rp20 triliun mungkin melalui pendekatan-pendekatan lintas sektoral bisa dilakukan,” tandasnya.

  • Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Rp 20 Triliun untuk Biayai 200 Program dan 2.500 Pegawai

    Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Rp 20 Triliun untuk Biayai 200 Program dan 2.500 Pegawai

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan dirinya meminta anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk membiayai 200 lebih program dan 2.500 pegawai di kementeriannya. Ke-200 program tersebut dalam rangka membumikan HAM ke tengah-tengah masyarakat.

    “Untuk mencapai Rp 20 triliun, saya punya lebih dari 200 program,” ujar Natalius dalam rapat perdana dengan Komisi XIII DPR, di Ruang Pansus DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Salah satu program yang penting, kata Natalius adalah desa peduli HAM. Menurut dia, program tersebut akan dikerjakan oleh 83.000 kelompok dari 1.007 tim di lapangan yang tersebar di seluruh desa di Indonesia. 

    “Karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim yang siap bekerja dan nanti di dalam perjalanan kita akan mengelola pasukan-pasukan kami dan nanti lebih mudah karena kita akan bentuk kantor wilayah,” jelas Natalius.

    Natalius mengatakan pihaknya mengalokasikan Rp 100 juta per desa untuk menjalankan program tersebut. Dengan demikian total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 8,3 triliun.

    “Satu wilayah saja kita kasih Rp 100 juta maka 8,3 triliun. Tentu untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah, Rp 8,3 triliun,” kata Natalius.

    Selain itu, kata Natalius, pihaknya akan memanfaatkan anggaran Rp 20 triliun untuk belanja pegawai. Menurut dia, pihaknya membutuhkan Rp 1,2 triliun untuk membiayai 2.500 pegawai. Pegawai yang ada saat ini sebanyak 188 orang dengan lokasi anggaran Rp 14 miliar.

    “Dari 2.544 staf ini hanya dari dukungan gajinya berapa kita? Yang 188 ini untuk belanja pegawai Rp 14 miliar. Kalau saya punya staf 2.544 maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari Rp 1 triliun, konsekuensi daripada penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp 1,2 triliun,” pungkas dia.

  • Menteri HAM Natalius Pigai Minta Duit Rp1 Triliun untuk Gaji 2.544 Pegawai

    Menteri HAM Natalius Pigai Minta Duit Rp1 Triliun untuk Gaji 2.544 Pegawai

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjabarkan perincian pihaknya membutuhkan tambahan anggaran yang tadinya Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun. Salah satu alasannya adalah terkait penambahan jumlah pegawai di Kementerian HAM menjadi 2.544 pegawai. 

    Hal tersebut dijelaskan Pigai dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024).

    Awalnya, Pigai menghitung personel di Kementerian HAM, hanya ada 188 pegawai dan dirinya menyebut untuk gaji dan tunjangan ini sebesar Rp14 miliar.

    Namun, dengan adanya struktur dan organisasi baru, dia mengaku membutuhkan 2.544 pegawai sehingga tunjangannya ditaksir menjadi lebih dari Rp1 triliun.

    “Yang 188 orang ini untuk belanja pegawai Rp14 miliar. Kalau saya punya staf 2.544, maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari Rp1 triliun,” pungkasnya.

    Konsekuensi dari penambahan struktur dan organisasi di Kementerian HAM, tambah dia, maka hanya gaji dan tunjangan saja sudah membutuhkan lebih dari Rp1,2 triliun.

    “Itu untuk gaji dan tunjangan staf. Belum untuk program atau biaya pembangunan,” tuturnya. 

    Lebih jauh, Pigai menyebut anggaran ini membutuhkan dukungan karena untuk gaji, tunjangan staf, program, hingga biaya pembangunan.  

    Aktivitas HAM tersebut juga menyinggung perihal perincian anggaran untuk membangun Universitas HAM. Selanjutnya, Pigai menyampaikan program yang ingin dilakukannya yaitu membumikan HAM se-antero Nusantara. 

    “Karena program HAM itu adalah program yang menyentuh individu langsung, berarti program yang langsung menyentuh 280 juta orang, merubah mindset, karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok [yang akan diberi kesadaran HAM],” pungkasnya.

  • Menteri Pigai Kenalkan Diri di DPR: Saya Dulu Tukang Parkir di Kalibata – Page 3

    Menteri Pigai Kenalkan Diri di DPR: Saya Dulu Tukang Parkir di Kalibata – Page 3

    Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menghadiri rapat perdana bersama Komisi XIII DPR RI, pada Kamis (31/10/2024).

    Pigai menyampaikan penjelasan dan alasan pihaknya mengusulkan anggaran Rp 20 triliun. Ia menyebut, baru program sosialisasi saja sudah menghabiskan Rp 8,3 triliun.

    “Dari 283 ribu kelompok yang basisnya di pedesaan, 1 kelompok atau satu wilayah saja kita kasih Rp 100 juta maka Rp 8,3 triliun, itu untuk sosialisasi masyarakat lokal dan basis bawah,” kata Pigai dalam rapat.

    Oleh karena itu, Pigai memastikan anggaran Rp 20 triliun bukan hal besar, sebab ia telah menyiapkan 200 program bahkan 1.000 program apabila diterima oleh DPR.

    “Untuk mencapai Rp 20 T, saya punya lebih 200 program yang tak perlu kita sebut, baru satu program saja sudah Rp 8,3 T,” kata dia.

    “Belum lagi program yang lebih dari 100-200 program yang saya siapkan, kalau bapak-ibu berkenan saya bisa bikin lebih dari 1.000 program,” sambungnya.

     

  • 3 Yasonna Ingatkan Natalius Pigai: Jangan Sampai Beda Pendapat dengan Menko Yusril Nasional

    3 Yasonna Ingatkan Natalius Pigai: Jangan Sampai Beda Pendapat dengan Menko Yusril Nasional

    Yasonna Ingatkan Natalius Pigai: Jangan Sampai Beda Pendapat dengan Menko Yusril
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P
    Yasonna Laoly
    mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)
    Natalius Pigai
    soal koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, khususnya terkait penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
    Yasonna meminta Pigai selaku Menteri HAM jangan sampai berbeda pendapat dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum dan HAM
    Yusril Ihza Mahendra
    .
    “Ini nanti barangkali jangan sampai berbeda pendapat dengan Pak menko, menko hukum Pak Yusril, karena ada statement beliau juga kemarin antara bapak dengan beliau harus duduk bersama dulu supaya ada kesepakatan, jangan nanti tidak harmoni,” kata Yasonna dalam rapat Komisi XIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Sebagai eks Menteri Hukum dan HAM periode sebelumnya, Yasonna mencontohkan adanya kerja sama antara kementerian/lembaga terkait.
    Salah satunya dalam hal penyelesaian pelangaran HAM nonyudisial.
    Dia mencontohkan salah satu kasus yang diselesaikan secara nonyudisial pada pemerintah era Presiden ke-7 Joko Widodo adalah tragedi Talangsari 1989.
    “Sehingga model penyelesaian Talangsari kita lakukan dalam pendekatan nonyudisial, diberikan pendidikan bahkan ada waktu itu PNS yang sudah dipecat karena dituduh kita pulihkan kembali, hak-haknya diberikan,” ujarnya.

    Dalam rapat Komisi XIII, ia meminta Pigai mencari pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan oleh Kementerian HAM terkait penyelesaian 13 pelanggaran HAM.
    Menurutnya, dalam hal melakukan penyelesaian pelanggaran HAM, Pigai harus melibatkan kementerian/lembaga lain.
    “Anggarannya tidak perlu hanya dari kementerian hukum dan HAM, BUMN dilibatkan, kementerian pendidikan (dilibatkan) untuk keperluan pendidikan bagi keluarga korban, perumahan menteri perumahan soal bantuan perumahan,” kata Yasonna.
    “Jadi bagaimana koordinasi sinergitas antar lembaga dan antar kementerian lembaga bisa digunakan sehingga anggaran yang diharapkan 20 triliun, ya mungkin melalui pendekatan-pendekatan lintas sektoral bisa dilakukan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ajukan Kenaikan Anggaran Rp20 Triliun, Yasonna Minta Menteri HAM Realistis – Page 3

    Ajukan Kenaikan Anggaran Rp20 Triliun, Yasonna Minta Menteri HAM Realistis – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI fraksi PDIP, Yasonna Laoly meminta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai untuk realistis dalam mengusulkan anggaran kementeriannya yang mencapai Rp20 triliun.

    Hal tersebut disampaikan Yasonna dalam rapat perdana Komisi XIII DPR dengan Menteri HAM di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    “Apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget dan lompatan angka itu sangat besar. Ideal mungkin saja ideal, tapi realitas juga harus kita lihat,” kata Yasonna dalam rapat.

    Apalagi, kata Yasonna, saat ini utang negara sudah melonjak hingga ratusan triliun rupiah.

    “Saat ini APBN kita kemarin defisitnya sekitar Rp600 triliun yah. Tahun depan akan ada jatuh tempo utang sekitar Rp800-an triliun,” kata Yasonna.

    Sebelummya, Pigai menyebut, baru program sosialisasi saja sudah menghabiskan Rp8,3 triliun.

    “Dari 283 ribu  kelompok yang basisnya di pedesaan, 1 kelompok atau satu wilayah saja kita kasih Rp100 juta maka Rp8,3 triliun, itu untuk sosialisasi masyarakat lokal dan basis bawah,” kata Natalius Pigai dalam rapat.  

    Oleh karena itu, Pigai memastikan anggaran Rp20 trilun bukan hal besar, sebab ia telah menyiapkan 200 program bahkan 1.000 program apabila diterima oleh DPR.

    “Untuk mencapai Rp20 T, saya punya lebih 200 program yang tak perlu kita sebut, baru satu program saja sudah Rp8,3 T,” kata dia.

    “Belum lagi program yang lebih dari 100-200 program yang saya siapkan, kalau bapak-ibu berkenan saya bisa bikin lebih dari 1000 program,” ucap Menteri HAM Natalius Pigai menandaskan.

     

  • Ternyata Ini Alasan Menteri HAM Natalius Pigai Berani Minta Anggaran Rp20 Triliun

    Ternyata Ini Alasan Menteri HAM Natalius Pigai Berani Minta Anggaran Rp20 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membeberkan alasan terkait Kementerian HAM yang membutuhkan anggaran lebih dari Rp20 triliun. Mantan aktivitas HAM ini ingin bangsa Indonesia memiliki terobosan-terbosan yang hebat.

    Hal tersebut diungkapkan kala dia menghadiri rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024).

    “Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang,” ungkapnya.

    Terobosan-terobosan yang dimaksud Pigai ini disebut akan mengangkat HAM yang terabaikan dari kebijakan politik dan pembangunan serta menjadi masukan dalam sentrum utama kebijakan di Indonesia.

    “Jadi itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan sebuah pernyataan yang beyond menggemparkan [pernyataan permintaan anggaran Rp20 triliun],” ujarnya.

    Pigai menambahkan, mungkin menurut orang pernyataan tersebut menggemparkan. Namun, bagi para pembela atau aktivis HAM, hal tersebut sebenarnya adalah hal yang biasa-biasa saja.

    Lebih lanjut, Pigai juga mengapresiasi respons cepat dari Ketua Komisi XIII Willy Aditya dan Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo Pareira. Dengan begitu, kata dia, civil society juga memberikan sambutan positif.

    “Itu menunjukkan bahwa saya mengungkapkan perasaan-perasaan yang paling dalam dari pembela kemanusian yang ada di seantero negeri ini,” jelasnya.

    Lebih jauh, dia turut menjabarkan anggaran ini membutuhkan dukungan karena untuk gaji, tunjangan staf, program, hingga biaya pembangunan. 

    Kemudian, dia juga menyinggung perihal perincian anggaran untuk membangun Universitas HAM. Selanjutnya Pigai menyampaikan program yang ingin dilakukannya yaitu membumikan HAM se-antero Nusantara.

    “Karena program HAM itu adalah program yang menyentuh individu langsung, berarti program yang langsung menyentuh 280 juta orang, merubah mindset, karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok [yang akan diberi kesadaran HAM],” pungkasnya.

  • Menteri HAM: Baru Satu Program Saja Sudah Rp 8,3T, Saya Punya 200 Program – Page 3

    Menteri HAM: Baru Satu Program Saja Sudah Rp 8,3T, Saya Punya 200 Program – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menghadiri rapat perdana bersama Komisi XIII DPR RI, pada Kamis (31/10/2024).

    Pigai menyampaikan penjelasan dan alasan pihaknya mengusulkan anggaran Rp 20 triliun. Ia menyebut, baru program sosialisasi saja sudah menghabiskan Rp 8,3 triliun.

    “Dari 283 ribu kelompok yang basisnya di pedesaan, 1 kelompok atau satu wilayah saja kita kasih Rp 100 juta maka Rp 8,3 triliun, itu untuk sosialisasi masyarakat lokal dan basis bawah,” kata Pigai dalam rapat.

    Oleh karena itu, Pigai memastikan anggaran Rp 20 triliun bukan hal besar, sebab ia telah menyiapkan 200 program bahkan 1.000 program apabila diterima oleh DPR.

    “Untuk mencapai Rp 20 T, saya punya lebih 200 program yang tak perlu kita sebut, baru satu program saja sudah Rp 8,3 T,” kata dia.

    “Belum lagi program yang lebih dari 100-200 program yang saya siapkan, kalau bapak-ibu berkenan saya bisa bikin lebih dari 1.000 program,” sambungnya.

    Sebelumnya, Pigai menegaskan tidak memiliki program 100 hari kerja, ia menyebut program yang ia buat untuk lima tahun.

    “Kami tidak punya program 100 hari. kami punya program emergency conditions untuk membangun rakyat dan bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan,” kata Pigai dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).