Xcloud.id

Tag: Natalius Pigai

  • Menham sebut pemotongan anggaran semestinya tak berlaku untuk otsus

    Menham sebut pemotongan anggaran semestinya tak berlaku untuk otsus

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai menyebut pemotongan anggaran yang dilakukan Kementerian Keuangan semestinya tidak diberlakukan terhadap dana otonomi khusus (otsus) bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, dan Papua.

    Pigai, dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan dana otsus memiliki dasar historis, politis, dan rekonsiliatif yang berbeda dari alokasi anggaran reguler kementerian maupun lembaga.

    Menurut dia, dana tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kekhususan daerah, hasil perundingan politik, serta komitmen rekonsiliasi nasional yang dibangun di atas semangat keadilan dan kepercayaan.

    “Kementerian HAM memandang bahwa dana otonomi khusus adalah bagian dari hak asasi daerah istimewa, sekaligus perekat persatuan dan kepercayaan masyarakat DIY, Aceh, dan Papua terhadap pemerintah pusat,” ucapnya.

    Anggaran otsus, imbuh Pigai, merupakan bentuk kebijakan afirmasi positif pemerintah pusat dalam rangka pemantapan integrasi nasional.

    Ia memandang, melalui kebijakan otsus, negara menunjukkan komitmennya untuk menghormati keberagaman, memperkuat kohesi sosial, dan memastikan seluruh warga negara memperoleh kesempatan yang setara untuk maju tanpa kehilangan identitas dan kekhasan daerah.

    “Pemotongan terhadap dana otsus tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik dan mengganggu kesinambungan proses perdamaian di daerah-daerah tersebut,” ucap Menham.

    Oleh sebab itu, Pigai meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak memperlakukan dana otsus sebagai bagian dari anggaran yang dapat dipotong secara seragam dengan pemerintah daerah lainnya karena berbeda posisinya secara prinsip, fungsi, dan tujuan.

    “Dana otsus adalah simbol keadilan dan penghormatan negara terhadap kesepakatan politik yang menjadi dasar persatuan bangsa. Karena itu kebijakannya tidak boleh sama,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya meminta pemerintah daerah memperbaiki kualitas belanja dan tata kelola anggaran agar dana transfer ke daerah (TKD) benar-benar memberi dampak optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    Menkeu menyampaikan hal itu seusai menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam pertemuan yang membahas penguatan sinergi fiskal melalui mekanisme TKD dan Dana Bagi Hasil (DBH) di Jakarta, Selasa (7/10).

    Menurut dia, alokasi anggaran pusat ke daerah sejatinya tidak berkurang, dengan total Rp1.300 triliun yang tetap dialirkan melalui berbagai mekanisme belanja kementerian untuk mendukung kebutuhan daerah.

    Namun, Purbaya mengakui masih ada ketidakjelasan dalam proses penyaluran sehingga menimbulkan pertanyaan dari pemerintah daerah mengenai aliran dan pemanfaatan dana yang seharusnya masuk ke wilayah masing-masing.

    Untuk itu, Kementerian Keuangan akan melakukan pemantauan hingga akhir tahun terhadap serapan anggaran, guna memastikan dana terserap maksimal tanpa penyimpangan serta memberi hasil nyata bagi masyarakat.

    “Saya akan monitor, sampai akhir tahun seperti apa penyerapan anggarannya, nanti kalau banyak yang susah juga, ya, sudah enggak aku tambah. Tapi, kalau memang bagus dan memang pembangunannya bagus, tepat waktu, dan enggak ada temuan-temuan, ya, patut dipertimbangkan, harusnya, sih,” ujarnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Natalius Pigai Minta Menkeu Tak Potong Dana Daerah Otonomi Khusus

    Natalius Pigai Minta Menkeu Tak Potong Dana Daerah Otonomi Khusus

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menanggapi mengenai pemotongan dana daerah oleh Menteri Keuangan Purbaya. Beberapa di antaranya adalah dana daerah otonomi khusus (Otsus)

    Menurut Pigai, pemotongan dana otonomi khusus untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aceh, dan Papua seharusnya tidak dilakukan. Dia menilai dana otsus memiliki dasar historis dan rekonsiliatif yang berbeda dari alokasi anggaran reguler kementerian atau lembaga.

    “Kementerian HAM memandang bahwa dana otonomi khusus adalah bagian dari hak asasi daerah istimewa, sekaligus perekat persatuan dan kepercayaan masyarakat DIY, Aceh, dan Papua terhadap pemerintah pusat,” ujarnya, dikutip Kamis (9/10/2025).

    Dia mengatakan dana tersebut merupakan bentuk pengakuan negara atas daerah khusus yang telah dibentuk berdasarkan hasil perundingan politik serta komitmen nasional.

    Dia menegaskan anggaran otsus merupakan cara negara mengakui keberadaan daerah khusus. Melalui dana ini, daerah otsus memperoleh kesempatan yang setara guna memajukan daerahnya tanpa mengesampingkan identitasnya.

    “Pemotongan terhadap dana Otsus tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik dan mengganggu kesinambungan proses perdamaian didaerah-daerah tersebut,” jelas Pigai.

    Dia berharap Menteri Keuangan, Purbaya mengaji ulang aturan dan tidak memotong dana daerah otsus. Sebab, menurutnya daerah Otsus memiliki perbedaan tersendiri.

    “Dana Otsus adalah simbol keadilan dan penghormatan negara terhadap kesepakatan politik yang menjadi dasar persatuan bangsa. Karena itu kebijakannya tidak boleh sama,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, sejumlah gubernur dan wakil gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Appsi) sempat melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

    Gubernur Jambi Al Haris, selaku ketua umum Appsi, menjelaskan bahwa para kepala daerah menyatakan keluh kesah kepada Purbaya terkait pemotongan transfer ke daerah pada tahun depan.

    Adapun dana transfer ke daerah mencapai Rp692,99 triliun dalam APBN 2026. Dana transfer ke daerah itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini senilai Rp919,9 triliun, turun 24,7% atau setara Rp226,9 triliun.

    Para kepala daerah yang hadir langsung itu berasal dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta.

    Kemudian Papua Pegunungan, ⁠Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, hingga Sumatra Selatan.

  • Pigai Minta Menkeu Purbaya Tak Pangkas Dana di Daerah Otsus: Bisa Kikis Kepercayaan dan Ganggu Perdamaian – Page 3

    Pigai Minta Menkeu Purbaya Tak Pangkas Dana di Daerah Otsus: Bisa Kikis Kepercayaan dan Ganggu Perdamaian – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan, pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan tidak semestinya diberlakukan terhadap dana otonomi khusus (Otsus) bagi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aceh, dan Papua.

    Menurut Pigai, dana Otsus memiliki dasar historis, politis dan rekonsiliatif yang berbeda dari alokasi anggaran reguler kementerian atau lembaga.

    “Dana tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kekhususan daerah. Hasil perundingan politik, serta komitmen rekonsiliasi nasional yang dibangun di atas semangat keadilan dan kepercayaan,” kata Pigai melaui keterangan tertilis, Kamis (9/10/2025).

    Pigai mengingatkan, anggaran Otsus merupakan bentuk kebijakan afirmasi positif pemerintah pusat dalam rangka pemantapan integrasi nasional. Melalui kebijakan itu, negara menunjukkan komitmennya untuk menghormati keragaman, memperkuat kohesi sosial, dan memastikan seluruh warga negara memperoleh kesempatan yang setara untuk maju tanpa kehilangan identitas dan kekhasan daerahnya.

    “Pemotongan terhadap dana Otsus tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik dan mengganggu kesinambungan proses perdamaian di daerah-daerah tersebut,” tegas Pigai.

    Pigai meminta kepada Menteri Keuangan untuk tidak memperlakukan dana Otsus sebagai bagian dari anggaran yang dapat dipotong secara seragam, karena posisinya berbeda secara prinsip, fungsi, dan tujuan.

    “Dana Otsus adalah simbol keadilan dan penghormatan negara terhadap kesepakatan politik yang menjadi dasar persatuan bangsa. Karena itu kebijakannya tidak boleh sama,” dia menandasi.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, bahwa pemerintah saat ini memiliki dana menganggur sekitar Rp 275 triliun yang siap disalurkan ke bank daerah.

  • Kemenham rilis apikasi PRISMA kawal kepatuhan bisnis terhadap HAM

    Kemenham rilis apikasi PRISMA kawal kepatuhan bisnis terhadap HAM

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Hak Asasi Manusia meluncurkan aplikasi PRISMA (Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia) sebagai sistem penilaian mandiri berbasis digital yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk menilai dan memetakan potensi risiko pelanggaran HAM dalam kegiatan usahanya.

    “PRISMA dirancang untuk membantu pelaku usaha memahami, mengidentifikasi, dan mengelola risiko HAM secara sistematis dan terukur,” kata Menteri HAM Natalius Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Pigai mengatakan Kementerian HAM mengajak seluruh pelaku usaha di Indonesia untuk aktif berpartisipasi dalam implementasi penilaian kepatuhan HAM melalui PRISMA.

    “Pendekatan ini tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga memperkuat reputasi Indonesia dalam tatanan bisnis global yang menghormati hak asasi manusia” ujarnya.

    Ia menjelaskan aplikasi PRISMA dikembangkan selaras dengan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), panduan global yang menjadi standar dalam memastikan kegiatan usaha tidak berdampak negatif terhadap hak asasi manusia.

    UNGPs disusun berlandaskan pada tiga pilar utama, yakni to protect (negara wajib melindungi HAM dari dampak negatif aktivitas bisnis), to respect (pelaku usaha wajib menghormati HAM dalam seluruh aktivitas bisnis), dan to remedy (masyarakat memiliki hak atas pemulihan jika terjadi pelanggaran HAM).

    Kementerian HAM juga telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Hak Asasi Manusia Nomor M.HA-01.HA.03.02 Tahun 2025 tentang Penilaian Kepatuhan Bisnis dan HAM Bagi Pelaku Usaha.

    “Surat edaran ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap hak asasi manusia di Indonesia,” kata Pigai.

    Penerbitan surat edaran ini merupakan pelaksanaan amanat Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 terkait tugas untuk memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah di bidang hak asasi manusia.

    Surat edaran ini juga merupakan bagian output dari Proyek Perubahan Diklat PKN (Pelatihan Kepemimpinan Nasional) Tk.II Angkatan XIV Tahun 2025 yang dirancang Kepala Biro Umum, Protokol, dan Humas Kementerian HAM Pungka M Sinaga.

    Proyek ini bertujuan menjadi strategi penguatan penilaian kepatuhan HAM pelaku usaha terhadap sistem aplikasi PRISMA.

    Langkah-langkah utama dalam proyek ini meliputi penyusunan dasar regulasi yang mengikat penggunaan PRISMA melalui surat edaran menteri, pelaksanaan pendampingan teknis kepada pelaku usaha untuk menggunakan PRISMA secara efektif, serta monitoring dan evaluasi berkala terhadap penerapan penilaian risiko HAM di sektor usaha.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bantah Keracunan MBG Pelanggaran HAM, Menteri Natalius Pigai Minta Komnas HAM Banyak Belajar: Supaya Tidak Asal Bicara

    Bantah Keracunan MBG Pelanggaran HAM, Menteri Natalius Pigai Minta Komnas HAM Banyak Belajar: Supaya Tidak Asal Bicara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membantah keracunan Makan Bergizi Gratis sebagai pelanggaran HAM. Seperti yang diungkapkan Komnas HAM.

    Dia membandingkan pernyataan Komnas HAM yang mengatakan ada potensi pelanggaran HAM. Dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengatakan ada pelanggaran pidana.

    “Ini yang benar, saya juga setuju kalau memang terbukti pidana agar tidak terulang,” kata Natalius dikutip dari ungggahannya di X, Sabtu (4/10/2025).

    Sementara itu, dia mengatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bukan aktor negara. Karenanya tidak bisa disebut pelanggaran HAM.

    “Tidak seperti Komnas HAM asal bicara pelanggaran HAM padahal SPPG itu bukan bukan pemerintah atau negara (state actor),” ujarnya.

    Dia pun meminta Komisioner Komnas HAM agar belajar HAM lebih banyak.

    “Komisioner Komnas HAM banyak belajar tentang HAM supaya tidak asal bicara,” pungkasnya.

    Sebelumnya, potensi pelanggaran HAM itu diungkapkan Ketua Komnas HAM Anis Hidayat. Dia mengatakan pihaknya telan membentuk tim investigasi untuk mengusut potensi tersebut.

    “Terkait dengan MBG, ini Komnas HAM sudah mengumpulkan fakta dan informasi soal keracunan di berbagai wilayah,” kata Anis usai rapat bersama Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

    “Saat ini sedang melakukan identifikasi awal kasus-kasus di berbagai wilayah untuk kemudian pemeriksaan kami buat sikap dan nantinya akan turun ke lapangan, untuk menyusun satu rekomendasi yang tentu diharapkan ini bisa memperbaiki tata kelola agar tidak terjadi kasus-kasus di kemudian hari,” sambungnya.

  • Sebut Bukan Pelanggaran HAM, Natalius Pigai Bilang Keracunan MBG Hanya 0,00017 Persen

    Sebut Bukan Pelanggaran HAM, Natalius Pigai Bilang Keracunan MBG Hanya 0,00017 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus keracunana siswa-siswi usai menikmati menu makan bergizi gratis (MBG) masih terus jadi sorotan publik.

    Meski telah menyebabkan ribuan siswa mengalami keracunan, hingga kini pemerintah masih menganggap kejadian itu sebagai hal yang wajar.

    Pernyataan tersebut tidak hanya disampaikan oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, tetapi juga oleh Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai.

    Bahkan, Natalius menilai bahwa kasus keracunan massal dalam proyek makan bergizi gratis atau MBG tidak melanggar HAM milik korban. Menurut dia, kasus keracunan yang dialami oleh ribuan siswa itu tak memenuhi unsur-unsur pelanggaran HAM.

    Pigai berkali-kali menekankan bahwa kasus keracunan akibat santapan MBG adalah temuan kecil yang tidak mencerminkan keberhasilan atau kegagalan program. Dari 30 juta penerima manfaat MBG hingga September 2025, ia menyebut kasus keracunannya sebanyak 0,00017 persen.

    Terkait unsur pelanggaran HAM bahwa negara lalai maupun dengan sengaja membiarkan keracunan terjadi, Pigai tidak setuju. “Misalnya satu sekolah yang masaknya kurang terampil, (sehingga basi) makanannya itu kan tidak bisa dijadikan sebagai pelanggaran HAM kan,” kata Pigai di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2025.

    Kekurangan dalam pelaksanaan MBG, kata Pigai, bersumber dari masalah manajemen dan administrasi yang dijalankan oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

    Menurut dia, kedua hal tersebut tidak masuk dalam konteks penerapan hak asasi yang melekat pada tiap individu. “Administrasi dan pengaturan itu tidak bisa dipidana,” tutur dia.

  • Langka, Ekspresi Haru Didit saat Prabowo Berbicara di Sidang Umum PBB

    Langka, Ekspresi Haru Didit saat Prabowo Berbicara di Sidang Umum PBB

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto mendapatkan apresiasi saat menyampaikan pidato perdananya di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa pagi waktu setempat atau malam waktu Indonesia.

    Dalam pidato itu Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung perdamaian dunia, dan pentingnya pran nyata PBB dalam menghadapi tantangan dunia saat ini.

    Namun ada satu momen yang langka yang tertangkap kamera. Putra Prabowo, Didit Hediprasetyo, yang turut mendampinginya, tampak berkaca-kaca saat melihat ayahnya berpidato dan mendapat banyak sambutan hangat.

    Momen ini terekam di detik-detik terakhirnya Prabowo memberi pernyataan. Kala itu, ia mengatakan akan mengerahkan 20.000 bahkan lebih putra-putri Indonesia untuk membantu mengamankan perdamaian.

    “Di Gaza atau di tempat lain. Di Ukraina, di Sudan, di Libya, di mana pun perdamaian perlu ditegakkan, perdamaian perlu dijaga, kami siap. Kami akan mengambil bagian dari beban,” ujar Prabowo dilihat dalam akun YouTube Sekretaris Presiden, Rabu (24/9/2025).

    “Tidak hanya dengan putra-putri kami, kami juga bersedia memberikan kontribusi finansial untuk mendukung misi besar mencapai perdamaian oleh PBB,” tegasnya disambut tepuk tangan forum.

    Di saat inilah kamera tiba-tiba menyorot ekspresi Didit. Ia tampak memandang haru ke arah depan.

    Disampingnya duduk pula Rosan Roeslani Ketua Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ada pula Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.

    Foto: Didit Hediprasetyo turut mendampingi Presiden Prabowo berpidato di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB dari kursi delegasi Indonesia pada Selasa (23/9/2025). Terlihat juga Menlu Sugiono, Menteri HAM Natalius Pigai, dan dan Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani. (Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)

    Prabowo sendiri diketahui bertemu dengan Presiden AS Donald Trump dan sejumlah pemimpin Arab-Muslim di sela-sela Sidang Umum PBB semalam. Pertemuan membahas masa depan Palestina dan upaya mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir dua tahun.

    Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt membenarkan pertemuan multilateral ini akan melibatkan Indonesia serta Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, Yordania, Turki, dan Pakistan. Dalam pertemuan Trump diketahui juga memuji Prabowo menyebutnya “sahabat” dan mengagumi gayanya “mengetuk tangan di meja”.

    “Saya berkata, ‘Bagaimana kalau berurusan dengannya ketika dia sedang marah?’ Tidak mudah. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih banyak,” ujar Trump disambut senyum Prabowo.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ketika Prabowo Perdana Berpidato di Sidang Umum PBB… Nasional 24 September 2025

    Ketika Prabowo Perdana Berpidato di Sidang Umum PBB… Nasional 24 September 2025

    Ketika Prabowo Perdana Berpidato di Sidang Umum PBB…
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Tak hanya berbicara dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (KTT PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), Presiden Prabowo juga mendapat kesempatan berpidato di Sidang Majelis ke-80 PBB pada Selasa (23/9/2025).
    Ini adalah kali pertama Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) berbicara di forum internasional tersebut.
    Sebanyak 16 Kepala Negara mendapat kesempatan berpidato dalam sesi general debate sesi pertama yang digelar pada Selasa pagi waktu Amerika.
    Tema dari sesi
    general debate
    itu adalah “Better together: 80 years and more for peace, development and human rights”.
    Prabowo mendapat kesempatan ketiga berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
    Sementara itu, Sidang Majelis Umum ke-80 PBB dibuka dengan pidato dari Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres. Lalu, Presiden Sidang Umum ke-80 PBB, Annalena Baerbock.
    Mengenakan jas berwarna biru dilengkapi dengan peci, Prabowo tanpa ragu mulai menyapa semua yang kepala negara dan delegasi yang hadir.
    Terlihat juga pin Merah Putih tersemat pada bagian kerah jas Prabowo. Pin itu menandakan bahwa dia adalah Presiden RI.
    Kemudian, tampak mendampingi prabowo anak semata wayangnya, Didit Hediprasetyo.
    Didit menyaksikan langsung Prabowo berpidato bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, dan Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani di kursi delegasi Indonesia.
    Dia juga terlihat beberapa kali memberikan dukungan kepada Prabowo dengan bertepuk tangan hingga memberikan stading ovation.
    Sementara itu, Prabowo juga tampak bersemangat menyampaikan pandangannya untuk pertama kali di Sidang Majelis Umum PBB.
    Tercatat Prabowo delapan kali menghentakkan meja. Di antaranya saat menceritakan penderitaan rakyat Indonesia di masa penjajahan. Lalu, saat akhirnya Indonesia meraih kemerdekaan.
    Kemudian, Prabowo juga menghentakkan meja saat menegaskan bahwa Indonesia siap membantu PBB dalam upaya perdamaian.
    “Jika dan ketika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Majelis Agung ini memutuskan, Indonesia siap mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih putra-putri kami untuk membantu mengamankan perdamaian di Gaza, atau di tempat lain, di Ukraina, di Sudan, di Libya, di mana pun perdamaian perlu ditegakkan,” ujar Prabowo dalam pidato yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia.
    “Perdamaian perlu dijaga, kami siap. Kami akan memikul beban ini, tidak hanya dengan putra-putri kami, kami juga bersedia berkontribusi secara finansial untuk mendukung misi besar Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai perdamaian,” katanya lagi.
    Total, ada delapan kali Prabowo menghentakkan meja termasuk saat mendesak agar Palestina menjadi negara merdeka.
    Semangat yang dibagikan Prabowo di atas podium, membuat delapan kali tepuk tangan bergemuruh di Markas Besar PBB tersebut.
    Di antaranya, saat Prabowo menyebut bahwa Indonesia siap mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian ke berbagai wilayah konflik.
    Kemudian, saat Prabowo menyatakan dukungan penuh untuk Palestina termasuk menegaskan soal solusi dua negara.
    “Untuk menutup, saya ingin kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara di Palestina,” ujarnya.
    Terakhir, tepuk tangan meriah kembali bergema saat Prabowo mengakiri pidatonya. Bahkan, ada sejumlah delegasi melakukan
    standing ovation
    .
    Berikut Pidato Lengkap Prabowo dalam bahasa Inggris:
    ”
    His Excellency, Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. Her ‎Excellency, Madame Annalena Baerbock, President of the United Nations General Assembly. ‎His Excellency, Mr. Morses Abelian, Under-Secretary-General for General Assembly and Management. Excellencies, Heads of States, Heads of Governments, Distinguished ‎Delegates, Ladies and Gentlemen.
    It is indeed a great honor for me to stand in this August General Assembly Hall among leaders and representatives who represent almost all of humanity. We differ in race, religion and nationality, yet we gather together today as one human family. We are here first and foremost, as fellow human beings, each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty and the pursuit of happiness.
    ‎The words of the United Nations Declaration of Independence have inspired democratic movements across continents, including the French Revolution, the Russian Revolution, the Mexican Revolution, the Chinese Revolution, and Indonesia’s own struggle and journey to freedom, it also gave birth to the Universal Declaration of Human Rights adopted by United Nations in 1948, all men are created equal.
    Was the great that opened the way to unprecedented global prosperity and dignity, and yet, in our own era of scientific and technological triumphs, an era capable of ending hunger, poverty and environmental ruin. We also continue to face today, grave, dangerous challenges and uncertainties, human folly fueled by fear, racism, hatred, oppression and apartheid threatens our common future.
    ‎My country knows this, for centuries Indonesians lived under colonial domination, oppression and slavery. We were treated less than dogs in our own homeland. We Indonesians know what it means to be denied justice and what it means to live in apartheid, to live in poverty and to be denied equal opportunity. We also knew what solidarity can do in our struggle for independence, in our fight to overcome hunger, disease and poverty, the United Nations stood with Indonesia and gave us vital assistance.
    Decisions are made here based on human solidarity by the Security Council and The Assembly gave Indonesia independence international legitimacy open doors and supported our early development through the efforts of the United Nations children fund, the United Nations Food and Agriculture Organization, the FAO, the World Health Organization, and many, many other United Nations institutions. And because of that, Indonesia today stands on the cusp of shared prosperity and greater equality and dignity.
    ‎Madam President Excellencies,
    Our world today is driven by conflict, injustice and deepening uncertainty. Everyday we witness suffering, genocide and blatant disregard for international law and human decency. In the face of these challenges, we must not give up, as the United Nations Secretary General said, we cannot give up. We cannot surrender our hopes or our ideals. We must draw closer, not drift apart. Together we must strive to achieve our hopes, our dreams.
    The United Nations was born from the ashes of the Second World War that claimed scores of millions of lives. It was created to secure peace, security, justice and freedom for all. We remain committed to internationalism, to multilateralism and to every effort that strengthens this great institution.
    ‎Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the Sustainable Development Goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget.
    ‎And today we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall.
    Excellencies, to get it is warned the strong do what they can. The weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine, we must stand for all the strong and the weak. Might cannot be right, right must be right.
    ‎Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations we will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground.
    ‎If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide, Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready.
    We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations.
    ‎‎Madam President Excellencies,
    ‎I propose to this assembly a message of hope and optimism grounded in action and execution. Today we heard the speech of Madam President, the President of United Nations, General Assembly. Yes, it is true what she said, without the International Civil Aviation Organization. Will we be here today? Will we sit in this great hall without the United Nations? We cannot be safe. No country can feel secure. We need the United Nations and Indonesia will continue to support the United Nations, even though we still struggle, but we know the world needs a strong United Nations.
    The world’s population is growing. Our planet is under strain. Food energy and water insecurity haunt many nations. We choose to answer these challenges directly at home and to help abroad wherever we can.
    ‎This year, Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history, we are now self sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing Rice for Palestine.
    ‎We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, investing in climate, smart agriculture, to ensure food security for our children and for the children of the world.
    ‎We are confident in a few years time, Indonesia will be the greenery of the world as the world’s largest island state, we testify before you that we are already experiencing the direct consequences of climate change, particularly the threat of rising sea levels.
    ‎The sea level on the north coast of our capital city is increasing by five centimeters every year. Can you imagine in 10 years? Can you imagine in 20 years? For this, we are forced to build a giant sea wall, 480 kilometers in length. It will take us maybe 20 years. But we have no choice. We have to start now. Therefore we choose to confront climate change, not by slogans, but by immediate steps.
    ‎We are committed to meeting our 2015 Paris Agreement obligations. We aim to achieve net zero emission by 2060 and we are very confident we can achieve net zero emission much earlier.
    ‎We aim to reforest more than 12 million hectares of degraded forest, to reduce forest degradation, to empower local communities with quality Green Jobs for the Future. Indonesia is shifting decisively from fossil fuel based development towards renewable based development. From next year, most of our additional power generation capacity will come from renewables. Our goal is clear, to lift all of our citizens out of poverty and make Indonesia a hut for solutions to food, energy and water security.
    Madam President Excellencies,
    ‎We live in a time when hatred and violence can seem to be the loudest voices, but beneath this loud noise lies a quieter truth that every person longs to be safe, to be respected, to be loved and to leave a better world to their children. Our children are watching. They are learning leadership, not from textbook, but from our choices.
    ‎Today, still a catastrophic situation in Gaza is unfolding before our eyes. At this very moment, the innocent are crying for help. Are crying to be saved. Who will save them? Who will save the innocent? Who will save the old and women. Millions are facing danger at this very moment as we sit here. They are facing trauma. They are facing irreparable damage to their bodies. They are dying of starvation.
    ‎Can we remain silent? Will there be no answer to their screams? Will we teach them that the human family can rise to the challenge?
    ‎Madam President, we must act now. Many speakers have saiimagin. We must stand for multilateral order, where peace, prosperity and progress are not the privilege of a few, but the right of all. With a strong united nations, we can build a world where the weak do not suffer what they must, but live the justice that they deserve.
    ‎Let us continue humanity’s great journey of ideals, the selfless aspirations that created the United Nations. Let us use science to uplift, not use science to destroy. Let rising nations help others to lift themselves. I am convinced that the leaders of the great world civilizations, civilizations of the west of the east, of the north, of the South, Leaders of America, Europe, of India, China, the Islamic world, the whole world, I am convinced they will rise to their role demanded by history.
    We are all hopeful that the leaders of the world will show great statesmanship, great wisdom, restraint, humility, overcome hate, overcome suspicion.
    ‎‎Madam President, distinguished delegates, We are greatly heartened by the events of the last few days where significant leading countries of the world have chosen to side with history, to choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion and to avoid the use of violence. The use of violence will be get violence. No one country can bully the whole community of the human family.
    ‎We may be weak individually, but the sense of oppression, the sense of injustice, has proven in the history of mankind that this sense of injustice, this sense of oppression, will unite into a strong force that will overcome this oppression, that will overcome this injustice.
    ‎To close, I would like to retreat again Indonesia’s complete support for the two state solution in Palestine.
    ‎We must have an independent Palestine, but we must also, we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, real peace and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this, two state solution, two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace and harmony.
    Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions, we must live as one human family. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality. Is this a dream? Maybe, but this is the beautiful dream that we must work together towards. Let us work towards this noble goal. Let us continue humanity’s journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey that we must complete.
    ‎Thank you”
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertemuan Bilateral Presiden Prabowo dan Sekjen PBB, Ini Pembahasannya

    Pertemuan Bilateral Presiden Prabowo dan Sekjen PBB, Ini Pembahasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, di lantai 27 Gedung Sekretariat PBB, New York, Amerika Serikat, pada Senin (22/9/2025) waktu setempat.

    Setibanya di lokasi pertemuan, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Sekjen PBB Guterres. Setelahnya kedua pemimpin melakukan sesi foto bersama.

    Pertemuan tersebut berlangsung setelah Presiden Prabowo menyampaikan pidato pada High-Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution atau Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara.

    Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menekankan pentingnya solidaritas global dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Kepala Negara juga mendorong upaya bersama pembangunan berkelanjutan dan memperkuat peran negara berkembang dalam sistem multilateral.

    “Dalam pertemuan tersebut, beliau menyampaikan bahwa Indonesia tetap pada komitmennya untuk mendukung sistem multilateral dan tetap percaya bahwa PBB merupakan sebuah organisasi yang harus diperkuat dalam rangka menjaga kedamaian atas dunia,” ujar Sugiono dalam keterangannya.

    Selain itu, kedua pemimpin membahas sejumlah isu strategis, antara lain komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai konflik Palestina melalui solusi dua negara dan mendukung penuh upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjalankan mandatnya. Kepala Negara juga menekankan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi pada misi perdamaian, khususnya terkait situasi di Gaza.

    “Kemudian menyampaikan juga dukungan dan support kepada PBB dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya dan termasuk juga dalam kaitannya dengan situasi yang ada di Gaza jika perdamaian dan gencatan senjata tercapai, Indonesia menyampaikan kehendak dan dukungannya dalam rangka mengirimkan pasukan perdamaian di sana,” imbuh Sugiono.

    Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Umar Hadi.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB turut didampingi oleh Deputy Secretary-General Amina Mohammed, Under-Secretary-General for Policy Executive Office of the Secretary-General (EOSG) Guy Ryder, Under-Secretary-General for Political and Peacebuilding Affairs Rosemary DiCarlo, Director, Sustainable Development Unit, EOSG Karima El Korri, serta Political Unit, EOSG Hirofumi Goto.

  • Prabowo bertemu Sekjen PBB bahas penyelesaian konflik Palestina

    Prabowo bertemu Sekjen PBB bahas penyelesaian konflik Palestina

    New York, Amerika Serikat (ANTARA) – Pertemuan bilateral Presiden RI Prabowo Subianto dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres membahas sejumlah hal, termasuk penyelesaian konflik yang terjadi di Palestina.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, pertemuan kedua pemimpin digelar tertutup di lantai 27 Gedung Sekretariat PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (22/9) waktu setempat.

    Setibanya di lokasi pertemuan, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Sekjen PBB Guterres. Setelahnya kedua pemimpin melakukan sesi foto bersama.

    Pertemuan tersebut berlangsung setelah Presiden Prabowo menyampaikan pidato pada High-Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution atau Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara.

    Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menekankan pentingnya solidaritas global dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.

    Kepala Negara juga mendorong upaya bersama pembangunan berkelanjutan dan memperkuat peran negara berkembang dalam sistem multilateral.

    “Dalam pertemuan tersebut, beliau menyampaikan bahwa Indonesia tetap pada komitmennya untuk mendukung sistem multilateral dan tetap percaya bahwa PBB merupakan sebuah organisasi yang harus diperkuat dalam rangka menjaga kedamaian atas dunia,” ujar Menlu.

    Selain itu, kedua pemimpin membahas sejumlah isu strategis, antara lain komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai konflik Palestina melalui solusi dua negara dan mendukung penuh upaya PBB dalam menjalankan mandatnya.

    Presiden Prabowo juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi pada misi perdamaian, khususnya terkait situasi di Gaza.

    “Kemudian menyampaikan juga dukungan dan support kepada PBB dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya dan termasuk juga dalam kaitannya dengan situasi yang ada di Gaza jika perdamaian dan gencatan senjata tercapai, Indonesia menyampaikan kehendak dan dukungannya dalam rangka mengirimkan pasukan perdamaian di sana,” ucap Sugiono.

    Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Umar Hadi.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB turut didampingi oleh Deputy Secretary-General Amina Mohammed, Under-Secretary-General for Policy Executive Office of the Secretary-General (EOSG) Guy Ryder, Under-Secretary-General for Political and Peacebuilding Affairs Rosemary DiCarlo, Director, Sustainable Development Unit, EOSG Karima El Korri, serta Political Unit, EOSG Hirofumi Goto.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.