Xcloud.id

Tag: Natalius Pigai

  • Kelakar Prabowo: Menteri Pertanian Kerja Keras Sampai Kulitnya Hitam

    Kelakar Prabowo: Menteri Pertanian Kerja Keras Sampai Kulitnya Hitam

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja para pejabat di sektor pangan, khususnya Menteri Pertanian, dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

    Dengan nada bercanda, Prabowo bahkan menyebut para menterinya bekerja begitu keras hingga kulit mereka menjadi gelap karena sering turun ke lapangan.

    Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di sidang kabinet paripurna saat menyinggung pencapaian produksi beras dan jagung nasional yang meningkat signifikan di tahun ini. Dia menyebut bahwa produksi beras, misalnya di Sumatera Selatan, meningkat dari sekitar 3 juta ton menjadi 4 juta ton—naik 25%.

    “Saya dari Sumatera Selatan, hasil di Sumsel berasnya yang tiap tahun berkisar 3 juta ton, tahun ini akan mencapai 4 juta ton. Artinya peningkatan 25 persen. Saya kira di seluruh dunia ini suatu prestasi,” katanya di kantor presiden, Senin (5/5/2025). 

    Tak hanya itu, dia juga mengungkap bahwa jumlah cadangan beras pemerintah saat ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

    “Belum pernah pemerintah menguasai jumlah tonase beras sebesar sekarang. Ini suatu prestasi, tapi bukan datang begitu saja, apalagi di sektor pertanian,” tegasnya.

    Dalam momen itu, Prabowo melontarkan candaan kepada Menteri Pertanian dan Wakilnya yang disebutnya kini berkulit lebih gelap akibat sering terjun langsung ke lapangan. 

    “Untung saja Menteri Pertanian hari ini hadir di Jakarta. Biasanya saya cari nggak ada, ada di Kalbar, ada di Jambi. Menteri dan Wakil Menteri udah item sekali. Berarti mereka benar-benar bekerja. Kalau nggak item saya malah curiga,” ujar Prabowo disambut tawa hadirin.

    Prabowo juga sempat melibatkan tokoh publik lain dalam kelakar politiknya. Salah satunya adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.

    “Akhirnya apa, Pak Natalius Pigai ingin menjadi Menteri Pertanian. [Namun] dia di ruang AC saja masih…,” ujar Prabowo, yang kembali memancing gelak tawa.

  • Natalius Pigai Sebut Kebijakan Dedi Mulyadi Kirim Pelajar ke Barak Militer Tak Melanggar HAM – Page 3

    Natalius Pigai Sebut Kebijakan Dedi Mulyadi Kirim Pelajar ke Barak Militer Tak Melanggar HAM – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim sejumlah pelajar bermasalah ke barak militer. Menanggapi hal itu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai kebijakan tersebut bukanlah hukuman, melainkan bagian dari pendidikan pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab. Jika demikian, kebijakan tersebut tidak menyalahi standard Hak Asasi Manusia.

    “Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan Corporal Punishment (hukuman) tetapi bagian dari pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab anak. Maka tentu tidak menyalahi standard Hak Asasi Manusia,” kata Pigai seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025). 

    Hukuman, kata Pigai, merupakan penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak. Bentuknya bisa beragam seperti memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak.

    “Ini kontroversial karena dampaknya yang negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak,” wanti Pigai.

    Namun Pigai percaya, tindakan dilakukan Gubernur Jawa Barat bukanlah demikian.

    “Sepanjang pendidikan menyangkut pembinaan mental, karakter dan nilai-nilai kedisiplinan. Maka hal tersebut sesuai dengan prinsip dan standar HAM,” dia menandasi.

    Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap rencana siswa dibina di barak militer bertujuan agar memperoleh pendidikan karakter yang akan bekerja sama dengan TNI dan Polri.

    Adapun menurut Dedi, rencana ini tak akan dijalankan secara serentak, namun bertahap ke daerah yang dianggap rawan.

    “Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” kata Dedi.

    Nantinya, menurut Politikus Gerindra itu, para siswa akan mengikuti program itu di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI. Para siswa, kata Dedi Mulyadi, bakal menjalani pendidikan selama 6 bulan di barak militer. Dedi membeberkan kriteria siswa yang bermasalah dan perlu dibina di barak militer.

    “Tukang tawuran, tukang mabok, tukang main mobile legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore. Ke orang tua melawan. Melakukan pengancaman. Di sekolah bikin ribut. Bolos terus. Dari rumah berangkat ke sekolah, ke sekolah enggak sampai. Kan kita semua dulu pernah gitu ya,” beber Dedi.

  • Jokowi Ceritakan Momen Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan, Indonesia dapat Tempat Terhormat

    Jokowi Ceritakan Momen Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan, Indonesia dapat Tempat Terhormat

    GELORA.CO –  Presiden ke-7 RI Joko Widodo berbagi cerita saat

    menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan, Sabtu (26/5/2025) bersama utusan lain.

    Jokowi mengatakan utusan dari Indonesia diberi tempat cukup terhormat berkat kedekatan kedua negara, Indonesia dan Vatikan.

    “Diberikan tempat yang terdepan di sisi kanan pada saat prosesi pemakaman sehingga ini menunjukkan hubungan dekat Indonesia dengan Vatikan. Ini penghormatan Vatikan terhadap Indonesia,” ungkap Jokowi saat ditemui di kediamannya, Senin (5/5/2025).

    Jokowi mengaku memberikan penghormatan kepada Paus Fransiskus yang dikenal sebagai sosok yang penuh keteladanan bagi umat katolik.

    Ia hadir bersama utusan lain di antaranya Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai; Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Eks Menteri ESDM, Ignasius Jonan. 

    Mereka datang atas penugasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya ke Vatikan atas penugasan utusan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam rangka pemakaman Yang Mulia Paus Fransiskus. Kemudian kami di sana juga diterima dengan baik,” tutur Jokowi.

    Prabowo meski tak hadir secara langsung, menurutnya, ikut berduka atas kepergian tokoh besar dunia ini.

    “Ikut berduka cita sedalam-dalamnya terhadap Vatikan,” jelasnya.

    Ia melihat umat katolik di sana melakukan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus dengan suasana yang khidmat.

    “Ya saya kira penghormatan umat katolik dan pemimpin dunia atas wafatnya beliau. Saya rasa itu yang saya lihat,” terangnya.

    “Kami juga memberikan penghormatan yang amat sangat terhadap Yang Mulia Paus Fransiskus atas warisan kerendahan hati, kesederhanaan, toleransi, hubungan antar-umat yang sangat baik dari Yang Mulia Paus Fransiskus,” tuturnya.

    Jokowi Tegur Sapa dengan Presiden FIFA hingga Presiden Prancis

    Ia sempat bertegur sapa dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. 

    Ia pun mengucapkan terimakasih atas dukungan FIFA dalam mentransformasikan sepakbola di Indonesia.

    “Hanya sebentar say hello aja. Saya kira kita mengucapkan terimakasih dukungan FIFA terhadap transformasi sepak bola Indonesia,” ungkapnya.

    Selain bertemu dengan Gianni, ia juga sempat bertegur sapa dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan beberapa kepala negara lain yang ikut menghadiri pemakaman ini.

    “Ngomong 1-2 menit (Presiden Prancis). Ketemu juga presiden dan perdana menteri yang lain,” jelasnya.

    Jokowi Bawa Surat Prabowo ke Vatikan, Sempat Selfie Sebelum Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus

    Momen Jokowi bawa surat Prabowo ke Vatikan, sempat selfie sebelum hadiri pemakaman Paus Fransiskus, terjadi saat Presiden ke-7 RI itu berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (24/4/2025) malam. 

    Jokowi menjadi utusan resmi dari Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto untuk menghadiri prosesi pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan pada Sabtu, 26 April 2025.

    Sebelum bertolak ke Roma, Jokowi tampak melayani permintaan swafoto dari sejumlah penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. 

    Mengenakan jas hitam dan dikawal pengamanan, Jokowi tetap ramah menyapa warga yang antusias.

    “Bapak, mau foto bapak,” kata salah satu wanita, yang disambut senyum Jokowi. 

    Tak lama, terdengar juga suara, “Pak Jokowi,” dari penumpang lain yang ikut meminta berfoto bersama.

    Kehadiran Jokowi di Vatikan tak hanya sebagai bentuk penghormatan negara, tetapi juga membawa surat pribadi dari Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah Vatikan. 

    Surat tersebut berisi ucapan duka cita atas wafatnya Paus Fransiskus dan harapan agar pesan-pesan kemanusiaan sang Paus tetap hidup.

    “Surat ini membawa pesan bahwa pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia merasa sangat kehilangan. Harapan kami, nilai-nilai kemanusiaan yang disampaikan Paus Fransiskus bisa diteruskan,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi.

    Seperti diketahui Paus Fransiskus meninggal dunia di Vatikan, Roma, Senin (21/4) dalam usia 88 tahun. 

    Berita duka tersebut disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell, Camerlengo Vatikan, pada Senin pukul 09.45.

    Vatikan mengumumkan bahwa Paus meninggal karena serangan stroke dan gagal jantung. 

    Beberapa jam sebelum wafat, Paus Fransiskus sempat tampil di hadapan publik pada Minggu Paskah untuk memberikan berkat.

    Ini pun menjadi sebuah momen yang mengejutkan sekaligus menguatkan umat yang berkumpul di Lapangan Santo Petrus.

    Pemakaman Paus Fransiskus telah digelar pada Sabtu pukul 10.00 waktu setempat. 

    Paus Fransiskus dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma, sesuai dengan permintaannya.

    Hal ini menjadikannya sebagai Paus pertama dalam lebih dari satu abad yang dimakamkan di luar wilayah Vatikan. 

    Sejumlah pemimpin dunia hadir dalam acara pemakaman Paus Fransiskus.

  • Jokowi Ceritakan Momen Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan, Indonesia dapat Tempat Terhormat – Halaman all

    Jokowi Ceritakan Momen Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan, Indonesia dapat Tempat Terhormat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SOLO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo berbagi cerita saat
    menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan, Sabtu (26/5/2025) bersama utusan lain.

    Jokowi mengatakan utusan dari Indonesia diberi tempat cukup terhormat berkat kedekatan kedua negara, Indonesia dan Vatikan.

    “Diberikan tempat yang terdepan di sisi kanan pada saat prosesi pemakaman sehingga ini menunjukkan hubungan dekat Indonesia dengan Vatikan. Ini penghormatan Vatikan terhadap Indonesia,” ungkap Jokowi saat ditemui di kediamannya, Senin (5/5/2025).

    Jokowi mengaku memberikan penghormatan kepada Paus Fransiskus yang dikenal sebagai sosok yang penuh keteladanan bagi umat katolik.

    Ia hadir bersama utusan lain di antaranya Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai; Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Eks Menteri ESDM, Ignasius Jonan. 

    Mereka datang atas penugasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya ke Vatikan atas penugasan utusan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam rangka pemakaman Yang Mulia Paus Fransiskus. Kemudian kami di sana juga diterima dengan baik,” tutur Jokowi.

    Prabowo meski tak hadir secara langsung, menurutnya, ikut berduka atas kepergian tokoh besar dunia ini.

    “Ikut berduka cita sedalam-dalamnya terhadap Vatikan,” jelasnya.

    Ia melihat umat katolik di sana melakukan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus dengan suasana yang khidmat.

    “Ya saya kira penghormatan umat katolik dan pemimpin dunia atas wafatnya beliau. Saya rasa itu yang saya lihat,” terangnya.

    “Kami juga memberikan penghormatan yang amat sangat terhadap Yang Mulia Paus Fransiskus atas warisan kerendahan hati, kesederhanaan, toleransi, hubungan antar-umat yang sangat baik dari Yang Mulia Paus Fransiskus,” tuturnya.

     

    Jokowi Tegur Sapa dengan Presiden FIFA hingga Presiden Prancis

    Ia sempat bertegur sapa dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. 

    Ia pun mengucapkan terimakasih atas dukungan FIFA dalam mentransformasikan sepakbola di Indonesia.

    “Hanya sebentar say hello aja. Saya kira kita mengucapkan terimakasih dukungan FIFA terhadap transformasi sepak bola Indonesia,” ungkapnya.

    Selain bertemu dengan Gianni, ia juga sempat bertegur sapa dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan beberapa kepala negara lain yang ikut menghadiri pemakaman ini.

    “Ngomong 1-2 menit (Presiden Prancis). Ketemu juga presiden dan perdana menteri yang lain,” jelasnya.

    JOKOWI & MACRON – Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menghadiri misa pemakaman Paus Fransiskus di Lapangan Santo Petrus, Vatikan, Sabtu (26/4/2025) waktu setempat. Foto momen Jokowi bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron. (Syarif Muhammad Fitriansyah/Ajudan Jokowi)

     

    Jokowi Bawa Surat Prabowo ke Vatikan, Sempat Selfie Sebelum Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus

    Momen Jokowi bawa surat Prabowo ke Vatikan, sempat selfie sebelum hadiri pemakaman Paus Fransiskus, terjadi saat Presiden ke-7 RI itu berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (24/4/2025) malam. 

    Jokowi menjadi utusan resmi dari Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto untuk menghadiri prosesi pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan pada Sabtu, 26 April 2025.

    Sebelum bertolak ke Roma, Jokowi tampak melayani permintaan swafoto dari sejumlah penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. 

    Mengenakan jas hitam dan dikawal pengamanan, Jokowi tetap ramah menyapa warga yang antusias.

    “Bapak, mau foto bapak,” kata salah satu wanita, yang disambut senyum Jokowi. 

    Tak lama, terdengar juga suara, “Pak Jokowi,” dari penumpang lain yang ikut meminta berfoto bersama.

    JOKOWI SELFIE DENGAN WARGA SEBELUM BERANGKAT KE PEMAKAMAN PAUS – Joko Widodo membawa surat pribadi Presiden Prabowo ke Vatikan dan sempat melayani permintaan selfie di Bandara Soekarno-Hatta sebelum berangkat menghadiri pemakaman Paus Fransiskus (INSTAGRAM JOKOWI)

    Kehadiran Jokowi di Vatikan tak hanya sebagai bentuk penghormatan negara, tetapi juga membawa surat pribadi dari Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah Vatikan. 

    Surat tersebut berisi ucapan duka cita atas wafatnya Paus Fransiskus dan harapan agar pesan-pesan kemanusiaan sang Paus tetap hidup.

    “Surat ini membawa pesan bahwa pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia merasa sangat kehilangan. Harapan kami, nilai-nilai kemanusiaan yang disampaikan Paus Fransiskus bisa diteruskan,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi.

     

    Paus Fransiskus Wafat

    Seperti diketahui Paus Fransiskus meninggal dunia di Vatikan, Roma, Senin (21/4) dalam usia 88 tahun. 

    Berita duka tersebut disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell, Camerlengo Vatikan, pada Senin pukul 09.45.

    Vatikan mengumumkan bahwa Paus meninggal karena serangan stroke dan gagal jantung. 

    Beberapa jam sebelum wafat, Paus Fransiskus sempat tampil di hadapan publik pada Minggu Paskah untuk memberikan berkat.

    Ini pun menjadi sebuah momen yang mengejutkan sekaligus menguatkan umat yang berkumpul di Lapangan Santo Petrus.

    PEMAKAMAN PAUS FRANSISKUS – Ribuan orang menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia, pada Sabtu (26/4/2025). Presiden Prabowo Subianto mengutus empat orang untuk mewakili pemerintah menghadiri pemakaman Paus Fransiskus yaitu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menkeu Thomas Aquinas Djiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia 2024, Ignasius Jonan. TRIBUNNEWS/KEDUBES RI di VATIKAN/TRIAS KUNCAHYONO (HO/TRIAS KUNCAHYONO)

    Pemakaman Paus Fransiskus telah digelar pada Sabtu pukul 10.00 waktu setempat. 

    Paus Fransiskus dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma, sesuai dengan permintaannya.

    Hal ini menjadikannya sebagai Paus pertama dalam lebih dari satu abad yang dimakamkan di luar wilayah Vatikan. 

    Sejumlah pemimpin dunia hadir dalam acara pemakaman Paus Fransiskus.

    (tribun network/thf/TribunSolo.com/Tribunnews.com)

  • Tanggapan Menteri HAM Soal Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak TNI

    Tanggapan Menteri HAM Soal Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirimkan anak-anak bermasalah ke barak militer tidak menyalahi standar HAM. 

    Menurut Pigai, langkah Dedi untuk mengirimkan anak-anak sekolah itu untuk dididik ke barak militer bukan merupakan corporal punishment, atau kekerasan fisik. Pigai menyebut langkah Dedi itu adalah bagian dari pendidikan pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab. 

    “Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan Corporal Punishment tetapi bagian dari pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab anak. Maka tentu tidak menyalahi standar Hak Asasi Manusia,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Senin (5/5/2025). 

    Adapun Pigai menjelaskan bahwa corporal punishment merupakan penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak sebagai bentuk hukuman atau disiplin. 

    Bentuknya, lanjut Pigai, bisa meliputi tindakan memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak. 

    “Dan ini kontroversial karena dampaknya yang negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Terkait hal ini pun masih dalam perdebatan, tapi yang dilakukan oleh Pemda Jabar tentu bukan ini,” jelas Pigai.

    Menurut Pigai, pendidikan yang diterapkan selama menyangkut pembinaan mental, karakter dan nilai maka bakal sesuai dengan prinsip dan standar HAM. 

    Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membeberkan alasan mengapa dirinya mengirim siswa bermasalah di Jabar agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025. Mulanya, dia menyoroti soal kenakalan akut yang dilakukan siswa.

    Mulai dari waktu malamnya digunakan bermain game mobile legend, berkumpul alias nongkrong dengan grup motornya sampai malam, hingga ada kasus siswa SMP melakukan pembunuhan berencana ke kakeknya. 

    Di sisi lain, dia juga menyebut orang tua siswa yang menjadi korban pinjaman daring atau pinjaman online (pinjol), korban bank emok (rentenir), hingga bank keliling. 

    Maka demikian, dia khawatir dalam jangka panjang anak-anak di Jawa Barat akan lemah dan tidak kompetitif, sehingga dia berencana mendidik siswa bermasalah di barak militer. 

    Apalagi, kata dia, saat ini banyak orang tua dan guru yang tak sanggup lagi menghadapi anak-anak yang jika dibiarkan bisa berujung kriminalisasi. 

    “Kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana. Maka, salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI/Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

  • Cek fakta, artikel Jokowi yang sebut peti Paus Fransiskus bercahaya

    Cek fakta, artikel Jokowi yang sebut peti Paus Fransiskus bercahaya

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di X menampilkan tangkapan layar berita yang mengutip perkataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo yang menyebut peti jenazah Paus Fransiskus bercahaya.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Gereja Khatolik, Paus Fransiskus, di Vatikan.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Joko Widodo: Peti Yang Mulia Paus Fransiskus Mengeluarkan Cahaya, Ini Menjadi Sejarah Dalam Hidup Saya.”

    Namun, benarkah artikel Jokowi klaim peti Paus Fransiskus bercahaya?

    Tangkapan layar artikel yang menarasikan Jokowi klaim peti Paus Fransiskus bercahaya. Faktanya, judul artikel dalam tangkapan layar tersebut merupakan suntingan. (X)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran ANTARA, tidak ditemukan artikel yang menyatakan Jokowi mengeluarkan pernyataan sebagaimana diklaim dalam unggahan yang beredar itu.

    Namun, ANTARA menemukan artikel lain dengan elemen yang serupa, yakni foto, tanggal, dan sumber media yang sama, yang berjudul berbeda, yaitu “Mengapa Prabowo Utus Jokowi Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus?”. Artikel ini dipublikasikan di laman Tempo pada 26 April 2025.

    Isi artikel tersebut membahas latar belakang serta tanggapan pro dan kontra terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Joko Widodo sebagai Utusan Khusus Presiden untuk menghadiri prosesi pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan.

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cek fakta, artikel Jokowi yang sebut peti Paus Fransiskus bercahaya

    Cek fakta, artikel Jokowi yang sebut peti jenazah Paus Fransiskus bercahaya

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di X menampilkan tangkapan layar berita yang mengutip perkataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo yang menyebut peti jenazah Paus Fransiskus bercahaya.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Gereja Khatolik, Paus Fransiskus, di Vatikan.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Joko Widodo: Peti Yang Mulia Paus Fransiskus Mengeluarkan Cahaya, Ini Menjadi Sejarah Dalam Hidup Saya.”

    Namun, benarkah artikel Jokowi klaim peti Paus Fransiskus bercahaya?

    Tangkapan layar artikel yang menarasikan Jokowi klaim peti Paus Fransiskus bercahaya. Faktanya, judul artikel dalam tangkapan layar tersebut merupakan suntingan. (X)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran ANTARA, tidak ditemukan artikel yang menyatakan Jokowi mengeluarkan pernyataan sebagaimana diklaim dalam unggahan yang beredar itu.

    Namun, ANTARA menemukan artikel lain dengan elemen yang serupa, yakni foto, tanggal, dan sumber media yang sama, yang berjudul berbeda, yaitu “Mengapa Prabowo Utus Jokowi Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus?”. Artikel ini dipublikasikan di laman Tempo pada 26 April 2025.

    Isi artikel tersebut membahas latar belakang serta tanggapan pro dan kontra terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Joko Widodo sebagai Utusan Khusus Presiden untuk menghadiri prosesi pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan.

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

  • MPR: Esensi Revisi UU Ormas Percepat Proses Pembubaran Ormas yang Meresahkan Masyarakat – Page 3

    MPR: Esensi Revisi UU Ormas Percepat Proses Pembubaran Ormas yang Meresahkan Masyarakat – Page 3

    Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dicanangkan Pemerintah perlu dilihat dalam konteks positif demi kemajuan demokrasi di Indonesia.

    “Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia, jangan dari sudut pandang negatifnya,” kata Pigai, Senin (28/4/2025), dilansir Antara.

    Pigai menyoroti adanya aktivitas ormas tertentu yang meresahkan masyarakat. Menurut dia, perlu digunakan pendekatan pengaturan alih-alih pembatasan untuk mengatasi masalah itu.

    “Prinsipnya yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting). Namun, memang perlu diatur agar ormas ini profesional dan berkualitas,” kata Pigai.

    Pigai menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas ketika itu dibentuk secara subjektif sehingga dinilai memengaruhi indeks demokrasi Indonesia.

    “Kita bicara mengenai indeks demokrasi yang selalu rendah. Kita mengalami penurunan indeks demokrasi dari prominent (menonjol) ke fraud (penipuan) demokrasi karena salah satunya UU Ormas atau Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini,” kata Pigai.

    Oleh karena itu, Menteri HAM mendukung wacana revisi UU Ormas demi memajukan demokrasi di tanah air. Bahkan, pendekatan pengaturan ini perlu ditekankan.

    “Revisi ini tentu orientasinya dalam rangka membuka keran demokrasi. Saya bahkan beberapa waktu lalu sudah menyampaikan juga kepada media agar Undang-Undang Ormas direvisi, khususnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017,” kata Pigai.

  • Natalius Pigai Bicara Revisi UU Ormas: Bukan Pembatasan, tapi Demokrasi

    Natalius Pigai Bicara Revisi UU Ormas: Bukan Pembatasan, tapi Demokrasi

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menanggapi wacana revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Menurut Pigai, rencana revisi tersebut perlu disikapi secara positif untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

    “Menurut saya adanya revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia, jangan dari sudut pandang negatifnya,” kata Pigai dalam keterangan yang diterima, Senin, 28 April 2025.

    Pigai juga menanggapi soal adanya aktivitas sejumlah ormas yang meresahkan masyarakat. Ia menilai pendekatan yang dibutuhkan adalah pengaturan, bukan pembatasan.

    “Prinsipnya yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting), namun memang perlu diatur agar ormas ini profesional dan berkualitas,” ucapnya.

    Ia menekankan pentingnya pendekatan pengaturan, mengingat Perpu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 sebelumnya dinilai subjektif dalam membubarkan beberapa ormas, sehingga menghambat demokrasi.

    “Kita bicara mengenai indeks demokrasi yang selalu rendah, kita mengalami penurunan indeks demokrasi dari prominen ke fraud democracy karena salah satunya UU Ormas atau Perpu Nomor 2. Oleh karena itu revisi ini tentu orientasinya dalam rangka membuka keran demokrasi. Saya bahkan beberapa waktu lalu sudah menyampaikan juga kepada media agar UU ormas direvisi khususnya Perpu Nomor 2 tahun 2017,” jelasnya.

    “Artinya wacana revisi ini kami dukung dalam konteks positif untuk memajukan demokrasi di Indonesia,” tambah Pigai.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan membuka peluang revisi UU Ormas sebagai respons atas maraknya penyimpangan yang dilakukan sejumlah ormas.

    Menurut Tito, revisi diperlukan agar pengawasan terhadap ormas bisa lebih ketat dan akuntabel.

    “Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat. Di antaranya, mungkin masalah keuangan, audit keuangan,” kata Tito, Jumat, 25 April 2025, dikutip dari Antara.

    Ia menilai transparansi keuangan ormas perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan di tingkat akar rumput.

    Tito menegaskan ormas adalah bagian penting dari demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat, namun kebebasan itu tidak boleh disalahgunakan.

    “Kalau seandainya itu adalah kegiatan yang sistematis dan ada perintah dari ormasnya, maka secara organisasi bisa dikenakan pidana. Korporasinya,” jelasnya.

    Tito menyebut UU Ormas pascareformasi memang berfokus pada kebebasan sipil, tetapi dalam perkembangannya, ada ormas yang menyalahgunakan status tersebut.

    “Dalam perjalanan, setiap undang-undang itu dinamis. Bisa saja dilakukan perubahan-perubahan sesuai situasi,” ujarnya.

    Namun, Tito menegaskan bahwa revisi harus mengikuti prosedur legislasi yang melibatkan DPR RI.

    “Nantinya kalau ada usulan dari pemerintah, ya diserahkan ke DPR. DPR yang membahas dan memutuskan,” katanya.

    Tito juga mengingatkan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran, baik oleh individu maupun organisasi, untuk menjaga stabilitas keamanan.

    “Kalau pidana ya otomatis harus ditindak. Proses pidana. Harus tegakkan hukum supaya stabilitas keamanan dijaga,” pungkasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri HAM: Revisi UU Ormas positif demi kemajuan demokrasi

    Menteri HAM: Revisi UU Ormas positif demi kemajuan demokrasi

    Namun, memang perlu diatur agar ormas ini profesional dan berkualitas.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dicanangkan Pemerintah perlu dilihat dalam konteks positif demi kemajuan demokrasi di Indonesia.

    “Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia, jangan dari sudut pandang negatifnya,” kata Pigai dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

    Pigai menyoroti adanya aktivitas ormas tertentu yang meresahkan masyarakat.

    Menurut dia, perlu digunakan pendekatan pengaturan alih-alih pembatasan untuk mengatasi masalah itu.

    “Prinsipnya yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting). Namun, memang perlu diatur agar ormas ini profesional dan berkualitas,” kata dia.

    Di sisi lain, Pigai menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas ketika itu dibentuk secara subjektif sehingga dinilai memengaruhi indeks demokrasi Indonesia.

    “Kita bicara mengenai indeks demokrasi yang selalu rendah. Kita mengalami penurunan indeks demokrasi dari prominent (menonjol) ke fraud (penipuan) demokrasi karena salah satunya UU Ormas atau Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini,” katanya.

    Oleh karena itu, Menteri HAM mendukung wacana revisi UU Ormas demi memajukan demokrasi tanah air. Bahkan, pendekatan pengaturan ini perlu ditekankan.

    “Revisi ini tentu orientasinya dalam rangka membuka keran demokrasi. Saya bahkan beberapa waktu lalu sudah menyampaikan juga kepada media agar UU Ormas direvisi, khususnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017,” imbuh Pigai.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka peluang merevisi UU Ormas sebagai respons atas maraknya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh sejumlah ormas di Tanah Air.

    Mendagri saat ditemui awak media di Jakarta, Jumat (25/4), mengatakan bahwa revisi ini menjadi penting agar pengawasan terhadap ormas makin ketat dan akuntabel.

    “Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat, di antaranya mungkin masalah keuangan, audit keuangan,” kata Tito.

    Mendagri menyebutkan salah satu aspek penting yang perlu dievaluasi ialah mekanisme pengawasan, terutama dalam hal transparansi keuangan.

    “Ketidakjelasan alur dan penggunaan dana ormas bisa menjadi celah penyalahgunaan kekuasaan di tingkat akar rumput,” ujarnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025