Xcloud.id

Tag: Natalius Pigai

  • Menteri HAM Pigai Puji Program Dedi Mulyadi Kirim Anak Nakal ke Barak Militer

    Menteri HAM Pigai Puji Program Dedi Mulyadi Kirim Anak Nakal ke Barak Militer

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyambut positif kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang “mendidik” anak-anak bermasalah di Jabar ke barak militer.

    Pigai mengaku seusai dirinya berdialog dengan Dedi, dirinya banyak mendapat informasi untuk memajukan bangsa Indonesia di masa yang akan datang, terkhusus dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

    “Kami Kementerian Hak Asasi Manusia memberi apresiasi kepada Pemerintah Jawa Barat, dalam hal ini Gubernur [Dedi Mulyadi] dengan gagasan-gagasan yang visioner,” ungkapnya di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Dia beranggapan bahwa kebijakan Dedi Mulyadi ini dapat memajukan SDM yang unggul dalam pendidikan, keterampilan, peningkatan kompetensi, mental karakter, kualitas, hingga tanggung jawab.

    Pigai melihat peningkatan sumber daya tersebut sebenernya menyertai target pemerintah, yakni menuju Indonesia Emas pada 2045 mendatang.

    “Dalam Indonesia Emas itu kita bagi 3 segmen atau 3 rentang waktu. Rentang waktu pertama 2025-2035 adalah transformasi bangsa menyiapkan SDM yang unggul,” bebernya.

    Maka demikian, pria yang vokal dalam memperjuangkan isu HAM ini menekankan pendidikan yang dicanangkan oleh Dedi Mulyadi ini orientasinya adalah peningkatan kualitas SDM dalam pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan peningkatan mental, produktivitas, disiplin, hingga tanggung jawab.

    “Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan Hak Asasi Manusia, berarti nggak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan hak asasi manusia,” tegasnya.

    Sementara itu, Dedi Mulyadi menegaskan kebijakannya ini dimaksudkan untuk membentuk pola pendidikan karakter melalui peningkatan kualitas hidup yang disiplin dengan mengubah pola hidup menjadi lebih baik lagi.

    Menurut KDM, sapaan akrabnya, ada beberapa masalah anak yang sudah tak bisa lagi diselesaikan di internal sekolah maupun lingkungan keluarganya. Dengan demikian, harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. 

    “Inilah barangkali langkah yang dilakukan oleh kami Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kebupaten/kota di seluruh Jawa Barat sebagau bagian upaya kami untuk menyongsong generasi Indonesia Emas tahun 2045,” tutupnya dalam kesempatan yang sama.

  • Pendidikan di Barak TNI Bisa Diterapkan di Seluruh Indonesia

    Pendidikan di Barak TNI Bisa Diterapkan di Seluruh Indonesia

    JAKARTA  – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai sebut pendidikan siswa bermasalah di barak militer bisa diterapkan di seluruh Indonesia, jika program yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut terbukti berhasil.

    Pigai, usai menerima kunjungan Dedi Mulyadi di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, juga mengaku akan menyarankan program tersebut kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

    “Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional (Mendikdasmen, red.) untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” kata dia dilansir ANTARA, Kamis, 8 Mei.

    Bagi Pigai, pendidikan siswa bermasalah di barak tidak melanggar HAM selama program tersebut dijalankan tanpa hukuman fisik. Menurut dia, mendapat pendidikan yang layak merupakan hak asasi sebagaimana diatur konstitusi.

    Menteri HAM mengapresiasi program tersebut karena dinilai berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya terkait kedisiplinan, pengetahuan, mental, dan tanggung jawab siswa.

    “Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan HAM, berarti tidak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan HAM,” ucapnya.

    Di samping itu, Pigai juga memandang program pendidikan siswa di barak selaras dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Sebab, kata dia, program ini dapat mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas demi mencapai visi Indonesia Emas 2045.

    “[Kalau] karakternya tidak humanis, disiplinnya tidak tinggi, mentalnya tidak bagus, tidak produktif, tidak tanggung jawab, bagaimana kita mau go global (mendunia)? Bagaimana 2045 kita leading (memimpin) di dunia?” tutur dia.

     

    Sementara itu, Dedi mengaku programnya yang sudah berjalan ini tidak melanggar hak-hak anak. Justru, kata dia, pendidikan di barak dapat melatih disiplin siswa untuk menerima pelajaran secara baik.

    “Kenapa? Karena selama ini mereka bolos. Mereka tidak pernah belajar, bangunnya rata-rata jam 10 siang. Kemudian, di barak itu mereka mendapat lingkungan yang baik. Karena selama ini mereka di rumahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, di lingkungan sekolahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, mereka menjadi anak jalanan,” ujarnya.

    Dedi menambahkan, siswa yang dibawa ke barak merupakan atas dasar persetujuan orang tua. Di sana, mereka akan mendapatkan pendidikan selama lebih kurang 28 hari dengan turut didampingi oleh dokter, psikolog, dan guru mengaji.

    Dia pun memastikan siswa-siswa tersebut tetap mendapatkan pendidikan formal. “Mereka mengikuti ujian dan pendidikan biasa. Mereka terkoneksi kepada sekolahnya dan tetap menjadi siswa,” ucapnya.

    Dedi menyebut Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat akan menjadi mitra dalam program ini. Selain mengajarkan pendidikan HAM, Kanwil Kementerian HAM juga ikut mengawasi demi memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi yang terjadi.

    Adapun Kepala Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat Hasbullah Fudail membenarkan terkait ihwal ikut memantau jalannya pendidikan siswa bermasalah di barak TNI tersebut. Hasbullah menyebut pihaknya akan segera menurunkan tim.

    “Secepatnya,” kata Hasbullah.

  • Kementerian HAM Awasi Pendidikan Siswa Bermasalah di Barak TNI

    Kementerian HAM Awasi Pendidikan Siswa Bermasalah di Barak TNI

    JAKARTA –  Kementerian Hak Asasi Manusia menyatakan akan ikut mengawasi hingga memberikan masukan terhadap pelaksanaan program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait pendidikan siswa bermasalah di barak militer.

    “Kami tidak hanya sekadar mengawasi, tapi kami akan ikut memberikan masukan-masukan. Bahkan, kami sudah diskusi dengan para eselon satu, nanti kita akan berikan masukan,” ucap Menteri HAM Natalius Pigai dilansir ANTARA, Selasa, 6 Mei.

    Pigai menyebut pengawasan dan pemberian masukan itu akan dilakukan ke depan, apabila pendidikan siswa bermasalah di markas TNI ini menjadi sistem yang disepakati secara nasional.

    Menurut dia, pendidikan siswa di barak tidak melanggar HAM selama tidak disertai dengan hukuman fisik (corporal punishment) seperti pemukulan dan pencubitan. Ia menyebut program Gubernur Jawa Barat itu bertujuan membentuk mental, karakter, dan disiplin siswa.

    “Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, mental, karakter, dan tanggung jawab maka tidak melanggar HAM; dan kami mendukung pemerintah Jabar, itu sikap kami,” ujarnya.

    Jika uji coba di Jawa Barat berjalan bagus, Menteri HAM akan meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti untuk mengeluarkan peraturan agar program tersebut dapat diterapkan di seluruh Indonesia.

    “Kalau bagus. Tetapi, kita semua tentu mendorong supaya sistem pendidikannya terkontrol supaya tidak menabrak nilai-nilai HAM, tidak bertentangan dengan HAM, kemudian di dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab,” imbuhnya.

    Di samping itu, Pigai menyebut pendidikan siswa di barak harus dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik. Hal ini mengingat program tersebut dijalankan dengan menggunakan uang rakyat.

     

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan program untuk “menyekolahkan” siswa bermasalah di provinsi tersebut agar dididik di barak militer yang diterapkan mulai 2 Mei 2025.

    Pelajar bermasalah yang dikirim ke markas TNI di antaranya ialah pelajar yang diduga terlibat tawuran, merokok, hingga menyalahgunakan narkoba. Mereka dikirimkan atas izin orang tua dan akan menjalani pendidikan paling cepat dua pekan hingga enam bulan.

    Saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Purwakarta, Sabtu (3/5), Dedi menyebut pembinaan karakter terhadap pelajar di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad Kabupaten Purwakarta berdampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar.

    “Program ini (pembinaan karakter pelajar di markas TNI) memberikan dampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar,” kata Dedi.

    Dia menyebut program kedisiplinan ini telah diikuti oleh pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat. Ke depan, kata dia, program akan diperluas hingga ke jenjang SLTA, termasuk kalangan remaja yang telah teridentifikasi melakukan pelanggaran kedisiplinan.

  • Natalius Pigai Usul Pendidikan Militer Ala Dedi Mulyadi Dijalankan Secara Masif

    Natalius Pigai Usul Pendidikan Militer Ala Dedi Mulyadi Dijalankan Secara Masif

    Natalius Pigai Usul Pendidikan Militer Ala Dedi Mulyadi Dijalankan Secara Masif
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)
    Natalius Pigai
    akan mengusulkan
    pendidikan militer
    yang dicetuskan Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.
    Menurutnya, pengiriman siswa bermasalah ke barak militer dapat diterapkan secara masif di banyak tempat.
    “Ya, kami meminta menteri dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus,” ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
    Ia pun mendukung pendidikan militer untuk siswa bermasalah. Sebab kebijakan tersebut dinilainya dapat mendidik mental dan karakter siswa.
    “Mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab,” ujar Pigai.
    Di samping itu, ia melihat bahwa pendidikan militer yang dicetuskan Dedi Mulyadi tidaklah melanggar HAM. Dalihnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk mendidik anak-anak bermasalah.
    “Kebijakan gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim, ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM,” ujar Pigai.
    Diketahui, program pendidikan karakter ala militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi telah dimulai di dua daerah, yakni Purwakarta dan Bandung, pada Jumat (2/5/2025).
    Sebanyak 39 pelajar SMP yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarga yang dikirim menjalani pendidikan di di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.
    Sementara itu, sebanyak 30 pelajar yang dianggap nakal di Bandung, Jawa Barat, mengikuti sekolah militer di Rindam III Siliwangi, Bandung.
    Dedi Mulyadi mengatakan, program pendidikan militer yang melibatkan TNI dan Polri ini dilakukan untuk memperkuat karakter bela negara pada siswa, khususnya mereka yang terseret dalam pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindakan kriminal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Dorong DPR Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

    Pemerintah Dorong DPR Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

    Pemerintah Dorong DPR Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)
    Natalius Pigai
    mendorong
    DPR
    segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat.
    Natalius mengatakan, sejak Indonesia merdeka, belum ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan, pelestarian, penghormatan terhadap masyarakat adat.
    Padahal, Pasal-pasal dalam konstitusi secara tegas sudah mengatur keberadaan Masyarakat Hukum Adat dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
    “Dalam kerangka itulah,
    Kementerian HAM
    konsisten mendukung percepatan pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat yang berisikan penghormatan terhadap nilai-nilai atau dijiwai, disemangati, oleh nilai-nilai hak asasi manusia. Saya kira itu sikap dari Kementerian Asasi Manusia,” kata Natalius di kantor Kemenham, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
    Natalius yakin DPR tak memiliki kesulitan dalam mengesahkan RUU tentang Masyarakat Adat.
    Dia mengatakan, RUU yang disahkan harus bersifat substantif seperti memenuhi nilai-nilai HAM dan penghormatan terhadap nilai masyarakat adat.
    “Pengesahan itu kalau sudah menjadi hak inisiatif DPR, saya meyakini, apalagi saya pasti akan menyurati, saya meyakini tidak akan mengalami kesulitan,” ujarnya.
    Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan dari Koalisi Kawal
    RUU Masyarakat Adat
    , Abdon Nababan mengatakan, Kementerian HAM merupakan rumah bagi masyarakat adat.
    Karenanya, ia meminta adanya pembahasan sampai dengan pengesahan RUU Masyarakat Adat terus dikawal.
    “Oleh karena itu tadi kami minta kementerian supaya RUU Masyarakat Adat ini dikawal betul di dalam pemerintahan Pak Prabowo lewat Menteri HAM, karena memang ini janji konstitusi,” kata Abdon.
    Untuk diketahui, Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebanyak tiga kali.
    Meski sudah diajukan sejak 2009, RUU Masyarakat Adat masih tak kunjung disahkan sampai hari ini.
    Pakar hukum dan masyarakat dari Universitas Indonesia (UI) Ismala Dewi mengatakan, pengesahan RUU tersebut perlu dilakukan untuk memberikan keadilan dan memenuhi hak masyarakat adat.
    Hal tersebut disampaikan Ismala dalam diskusi daring pada Selasa (22/4/2025), sebagaimana dilansir Antara.
    “Sudah 15 tahun, artinya sudah lama sekali. Artinya belum sampai ini keadilan karena untuk menjamin kepastian masyarakat, untuk mencapai kesejahteraan itu belum terealisasi,” jelas Ismala.
    Masyarakat adat memerlukan perlindungan dan pengakuan hak-haknya, termasuk atas sumber daya alam seperti air yang dijaga dengan penerapan hukum adat.
    Dalam kesempatan tersebut, dia meminta pasal-pasal dalam RUU Masyarakat Adat tidak bertentangan, sebaliknya dapat memperbaiki aturan lama.
    “Sehingga substansi UU Masyarakat Adat menjadi lebih lengkap sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan sebelumnya atau bahkan dapat memperbaiki aturan sebelumnya apabila dianggap peraturan lama tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat,” jelasnya.
    Dia juga mendorong agar pasal yang mengatur mengenai sumber daya alam dalam RUU itu memperhatikan prinsip pengelolaan sumber daya air berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU-XI/2013 yang lebih jelas narasinya dan lebih lengkap substansinya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kelakar Prabowo: Menteri Pertanian Kerja Keras Sampai Kulitnya Hitam

    Kelakar Prabowo: Menteri Pertanian Kerja Keras Sampai Kulitnya Hitam

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja para pejabat di sektor pangan, khususnya Menteri Pertanian, dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

    Dengan nada bercanda, Prabowo bahkan menyebut para menterinya bekerja begitu keras hingga kulit mereka menjadi gelap karena sering turun ke lapangan.

    Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di sidang kabinet paripurna saat menyinggung pencapaian produksi beras dan jagung nasional yang meningkat signifikan di tahun ini. Dia menyebut bahwa produksi beras, misalnya di Sumatera Selatan, meningkat dari sekitar 3 juta ton menjadi 4 juta ton—naik 25%.

    “Saya dari Sumatera Selatan, hasil di Sumsel berasnya yang tiap tahun berkisar 3 juta ton, tahun ini akan mencapai 4 juta ton. Artinya peningkatan 25 persen. Saya kira di seluruh dunia ini suatu prestasi,” katanya di kantor presiden, Senin (5/5/2025). 

    Tak hanya itu, dia juga mengungkap bahwa jumlah cadangan beras pemerintah saat ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

    “Belum pernah pemerintah menguasai jumlah tonase beras sebesar sekarang. Ini suatu prestasi, tapi bukan datang begitu saja, apalagi di sektor pertanian,” tegasnya.

    Dalam momen itu, Prabowo melontarkan candaan kepada Menteri Pertanian dan Wakilnya yang disebutnya kini berkulit lebih gelap akibat sering terjun langsung ke lapangan. 

    “Untung saja Menteri Pertanian hari ini hadir di Jakarta. Biasanya saya cari nggak ada, ada di Kalbar, ada di Jambi. Menteri dan Wakil Menteri udah item sekali. Berarti mereka benar-benar bekerja. Kalau nggak item saya malah curiga,” ujar Prabowo disambut tawa hadirin.

    Prabowo juga sempat melibatkan tokoh publik lain dalam kelakar politiknya. Salah satunya adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.

    “Akhirnya apa, Pak Natalius Pigai ingin menjadi Menteri Pertanian. [Namun] dia di ruang AC saja masih…,” ujar Prabowo, yang kembali memancing gelak tawa.

  • Natalius Pigai Sebut Kebijakan Dedi Mulyadi Kirim Pelajar ke Barak Militer Tak Melanggar HAM – Page 3

    Natalius Pigai Sebut Kebijakan Dedi Mulyadi Kirim Pelajar ke Barak Militer Tak Melanggar HAM – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim sejumlah pelajar bermasalah ke barak militer. Menanggapi hal itu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai kebijakan tersebut bukanlah hukuman, melainkan bagian dari pendidikan pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab. Jika demikian, kebijakan tersebut tidak menyalahi standard Hak Asasi Manusia.

    “Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan Corporal Punishment (hukuman) tetapi bagian dari pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab anak. Maka tentu tidak menyalahi standard Hak Asasi Manusia,” kata Pigai seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025). 

    Hukuman, kata Pigai, merupakan penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak. Bentuknya bisa beragam seperti memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak.

    “Ini kontroversial karena dampaknya yang negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak,” wanti Pigai.

    Namun Pigai percaya, tindakan dilakukan Gubernur Jawa Barat bukanlah demikian.

    “Sepanjang pendidikan menyangkut pembinaan mental, karakter dan nilai-nilai kedisiplinan. Maka hal tersebut sesuai dengan prinsip dan standar HAM,” dia menandasi.

    Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap rencana siswa dibina di barak militer bertujuan agar memperoleh pendidikan karakter yang akan bekerja sama dengan TNI dan Polri.

    Adapun menurut Dedi, rencana ini tak akan dijalankan secara serentak, namun bertahap ke daerah yang dianggap rawan.

    “Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” kata Dedi.

    Nantinya, menurut Politikus Gerindra itu, para siswa akan mengikuti program itu di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI. Para siswa, kata Dedi Mulyadi, bakal menjalani pendidikan selama 6 bulan di barak militer. Dedi membeberkan kriteria siswa yang bermasalah dan perlu dibina di barak militer.

    “Tukang tawuran, tukang mabok, tukang main mobile legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore. Ke orang tua melawan. Melakukan pengancaman. Di sekolah bikin ribut. Bolos terus. Dari rumah berangkat ke sekolah, ke sekolah enggak sampai. Kan kita semua dulu pernah gitu ya,” beber Dedi.

  • Jokowi Ceritakan Momen Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan, Indonesia dapat Tempat Terhormat

    Jokowi Ceritakan Momen Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan, Indonesia dapat Tempat Terhormat

    GELORA.CO –  Presiden ke-7 RI Joko Widodo berbagi cerita saat

    menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan, Sabtu (26/5/2025) bersama utusan lain.

    Jokowi mengatakan utusan dari Indonesia diberi tempat cukup terhormat berkat kedekatan kedua negara, Indonesia dan Vatikan.

    “Diberikan tempat yang terdepan di sisi kanan pada saat prosesi pemakaman sehingga ini menunjukkan hubungan dekat Indonesia dengan Vatikan. Ini penghormatan Vatikan terhadap Indonesia,” ungkap Jokowi saat ditemui di kediamannya, Senin (5/5/2025).

    Jokowi mengaku memberikan penghormatan kepada Paus Fransiskus yang dikenal sebagai sosok yang penuh keteladanan bagi umat katolik.

    Ia hadir bersama utusan lain di antaranya Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai; Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Eks Menteri ESDM, Ignasius Jonan. 

    Mereka datang atas penugasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya ke Vatikan atas penugasan utusan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam rangka pemakaman Yang Mulia Paus Fransiskus. Kemudian kami di sana juga diterima dengan baik,” tutur Jokowi.

    Prabowo meski tak hadir secara langsung, menurutnya, ikut berduka atas kepergian tokoh besar dunia ini.

    “Ikut berduka cita sedalam-dalamnya terhadap Vatikan,” jelasnya.

    Ia melihat umat katolik di sana melakukan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus dengan suasana yang khidmat.

    “Ya saya kira penghormatan umat katolik dan pemimpin dunia atas wafatnya beliau. Saya rasa itu yang saya lihat,” terangnya.

    “Kami juga memberikan penghormatan yang amat sangat terhadap Yang Mulia Paus Fransiskus atas warisan kerendahan hati, kesederhanaan, toleransi, hubungan antar-umat yang sangat baik dari Yang Mulia Paus Fransiskus,” tuturnya.

    Jokowi Tegur Sapa dengan Presiden FIFA hingga Presiden Prancis

    Ia sempat bertegur sapa dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. 

    Ia pun mengucapkan terimakasih atas dukungan FIFA dalam mentransformasikan sepakbola di Indonesia.

    “Hanya sebentar say hello aja. Saya kira kita mengucapkan terimakasih dukungan FIFA terhadap transformasi sepak bola Indonesia,” ungkapnya.

    Selain bertemu dengan Gianni, ia juga sempat bertegur sapa dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan beberapa kepala negara lain yang ikut menghadiri pemakaman ini.

    “Ngomong 1-2 menit (Presiden Prancis). Ketemu juga presiden dan perdana menteri yang lain,” jelasnya.

    Jokowi Bawa Surat Prabowo ke Vatikan, Sempat Selfie Sebelum Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus

    Momen Jokowi bawa surat Prabowo ke Vatikan, sempat selfie sebelum hadiri pemakaman Paus Fransiskus, terjadi saat Presiden ke-7 RI itu berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (24/4/2025) malam. 

    Jokowi menjadi utusan resmi dari Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto untuk menghadiri prosesi pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan pada Sabtu, 26 April 2025.

    Sebelum bertolak ke Roma, Jokowi tampak melayani permintaan swafoto dari sejumlah penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. 

    Mengenakan jas hitam dan dikawal pengamanan, Jokowi tetap ramah menyapa warga yang antusias.

    “Bapak, mau foto bapak,” kata salah satu wanita, yang disambut senyum Jokowi. 

    Tak lama, terdengar juga suara, “Pak Jokowi,” dari penumpang lain yang ikut meminta berfoto bersama.

    Kehadiran Jokowi di Vatikan tak hanya sebagai bentuk penghormatan negara, tetapi juga membawa surat pribadi dari Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah Vatikan. 

    Surat tersebut berisi ucapan duka cita atas wafatnya Paus Fransiskus dan harapan agar pesan-pesan kemanusiaan sang Paus tetap hidup.

    “Surat ini membawa pesan bahwa pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia merasa sangat kehilangan. Harapan kami, nilai-nilai kemanusiaan yang disampaikan Paus Fransiskus bisa diteruskan,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi.

    Seperti diketahui Paus Fransiskus meninggal dunia di Vatikan, Roma, Senin (21/4) dalam usia 88 tahun. 

    Berita duka tersebut disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell, Camerlengo Vatikan, pada Senin pukul 09.45.

    Vatikan mengumumkan bahwa Paus meninggal karena serangan stroke dan gagal jantung. 

    Beberapa jam sebelum wafat, Paus Fransiskus sempat tampil di hadapan publik pada Minggu Paskah untuk memberikan berkat.

    Ini pun menjadi sebuah momen yang mengejutkan sekaligus menguatkan umat yang berkumpul di Lapangan Santo Petrus.

    Pemakaman Paus Fransiskus telah digelar pada Sabtu pukul 10.00 waktu setempat. 

    Paus Fransiskus dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma, sesuai dengan permintaannya.

    Hal ini menjadikannya sebagai Paus pertama dalam lebih dari satu abad yang dimakamkan di luar wilayah Vatikan. 

    Sejumlah pemimpin dunia hadir dalam acara pemakaman Paus Fransiskus.

  • Jokowi Ceritakan Momen Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan, Indonesia dapat Tempat Terhormat – Halaman all

    Jokowi Ceritakan Momen Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan, Indonesia dapat Tempat Terhormat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SOLO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo berbagi cerita saat
    menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan, Sabtu (26/5/2025) bersama utusan lain.

    Jokowi mengatakan utusan dari Indonesia diberi tempat cukup terhormat berkat kedekatan kedua negara, Indonesia dan Vatikan.

    “Diberikan tempat yang terdepan di sisi kanan pada saat prosesi pemakaman sehingga ini menunjukkan hubungan dekat Indonesia dengan Vatikan. Ini penghormatan Vatikan terhadap Indonesia,” ungkap Jokowi saat ditemui di kediamannya, Senin (5/5/2025).

    Jokowi mengaku memberikan penghormatan kepada Paus Fransiskus yang dikenal sebagai sosok yang penuh keteladanan bagi umat katolik.

    Ia hadir bersama utusan lain di antaranya Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai; Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Eks Menteri ESDM, Ignasius Jonan. 

    Mereka datang atas penugasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya ke Vatikan atas penugasan utusan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam rangka pemakaman Yang Mulia Paus Fransiskus. Kemudian kami di sana juga diterima dengan baik,” tutur Jokowi.

    Prabowo meski tak hadir secara langsung, menurutnya, ikut berduka atas kepergian tokoh besar dunia ini.

    “Ikut berduka cita sedalam-dalamnya terhadap Vatikan,” jelasnya.

    Ia melihat umat katolik di sana melakukan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus dengan suasana yang khidmat.

    “Ya saya kira penghormatan umat katolik dan pemimpin dunia atas wafatnya beliau. Saya rasa itu yang saya lihat,” terangnya.

    “Kami juga memberikan penghormatan yang amat sangat terhadap Yang Mulia Paus Fransiskus atas warisan kerendahan hati, kesederhanaan, toleransi, hubungan antar-umat yang sangat baik dari Yang Mulia Paus Fransiskus,” tuturnya.

     

    Jokowi Tegur Sapa dengan Presiden FIFA hingga Presiden Prancis

    Ia sempat bertegur sapa dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. 

    Ia pun mengucapkan terimakasih atas dukungan FIFA dalam mentransformasikan sepakbola di Indonesia.

    “Hanya sebentar say hello aja. Saya kira kita mengucapkan terimakasih dukungan FIFA terhadap transformasi sepak bola Indonesia,” ungkapnya.

    Selain bertemu dengan Gianni, ia juga sempat bertegur sapa dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan beberapa kepala negara lain yang ikut menghadiri pemakaman ini.

    “Ngomong 1-2 menit (Presiden Prancis). Ketemu juga presiden dan perdana menteri yang lain,” jelasnya.

    JOKOWI & MACRON – Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menghadiri misa pemakaman Paus Fransiskus di Lapangan Santo Petrus, Vatikan, Sabtu (26/4/2025) waktu setempat. Foto momen Jokowi bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron. (Syarif Muhammad Fitriansyah/Ajudan Jokowi)

     

    Jokowi Bawa Surat Prabowo ke Vatikan, Sempat Selfie Sebelum Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus

    Momen Jokowi bawa surat Prabowo ke Vatikan, sempat selfie sebelum hadiri pemakaman Paus Fransiskus, terjadi saat Presiden ke-7 RI itu berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (24/4/2025) malam. 

    Jokowi menjadi utusan resmi dari Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto untuk menghadiri prosesi pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan pada Sabtu, 26 April 2025.

    Sebelum bertolak ke Roma, Jokowi tampak melayani permintaan swafoto dari sejumlah penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. 

    Mengenakan jas hitam dan dikawal pengamanan, Jokowi tetap ramah menyapa warga yang antusias.

    “Bapak, mau foto bapak,” kata salah satu wanita, yang disambut senyum Jokowi. 

    Tak lama, terdengar juga suara, “Pak Jokowi,” dari penumpang lain yang ikut meminta berfoto bersama.

    JOKOWI SELFIE DENGAN WARGA SEBELUM BERANGKAT KE PEMAKAMAN PAUS – Joko Widodo membawa surat pribadi Presiden Prabowo ke Vatikan dan sempat melayani permintaan selfie di Bandara Soekarno-Hatta sebelum berangkat menghadiri pemakaman Paus Fransiskus (INSTAGRAM JOKOWI)

    Kehadiran Jokowi di Vatikan tak hanya sebagai bentuk penghormatan negara, tetapi juga membawa surat pribadi dari Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah Vatikan. 

    Surat tersebut berisi ucapan duka cita atas wafatnya Paus Fransiskus dan harapan agar pesan-pesan kemanusiaan sang Paus tetap hidup.

    “Surat ini membawa pesan bahwa pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia merasa sangat kehilangan. Harapan kami, nilai-nilai kemanusiaan yang disampaikan Paus Fransiskus bisa diteruskan,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi.

     

    Paus Fransiskus Wafat

    Seperti diketahui Paus Fransiskus meninggal dunia di Vatikan, Roma, Senin (21/4) dalam usia 88 tahun. 

    Berita duka tersebut disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell, Camerlengo Vatikan, pada Senin pukul 09.45.

    Vatikan mengumumkan bahwa Paus meninggal karena serangan stroke dan gagal jantung. 

    Beberapa jam sebelum wafat, Paus Fransiskus sempat tampil di hadapan publik pada Minggu Paskah untuk memberikan berkat.

    Ini pun menjadi sebuah momen yang mengejutkan sekaligus menguatkan umat yang berkumpul di Lapangan Santo Petrus.

    PEMAKAMAN PAUS FRANSISKUS – Ribuan orang menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia, pada Sabtu (26/4/2025). Presiden Prabowo Subianto mengutus empat orang untuk mewakili pemerintah menghadiri pemakaman Paus Fransiskus yaitu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menkeu Thomas Aquinas Djiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia 2024, Ignasius Jonan. TRIBUNNEWS/KEDUBES RI di VATIKAN/TRIAS KUNCAHYONO (HO/TRIAS KUNCAHYONO)

    Pemakaman Paus Fransiskus telah digelar pada Sabtu pukul 10.00 waktu setempat. 

    Paus Fransiskus dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma, sesuai dengan permintaannya.

    Hal ini menjadikannya sebagai Paus pertama dalam lebih dari satu abad yang dimakamkan di luar wilayah Vatikan. 

    Sejumlah pemimpin dunia hadir dalam acara pemakaman Paus Fransiskus.

    (tribun network/thf/TribunSolo.com/Tribunnews.com)

  • Tanggapan Menteri HAM Soal Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak TNI

    Tanggapan Menteri HAM Soal Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirimkan anak-anak bermasalah ke barak militer tidak menyalahi standar HAM. 

    Menurut Pigai, langkah Dedi untuk mengirimkan anak-anak sekolah itu untuk dididik ke barak militer bukan merupakan corporal punishment, atau kekerasan fisik. Pigai menyebut langkah Dedi itu adalah bagian dari pendidikan pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab. 

    “Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan Corporal Punishment tetapi bagian dari pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab anak. Maka tentu tidak menyalahi standar Hak Asasi Manusia,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Senin (5/5/2025). 

    Adapun Pigai menjelaskan bahwa corporal punishment merupakan penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak sebagai bentuk hukuman atau disiplin. 

    Bentuknya, lanjut Pigai, bisa meliputi tindakan memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak. 

    “Dan ini kontroversial karena dampaknya yang negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Terkait hal ini pun masih dalam perdebatan, tapi yang dilakukan oleh Pemda Jabar tentu bukan ini,” jelas Pigai.

    Menurut Pigai, pendidikan yang diterapkan selama menyangkut pembinaan mental, karakter dan nilai maka bakal sesuai dengan prinsip dan standar HAM. 

    Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membeberkan alasan mengapa dirinya mengirim siswa bermasalah di Jabar agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025. Mulanya, dia menyoroti soal kenakalan akut yang dilakukan siswa.

    Mulai dari waktu malamnya digunakan bermain game mobile legend, berkumpul alias nongkrong dengan grup motornya sampai malam, hingga ada kasus siswa SMP melakukan pembunuhan berencana ke kakeknya. 

    Di sisi lain, dia juga menyebut orang tua siswa yang menjadi korban pinjaman daring atau pinjaman online (pinjol), korban bank emok (rentenir), hingga bank keliling. 

    Maka demikian, dia khawatir dalam jangka panjang anak-anak di Jawa Barat akan lemah dan tidak kompetitif, sehingga dia berencana mendidik siswa bermasalah di barak militer. 

    Apalagi, kata dia, saat ini banyak orang tua dan guru yang tak sanggup lagi menghadapi anak-anak yang jika dibiarkan bisa berujung kriminalisasi. 

    “Kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana. Maka, salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI/Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).