Xcloud.id

Tag: Nasrullah

  • Haji 2025, Kemenag Teken Kontrak dengan 13 Perusahaan Penyedia Hotel di Madinah

    Haji 2025, Kemenag Teken Kontrak dengan 13 Perusahaan Penyedia Hotel di Madinah

    Jeddah (beritajatim.com) – Persiapan pelaksanaan haji 2025 terus dimatangkan Kementerian Agama (Kemenag) RI. Satu di antaranya adalah terkait dengan fasilitas akomodasi (hotel) bagi kepentingan jemaah haji reguler di Kota Madinah.

    Pada musim haji 2025, Indonesia memperoleh alokasi sebanyak 220 ribu jemaah haji. Dari jumlah tersebut, lebih dari 203 ribu jemaah haji merupakan haji reguler yang dihandle Kemenag RI.

    Terkait dengan persiapan akomodasi (hotel) untuk jemaah haji 2025, Kantor Urusan Haji pada Konsukat Jenderal Republik Indonesia (KUH KJRI), Rabu (12/2/2025) kemarin menandatangani kontrak layanan akomodasi jemaah haji di Madinah. Kontrak ditandatangani Konsul Haji KJRI Jeddah dengan 13 perusahaan penyedia hotel. Hadir pada kesempatan itu, para pimpinan dari 13 perusahaan penyedia hotel.

    “Terima kasih sudah menghadiri acara kontrak hotel Madinah. Kami ucapkan selamat atas terpilihnya hotel-hotel Anda sekalian untuk melayani tamu-tamu Allah SWT dari Indonesia,” terang Nasrullah Jasam di Jeddah, Rabu kemarin sebagaimana dilansir website Kemenag RI, Kamis (13/2/2025).

    Di Kota Madinah nanti total ada 107 hotel yang disiapkan untuk 203.320 jemaah haji reguler. Jemaah haji ini diberangkatkan dalam dua gelombang. Untuk gelombang pertama dijadwalkan mulai terbang pada awal Mei 2025. “Proses pemilihan hotel-hotel ini berjalan obyektif, transparan, dan tanpa ada pungutan apapun,” tegas Jasam.

    “Kami mohon untuk tidak memberikan apapun kepada tim penyediaan dan para pegawai kantor urusan haji,” tambahnya.

    Sesuai dengan poin-poin yang tertera di naskah kontrak kerja, Kemenag meminta kepada penyedia hotel di Madinah memberikan layanan terbaik sesuai kontrak yang disepakati.

    Setelah teken kontrak hotel di Madinah, Kemenag memproses pemaketan layanan jemaah di Madinah. Prosesnya dilakukan melalui aplikasi e-hajj yang disiapkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. “Kita segera finalisasi kontrak e-hajj dan pemaketan layanan jemaah sebagai syarat proses penerbitan visa,” jelas Jasam. [air]

  • BSI Dapatkan Izin Usaha Bullion Bank dari OJK, Potensi Bank Emas di Indonesia Meningkat?

    BSI Dapatkan Izin Usaha Bullion Bank dari OJK, Potensi Bank Emas di Indonesia Meningkat?

    PIKIRAN RAKYAT – Bank Syariah Indonesia (BSI) dikonfirmasi telah mendapat izin usaha bullion bank atau bank emas. Izin tersebut dikeluarkan pada Rabu, 12 Februari 2025 kemarin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Sebelumnya, OJK mengumumkan bahwa BSI, salah satu bank anggota Himbara, memang berencana untuk mengajukan izin usaha bank emas dalam waktu dekat. Sampai hari kemarin, di Indonesia baru Pegadaian yang memiliki izin usaha bank emas.

    Izin yang dimiliki oleh bank emas meliputi berbagai layanan terkait emas, seperti deposito emas, pinjaman modal kerja emas, jasa titipan emas korporasi, dan perdagangan emas.

    “Dengar-dengar sih (izin usaha bulion BSI) mau diajukan dalam waktu dekat,” ungkap Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Ahmad Nasrullah di Jakarta, sehari sebelum izin tersebut dikeluarkan.

    Potensi Bank Emas di Indonesia

    Rencana BSI untuk memiliki izin usaha bank emas sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Meski demikian, OJK mengakui bahwa minat dari pelaku jasa perbankan lain untuk menjalankan usaha serupa masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

    “Minat (pelaku perbankan terhadap usaha bulion) rasanya sih ada, cuma karena memang ini kan (jenis usaha) baru (di Indonesia) ya, bukan konteks universal banking, tapi di UU P2SK itu disebutkan kegiatan usaha bulion, jadi mungkin karena barang baru, (pelaku perbankan) masih liat-liat,” kata Ahmad.

    Ahmad berpendapat bahwa kehati-hatian lembaga jasa keuangan dalam memulai bisnis bulion dapat dimaklumi. Sebagai pelaku bisnis, mereka tentu perlu mempertimbangkan keuntungan yang akan diperoleh.

    “Sebenarnya potensinya (usaha bulion di Indonesia) ada nih, ya jadi mungkin bank-bank yang lain masih mengintip-intip untuk masuk ke sini (bisnis bulion), kira-kira nih untung tidak sih gitu,” ujarnya.

    Keunggulan Pegadaian dan BSI

    Ahmad juga menyoroti Pegadaian dan BSI sebagai dua lembaga keuangan pertama di Indonesia yang telah mengajukan izin usaha bulion. Keduanya dinilai memiliki keunggulan karena telah lama berkecimpung dalam bisnis emas, seperti gadai emas di Pegadaian dan tabungan emas di BSI, meskipun masih dalam bentuk allocated gold account.

    Allocated gold account atau akun emas teralokasi merupakan perjanjian bilateral antara bank emas (bullion bank) dan nasabah. Dalam perjanjian ini, bank bertindak sebagai kustodian yang menyimpan emas fisik atas nama nasabah sesuai dengan kesepakatan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ini Untungnya Simpan Emas di Bullion Bank

    Ini Untungnya Simpan Emas di Bullion Bank

    Jakarta –

    Pemerintah tengah menggodok penyelenggara kegiatan usaha bank emas atau bullion bank. Salah satu kegiatan usahanya, masyarakat dapat menyimpan emas sekaligus mendapatkan bunga.

    Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Ahmad Nasrullah mengatakan saat ini memang sudah ada kegiatan usaha menyimpan emas.

    Namun, saat ini penyimpanan emas justru tidak gratis alias bayar. Melalui bullion bank, nasabah tidak perlu membayar untuk menyimpan emas. Justru nasabah akan mendapatkan bunga atau imbal hasil.

    “Nah, dengan adanya saving gold ini yang tadinya cuman nyimpen aja ya, bayar lah juga dong, mendingan dalam bentuk saving gold ya, enggak bayar ya, insya Allah sih aman ya, emasnya juga disimpan di penyimpanan institution ya. Nanti dapat bagi hasil atau bunga, dalam bentuk gramasi kayak tabungan biasa lah. Saya menyimpan dalam bentuk tabungan emas, nanti ada perjanjiannya, bisa disimpan 3 bulan, 6 bulan, atau berapa tahun, nanti return si nasabah tadi akan mendapatkan bagi hasil, dalam bentuk gramasi,” kata Ahmad dalam acara Seminar Bullion Fin

    (rrd/rrd)

  • OJK Beberkan Alasan RI Bentuk Bank Emas

    OJK Beberkan Alasan RI Bentuk Bank Emas

    Jakarta –

    Pemerintah berencana menyelenggarakan bisnis baru, yakni bullion bank atau bank emas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan alasan penyelenggaraan kegiatan usaha baru tersebut.

    Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Ahmad Nasrullah mengatakan berdasarkan kajian yang dipelajari, penyelenggaraan kegiatan usaha bank emas ini untuk mengoptimalkan potensi emas yang ada di Indonesia.

    “Khususnya yang masih disimpan di brankas mungkin tidak di bawah bantal akan dioptimalkan melalui skema salah satunya,” kata Ahmad dalam acara Seminar Bullion Financial Services in Indonesia: Opportunities and Challenges, di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Kemudian, usaha bullion dapat mendorong hilirisasi di sektor pertambangan, manufaktur, hingga ritel. Ahmad menjelaskan usaha bullion dapat mendorong keseluruhan ekosistem di Indonesia, mulai dari pengusaha hingga pengguna terakhir. Salah satunya, melalui pembiayaan di sektor-sektor yang digenjot untuk hilirisasi.

    “Contohnya lagi kita mungkin nanti dalam kapasitas OJK sebagai pengawas, ini bisa mendorong ya financing untuk men-support ekosistem yang ada di sini. Mungkin pembiayaan kepada refiners-nya, pembiayaan kepada manufacturer-nya dan segala macam. Nah ini jadi yang kami bayangkan,” tambah Ahmad.

    Menurut dia, usaha bullion memerlukan belasan tahun agar menjadikan kegiatan usaha tersebut menjadi kegiatan bisnis utama. Hal ini terbukti di Turki dan India. Untuk itu, dia berharap kegiatan ini dapat berjalan sehingga berbagai macam potensi dapat terwujud.

    “Ya mudah-mudahan kita dalam trend itu, makanya kita buat roadmap sampai 2045. Kita harapkan semua ekosistem ini bisa terbentuk ya dalam pemandu pemerintah nanti supaya kegiatan bullion juga seperti yang diharapkan beserta potensi-potensinya bisa terwujud,” terang dia.

    (rrd/rrd)

  • Dirjen Anggaran Kemenkeu jadi Tersangka, Penegakan Hukum di Era Prabowo Patut Diapresiasi

    Dirjen Anggaran Kemenkeu jadi Tersangka, Penegakan Hukum di Era Prabowo Patut Diapresiasi

    Jakarta, Beritasatu.com –  Presiden Prabowo Subianto menunjukkan tekad dan semangat luar biasa dalam penegakan hukum. Hal itu, ditunjukkan dari berbagai pengungkapan kasus korupsi dengan menetapkan tersangka yang tidak pandang bulu. 

    Contohnya yang teranyar adalah penetapan tersangka Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata oleh Kejagung hingga penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno oleh KPK.

    “Beberapa langkah berani dalam penegakan hukum tersebut membuktikan tekad Pak Prabowo Subianto dari niat dan semangatnya yang luar biasa dalam penegakan hukum. Tekad  membara itu beliau tunjukkan ke publik,” ucap pakar hukum Teuku Nasrullah kepada wartawan, Minggu (9/2/2025).

    Menurut Nasrullah, tekad dan semangat dalam penegakan hukum ini harus juga diikuti orang-orang terdekat sampai para pembantu Prabowo di pemerintahan.

    “Pembantunya punya integrasi yang tinggi untuk menjaga muruah beliau, tidak tercela, loyal, dan tidak menikam beliau di belakang. Tidak hanya jor-joran program 100 hari tapi kemudian loyo. Program tersebut disusun sedemikian rupa sehingga berkelanjutan secara terorganisir,” papar Nasrullah.

    Lebih lanjut, Nasrullah mengatakan para pembantu Prabowo juga harus mampu tampil seperti Prabowo, dengan niat baik yang sama dan seirama.

    “Sebagaimana Prabowo Subianto asli yang punya niat luhur dan mulia untuk memajukan dan memakmurkan Indonesia, rakyat, menciptakan keadilan di semua sektor, memotong mata rantai perdagangan, monopoli dan konglomerasi jahat yang sudah menggila,” pungkas Nasrullah menanggapi penegakan hukum di era Prabowo.

  • KPU Jatim tetapkan Khofifah-Emil sebagai pemenang Pilkada 2024

    KPU Jatim tetapkan Khofifah-Emil sebagai pemenang Pilkada 2024

    ANTARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Kamis (6/2), menetapkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Adas keputusan KPU Jatim tersebut, Khofifah menyatakan akan mengemban amanat untuk periode kedua dan membutuhkan dukungan dari segenap masyarakat dalam emimpin provinsi Jawa Timur. (Hanif Nasrullah/Agha Yuninda Maulana/Rijalul Vikry)

  •  Tim SAR Gabungan Temukan Korban Ke-25 Longsor Petungkriyono

     Tim SAR Gabungan Temukan Korban Ke-25 Longsor Petungkriyono

    TRIBUNJATENG.COM, KAJEN — Pencarian korban longsor dan banjri bandang di Desa Kasimpar, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, terus dilakukan.

    Hingga Minggu (26/1), sudah ada 25 korban yang berhasil dievakuasi dan dalam kondisi keadaan meninggal dunia. Adapun masih ada satu orang yang belum ditemukan.

    Satu korban, M Nasrullah Amin (38), warga Kelurahan Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, diangkat, pada Sabtu (25/1) pukul 09.34.

    Korban kedua, Tigar Hapriyanto (34), warga Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, diangkat tiga menit kemudian.

    Anggota SAR Bumi Santri, Fahri Diky mengatakan, tim SAR mengalami kendala saat akan melakukan evakuasi korban yang ke-24 dan ke 25.

    Pada hari keempat pencarian, Jumat (24/1), tim SAR gabungan sudah menemukan tiga korban, yakni satu korban di rumah Sekdes Kasimpar dan dua korban di area Allo Kafe.

    “Akan tetapi, yang berhasil dievakuasi hanya satu, atas nama Aurel. Adapun dua korban lagi belum dievakuasi karena korban tertimpa batu, dan bangunan,” kata Fahri kepada Tribun Jateng.

    Fahri menjelaskan, kendala yang dihadapi tim SAR gabungan yaitu di lokasi hujan, kabut tebal, akses yang susah, dan ditambah lagi korban ke-24 dan ke-25 ini terhimpit antara ujung jembatan dan beton.

    “Korban ke-24 terlihat bagian pinggang ke atas dan korban ke-25 terlihat dari pinggang ke bawah,” jelasnya.

    Tim SAR gabungan saat itu masih menggunakan alat manual untuk melakukan pencarian, di antaranya Rotariso, alkon, hammer, jack hammer manual, linggis, cangkul, dan sekop.

    Sementara itu, Kepala Kantor Basarnas Semarang, Budiono mengatakan, operasi pencarian pada hari ke-5 terpaksa dihentikan lebih cepat.

    Hal tersebut dilakukan karena hujan yang turun dengan intensitas tinggi mengguyur area pencarian.

    “Personel SAR gabungan terpaksa kami tarik karena hujan deras dan kami hentikan untuk hari ini (Sabtu—Red). Dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan yang bisa membahayakan tim gabungan” ujar Budiono.

    Dia mengungkapkan, tim SAR gabungan mengalami kendala saat hendak mengevakuasi korban ke-24 dan ke-25, yang terhimpit material longsor berupa batu besar.

     “Segala cara untuk bisa menyingkirkan bebatuan yang menghimpit kedua korban dengan peralatan yang ada seperti peralatan extrikasi.

    Untuk excavator belum bisa digunakan karena lokasi masih tidak aman untuk penggunaan excavator,” ungkapnya.

    Dengan ditemukannya dua korban tersebut maka jumlah total korban yang berhasil dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia menjadi 25 orang.

    Adapun satu korban yang masih dalam pencarian, yakni M Teguh Imanto.

    Dia menambahkan, sejak pencarian korban tanah longsor pada hari ke-4, setiap selesai bertugas tim SAR gabungan disemprot dengan cairan disinfektan sebagai langkah pencegahan timbulnya penyakit akibat pembusukan mayat.

    “Kami selalu menjaga kesehatan dari para personil SAR gabungan karena yang utama adalah keselamatan personel kami. Jangan sampai selesai operasi SAR, para personel jatuh sakit,” tambahnya. (dro) 

  • Layanan Haji di Saudi Masuk Tahap Tandatangan Kontrak, Vendor Diminta Komitmen

    Layanan Haji di Saudi Masuk Tahap Tandatangan Kontrak, Vendor Diminta Komitmen

    Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Urusan Haji (KUH) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah memastikan proses penyediaan layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan umum bagi jemaah haji Indonesia sudah memasuki tehap penandatanganan kontrak. 

    Staff Teknis Haji Nasrullah Jasam menekankan bahwa secara bertahap hari ini melaksanakan penandatanganan kontrak dengan para penyedia layanan di Arab Saudi. 

    Pada tahap awal, kata Konsul Haji pada KJRI Jeddah itu, penandatanganan kontrak dilakukan dengan penyedia akomodasi wilayah Mekkah.

    Penandatanganan berlangsung di kantor KUH, Musyrifah, Jeddah, Minggu (26/1/2025) 

    “Penandatanganan kontrak ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M yang sudah di depan mata,” ucap Nasrullah lewat rilis Kemenag, Selasa (28/1/2025).

    Dia melanjutkan bahwa ada 40 penyedia akomodasi yang menandatangani kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen KUH Zakaria Anshori.

    Penandatanganan kontrak dipimpin Staff Teknis Haji/Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

    Hadir menyaksikan, Plt. Irjen Kementrian Agama Faisal, Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron Bahauddin Ambary, Irwil I Itjen Kemenag Khairunnas, dan Irwil V Itjen Kemenag Ahmadun. Hadir juga, pengacara KUH Ehaab Abdulqadir Gamloo.

    Penandatanganan kontrak ini, kata Nasrullah, merupakan hasil dari kerja keras seluruh Tim Penyediaan Layanan.

    Mereka telah bekerja sejak Desember 2024, mulai dari proses seleksi hingga negosiasi harga dengah para calon penyedia layanan.

    Kuasa Pengguna Anggara (KPA) itu pun melanjutkan bahwa egiatan ini yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dari kontrak layanan akomodasi, kemudian layanan umum, katering dan transportasi, baik di Makkah maupun Madinah.

    “Tim telah bekerja keras siapkan layanan terbaik bagi jemaah haji. Insya Allah, target kita kontrak selesai sebelum 14 Februari 2p25. Sebab, Pemerintah Arab Saudi menetapkan 14 Februari 2025 sebagai batas akhir penandatanganan kontrak layanan,” tandas Nasrullah.

    Sementara itu, Plt. Irjen Kemenag RI Faisal mewanti-wanti para penyedia untuk mentaati komitmen kontrak yang telah ditandatangani.

    Mereka akan menghadapi sanksi akibat pelanggaran terhadap kontrak, baik berupa denda hingga daftar hitam (blacklist)di masa yang akan datang.

    Faisal juga memastikan aparat pemerintah tidak bermain-main dalam proses pengadaan pelayanan ini.

    “Penyedia diharapkan untuk melaporkan kepada Itjen apabila terdapat pihak-pihak yang meminta imbalan dalam bentuk apapun,” jelasnya.

    Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary mengajak para penyedia akomodasi dan penyedia layanan lainnya untuk menggunakan produk produk asal Indonesia dalam memberikan layanan kepada para jemaah ibadah haji Indonesia. 

    “Kami akan mengundang para penyedia layanan untuk menghadiri pameran produk Indonesia pada 23 atau 24 Februari 2025 di Jeddah agar mereka dapat bertemu dengan mitra mitra dari Indonesia,” pungkas Yusron.

  • Target Selesai Sebelum 14 Februari 2025, Persiapan Akomodasi Haji Dimulai

    Target Selesai Sebelum 14 Februari 2025, Persiapan Akomodasi Haji Dimulai

    Jakarta (beritajatim.com)– Proses penyediaan layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan umum bagi jemaah haji Indonesia telah memasuki tahap penting. Kantor Urusan Haji (KUH) di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah resmi memulai penandatanganan kontrak dengan penyedia layanan di Arab Saudi kemarin.

    Penandatanganan kontrak tahap awal dilakukan dengan 40 penyedia akomodasi di wilayah Mekkah. Acara berlangsung di Kantor KUH, Musyrifah, Jeddah, dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KUH Zakaria Anshori. Hadir pula Plt. Irjen Kementerian Agama Faisal, Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron Bahauddin Ambary, serta tim pendukung lainnya.

    “Penandatanganan kontrak ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 1446 H/2025 M yang semakin dekat,” ungkap Nasrullah Jasam, Konsul Haji KJRI Jeddah.

    Kerja Keras Tim Penyediaan Layanan

    Tahap ini adalah hasil dari kerja keras Tim Penyediaan Layanan yang telah berupaya sejak Desember 2024. Mereka melibatkan proses seleksi ketat dan negosiasi harga dengan calon penyedia layanan. Penandatanganan kontrak dilakukan secara bertahap, dimulai dari akomodasi hingga layanan umum, katering, dan transportasi, baik di Mekkah maupun Madinah.

    “Insya Allah, target kami adalah menyelesaikan semua kontrak sebelum batas akhir yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi, yaitu 14 Februari 2025.” ujar Nasrullah.

    Komitmen dan Pengawasan Ketat

    Plt. Irjen Kemenag RI Faisal mengingatkan para penyedia layanan untuk mematuhi kontrak yang telah disepakati. Pelanggaran terhadap kontrak akan dikenakan sanksi, mulai dari denda hingga masuk daftar hitam (blacklist) di masa mendatang.

    Selain itu, Faisal menegaskan bahwa aparat pemerintah akan bertindak transparan selama proses pengadaan layanan. Para penyedia layanan diimbau melaporkan jika terdapat praktik meminta imbalan yang melanggar aturan.

    Dorongan untuk Gunakan Produk Indonesia

    Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron Ambary, mengajak penyedia layanan untuk menggunakan produk-produk asal Indonesia dalam pelaksanaan layanan haji. “Kami akan mengundang penyedia layanan menghadiri pameran produk Indonesia pada 23 atau 24 Februari 2025 di Jeddah agar mereka dapat menjalin kemitraan langsung dengan pelaku usaha Indonesia,” ujar Yusron. [aje]

  • RI Mulai Teken Kontrak Layanan Haji 2025 di Saudi, Target Rampung Sebelum 14 Februari – Page 3

    RI Mulai Teken Kontrak Layanan Haji 2025 di Saudi, Target Rampung Sebelum 14 Februari – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia mulai menandatangani kontrak kerja sama secara bertahap dengan para penyedia layanan haji di Arab Saudi. Penandatangan kontrak tersebut dilakukan di Kantor Urusan Haji (KUH) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Arab Saudi, Minggu (26/1/2025) waktu setempat. 

    Total ada penyedia akomodasi yang menandatangani kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen KUH Zakaria Anshori. Penandatanganan kontrak dipimpin Staff Teknis Haji/Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

    “Penandatanganan kontrak ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M yang sudah di depan mata,” ujar Nasrullah Jasam dalam keterangan tertulis, Senin (27/1/2025).

    Penandatanganan kontrak ini, kata dia, merupakan hasil dari kerja keras seluruh Tim Penyediaan Layanan. Mereka telah bekerja sejak Desember 2024, mulai dari proses seleksi hingga negosiasi harga dengah para calon penyedia layanan.

    “Kegiatan ini yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dari kontrak layanan akomodasi, kemudian layanan umum, katering dan transportasi, baik di Makkah maupun Madinah,” ujar Nasrullah yang sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggara (KPA).

    “Tim telah bekerja keras siapkan layanan terbaik bagi jemaah haji. InsyaAllah, target kita kontrak selesai sebelum 14 Februari 2025. Sebab, Pemerintah Arab Saudi menetapkan 14 Februari 2025 sebagai batas akhir penandatanganan kontrak layanan,” katanya menambahkan.