Xcloud.id

Tag: Nasaruddin Umar

  • Prabowo gelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahan

    Prabowo gelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahannya berjalan, digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, sejumlah pejabat mulai mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 14.10, diantaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani.

    Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    “Saya dapat undangan rapat paripurna kabinet,” ujar Wamenag Romo Syafi’i.

    Romo Syafi’i mengatakan Sidang Kabinet Paripurna itu akan membahas tentang satu tahun jalannya pemerintahan. “Kaitannya setahun lah, kan hari ini tepat setahun jadi Presiden,” kata dia.

    Adapun Sidang Kabinet Paripurna terakhir dilaksanakan oleh Presiden Prabowo bersama para menteri Kabinet Merah Putih pada 31 Agustus 2025.

    Saat itu, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna setelah mengumpulkan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, usai situasi aksi unjuk rasa yang berujung ricuh dan menewaskan pengemudi ojek online.

    Sementara itu, masa satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran jatuh pada hari ini, Senin. Prabowo dilantik di Gedung DPR/MPR, di depan para legislator hingga presiden dan wakil presiden sebelumnya, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, pada 20 Oktober 2024.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dana BOS Madrasah dan BOP Raudlatul Athfal Cair Pekan Ini, Segini Besarannya – Page 3

    Dana BOS Madrasah dan BOP Raudlatul Athfal Cair Pekan Ini, Segini Besarannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta- Kementerian Agama (Kemenag) memastikan dana BOP (Bantuan Operasional Penyelenggaraan) Raudlatul Athfal (RA) dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Madrasah untuk Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2025 dicairkan pekan ini. Total alokasi yang akan disalurkan mencapai Rp 4,01 triliun.

    Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar mengatakan, BOP RA dan BOS Madrasah merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk wujudkan pendidikan agama dan keagamaan yang berkualitas.

    “Alhamdulillah, mulai pekan ini anggaran lebih 4 triliun rupiah bisa dicairkan untuk RA dan Madrasah,” kata Nasaruddin, melalui keterangan tertulis, Senin (20/10/2026).

    Dia menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, peningkatan mutu pendidikan yang merupakan amanah UUD 1945 adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan pendidikan unggul melalui lingkungan belajar mengajar yang efektif.

    “Sesuai arahan presiden, kita perlu wujudkan pendidikan bermutu untuk mencetak generasi unggul yang berdaya saing global,” ujarnya.

    Salah satu upaya mewujudkan pendidikan bermutu adalah memberikan dukungan operasional Pendidikan melalui penyaluran BOS Madrasah dan BOP RA.

  • Survei RILIS Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Amran Sulaiman dan Purbaya Menteri Berkinerja Terbaik

    Survei RILIS Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Amran Sulaiman dan Purbaya Menteri Berkinerja Terbaik

    “Dari data di lembaga survei RILIS yang kami temukan, untuk sementara, Pak Andi Amran Sulaiman dan Pak Purbaya Sadewa masuk dalam divisi I yang memperoleh tingkat kepuasan tertinggi atas kinerjanya. Mereka adalah sebagai menteri pertanian dan menteri keuangan,” katanya.

    Sementara itu, kata Arman, para menteri yang masuk dalam kategori divisi II sebanyak 6 orang. Mereka adalah Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya 78,8%, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono 72,4%, Menteri Agama Nasarudin Umar 72,1%, Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsoedin 70,6%, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi 70,2% dan Agus Gumiwang Kartasasmita 70,1%.

    Direktur Riset Lingkaran Strategis (RILIS) Arman Salam

    Dibawahnya, ada divisi III. Yaitu para menteri yang memiliki tingkat kepuasan publik atas kinerjanya dibawah 70%. Mereka antara lain, Menlu Sugiono 69,5%, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 68,1%, Menko Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra 63,4%, Menteri Pendidikan Tinggi dan IPTEK Brian Yuliarto 61,4%, Mendagri Tito Karnavian 61,3%, Menhub Dudy Purwagandhi 61,3%, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan 61,2%, Menpora Erick Thohir 61,2 dan Menkes Budi Gunadi Sadikin 60,2%.

    Selanjutnya, Arman menyebutkan sejumlah menteri yang masuk kategori divisi IV dengan tingkat kepuasan dibawah 60%. Mereka antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 57,8%, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq 57,4%, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choirul Fauzi dan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini masing-masing di angka 56,8%.

  • Profil Romo Syafii, Wamenag yang Nikahi Maya Suhasni Siregar di Masjid Al Azhar – Page 3

    Profil Romo Syafii, Wamenag yang Nikahi Maya Suhasni Siregar di Masjid Al Azhar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta- Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafi’i mengikat janji suci dengan Maya Suhasni Siregar di Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu, 18 Oktober 2025. Acara akad nikah Romo Syafi’i digelar pukul 09.00 WIB dan dilanjutkan dengan tasyakuran di Aula Buya Hamka.

    Pernikahan ini dihadiri banyak tokoh nasional, ulama, dan habaib. Di antara mereka, Habib Rizieq Syihab menjadi salah satu saksi pernikahan.

    Sebelum dengan Maya Suhasni, Romo Syafi’i pernah menikah dengan Khairina Rosita. Namun, Khairina Rosita meninggal dunia pada 2023 setelah berjuang melawan kanker. Dari pernikahan tersebut, dia dikaruniai tujuh anak dan kini juga memiliki cucu.

    Menteri Agama, Nasaruddin Umar mengaku sangat bahagia melihat Romo Syafi’i kini menikah lagi setelah dua tahun tanpa pendamping.

    “Kita sangat senang dan lega, Romo yang selama ini sendiri sekarang ada pendampingnya,” kata Nasaruddin Umar dikutip dari Instagramnya @nasaruddin_umar, Minggu (19/10/2025).

    Nasaruddin mengatakan, Kemenag akan menyambut bahagia kedatangan Maya Suhasni yang kini berstatus istri Romo Syafi’i.

    “Ibu Maya, selamat bergabung nanti dengan keluarga besar kita di Kemenag,” ucapnya.

  • Menag Mau Bikin OJK Syariah, Rp 1.000 T Dana Umat Tak Lagi Bebas Dipakai

    Menag Mau Bikin OJK Syariah, Rp 1.000 T Dana Umat Tak Lagi Bebas Dipakai

    Jakarta –

    Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, berkeinginan membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) versi syariah untuk mengatur penggunaan dana umat Islam. Dana umat ini punya potensi besar dan belum tergarap dengan baik.

    Nasaruddin menyebut, potensi dana umat sekitar Rp 1000 triliun per tahun. Selain itu, Indonesia menjadi negara dengan penduduk islam terbesar di dunia, yakni sekitar 2 juta penduduk.

    Dana umat ini bersumber dari zakat, wakaf, infaq jariyah, sedekah, jaminan produk halal, hingga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), termasuk instrumen investasi syariah seperti sukuk. Menurutnya, pengelolaan ini harus diawasi ketat melalui lembaga semacam OJK.

    “Nah itu kalau ini kita kelola, mungkin juga nanti ada semacam (lembaga) supaya nanti kontrol keuangannya itu bisa diatur sedemikian rupa. Kita pengin, saya membayangkan nanti kita akan memiliki semacam OJK syariah,” ungkap Nasaruddin dalam sambutannya di acara Peluncuran Produk Wakaf Berbasis Saham, dikutip dari YouTube Indonesia Stock Exchange, Sabtu (18/10/2025).

    Dengan kehadiran OJK syariah ini, terang Nasaruddin, lembaga pengelola dana umat seperti Baznas tidak dapat seenaknya menggunakan dana yang ada. Ia menyebut, OJK syariah ini dapat mengoptimalkan kelolaan dana umat yang hingga kini belum tergarap.

    “Nah kalo ini diatur dalam satu OJK syariah maka pundi umat sekitar Rp 1000 triliun per tahun ini, bukan main. Luar biasa, ini harta karun yang belum tergarap ini. Jangan-jangan ini hampir sama nilainya dengan pajak-pajak yang kita kembangkan ke yang diefektifkan pemerintah saat ini,” terangnya.

    Nasaruddin menyebut, dana umat yang dikelola secara baik dapat mengentaskan kemiskinan dari RI. Ia menerangkan, 20 juta penduduk dengan status miskin mutlak membutuhkan dana bantuan sekitar Rp 20 miliar. Dana umat yang dikelola Baznas diklaim dapat menyelesaikan persoalan tersebut.

    “20 juta orang miskin mutlak dibutuhkan Rp 20 miliar untuk membebaskan mereka. Separuh dana baznas saja mereka sudah bisa selesai. Nah ini kalau kita kumpulkan semuanya itu amat dahsyat,” jelasnya.

    Saat ini, Kementerian Agama (Kemenag) sendiri telah mendapat restu untuk membentuk sebuah lembaga khusus yang mengelola dana umat. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto sendiri yang memberinya nama, yakni Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU).

    Berdasarkan survei, Nasaruddin menambahkan, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327 triliun sementara yang dikumpulkan Baznas sebesar Rp 41 triliun. Kemudian, dari wakaf sebesar Rp 140 triliun, kurban Rp 180 triliun, fidyah dan kafarat masing-masing Rp 500 miliar dan Rp 660 miliar.

    Selain itu, potensi aqiqah Rp 10 triliun, pemberian uang pengganti perceraian atau iwad Rp 3,5 triliun, hingga luqathah atau tanah yang jatuh ke baitulmal sebesar sekitar Rp 20 triliun.

    “Kalau ini semuanya dikelola oleh lembaga khusus, kami tantang kepada Bapak Presiden waktu beliau membayar zakat, ‘Pak, pundi-pundi yang bisa kita peroleh itu hampir sama dengan pajak’. Pajak tahun lalu itu Rp 1.200 triliun. Nah kalau pundi-pundi ini diefektifkan, dioptimalkan itu bisa Rp 1,1 triliun. Kaget beliau. 50% saja berarti dana yang bisa kita peroleh dari pundi-pundi umat islam saja, belum katolik, protestan, hindu, itu lebih besar lagi,” pungkasnya.

    (fdl/fdl)

  • Rp25 Miliar untuk Audit 80 Pesantren, Cak Imin: Akan Diberikan Secara Adil

    Rp25 Miliar untuk Audit 80 Pesantren, Cak Imin: Akan Diberikan Secara Adil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan Rp25 miliar untuk mengaudit 80 pondok pesantren yang berisiko ambruk. Persen ya tengah berjalan.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan pihaknya telah melakukan. Bersama dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

    “Menindaklanjuti arahan Presiden prabowo, saya bersama prasetyo_hadi28, nasaruddin_umar, dan dody_hanggodo meneruskan diskusi perkembangan audit pesantren dan beberapa rencana paket kebijakan lainnya,” tulis Cak Imin di akun Threadsnya, dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Dia mengatakan bantuan yang akan diturunkan akan dilakukan secara adil. Selain pesantren, juga terhadap rumah ibadah, dan lembaga pendidikan keagamaan.

    “Bantuan negara akan diberikan secara adil — untuk pesantren, rumah ibadah, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya,” ujarnya.

    Hal tersebut, kata dia, agar tiap umat beragama bisa dengan aman dan nyaman beraktivitas.

    “Agar setiap santri, anak didik, dan umat beragama bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman. Bergerak, bertindak, berdaya!” ucapnya.

    Sementara itu, sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan jumlah pondok pesantren di Indonesia sebenarnya sangat banyak. Audit akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa gelombang.

    “Anggaran untuk mereview 80 sampling pertama, yang batch 1 itu sekitar Rp 25 miliaran,” kata Dody Hanggodo seperti dilansir dari Antara, Jumat (17/10/2025).

  • Pesantren Ajarkan Kesantunan, Lahirkan Budaya Hormat Anak pada Orang Tua

    Pesantren Ajarkan Kesantunan, Lahirkan Budaya Hormat Anak pada Orang Tua

    GELORA.CO – Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menanggapi kontroversi dari tayangan Trans7 yang diduga melecehkan kiai dan Pondok Pesantren Lirboyo. Dia mengaku merasa prihatin terhadap pemberitaan tersebut. 

    Sebab menurutnya, pesantren adalah benteng moral bangsa yang telah melahirkan generasi ulama, pemimpin, dan tokoh nasional.

    “Saya merasa sangat kaget dan prihatin dengan pemberitaan yang menempatkan pesantren secara negatif. Sekian ratus tahun pondok pesantren berkiprah mendidik manusia Indonesia agar menjadi masyarakat yang beradab, hingga mengkristal dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab,” kata Nasaruddin di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

    “Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tetapi pusat pembentukan moral, karakter, dan kemanusiaan. Mari bersama menjaga marwahnya,” sambungnya.

    Dia menilai, pondok pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat pembentukan karakter dan keadaban sosial. Jasa pondok pesantren bagi negeri juga tidak dapat disepelekan.

    Sejak ratusan tahun lalu, pesantren berperan besar dalam membentuk masyarakat Indonesia yang santun, taat, dan beradab. Kepercayaan masyarakat terhadap pesantren juga semakin meningkat. 

    Dengan demikian, dia mengajak seluruh masyarakat untuk memahami pesantren secara utuh dan kultural. Serta semua pihak untuk menjaga marwah pondok pesantren dan menghindari narasi yang bersifat stigma. “Tradisi pesantren mengajarkan kesantunan murid kepada kiai. Dari situ lahir budaya hormat anak kepada orang tua, yang kemudian berimbas pada rakyat yang berbakti kepada pemimpinnya,” jelasnya.

    Menurutnya, keseimbangan antara rakyat yang santun dan pemimpin yang berwibawa merupakan cerminan nilai-nilai yang tumbuh di lingkungan pesantren. 

    “Di mana ada rakyat yang santun, di sana biasanya ada pemimpin yang berwibawa. Dan di mana ada pemimpin yang berwibawa, di sana ada rakyat yang santun. Suasana kebatinan seperti inilah yang dibentuk oleh pondok pesantren,” tegasnya.

    Seperti diketahui, tagar #BoikotTrans7 tengah ramai diperbincangkan di media sosial X (Twitter) sejak Senin (13/10) malam hingga hari ini menyusul kontroversi tayangan yang dianggap menyinggung Pondok Pesantren Lirboyo.

    Aksi boikot itu muncul sebagai reaksi kekecewaan warganet terhadap program ‘Xpose Uncensored’ di Trans7 yang dinilai melecehkan pesantren dan ulama. Dalam episode program Xpose yang tengah ramai dibicarakan, menampilkan sejumlah narasi dan visual yang dinilai menciptakan stereotip negatif terhadap kehidupan di pesantren.

    Segmen itu pun memiliki judul yang provokatif dan tidak pantas, yakni ‘Santrinya minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehidupan di pondok?’.

    Potongan video tersebut viral dan memicu kemarahan publik karena dianggap menyinggung kehidupan santri dan melecehkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh dunia pesantren.

  • 83,5% Publik Puas Kinerja Prabowo, Sektor Energi Unggul

    83,5% Publik Puas Kinerja Prabowo, Sektor Energi Unggul

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga riset Index Politica mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 83,5% setelah satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih. Survei ini dilakukan pada 1–10 Oktober 2025 terhadap 1.600 responden di 27 provinsi, menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±3% dan tingkat kepercayaan 95%.

    Direktur Riset Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim, menyebut sektor energi menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    “Kementerian ESDM ini sangat vital. Banyak programnya belum terekspos, padahal berperan besar menjaga devisa dan memperkuat APBN,” ujarnya dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Fadhly menilai program B40 Biodiesel yang dijalankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia menjadi salah satu langkah konkret menuju kemandirian energi nasional.

    “Program ini menghemat sekitar Rp147 triliun. Jika ditingkatkan ke B45, potensi efisiensinya mencapai Rp197 triliun, dan bila mencapai B50, dampaknya terhadap neraca perdagangan dan APBN akan lebih besar lagi,” katanya.

    Menurutnya, program ini bukan hanya soal energi terbarukan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap penghematan impor bahan bakar minyak (BBM) dan stabilitas fiskal.

    Selain itu, Bahlil juga dinilai berhasil menghidupkan kembali sumur-sumur minyak tua yang sebelumnya tidak produktif.

    “Program revitalisasi sumur minyak yang dianggap tidak ekonomis ini berhasil meningkatkan lifting nasional,” ujar Fadhly.

    Program biodiesel dan bioetanol, lanjut Fadhly, sejalan dengan agenda transisi energi dan komitmen Net Zero Emission 2060.

    “Program biofuel seperti B40 dan rencana E10 bensin bukan hanya pro lingkungan, tapi juga pro rakyat. Program ini memperkuat ekonomi hijau dan mengurangi ketergantungan impor,” tegasnya.

    Fadhly menyebut keberhasilan program-program tersebut ikut berkontribusi pada tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran.

    “Sektor energi adalah tulang punggung ekonomi nasional. Kinerja ESDM memberi dampak nyata terhadap fiskal, lingkungan, dan stabilitas harga energi,” ujarnya.

    Tujuh Menteri Paling Dikenal Publik

    Dalam survei yang sama, masyarakat diminta menyebut nama menteri yang paling dikenal (top of mind). Hasilnya, tujuh menteri menempati posisi teratas:

    Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan – program stimulus Rp200 triliun ke bank Himbara dan BSI.
    Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM – program peningkatan lifting minyak dan biodiesel B45.
    Jenderal (Purn) Sjafri Sjamsoedin, Menteri Pertahanan – program transfer teknologi kapal selam, drone, dan pesawat tempur.
    Dr. Wihaji, Menteri BKKBN – penurunan angka stunting balita.
    Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan – revitalisasi irigasi dan bendungan.
    Dr. Amran Sulaiman, Menteri Pertanian – program swasembada beras dan jagung.
    Dr. Nasaruddin Umar, Menteri Agama – penurunan biaya haji.

    Sebanyak 87,5% responden mengaku mengetahui aktivitas dan kebijakan para menteri. Faktor utama yang memengaruhi persepsi publik mencakup keberhasilan program (41,5%), keramahan dan kesantunan (17,5%), serta pemberitaan positif di media (16,2%).

    Fadhly menegaskan, hasil survei ini menjadi barometer bagi arah kebijakan ekonomi nasional ke depan.

    “Kinerja sektor energi yang kuat, efisiensi fiskal, dan dorongan pada energi bersih menjadi kombinasi yang memperkuat kepercayaan publik. Ini fondasi penting menuju kedaulatan energi Indonesia,” tutupnya.

  • Respons Tayangan Viral Santri Ngesot dan Kiai Terima Amplop, Menag Nasaruddin Minta Media Tidak Mengusik Pesantren

    Respons Tayangan Viral Santri Ngesot dan Kiai Terima Amplop, Menag Nasaruddin Minta Media Tidak Mengusik Pesantren

    GELORA.CO – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar merespon video viral santri ngesot dan kiai terima amplop yang tayang di Trans7. Dia merasa prihatin atas tayangan tersebut. Nasaruddin meminta media tidak mengusik kehidupan pesantren, apalagi dengan narasi yang negatif. 

    Nasaruddin mengatakan pesantren adalah lembaga pendidikan yang menanamkan adab kepada santrinya. Untuk itu dia kecewa dengan tayangan yang menggambarkan aktivitas pesantren tersebut, apalagi disertai dengan narasi yang tendensius.

    “Kenapa mengusik orang yang mengajak orang beradab. Kenapa yang tidak diusik adalah orang-orang yang berkebalikannya (tidak beradab),” kata Nasaruddin di komplek Bandara Halim Perdanakusuma (15/10) pagi. Dia mengatakan di masyarakat banyak kelompok yang kehilangan adab. Seharusnya kelompok-kelompok yang tidak beradab seperti, diangkat untuk dikritisi.

    Dia menegaskan, selaku Menteri Agama merasa sangat kaget dan prihatin atas tayangan itu. Imam Besar Masjid Istiqlal itu menjelaskan dari sekian ratus tahun berdirinya pondok pesantren di Indonesia, sangat berjasa untuk menciptakan masyarakat di Indonesia yang beradab. Menurut Nasaruddin keberadaban Indonesia menjadi kebanggaan Indonesia. Di dalam pesantren dibudayakan bagaimana seorang murid menghargai seorang guru. Bagaimana seorang santri menghormati kiainya.

    “Jangan melihat pemandangan apa yang terjadi di situ. Tetapi energi spiritual yang diperoleh melalui pesantren,” jelasnya. Dari pembiasaan adab di pesantren, para santri memahami bagaimana yang seharusnya dilakukan seorang anak kepada kedua orang tua. Lebih jauh lagi, bagaimana yang seharusnya dilakukan seorang rakyat dan pemimpin.

    “Di mana ada rakyat yang santun, biasanya di situ ada pemimpin yang beribawa,” katanya. Suasana kebatinan seperti itu yang diperkenalkan pondok pesantren, hingga Indonesia jadi bangsa yang berkadilan dan beradab ini.

    Dia menegaskan masyarakat Indonesia seharusnya berterima kasih kepada pondok pesantren. Nasaruddin menyebut sudah tiga abad pondok pesantren berbiasa dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang santun. “Tidak pada tempatnya kita mengusik ketenangan kepada pondok pesantren,” katanya.

    “Saya mohon kepada kita semuanya, mari kita memberikan tempat yang terhormat kepada para kiai, para pondok pesantren. Karena guru peradaban bangsa kita adalah para pondok pesantren,” jelasnya. Nasaruddin berharap kejadian tayangan Trans7 itu terakhir kali dan tidak terulang di kemudian hari. Harus jadi pelajaran bagi media dalam menghadirkan tayangan yang berkualitas. 

    Sebelumnya kecaman datang dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Dia menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan program “Expose Uncensored” di Trans7 yang ditayangkan pada Senin, 13 Oktober 2025. 

    Menurutnya, tayangan tersebut tidak hanya melanggar prinsip jurnalisme. Tetapi juga melecehkan pesantren dan tokoh-tokohnya. Dia menilai isi tayangan tersebut secara terang-terangan telah menghina dan merendahkan dunia pesantren.

    Tidak hanya menyentuh institusi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Tetapi juga menyudutkan tokoh-tokoh pesantren yang sangat dihormati oleh warga Nahdliyin

    Sementara itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menindak stasiun televisi bersangkutan. Respon tersebut disampaikan Ketua MUI Bidang Infokom (Informasi dan Komunikasi) KH Masduki Baidlowi di Jakarta (14/10). 

    Masduki mengatakan tindakan tegas dari KPI diperlukan, karena tayangan Trans7 melalui program Expose dianggap menyinggung pesantren dan Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri KH Anwar Manshur. 

    Masduki sangat menyayangkan tayangan tersebut. Karena dinilai tidak cover both side, crosscheck, profesional dan sangat tendensius. Dia menegaskan MUI meminta sesuai regulasi dan peraturan yang ada agar KPI menegur Trans 7. “Karena ini penyiarannya sangat tendensius. Yang disinggung ini pesantren besar berpengaruh, tokohnya juga pengurus PBNU,” kata Masduki. 

    Mantan Staf Khusus Wakil Presiden Ma’ruf Amin itu menilai tayangan tersebut merupakan persoalan serius yang tidak main-main. Pasalnya terjadi tayangan yang tidak bermutu. Bahkan cenderung menghina tradisi yang ada di pesantren. 

    “Saya kira sangat berbahaya kalau tidak dilakukan tindakan oleh KPI bisa menimbulkan tanggapan yang emosional. Saya kira jangan sampai terjadi,” sambungnya. Masduki mengungkapkan Alumni Pondok Pesantren Lirboyo juga telah mengadukan persoalan ini ke MUI. Dia menegaskan bahwa tayangan tersebut sangat tendensius.

    MUI meminta KPI harus segera memanggil dan menegur Trans 7, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab dan terlibat dalam tayangan tersebut. “Jangan-jangan yang terlibat memiliki agenda tendensius karena mungkin ada perbedaan-perbedaan pemahaman yang secara idelogis,” jelasnya. Sehingga akhirnya menimbulkan siaran seperti itu. Baginya kondisi seperti itu sangat berbahaya.

  • Rencana Bantuan Pemerintah untuk Pesantren, Pakai APBN hingga Tambah Anggaran Kemenag Nasional 15 Oktober 2025

    Rencana Bantuan Pemerintah untuk Pesantren, Pakai APBN hingga Tambah Anggaran Kemenag Nasional 15 Oktober 2025

    Rencana Bantuan Pemerintah untuk Pesantren, Pakai APBN hingga Tambah Anggaran Kemenag
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tragedi runtuhnya Mushala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo, yang menelan korban jiwa puluhan santri, menjadi peringatan bersama tentang pentingnya infrastruktur bangunan.
    Mencegah terjadinya peristiwa serupa, pemerintah resmi menandatangani nota kesepahaman bersama lintas kementerian dalam upaya membantu memperkuat infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia.
    Nota kesepahaman ini disepakati oleh Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin keselamatan warga, terutama para santri dan anak didik di lingkungan pesantren.
    “Saya sangat bangga dan bersyukur, penandatanganan kesepahaman ini adalah bagian dari upaya kita menjamin keselamatan setiap warga, menjamin keselamatan para anak didik, para santri generasi penerus bangsa,” ujar Cak Imin usai penandatanganan.
    Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kata Cak Imin, pemerintah berkomitmen untuk memberikan sejumlah bantuan bagi pesantren sejalan dengan persiapan menuju Indonesia Emas 2045.
    “Setelah kami melaporkan dan Presiden memberikan arahan, beliau memerintahkan agar pemerintah hadir menangani, mengatasi, dan membuat perencanaan agar peristiwa tragis tidak terulang kembali,” ucap dia.
    Pemerintah menetapkan kriteria pesantren yang akan menjadi prioritas penerima bantuan infrastruktur dalam program perbaikan dan penguatan sarana pendidikan keagamaan.
    Bantuan akan difokuskan terlebih dahulu kepada pesantren-pesantren dengan jumlah santri yang besar dan kondisi ekonomi yang terbatas.
    “Untuk prioritas pertama, jumlah siswanya di atas 1.000 orang, dan yang ketiga, yang memang betul-betul tidak mampu untuk meneruskan bangunan itu,” ujar Cak Imin.
    Cak Imin memastikan bahwa pemerintah akan tetap berupaya agar tidak ada pesantren yang terabaikan, terutama yang memiliki kondisi bangunan rawan dan tidak layak huni.
    Menurutnya, bantuan infrastruktur bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan pendidikan yang layak, aman, dan bermutu.
    “Karena itu kita akan terus hadir sebagai komitmen pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan lembaga pendidikan yang layak, aman, nyaman, dan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang mencerdaskan, yang melahirkan generasi yang tangguh,” tutur Cak Imin.
    Kata Cak Imin, kriteria teknis telah diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi Prabowo menginginkan agar bantuan diberikan secara lebih luas.
    “Ini kehadiran pemerintah, dan Presiden maunya tidak hanya sekadar syarat itu, semuanya dibantu. Kalau itu syarat yang dimunculkan oleh Menteri PU, maklum ada kalkulasi anggaran dan seterusnya,” ujarnya.
    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, santri-santri di Pondok Pesantren juga merupakan anak-anak bangsa yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.
    Usai ada tragedi runtuhnya Mushala Ponpes Al Khoziny, kata Menag, Prabowo memberikan arahan untuk menambahkan sedikit anggaran kepada Kementerian Agama.
    “Alhamdulillah dengan perhatian Bapak Presiden Prabowo kemarin juga kami mendapatkan apresiasi dan mendapatkan sedikit anggaran tambahan untuk memperhatikan madrasah yang swasta ini,” ucap Nasaruddin.
    Nasaruddin tidak merinci berapa anggaran yang ditambah.
    Ia hanya memastikan bahwa pemerintah akan hadir untuk mengatasi dan mengawasi agar tragedi Ponpes Al Khoziny tidak terulang lagi.
    Menurut dia, santri juga merupakan anak-anak bangsa yang perlu diperhatikan pemerintah meskipun pondok pesantren dikelola oleh swasta.
    “Kami juga mengimbau kepada warga masyarakat bahwa bagaimana pun, anak-anak yang nyantri di Pondok Pesantren itu adalah anak-anak bangsa juga,” kata dia.
    Cak Imin berujar, Prabowo menaruh perhatian khusus terhadap tiga hal terkait pondok pesantren.
    Pertama adalah soal keselamatan dan kenyamanan bagi para santri yang mengenyam pendidikan di pesantren.
    Kedua, solusi terhadap permasalahan.
    Terakhir, Prabowo dalam perjuangannya memiliki hubungan yang erat dengan pesantren sebagai lembaga pendidikan.
    “Ini tidak bisa dipungkiri dalam kesejarahan beliau dan pesantren yang memang memiliki hubungan yang khusus, sehingga perjalanan perjuangan beliau senantiasa dalam lindungan restu dan doa para kiai dan ulama,” kata Cak Imin.
    “Doa restu para ulama menurut Presiden senantiasa menjadi titik awal, terutama dalam peran beliau sebagai Tentara Nasional Indonesia,” imbuh dia.
    Prabowo, kata Cak Imin, ingin para santri dapat mengenyam pendidikan di lingkungan yang aman dan nyaman.
    “Kita akan terus hadir sebagai komitmen pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan lembaga pendidikan yang layak, aman, nyaman, dan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang mencerdaskan, yang melahirkan generasi yang tangguh,” ujar Cak Imin.
    Pemerintah juga berencana menggunakan APBN untuk membantu pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo.
    Menurut Cak Imin, Ponpes Al Khoziny layak mendapatkan bantuan dari APBN setelah insiden tragis yang menewaskan puluhan santri beberapa waktu lalu.
    Sebab, pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap kondisi 1.900 santri yang masih harus melanjutkan proses belajar di tengah keterbatasan fasilitas pascabencana.
    “Al Khoziny di Sidoarjo ini layak dibantu APBN, karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja?” ujar Cak Imin.
    Ia menambahkan, meski pemerintah tetap melakukan audit dan penelusuran terhadap potensi kelalaian dalam insiden tersebut, fokus utama tetap pada keberlanjutan pendidikan para santri.
    “Yang paling penting bagi pemerintah adalah perlindungan rasa aman dan nyaman dalam belajar. Itu kewajiban pemerintah, itu wujud kehadiran negara. Soal anggaran itu hanya bagian kecil dari kewajiban,” tegasnya.
    Prabowo disebut telah memberikan instruksi langsung agar pesantren yang terdampak tidak hanya diaudit, tetapi juga dibantu untuk segera pulih.
    “Presiden memerintahkan bukan saja diaudit, tapi juga dibantu. Banyak pesantren juga yang tidak mau dibantu karena tumbuh dari keswadayaan. Itu justru kekuatan yang harus dijaga oleh pemerintah,” kata Cak Imin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.