Tag: Nasaruddin Umar

  • Peringatan Isra Mikraj di Masjid Istiqlal Senin Malam Diperkirakan Dihadiri 15.000 Jemaah

    Peringatan Isra Mikraj di Masjid Istiqlal Senin Malam Diperkirakan Dihadiri 15.000 Jemaah

    Jakarta, Beritasatu.com – Peringatan Isra Mkiraj 1446 H di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Senin (27/1/2025) malam diprediksi akan dihadiri lebih dari 15.000 jemaah. Acara yang diselenggarakan oleh Majelis Rasulullah ini akan menghadirkan sejumlah ulama dan habaib terkemuka.

    “Biasanya jumlah jemaahnya sekitar 15.000-an,” ujar Abu Hurairah, pengurus Masjid Istiqlal kepada Beritasatu.com, Senin (27/1/2025).

    Agenda bertajuk “Tabligh Akbar Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW” ini dijadwalkan dimulai pukul 19.30 WIB. Salah satu ulama yang akan hadir adalah Kiyai Bahauddin Nursalim, atau yang akrab dikenal dengan Gus Baha.

    Sebelumnya, peringatan Isra Mikraj di Masjid Istiqlal telah dimulai sejak pukul 13.00 WIB pada hari yang sama. Menteri Agama Nasaruddin Umar turut menghadiri acara tersebut bersama tokoh-tokoh muslim lainnya, seperti Habib Husein bin Ja’far Alhadar dan Quraish Shihab.

    Isra Mikraj sendiri merupakan momen sakral bagi umat Islam yang memperingati perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam menerima perintah salat lima waktu, yang menjadi inti dari ibadah umat muslim.

  • Survei: Menkeu dan Menteri BUMN dinilai bekerja baik di 100 hari kerja

    Survei: Menkeu dan Menteri BUMN dinilai bekerja baik di 100 hari kerja

    saat ditanya lebih lanjut mengenai kepuasan dari menteri kabinet merah putih yang diketahui responden, maka Menteri Agama Nasaruddin Umar menempati posisi pertama dengan 92,8 persen yang mengenal dirinya turut puas dengan kinerjanya, lalu Sekretaris

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi dua menteri teratas yang dinilai berkinerja paling baik pada masa 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih.

    Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa Sri Mulyani mendapatkan posisi pertama dengan 11,4 persen, sedangkan Erick meraih 11,2 persen, untuk kategori menteri berkinerja baik berdasarkan top of mind responden.

    “Artinya, kami tidak beri pilihan jawaban apa pun,” kata Burhanuddin dalam rilis survei yang dilakukan secara daring dan disaksikan dari Jakarta, Senin.

    Menurut dia, hasil survei juga tidak mengalami banyak perbedaan saat responden diberikan daftar nama menteri Kabinet Merah Putih.

    Ia menjelaskan bahwa Erick menempati posisi pertama dengan 14,2 persen, sedangkan Sri Mulyani berada di posisi kedua dengan 13,2 persen untuk menteri berkinerja baik menurut responden.

    “Jadi, ketika kami beri daftar nama itu tidak menambah jawaban responden secara signifikan. Artinya, penilaian kinerja paling baik itu sangat dipengaruhi awareness (pengetahuan, red.) responden terhadap nama-nama menteri yang ada di kepala mereka, sehingga ketika kami beri daftar nama sekalipun itu masyarakat tidak berkurang signifikan terkait dengan nama-nama menteri yang dipersepsikan positif,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa surveyor mencoba menanyakan nama satu per satu menteri terhadap responden untuk mengetahui popularitas.

    Hasilnya, lanjut dia, Erick menempati posisi pertama dan mendapatkan 67,8 persen, dan diikuti oleh Sri Mulyani di posisi kedua dengan 67,5 persen.

    Namun demikian, saat ditanya lebih lanjut mengenai kepuasan dari menteri kabinet merah putih yang diketahui responden, maka Menteri Agama Nasaruddin Umar menempati posisi pertama dengan 92,8 persen yang mengenal dirinya turut puas dengan kinerjanya.

    Selanjutnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendapatkan 90,1 persen, dan diikuti oleh Sri Mulyani dengan 89,7 persen, serta Erick Thohir yang meraih 89,3 persen.

    Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada periode 16-21 Januari 2025. Populasi survei merupakan seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan

    Sampel survei dipilih melalui metode multistage random sampling sebanyak 1.220 responden; terdiri dari 49,9 persen laki-laki, dan 50,1 persen perempuan. Sementara itu, toleransi kesalahan survei diperkirakan kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dan asumsi simple random sampling.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pesan Menag Nasaruddin Umar pada Peringatan Isra Mikraj: Mari Tegakkan Salat

    Pesan Menag Nasaruddin Umar pada Peringatan Isra Mikraj: Mari Tegakkan Salat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak umat Islam untuk menegakkan salat sebagai salah satu pesan terpenting dari peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW. Menurut menag, peristiwa monumental Isra Mikraj tidak hanya menjadi perjalanan suci, tetapi juga membawa pesan mendalam bagi kehidupan umat manusia.

    “Salat adalah oleh-oleh dari Isra Mikraj. Karenanya, pesan terpenting dari peringatan ini adalah menegakkan salat. Mari menegakkan salat,” ujar Menag Nasaruddin Umar dalam keterangan resminya, dikutip Senin (27/1/2025).

    Isra Mikraj adalah salah satu dari tiga perjalanan penting dalam kehidupan Rasulullah SAW, selain hijrah dari Makkah ke Madinah dan Haji Wada. Isra Mikraj melambangkan puncak perjalanan spiritual seorang hamba (al-abd) menuju Sang Pencipta (al-Khalik) menuju kesempurnaan rohani (insan kamil).

    “Rasulullah dalam hadisnya menyebut salat sebagai mi’raj-nya orang mukmin. Salat juga merupakan tiang agama,” tambah menag.

    Menag menjelaskan, salat adalah fondasi spiritualitas yang mengajarkan kedisiplinan, ketundukan, dan hubungan yang erat dengan Allah SWT. Salat juga ditutup dengan salam, yang membawa pesan tentang pentingnya menebar kedamaian dan keselamatan kepada sesama manusia.

    Dikatakan menag, salat menguatkan fondasi spiritual dalam membangun umat dan bangsa. Ketika fondasi ini kokoh, nilai-nilai keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan akan tumbuh serta memberikan manfaat bagi semua. Salat juga mengajarkan keseimbangan antara hubungan dengan Allah SWT dan hubungan dengan sesama manusia.

    Menag berharap, peringatan Isra Mikraj tahun ini menjadi momen refleksi bagi umat Islam untuk memperkuat iman, memperbaiki amal, dan membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

    “Dengan menjadikan spiritualitas sebagai landasan dan salat sebagai pilar, mari hadirkan peradaban yang penuh rahmat dan keberkahan,” pesan menag.

  • Pesantren Berkontribusi dalam Pembangunan Bangsa

    Pesantren Berkontribusi dalam Pembangunan Bangsa

    loading…

    Menag Nasaruddin Umar menyatakan pondok pesantren dan para kiai banyak berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional. Foto/Ist

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan pondok pesantren dan para kiai banyak berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Pesantren banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional yang bereputasi hingga internasional.

    “Banyak pondok pesantren, temasuk pondok pesantren ini telah banyak melahirkan alumni. Mereka ada yang bereputasi nasional hingga internasional. Karena itu kita mohon betul semoga pondok pesantren ini terus berkembang,” kata Nasaruddin Umar saat Peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Mardhotillah, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Minggu (26/1/2025).

    Menag menyampaikan bahwa pada 27 Rajab umat Islam akan melaksanakan peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW. Perjalanan Isra Mikraj Itu sesungguhnya mempunyai makna yang dalam yakni pensucian diri.

    “Di dalam kitab-kitab kuning dikenal dua macam pensucian (tasbih). Pertama, Pensucian Allah terhadap segala hal yang di dalam pikiran dan perasaan manusia,” katanya.

    Misalnya, lanjut Menag, ada seorang tentangga tidak pernah salat, tapi kaya. Sementara tentangga lainnya, siang malam melakukan salat, tahajjud, ngaji, zikir tidak putus, tapi pendapatan seret. Pikiran seperti ini juga harus disingkirkan.

    “Ketika Allah SWT menyuruh untuk bertasbih, bukan hanya membaca tasbih, namun perintah sesungguhnya adalah membersihkan pikiran, jiwa kita terhadap segala sesuatu hal. Kalau orang kecewa, sebetulnya dia protes kepada Allah SWT. Setiap manusia pasti pernah kecewa, tapi jangan sampai melampaui batas,” pesan Nasaruddin Umar.

    Menag juga menyampaikan bahwa ketika seseorang mengetahui apa hikmah di balik kekecewaan dan musibah, pasti seseorang itu bisa mensyukuri musibah yang terjadi. Oleh karenanya, setiap orang itu harus banyak-banyaknya membaca dan memakanai ayat-ayat Allah. Musibah itu adalah pencuci dosa yang dilakukan dimasa lampau.

    “Jangan sering kecewa, sedikit-sedikit marah, dendam dan sebagainya. Mereka yang seperti itu adalah menentang takdir Allah SWT. Semakin dalam kita mendalami agama, maka kita akan senyum menghadapi masalah dan menjalani hidup,” pesannya.

    “Mari mensucikan diri dari negatif dan positif. Kebaikan Allah SWT itu tidak bisa dilukiskan kepada sesuatu hal apapun. Jika manusia diuji dengan penderitaan, dan mengeluh belum sempurna tasbih nya. Jika manusia diuji dengan kesenangan, maka harus bersyukur. Maka bersabar juga saat diuji dengan penderitaan. Kunci hidup adalah syukur dan sabar. Maka syukur dan sabar harus dimiliki manusia,” tegas Nasaruddin Umar.

    (shf)

  • Fenomena Pasangan Muda Bercerai Marak, Menag Minta BP4 Turun Tangan – Halaman all

    Fenomena Pasangan Muda Bercerai Marak, Menag Minta BP4 Turun Tangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Agama(Menag) Nasaruddin Umar resmi mengukuhkan kepengurusan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Jakarta pada Jumat (24/1/2025).

    Menurut Menag sekarang ini salah satu tantangan besar di Indonesia, adalah tingginya angka perceraian, terutama di kalangan pasangan muda dengan usia pernikahan di bawah lima tahun.

    “Banyak sekali perceraian terjadi pada usia rumah tangga di bawah lima tahun. Ini bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga menjadi tantangan sosial yang besar. Anak-anak yang masih kecil kehilangan orang tua yang utuh, sementara janda-janda muda seringkali terjebak dalam kesulitan ekonomi dan sosial,” ujar Nasaruddin dalam sambutannya di ruang VIP Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (26/1/2025).

    Ia menjelaskan, perceraian usia muda kerap dipicu berbagai tekanan, seperti desakan biologis, tuntutan sosial, hingga tekanan ekonomi. Menag mengingatkan agar masyarakat tidak hanya menyalahkan perempuan yang bercerai muda, tetapi melihat mereka sebagai korban dari sistem sosial dan budaya yang kurang mendukung.

    Menag menegaskan pentingnya peran BP4 dalam mencegah dan menangani krisis rumah tangga di masyarakat. BP4 yang berada di bawah binaan Kementerian Agama, memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung keutuhan keluarga melalui mediasi, konseling, dan edukasi.

    “BP4 harus menjadi tempat pertama yang diingat masyarakat saat menghadapi masalah keluarga. Kita ingin konflik selesai di BP4, tanpa harus berlanjut ke pengadilan. Selain itu, BP4 juga harus hadir sebagai agen perubahan sosial, membantu membangun ketahanan keluarga di tengah berbagai tekanan zaman,” jelasnya.

    Dikatakan Menag, pengurus BP4 memiliki tugas besar yang disebut sebagai “jihad sosial.” Ada lima bentuk jihad yang menjadi prioritas BP4:

    1. Berjihad melestarikan keluarga: Menciptakan harmoni dalam rumah tangga agar keluarga menjadi tempat yang aman dan sejahtera.
    2. Menutup pintu-pintu maksiat: Mengedukasi masyarakat untuk menjauhi perilaku yang dapat merusak nilai-nilai keluarga.
    3. Menyelamatkan anak-anak: Memberikan perlindungan psikologis dan sosial bagi anak-anak yang terdampak konflik rumah tangga.
    4. Menyelamatkan perempuan: Memberdayakan perempuan agar tidak terjebak dalam stigma sosial pascaperceraian.
    5. Menyelamatkan bangsa dan negara: Memastikan keluarga Indonesia menjadi fondasi yang kuat untuk membangun generasi penerus yang berkualitas.

    “Pekerjaan ini adalah panggilan moral bagi kita semua. Menyelamatkan keluarga sama dengan menyelamatkan bangsa. BP4 harus menjadi rumah besar bagi solusi dan harapan,” tegas Nasaruddin Umar.

    BP4 akan memperluas layanan mediasi dan konsultasi hingga ke tingkat KUA di seluruh Indonesia. Dengan melibatkan tenaga ahli dari berbagai disiplin, seperti psikolog, advokat, dan pakar hukum, BP4 siap memberi pendekatan holistik dalam menangani konflik rumah tangga.

    Menag juga menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai platform, seperti media sosial, website, hingga YouTube. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga.

    Mengakhiri sambutannya, Imam Besar Masjid Istiqlal itu juga mengingatkan bahwa krisis perceraian bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang masa depan bangsa. “Keluarga adalah pilar utama dalam membangun negara. Dengan kehadiran BP4 yang lebih aktif dan responsif, saya optimis kita dapat menekan angka perceraian dan menyelamatkan generasi mendatang,” tutupnya.

    Pengukuhan BP4 ini menandai langkah besar dalam upaya Kementerian Agama untuk mengatasi krisis perceraian di Indonesia. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat, BP4 diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi keluarga Indonesia.

  • Menag Nasaruddin Minta BP4 Atasi Krisis Perceraian Usia Muda – Page 3

    Menag Nasaruddin Minta BP4 Atasi Krisis Perceraian Usia Muda – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi mengukuhkan kepengurusan Badan Pembinaan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Jakarta pada Jumat (24/1/2025). Dalam sambutannya, ia mengungkapkan salah satu tantangan besar di Indonesia, yaitu tingginya angka perceraian, terutama di kalangan pasangan muda dengan usia pernikahan di bawah lima tahun.

    “Banyak sekali perceraian terjadi pada usia rumah tangga di bawah lima tahun. Ini bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga menjadi tantangan sosial yang besar. Anak-anak yang masih kecil kehilangan orang tua yang utuh, sementara janda-janda muda sering kali terjebak dalam kesulitan ekonomi dan sosial,” ujar Nasaruddin dalam sambutannya di ruang VIP Masjid Istiqlal, dikutip Sabtu (25/1/2025).

    Ia menjelaskan, perceraian usia muda kerap dipicu berbagai tekanan, seperti desakan biologis, tuntutan sosial, hingga tekanan ekonomi. Menag mengingatkan agar masyarakat tidak hanya menyalahkan perempuan yang bercerai muda, tetapi melihat mereka sebagai korban dari sistem sosial dan budaya yang kurang mendukung.

    Menag menegaskan pentingnya peran BP4 dalam mencegah dan menangani krisis rumah tangga di masyarakat. BP4, yang berada di bawah binaan Kementerian Agama, memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung keutuhan keluarga melalui mediasi, konseling, dan edukasi.

    “BP4 harus menjadi tempat pertama yang diingat masyarakat saat menghadapi masalah keluarga. Kita ingin konflik selesai di BP4, tanpa harus berlanjut ke pengadilan. Selain itu, BP4 juga harus hadir sebagai agen perubahan sosial, membantu membangun ketahanan keluarga di tengah berbagai tekanan zaman,” jelasnya.

    Dikatakan Menag, pengurus BP4 memiliki tugas besar yang disebut sebagai “jihad sosial.” Ada lima bentuk jihad yang menjadi prioritas BP4. Pertama, berjihad melestarikan keluarga; menciptakan harmoni dalam rumah tangga agar keluarga menjadi tempat yang aman dan sejahtera. Kedua menutup pintu-pintu maksiat; mengedukasi masyarakat untuk menjauhi perilaku yang dapat merusak nilai-nilai keluarga. 

    Kemudian ketiga, menyelamatkan anak-anak; memberikan perlindungan psikologis dan sosial bagi anak-anak yang terdampak konflik rumah tangga. Keempat, menyelamatkan perempuan; memberdayakan perempuan agar tidak terjebak dalam stigma sosial pasca perceraian. Kelima menyelamatkan bangsa dan negara; memastikan keluarga Indonesia menjadi fondasi yang kuat untuk membangun generasi penerus yang berkualitas.

    “Pekerjaan ini adalah panggilan moral bagi kita semua. Menyelamatkan keluarga sama dengan menyelamatkan bangsa. BP4 harus menjadi rumah besar bagi solusi dan harapan,” tegas Nasaruddin Umar.

     

  • Menhub dan Menag Bahas WFA Jelang Nyepi-Lebaran, Ini Hasilnya

    Menhub dan Menag Bahas WFA Jelang Nyepi-Lebaran, Ini Hasilnya

    Jakarta

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bertemu Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar membahas rencana kerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA) menjelang libur Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025. Rencana ini dinilai dapat mengantisipasi lonjakan arus mudik.

    Dalam pertemuan tersebut, Dudy mengusulkan agar WFA diterapkan sejak 24 hingga 27 Maret 2025. Dengan begitu, pihaknya dapat mengurai kepadatan arus mudik.

    “Kami mengusulkan WFA dimulai sejak 24 Maret 2025 hingga 27 Maret 2025. Harapannya, ini dapat mengurai kepadatan arus mudik agar tidak terfokus hanya pada tiga hari libur menjelang Idul Fitri,” kata Dudy dikutip dari situs Kementerian Agama, Jumat (24/1/2025).

    Dudy menjelaskan hari raya Nyepi tahun ini jatuh pada 29 Maret dan cuti bersama jatuh pada satu hari sebelumnya, 28 Maret. Apabila sesuai prediksi, Hari Raya Idul Fitri bertepatan 31 Maret. Dengan waktu libur yang berdekatan, Dudy menilai kebijakan WFA dapat membantu mengurai lonjakan arus mudik.

    “Kalau tidak salah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sudah menerapkan WFA hingga 60%. Dengan teknologi yang lebih canggih sekarang, ini memungkinkan diterapkan di sektor birokrasi dan pendidikan, meskipun ada beberapa industri yang memang tidak bisa,” imbuh Dudy.

    Sebagai langkah lanjutan, Dudy menyatakan pihaknya akan melakukan survei untuk memilah industri mana saja yang memungkinkan menerapkan WFA. “Kami akan koordinasi dengan lembaga terkait agar kebijakan ini berjalan optimal dan mendukung kelancaran mudik,” jelas dia.

    Nasaruddin mendukung rencana tersebut. Dia menilai rencana itu demi kemaslahatan umat beragama. “Prinsipnya kami setuju saja karena ini untuk kemaslahatan umat beragama. Biarlah mereka bersenang-senang di kampungnya, silaturahmi, dan mendapatkan semangat baru,” ujar Nasaruddin.

    Nasaruddin menjelaskan mudik tidak hanya sekadar tradisi. Namun, momentum itu juga menjadi kesempatan untuk berziarah dan bertemu dengan keluarga, termasuk orang tua.

    “Mudik itu bukan sekadar tradisi Idul Fitri. Kita bisa berjumpa dengan orang tua atau ziarah makam kapan saja. Namun, silaturahmi ke kampung halaman tetap penting untuk menyegarkan semangat dan menjaga hubungan keluarga,” terang Nasaruddin.

    Usul WFA ke DPR di halaman berikutnya.

    Menhub Usul WFA ke DPR

    Sebelumnya, usulan WFA menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri juga disampaikan Dudy saat rapat kerja bersama dengan Komisi V DPR, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (23/1/2025) kemarin. Dudy mengatakan cuti bersama Hari Raya Nyepi jatuh pada 28 Maret 2025.

    Sementara, cuti bersama Lebaran dimulai pada 30 Maret 2025. Melihat hal tersebut, Dudy menilai waktunya sangat berdekatan bagi stakeholders untuk dapat mengurai kepadatan lalu lintas.

    “Kami melihat bahwa tanggal 28-30 Maret agak sedikit challenging mengingat punya 3 hari untuk mengurai para pemudik. Rasanya waktunya menantang, itu sebabnya, kami akan mengusulkan 24-27 Maret untuk diberlakukan work from anywhere atau WFA,” kata Dudy.

    Dudy menilai apabila kebijakan tersebut diberlakukan dapat membantu para stakeholders yang mengelola angkutan Lebaran. Selain itu, kebijakan itu nantinya dapat membantu antisipasi potensi kepadatan pada titik penyeberangan, seperti di Ketapang-Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai Bali yang akan ditutup selama Nyepi.

    Dudy menjelaskan pihaknya masih berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan pengusaha. Dia menginginkan agar kebijakan tersebut dapat berlaku tidak hanya pegawai negeri saja, tapi juga pekerja swasta.

    “Kami akan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain. Jadi mungkin pihak kementerian untuk pegawai-pegawai mereka bisa bekerja dari mana saja dan untuk pihak swasta kami harus berkoordinasi dengan Kemnaker maupun para pelaku usaha memungkinkan untuk ini diberlakukan,” terang Dudy.

  • Awasi Penyelenggaraan Haji 2025 Libatkan KPK

    Awasi Penyelenggaraan Haji 2025 Libatkan KPK

    Jakarta (beritajatim.com)— Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar menyatakan akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pengawasan dan pendampingan pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Langkah ini diambil guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji.

    “Ini kunjungan kedua saya ke KPK sejak dilantik sebagai Menteri Agama. Pada kunjungan pertama, kami meminta pendampingan untuk semua program kerja Kementerian Agama. Kali ini, kami fokus membahas penyelenggaraan ibadah haji agar KPK dapat terlibat sejak awal,” ujar Nasaruddin Umar.

    Transparansi Jadi Fokus Utama

    Dalam diskusi tersebut, Menteri Agama menekankan pentingnya transparansi untuk meminimalkan potensi penyimpangan. Beberapa isu krusial yang dibahas meliputi:

    Transparansi Nomor Urut Jamaah: Menghindari manipulasi dalam daftar antrean haji.

    Prosedur Pergantian Peserta: Pengaturan penggantian peserta haji yang wafat secara adil dan transparan.

    Pengadaan Layanan di Arab Saudi: Termasuk bus shalawat dan katering jamaah.

    Menteri Nasaruddin juga berharap pendampingan dari KPK dapat menciptakan penyelenggaraan haji yang lebih efisien dan bebas dari penyimpangan.

    Komitmen KPK untuk Pengawasan Haji

    Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menyambut baik inisiatif Kemenag dalam melibatkan KPK sejak perencanaan. Ia menegaskan bahwa KPK siap mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji.

    “KPK mendukung penuh langkah Menteri Agama dan jajaran untuk menciptakan proses penyelenggaraan haji yang bersih dan efisien. Kami akan terus memonitor setiap tahap pelaksanaan haji 2025,” kata Agus.

    Kolaborasi antara Kemenag dan KPK ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji, sekaligus menjadikannya lebih baik di masa mendatang. [aje]

  • Usai Rapat di KPK, Menag Janji Layanan Haji Lebih Baik Meski Biaya Turun

    Usai Rapat di KPK, Menag Janji Layanan Haji Lebih Baik Meski Biaya Turun

    Jakarta

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar melakukan rapat bersama Pimpinan KPK terkait persiapan haji 2025. Nasaruddin menyerahkan informasi mengenai potensi korupsi dalam pelaksanaan haji dan meminta KPK mendampingi.

    “Kami sampaikan semuanya apa yang berpotensi masalah supaya nanti bersama-sama dari awal KPK ikut mendampingi kami,” kata Nasaruddin di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2025).

    Nasaruddin mengatakan pihaknya ingin menciptakan tiga kali senyum untuk jemaah. Senyuman pertama, katanya, diawali dari biaya haji 2025 yang turun dibanding tahun sebelumnya.

    “Insyaallah kami berobsesi menciptakan tiga kali senyum ya. Senyum di awal, biayanya lebih murah,” jelas Nasaruddin

    Senyum kedua berkaitan dengan pelayanan saat ibadah haji berlangsung. Nasaruddin mengatakan pihaknya berupaya memberikan fasilitas terbaik bagi jemaah meski biaya turun.

    “Kita juga ingin ketika terjadi proses ibadah haji itu kami berobsesi semua jamaah itu merasa puas, tidak boleh pengurangan pembayarannya itu justru mengurangi kualitas pelayanan. Nah kita ingin murah biayanya, tapi pelayanannya lebih baik. Itu yang kami sebut senyum di pertengahan,” ujar Nasaruddin.

    “Kita juga ingin senyum di akhir, kenapa? Kita harapkan hajinya nanti mabrur ya. Mabrur itu beda dengan maqbul. Maqbul itu diukur sah atau tidaknya nanti di tempat-tempat haji. Tapi kemabrurannya itu dihitung dari saat pulang dari tanah suci. Seberapa besar dampak positif kepada para jamaah di dalam masuarakat, bangsanya dan negaranya,” jelas Nasaruddin.

    Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono mendukung permintaan pendampingan dari Kemenag dalam mengawasi ibadah haji tahun ini. Agus mengatakan KPK juga telah menjabarkan ke Nasaruddin terkait potensi korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

    Sebagai informasi, Kemenag dan Komisi VIII DPR sepakat BPIH 1446 H/2025 M untuk jemaah reguler rata-rata Rp 89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp 16.000 dan 1 SAR sebesar Rp 4.266,67. Biaya ini turun sekitar Rp 4 juta dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 93.410.286,00.

    Dari angka tersebut, besaran biaya haji 2025 terbaru yang harus dibayar jemaah adalah Rp 55.431.750,78. Sementara dana nilai manfaat sebesar Rp 33.978.508,01. Perbandingan Bipih dan nilai manfaat 62% banding 38%.

    (ygs/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Menteri Agama, BP Haji, dan BPKH Datangi KPK, Ada Apa?

    Menteri Agama, BP Haji, dan BPKH Datangi KPK, Ada Apa?

    loading…

    Menag Nasaruddin Umar, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, dan Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mendatangi gedung KPK. Foto/Jonathan Simanjuntak

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar , Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak, dan Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (23/1/2025). Fadlul Imansyah yang pertama kali tiba pukul 13.47 WIB.

    Tak sampai lima menit, kedatangan Fadlul kemudian diikuti Nasaruddin Umar dan Dahnil Anzar Simanjuntak. Saat tiba, mereka terlihat lansgung memasuki gedung antirasuah tersebut.

    Awak media sempat mempertanyakan maksud kedatangan mereka. Namun mereka tidak menjawab detail. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut kedatangan mereka untuk melakukan audiensi dengan KPK.

    Baca Juga

    Adapun audiensi membahas pengelolan haji dalam rangka pencegahan korupsi. “Hari ini KPK menerima audiensi Kemenag, BPKH, dan BPH untuk membahas terkait pengelolaan haji khususnya dalam rangka pencegahan korupsi,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/1/2025).

    (rca)